Menimbang Penawaran Kapal Perang Belanda Dan Italia

Jakarta - Kementerian Pertahanan sudah memesan kapal perang perusak kawal rudal (PKR)-tanpa peluncur rudal-dari galangan Damen Schelde, Belanda, pada 2012 seharga 220 juta dollar AS. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Transparansi Pembelian Persenjataan mengkritik adanya penawaran serupa dari galangan Orisonte Sistemi Navali, Italia, yang lebih menguntungkan, tetapi tidak direspon Kemhan.

Poengky Indarti mewakili Koalisi Masyarakat Sipil dalam percakapan akhir Desember 2012 menjelaskan, galangan kapal Italia tersebut memberikan harga jual sama dengan Damen Schelde, tetapi kapal sudah lengkapi dengan peluncur rudal, peluncur torpedo, dan radar militer.

"Bahkan, pihak Italia bersedia membangun 100 persen di galangan kapal PT PAL Surabaya. Entah mengapa dari tiga penawaran, termasuk Rusia, justru tawaran Belanda disetujui, bahkan, pada tahun 2013 akan diadakan kontrak pembelian kedua," kata Poengky.

Poengky menambahkan, kapal yang dibeli dari Belanda membutuhkan tambahan biaya 75 juta dollar AS untuk melengkapi peluncur rudal dan torpedo. Pembelian dari Belanda tersebut diibaratkan membeli tank tanpa meriam. Tawaran pihak Italia, menjanjikan PT PAL mendapatkan 15 persen pengerjaan dari nilai kontrak.

Sepintas lalu, tawaran Belanda menawarkan 25 persen pengerjaan nilai kontrak lebih menguntungkan Indonesia. Namun, lanjut Poengky, dalam kenyataannya PT PAL, sesudah kontrak ditandatangani, hanya tiga persen nilai kontrak. Kondisi itu membuat PT PAL merugi. Apalagi, PT PAL harus menutup layanan usaha dry dock selama delapan bulan demi proyek PKR Belanda tersebut. Mereka juga tidak mendapatkan bayaran atas penggunaan dry dock tersebut.

Menanggapi kritik tersebut, Sekretaris Jendral Kemhan Marsekal Madya Eris Heryanto, seusai pertemuan General Border Commitee RI-Malaysia di Jakarta, menyanggah adanya kejanggalan dalam pembelian kapal PKR dari Belanda. “Kita mengirim 250 tenaga kerja PT PAL ke Belanda. Itu termasuk dalam nilai kontrak. Tidak benar PT PAL hanya mendapat pengerjaan senilai tiga persen. Para teknisi Indonesia turut bekerja di Belanda dan mendapatkan transfer teknologi,” ujar Eris.

Dia menegaskan pemilihan Damen Schelde sudah sesuai prosedur lelang. Dari tawaran Rusia, Italia, dan Belanda, pihak Damen Schelde lebih unggul sehingga dipilih. Kemhan memang akan mengeluarkan biaya untuk melengkapi rudal dan torpedo jika kapal sudah selesai. Itu dinilai Sekjen Kemhan sebagai hal yang wajar dan sesuai prosedur.

Anggota Komisi I DPR, Tubagus Hasanuddin, mengingatkan, pembelian PKR dari Belanda tersebut sejak semula sudah dicermati DPR dan ada keganjilan. “Kami, sesudah masa reses, akan memanggil Kemhan pada Januari 2013. Belanda memang lebih unggul dibandingkan pesaing lain karena paham cara patgulipat di Indonesia,” kata Hasanuddin.

Dia menengaraj kontrak pembelian kapal PKR kedua dan ketiga dengan cara yang sama diduga akan merugikan Indonesia dan hanya menguntungkan segelitir orang. Bahkan, pihaknya mendengar dari PT PAL dan AL pun ada keberatan terhadap pembelian PKR dari Belanda tersebut.

Sumber : KOMPAS Cetak 5 Januari/MIK

Readmore --> Menimbang Penawaran Kapal Perang Belanda Dan Italia

Komisi I Ingin Melihat Perkembangan Realisasi Kapal Selam Dan KFX

Jakarta - Komisi I DPR menyetujui rencana pemerintah untuk membeli tiga unit kapal selam dari Korea Selatan. Syaratnya, pembelian itu disertai alih teknologi. Syarat ini diajukan DPR agar suatu saat Indonesia mampu membuat kapal selam sendiri.

Teknis alih teknologi itu, satu dari tiga kapal selam yang akan dibeli harus dikerjakan di dalam negeri. PT PAL di Surabaya, Jawa Timur, akan dipilih untuk menggarap kapal selam itu.

Anggota Komisi I DPR Helmy Fauzi mengatakan, seusai masa reses ini pihaknya berencana menggelar rapat kerja dengan pemerintah untuk mengetahui perkembangan realisasi pembelian kapal. Komisi I berharap ketiga kapal yang dipesan cepat kelar dan pada 2014 sudah siap digunakan untuk memperkuat pertahanan TNI Angkatan Laut.

"Ini sebenarnya program tahun jamak 2010-2014. Saya lupa berapa anggaran totalnya bagi tiga kapal selam itu. Tapi, yang penting sejauh mana kontrak dan pengerjaannya berjalan," kata Helmy Fauzi kepada JurnalParlemen, Kamis (3/1).

Selain membeli kapal, Helmy mengungkapkan, Indonesia sedang merajut kerja sama dengan Korea Selatan untuk memproduksi pesawat tempur KFX. Pesawat tempur varian baru dari generasi F-16 asal Amerika Serikat ini akan dibikin bersama oleh insinyur Indonesia dan Korsel.

"Kita harapkan produksi KFX segera diwujudkan guna memenuhi modernisasi pesawat tempur TNI AU," kata Helmy.

Pekan lalu, Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan, Indonesia mampu membikin kapal selam setelah teknisi PT PAL belajar dari Korsel. Kini PT PAL sedang bersiap memproduksi alutsista kelautan seperti kapal selam, kapal tunda, dan kapal rudal cepat.

Sumber : Jurnal Parlemen

Readmore --> Komisi I Ingin Melihat Perkembangan Realisasi Kapal Selam Dan KFX

Pengamat : Israel Gagal Membuat Jet Tempur Kfir Yang Tangguh

Jakarta - Meski Israel gagal membuat jet tempur Kfir yang tangguh, namun efek positifnya banyak didapat. Kegagalan Israel dalam jet tempur Kfir, tidak membuat teknologi dirgantara mereka ikut mati. Israel berhasil menciptakan perlengkapan sensor, elektronik dan sistem senjata bagi pesawat tempur AS yang mereka beli.

Bahkan Israel terus berkembang dengan menciptakan: military air system, ground defense system, naval system dan lain sebagainya. Bahkan Israel sangat berkembang dengan teknologi UAV serta AEW&C. Amerika Serikat tidak ketinggalan menggunakan produk UAV dan AEW&C Israel. Begitu pula Rusia yang mulai menggunakan UAV Israel.

Track record negara baru yang mengembangkan jet tempur memang tidak bagus. Namun pembuatan jet tempur KFX/IFX akan memberi banyak efek positif bagi Indonesia dan bahkan bisa memberi efek tidak terduga (invention).

Untuk itulah PT DI telah membuat unit kerja bayangan program KFX/IFX di Bandung. Unit bayangan ini menyalin semua aktifitas KFX-IFX yang dikerjakan para ahli KAI dan PT DI di Korsel. Hal ini untuk pelajaran bagi insinyur Indonesia lainnya maupun antisipasi jika proyek KFX di Korsel terhenti.

Dengan pembuatan KFX/IFX, Indonesia akan belajar membuat sistem senjata, sensor dan elektronik, radar dan sebagainya untuk memenuhi kebutuhan IFX yang dibangun. Tentu insinyur-insinyur Indonesia akan mempelajari sistem terbaik untuk diinstal di pesawat tempur tersebut.

Kesempatan inilah yang sangat mahal, para ahli penerbangan dan militer Indonesia, memiliki kesempatan melakukan “praktek lapangan” dengan medium IFX.

Sumber : Pelita Online

Readmore --> Pengamat : Israel Gagal Membuat Jet Tempur Kfir Yang Tangguh

PT PAL Bantah Pengadaan 10 Alutsista Tidak Selesai

Jakarta - Markas Besar TNI Angkatan Laut menegaskan akan menunggu dua buah tugboat dari PT. Penataran Angkatan Laut (PAL) tahun ini. “Berdasarkan kontrak, seharusnya tugboat dikirimkan pada 2013,” ujar Kepala Dinas Penerangan TNI AL Laksamana Pertama Untung Suropati saat dihubungi oleh Tempo, Kamis 3 Januari 2013.

Menurut Untung, ada dua unit tugboat yang sedang dibuat oleh PT. PAL. Selain tugboat dari PT. PAL, TNI AL akan menerima dua unit kapal Patroli Cepat (PC) 40 dari galangan Palindo Marine (Batam), dan dua buah kapal tanker dari galangan Anugrah Buana Marine (Banten) dan Dok Kodja Bahari (Jakarta).

Sebelumnya, PT. PAL berjanji akan menyelesaikan program pengadaan alutsista yang sudah dipercayakan pada mereka tahun ini. Setidaknya, ada dua program militer yang akan diselesaikan pada tahun ini, yaitu Kapal Cepat Rudal (KCR) dan tugboat. “Itu akan selesai akhir tahun 2013,” ujar Direktur Utama PT. PAL Firmansyah Arifin.

Dia menolak jika disebutkan ada 10 item program pengadaan alutsista milik Kementerian Pertahanan dan TNI yang tidak bisa selesai. “Enggak ada, semua proyek masih berjalan sesuai rencana,” kata dia.

Sumber : TEMPO

Readmore --> PT PAL Bantah Pengadaan 10 Alutsista Tidak Selesai

Pengamat : Tahun 2024, Kekuatan TNI AU Yang Sebenarnya Akan Terlihat

Jakarta - Rencana TNI AU yang akan diperkuat 102 pesawat baru sebagai bagian dari rencana strategis (Renstra) dan pemenuhan Minimum Essential Forces (MEF), dianggap tidak lepas dari perencanaan modernisasi alat utama sistem senjata (Alutsista) secara umum saja. Sebab, secara prinsip, perkuatan TNI AU yang sesungguhnya baru akan terlihat 2024 nanti.

“Melihat perkuatan TNI AU tidak lepas dari perencanaan modernisasi Alutista secara umum. Secara prinsip, perkuatan tersebut baru terlihat 2024. Berapa skadron yang dibutuhkan, mulai dari pesawat tempur, latih dan angkut, “ ujar pengamat pertahanan Muradi, ketika dihubungi itoday, Rabu (2/1).

Muradi menganggap apa yang diungkapkan adalah bagian dari perencanaan, dan tidak ada masalah dengan perencanaan tersebut. Hanya kemudian harus digarisbawahi, sejauh mana renstra itu implementatif.

“Saya tetap pada dua hal, pertama, dia harus tidak menggunakan alutsista yang sifatnya satu pintu, karena ini menyangkut maintenance ke depan. Jika bermasalah dengan HAM maka akan mendapatkan kesulitan. Kedua, lebih kepada penggunaan produk local. Untuk pesawat tempur, Indonesia baru bisa kerjasama dengan Korea Selatan, “ tuturnya.

Pengamat pertahanan yang juga dosen di FISIP Universitas Padjadjaran (Unpad), Bandung ini mengungkapkan, bicara pertahanan juga bicara anggaran dan komitmen pemerintah. Dari situ dapat terlihat apakah yang diungkapkan KSAU itu rasional atau tidak. Kalau melihat polanya 2024 itu masih rasional, hanya masalahnya dalam konteks realisasi.

Muradi menilai, pesawat yang dibeli seperti sukhoi, f-16 dan super tucano secara prinsipil sudah oke, yang menjadi masalah adalah bagaimana menambah dan memperkuat yang ada. Sedangkan proses modernisasi adalah lebih kepada kebutuhan pesawat angkut yang kebanyakan sudah uzur.

“Mungkin tahapan sampai 2014 hanya kepada pergantian pesawat lama menjadi pesawat baru, sedangkan untuk tahapan 2024 mungkin berfokus pada modernisasi bukan sekedar mengganti, tetapi juga menambah. Bagi saya, bicara 2024 bukan lagi pemenuhan MEF, tetapi justru mewujudkan kekuatan maksimum agar kembali menjadi raja di Asia Tenggara, “ ujarnya.

Ketika ditanya pendapatnya tentang jumlah ideal pesaawt tempur yang seharusnya dimiliki TNI AU, Muradi memberikan perhitungan yang cukup mengejutkan, dimana Ia menilai Indonesia setidak memiliki 20-30 skadron pesawat tempur.

“Kalau bicara standar, saya kira perlu 20-30 skadron tempur dimana satu skadron berisikan 16-18 pesawat tempur. Tetapi idealnya Indonesia butuh 50-60 skadron untuk mengcover, “tandasnya.

Sumber : ITODAY

Readmore --> Pengamat : Tahun 2024, Kekuatan TNI AU Yang Sebenarnya Akan Terlihat

KSAL : Tim Pembangun Berangkat ke Korsel Januari 2013

Jakarta - TNI Angkatan Laut memfokuskan pada peningkatan kemampuan satuan tempur dan mobilitas pasukan dalam mencapai kekuatan pokok minimum (MEF). Berkaitan dengan itu, tim dari TNI AL akan segera berangkat ke Korea Selatan untuk memulai pembangunan kapal selam pesanan TNI AL.

"Januari ini akan ada satgas yang berangkat ke Korea Selatan untuk mulai membangun kapal selam,"kata Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Madya TNI Marsetio usai acara pisah sambut KSAL di Jakarta, Rabu (2/1).

TNI AL memesan tiga unit kapal selam yang pelaksanaanya dilakukan dengan kesepakatan adanya transfer of technology dan joint production dengan perusahaan galangan kapal asal Korea Selatan Daewoo Shipbuilding Marine Enginering (DSME). Nilai kontrak pembelian tiga unit kapal selam itu mencapai US$ 1 Miliar.

KSAL sebelumnya, Laksamana TNI Soeparno pernah mengatakan Korea Selatan dipilih dalam pengadaan kapal selam ini karena kemampuannya sama dengan Eropa dalam menyediakan kebutuhan kapal selam yang diperlukan TNI AL. "Tapi harganya lebih murah,"kata Soeparno September 2011 lalu. Dia pun berharap, pada 2014 mendatang kapal selam tersebut sudah dapat mengarungi wilayah perairan Indonesia.

Menurut Marsetio, pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) untuk menjadikan TNI AL handal dan disegani tidak hanya dengan membangun kapal selam. TNI AL juga telah memesan alutsista lain seperti kapal freegat dari Inggris, dan PKR nasional.

Marsetio pun berharap, pada 5 Oktober mendatang yang bertepatan dengan HUT TNI, beberapa alutsista yang dipesan TNI AL dapat disaksikan masyarakat luas sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi atas anggaran yang digunakan.

Dalam hal percepatan pencapaian MEF di bidang alutsista, KSAL menjelaskan, semua diprioritaskan pada penggantian alutsista yang kondisinya kritis dan tidak layak pakai. "Serta pemenuhan kebutuhan untuk pelaksanaan tugas-tugas mendesak," tuturnya.

Marsetion menambahkan, pihaknya juga akan mempertajam program-program TNI Angkatan Laut, disesuaikan dengan dinamika, kebijakan pemimpin, dan alokasi anggaran yang ada dengan tetap mengacu pada MEF. "Tidak hanya alautsista, tapi juga peningkatan kesejahteraan prajurit," urai dia.

Sementara itu, mantan KSAL Laksamana TNI Soeparno menyatakan, TNI AL harus semakin baik ke depan untuk menghadapi ancaman dan tantangan yang semakin kompleks. Dia percaya, di bawah kepemimpinan KSAL yang baru, hal itu bisa dicapai.

Soeparno yang akan pensiun dalam beberapa bulan ke depan berpesan agar jajaran TNI AL solid dan kuat.

Sumber : JURNAS

Readmore --> KSAL : Tim Pembangun Berangkat ke Korsel Januari 2013

KSAL: TNI AL Harus Disegani Di Kawasan

Jakarta - Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Madya TNI Marsetio mengungkapkan TNI AL perlu melakukan penyesuaian untuk menjawab perkembangan lingkungan strategis yang dinamis dan sulit diprediksi seperti yang terjadi saat ini. Menurutnya, kondisi ini berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan tugas dan pembangunan TNI AL. Karenanya TNI AL terus berupaya untuk memenuhi Minimum Essential Forces (MEF) alat utama sistem senjata (alutsista).

Kondisi yang dimaksud Marsetio seperti perkembangan situasi kawasan regional tentang Laut China Selatan, penyelesaian wilayah perbatasan yang berpotensi konflik, dan situasi kondisi nasional terkait perkembangan politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Marsetio yang baru saja dilantik menjadi KSAL berkomitmen melanjutkan kebijakan yang telah digariskan oleh KSAL yang lama Laksamana TNI Soeparno sesuai visi TNI AL, Panglima TNI dan arahan Presiden SBY.

"Terwujudnya TNI AL yang handal dan disegani sesuai dengan perkembangan strategis dan kebijakan komando atas. Prioritas pembangunan TNI AL guna mendukung TNI AL yang handal dan disegani, antara lain, meneruskan validasi organisasi, modernisasi alutsista melalui pengadaan, revitalisasi, rematerialisasi, relokasi dan penghapusan guna mencapai percepatan Minimum Essential Force (MEF),"kata Marsetio dalam acara Pisah Sambut Kepala Staf Angkatan Laut di Mabes TNI AL Jakarta, Rabu (2/01).

Dalam mewujudkan MEF dilakukan melalui peningkatan kemampuan mobilitas TNI AL, peningkatan kemampuan satuan tempur (stiking force) dan penyiapan pasukan siaga (standby force). "Untuk penanganan bencana alam, tugas-tugas perdamaian dunia dan keadaan darurat lainnya,"ujarnya.

Pembangunan MEF ini diimplementasikan dalam tiga renstra hingga tahun 2024 dengan proyeksi pada pencapaian MEF yang mencakup organisasi, personel dan alutsista sesuai dengan alokasi anggaran pertahanan. Sementara percepatan pencapaian MEF di bidang alutsista diprioritaskan pada penggantian alutsista yang kondisinya tidak layak pakai, serta pemenuhan kebutuhan untuk pelaksanaan tugas-tugas mendesak

Sumber : JURNAS

Readmore --> KSAL: TNI AL Harus Disegani Di Kawasan

Komisi I : Dana Optimalisasi Kemenhan Tak Cair, Siapa Merugi?

Jakarta - Anggota Komisi I DPR Helmy Fauzi menyayangkan anggaran optimalisasi Kementerian Pertahanan tidak dapat dicairkan karena masih diblokir Menteri Keuangan atas permintaan Sekretaris Kabinet Dipo Alam. Dana itu mestinya turun sebelum tutup tahun 2012.

Dalam raker gabungan Komisi I DPR dengan Kemenhan, Kemenkeu dan Seskab sebelum masa reses lalu, DPR sudah meminta Menkeu segera mencabut tanda bintang pada anggaran tersebut. Pencabutan tanda bintang sama dengan permintaan mencairkan dana.

Tetapi, Menkeu Agus Martowardojo masih enggan mencairkan dana karena menunggu datangnya dokumen pencabutan tanda bintang. Dokumen dimaksud harus berasal dari Seskab Dipo Alam karena dialah yang meminta pembubuhan tanda bintang. Tanpa dokumen itu, Menkeu Agus tak punya alasan mencairkan dana kendati program optimalisasi Kemenhan sudah disetujui DPR.

Menurut Helmy, DPR memberikan dukungan sepenuhnya bagi TNI untuk memodernasi alutsistanya demi mewujudkan kekuatan pertahanan minimum pada 2014. Persetujuan terhadap anggaran tambahan atau dana optimalisasi yang diajukan Kemenhan sebesar Rp 678 miliar adalah bentuk dukungan DPR. Celakanya, dukungan parlemen justru terganjal problem internal pemerintah.

"Masyarakat bisa menilai sendiri siapa sesungguhnya yang tidak konsisten mewujudkan modernisasi alutsista TNi. Siapa yang tak mendukung penguatan TNI guna menjaga pertahanan dan kedaulatan NKRI. DPR sudah menyetujui penggunaan anggaran, tapi di internal pemerintah sendiri tidak kompak dan suara antarlembaga terpecah-pecah," kata Helmy Fauzi di Jakarta Selasa, 1 Januari 2013.

Nasi sudah menjadi bubur. TNI tak bisa menggunakan dana yang sudah telanjur diblokir. Kalaupun Menkeu atas permintaan Seskab sudah mencabut tanda bintang pada tahun 2013 ini, dana tetap tak boleh digunakan. TNI melalui Kemenhan harus mengulang pengajuan persetujuan kepada DPR. Pengulangan proses ini dilakukan karena dana optimalisasi Kemenhan bukan termasuk program tahun jamak alias tidak boleh dicairkan di luar tahun peruntukannya.

"Kalau programnya dilaksanakan tahun 2013 berarti harus dibahas ulang di DPR. Jelas, yang dirugikan adalah pihak Kemenhan. Sebab, program 2012 dianggap tidak terealisasi. Secara umum masyarakat kena imbas karena belum bisa menikmati tahapan modernisasi alutsista untuk menjaga NKRI akibat program pemerintah tidak berjalan," kata Helmy.

Menteri Agus Martowardojo, Senin (31/12) di Balai Kartini Jakarta, mengatakan bahwa dana optimalisasi Kemenhan belum dicabut. Tetapi dana tersebut tidak kemudian hangus. Tetap dapat digunakan di tahun berikutnya. Hanya, "Memang mesti dibahas lagi lebih dahulu dengan DPR."

Sumber : Jurnal Parlemen

Readmore --> Komisi I : Dana Optimalisasi Kemenhan Tak Cair, Siapa Merugi?

Dirut PT PAL : Kami Yakin Pengerjaan Kapal TNI Selesai Tepat Waktu

Surabaya - Keluhan dari Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin perihal molornya progres proyek kapal tunda pesanan pemerintah mendapat perhatian khusus dari PT PAL. Perusahaan yang berganti pimpinan Februari lalu itu menjamin bahwa waktu penyelesaian kapal tak akan terlambat.

Direktur Utama PT PAL M. Firmansyah Arifien mengatakan, pihaknya memahami kekhawatiran yang disampaikan Wamenham. Sebab, kinerja PT PAL sebelumnya belum bisa dipandang sebagai suatu kerja profesional.

"Kami tahu bagaimana PT PAL dipandang selama ini. Dan kami akan gunakan teguran dari beliau sebagai cambuk bagi kami untuk segera tak terlambat dalam penyerahan kapal," ujarnya, Senin (31/12).

Firmasnyah sama sekali tak menampik jika pembangunan dua kapal tunda sedikit molor. Terhitung November 2012, progress proyek produksi kapal tunda pertama takni tugboat M000276 mencapai 67 persen. Angka tersebut meleset dari 8,79 persen dari target progress semula yakni 76 persen. Sedangkan, kapal tunda kedua yakni M000277 sudah mencapai 63,03 persen atau 1,5 persen lebih rendah dari target progress.

Penyebabnya, lanjut dia, adalah karena material plat baja yang cacat yang diketauhi September lalu. "Pertama, karena platnya dalam kondisi tidur, bagian atas tak terlihat cacat. Tapi pada proses blasting dan diberdirikan, baru terlihat kalau bagian bawahnya ada titik-titik. Dan, karena kami memperhatikan kualitas, kami putuskan untuk menggantinya dengan material yang baru," jelasnya.

Namun dia menegaskan bahwa kendala tersebut tak mempengaruhi tanggal penyerahan kapal. Pasalnya, semua material produksi, termasuk pengganti material yang cacat sudah diperoleh.

"Jadi, sejak penemuan plat baja yang cacat September lalu, kami langsung memesan lagi material baru. Untungnya, pelat baja yang kami pesan sudah datang. Jadi, sekarang yang semua faktor tinggal faktor internal yakni manajemen produksi," terangnya.

Frimansyah mengatakan, pihaknya bakal berlakukan dua shift untuk menggenjot produksi kapal. "Kami juga akan terus mencari sub kontraktor untuk mempercepat produksi. Dan kapal bisa tepat delivery time April dan Juni tahun ini," imbuhnya.

Sumber : JPNN

Readmore --> Dirut PT PAL : Kami Yakin Pengerjaan Kapal TNI Selesai Tepat Waktu

Refleksi 2012, Langkah Awal Kemandirian Bangsa

Jakarta - Walau tidak mencolok ditengah ingar-bingar kasus korupsi dan karut-marut parpol, sebagai anak bangsa sibuk membangun negara. Perlahan tapi pastim, industri pertahanan Indonesia mulai menyeruak. Industri pertahanan tidak hanya bersifat strategis untuk pertahanan, tetapi juga fundamental bagi perkembangan teknologi asli suatu bangsa.

Perkembangan penelitian dan pengembangan industri pertahanan yang dikoordinasikan oleh Litbang Kementerian Pertahanan dengan bangga dipaparkan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Kamis (27/12), sebagai salah satu bahan refleksi 2012. Purnomo menyebutkan deretan produk seperti Warhead caliber 200 milimeter (mm), penyempurnaan pesawat terbang tanpa awak (PTTA), model kapal selam tanpa awak, pesawat tempur KF-X/IF-X, prototipe kendaraan Rantis (kendaraan taktis) 5 ton 6x6, peluncur roket caliber 122mm, prototipe munisi caliber 105 mm Exercise, prototipe combat boat, prototipe roket jarak 100 km ground to ground dan prototipe smart bomb.

Salah satu yang masih segar dalam ingatan adalah uji coba pesawat terbang tanpa awak, Wulung, di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Oktober 2012. Saat itu, ada enam prototipe pesawat terbang tanpa awak berjejer dipamerkan. Ini merupakan hasil kerja sama Balitbang Kemhan dengan Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi (BPPT) sejak 2005.

Selain Wulung juga ada tipe Sriti dan Gelatik serta Alap-alap untuk jarak sedang. Ada juga yang lebih besar, yaitu Puna Gagak, Puna Pelatuk, dan Puna Wulung, yang bisa mencapai jarak 73 km. selain untuk kelengkapan kapal perang, pesawat terbang tanpa awak ini juga bisa untuk memantau perbatasan.

“Untuk pesawat terbang tanpa awak, prototipe kita sudah selesai. Sekarang tinggal memasuki tahap produksi,” kata Kepala Balitbang Kemhan Eddy Siradj, Jumat. Ia mengatakan, pesawat terbang tanpa awak hanya salah satu dari target konsorsium dari sejumlah instansi, seperti Kemhan, BPPT, universitas, LAPAN, industri-industri strategis seperti PT PAL dan PT Dirgantara Indonesia, serta PT Pindad. “Kami sekarang sedang mempelajari pembuatan kapal selam tanpa awak, tapi masih dalam studi literatur. Namun, akan siap beberapa tahun lagi untuk dieksekusi, “ kata Eddy.

Jumat kemarin, Wakil Menhan Sjafrie Sjamsoedin pun berkunjung ke PT PAL di Surabaya, Jawa Timur. “Area di PT PAL ini dipersiapkan menjadi pusat alih teknologi untuk membangun kapal selam, “ katanya. Kemhan memang menargetkan dapat memproduksi kapal selam pada 2016 hasil alih teknologi dari Korea Selatan. Pemerintah mengalokasikan dana penyertaan modal Rp. 1,5 triliun kepada PT PAL untuk membangun area produksi dan pemeliharaan kapal selam.

Sjafrie mengungkapkan, Indonesia sepakat membeli tiga kapal selam dari Korea Selatan dengan sistem alih teknologi. Dua kapal selam dibuat di Korsel, sementara satu lagi diproduksi di PT PAL.

Kapal selam bertenaga diesel yang dibeli dari Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DMSE) itu masing-masing berbobot 1.400 ton dengan panjang 61,3 meter. Nilai kontrak untuk tiga kapal selam itu mencapai 1,1 miliar dollar AS. “Minimal kita sudah punya target untuk membangun maintenance facilities (fasilitas pemeliharaan) lebih dahulu, “ ujar Sjafrie. Pada 2024, Indonesia akan memiliki 12 kapal selam.

Menurut Direktur Utama PT PAL M Firmansyah Arifin, 206 tenaga ahli dari PT PAL dikirim ke Korea Selatan pada awal 2013 selam setahun sebagai bagian dari alih teknologi pembuatan kapal selam.

Produksi dalam negeri

Menurut Purnomo Yusgiantoro, untuk ke depan, program kerja sama sarana pertahanan dengan didukung industri pertahanan. Diutamakan produksi dalam negeri untuk meningkatkan kemandirian industri pertahanan. Tentunya tidak mudah. Sistem dan budaya riset belum mengakar.

Eddy Siradj mengatakan, dalam peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional disampaikan cetak biru riset pengembangan industri pertahanan. Dalam dokumen tersebut ada 23 produk mulai dari teknologi karbon komposit, radar, pesawat tempur, sampai kapal selam. Beberapa dari produk itu bersifat stragegis, seperti pembuatan pesawat tempur KF-X/IF-X, yang merupakan kerja sama dengan Korea Selata yang prototipenya selesai pada 2020.

Untuk pengembangan industri pertahanan ini, salah satu actor penting yang juga akan banyak berkorban adalah TNI. Dalam pembuatan K/I FX, misalanya, pilot-pilot pesawat tempur TNI AU ikut sejak awal perancangan. Pasalnya, kebutuhan TNI AU yang dipengaruhi doktrin dan kondisi alam tidak sama dengan AU Korea Selatan. Karena itu, walau dibangun bersama, akan ada perbedaan pesawat tempur yang dihasilkan.

Dengan adanya Komite Kebijakan Industri pertahanan (KKIP) yang diketuai langsung Presiden Yudhoyono, segala kendala sektoral diharapkan bisa tembus. Selama ini, setiap institusi mengadakan riset sendiri, padahal produknya sama. Anggaran juga bisa difokuskan. Kerja sama dengan swasta juga dibuat sistematis, yaitu sesuai UU Industri Pertahanan yang disahkan pada November 2012, integrator tetap dipengang oleh industri strategis. Misalnya, pembuatan kapal perang sudah dilakukan di galangan kapal swasta di Batam. Namun, integrasi sistem persenjataan dilakukan di PT PAL.

Dalam sejarah Negara-negara maju, pembangunan teknologi pertahanan bisa jadi lokomotif untuk perkembangan bangsa. Walau perjalan masih panjang, rezim pasti berganti, beberapa langkah awal sudah dimulai.<

Sumber : KOMPAS/MIK

Readmore --> Refleksi 2012, Langkah Awal Kemandirian Bangsa

KSAD : Baru Mau Membeli MLRS, Negara Tetangga Bertanya-tanya

Jakarta - Seorang jendral bintang dua berkisah. Sewaktu menjadi komandan di kesatuan, dalam latiahan menembak ia memerintahkan anggotanya untuk memutar moncong meriam ke sudut tertentu. Namun, putaran itu ternyata tidak tepat betul karena ada selisih beberapa derajat. Semakin jauh, maka sudut selisih itu akan makin melebar. Artinya, ketika peluru ditembakan, pasti meleset jauh.

Sealinea kisah itu menandakan bahwa betapa alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI sudah benar-benar using. Contohnya, meriam M-48 kaliber 76 milimeter (mm) seberat 680 kilogram dengan jarak tembak 8.750 meter untuk artileri medan (armed) yang merupakan buatan Yugoslavia (kirini telah bubar) tahun 1958. Bahkan, meriam caliber 105 mm M101A1 seberat 2.260 kg dengan kemampuan maksimum 11.270 meter adalah buatan Amerika Serikat tahun 1940.

Di udata, sudah beberapa kali terjadi persawat TNI AU jatuh. Contoh terakhir adalah jatuhnya pesawat jenis Hawk 200 di Riau pada Oktober 2012. Sebelumnya, Juni 2012, pesawat Fokker 27 jatuh di areal perumahan di lingkungan Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta. Dengan kasus-kasus tersebut, modernisasi alutsista menjadi sangat krusial bila tak ingin menyaksikan kembali alat pertahanan negeri rontok satu persatu.

Dalam konteks tersebut, kebijakan pemerintah yang memprioritaskan kebutuhan anggaran untuk pembelian alutsista Jangka Menegah 2010-2014 senilai Rp.150 triliun rasanya tidak berlebihan. Rinciannya, realisasi percepatan kekuatan minimum dasar atau minimum essential force Rp. 50 triliun. Alokasi anggaran Rp 100 triliun berupa pinjaman dalam negeri, pengembangan teknologi industri pertahanan, pemeliharaan dan perawatan.

Di tengah kondisi yang kerap diwarnai polemik, Indonesia lebih tertarik melirik Brasil yang industri pertahanannya sedang tumbuh. Penjajakan sekaligus pembelian alutsista itulah yang dilakukan Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoedin bersama petinggi Kemhan serta Kepala Staf TNI AD Jendral Pramono Edhie Wibowo saat berkunjung ke Brasil pertengahan November lalu. Bukan saja bertemu petinggi Kemhan Brasil, degelasi Indonesia juga meninjau pabrik pesawat terbang Embraer dan pabrik roket Avibras di Sao Jose dos Campos.

Indonesia melengkapi sistem alutsistanya dengan teknologi Brasil, yaitu pesawat Super Tucanon EMB-314. Pesawat ini merupakan pesawat latih ringan yang memiliki kemampuan antigerilya, intersepsi, dan terbukti mampu menjaga wilayah perbatasan. TNI membeli 16 pesawat Super Tucano, dan delapan diantaranya telah terbang menjaga wilayah Indonesia.

Super Tucano antara lain memiliki sistem navigasi yang handal, dua senjata berat di sayap kiri dan kanan, serta bom sekelas MK 81 dan MK 82, rudal berpemandu laser sejenis Maverick. Pesawat ini menggantikan pesawat OV-10F Bronco buatan Rockwell, Amerika Serikat.

Ketika bertemu Presiden Embraer Defense and Security Luiz Carlos Aguiar di Sao Paolo, Sjafrie memastikan betul soal transfer teknologi pesawat tersebut untuk ke depannya. Hal itu untuk memberikan kepastian agar dalam perawatan pesawat itu tidak menemui kendala. Pada 2013-2014 dipastikan total 16 Super Tucano seharga 295 juta dollar AS beroperasi menjaga perbatasan.

Tak kalah penting adalah peninjauan lapangan ke pabrik roket Avibras Industria Aerospacial di San Jose dos Campos, termasuk pembicaraan langsung dengan Chief Executive Officer Avibras Sami Youssef Hassuani demi menghindari sistem perantara. Roket Astros II MK 6 (versi terbaru) yang masuk dalam agenda pembelian alutsista sistem peluncur roket jarak jauh (multilauncher rocket system/MLRS) dipastikan sudah terealisasi tahun 2013. Menurut Sami Youssef Hassuani, perjanjian transfer teknologi tentu saja akan memperkuat kerjsama pertahanan antara Indonesia dan Brasil.

Bagi Pramono, Indonesia sudah lama tidak punya satuan roket. Sesuai rencana, Indonesia membeli 36 roket Astros seharga 405 juta dollar AS untuk dua batalyon. Daya jangkau roket Astros 95 kilometer. “Tetapi, masih bisa dikembangkan sampai jarak 300 km,” kata Pramono. Sistem pertahanan RI diharapkan bisa menyamai Negara-negara tetangga. “ Saat kita mau baru beli saja, sudah ada yang mendekati tanya-tanya,” kata Pramono yang mengaku sempat ditelepon petinggi militer Negara tetangga. Tentu saja alutsista bukanlah untuk menciptakan perang, melainkan agar mampu menjaga pertahanan dan kedaulatan negeri ini.

Sumber : KOMPAS/MIK

Readmore --> KSAD : Baru Mau Membeli MLRS, Negara Tetangga Bertanya-tanya

Wamenhan Keluhkan Pengerjaan Kapal Perang Molor Karena Salah Perhitungan

Jakarta - Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoedin mengungkapkan kemungkinan mundurnya jadwal penyerahan dua jenis kapal militer pesanan Kementerian Pertahanan yang tengah digarap PT PAL. Kementerian Pertahanan memesan dua unit tugboat serta tiga unit kapal cepat rudal ke PT PAL sejak dua tahun lalu dengan biaya sekitar Rp 500 miliar.

"Saya melihat prosesnya lambat karena perencanaan oleh pejabat yang lama tidak cermat. Mungkin penyelesaiannya akan meleset dari target pada 2013," kata Sjafrie saat meninjau pembuatan kedua kapal tersebut di galangan PT PAL di Surabaya, Jawa Timur, Jumat, 28 Desember 2012.

Meskipun demikian, Sjafrie berharap agar target delivery time kedua kapal tersebut pada 2014 tidak meleset. Bekas Panglima Kodam Jaya itu juga menginginkan proses penuntasan kedua kapal itu tidak mempengaruhi delivery yang telah disepakati. "Sebab kapal itu merupakan bagian dari proses modernisasi peralatan Tentara Nasional Indonesia," kata Sjafrie.

Selain kedua jenis kapal pesanan tersebut, Sjafrie juga meninjau kesiapan PT PAL dalam pembuatan tiga unit kapal selam militer yang sedang dikerjakan bersama Korea Selatan. Menurut Sjafrie, satu di antara tiga kapal selam itu nantinya akan dikerjakan di galangan kapal milik PT PAL. "Kedatangan saya ke sini juga dalam rangka melihat persiapan pembangunan galangan kapal selam itu," ujar Sjafrie.

Direktur Utama PT PAL M. Firmansyah Arifin mengatakan, proses penggarapan tugboat dan kapal rudal cepat tidak meleset dari target. Ia pun optimistis pengerjaannya akan tuntas sesuai waktu. Sebab selain kontrak jangka panjang sudah di tangan, materialnya pun sudah tersedia. "Saya memahami pernyataan Wakil Menteri Pertahanan itu sebagai cambuk bagi kami agar bekerja keras merampungkan kapal itu," kata Firmansyah yang diwawancarai terpisah.

Sumber : TEMPO

Readmore --> Wamenhan Keluhkan Pengerjaan Kapal Perang Molor Karena Salah Perhitungan

Wamenhan : Indonesia Berencanan Membuat 10 Kapal Selam

Surabaya - Modernisasi alutsista TNI dilakukan secara serius untuk menunjung kekuatan sistem pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Karena itu, pemerintah berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan TNI, khususnya matra Angkatan Laut dalam menjaga perairan Indonesia.

"Rencana strategis jangka panjang, Indonesia akan membeli 10 kapal selam," kata Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin saat berkunjung ke PT PAL, Surabaya, Jumat (28/12).

Untuk tahap awal, Indonesia akan memiliki tiga kapal selam hasil kerjasama pembelian dari Korea Selatan. Dua dibuat di sana, kata dia, satu kapal selam dibuat murni anak negeri di PT PAL mulai 2016.

Untuk mempersiapkan sumber daya manusia, puluhan teknisi dikirim ke Negeri Ginseng untuk mendapatkan menimba ilmu transfer teknologi.

Targetnya nanti, kata Sjafrie, sepulangnya ke Indonesia mereka memiliki kemampuan untuk merawat dan membuat kapal selam yang menjadi alutsista ampuh dalam menjaga perairan Indonesia. "Karena memelihara dan membangun kapal selam tidak beda jauh."

Pihaknya paham untuk mewujudkan kekuatan pokok minimum (MEF) membutuhkan dana besar dan dilakukan dengan perencanaan matang. Meski begitu, kalau melihat cetak biru yang pemenuhan alutsista hingga 2024, maka hal itu hampir dipastikan terwujud.

Sjafrie menjelaskan, pada awal pemerintahan SBY, anggaran belanja alutsista per tahun masih Rp 500 miliar. Sekarang, dana yang digelontorkan pemerintah mencapai Rp 8 triliun. Selain untuk memasuk kebutuhan senjata operasional prajurit, langkah membeli produk senjata lokal juga untuk membantu memulihkan kejayaan industri pertahanan dalam negeri.

"PT PAL sudah bangkit dan secara khusus mendapat penyertaan modal. Tapi mereka harus menguatkan divisi kapal perang yang terkenal dengan teknologi tinggi."

Sumber : Republika

Readmore --> Wamenhan : Indonesia Berencanan Membuat 10 Kapal Selam

Indonesia Kembangkan Roket Berdaya Jangkau 100-900 Kilometer

Jakarta - Indonesia siap meluncurkan roket tiga digit atau roket berdaya jangkau 100 km-900 km pada 2013 untuk memperkuat sistem persenjataan negara.

"Tahun depan kita akan mulai menguji statis maupun uji dinamis roket berdaya jangkau tiga digit," kata Asisten Deputi Menteri Riset dan Teknologi bidang Produktivitas Riset Iptek Strategis Goenawan Wybiesana pada Evaluasi Akhir Tahun di Jakarta, Kamis.

Untuk tahap awal, ujarnya, lebih dulu dikembangkan roket balistik berdaya jangkau 100 km dengan kaliber 350 mm sebanyak 10-20 unit, kemudian dilanjutkan dengan roket balistik kaliber berikutnya, disusul roket kendali.

Kementerian Ristek sebagai bagian dari konsorsium roket, turut mendanai proyek tersebut sebesar Rp10-15 miliar pada 2013. Selain Kemristek, konsorsium roket beranggotakan PT Pindad, PT Dahana, PT Dirgantara Indonesia, Lapan, BPPT, LIPI, ITB UGM, ITS, dan lainnya.

Teknologi roket, ujarnya, dibangun dari empat kemampuan yakni teknologi material, teknologi sistem kontrol, teknologi eksplosif dan propulsi serta teknologi mekatronik yang seluruhnya sudah dikuasai.

Program roket nasional, ia menerangkan, telah dimulai sejak 2005 dengan mensinergikan berbagai lembaga terkait, dilanjutkan pembuatan desain awal dan uji prototipe serta pengembangan desain pada 2010.

Pada 2011, urainya, konsorsium roket ini meluncurkan freeze prototype 1 (prototipe jadi) yang setelah dibeli Kementerian Pertahanan dinamakan R Han 122 untuk dibuat menjadi massal melalui program 1.000 roket.

"R Han 122 ini memiliki kaliber 122 mm berdaya jangkau 15 km, lalu pada tahun yang sama, daya jangkaunya R Han 122 ditingkatkan menjadi 25 km dan pada 2012 R Han ditingkatkan lagi kalibernya menjadi 200 mm dengan daya jangkau 35 km," katanya.

Sebelum program roket untuk kepentingan pertahanan negara, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) telah lama menguasai teknologi roket untuk kepentingan riset peluncuran satelit.

Sumber : Antara

Readmore --> Indonesia Kembangkan Roket Berdaya Jangkau 100-900 Kilometer