Indonesia - Jerman Sepakat Untuk Kerjasama 16 Latihan Perang Bersama

Berlin - Kunjungan kenegaraan dan kerja Presiden SBY ke Berlin, Jerman juga menghasilkan sebuah Memorandum of Understanding (MoU) kegiatan dalam bidang pertahanan. Salah kegiatan yang disepakati adalah kerjasama dalam latihan pasukan khusus Angkatan Darat.

Delegasi yang mewakili Indonesia dalam kerjasama dengan kementerian pertahanan Jerman adalah Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. Dalam kesepakatan tersebut ada 16 kegiatan kerjasama pertahanan militer untuk peningkatan capacity building.

16 Kegiatan tersebut diantaranya adalah kerjasama peace keeping operation, kerjasama universitas pertahanan, kerjasama Civil Military Coordination (CIMIC) atau Binter, kerjasama latihan pasukan khusus angkatan darat, kerjasama pelayanan medis militer, seminar militer dalam demokrasi dan pelatihan komandan kompi untuk pengawakan Main Battle Tank (MBT).

Sedangkan kerjasama bidang industri pertahanan meliputi pembelian 103 MBT jenis Leopard dan 50 unit Marder untuk infanteri fighting vehicle (IFV), pembelian 18 unit pesawat latih angkatan udara, pembelian material khusus untuk pasukan khusus dan pemeliharaan batery kapal selam.

"Telah ditandatangani MoU tentang perlindungan informasi guna keperluan pengembangan industri pertahanan agar keperluan informasi industri pertahanan dapat dikelola dan dijaga oleh kedua pihak," ujar Wamenhan Sjafrie Sjamsoeddin dalam keterangannya di Berlin, Jerman, Selasa (5/3/2013).

Sumber : DETIK

Readmore --> Indonesia - Jerman Sepakat Untuk Kerjasama 16 Latihan Perang Bersama

KSAD Jepang Bertemu Presiden, Untuk Bahas Kerja Sama Pertahanan

Jakarta - Presiden SBY menerima kunjungan kerja Kepala Staf Japan Grounds Self-defence Force (JGSDF) Jenderal Eji Kamizuka beserta jajarannya. Pembicaraan dilakukan untuk membahas rencana peningkatan kerja sama Indonesia dan Jepang dalam bidang militer dan pertahanan.

"Intinya membahas hubungan dan kerjasama militer to militer antara Jepang dan Indonesia," kata Menlu Marty Natalegawa usai mengikuti pertemuan di Kantor Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Selasa (29/1/2013).

Eji Kamizuka didampingi Dubes Jepang untuk Indonesia Yoshinori Katori, Kepala Penelitian dan Divisi C4 Departemen Program dan Kebijakan JGSDF Kolonel Yoshihisa Nakano, dan Atase Pertahanan Jepang untuk Indonesia Kapten Toshiako Kondo.

Sementara itu, presiden didampingi Marty Natalegawa, Menhan Purnomo Yusgiantoro, Staf Khusus Presiden bidang Hubungan Internasional Teuku Faizasyah, dan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo.

Menurut Juru Bicara Presiden, Julian A Pasha, kedua negara sepakat untuk bisa ikut menjaga keamanan dan stabilitas di kawasan Asia. Terutama Asia Tenggara, Pasifik dan Timur.

"Peran Indonesia dan Jepang akan terus berkontribusi aktif dalam menjaga kestablian dan keamanan," jelas Julian.

Sumber : DETIK

Readmore --> KSAD Jepang Bertemu Presiden, Untuk Bahas Kerja Sama Pertahanan

Kemhan Dan FSMTC Rusia Bahas Kerjasama Teknik Militer

Jakarta – Wakil Menteri Pertahanan RI (Wamenhan) Sjafrie Sjamsoeddin menerima kunjungan kehormatan delegasi Rusia yang dipimpin Deputy Director of Federal Service for Military – Technical Cooperation (FSMTC) Mikhail Petukhov beserta rombongan, Selasa (22/1), di kantor Kemhan Jakarta. Kunjungan delegasi Rusia kepada Wamenhan ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Sidang ke-8 Komisi Kerjasama Teknik Militer Antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Republik Federasi Rusia yang sedang berlangsung selama dua hari mulai tanggal 22-23 Januari 2013 di Ditjen Pothan Kemhan Jakarta.

Kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan Rusia tahun ini merupakan kerjasama yang kedua sejak pemerintahan Presiden Putin, untuk itu diharapkan kerjasama antara Kementerian Pertahanan RI (Kemhan) dengan FSMTC khususnya dapat berlangsung akrab dan lebih erat lagi. Turut hadir mendampingi Wamenhan yaitu Dirjen Strahan Kemhan Mayjen TNI Puguh Santoso, S.T., Dirjen Pothan Kemhan Dr. Ir. Pos M. Hutabarat, M.A, Ph.D, Kabadan Ranahan Mayjen TNI R. Ediwan Prabowo, S.Ip, Dirtekindhan Ditjen Pothan Kemhan Brigjen TNI Sisriadi dan Kapuskom Publik Brigjen TNI Brigjen TNI Bambang Hartawan, M.Sc.

Sumber : DMC

Readmore --> Kemhan Dan FSMTC Rusia Bahas Kerjasama Teknik Militer

Indonesia Berharap Kerjasama Pertahanan Dengan Rusia Semakin Erat

Jakarta - Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Rabu (16/1), menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Rusia untuk Indonesia HE Mr. Mikhail Yurievich Galuzin di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta. Saat menerima kunjungan Dubes Rusia, Wamenhan didampingi Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan Mayjen TNI R Ediwan Prabowo dan Sekretaris Ditjen Strahan Kemhan Laksma TNI Uus Kustiwa. Kunjungan Dubes Rusia ini merupakan kunjungan perkenalan sebagai Duta Besar Rusia yang baru sejak awal minggu ini. Wamenhan berharap hubungan baik kedua negara dapat terus terjaga terutama dengan Kementerian Pertahanan.

Dubes Rusia menyatakan bahwa hubungan pertahanan Indonesia-Rusia merupakan komponen yang sangat penting dalam hubungan bilateral kedua negara. Karena itu, Dubes Rusia berharap dapat melanjutkan hubungan baik dan kerjasama-kerjasama penting yang telah terjalin antara kedua negara.

Sementara itu, Wamenhan meyakini bahwa Duta Besar Rusia yang baru akan dapat cepat menyesuaikan diri dengan Indonesia karena dari latar belakang penugasannya pernah menangani Asia Tenggara. Wamenhan juga menjelaskan bahwa dirinya lah yang pertama kali menandatangani piagam kerjasama pertahanan kedua negara di Moskow yang saat itu disaksikan oleh Presiden kedua negara, sehingga Wamenhan merasakan peningkatan hubungan pertahanan antara kedua negara yang cukup signifikan.

Hubungan pertahanan antara Kemhan RI dan Kementerian Pertahanan Rusia telah memberikan banyak manfaat terutama dalam bidang pengadaan Alutsista untuk TNI. Wamenhan memberikan saran agar kerjasama pertahanan yang ditandatangani diperluas tidak hanya dalam bidang logistik pertahanan tetapi juga kegiatan pertahanan secara luas.

Kementerian Pertahanan RI siap melakukan pertemuan lebih lanjut untuk memformulasikan suatu dokumen kerjasama kegiatan di bidang pertahanan dan militer sebelum Kabinet Indonesia Bersatu II berakhir pada tahun 2014 nanti. Kerjasama yang lebih luas ini diharapkan dapat meningkatkan kerjasama pertahanan tidak hanya dalam satu aspek pertahanan saja. Wamenhan berharap kerjasama tersebut meliputi peningkatan Sumber Daya Manusia Kementerian Pertahanan dan TNI.

Mengenai perluasan cakupan bidang kerjasama pertahanan, Duta Besar Rusia untuk Indonesia menyatakan hal itu dapat dibicarakan dalam Sidang Komisi bersama kerjasama pertahanan kedua negara yang akan dilaksanakan pada minggu depan di Jakarta. Dubes Rusia berharap sidang komisi bersama ini dapat membuahkan hasil dalam rangka memperluas kerjasama pertahanan kedua negara. Dubes Rusia mendukung kemungkinan perluasan kerjasama pertahanan dalam hal peningkatan potensi-potensi militer yang diwujudkan dalam kegiatan bersama militer kedua negara.

Sumber : DMC

Readmore --> Indonesia Berharap Kerjasama Pertahanan Dengan Rusia Semakin Erat

Menteri Pertahanan Inggris Kunjungi Indonesia

Jakarta - Menteri Pertahanan Inggris Philip Hammond M.P. akan mengunjungi Indonesia pada Selasa-Rabu, 15-16 Januari 2013. Menurut siaran pers Kedutaan Besar Inggris yang diterima Tempo, kunjungan ini akan semakin memperkuat hubungan erat kedua negara yang terjalin saat kunjungan kenegaraan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Inggris pada November serta kunjungan Perdana Menteri David Cameron ke Indonesia pada April 2012.

Hammond akan bertemu dengan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro dan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa. Dalam pertemuan dengan Menteri Pertahanan, Hammond akan membahas kerja sama pertahanan yang tertuang dalam MOU antara Inggris dan Indonesia, yang ditandatangani baru-baru ini. Dia juga akan bertemu dengan beberapa pejabat pemerintahan lainnya serta sejumlah perwakilan dari angkatan bersenjata Indonesia.

“Kunjungan ini secara jelas mencerminkan komitmen Inggris untuk memperkuat hubungan pertahanan dengan Indonesia,” kata Duta Besar Inggris Mark Canning. “Sebagai negara demokrasi terbesar di Asia Tenggara, dan sebuah bangsa yang sedang memainkan peran konstruktif dan penting dalam keamanan regional, Indonesia tetap menjadi mitra penting bagi Inggris.”

Hammond ditunjuk sebagai Menteri Pertahanan pada 2011. Dia merupakan anggota Konservatif untuk Runnymede dan Weybridge. Ia lahir di Epping, Essex, pada 1955 dan menempuh pendidikan di Brentwood sebelum mempelajari politik, filsafat, dan ekonomi di University College, Oxford. Sebelum menjadi Menteri Pertahanan, Hammond pernah menjabat Menteri Transportasi pada Mei 2010, saat ia ditunjuk sebagai Privy Counsellor. Sebelum ini, dia juga beberapa kali menjabat untuk sejumlah posisi. Hammond diangkat menjadi anggota parlemen pada 1997.

Sumber : TEMPO

Readmore --> Menteri Pertahanan Inggris Kunjungi Indonesia

Indonesia Siapkan Rp.81.8 Triliun Untuk Anggaran Pertahanan Tahun 2013

Jakarta - Pemerintah menyediakan anggaran bidang pertahanan sebesar Rp 81,8 triliun tahun depan. Apa alat persenjataan yang bakal dibeli pemerintah tahun depan lewat anggaran tersebut?

Berdasarkan data yang dikutip dari Kementerian Keuangan, Selasa (18/12/2012), anggaran bidang pertahanan Indonesia di 2013 naik 3 kali lipat dari Rp 30,7 triliun di 2007 menjadi Rp 81,8 triliun tahun depan.

Berikut daftar alat pertahanan yang bakal dibeli pemerintah:

Pengadaan kendaraan taktis (Rantis) 2,5 ton 4x4 dan kendaraan angkut munisi 5 ton; Pengadaan 6 pesawat Sukhoi 30 MK2, pesawat pengganti MK-53 dan dukungannya, pesawat CN-295 (pengganti F27), helikopter full combat SAR mission, dan dukungannya;

Pengadaan helikopter angkut, helikopter serang beserta persenjataan & munisi, helikopter serbu beserta persenjataan dan munisi, ranpur Main Battle Tank (MBT), ME Armed 155 MM Howitzer, Rudal MLRS, Rudal Arhanud;

Pengadaan MLM KRI kelas korvet tahap I, kapal bantu hydro-oceanografi, kapal latih (pengganti KRI DWR), CN-235 MPA, helikopter AKS + Sucad, Panser Amphibi BTR 80 A, Tank Amphibi BMP 3F dan Sucad, Multi Launch Rocket System (MLRS) Kal 122 m.

Sumber : DETIK

Readmore --> Indonesia Siapkan Rp.81.8 Triliun Untuk Anggaran Pertahanan Tahun 2013

Pengamat : Menjawab Tantangan Kesetaraan Kekuatan Maritim

Jakarta - Perkembangan situasi di tingkat kawasan yaitu Asia Tenggara kini makin dinamis, yang diwarnai pula situasi yang memanas terkait sengketa wilayah kaya sumber daya alam di Laut China Selatan antara China dengan sejumlah negara Asia Tenggara.

Memang Indonesia tidak termasuk negara yang bersengketa dengan China, namun kita justru harus memanfaatkan situasi ini sebagai rujukan kesiapan segenap sumber daya maritim untuk mengantisipasi kemungkinan konflik. Kita lihat saat ini China sangat menggenjot kekuatan maritimnya, yang terakhir dengan peluncuran kapal induk Liaoning yang bakal dilengkapi pesawat tempur J-15, yang merupakan kopian dari pesawat tempur Rusia versi kapal induk, Sukhoi Su-33. Meski sejumlah pengamat seperti misalnya Rodger Baker dan Zhang Zhixing dalam ulasan berjudul The Paradox of China’s Naval Strategy di situs kajian strategis stratfor.com (http://www.stratfor.com/weekly/paradox-chinas-naval-strategy) menilai China masih dalam proses transisi untuk memproyeksikan kekuatan maritimnya keluar demi kepentingannya, segenap perkembangan ini harus diikuti dengan cermat demi kepentingan nasional kita.

Kondisi di tingkat kawasan itu layak menjadi rujukan dalam pengembangan TNI AL ke depan, khususnya terkait dengan visi mewujudkan TNI AL yang andal dan disegani. Visi ini sangat penting dan tepat karena Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, dengan luas wilayah laut 93.000 km persegi dan luas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) 6.159.032 km persegi. Kondisi geografis Indonesia ini semakin spesial dengan posisi yang terletak di antara dua benua dan dua samudera besar sehingga membuat wilayah ini dari abad ke abad senantiasa menjadi jalur perlintasan perniagaan yang sangat penting dan vital.

Oleh karenanya, kebutuhan adanya angkatan laut yang kuat dengan perlengkapan yang sesuai zaman dan kebutuhan dengan ditunjang sumber daya manusia yang memiliki profesionalisme dan kompetensi tinggi sudah menjadi keniscayaan. Akan tetapi kekuatan TNI AL yang andal dan disegani itu pun takkan bisa terwujud jika visi maritim yang kuat dan integral belum terbangun di negeri ini.

Masih banyak tafsir mengenai visi maritim ini, seperti misalnya yang dikemukakan peneliti pertahanan Connie Rahakundini Bakrie dalam tulisan di situs indomaritimeinstitute.org berjudul Negara Visi Maritim. Connie menyebut bahwa visi maritim akan dipengaruhi kemajuan yang sudah dicapai di daratan dan tidak akan efektif jika tidak didasarkan pada konsepsi mengenai pertahanan negara yang menyeluruh. Menurut dia, pembangunan kekuatan maritim adalah tahap lebih lanjut setelah dipenuhinya kualitas yang unggul atas pertahanan matra darat. Ditambahkannya, dalam perkuatan armada laut, sebuah negara harus sudah memiliki pertahanan darat, sistem intelijen, pemerintahan dan perekonomian yang kuat dengan dasar strategi ekonomi politik yang tangguh untuk menjaga kedaulatan negaranya.

Tak jauh beda dengan yang dikemukakan mendiang Laksamana Purn Soedomo seperti dikutip dalam majalah Jalasena terbitan Mei 2011. Dirinya menyatakan visi maritim bisa dibangun dengan merujuk pada visi Kerajaan Majapahit yang memproyeksikan kekuatan melalui samudera untuk mempersatukan berbagai wilayah, serta merujuk pada misi Laksamana Zheng He atau Cheng Ho yang memanfaatkan kekuatan maritim untuk perdagangan dan promosi kebudayaan.

Meninjau kondisi aktual di tingkat kawasan, misi TNI AL yang saat ini masih sejalan dengan TNI secara umum yaitu membangun kekuatan dengan ukuran minimum essential force atau kekuatan pokok minimal perlu secara dinamis terus dikaji dan disesuaikan dengan perkembangan tingkat kawasan. Konsep pertahanan dan alat utama sistem senjata (Alutsista) penunjangnya semestinya sudah makin diarahkan menuju prinsip kesetaraan, meski mungkin kesetaraan minimal. Artinya, Alutsista dan segala kemampuan sumber daya penunjangnya harus memiliki kualitas setara dengan kekuatan termaju di kawasan, walaupun dari segi kuantitas mungkin belum menyamai. Yang tak kalah penting, ketersediaan Alutsista dan kelengkapannya juga sesuai dengan tren potensi ancaman.

Misalkan saja dalam rangka pengamanan alur laut kepulauan Indonesia (ALKI) yang menjadi jalur pelayaran internasional. Jangan dilupakan “Insiden Bawean” yang terjadi 3 Juli 2003 silam, saat pesawat-pesawat tempur F/A-18 Hornet dari kapal induk USS Carl Vinson bermanuver di wilayah perairan Laut Jawa sehingga terpaksa dicegat oleh pesawat F-16 dari Lanud Iswahjudi Madiun dan saat itu nyaris terjadi dog fight. Meski insiden ini sudah lama terjadi, namun hal ini membuktikan bahwa kekuatan TNI khususnya TNI AL perlu lebih banyak memproyeksikan diri sebagai pengaman jalur perlintasan internasional itu, sekaligus menunjukkan kemampuannya sebagai deterrent atau kekuatan penangkal yang membuat negara lain tak berani sembarangan berulah di dalam teritorial Indonesia.

Menyikapi kondisi terakhir di kawasan Laut China Selatan, Indonesia dengan TNI AL-nya tetap perlu berperan sebagai kekuatan penengah di antara potensi-potensi konflik yang ada. Hal ini bisa dicapai, selain melalui jalur diplomasi aktif, juga melalui perkuatan-perkuatan unsur-unsur TNI AL. Penambahan Alutsista seperti kepemilikan rudal-rudal antikapal permukaan dan antiserangan udara dari jenis terbaru mutlak diperlukan untuk menjaga kemampuan pertahanan dan deterrent TNI AL. Selain itu penambahan kekuatan lain seperti pesawat-pesawat antikapal selam, baik sayap tetap maupun helikopter, patroli maritim serta kapal selam harus dijaga kesinambungan pengadaaannya agar sesuai dengan realitas kebutuhan dan mewujudkan prinsip kesetaraan dengan kekuatan lain di kawasan ini.

Jangan dilupakan pula aspek pembinaan personel untuk menjaga kualitas dan profesionalisme. TNI AL sudah punya pengalaman operasi laut di luar negeri seperti saat menangani pembajakan kapal dagang MV Sinar Kudus oleh perompak Somalia beberapa waktu lalu serta operasi maritim PBB di perairan Lebanon, yang membuktikan kualitas para pelautnya. Keterlibatan dalam operasi-operasi internasional ini perlu terus dipelihara untuk meningkatkan wawasan dan pengalaman segenap personel. Program pengamanan pulau terluar yang selama ini sudah dilaksanakan terutama oleh unsur Korps Marinir perlu diperkuat baik dari segi jumlah personel maupun kelengkapan persenjataan dan sarana pendukung seperti komunikasi dan fasilitas lainnya.

Dengan terpeliharanya seluruh kemampuan dan terus terlaksananya proses perkuatan-perkuatan itu, niscaya TNI AL akan mampu mewujudkan visinya sebagai kekuatan yang andal dan disegani. “Jalesveva Jayamahe, di laut kita jaya!”

Sumber : Solopost

Readmore --> Pengamat : Menjawab Tantangan Kesetaraan Kekuatan Maritim

Konflik LCS, Penyebab ASEAN Memperbarui Kekuatan Alutsista

Jakarta (MIK/WDN) - Indonesia telah membeli kapal selam dari Korea Selatan dan sistem radar pertahanan pantai dari China dan AS. Selain itu Vietnam juga ikut membeli kapal selam dan pesawat tempur dari Rusia, sedangkan Singapura merupakan pengimpor kelima terbesar di dunia untuk mempercanggih armada barunya.

Kewaspadaan terhadap China dengan keberhasilan ekonomi, membuat negara-negara di Asia Tenggara berlomba untuk memperbarui alutsista untuk melindungi jalur pelayaran, pelabuhan dan batas teritorial yang merupakan jalur penting untuk arus ekspor dan enegi.

Sengketa batas teritorial di Laut Cina Selatan, disebabkan karena daerah tersebut kaya minyak dan gas yang telah mendorong Vietnam, Malaysia, Filipina dan Brunai untuk memperbarui alutsistanya untuk membendung angkatan laut China.

Bahkan negara yang tidak ikut sengketa, keamanan maritim telah menjadi fokus utama bagi Indonesia, Thailand, dan Singapura.

“Kemajuan ekonomi telah mendorong negara-negara tersebut mengeluarkan banyak anggaran pertahanan untuk melindungi kedaulatan mereka dari batas laut sampai ZEE,” kata James hardi, Editor HIS Jane Defense Weekly Asia Tenggara.

“Kecenderungan terbesar adalah dalam pengawasan kawasan pesisir, maritim dan patrol di perbatasan.”

Dari tahun 2002-2011 anggaran pertahanan Asia Tenggara jauh meningkat sampai 42%, data tersebut diambil dari Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI). Pengadaan kapal perang, kapal patrol, sistem radar, pesawat tempur, kapal selam dan rudal anti kapal merupakan prioritas utama dalam menjaga akses jalur pelayaran.

“Kapal selam merupakan alutsista yang sangat penting,” kata Tim Huxley, direktur International Institute for Strategic Studies untuk Asia. “Karena kapal selam merupakan ancaman terbesar tanpa bisa terlihat, diantisipasi dan kapal selam tersebut dapat melakukan pengintaian di wilayah tersebut.”

Selama beberapa dekade, hanya sebagian kecil anggaran pertahanan ASEAN untuk mengadaan alutsista selain senjata dan tank kecil. Karena sebagian besar ancaman internal dan payung pelindungan AS dianggap cukup untuk menangkal setiap agresi potensial dari luar negeri.

Dengan kekuatan ekonomi yang kuat, China dengan mudah menyediakan banyak anggaran untuk memperkuat alutsista canggihnya. Dengan itu China dengan mudah menekan negara yang berbatasan langsung dengan mengerahkan armada laut dan udara.

“Malaysia saat ini memiliki dua kapal selam Scorpene, Vietnam membeli enam kapal selam kilo dari Rusia. Thailand juga berencana untuk membeli kapal selam dan pesawat tempur Gripen dari SAAB Swedia yang dilengkapi dengan RBS-15 F anti kapal selam” kata IISS.

Singapura juga melakukan pengadaan pesawat tempur F-15 SG dari Boeing, AS dan dua kapal selam Archer dari Swedia untuk melengkapi empat kapal selam Challenger serta kapal perang yang kuat dan memiliki AU yang mumpuni.

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar yang memilik 54.700 (34.000) dari garis pantai, saat ini hanya memiliki dua kapal selam dan sedang membangun kapal selam baru dari Korsel. Selain itu, Indonesia juga bekerjasama dengan perusahaan asal China untuk memproduksi rudal anti kapal C-705 dan C-802 serta Indonesia juga telah berhasil mengujicoba rudal Yakhont buatan Rusia pada tahun 2011.

Strategi Tanpa Kepastian

Meskipun pengadaan ini bukan merupakan perlombaan senjata, para pengamat mengatakan pengadaan alutsista tersebut didorong karena konflik di Laut Cina Selatan (LCS). Sebenarnya konflik LCS sudah lama terjadi antara negara-negara di kawasan tersebut yang membuat mereka ingin memodernisasi karena keadaan keuangan yang mendukung.

Perompakan, penangkapan ikan ilegal, penyelundupan, terorisme dan penanganan bencana yang membuat mereka untuk memodernisasi alutsistanya, selain itu negara-negara di kawasan tersebut juga melakukan kerjasama militer seperti yang dilakukan Thailand dan Indonesia.

Sangat jelas kita bisa lihat tidak ada kepastian strategi di kawasan ASEAN, karena munculnya China sebagai kekuatan baru dan adanya keraguan ASEAN tentang kemampuan AS untuk mempertahankan kehadiran militer di Asia, kata Ian Storey yang merupakan senior Institute of Southeast Asian Studies.

“Negara-negara di ASEAN tidak akan pernah bisa menyamai modernisasi alutsista China,”katanya. Apa yang dilakukan Vietnam hanya bisa mencegah. “Jika China tidak menyerang Vietnam setidaknya Vietnam dapat menimbulkan beberapa kerusakan serius.”

SIPRI juga mengatakan Indonesia, Vietnam, Kamboja dan Tailand memimpin dalam peningkatan anggaran pertahanan di kawasan ASEAN hingga mencapai 66-83% dari 2002 sampai 2011.

Tetapi pengimpor alutsista terbaik masih dipegang Singapura, sebuah negara kecil yang merupakan pusat dari pelayaran tersibuk di dunia, pusat keuangan global, pusat pengolahan minyak, gas dan petrokimia.

Malaysia dan Indonesia juga memiliki peran penting di Selat Malaka yang menghubungkan samudra Pasifik dan Hindia yang merupakan jalur terpadat yang menjadikan selat itu sebagai “choke point” yang memiliki strategi yang cukup besar dalam arus energi, bahan baku, dan barang yang mengalir dari timur ke barat.

“Dengan anggaran sebesar USD 9,66 miliar pada 2011, Singapura menduduki peringkat puncak dari Thailand USD 5.52 miliar, Indonesia USD 5.42 miliar, Malaysia USD 4.54 miliar dan Vietnam USD 2.66 miliar,” kata IISS.

Situasi ini jauh lebih pelik daripada Asia Utara di mana China, Jepang, AS, Rusia, dan Duo Korea. Tapi ASEAN tampaknya mengikuti tren untuk mengejar ketertinggalan alutsista mereka.

“Hal ini merupakan proses yang masih terbatas,” kata Huxley di IISS. “Negara-negara di ASEAN saat ini untuk menjaga sumber daya alam dengan meningkatkan modernisasi alutsista serta militer”.

Dalam data resmi mengenai jumlah dan tujuan dalam pengadaan masih terlihat samar-samar, yaitu seberapa banyak mereka pengadaan seragam, peluru, gaji dan berapa banyak mereka membeli alutsista canggih yang dapat memproyeksikan kekuatannya?

Angka-angka dalam anggaran pertahanan juga tidak mungkin di buka semuanya, karena rahasia negara. Negara-negara seperti Vietnam dan Indonesia telah menggunakan pengaturan pinjaman kredit atau penjualan SDA di masa lalu untuk mendanai pengadaan senjata yang tidak muncul dalam anggaran pertahanan, kata seorang pengamat.

“Vietnam sendiri telah menutup akses informasi anggaran pertahanan dalam melaporkan anggaran pertahanan. Hal ini menginggalkan celah yang patut dicurigai antara pengadaan yang dianggarkan.” Kata Samuel Perlo-Freeman, direktur SIPRI Military Expenditure and Arms Production Programme.

Pembelian dan Memproduksi Sendiri

Saat ini negara-negara Barat sedang memangkas anggaran pertahanannya, yang membuat Asia sebagai pasar yang menarik bagi produsen senjata, alat komunikasi dan sistem pengawasan. Divisi pertahanan Lockheed Martin dan Boeing mengharapkan kawasan Asia Pasifik bisa mengkontribusi sekitar 40% dari pendapatkan secara global.

“Batas maritim di Pasifik menjadi perhatian semua orang,” kata Jeff Kohler, wapres bidang pertahanan Boeing, pada saat Singapore Airshow pada bulan februari lalu. “ Vietnam saat ini hampir 97% anggaran alutsista untuk membeli alutsista utama, termasuk kapal perang, pesawat tempur dan sistem pertahanan pantai rudal Bastion dari Rusia pada 2007-2011 tetapi Vietnam telah memverifikasi dengan Belanda dan AS” kata SIPRI.

Sedangkan Filipina sangat tergantung dengan AS yang hampir 90% dalam pengadaan alutsista, Filipina juga telah menganggarkan USD 1,8 miliar untuk mengupgrade alutsistanya selama lima tahun karena melihat ancaman yang terus meningkat dari China selama konflik LCS.

Seperti yang dilihat kekuatan AL dan AU Filipina sangat kurang, kata pengamat Sam Bateman.

Filipina harus fokus dalam pengawasan udara, katan Bateman yang merupakan peneliti utama dari Australian National Centre for Ocean Resources and Security. Kapal perang anti kapal selam merupakan alutsista prioritas, kata staff departemen pertahanan Filipina kepada Reuters.

Thailand merupakan negara yang telah mengalami 18 kudeta militer sejak tahun 1932, saat ini mereka telah membangun kapal patroli yang telah dirancang oleh BAE System Inggris. Thailand juga berencana membuat satu kapal perang frigate dalam waktu lima tahun, dari dua kapal perang baru.

“Pengadaan kapal perang ini, bukan karena untuk mengganti kapal selam, tetapi menjaga kedaulatan wilayah Thailand,” kata Jubir kemhan Thanathip Sawangsaeng kepada Reuters. Singapura sebagian membeli alutisistanya dari AS, Prancis, dan Jerman, tetapi mereka juga memiliki industri pertahanan sendiri yaitu ST Engineering. ST Engineering merupakan badan usaha milik Singapura yang memasok angkatan bersenjata Singapura dan memiliki banyak pelanggan dari luar negeri.

Saat ini negara-negara di ASEAN sedang gencar-gencarnya membangun industri pertahanan dalam negeri, kata Storey.

“Hal ini disebabkan harga senjata buatan dalam negeri lebih murah daripada buatan luar negeri, dan dalam jangka panjang produk tersebut bisa di ekspor, hal ini berlaku di Indonesia karena memiliki pengalaman di embargo seperti negara Amerika Serikat.”

Sumber : Reuters/MIK

Readmore --> Konflik LCS, Penyebab ASEAN Memperbarui Kekuatan Alutsista

Connie : Armada Pati Unus & Hari Armada 2012

Jakarta - Pertahanan negara seringkali diartikan sebagai segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara,keutuhan wilayah,dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Dalam bahasa resmi negara dan undang-undang,dicantumkan bahwa pertahanan negara dijalankan dalam sebuah sistem yang bersifat semesta: melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional, dipersiapkan secara dini, diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah. Jelas pula, seharusnya termasuk menjaga seluruh kekayaan negara demi kepentingan warga negaranya.

Indonesia adalah negara kepulauan yang sangat besar. Jika Jerman menetapkan diri sebagai “Jantung Tanah Eropa”, Indonesia dapat mengklaim sebagai “Jantung Maritim Asia Tenggara”. Dengan lebar dari sisi Timur ke Barat yang mencakup 13 persen dunia, memiliki 12 lautan: laut Natuna,Jawa,Sulawesi,Flores, Banda,Aru,Arafuru, Maluku, Seram, Halmahera,Timor dan Sawu berikut lengkap dengan sea lanes of communications (SLOC) yang demikian strategis, telah menempatkan negeri ini dalam posisi geopolitik yang sangat menawan dan suprastrategis.

Dalam perspektif geopolitik dan geostrategi, media laut menjadi sangat vital untuk gelar kekuatan, pembangunan pangkalan militer, jalur kapal selam, dan kapal perang serta arena perebutan pengaruh kepentingan politik, pertahanan maupun ekonomi. Utamanya pada 8 tahun dan 30 tahun ke depan (tahun 2020 dan 2050) dampak menawannya posisi geopolitik ini akan menempatkan kita pada posisi ancaman geostrategi yang lebih krusial dibanding saat para pengelana kolonial memasuki perairan wilayah kita demi rempah-rempah dulu kala—dengan berpacunya negara super power (AS) dan negara negara kawasan menyikapi Two Ocean Policy dari China.

Nun jauh sebelum NKRI berdiri, para pemimpin Kerajaan Sriwijaya di abad ke-7 hingga ke-13 serta Kerajaan Majapahit di ujung abad ke-12 hingga ke-15 telah membuktikan kemampuannya dalam menggunakan wilayah strategis perairan Indonesia dari sisi geopolitik dan geostrategi. ”Kesultanan” kecil seperti Kudus dapat begitu tegasnya memerintahkan ”juru bayarnya” (Kementerian Keuangan dalam konteks Indonesia hari ini) untuk membangun armada laut sangat besar dengan 375 kapal kapal perang raksasa kelas “Jung Jawa”dalam kurun waktu 1 tahun saja, mempersenjatai dan mengerahkan armada kesultanannya (1.000 personel setiap kapalnya).

Seorang Tom Pires bahkan menuliskan dalam Summa Oriental, 1515, bahwa Anunciada (kapal Portugis terbesar di Malaka tahun 1511) sama sekali tidak menyerupai kapal bila disandingkan dengan Jung Jawa! Kesemua ini dilakukan hanya karena mendengar masukan intelijen bahwa bangsa Portugis memasuki Selat Malaka.

*** Ini merupakan bukti bahwa kita pernah memiliki pemimpin - pemimpin yang mampu melihat ”kepentingan warganya” dengan mampu menghitung secara cermat akan untung rugi biaya bagi pembangunan kekuatan pertahanan untuk melakukan fungsi kemaritiman dari armada laut yang harus dibangunnya ver-sus biaya yang akan berdampak pada kesultanan dan masyarakatnya jika ia tidak membangun armada laut yang mumpuni untuk melakukan fungsi kemaritiman dan ekonomi yang harus dijaga nun jauh hingga ke Selat Malaka.

Ratu Kalinyamat pada 1550 mengirim 4.000 tentara Jepara dalam 40 buah kapal, memenuhi permintaan Sultan Johor untuk membebaskan Malaka dari bangsa Eropa.Armada Jepara ini kemudian bergabung dengan armada pasukan Persekutuan Melayu hingga mencapai 200 kapal perang.Pasukan gabungan tersebut menyerang dari utara dan berhasil merebut sebagian Malaka. Cerita tentang Ratu Kalinyamat memang tidak berakhir dengan digelari duchesse atau lord dari Kerajaan Inggris Raya, tetapi namanya ditulis dalam sejarah Portugis dengan julukan yang menggetarkan hati: Rainha de Jepara,Senora Pade Rosa se Rica” (Ratu Jepara yang penuh kekuatan dan kekuasaan). Hari ini kemampuan armada laut kita sangat jauh dari apa yang seharusnya kita miliki.

Jika kita lihat Indonesia sebagai sebuah negara kesatuan dan dibandingk a n apple to apple dengan Kudus atau Jepara masa itu.Mungkin dengan memiliki pemimpin sekaliber Pati Unus atau Ratu Kalinyamat yang memiliki visi geopolitik dan geostrategi yang mumpuni,di hari armada 2012 ini kita seharusnya sudah mampu mengadakan kekuatan armada laut hingga mencapai kekuatan ideal ala Pati Unus, yaitu sebanyak 149.260 kapal (375 kapal x 398 kabupaten/ kota sesuai otonomi daerah) dengan kekuatan AL sebesar 149.260.000 personel.

Artinya, dengan jumlah personel AL sebesar itu tanpa UU Kamnas sekalipun terbukti hampir setengah dari bangsa Indonesia akan otomatis berwawasan dan berkelakuan peduli bahari. Atau setidaknya, jika kita memiliki pemimpin yang berpandangan akan terbentuknya kerja sama pertahanan laut dengan negara kawasan dan cukup mampu berfikir seperti seorang Ratu Kalinyamat (minimum essential forces era abad ke-15), maka kita hanya memerlukan 15.000 kapal berikut 15.000.000 personel AL-nya.

Samuel Huntington dengan jelas menyatakan bahwa negara yang dapat menyeimbangkan kekuatan China di kawasan hanyalah Indonesia dan Vietnam.Menurutnya, identitas kultural Indonesia yang pernah berdiri sebagai sebuah independent maritime empire dan kultur budaya Vietnam yang telah terbukti selama 5000 tahun unggul dari China, menjadikan kedua negara ini bersama India dan Jepang dapat memainkan peran penting dalam keseimbangan regional.

Di Hari Armada 5 Desember 2012 ini,selayaknya kita semua merenungkan apakah kita sudah sepakat untuk menetapkan kekuatan armada AL kita sesuai komitmen yang diperintahkan negara kepada para Laksamana,perwira dan personelnya, di mana sebagai professional navy mereka harus memiliki kemampuan dari sea denial of local waterske kemampuan sea control of a distant seas. Tugas utama dari pro-fes-sional navysesungguhnya adalah tugas pertahanan di samping tugas bantuannya dalam menanggulangi non traditional threats bangsanya.

Untuk membangunnya sebagai professional navy,maka negara harus memenuhi ketersediaan dan kesiapan alutsista dan teknologi peperangan, pendidikan dan rekrutmen prajurit, peningkatan jumlah dan modernisasi peralatan alutsista, kesiapan operasional,peningkatan fasilitas pangkalan militer, perawatan dan perbaikan, serta terwujudnya susunan kekuatan yang mampu melaksanakan proyeksi kekuatan bersifat tempur yang bukan saja mencakup ke mana dan untuk apa kekuatan armada maritim tersebut digelar, tetapi juga mencakup berapa lama gelar tersebut dapat dilaksanakan.

Hari ini kemampuan armada kita di laut hanya 5–10 hari dalam setiap 30 hari/bulan.Artinya ada sekitar 20 sampai 25 hari armada kekuatan maritim kita hanya sandar di pelabuhan dikarenakan masalah pengadaan bahan bakar yang tidak mencukupi (dipenuhi hanya sekitar 35 hingga 40% dari yang diajukan) untuk mereka dapat melakukan tugasnya baik di gugus tugas Armada Barat maupun di Armada Timur.

Maka pertanyaannya,di era high-tech komunikasi dan banyaknya para pemimpin bergelar beragam doktor saat ini,lalu apa yang berjalan salah dari cara kita mengelola critical mass (wilayah,sumber daya dan penduduk) negeri ini? Sehingga posisi geopolitik dan kekayaan sumber daya yang kita miliki tidak mampu membangkitkan kita menjadi negara yang berkemampuan untuk menggelar armada armada laut yang diperlukannya,untuk kemudian menjadikan negeri ini negeri berkekuatan supra-raksasa seperti era Sriwijaya dan Majapahit atau berkemampuan maritim seperti Kesultanan Kudus dan Jepara sekalipun? Apakah itu terletak pada kesalahan kita sebagai warga negara yang begitu permisif pada kelalaian para pemimpin tingkat pusat dan lokal dalam konsep pandangan dunia dan perspektif geostrategi yang merupakan cara pandang dan memahami dunia dan perubahannya?

Pada pemahaman tentang ancaman dan bagaimana kita mengonseptualisasikan isu pertahanan & keamanan itu sendiri? Atau pada strategi keamanan nasional (kamnas) dengan kemampuan mengidentifikasi perubahan untuk merumuskan struktur kekinian akan armada laut dan dirgantara yang seharusnya terbentuk untuk menjaga 3,2 juta km2 wilayah maritim dan 5.7 jta km2 dirgantara kita?

Dianugerahi letak suprastrategis seperti ini, pepatah latin mengatakan Animis Opibusque Parati – persiapkan segenap pikiran,upaya dan sumber daya untuk menghadapi kemungkinan apa pun.Semoga jawaban pertanyaan di atas tidak terletak pada kedua belas lautan yang kita miliki dan hanya kita banggakan,tanpa kesadaran dan berkemampuan untuk melindungi, menjaga dan memanfaatkannya, sebagaimana nenek moyang kita di abadabad silam melakukannya.

Sumber : SINDO

Readmore --> Connie : Armada Pati Unus & Hari Armada 2012

Diplomat AS : AS Harus Tingkatkan Hubungan Militer dengan Indonesia

Jakarta - Seorang pejabat senior Amerika mengatakan AS seharusnya mengembangkan hubungan militernya dengan Indonesia dalam konteks sebagai dua negara demokrasi yang sangat dinamis.

Diplomat senior untuk Asia Timur, Kurt Campbell, mengatakan hubungan-hubungan antara dua negara telah berkembang dalam tahun-tahun terakhir, namun tidak cukup cepat.

Campbell berbicara pada Selasa (27/11) dalam pertemuan Masyarakat AS-Indonesia di Washington.

Hubungan militer dengan AS yang memburuk selama beberapa tahun setelah penyerbuan berdarah di Timor Leste pada 1999. Pemerintah Indonesia sendiri sejak itu telah berupaya meningkatkan profesionalisme dan modernitas militer. Pembatasan AS terhadap hubungan dengan Komando Pasukan Khusus (Kopasus) yang ditakuti telah dicabut pada 2010.

Kelompok-kelompok hak asasi manusia mengatakan bahwa penyalahgunaan wewenang yang dilakukan militer Indonesia terus berlangsung, terutama di provinsi Papua Barat.

Campbell juga mendorong hubungan yang lebih erat antara dua pemerintahan dan memuji kepemimpinan Indonesia dalam diplomasi regional.

Sumber : VOA

Readmore --> Diplomat AS : AS Harus Tingkatkan Hubungan Militer dengan Indonesia

Wapres : Anggaran Pertahanan Indonesia Sangat Rendah

Jakarta - Wakil Presiden Boediono mengatakan, belanja militer nasional sangat rendah, hanya 0,7 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Ini menempatkan Indonesia masih tertinggal dibanding dengan negara lain di dunia.

"Indonesia masih belum masuk 'radar', walau beberapa tahun ini meningkat pesat untuk memenuhi kebutuhan minimal pertahanan kita," kata Wapres Boediono di Jakarta, Rabu (7/11).

Wapres menyampaikan itu saat membuka "Indo Defence, Indo Aerospace and Indo Marine 2012 Expo and Forum" ke-5, 7-10 November 2012 di Jakarta Internasional Expo Kemayoran.

Wapres mengatakan, angka itu sangat kecil bila dibandingkan dengan belanja Amerika Serikat (4,7 persen dari PDB), atau bahkan Arab Saudi (10 persen dari PDB). Padahal, kata Boediono, industri pertahanan adalah industri berprofit tinggi mengingat perputaran uang di sekitarnya yang sangat besar.

Wapres mengutip data belanja militer (military expenditure) 2011 berdasarkan riset "Stockholm International Peace Research Institute" yang sebesar 1.738 miliar dolar AS.

"Ini bahkan 2,5 kali PDB kita, bahkan 10 kali jumlah APBN. Ini jumlah yang sangat besar untuk produk-produk yang jumlahnya sebetulnya tidak banyak," kata Wapres.

Wapres juga mengutip statistik impor alat pertahanan Indonesia yang mencapai peringkat 15 dari negara-negara lain di dunia. "Ini artinya kita masih punya banyak peluang untuk menempatkan produk-produk dalam negeri dan memaksimalkan industri pertahanan kita," katanya.

Semoga Alutsista Kita Tidak Macet

Pameran industri pertahanan Indonesia kembali digelar dalam Indodefence, Indo Aerospace, dan IndoMarine 2012 di Kemayoran, Rabu (7/11).

Pameran Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) terbesar di Asia Tenggara yang kelima ini diikuti oleh 42 negara. Penyelenggara menargetkan 18 ribu pengunjung datang ke pameran ini.

Wakil Presiden yang datang membuka acara pameran industri pertahanan ini sempat berkelakar, "Mudah-mudahan alutsista kita tidak akan macet." Lontaran Boediono ini muncul ketika mikrofon yang akan dipakai untuk pidato mati beberapa saat.

Menurut Boediono industri pertahanan tidak dapat tumbuh sendiri. Umumnya pertumbuhan industri pertahanan bersamaan dengan industri lain. Karenanya membutuhkan integrasi dengan industri yang tangguh, seperti supporting industri dan riset R&D.

Selain Wapres Boediono, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro juga hadir dalam acara ini.

Ada peluang kembangkan industri pertahanan dalam negeri

Wakil Presiden Boediono mengatakan, Indonesia masih mempunyai peluang untuk mengembangkan industri pertahanan dalam negeri. Dalam mengembangkan industri pertahanan harus terintegrasi dengan industri pendukung di dalam negeri.

"Pengalaman di banyak negara yang sukses industri pertahanan karena umumnya mereka tumbuh dengan industri lain di dalam negeri, sebab yang juga didukung oleh penelitian dan pengembangan industri," kata Wapres Boediono saat membuka Pameran internasional industri peralatan pertahanan Indo Defence 2012 Expo and Forum di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran, Jakarta, Rabu (7/11).

Selain melakukan integrasi dengan industri dalam negeri, industri pertahanan Indonesia juga perlu melakukan kerja sama dengan industri luar negeri yang sudah mapan. "Tentu sekarang masalahnya gimana ini diterjemahkan dan direalisasikan dalam program yang lebih operasional dan kongkrit," ujar Wapres.

Wapres mengatakan, pameran ini penting terselenggara karena memberikan inspirasi bagi pelaku industri pertahanan dalam negeri untuk meningkatkan peluang mengembangkan industri di dalam negeri. "Selain itu, juga memberikan pendidikan dan informasi kepada masyarakat mengenai kemajuan pertahanan nasional," ujar Wapres.

Lebih dari 550 perusahaan dari 42 negara seperti Indonesia, Singapura, Rusia, Inggris, Ceko, Jerman, Turki, Prancis, Korsel, Australia, China, Brasil, India, Portugal, Kanada, Jepang, Spanyol serta Ukraina ambil bagian dalam acara ini.

Sumber : Metro TV / Liputan 6 / Merdeka

Readmore --> Wapres : Anggaran Pertahanan Indonesia Sangat Rendah

Anggaran Pertahanan Tak Luput Dari "Lahan Sapi Perah" DPR

Jakarta - Permintaan upeti ternyata tak hanya terjadi di badan usaha milik negara. Anggaran militer pun tak luput dari kutipan anggota DPR. "Praktek ini lazim terjadi," ujar seorang pejabat militer kepada Tempo, Senin, 29 Oktober 2012.

Menurut pejabat itu, para asisten perencanaan dan anggaran (asrena) masing-masing matra TNI mengetahui modus pemerasan para politikus Senayan. "Karena mereka (asrena) yang langsung berhadapan dengan anggota Dewan.”

Namun dia menolak membeberkan modus yang dilakukan anggota Dewan meminta jatah dari institusi pertahanan.

Namun, juru bicara TNI Angkatan Udara, Marsekal Pertama TNI Azman Yunus, membantah soal pemberian "upeti" kepada Dewan. "Saya tidak pernah menemukan, dulu saya sempat juga menangani anggaran," ucapnya.

Anggaran untuk Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, kata Azman, dibahas langsung oleh Kementerian Pertahanan. "Lagi pula anggaran kami tidak bisa dimainkan.” Sebab, anggaran yang dikucurkan digunakan untuk membeli alat utama sistem senjata dari luar negeri. "Mana berani memainkan anggaran," katanya.

Apalagi, setiap pembahasan anggaran, ketiga angkatan tak pernah ikut dalam rapat. "Kami biasanya hadir jika berkaitan dengan hal teknis, seperti alasan mengapa memilih pesawat tertentu," ujar Azman.

Anggaran militer setiap mengalami kenaikan. Untuk tahun depan dialokasikan anggaran sebesar Rp 77,7 triliun. Jumlah ini meningkat dari tahun ini sekitar Rp 64 triliun.

Sebelumnya, Ketua DPR RI Marzuki Alie mendukung langkah Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan mengungkap nama-nama anggota Dewan yang meminta dana kepada BUMN atau Kementerian dan Lembaga. "Kami dukung 1.000 persen," katanya.

Syaratnya, kata Marzuki, Dahlan harus memiliki bukti otentik bahwa anggota tersebut benar-benar melakukan "pemalakan". "Asalkan ada faktanya, dalam bentuk rekaman, SMS tentang pertemuan, apa saja," tuturnya.

Sumber : TEMPO

Readmore --> Anggaran Pertahanan Tak Luput Dari "Lahan Sapi Perah" DPR

Dubes RI : Hubungan Militer Indonesia Dan China Semakin Erat

Beijing - Duta besar RI untuk China merangkap Mongolia Imron Cotan menegaskan hubungan militer dan pertahanan Indonesia dengan China semakin matang.

"Relatif intensifnya saling kunjung antara pejabat militer Indonesia dan China, pertukaran perwira siswa, latihan bersama dan pembelian sejumlah alat utama sistem senjata oleh TNI dari China menunjukkan makin matangnya hubungan militer kedua negara," katanya saat menjadi inspektur upacara peringatan HUT ke-67 TNI di Kedutaan Besar RI Beijing, Jumat.

Dubes Imron mengatakan dari waktu ke waktu TNI semakin tumbuh dan berkembang sebagai alat pertahanan negara yang makin profesional serta tangguh untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peningkatan profesionalisme dan ketangguhan TNI untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak terlepas dari reformasi internal yang telah dijalaninya hampir lebih dari satu dekade, ujarnya.

Meningkatnya profesionalisme TNI antara lain juga didukung melalui kerja sama dan diplomasi yang dijalinnya dengan sejumlah negara termasuk China, ungkap Imron.

"Kerja sama dan diplomasi sudah lama dijalankan TNI, salah satunya dengan bergabunhg sebagai pasukan pemeliharaan perdamaian PBB atau Peace keeping Operation/PKO), yang juga mendapat apresiasi positif dari dunia internasional," tukasnya.

Terkait perkembangan lingkungan strategis yang dinamis, menuntut kerja sama dan diplomasi yang baik antara TNI dengan mitranya dari sejumlah negara, termasuk China dan Monglia untuk menjaga stabilitas kawasan.

"Stabilitas kawasan yang terjaga, dan situasi keamanan kawasan yang kondusif mau tidak mau akan sangat mendukung pembangunan nasional dan kawasan," tutur Dubes Imron.

Dubes mengatakan hubungan militer dan pertahanan RI-China yang semakin kokoh akan memperkokoh hubungan bilateral kedua negara dalam kerangka kemitraan strategis yang disepakati pada April 2005.

Sumber : ANTARA

Readmore --> Dubes RI : Hubungan Militer Indonesia Dan China Semakin Erat

Inggris Ingin Tingkatkan Kerjasama Pertahanan Dengan Indonesia

Jakarta - Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Sekjen Kemhan RI) Marsdya TNI Eris Herryanto, S.IP., menerima kunjungan Duta Besar Inggris untuk Indonesia Mark Canning, Selasa (25/9) di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta. Dalam kunjungan ini, Dubes Inggris menyampaikan keinginan Pemerintah Inggris untuk meningkatkan kerjasama di bidang pertahanan dengan Indonesia.

Dubes Inggris menyampaikan ingin menindaklajuti pertemuan bilateral antara Presiden RI dengan Perdana Menteri Inggris pada bulan April yang lalu, yang salah satunya adalah keinginan untuk meningkatkan kerja sama di bidang pertahanan antara kedua negara.

Menurutnya, meski hubungan kerja sama pertahanan Indonesia-Inggris sempat terganggu saat diembargonya penjualan spare part pesawat tempur Hawk buatan Inggris ke Indonesia beberapa tahun lalu, namun saat ini Inggris berkeinginan memperbaiki dan meningkatkan hubungan kerjasama tersebut. Selama dua tiga bulan ini, kerjasama pertahanan kedua negara telah mengalami peningkatan terutama kerjasama di bidang pendidikan.

Dubes Inggris berharap, dalam waktu dekat diharapkan akan ada pertemuan lebih lanjut untuk membicarakan kemungkinan pembahasan MoU kerjasama pertahanan kedua negara. Melalui pembahasan ini, kedua negara dapat melihat kemungkinan kerjasama yang dapat dikembangkan antara kedua negara di bidang pertahanan.

Menanggapi apa yang disampaikan Dubes Inggris untuk Indonesia tersebut, Sekjen Kemhan RI menyambut baik atas keinginan pemerintah Inggris. Menurutnya, kerjasama pertahanan kedua negara sudah berlangsung sejak lama. Sekjen Kemhan RI juga berharap, hubungan kerjasama pertahanan kedua negara dapat ditingkatkan lagi berdasarkan hubungan saling membutuhkan dan menguntungkan bagi kedua negara.

Turut mendampingi Sekjen Kemhan RI dalam kesempatan tersebut, Direktur Kerjasama Internasional Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Kemhan RI Brigjen TNI Jan Pieter Ate M.Bus.

Sumber : DMC

Readmore --> Inggris Ingin Tingkatkan Kerjasama Pertahanan Dengan Indonesia

Pengamat : Inovasi Ditengah Keterbatasan Anggaran Pertahanan

Jakarta - Pertahanan dan keamanan di laut, kini menjadi salah satu prioritas. Ini karena laut telah menjadi salah satu sumber Trans National Organized Crime (TNOC) yang utama. Banyak kejahatan dan tindak pelanggaran di laut berkembang menjadi kriminal lintas negara yang terorganisir dan melibatkan para pemilik modal besar. Pencemaran laut, kini juga menjadi isu yang dominan baik di kawasan regional maupun internasional.

Kawasan Asia Pasifik tercatat sebagai kawasan dengan tingkat pelanggaran cukup tinggi. Sejumlah isu utama yang menonjol, antara lain pembajakan dan perdagangan manusia, terorisme dan penyelundupan terutama senjata.

Di kawasan Asia Tenggara, penyelundupan senjata diperkirakan mencapai ribuan pucuk per tahun, sekitar 80 persennya dilakukan melalui laut. Meski sebagian besar TNOC ini tergolong kejahatan dan pelanggaran non-militer namun dampak dan kerugian yang ditimbulkan sangat signifikan. Tidak hanya secara ekonomi, sosial, dan ekologi, berbagai praktik TNOC tersebut juga bisa melemahkan kedaulatan wilayah suatu bangsa.

Berada di antara dua samudera dan dua benua, membuat posisi Indonesia sangat strategis sebagai urat nadi pelayaran niaga internasional. Dari segi potensi, Indonesia adalah salah satu negara yang termasuk dalam Coral Triangle, yakni negara dengan potensi maritim terbesar di dunia. Potensi maritim Indonesia diperkirakan mencapai Rp 7 ribu triliun per tahun.

Sedikitnya ada 11 sektor ekonomi kelautan yang dimiliki Indonesia. Yakni, perikanan tangkap, perikanan budi daya, industri pengelolaan hasil perikanan, industri bioteknologi kelautan, pertambangan dan energi, pariwisata bahari, hutan mangrove, perhubungan laut, sumber daya pulau-pulau kecil, industri dan jasa maritim, serta sumber daya alam (SDA) non-konvensional. Secara keseluruhan, potensi nilai total ekonomi kesebelas sektor kelautan tersebut diperkirakan mencapai 500 miliar dolar AS (sekitar Rp 4.500 triliiun) per tahun. (Slamet Soebiyanto, 2007)

Posisi yang strategis dan potensi ekonomi maritim yang luar biasa seharusnya menjadi modal besar bagi Indonesia untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat. Sayang, diperkirakan baru sekitar 10 persen dari berbagai potensi maratim Indonesia yang mampu dirambah. Ini pun baru dalam tataran pengeksploitasian SDA laut. Pemberdayaan potensi maritim untuk kesejahteraan kian terhambat oleh berbagai TNOC yang kian marak terjadi di laut Indonesia. Dampak dan kerugian yang ditimbulkan pun sangat besar.

Untuk illegal fishing saja, potensi kerugian negara diperkirakan mencapai Rp 80 triliun. Kerugian tersebut terdiri dari potensi ikan yang hilang mencapai Rp 30 triliun dan kehilangan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 50 triliun setiap tahun. Diperkirakan sekitar 3.180 kapal nelayan asing beroperasi secara ilegal setiap tahunnya di perairan Indonesia, terutama di perairan Natuna, Sulut dan Arafuru.

Sementara, penyelundupan kayu diperkirakan merugikan negara sebesar Rp 6,6 triliun per tahun. Belum lagi, pencemaran laut yang diperkirakan mencapai jarak sepanjang 167.000 km. Berbagai kerugian ini akan terus bertambah jika paradigma kita terhadap keamanan di laut tidak juga berubah dan tidak diikuti oleh sejumlah langkah konkrit untuk mengantisipasinya. Pertahanan dan keamanan laut yang kokoh kini menjadi salah satu kebutuhan yang tidak bisa ditunda lagi.

Bagi Indonesia, terdapat sejumlah masalah dan kendala dalam mengantisipasi ancaman TNOC. Salah satunya adalah masalah anggaran. Anggaran pertahanan keamanan Indonesia relatif kecil, yakni baru sekitar lima persen dari APBN. Meski terjadi penambahan anggaran pertahanan dari Rp 64 triliun menjadi Rp 77 triliun pada tahun 2013, namun jumlah ini sebenarnya masih jauh dari ideal dan kalah jauh dari negara lain. Singapura, misalnya.

Meski hanya berpenduduk sekitar 4 juta orang, anggaran militer Singapura merupakan yang terbesar di antara negara-negara anggota ASEAN. Bahkan, sejak 1970, Singapura telah mengalokasikan rata-rata 6 persen dari PDB-nya untuk pengeluaran pertahanan. Tak heran, jika teknologi militer Singapura paling maju di ASEAN.

Pada dekade 1960-an, anggaran pertahanan Indonesia sebenarnya pernah mencapai 29 persen dari PDB. Namun, jumlah ini terus menyusut sehingga kadangkala perlengkapan armada dan personil laut kita kalah canggih dengan perlengkapan nelayan kapal asing yang melakukan penjarahan.

Minimnya anggaran berdampak krusial pada banyak aspek. Secara politis, posisi tawar Indonesia menjadi rendah di mata internasional sehingga memberi peluang bagi negara lain untuk memprovokasi bahkan mengganggu kedaulatan NKRI. Minimnya anggaran juga berdampak pada lemahnya pengawasan daerah perairan sehingga menyebabkan kerugian ekonomi yang sangat besar. Selain masalah anggaran, keterbatasan teknologi dan SDM juga menjadi masalah serius.

Berbagai keterbatasan di atas tidak boleh menyurutkan langkah kita untuk terus mengupayakan pengamanan wilayah laut agar tetap optimal. Berbagai inovasi harus dilakukan. Seperti yang dilakukan oleh TNI Angkatan Laut (AL) dan sejumlah pihak terkait, melalui pembangunan kapal perang antiradar KRI Klewang-625 yang baru saja diluncurkan, beberapa waktu lalu.

Pembangunan kapal perang canggih di dalam negeri oleh putra-putri Indonesia sendiri diharapkan tidak hanya bisa menyiasati keterbatasan anggaran, memunculkan kecintaan, rasa memiliki dan tanggung jawab namun sekaligus mampu meningkatkan keamanan laut Indonesia dari berbagai ancaman TNOC. Perjuangan masih panjang namun ini bisa menjadi momentum yang bagus untuk membangun kekuatan pertahanan dan keamanan laut Indonesia yang handal. Sebuah fondasi bagi terwujudnya negara maritim yang kita cita-citakan bersama. Semoga.

Sumber : Suara Karya

Readmore --> Pengamat : Inovasi Ditengah Keterbatasan Anggaran Pertahanan

Indonesia Dan Korut Akan Bahas Kerjasama Pertahanan

Jakarta - Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Jumat (14/9), menerima kunjungan kehormatan Wakil Menteri Pertahanan Korea Utara Letjen Kang Pyo Yong, di Kantor Kemhan, Jakarta. Wamenhan meminta maaf atas ketidakhadiran Menhan Purnomo Yusgiantoro untuk menyambut kunjungan Wamenhan Korea Utara karena sedang menghadiri pembukaan Sail Morotai di Provinsi Maluku Utara.

Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Korea Utara berjalan sangat baik sejak awal yaitu tahun 1961 pada masa kepemimpinan Presiden Soekarno. Wamenhan melanjutkan, adalah kewajiban bersama untuk meningkatkan hubungan kerjasama di bidang pertahanan/militer untuk menambah kualitas hubungan baik kedua negara ini. Wamenhan setuju bahwa perlu dilakukan upaya bersama kedua Kementerian Pertahanan untuk meningkatkan kerjasama di bidang pertahanan.

Kepada Wamenhan Korea Utara, Wamenhan Sjafrie Sjamsoeddin menjelaskan beberapa prinsip dasar dalam pertahanan Indonesia saat ini yaitu sistem pertahanan semesta. Terdapat tiga komponen pertahanan yaitu TNI sebagai Komponen Utama, masyarakat yang sebelumnya telah dipersiapkan sebagai Komponen Cadangan, dan sarana prasarana dan industri sebagai Komponen Pendukung. Ketiga komponen tersebut memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjaga kedaulatan bangsa, menjaga keutuhan wilayah teritorial NKRI, dan untuk menjaga keselamatan Bangsa dan Negara Indonesia.

Dalam hubungannya dengan kerjasama Internasional, Indonesia menerapkan prinsip mutual respect dan mutual benefit dalam membangun hubungan bilateral dengan negara-negara sahabat. Dan prinsip Confident Building Measures dalam upaya pencegahan konflik dan sengketa diantara negara-negara sahabat dan yang berada di kawasan Asia Tenggara. Untuk mencegah terjadinya konflik di kawasan Asia Tenggara, Indonesia juga menjalin memelihara hubungan dengan membangun kerjasama pertahanan bersama negara-negara sahabat, anggota ASEAN.

Sementara itu Wamenhan Korea Utara menyatakan kunjungannya ke Kementerian Pertahanan RI kali ini dimaksudkan untuk meningkatkan hubungan baik kedua negara terutama di bidang pertahanan. Wamenhan Kang Pyo Yong berharap dapat menjalin kerjasama di bidang saling kunjung perwira angkatan bersenjata kedua negara dan pendidikan bagi personel Angkatan Bersenjata.

Dijelaskan oleh Wamenhan Korea Utara bahwa hubungan baik kedua negara sudah berlangsung lama sejak kepemimpinan Presiden pertama Ir Soekarno. Rakyat Korea juga sangat menghargai ucapan bela sungkawa yang disampaikan oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono saat meninggalnya Presiden Korea Utara yang terdahulu Kim Jong Il pada Desember 2011 lalu. Wamenhan Korea Utara sangat menghargai Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berpengaruh di Asia dan tidak bersekutu dengan pihak manapun.

Sumber : DMC

Readmore --> Indonesia Dan Korut Akan Bahas Kerjasama Pertahanan

Pengamat : Anggaran Pertahanan Idealnya 8 - 10% Dari APBN

Jakarta - Pengamat militer dari Universitas Muhammadiyah Malang Muhadjir Effendi mengatakan anggaran pertahanan saat ini masih belum ideal, meski sudah ada kenaikan cukup signifikan.

"Anggaran pertahanan saat ini baru sekitar lima persen dari APBN. Paling tidak untuk mendekati ideal antara 8%-10%, seperti anggaran untuk kesehatan 10%, dan pendidikan 20%," katanya di Malang, sehubungan adanya kenaikan anggaran pertahanan dalam APBN, Jumat (7/9).

Menurutnya, kebutuhan anggaran pertahanan paling tidak juga harus bisa memenuhi kebutuhan umum minimal, dimana kebutuhan untuk peningkatan kesejahteraan prajurit dan memodernisasi alutsista (alat utama sistem persenjataan) bisa seimbang.

Ia mengatakan penaikan anggaran pertahanan dari Rp64 triliun menjadi Rp77 triliun pada tahun 2013, ada perkembangan positif dalam skema pembenahan dunia militer di Tanah Air.

Hanya saja, lanjut dia, kenaikan sebesar itu porsinya harus dibagi secara adil, artinya porsi untuk peningkatan kesejahteraan prajurit dan memodernisasi alutsista harus adil (proporsional).

Doktor yang mengupas masalah militer itu menyatakan, pengadaan alat persenjataan atau modernisasi alutsista yang sedang digiatkan pemerintah itu akan menjadi sia-sia jika tidak dibarengi dengan tradisi tempur dan itu tidak bisa dibangun dalam kurun waktu 5-10 tahun saja.

Sebab, lanjutnya, jika tradisi tempur ini tidak segera dibangun, secanggih dan se-modern apapun peralatan alutsista atau persenjataan, nantinya justru akan menjadi barang rongsokan karena prajuritnya tidak terbiasa menggunakannya.

"Kalau negara kita ingin disegani dan ditakuti negara lain, mau tidak mau modernisasi alutsista dan sistem persenjataan kita juga harus ditingkatkan, di samping tetap memperhatikan kesejahteraan prajurit untuk mendukung kekuatan militer di Tanah Air," tukasnya.

Sumber : Berita Satu

Readmore --> Pengamat : Anggaran Pertahanan Idealnya 8 - 10% Dari APBN

Indonesia - Australia Buat Pengaturan Kerjasama Pertahanan

Jakarta - Tiga menteri Australia hari ini bertolak ke Indonesia untuk memantapkan kerjasama bilateral. Salah satunya adalah Menteri Pertahanan Stephen Smith.

Saat berada di Jakarta, Smith dan Menteri Purnomo Yusgiantoro sebagai tuan rumah akan menghadiri Pertemuan Tingkat Menteri Pertahanan Indonesia-Australia yang pertama. Pembentukan Pertemuan Tahunan tersebut merupakan langkah penting dalam meningkatkan hubungan bilateral kemitraan strategis dan mengikuti Dialog Menteri Luar Negeri dan Pertahanan Australia-Indonesia ("2 +2"), yang diselenggarakan di Canberra Maret lalu.

Selain membicarakan isu-isu terkini, mereka akan menyepakati suatu perjanjian strategis. Smith juga akan menghadiri simposium industri pertahanan untuk membahas kesempatan kerja sama yang lebih luas antara industri pertahanan Australia dan Indonesia.

"Menteri Pertahanan Australia dan Indonesia bersama-sama akan menandatangani Indonesia-Australia Defence Cooperation Arrangement (Pengaturan Kerja Sama Pertahanan Indonesia-Australia), yang akan meresmikan dan memperkuat hubungan pertahanan bilateral kedua negara dan menyediakan kerangka untuk prakarsa kiprah masa depan," demikian pernyataan tertulis Smith yang disiarkan Kedutaan Besar Australia di Jakarta.

Selain Smith, dua menteri Australia juga menyambangi Indonesia pada hari yang sama. Mereka adalah Menteri Infrastruktur dan Transportasi Anthony Albanese dan Menteri Dalam Negeri dan Material Pertahanan Jason Clare.

Di Jakarta, Albanese akan terlibat pembicaraan dengan para pejabat terkait, yang mencakup berbagai masalah termasuk kerjasama yang sedang berlangsung di bawah Paket Bantuan Keselamatan Transportasi Indonesia (ITSAP). Australia dan Indonesia mempunyai sejarah panjang kerjasama bilateral di bawah Nota Kesepahaman (MOU) resmi tentang kerja sama transportasi.

Berdasarkan MOU tersebut, Australia telah menyediakan dana yang signifikan untuk Paket Bantuan Keselamatan Transportasi Indonesia (ITSAP). Ini akan menjadi dialog ketiga antara para Menteri Perhubungan dan akan memberikan kesempatan untuk melanjutkan bekerja di bawah ITSAP.

Sumber : Vivanews

Readmore --> Indonesia - Australia Buat Pengaturan Kerjasama Pertahanan

Indonesia Dan Filipina Tingkatkan Anggaran Pertahanan Pada Tahun 2013

Moskow (MIK/WDN) - Kedua negara di Asia tenggara yaitu Indonesia dan Filipina telah mengumumkan peningkatan secara signifikan dalam anggaran pertahanan pada tahun 2013.

Menurut "Jane's Defence Industry" menjelaskan bahwa dari hasil rapat kabinet Indonesia memutuskan untuk meningkatkan anggaran Departemen Pertahanan sebesar Rp. 76,54 Triliun ($ 8,1 Miliar) atau meningkat 18% dari tahun 2012.

Filipina

Departemen Anggaran dan Perencanaan (DBM) Filipina mengatakan Filipina akan mengalokasikan anggaran pertahanan sebesar 121,5 miliar peso ($ 2,9 miliar) atau meningkat 12,5 % dibandingkan tahun 2012.

Menurut DBM, anggaran pertahanan yang dikucurkan oleh Filipina sebesar 47,2 miliar peso dialokasikan untuk anggaran keamanan dalam negeri dan 2,1 miliar peso digunakan untuk pertahanan di perbatasan.

Angkatan bersenjata Filipina telah menganggarkan sebesar 5 miliar peso untuk program pengadaan senjata (CUP- Capability Upgrade Programme) yang akan digunakan dalam pengadaaan alutsista antara lain kapal dan pesawat terbang.

Sebagai bagian dari CUP dalam beberapa tahun ke depan akan menjadi serangkai pengadaan alutsista. Secara khusus, yaitu sistem pertahanan udara dan laut yang menggunakan helikopter dan pesawat patroli serta pesawat angkut medium selain itu juga untuk meningkatkan kemampuan pesawat.

Menurut Presiden Benigno Aquino pada 23 Juli kemarin mengatakan telah mengalokasikan sekitar 28 miliar peso untuk program CUP. Selain itu Filipina juga mengajukan proyek sebesar 75 miliar peso kepada Parlemen yang akan digunakan selama lima tahun kedepan.

Selain melakukan pembiayaan anggaran pertahanan, DBM juga akan mengalokasikan sebesar 1,8 miliar peso atau naik sebesar 62% dibandingkan tahun 2012 untuk Penjaga pantai Filipina.

Departemen Dalam Negeri Filipina juga mendapatkan anggaran sebesar 120,8 miliar peso atau meningkat 12%.

Indonesia

Saat ini Departemen Pertahanan Indonesia tidak mau mengungkapkan besaran pengeluaran anggaran pertahanan untuk pengadaan alutsista, walaupun begitu kita tahun, Kemhan melakukan pengadaan alutsista seperti pesawat tempur, pesawat angkut, frigat, kapal patroli maritim, helikopter dan berbagai jenis sistem pertahanan udara.

Meski anggaran pertahanan naik, anggaran tersebut masih kecil dibandingkan PDB Indonesia yaitu hanya 0,8% dari PDB. Sedangkan Filipina telah mengalokasikan 1,1% untuk anggaran pertahanan. Tetapi pada dasarnya, kedua negara telah melakukan peningkatan anggaran pertahanan untuk memodernisasi alutsistanya. Sumber : Armstrade.org/MIK

Readmore --> Indonesia Dan Filipina Tingkatkan Anggaran Pertahanan Pada Tahun 2013

Rusia Siapkan Open Agreement Kerjasama Pertahanan dengan Indonesia

Jakarta - Rusia menyatakan siap melanjutkan kerja sama militer dengan Indonesia. Wakil Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergey G. Tolchenov mengatakan pihaknya sedang mempersiapkan perjanjian (open agreement) untuk menjadi dasar hukum melanjutkan kerjasama militer.

"Tahun ini atau tahun depan kami merencanakan pertukaran prajurit, termasuk di tingkat Kementerian Pertahanan untuk mempelajari tentang roket dan sistem navigasi," kata Tolchenov saat bertandang ke kantor Tempo, Selasa, 10 Juli 2012.

Ia mengatakan kerja sama militer dengan Indonesia sudah berlangsung sejak tahun lalu. Beberapa kapal tempur Rusia mampir di Makassar dan Surabaya untuk menggelar latihan bersama dan latihan khusus untuk menghadapi teroris. Selain itu mereka juga mengadakan latihan navigasi laut dan transmisi radio. "Kami harap kerja sama ini akan terus berlanjut karena hubungan baik sudah kita bina bahkan sejak tahun 1950," kata Sergey.

Hal tersebut diakui oleh Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal Hartind Asrin. Menurut Hartind pembicaraan tersebut baru dimulai, namun belum sampai tahap penandatangan perjanjian. "Sudah ada arah pembicaraan ke sana, namun baru di tahap political will," kata Hartind saat dihubungi Rabu, 11 Juli 2012.

Kementerian Pertahanan berharap kerja sama dengan Rusia bisa dilakukan dalam bidang penerbangan, terutama di bidang navigasi dan perawatan. "Karena kita kan menggunakan pesawat Rusia (Sukhoi), jadi kerjasamanya pun harus sesuai dengan kebutuhan alutsista kita," katanya.

Sementara itu latihan bersama angkatan perang negeri di utara benua Eropa itu dipandang belum mendesak. Indonesia lebih mengutamakan latihan bersama angkatan perang negara tetangga karena terkait penjagaan keamanan regional. "Kalau dengan negara yang (jaraknya) jauh hanya untuk menjaga hubungan baik saja," kata Hartind.

Menurut dia, Rusia bukanlah satu-satunya negara yang berminat menjalin kerja sama militer dengan Indonesia. Australia, Amerika, Serikat, China, dan Kanada pun berminat pada Indonesia. "Indonesia ini ibarat gadis cantik yang sedang diperebutkan," katanya.

Pasalnya perekonomian Indonesia yang tetap berkembang di tengah krisis membuat negara asing berminat bekerja sama dengan Indonesia. Pertumbuhan ekonomi sebesar 6,3 persen pada semester pertama 2012 disinyalir membuat RI semakin menarik. "Ekonomi kita diperkirakan masuk peringkat sepuluh besar dunia pada 2015, jadi banyak yang mendekati," katanya. Kinerja ekonomi, kata Hartind, berdampak langsung pada hubungan militer dengan negara lain.

Sumber : TEMPO

Readmore --> Rusia Siapkan Open Agreement Kerjasama Pertahanan dengan Indonesia