Wamenhan Dan Komisi I Gelar Rapat Dengar Pendapat

Jakarta - Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) RI Sjafrie Sjamsoeddin bersama Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono yang didampingi para Kepala Staf Angkatan, melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR-RI yang membahas tentang Rencana Kerja Kementerian Pertahanan dan TNI, terkait dengan kebutuhan anggaran pertahanan negara tahun 2013, Kamis (31/5) di Jakarta.

Pada RDP yang dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPR-RI T.B. Hasanuddin tersebut, Wamenhan menyampaikan bahwa sasaran pembangunan pertahanan negara tahun 2013, didasarkan pada permasalahan yang dihadapi di bidang pertahanan, antara lain terwujudnya postur Minimum Essential Force (MEF), terbangunnya 13 pos pertahanan baru di perbatasan darat dan satu pos pertahanan baru di pulau terdepan, Pendayagunaan industri pertahanan nasional, penurunan gangguan keamanan maupun pelanggaran hukum di laut termasuk di Selat Malaka, terpantaunya potensi tindak terorisme, terlaksananya pemantauan dan pendeteksian ancaman keamanan nasional serta terlaksananya transformasi penentu kebijakan ketahanan nasional untuk meningkatkan kualitas rekomendasi kebijakan nasional yang terintegrasi, tepat sasaran dan tepat waktu.

Sedangkan berdasarkan kondisi umum, Wamenhan menjelasankan, berdasarkan kondisi umum, permasalahan dan sasaran pembangunan, diperlukan penekanan serta percepatan pencapaian sasaran, dengan arah kebijakan pembangunan pertahanan antara lain percepatan pencapaian MEF melalui modernisasi alutsista, peningkatan profesionalisme prajurit yang diiringi dengan peningkatan kesejahteraan prajurit, akselerasi penuntasan payung hukum pembentukan komponen cadangan maupun komponen pendukung, percepatan pembangunan pos pertahanan dan keamanan di wilayah perbatasan, memperluas pendayagunaan industry pertahanan nasional, intensifikasi dan ekstensifikasi patroli keamanan laut, pemantapan tata kelola pencegahan dan penanggulangan tindak terorisme, peningkatan kompotensi SDM intelejen serta meningkatkan kapasitas maupun keserasian lembaga penyusun kebijakan pertahanan keamanan Negara.

Sementara fokus dan kegiatan prioritas pembangunan pertahanan negara tahun 2013, lebih jauh Wamenhan menjelaskan, dititikberatkan pada lima prioritas, yang pertama, prioritas peningkatan kemampuan pertahanan menuju MEF yang meliputi prioritas peningkatan profesionalisme personel, modernisasi alutsista dan non alutsista untuk Ketiga Angkatan, percepatan pembentukan komponen cadangan dan pendukung serta prioritas peningkatan pengamanan wilayah perbatasan. Kemudian yang kedua, prioritas pemberdayaan industri pertahanan nasional yang meliputi perluasan pemberdayaan BUMNIP dan BUMS, peningkatan rasa aman dan ketertiban masyarakat, modernisasi deteksi dini keamanan nasional serta prioritas peningkatan kualitas kebijakan keamanan nasional.

Sumber : DMC

Readmore --> Wamenhan Dan Komisi I Gelar Rapat Dengar Pendapat

Komisi I : Tuntaskan HAM Untuk Memperlancar Pengadaan Alutsista

Jakarta - Pemerintah harus serius memperhatikan dan menyelesaikan berbagai indikasi maupun kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Seluruh kasus tersebut harus diselesaikan melalui jalur hukum yang berdasarkan ketentuan perundangan.

"Masalah pelanggaran HAM harus disikapi sekecil apapun kasusnya. Ibarat luka harus dituntaskan. Semua kasus diselesaikan lewat hukum," kata Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Tjahjo Kumolo, di Jakarta, Kamis (31/5).

Ia menjelaskan, Indonesia sudah mempunyai Kementerian Hukum dan HAM, Komisi Nasional (Komnas) HAM, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang peduli terhadap HAM. Artinya, pemerintah tidak boleh mengacuhkan masalah HAM.

Anggota Komisi I DPR RI tersebut menyatakan, cukup banyak efek negatif kalau Indonesia tidak serius menuntaskan kasus-kasus HAM. Bahkan, efek tersebut bisa berimbas dalam kerjasama pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista).

Sebab, kemungkinan salah satu syarat kerjasama alutsista berkaitan dengan HAM. "Efek negatifnya kita juga akan terkucilkan dari internasional. Alutsista juga demikian, wajar negara lain menyoroti HAM di Indonesia," ujar Tjahjo.

Sedangkan terkait wacana Kepala Negara menyampaikan permintaan maaf atas nama pelaku pelanggaran HAM berat masa lalu, bagi Tjahjo masalah HAM tidak sekedar perminta maaf atau tidak.

"Bagi saya masalahnya bukan minta maaf, tapi sekali lagi masalah HAM harus dituntaskan dengan adil. Sehingga masyarakat yang asasinya terganggu dan teraniaya bisa mendapatkan jaminan dan kepastian hukum yang ada," tandas Tjahjo.

Sumber : Suara Pembaruan

Readmore --> Komisi I : Tuntaskan HAM Untuk Memperlancar Pengadaan Alutsista

TNI Telah Buka Pendaftaran Sekolah Penerbang

Jakarta - Tentara Nasional Indonesia membuka pendaftaran Sekolah Penerbang Prajurit Sukarela Dinas Pendek (Sekbang PSDP) TNI untuk lulusan SMA, SMU, Madrasah Aliyah. Pendaftaran dibuka mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2012 mendatang. “Bagi lulus SMA, SMU dan MA bisa mendaftarkan diri di Kodam, Lanud terdekat atau secara Online di www.rekrutmen-tni.ilmci.com,”kata Kepala Dinas Penerangan Umum (Kadispenum) Puspen TNI, Kolonel Cpl Minulyo Suprapto di Jakarta, Kamis (31/5).

Menurutnya, para siswa akan mengikuti pendidikan selama enam bulan di Lanud Adi Sumarmo Solo, 23 bulan di Lanud Adisutjipto Yogyakarta dan empat bulan di Lemdik Angkatan yang terdiri dari TNI AD di Semarang dan TNI AU di Yogyakarta. “Selama penerimaan tidak dipungut biaya,”katanya.

Dikatakan Minulyo, para siswa akan diangkat menjadi Prajurit TNI berpangkat Letnan Dua dan menjalankan ikatan dinas pertama untuk jangka waktu 10 tahun. “Selanjutnya diberikan pilihan untuk tetap berkarier di TNI atau mengakhiri ikatan dinas,”jelasnya.

Dijelaskan, calon siswa berijazah serendah-rendahnya Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA) jurusan IPA dengan nilai rata-rata akhir Ujian Nasional untuk lulusan tahun 2012 akan ditentukan kemudian menunggu hasil Ujian Nasional. Sedangkan Untuk lulusan tahun 2011 Nilai UAN minimal 7,5, sementara untuk lulusan tahun 2010 nilai akumulatif UN rata-rata minimal 7,00. Lulusan tahun 2009 dan 2008 tidak kurang dari 6,5 serta tidak ada nilai yang kurang dari 6.

Sumber : JURNAS

Readmore --> TNI Telah Buka Pendaftaran Sekolah Penerbang

TNI AU : Pesawat Boleh Tua Tetapi Tetap Terawat

Malang - Sebagian besar pesawat TNI Angkatan Udara memang telah berusia tua, namun pemeliharaan dan perawatan pesawat tersebut diakui masih maksimal dan bisa disamakan dengan pemeliharaan pesawat di luar negeri.

"Pesawat memang boleh tua, namun untuk pemeliharaan bisa disamakan dengan luar negeri," kata Komandan Skadron Teknik 022 Lanud Abdurrahman Saleh, Letkol Rudolf Buulolo, di Malang, Rabu.

Buulolo mengatakan, meskipun pesawat TNI-AU sebagian besar tua, terkait dengan pemeliharaan selalu diperbaharui jadi setiap informasi baru selalu diakomodir melalui litbang.

Namun, lanjut Buulolo, yang menjadi kendala adalah tidak adanya suku cadang untuk memperbaiki pesawat-pesawat yang telah berumur tua.

"Kita kesulitan suku cadang, idealnya kita harus memiliki stok level di gudang namun hingga saat ini belum ada jadi apa yang kita pesan di awal tahun saja yang tersedia," tambah Buulolo.

Modal awal TNI AU adalah pesawat-pesawat hasil rampasan dari tentara Jepang seperti jenis Cureng, Nishikoren, serta Hayabusha, pesawat tersebut merupakan cikal bakal berdirinya TNI AU.

Setelah keputusan Konferensi Meja Bundar tahun 1949, TNI AU menerima beberapa aset Angkatan Udara Belanda meliputi pesawat terbang, hanggar, depo pemeliharaan, serta depot logistik lainnya.

Beberapa jenis pesawat Belanda yang diambil alih antara lain C-47 Dakota, B-25 Mitchell, P-51 Mustang, AT-6 Harvard, PBY-5 Catalina, dan Lockheed L-12.

Tahun 1950, TNI AU mengirimkan 60 orang calon penerbang ke California Amerika Serikat, mengikuti pendidikan terbang pada Trans Ocean Airlines Oakland Airport (TALOA), dan saat itu TNI AU mendapat pesawat tempur dari Uni Soviet dan Eropa Timur, berupa MiG-17, MiG-19, MiG-21, pembom ringan Tupolev Tu-2, dan pemburu Lavochkin La-11.

TNI AU memperbarui armadanya pada awal tahun 1980-an dengan kedatangan pesawat OV-10 Bronco, A-4 Sky Hawk, F-5 Tiger, F-16 Fighting Falcon, dan Hawk 100/200.

Sumber : Republika

Readmore --> TNI AU : Pesawat Boleh Tua Tetapi Tetap Terawat

Update : TNI AU Kirim 23 Pilot Dan 11 Teknisi Ke Brasil

Malang - Sebanyak 23 personel TNI Angkatan Udara terdiri atas 12 penerbang tempur dan 11 teknisi diberangkatkan ke Brasil sebagai persiapan kedatangan pesawat tempur ringan Super-Tucano.

Infrastruktur di Skuadron 21 Lanud Abdurachman Saleh, Malang juga terus disempurnakan. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Udara (Kadispenau) Marsekal Pertama TNI Azman Yunus mengungkapkan, ada petugas yang dikirim ke Brasil untuk masing-masing sistem dari pesawat itu, termasuk penerbang.“ Tentu yang dikirim adalah yang qualified. Mereka untuk membawa pesawat nanti ke Indonesia,” katanya saat kunjungan di Lanud Abdurachman Saleh Malang kemarin.

Azman menuturkan, mereka yang diberangkatkan akan menularkan ilmunya kepada personel lain di Tanah Air. Selain itu,Brasil juga akan mengirimkan teknisi ke Indonesia sehingga memudahkan proses penguasaan pesawat. Menurut Azman, pesawat Super-Tucano tidak serumit dengan pesawat-pesawat yang sekarang di miliki TNI Angkatan Udara di Lanud Abdurachman Saleh seperti Hercules.

“Itu (Super-Tucano) mirip dengan pesawat KT1B di Yogyakarta,”imbuhnya. Kasihar Skuadron 21 Lanud Abdurachman Saleh Mayor Tek Anton Firmansyah mengatakan, sebanyak 12 penerbang yang dulunya menerbangkan pesawat OV-10F Bronco akan diberangkatkan ke Brasil.OV-10F Bronco merupakan pesawat yang sudah grounded dan akan digantikan Super-Tucano.

Para penerbang tempur itu setelah OV-10F Bronco grounded tidak lagi berada di Skuadron 21 secara keseluruhan. “Mereka yang sudah tersebar itu dikumpulkan lagi untuk menerbangkan Super-Tucano,” ujar Anton. Selain mempersiapkan penerbang, di Skuadron 21 juga sudah dibangun shelter baru untuk sekitar enam Super-Tucano. Ada juga bangunan yang nanti digunakan sebagai tempat simulator.Adapun hanggar juga disempurnakan.

Sumber : SINDO

Readmore --> Update : TNI AU Kirim 23 Pilot Dan 11 Teknisi Ke Brasil

28 Agustus, Empat Super Tucano TNI AU Datang

Malang - Skadron Udara 21 Lanud Abdurrachman Saleh di Kabupaten Malang, Jawa Timur, menanti kedatangan empat unit pesawat tempur Super Tucano EMB-314 buatan Brazil yang direncanakan tiba pada 28 Agustus 2012.

"Direncanakan pesawat Super Tucano dari Brasil tiba pada tanggal 28 Agustus 2012, namun apabila ada penundaan mungkin di awal September," kata Kepala Seksi Pemeliharaan Skadron Udara 21 Lanud Abdurachman Saleh, Mayor (Tek) Anton Firmansyah, di Malang, Rabu.

Kedatangan empat unit pesawat tempur Super Tucano EMB-314, kata Anton, untuk memperkuat Skadron Udara 21 dan tentunya bagi seluruh jajaran TNI-AU dalam menjaga kesatuan wilayah Indonesia.

"Untuk yang pertama akan datang empat unit pesawat, dan hingga akhir tahun 2012 direncanakan delapan pesawat Super Tucano tiba di Lanud Abdurrachman Saleh," tambah Anton.

Pesawat tersebut, lanjut Anton, merupakan pesawat tempur taktis yang mampu melaksanakan operasi bantuan tembakan dari udara yang merupakan keunggulan pesawat itu. Dengan rencana itu, Anton menambahkan, TNI-AU juga telah mempersiapkan pilot-pilot terbaik untuk dikirimkan ke Sao Paulo, Brazil.

"Ada 12 orang pilot yang akan dikirim ke Brazil. Saat ini mereka telah ada di Jakarta untuk mendapatkan bimbingan, dan direncanakan pada bulan Juni akan berangkat ke Sao Paulo, Brazil, untuk menyelesaikan pelatihan," kata Anton.

Pesawat tersebut, lanjut Anton, juga telah dipergunakan oleh beberapa negara lain dan merupakan pesawat produksi baru. "Kami telah menyiapkan 'shelter' baru dan saat ini juga sedang dilakukan penyelesaian pembangunan tempat simulator," kata Anton.

Pesawat Super Tucano EMB-314 memiliki mesin tunggal buatan Empresa Braziliera de Aeronautica (Embraer), dan memiliki kemampuan menembakkan asap ke darat secara cepat untuk menunjukkan posisi musuh.

Kedatangan pesawat tempur itu akan menggantikan posisi pesawat tempur Oviten-10F Bronco yang sudah tidak akan dioperasikan. OV-10 Bronco telah berjasa di berbagai operasi, antara lain Operasi Seroja (1976-1979) di NTT, Operasi Tumpas (1977-1978) di Irian Jaya, dan Operasi Halilintar (1978) di Riau.

Sumber : Republika

Readmore --> 28 Agustus, Empat Super Tucano TNI AU Datang

Pemerintah Sediakan Rp 3,9 Triliun Untuk Pembangunan Perbatasan Kalimantan

Balikpapan - Pemerintah menyediakan anggaran Rp3,9 triliun membangun wilayah perbatasan darat Kalimantan-Malaysia Timur. Panjang garis perbatasan di sana hingga 2.000 kilometer dari barat ke timur.

Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur berhadapan dengan Malaysia di Kalimantan berhadapan dengan dua negara bagian Malaysia, Sabah dan Sarawak.

Sekretaris Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP), Sutrisno, di Balikpapan, Selasa, menyatakan, "Anggaran untuk mengembangkan 39 kecamatan sepanjang perbatasan." Artinya, tiap kecamatan akan mendapat banyak sekali dana untuk memajukan wilayahnya.

"Bagian dari tahapan pembangunan hingga 2025. Akan dibangun 187 kecamatan di 38 kabupaten di 12 provinsi. Rencana induk 2011-2014 sudah melibatkan 111 kecamatan," katanya.

Sutrisno menghadiri Rapat Koordinasi Pembangunan Kawasan Perbatasan Kalimantan Timur. Rapat itu dibuka Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak.

Anggaran dan perencanaan tersebut berkenaan perubahan cara pandang mengenai daerah perbatasan. Wilayah perbatasan, khususnya perbatasan darat dengan Malaysia di Kalimantan, kini dianggap sebagai beranda atau teras depan dari Republik Indonesia.

Perubahan cara pandang itu juga untuk mengimbangi pesatnya kemajuan pembangunan kota-kota negara tetangga tersebut yang letaknya tidak jauh dari kota-kota Indonesia, yang umumnya tertinggal.

Pembangunan infrastruktur juga akan dibarengi pembangunan pada sektor energi, pendidikan dan kesehatan untuk membuka isolasi.

Bukan cuma pada aspek keseharian, karena TNI-AD berambisi menempatkan batalion-batalion kavaleri berat di garis perbatasan. Tank Leopard seberat 75 ton perunit akan dioperasikan di hutan belantara tropis bertanah gambut Kalimantan, dan berpangkalan di Bulungan, Kalimantan Timur.

Masih didukung skuadron helikopter serbu AH-64 Super Cobra dengan berbagai peluru kendali dan roketnya.

Sumber : ANTARA

Readmore --> Pemerintah Sediakan Rp 3,9 Triliun Untuk Pembangunan Perbatasan Kalimantan

Wamenhan : Dana 150 Triliun Digunakan Untuk Pengadaan Ratusan Alutsista

Surabaya - Kementerian Pertahanan mengalokasikan anggaran senilai Rp150 triliun untuk merealisasi program modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang diwujudkan hingga 2014.

"Besaran anggaran digunakan untuk pemenuhan modernisasi alutsista di Tanah Air dengan pengadaan dari pelaku industri pertahanan dalam maupun luar negeri," kata Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. Ia tengah melakukan kunjungan kerjanya di PT PAL Indonesia (Persero) di Surabaya, Selasa (29/5).

Dengan dana triliunan rupiah tersebut, alutsista di antaranya berupa 151 kapal perang, 333 kendaraan tempur, tiga kapal selam, enam helikopter, 54 tank amfibi, tiga unit kapal "multirole light frigates". "Kami yakin dengan modernisasi alutsista hingga tahun 2014 dapat mewujudkan dampak multiefek bagi ekonomi nasional, termasuk mengurangi permasalahan pengangguran sehingga bisa menyejahterakan masyarakat," ujarnya.

Komentar senada dikatakan Direktur PT PAL Indonesia (Persero), Muhammad Firmansyah Arifin. Ia mengatakan, untuk mendukung upaya modernisasi alutsista, PT PAL Indonesia (Persero) telah menyeleksi 300 orang putra daerah.

"Seleksi awal memang ada 300 orang dan kami seleksi menjadi 150 orang. Kemudian mereka yang terpilih akan kami kirim ke Korea Selatan untuk mengikuti 'transfer' teknologi," tutur dia.

Ia mengemukakan, kesiapan sumber daya manusia dengan mengirim tenaga kerja yang telah diseleksinya ke Korea Selatan maka beragam proyek pada masa mendatang segera terealisasi.

"Kami harus punya tenaga kerja yang pintar dan mereka perlu belajar dari orang lain serta mentransfer teknologinya," tukas Firmansyah.

Untuk kesiapan dari sisi teknologi, lanjut dia, bertujuan supaya segala proyek yang dikerjakan bisa selesai tepat waktu. Kalau secara finansial, pihaknya sudah jauh lebih baik termasuk meningkatkan upaya pemeliharaan dan perbaikan misalnya menjalin kerja sama dengan TNI AL.

"Khusus untuk pembuatan kapal Patroli Kawal Rudar (PKR), kami berharap seleksinya tidak seketat seperti pembuatan kapal selam sehingga proses kesiapan SDM bisa dialokasikan dari tahap seleksi yang 300 orang," tuturnya.

Di sisi lain, Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksdya TNI Marsetio menjelaskan pada masa mendatang alutsista yang dimodernisasi tersebut siap ditempatkan di berbagai titik potensial sesuai kebutuhan di Tanah Air.

Sumber : Republika

Readmore --> Wamenhan : Dana 150 Triliun Digunakan Untuk Pengadaan Ratusan Alutsista

Wamenhan Ingin PT PAL Harus Menyiapkan Diri Untuk ToT

Surabaya - Dengan menggeliatnya industri pertahanan dalam negeri saat ini, PT PAL Indonesia (Persero) untuk jangka waktu menengah harus menyiapkan diri agar dapat melakukan Transfer of Technology (ToT), sehingga tercipta kemandirian industri pertahanan khususnya bidang kemaritiman.

Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin di sela-sela kunjungan ke PT. PAL Indonesia (Persero), Selasa (29/5) di Surabaya setelah sehari sebelumnya mengunjungi Pulau Nipa dan PT Palindo Marine Shipyard di Batam, Senin (28/5).

Transfer of Technology dimaksud kata Wamenhan menjelaskan, terkait dengan adanya pencapaian target bahwa PT. PAL Indonesia (Persero) harus mampu membangun kapal perang jenis Perusak Kawal Rudal (PKR) dan kapal selam untuk TNI AL.“PT. PAL harus menyiapkan teknisi-teknisi yang professional sejak dini. Pemerintah juga akan mensupport dan mengirimkan teknisi-teknisi handal ke Belanda dan Korea Selatan “ Ungkap Wamenhan.

Dengan adanya tuntutasn dan tantangan tersebut, Wamenhan lebih jauh menjelaskan PT. PAL Indonesia (Persero) juga harus memiliki komitmen dan sikap jemput bola dengan melakukan berbagai perbaikan khususnya dalam hal perbaikan kinerja maupun optimalisasi produksi baik pada lini desain sampai dengan produksi.

Terlebih tahun 2010 – 2014 merupakan era kebangkitan industri pertahanan dalam negeri, dimana pemerintah banyak memberikan peluang, baik kepada industri pertahanan negara maupun swasta.

Sementara itu, Dirut PT PAL Persero M. Firmansyah Arifin menyampaikan bahwa instansinya saat ini sudah memiliki kesiapan dalam pembangunan Alutsista yaitu dengan strategi perbaikan kinerja, dimana proses bisnis PT . PAL persero telah melaksanakan persiapan fokus bisnis untuk Alutsista dan menetapkan revenue mix dan integrasi IT ke dalam proses produksi maupun proses control internal.

Dalam Kunjungan kerjanya ke PT. PAL Indonesia (Persero), Wamenhan yang didampingi Irjen Kemhan Laksdya TNI Sumartono, Wakasal Laksdya TNI Marsetio, sejumlah pejabat Kemhan, Mabes TNI dan Angkatan tersebut, juga berkesempatan menaiki Landing Craft Utility (LCU) produksi PT PAL di sekitar selat Madura dan melakukan manuver diantaranya menggunakan kecepatan mencapai 40 knot dan manuver 360 derajat.

Sumber : DMC

Readmore --> Wamenhan Ingin PT PAL Harus Menyiapkan Diri Untuk ToT

ALIT China: Industri Pertahanan Indonesia Masih Perlu Ditingkatkan

Beijing - Salah satu pelaku industri pertahanan nasional China, Aerospace Long-March International Trade Co, Ltd (ALIT), mengatakan industri pertahanan Indonesia masih harus ditingkatkan performanya untuk mendukung tidak saja pembangunan pertahanan tetapi juga ekonomi nasional.

"Bangsa yang kuat, dan mampu mensejahterakan rakyatnya tidak saja karena militernya yang kuat tetapi juga karena didukung industri pertahahan dan militer yang kuat," kata Wakil Presiden ALIT Yang Zhong, kepada Antara di Beijing, Senin.

Ditemui saat menerima para perwira siswa Pendidikan Reguler XXXIX Sesko TNI, ia menuturkan industri pertahanan yang kuat tidak saja mendukung militer yang kuat tetapi juga berimbas pada industri komersial lainnya. "Jika industri komersial berkembang maka pertumbuhan ekonomi akan jalan sehingga negara akan kuat baik secara militer, politik, maupun ekonomi," tuturnya.

Zhong menilai kebijakan Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono untuk merevitalisasi dan memberdayakan industri pertahanan nasional, sebagai kebijakan yang positif bagi tumbuh kembangnya industri pertahanan Indonesia di masa datang.

"Namun, kebijakan itu harus didukung dengan komitmen dan konsistensi yang kuat sehingga benar-benar berjalan dan efektif bagi industri pertahanan nasional bersangkutan. Dan yang terpenting adalah koordinasi dari masing-masing industri pertahanan harus berjalan, sehingga produk yang dihasilkan dapat sejalan dan sesuai kebutuhan," ujarnya.

ALIT merupakan salah satu industri pertahanan nasional China yang berdiri pada 2010 dengan memfokuskan diri pada ekspor impor peralatan pertahanan, anti terorisme dan anti huru-hara. Namun didukung teknologi kelas dunia dan riset serta pengembangan, manufaktur yang memadai, ALIT akan mengembangkan diri pada industri luar angkasa bersama mitra dari mancanegara.

Dihadapan 39 dosen dan siswa Sesko TNI, ALIT menampilkan berbagai produk peralatan pertahanan seperti bom FT-1 hingga FT-6, sistem senjata rudal baik rudal permukaan ke permukaan (surface-to-surface missiles), permukaan ke udara (surface-to-air missiles), maupun dari udara ke permukaan (air-to-surface missiles), A100 dan A200 long-range Multiple Launch Rocket System (MLRS), dan pesawat tanpa awak CH-3.

Dalam setiap pembelian, ALIT menyertakan pendidikan dan latihan untuk produk dimaksud, alih teknologi, termasuk riset serta pengembangan bersama.

Atase Pertahanan Kedutaan Besar RI untuk China merangkap Mongolia, Kolonel Lek Surya Margono mengatakan ALIT telah melakukan penjajakan kerjasama dengan Indonesia.

"Mereka telah melakukan beberapa kali penjajakan ke Indonesia tentang produk-produk dan teknologi pertahanan yang dimiliki. Yaa.. kita apresiasi," katanya.

Sumber : ANALISA

Readmore --> ALIT China: Industri Pertahanan Indonesia Masih Perlu Ditingkatkan

Komisi I Dan Pemerintah Mempertajam Cluster Industri Pertahanan

Jakarta - Pemerintah maupun Komisi I DPR masih hati - hati merumuskan draff Rancangan Undang- Undang (RUU) Industri Pertahanan menjadi undang -undang. Lima cluster berupa tugas dan tanggung jawab masing - masing lembaga yang berkorelasi terhadap industri pertahanan akan dipertajam agar tak terjadi tumpang tindih tugas.

Untuk memperdalam pembahasan itu, Ketua Komisi I DPR bersama pemerintah di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (28/5), terpaksa menggelar rapat dengar pendapat secara tertutup atau tak terbuka untuk umum.

Dari pihak pemerintah hadir dari empat kementerian, diantaranya, Kementerian Pertahanan (Kemhan), Kementerian Bada Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian Perindustrian dan kementerian Keuangan.

"Rapat yang membahas RUU Industri Pertahanan ini digelar secara terbatas atau tertutup. Rapat kali ini kembali membahas lima klaster masalah yang substansial dalam RUU Industri Pertahanan untuk memperdalam atau mempertajamnya," ujar Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq.

Mahfudz mengatakan, pembahasan RUU Industri Pertahanan kali ini di antaranya memperdalam posisi BUMN Industri Pertahanan seperti apa, terutama dalam hubungannya dengan pemerintah dan pengguna, termasuk soal pembiayaannya.

"Kita perlu berhati-hati dalam hal ini. Namun prinsipnya Industri Pertahanan nantinya harus bisa menyerap kebutuhan alutsista TNI untuk modernisasi alutsista TNI secara independen, didukung modal dan kebijakan yang jelas," tegas dia.

Wakil Ketua Komisi I DPR, TB Hasanuddin mengakui, rapat tertutup masih seputar mengenai sistem pembiayaan atau pendanaan perusahaan industri pertahanan, struktur organisasi, dan mekanisme pemasaran. "Dalam rapat ini juga kita (Komisi I DPR) meminta Kemhan membawa data perbandingan atau referensi dari negara yang tergabung dalam kelompok Brazil, Rusia, India, China, Afrika Selatan (BRICS)," ujar dia.

Perbandingan

Cara pengelolaan industri pertahanan yang dilakukan negara - negara sahabat, seperti Brazil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan akan menjadi perbandingan bagi Indponesia dalam mengelola industri pertahanan dalam negeri. "Kita bandingkan dalam hal pengelolaan industri pertahanannya, organisasinya, pembiayaannya, dan pemasarannya," ujar TB Hasanuddin.

Selain itu, untuk menyempurnakan penyusunan RUU Industri Pertahanan, pihaknya juga membandingkan dengan negara lain seperti AS, Rusia, dan Eropa. "Sebelumnya juga sudah kita pelajari sistem pengelolaan industri pertahanan yang dianut AS dan Rusia. Kedua negara ini memiliki sistem yang berbeda. masing-masing memiliki kekurangan dan kelebihan," ujarnya.

Komisi I DPR sendiri menargetkan menyelesaikan pembahasan RUU Industri Pertahanan menjadi UU, sebelum penutupan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2011-2012 pada 13 Juli mendatang. DPR optimistis RUU ini dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai penjadwalan, mengingat antara DPR dan pemerintah telah banyak memiliki kesamaan pandangan soal sejumlah hal krusial dalam RUU ini.

Sumber : Suara Karya

Readmore --> Komisi I Dan Pemerintah Mempertajam Cluster Industri Pertahanan

Wamenhan Kunjungi Pulau Nipah Dan PT Palindo Batam

Batam - Wamenhan RI Sjafrie Sjamsoeddin didampingi Irjen Kemhan Laksdya TNI Sumartono, Wakil Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksdya TNI Marsetio dan Kabaranahan Kemhan Mayjen TNI Ediwan Prabowo serta sejumlah pejabat Kemhan, Mabes TNI dan Angkatan, Senin (28/5) melakukan kunjungan ke Pulau Nipa di Provinsi Kepulauan Riau.

Kunjungan ke Pulau Nipa kali ini merupakan rangkaian dari kunjungan kerjanya selama dua hari ke Batam dan Surabaya. Selain kunjungan ke Pulau Nipa, selama di Batam Wamenhan dan rombongan juga menyempatkan diri melakukan peninjauan ke perusahaan galangan kapal di Batam yaitu PT. Palindo Marine Shipyard. Sementara itu, di Surabaya Wamenhan dijadwalkan akan mengunjungi PT. PAL Indonesia (Persero), Selasa (29/5).

Kunjungan Wamenhan ke Pulau Nipa merupakan rangkaian kegiatan observasi untuk mengetahui sejauhmana infrastruktur yang telah dikembangkan maupun pembangunan Pulau Nipa sebagai bagian dari kebijakan pemerintah khususnya kebijakan defence supporting economy (pertahanan mendukung ekonomi).

Mengingat, pemerintah telah menetapkan kebijakan bahwa pembangunan Pulau Nipa menjadi prototype atau model untuk pulau – pulau terluar lainnya yang memiliki potensi tidak hanya untuk kepentingan kedaulatan pertahanan dan keamanan negara tetapi juga untuk menunjukan kedaulatan ekonomi nasional.

Terlebih, pemerintah melalui Kemhan sudah menargetkan dalam dua tahun kedepan, Pulau Nipa sudah menjadi kawasan yang melambangkan defence supporting economy. Karenanya, Kemhan berkepentingan untuk segera memformulasikan suaturujukan dalam bentuk prototipe model bagaimana mengelola pulau–pulau terluar ini agar dapat mendukung pertahanan serta diharapkan pada tahun 2014 Pulau Nipa sudah hijau dan infrastruktur pertahanan maupun ekonomi sudah terbangun.

Sedangkan kunjungan di PT. Palindo Marine Shipyard dan PT. PAL Indonesia (Persero) lebih difokuskan pada pengawasan produksi sejumlah Alutsista yang tengah dibangun di kedua perusahaan galangan kapal tersebut sebagai salah satu program modernisasi Alutsista.

Sumber : DMC

Readmore --> Wamenhan Kunjungi Pulau Nipah Dan PT Palindo Batam

Komisi I Melakukan Pembahasan RUU Industri Pertahanan Secara Tertutup

Jakarta - Senin (28/5) ini, Komisi I DPR RI kembali menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen tiga kementerian yakni Kementerian Pertahanan, Kementerian BUMN, dan Kementerian Keuangan. Rapat yang membahas RUU Industri Pertahanan ini digelar secara terbatas atau tertutup.

"Rapat kali ini kembali membahas lima klaster masalah yang substansial dalam RUU Industri Pertahanan untuk memperdalam atau mempertajamnya," ujar Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq di Gedung DPR, Senin (28/5).

Mahfudz mengatakan, pembahasan RUU Industri Pertahanan kali ini di antaranya memperdalam posisi BUMN Industri Pertahanan seperti apa, terutama dalam hubungannya dengan pemerintah dan pengguna, termasuk soal pembiayaannya.

"Kita perlu berhati-hati dalam hal ini. Namun prinsipnya Industri Pertahanan nantinya harus bisa menyerap kebutuhan alutsista TNI untuk modernisasi alutsista TNI secara independen, didukung modal dan kebijakan yang jelas," tegasnya.

Sumber : JURNAL PARLEMEN

Readmore --> Komisi I Melakukan Pembahasan RUU Industri Pertahanan Secara Tertutup