TNI AL Bantah Pembelian Kapal Selam Korsel Barter Dengan Pesawat CN-235

Surabaya - TNI AL membantah tudingan pembelian kapal selam dilakukan dengan cara barter dengan pesawat CN-235 buatan PT Dirgantara Indonesia (PTDI). Korea Selatan memang membeli CN-235, tapi merupakan transaksi bisnis yang terpisah dengan pembelian kapal selam tersebut.

“Itu side effect dari kedekatan hubungan yang terbangun antara Indonesia-Korsel,” kata Kepala Dinas Penerangan TNI AL Laksma TNI Untung Suropati di Jakarta, Jumat (23/12). Menurutnya, memang banyak manfaat yang bisa didapatkan dari terjalinnya hubungan baik dua negara.

Untung mencontohkan pengadaan alutsista untuk TNI AL telah banyak dipenuhi oleh Korsel. “Pengadaan LPD (Landing Platform Dock), KRI Suharso juga kerja sama dengan Korea,” katanya. Sekedar diketahui, Korea Selatan telah menggunakan dua skadron CN-235 sejak 1994.

Untung menambahkan, produk alat utama sistem senjata (alutsista) buatan Korsel sudah teruji handal. “Kita juga harus sadar produk buatan korsel bagus,” katanya.

Sumber : JURNAS

Readmore --> TNI AL Bantah Pembelian Kapal Selam Korsel Barter Dengan Pesawat CN-235

Kemhan : Tim Pembuat Kapal Selam Indonesia Berangkat Januari

Jakarta - Tim Indonesia yang akan mengikuti proses pembangunan kapal selam di Korea Selatan akan berangkat Januaru mendatang. Tim yang berjumlah 50 orang itu akan mempelajari pembangunan kapal selam agar bisa mengaplikasikannya di Indonesia.

“Diperkirakan tim yang terdiri dari 50 orang itu akan berangkat Januari,” kata Kepala Pusat Komunikasi Publik (Kapuskomblik) Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Hartind Asrin di Jakarta, Jumat (23/12).

Dia menuturkan, pemberangkatan tim tersebut dalam rangka mengikuti proses alih teknologi sesuai kesepakatan dalam kontrak pengadaan kapal selam yang telah ditandatangani antara Kemhan dan perusahaan galangan kapal asal Korea Selatan Daewoo Shipbuilding Marine Enginering (DSME). Tim tersebut akan mengikuti keseluruhan proses pembangunan hingga selesai dan kapal selam siap dikirim ke Indonesia.

“Sekitar 56 bulan, hingga kapal selam selesai,”katanya.

Sebelumnya, Wamenhan Sjafrie Sjamsoeddin menyatakan pada tahap pengadaan kapal selam yang pertama, SDM Indonesia melalui PT PAL akan dikirimkan ke Korea untuk melihat langsung pembuatan kapal selam tersebut. Sebanyak 50 orang teknisi dengan masa kerja yang masih panjang akan mengikuti proses ini.

Pada pengadaan yang kedua, para teknisi ini direncanakan mulai terlibat dalam pembuatan kapal selam. Sehingga pada tahap ketiga para teknisi Indonesia sudah mampu memproduksi sendiri kapal selam.

Menurut Sjafrie, kebijakan dasar pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) harus memberi keuntungan dalam meningkatkan kemampuan industri pertahanan nasional salahsatunya dengan cara alih teknologi. Hartind menambahkan, pembelian kapal selam tersebut sudah sesuai dengan rencana strategis (renstra) dan blue print pertahanan untuk meningkatkan minimal essential forces.

Sumber : JURNAS

Readmore --> Kemhan : Tim Pembuat Kapal Selam Indonesia Berangkat Januari

KSAL : TNI AL Minimal Harus Mempunyai 14 - 18 Kapal Selam

Surabaya - Kebutuhan Kapal Selam TNI AL dalam blue print pertahanan hingga tahun 2024 adalah delapan unit kapal selam. Jumlah ini sebenarnya masih jauh dari cukup untuk mengamankan laut Indonesia yang sangat luas.

“Sampai 2024 kami akan mengadakan delapan unit kapal selam,” kata Kepala. Dinas Penerangan TNI AL (Kadispenal) Laksamana Pertama Untung Suropati di Jakarta, Jumat (23/12).

Tiga kapal selam yang kontraknya ditandatangani antara Kemhan dan perusahaan galangan kapal asal Korea Selatan Daewoo Shipbuilding Marine Enginering (DSME) berada pada rencana strategis (renstra) pertama 2010-2014. Ketiga kapal selam tersebut diharapkan selesai dan berada di Indonesia berturut-turut pada 2015, 2016, dan 2018.

Untuk menambahkan, standar minimal kapal selam yang harus dimiliki Indonesia adalah 14 unit. “Standar minimal dalam konteks keamanan negara kepulauan adalah 14-18 unit,” ujar Untung.

Namun begitu Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Marsetio sebelumnya mengatakan Indonesia perlu menambah 39 kapal selam untuk menjaga wilayah lautnya.

Kadispenal menjelaskan, untuk melakukan pengamanan terhadap Indonesia yang memiliki laut sangat luas memang dibutuhkan kapal selam sejumlah tersebut. Dia mencontohkan, Jepang dengan luas laut yang kecil memiliki 24 unit kapal selam. “Dengan pertimbangan luas wilayah, Indonesia memang harus ada menambah 39 kapal selam,” tambahnya.

Sumber : JURNAS

Readmore --> KSAL : TNI AL Minimal Harus Mempunyai 14 - 18 Kapal Selam

Satu Hercules TNI-AU segera kembali dari Amerika Serikat

Jakarta - Hari ini, satu unit pesawat angkut berat C-130 Herkules TNI-AU akan kembali mengarungi udara Indonesia seusai menjalani pemeliharaan tingkat berat di Oklahoma, Amerika Serikat.

"Menurut rencana, besok pesawat mulai diberangkatkan ke Indonesia," kata Asisten Perencanaan Kepala Staf TNI-AU, Marsekal Muda TNI Rodi Suprasojo, di Jakarta, Kamis.

Satu unit pesawat angkut berat C-130 Herkules TNI-AU menjalani pemeliharaan berat dalam Programmed Depot Maintenance di hanggar perusahaan swasta ARINC, di Oklahoma, Amerika Serikat. Program penyehatan kembali jajaran "Herky" Indonesia itu bagian dari kerja sama militer Indonesia dengan Amerika Serikat.

Satu pesawat yang menjalani pemeliharaan berat di ARINC untuk kali pertama itu, bernomor register A-1323. Perbaikan menyeluruh mulai dari inspeksi D (inspeksi berat) sampai ke berbagai sistem dan subsistem di tubuh Herkules itu cukup menyita waktu, dari rencana enam bulan selesai molor hingga satu tahun.

Suprasodjo mengemukakan, program dibiayai hibah Amerika Serikat itu bertujuan meningkatkan kemampuan dan kesiapan pesawat C-130 Hercules TNI Angkatan Udara. Kedayagunaan Herkules bagi banyak negara sudah terbukti, dia bisa dikerahkan untuk misi perang atau non perang serta kemanusiaan.

Ia menambahkan, hibah bagi pemeliharaan C-130 Hercules TNI Angkatan Udara akan dilakukan bertahap. Indonesia adalah negara pertama di luar Amerika Serikat yang mengoperasikan C-130 Herkules dan pesawat transpor berat pertama milik Indonesia itu masih ada; diparkir selamanya sebagai monumen di Markas Komando Korps Pasukan Khas TNI-AU, di Pangkalan TNI-AU Sulaeman, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

"Jika satu unit ini telah selesai dan berhasil ditingkatkan kemampuannya, maka dua unit pesawat angkut berat sejenis juga akan menjalani pemeliharaan di Oklahoma," tutur Rodi.

Teknisi TNI Angkatan Udara sebenarnya telah memiliki kemampuan untuk melakukan pemeliharaan pesawat C-130 Hercules seperti Depo Pemeliharaan 30 di Pangkalan Udara Abdurahman Saleh, Malang. Hanya saja, pihak AS ingin melakukan pengecekan dan pemeliharaan secara menyeluruh dan teliti.

Sumber : ANTARA

Readmore --> Satu Hercules TNI-AU segera kembali dari Amerika Serikat

CN-235 MPA Ketiga Korean National Guard Diserahkan

Jakarta - Korean National Guard menerima pesawat CN-235 Maritme Patrol Aircraft ketiga dari hanggar produksi PT Dirgantara Indonesia (PTDI), di Bandung, Jumat. Total pesanan pesawat intai maritim menengah dari Korea Selatan itu sebanyak empat unit dengan total nilai kontrak sekitar 94 juta dolar Amerika Serikat.

"Sebelum pesawat CN-235 MPA yang ketiga ini diterbangkan ke Korea Selatan, pesawat telah menjalani serangkaian pengujian sesuai prosedur yang berlaku serta telah menjalani uji penerimaan," kata Direktur Aircraft Integration PTDI, Budiman Saleh.

Korea Selatan sebetulnya memiliki sendiri industri pesawat terbang yang cukup mumpuni di kelas dunia. Namun telah beberapa kali negara itu mempercayakan keperluan pesawat terbangnya kepada PT Dirgantara Indonesia. Ini menjadi bukti keampuhan produk dalam negeri Indonesia dengan harga bersaing di tingkat internasional.

Korea Selatan sejak 1994 tercatat telah menggunakan dua skuadron pesawat CN-235 untuk memperkuat angkatan udaranya.

"Kepercayaan ini tentu harus dipelihara terus agar PTDI memperoleh kontrak-kontrak berikutnya, bukan hanya dari Pemerintah Korea Selatan, melainkan juga dari pelanggan-pelanggan lain yang memang membutuhkan pesawat sekelas CN-235," ujarnya.

Saleh menjelaskan, pesawat CN-235 MPA untuk Korean National Guard pertama dan ke dua telah diserahkan pada Mei 2011, sedangkan untuk pesawat yang keempat akan diserahkan pada kuartal pertama tahun 2012. Kontrak jual beli pesawat KCG ini ditandatangani pada Desember 2008 lalu.

Spesifikasi khusus CN-235 MPA antara lain dilengkapi instrumen radar khusus, forward looking infra red (FLIR-penjejak berbasis infra merah tinjauan bawah), ESM, instrumen identification friend or foe (IFF-pengenal wahana kawan atau musuh), navigasi taktik, sistem komputer taktis, kamera pengintai udara, dan beberapa yang lain. Dua mesin CT7-9C yang masing-masing berkekuatan 1.750 daya kuda dipasang di kedua pilon mesin di bentang sayapnya.

Secara fisik, CN-235 MPA ini berukuran lebih panjang dan memiliki struktur lebih kuat ketimbang seri sipil CN-235. Di bagian hidung di bawah jendela kokpit, terdapat tonjolan berisikan berbagai instrumen khusus itu. Struktur pesawat terbang juga diperkuat karena operasionalisasi CN-235 MPA lebih dominan di wilayah maritim yang berpotensi korosif terhadap metal penyusun pesawat terbang itu.

Secara khusus, Saleh bersyukur dan gembira bahwa restrukturisasi bisnis di lingkungan PTDI terus berjalan. Program restrukturisasi bisnis tersebut bertujuan untuk meningkatkan nilai ekonomi perusahaan.

Melalui upaya restrukturisasi itu PTDI terus mengembangkan dan mempertahankan lini CN-235, kelompok Aircraft Services, dan kelompok Manufacturing Services.

Selain itu PTDI juga terus mencari mitra strategis untuk lini N250, NC-212, Helikopter, dan kelompok Engineering Services, sementara lini usaha pertahanan keamanan dan Advanced Technology Education Center (ATEC) diupayakan agar mampu mandiri.

Sumber : ANTARA

Readmore --> CN-235 MPA Ketiga Korean National Guard Diserahkan

Dirut PT PAL : PAL Telah Membangun Fasilitas Pembuatan Kapal Selam

Surabaya - PT PAL siap melaksanakan transfer of technology (ToT) pembuatan kapal selama dari Korea Selatan (Korsel).

BUMN berbasis di Surabaya itu bahkan sudah menyiapkan sumber daya manusia (SDM) dan fasilitas pembuatan kapal selam sejak dua tahun lalu,saat pemerintah memprogramkan overhaulkapal selam KRI Cakra dan KRI Nanggala. “Dari hasil survei yang dilakukan beberapa calon partner atau peserta tender luar negeri jauh hari sebelum proses pengadaan kapal selam, termasuk negara asal pembuat kapal selam yang sekarang kita miliki,PT PAL telah memenuhi persyaratan teknis untuk membangun kapal selam,” ucap Direktur SDM dan Umum PT PAL Indonesia Sewoko Kartanegara kepada SINDO kemarin.

Dari persiapan yang sudah dilakukan,PT PAL hanya perlu melengkapi beberapa peralatan khusus. Dia pun berharap pemerintah dapat membantu pendanaan untuk investasi pengadaan alat.Peralatan apa yang dimaksud, Sewoko tidak mengungkapkan.Namun, alat khusus dimaksud dipastikan sangat vital dan mahal. Manajer Humas PT PAL Indonesia Bayu Witjaksono yang dihubungi terpisah juga mengatakan, pihaknya sudah melakukan sejumlah persiapan untuk memproduksi kapal selam hasil kerja sama antara Kementerian Pertahanan RI dan Daewoo Ship-building and Marine Enginering (DSME).

“Kami sudah mulai menyiapkan lokasi yang akan digunakan untuk tempat produksi kapal selam itu. Kemudian, desain rancangan kapal selam juga sudah kami buat,”ujarnya. Anggota Komisi I DPR Sidarto Danusubroto mendukung proses pembelian alatalat pertahanan termasuk kapal selam harus dibarengi dengan ToT sehingga Indonesia tidak terus bergantung pada negara lain.Politikus dari PDI Perjuangan itu pun mengingatkan, selama ini komitmen dan dukungan pemerintah terhadap perusahaan-perusahaan dalam negeri seperti PT PAL masih belum tampak.Padahal, perusahaan tersebut punya kemampuan dalam memproduksi alat-alat pertahanan.

Sebelumnya Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin menuturkan, dalam kontrak itu ada ketentuan mengenai mekanisme ToT mulai dari awal hingga akhir pengadaan selesai seluruhnya.Sebagai bagian ToT, Indonesia akan mengirimkan sejumlah teknisi untuk melihat langsung proses pembuatan kapal selam. Pada pengadaan tahap kedua, para teknisi yang telah dikirim diharapkan mulai terlibat pekerjaan teknis pembuatan kapal selam. Selama proses pembuatan dua kapal selam itu pula, galangan kapal selam di Indonesia mulai dibangun. Selanjutnya pada pembuatan kapal selam ketiga sudah dapat dilakukan di Tanah Air.

Learning by Doing

PT PAL mengusulkan, dalam pengadaan tiga kapal selam dengan konsep joint productionsitu, mekanismeToT dilakukan dengan model ‘learning by doing’,yakni PT PAL terlibat mulai dari proses desain hingga produksi untuk seluruh kapal, termasuk yang diproduksi di Korsel. Model-model ToT seperti ini penting untuk diperhatikan karena sangat menentukan dalam kemampuan penyerapan teknologi. Dia kemudian menuturkan, Korsel adalah negara yang peduli mengenai masalah ini.

Menurut Sewoko,pada saat Korea Selatan/DSME melakukan ToT dengan Howaldtswerke-Deutsche Werft GmbH (HDW) Jerman, mereka mengirim 200 orang ke Jerman untuk ToT.Sedangkan pada saat overhaulkapal selam kita di Korea Selatan, kita diminta mengirim personel terbatas untuk 10 orang dengan waktu yang pendek.

Sumber : SINDO

Readmore --> Dirut PT PAL : PAL Telah Membangun Fasilitas Pembuatan Kapal Selam

Tahun 2012, Pemerintah Menaikan Anggaran Pertahanan Menjadi Rp. 72,5 Trilliun

Jakarta - Pemerintah telah meresmikan APBN 2012, dimana anggaran pertahanan dinaikan Rp. 8.1 triliun dari 64.4 triliun menjadi 72,5 triliun.

Sumber : DEPKEU

Readmore --> Tahun 2012, Pemerintah Menaikan Anggaran Pertahanan Menjadi Rp. 72,5 Trilliun

Sekjen Kemhan Resmikan Design Center Pesawat Tempur KF-X/IF-X Di PT DI

Jakarta - Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Marsdya TNI Eris Herryanto, S.IP, M.A., meresmikan kantor Design Centre Program Pengembangan Pesawat Tempur KF-X/IF-X, Kamis (22/12) di Gedung Pusat Teknologi PT. Dirgantara Indonesia, Bandung.

Peresmnian ditandai dengan penandatangan prasasti oleh Sekjen Kemhan yang didampingi Dirjen Potensi Pertahanan Kemhan Prof. Dr. Pos M. Hutabarat, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemhan Prof. Dr. Ir. Edi S Siradj, M.Sc. dan Direktur PT.Dirgantara Indonesia Budi Santoso.

Design Centre ini dibangun sebagai tempat yang berfungsi sebagai back up dan mirroring system dalam pembangunan teknologi pesawat KF-X/IF-X. Program pengembangan pesawat tempur KF-X/IF-X merupakan program kerjasama Goverment to Goverment (G to G) antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Korea.

Program ini dibawah koordinasi Kementerian Pertahanan dan melibatkan TNI AU, PT.Dirgantara Indonesia, Perguruan Tinggi, Kementerian Riset dan Teknologi dan BPPT. Pesawat KF-X/IF-X adalah pesawat tempur multi-role generasi 4.5 (F16++) yang dirancang untuk dioperasikan setelah tahiun 2020.

Sekjen Kemhan dalam sambutannya mengatakan, Design Center ini dibangun selain sebagai backup kegiatan para Enginer Indonesia yang tergabung dalam Tim Enginering di CRDC Korea, juga digunakan pula untuk memberikan pengalaman kepada pada insinyur – insinyur muda Indonesia untuk dapat terlibat kemudian memahami dan juga sebagai penerus di kemudian hari.

Design Center ini dibangun dengan inventasi yang tidak sedikit, oleh karena itu diharapkan ini menjadi tempat bagi Tim KF-X/IF-X dalam mengintegrasikan kemampuan dan engineringnya baik yang ada di CRDC Korea maupun di PT. Dirgantara Indonesia, guna mendapatkan hasil yang maksimal terhadap design pesawat tempur KF-X/IF-X yang akan dibuat.

Sekjen Kemhan mengungkapkan telah mendapat laporan bahwa Insinyur – Insinyur Indonesia tidak juga kalah dengan insinyur – insinyur dari Korea. Insinyur Indonesia yang terlibat dalam pekerjaan technology development di CRDC Korea bahkan dalam beberapa sub keahlian mereka memimpin.

Oleh karena itu, pada kesempatan tersebut Sekjen Kemhan menyampaikan rasa bangsa saya dan terimkasih kepada insinyur yang dikirim mudah mudahan kedepan bisa memberikan motivasi kepada kita semua didalam menjalankan program.

Sekjen kembali menegaskan bahwa program pengembangan pesawat tempur KF-X/IF-X ini merupakan program nasional dan menjadi program kebanggaan bangsa Indonesia. Kesuksesan program ini akan menjadi kesuksesan bersama, memang sebagai ujung tombang adalah PT. Dirgantara Indonesia, namun peran dari semua pihak juga sangat diperlukan baik itu dari Kementerian Ristek, BPPT, ITB atau Universitas lain yang mendukung.

Sekjen Kemhan lebih lanjut menegaskan, kemampuan dalam pembuatan pesawat tempur mempunyai nilai yang sangat strategis, karena tidak banyak negara yang mampu membuat pesawat tempur dan pesawat tempur ini masih akan terus digunakan oleh negara – negara didalam membangun kekuatan pertahanannya.

Mungkin pada awal-awal sekarang ini dirasa masih terasa berat untuk mengikuti kegiatan di dalam pengembangan pesawat KF-X/IF-X, namun kalau melihat kedepan mungkin ini akan menjadi solusi Indonesia dalam memperkuat pertahanan. Karena kalau pertahanan kita kuat salah satunya dibackup dengan kemampuan pesawat tempur maka diplomasi dan perekonomian Indonesia bisa berjalan akan baik.

“Ini pemikiran saya mengapa sangat strategis kita harus berhasil didalam meningkatkan kemampuan kita membuat pesawat tempur kedepan, dibuatnya Design Center untuk membackup agar secepatnya kita mendapatkan alih teknologi dari negara yang sudah lebih maju dari kita. Sehingga kedepan kita bisa mandiri didalam mendukung kebutuhan pertahanan khususnya pesawat tempur”, tambah Sekjen Kemhan

Mengakhiri sambutannya Sekjen kembali menekankan kembali kepada Tim KF-X/IF-X untuk memaksimalkan keberadaan Design Center ini dalam mendukung Tim Enginering Indonesia di CRDC Korea dan sekaligus Tim Enginering di Indonesia yang sudah mulai dirintis pembentukannya.

Sumber : DMC

Readmore --> Sekjen Kemhan Resmikan Design Center Pesawat Tempur KF-X/IF-X Di PT DI

TNI AL Siapkan 150 Personel Kapal Selam Untuk Dikirim Ke Korsel

Jakarta - Markas Besar TNI Angkatan Laut tengah mempersiapkan sejumlah personel untuk mengawaki tiga kapal selam baru yang baru saja ditandatangani kontraknya.

"Kemungkinan ada sekitar 150 personel yang akan disiapkan dan dikirim untuk belajar di Korea Selatan secara bertahap," kata Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut Laksamana Pertama Untung Suropati di Jakarta, Rabu.

Ia menambahkan secara umum kemampuan personel kapal selam TNI Angkatan Laut tidak perlu diragukan.

"Secara umum, personel kami sudah menguasai seluk beluk kapal selam dan tidak ada keraguan untuk itu," kata Untung.

Kontrak pengadaan tiga kapal selam baru untuk TNI Angkatan Laut telah ditandatangani antara Kementerian Pertahanan Republik dengan perusahaan galangan kapal asal Korea Selatan, Daewoo Shipbuilding Marine Enginering (DSME).

Kontrak tersebut ditandatangani pihak Kemhan RI diwakili oleh Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan RI Mayjen TNI Ediwan Prabowo, sedangkan pihak DSME diwakili oleh President & CEO DSME Sang-Tae Nam, Selasa (20/12) malam.

Sebelumnya, Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan dalam kontrak itu ada ketentuan mengenai mekanisme alih teknologi mulai dari awal hingga akhir pengadaan selesai seluruhnya.

"Artinya dari awal pembelian proses alih teknologi itu sudah berjalan, yakni dengan mengirimkan sejumlah teknisi yang masa kerjanya masih panjang untuk melihat langsung proses pembuatan kapal selam itu," ujar Wamenhan.

"Pengadaan sumber daya manusia yang akan dikirim ini menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia, khususnya PT PAL. Dan jumlahnya relatif besar minimal 50 orang," ujar Sjafrie.

Pada pengadaan tahap kedua, para teknisi yang telah dikirimkan tersebut diharapkan mulai terlibat dalam hal-hal teknis menyangkut pembuatan kapal selam.

"Nah disini mulai ada interaksi fisik langsung para teknisi kita dalam proses pembuatan kapal selam. Jadi, peran negara produsen sudah sekitar 50 persen diambil oleh para teknisi kita," tutur dia.

Sjafrie menambahkan selama proses pembuatan dua kapal selam itu selain menyiapkan dan mengirimkan para teknisi juga sudah dibangun pula galangannya. "Sehingga semua ini berjalan paralel," katanya.

Selanjutnya, ujar Sjafrie, pada pembuatan kapal selam ketiga sudah dapat dilakukan di Indonesia dan seluruhnya dilakukan oleh tenaga-tenaga Indonesia.

"Itu kebijakan dasar, strategi besar dalam mekanisme pengadaan alat utama sistem senjata yang ditetapkan Indonesia baik untuk pengadaan alat utama sisitem senjata berteknologi tinggi seperti kapal selam, maupun berteknologi sedang," kata Wamenhan.

Sumber : ANTARA

Readmore --> TNI AL Siapkan 150 Personel Kapal Selam Untuk Dikirim Ke Korsel

Dubes Rusia : Indonesia Telah Membeli Kapal Selam Tipe BNV Paling Tercanggih Dari Rusia

Jakarta - Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Alexander A. Ivanov, menyatakan pemerintah Rusia tidak akan memberlakukan embargo atau larangan tertentu dalam kerja sama militer dengan Indonesia.

“Kami tidak akan pernah menerapkan embargo atau prakondisi politis dalam kerja sama teknis militer. Ini jaminan dari pemerintah Rusia,” kata Ivanov kepada Tempo usai menyerahkan medali penghargaan "For Strengthening Combat Fraternity” kepada Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Soeparno di rumah dinas Duta Besar Rusia, Jakarta, Rabu, 21 Desember 2011.

Menurut Ivanov, Indonesia merupakan negara yang bersahabat dengan perkembangan demokrasinya yang sangat maju. Hubungan Rusia-Indonesia sendiri sudah terjalin sejak tahun 50-an. Dengan begitu pemerintah Rusia beralasan tetap merawat kerja sama tersebut.

Amerika Serikat pernah mengembargo bantuan teknis militer ke Indonesia dengan alasan pelanggaran hak asasi manusia dan lemahnya pelaksanaan demokrasi. Menurut Ivanov, apa pun alasannya, Rusia tidak akan menerapkan sanksi embargo kepada Indonesia. Setiap negara, ujarnya, termasuk negara-negara Barat, memiliki persoalan dengan isu pelanggaran hak asasi manusia dan demokrasi.

“Ini hal serius. Namun menurut kami tidak ada demokrasi yang tunggal, sistem demokrasi yang disatukan dan dipaksakan oleh satu negara ke negara lain,” kata Ivanov.

Dia mengatakan setiap negara memiliki tradisi, budaya, dan lainnya yang sifatnya spesifik. Dan demokrasi di setiap negara berkembang berdasarkan karakter negara itu terkait dengan sejarah, budaya, dan tradisinya. “Jadi, Rusia sangat menghargai Indonesia sebagai negara bersahabat dan sangat cepat perkembangan demokrasinya.”

Sehubungan dengan kerja sama militer antara Rusia dan Indonesia, Ivanov menekankan tentang kerja sama antara angkatan laut kedua negara. Sebagai negara kepulauan yang terluas di dunia, ujarnya, Indonesia perlu memiliki angkatan laut yang kuat. Indonesia telah membeli kapal selam tipe BNV dengan tipe terbaru dengan teknologi termodern dari Rusia. Kapal selam ini antara lain mampu mengejar target dalam posisi di dalam laut ataupun di permukaan laut.

Bentuk kerja sama lainnya, ujar Ivanov, adalah pembentukan pusat pelayanan kapal selam tersebut dan akan dikelola oleh Angkatan Laut Indonesia. “Ini langkah lebih maju dari kerja sama untuk transfer teknologi dari Rusia ke Indonesia,” kata Ivanov.

Keduanya juga akan melakukan latihan untuk mengatasi kejahatan pembajakan di laut pada Januari tahun depan, tepatnya saat Angkatan Laut Rusia berkunjung ke Surabaya.

Sumber : TEMPO

Readmore --> Dubes Rusia : Indonesia Telah Membeli Kapal Selam Tipe BNV Paling Tercanggih Dari Rusia

KASAL Terima Penghargaan Dari Pemerintah Rusia

Jakarta - Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Soeparno menerima penghargaan The Strengthen Combat Fraternity dari pemerintah Rusia. Penghargaan yang diberikan untuk menandai hubungan bilateral Indonesia dan Rusia tersebut diserahkan Duta Besar Rusia Alexander Ivanov kepada Laksamana Soeparno di kediaman Duta Besar Rusia, Rabu, 21 Desember 2011.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro juga mendapatkan penghargaan ini. "Kita telah menjalin kerja sama yang saling menguntungkan, Ini pertama kalinya sejak 60 tahun," kata Soeparno.

Ia mengungkapkan kerja sama dengan Rusia dilakukan, misalnya, dalam pengadaan alat sistem utama persenjataan. Seperti, pengadaan kapal patroli, pengadaan kapal selam, tank amphibi, dan rudal Yakhoun. Indonesia telah membeli 17 tank amphibi. "Nanti kita juga akan datangkan 34 lagi," ujarnya.

Menurut Soeparno, rudal Yakhoun dipilih karena memiliki kemampuan jelajah yang cukup memadai. Jangkauan sekitar 290 kilometer sebanding jarak Jakarta-Surabaya. Nantinya alutsista itu akan memperbarui persenjataan yang telah tua dan sebagai bentuk modernisasi persenjataan. "Untuk memadai dan sebanding dengan negara tetangga, seperti Singapura dan Malaysia," katanya.

Pemerintah telah menyiapkan anggaran 64,5 triliun untuk tiga angkatan hingga 2014. Targetnya, kekuatan angkatan Indonesia mampu menjaga wilayah kesatuan. Soal masalah wilayah terluar, Soeparno mengatakan sudah menempatkan pasukan marinir. "Kita sudah mengawaki wilayah terluar," katanya. Ia mengatakan tidak ada berita terbaru mengenai adanya pencaplokan wilayah Indonesia.

Sumber : TEMPO

Readmore --> KASAL Terima Penghargaan Dari Pemerintah Rusia

English News : S. Korean shipbuilder signs largest-ever defense export deal

Seoul - A South Korean shipbuilder has signed the country's single-largest defense export deal, agreeing to sell submarines to Indonesia, officials said Wednesday.

Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering has won a 1.3 trillion won (US$1.1 billion) order to build three submarines for Jakarta, becoming the first local company to export submarines, the company and the state-run Defense Acquisition Program Administration (DAPA) said.

Daewoo Shipbuilding said it will deliver the submarines, each weighing 1,400 tons, by the first half of 2018.

The monetary value of the deal is South Korea's largest for a defense contract, Daewoo Shipbuilding said. It added the submarines to be exported can each carry 40 sailors and will be equipped with eight weapon tubes to fire torpedoes and guided missiles.

According to the DAPA, South Korean defense contractors acquired a record $2.4 billion in combined export orders this year, more than double the amount from a year ago and an increase of almost $2.2 billion from 2006.

Daewoo Shipbuilding had been competing with a French company since July. In September, Defense Minister Kim Kwan-jin visited Indonesia and asked Purnomo Yusgiantoro, his Indonesian counterpart, to add South Korean submarines to Jakarta's aging naval fleet.

This was the second major defense deal between Seoul and Jakarta this year. In May, the South's state-run Korea Aerospace Industries (KAI) agreed to export the T-50 Golden Eagle supersonic trainer jets to Indonesia.

Source : Yonhap

Readmore --> English News : S. Korean shipbuilder signs largest-ever defense export deal

Kemhan Dan DSME Korea Selatan Tandatangani Kontrak Pengadaan Kapal Selam

Jakarta - Kementerian Pertahanan Republik Indonesia telah menandatangani kontrak pengadaan tiga unit kapal selam dengan perusahaan galangan kapal asal Korea Selatan, Daewoo Shipbuilding Marine Enginering (DSME). Kontrak tersebut ditandatangani kedua belah pihak yang dalam hal ini pihak Kemhan RI diwakili oleh Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan RI Mayjen TNI Ediwan Prabowo, sedangkan pihak DSME diwakili oleh President & CEO DSME Sang-Tae Nam, Selasa Malam (20/12) di kantor Kemhan RI, Jakarta.

Hadir menyaksikan penandatanganan kontrak tersebut, Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia Young Sun Kim, Atase Pertahanan Korea Selatan di Jakarta Kolonel Moo Dae Cheol, serta sejumlah pejabat di lingkungan Kemhan, Mabes TNI dan Mabes TNI Angkatan Laut.

Pengadaan tiga unit kapal selam baru ini untuk melengkapi armada tempur TNI Angkatan Laut. Dengan kehadiran tiga kapal selam baru ini, diharapkan daya tempur dan daya tangkal TNI Angkatan Laut semakin kuat.

Sebelumnya, untuk pengadaan kapal selam TNI AL ada beberapa negara yang menjadi pilihan seperti Jerman (U-209), Korea Selatan (Changbogo), Rusia (Kelas Kilo), dan Prancis (Scorpen). Setelah melalui tender dan disesuaikan dengan spesifikasi teknis dan kebutuhan operasional serta anggaran yang ada, akhirnya diputuskan pengadaan dilakukan dari Korea Selatan.

Kabaranahan Kemhan RI dalam sambutannya mengatakan, pembahasan atas penyiapan kontrak kapal selam ini merupakan hal yang cukup rumit. Namun demikian kedua belah pihak bersama - sama telah bekerja keras dapat mewujudkannya dan diharapkan nantinya dapat berkelanjutan secara baik.

Lebih lanjut Kabaranahan Kemhan RI mengatakan, dengan penandatanganan kontrak ini masih ada hal – hal yang perlu dibahas lebih lanjut oleh kedua belah pihak yaitu tentang Transfer of Technology (ToT) yang diharapkan dapat segera dituntaskan dan nantinya dapat menguntungkan kedua belah pihak.

Mengakhiri sambutannya, Kabaranahan Kemhan RI berharap penandatanganan kontrak ini menjadi momen yang bersejarah bagi Pemerintah Indonesia khususnya Kemhan RI, DSME maupun bagi Pemerintah Korea Selatan.

Sementara itu, President & CEO DSME Sang-Tae Nam, mengatakan, kontrak pembangunan kapal selam ini diyakininya akan memberikan kontribusi dalam memperkuat dan meningkatkan hubungan kerjasama kedua negara.

Sebelum kontrak pengadaan kapal selam ini, dijelaskan bahwa DSME telah menandatangani dua kontrak terpisah untuk meningkatkan kinerja dan perbaikan kapal selam milik Indonesia yaitu KRI Cakra dan KRI Nanggala.

Untuk kapal selam yang pertama yaitu KRI Cakra telah diserahkan kembali ke Indonesia pada April 2006. Sedangkan kapal selam kedua, KRI Nanggala sudah selesai perbaikannya dan sekarang sedang dalam percobaan, dijadwalkan pada Januari 2012 akan serahkan kembali kepada Indonesia.

Sedangkan dalam kontrak yang baru ini, DSME President & CEO DSME menjelaskan DSME akan membangun tiga Kapal selam DSME209 Kelas Diesel-Electric pesanan Kemhan RI. Dari ketiga kapal selam ini, kapal selam pertama dan kedua akan dibangun di Korea dengan melibatkan perusahaan galangan kapal Indonesia yaitu PT.PAL di Surabaya. Sedangkan untuk kapal selam ketiga nantinya akan diproduksi di PT. PAL.

Lebih lanjut President & CEO DSME Sang-Tae Nam berharap, proyek kerjasama ini akan meningkatkan kerjasama kedua negara, tidak hanya untuk industri pertahanan tetapi juga untuk pembuatan kapal dan industri lepas pantai melalui upaya bersama dari perusahaan galangan kapal Indonesia dan DSME.

Menurutnya, pembuatan kapal dan industri lepas pantai memiliki efek yang besar untuk industri terkait, menciptakan lapangan pekerjaan dan mempromosikan pembangunan seimbang sektor manufaktur secara keseluruhan. “Saya berharap kerja sama ini akan memberikan kontribusi bagi pengembangan industri perkapalan kedua negara”, tambahnya.

Dijelaskan bahwa DSME memiliki track record yang kuat dari operasi proyek - proyek kerjasama dengan galangan kapal luar negeri. Sekitar 20 tahun yang lalu, DSME mendapatkan Transfers of Technology dari Jerman dan telah berhasil membangun delapan kapal selam untuk Angkatan Laut Republik Korea Selatan. Dengan pengalaman ini, pihaknya yakin ini akan sangat membantu DSME dalam bekerjasama dengan baik dengan PT. PAL.

Sumber : DMC

Readmore --> Kemhan Dan DSME Korea Selatan Tandatangani Kontrak Pengadaan Kapal Selam

Komisi I DPR Apresiasi Alih Teknologi Pengadaan Kapal Selam

Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI Susaningtyas Kertopati menyambut baik kerja sama pembuatan kapal selam Indonesia- Korea Selatan yang dilakukan dengan cara alih teknologi. Menurutnya, hal ini penting perkembangan industri pertahanan dalam negeri dan patut diberi dukungan.

“Komitmen tersebut harus kita dukung bersama. Ini memang komitmen bersama antara pemerintah dan DPR,”kata Susaningtyas dihubungi di Jakarta, Selasa (20/12).

Dalam kunjungannya ke PT Pindad dan PT DI hari ini, Wamenhan Sjafrie Sjamsoeddin diberitakan memberi kepastian adanya transfer of technology dalam pembuatan kapal selam yang dikerjakan kedua negara. Pada tahap pengadaan kapal selam yang pertama, SDM Indonesia melalui PT PAL akan dikirimkan ke Korea untuk melihat langsung pembuatan kapal selam tersebut. Sebanyak 50 orang teknisi dengan masa kerja yang masih panjang akan mengikuti proses ini.

Pada pengadaan yang kedua, para teknisi ini direncanakan mulai terlibat dalam pembuatan kapal selam. Sehingga pada tahap ketiga para teknisi Indonesia sudah mampu memproduksi sendiri kapal selam. Menurut Sjafrie, kebijakan dasar pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) harus memberi keuntungan dalam meningkatkan kemampuan industri pertahanan nasional salah satunya dengan cara alih teknologi.

Menurut Susaningtyas, hal ini menunjukkan kinerja bagus dari pemerintah dalam menyiapkan sistem pertahanan dalam negeri. Apalagi menyangkut rencana strategis dan kekuatan pokok minimal (minimum essential force/MEF). “Terlebih Angkatan Laut memiliki fungsi yang penting dalam keamanan laut. Maka alutsista yang digunakan jangan sampai berkualitas abal-abal,” ujarnya.

Sumber : Jurnas

Readmore --> Komisi I DPR Apresiasi Alih Teknologi Pengadaan Kapal Selam

Wamenhan : Lima Bulan Kedepan Trimaran Resmi Beroperasi

Banyuwangi - Indonesia segera memiliki satu kapal perang canggih berpeluru kendali "Trimaran" yang merupakan produk dalam negeri.

"Kapal ini terbuat dari serat karbon, dengan kecepatan 35 knot dan dipersenjatai peluru kendali yang memiliki jarak tembak 120 kilometer," kata Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin usai meninjau industri kapal dalam negeri PT Lundin Industry Invest di Banyuwangi, Jawa Timur, Selasa.

Ia mengatakan, dalam lima bulan mendatang kapal perang canggih yang merupakan prototipe itu langsung bisa dioperasionalkan memperkuat jajaran armada tempur TNI Angkatan Laut.

"TNI Angkatan Laut memesan empat unit kapal, dan dalam lima bulan mendatang sudah jadi satu kapal perang `Trimaran`, sedangkan tiga unit lainnya akan segera dibangun secara bertahap hingga 2014," kata Sjafrie menambahkan.

Satu unit kapal "Trimaran" dihargai sekitar Rp114 miliar yang diambil dari APBN 2011.

"Jika proyek pengadaan ini berhasil maka ini merupakan sejarah bagi Indonesia karena telah berhasil membuat kapal perang dengan komposit serat karbon, dan ini akan dipatenkan dan diekspor ke luar negeri," kata Sjafrie.

Direktur PT Lundin Industry Invest, John Lundin, mengatakan pihaknya telah melakukan ujicoba terhadap kapal dengan panjang sekitar 62,52meter tersebut.

"Ini merupakan kapal `Trimaran` pertama yang dibuat dari serat karbon. Amerika pernah membuat kapal sejenis dengan panjang 120 meter namun dari bahan alumunium atau baja.

Komposit serat karbon juga telah digunakan untuk pembuatan pesawat airbus Boeing-777 dan mobil formula 1. Ketahanannya 20 kali lebih kuat dibandingkan baja.

Kapal cepat berpeluru kendali itu memiliki panjang keseluruhan 62,53 meter, panjang "water line", 50,77 meter panjang "water draft" 1,17 meter, bobot mati 53,1 GT, kecepatan maksimum 30 knot, kecepatan jelajah 16 knot, dengan mesin utama 4X marine engines MAN nominal 1.800 PK.

Sumber : ANTARA

Readmore --> Wamenhan : Lima Bulan Kedepan Trimaran Resmi Beroperasi

Wamenhan : Indonesia Dan Korsel bahas alih teknologi kapal selam

Bandung - Indonesia dan Korea Selatan masih membahas mekanisme alih teknologi dalam pengadaan tiga kapal selam baru untuk TNI Angkatan Laut.

"Proses pengadaan kapal selam kini telah selesai pada tahap penentuan produsen dan kontrak," kata Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dalam kunjungan kerja ke PT Pindad dan PT Dirgantara Indonesia, di Bandung, Selasa.

Wakil Menhan Sjafrie menambahkan dalam kontrak itu ada ketentuan mengenai mekanisme alih teknologi mulai dari awal hingga akhir pengadaan selesai seluruhnya.

"Artinya dari awal pembelian proses alih teknologi itu sudah berjalan, yakni dengan mengirimkan sejumlah teknisi yang masa kerjanya masih panjang untuk melihat langsung proses pembuatan kapal selam itu," ujar Wamenhan.

"Pengadaan sumber daya manusia yang akan dikirim ini menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia, khususnya PT PAL. Dan jumlahnya relatif besar minimal 50 orang," ujar Sjafrie.

Pada pengadaan tahap kedua, para teknisi yang telah dikirimkan tersebut diharapkan mulai terlibat dalam hal-hal teknis menyangkut pembuatan kapal selam.

"Nah, disini mulai ada interaksi fisik langsung para teknisi kita dalam proses pembuatan kapal selam. Jadi, peran negara produsen sudah sekitar 50 persen diambil oleh para teknisi kita," tutur dia.

Sjafrie menambahkan selama proses pembuatan dua kapal selam itu selain menyiapkan dan mengirimkan para teknisi juga sudah dibangun pula galangannya.

"Sehingga semua ini berjalan paralel," katanya.

Selanjutnya, ujar Sjafrie, pada pembuatan kapal selam ketiga sudah dapat dilakukan di Indonesia dan seluruhnya dilakukan oleh tenaga-tenaga Indonesia.

"Itu kebijakan dasar, strategi besar dalam mekanisme pengadaan alat utama sistem senjata yang ditetapkan Indonesia baik untuk pengadaan alat utama sistem senjata berteknologi tinggi seperti kapal selam, maupun berteknologi sedang," kata Wamenhan.

Proses pengadaan tiga kapal selam tersebut diadakan dari Korea Selatan. Sebelumnya untuk pengadaan kapal selam TNI AL ada beberapa negara yang menjadi pilihan seperti Jerman (U-209), Korea Selatan (Changbogo), Rusia (Kelas Kilo), dan Prancis (Scorpen).

Setelah melalui tender dan disesuaikan dengan spesifikasi teknis dan kebutuhan operasional serta anggaran yang ada, akhirnya diputuskan pengadaan dilakukan dari Korea Selatan.

Sumber : ANTARA

Readmore --> Wamenhan : Indonesia Dan Korsel bahas alih teknologi kapal selam

Wamenhan : Indonesia Tak Khawatir Belanda Tak Jual Leoprad 2A6

Bandung - Indonesia tidak khawatir jika Belanda menolak pembelian main battle tank "Leoprad 2A6" sekitar 100 unit. "Kami tidak khawatir, kami masih memiliki alternatif untuk membeli alat utama sistem senjata yang memiliki spesifikasi teknik dan operasional sama," kata Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin di sela-sela kunjungannya ke PT Pindad di Bandung, Jawa Barat, Selasa (20/12).

Tank yang ingin dibeli itu bekas Angkatan Darat Kerajaan Belanda yang sesungguhnya tidak pernah dipakai dalam misi perang sesungguhnya. Juga hanya dipakai sekali dua kali untuk berlatih di hutan Eropa Barat. Rencananya Belanda akan melepas 150 Tank Leopard 2A6 yang dibuat pada 2003.

Sjafrie mengungkapkan hingga kini belum ada penolakan secara resmi dari parlemen Belanda terkait pembelian tank tersebut. Parlemen Belanda disinyalir menolak rencana pembelian itu dikaitkan dengan isu pelanggaran hak asasi manusia. "Namun, jika pun mereka menolak. Kami tidak khawatir. Kami ada uang untuk membeli, bukan hibah kok dan kami sudah memiliki alternatif jika memang ada penolakan," kata Sjafrie.

Ia menambahkan alternatif dapat dilakukan melalui pembelian ke Asia atau Afrika. Terkait kemungkinan penolakan tersebut Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo telah menerima utusan Pemerintah Belanda.

"Rencananya, utusan tersebut juga akan melakukan pembicaraan dengan Kementerian Pertahanan RI. Dalam pertemuan itu, akan kami jelaskan maksud dan tujuan pembelian main battle tank tersebut," ujar Sjafrie.

Namun ia yakin pembelian tank Leopard bakal tidak ada masalah, dan tahun depan pihaknya menargetkan pembelian 100 Tank Leopard seharga Rp 14 triliun tersebut tuntas. Sjafrie menjelaskan pembelian tank merupakan bagian modernisasi alutsista TNI periode 2011-2015 untuk mencapai kekuatan pokok minimum (essential minimum forces) dengan total anggaran Rp150 triliun.

Sumber : Metro TV

Readmore --> Wamenhan : Indonesia Tak Khawatir Belanda Tak Jual Leoprad 2A6

Wamenhan: Wajib Militer Sulit Diterapkan Di Indonesia

Jakarta - Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan), Syafrie Syamsuddin menilai sulit menerapkan kebijakan wajib militer kepada masyarakat Indonesia. Menurut dia, kondisi geografis dan jumlah penduduk Indonesia berbeda dengan negara lain, seperti Singapura, yang menerapkan wajib militer.

Apalagi, imbuh dia, penerapan wajib militer di Indonesia membutuhkan biaya besar kalau mau diterapkan. Sehingga kebijakan tersebut sulit dilaksanakan.

"Untuk memobilisasi warga agar ikut wajib militer sulit dilakukan. Tapi, yang penting semangat juang bela negara harus tetap ada," ujar Syafrie di sela peringatan Hari Bela Negara di kantor Kementerian Pertahanan, Ahad (18/12).

Dikatakannya, untuk menyiasati penetrasi negara lain, pihaknya terus menanamkan pendidikan kebangsaan kepada prajurit TNI dan komponen cadangan nonmiliter, serta masyarakat. Dengan begitu, semangat juang seluruh rakyat Indonesia tetap terjaga dan selalu siap membela Tanah Air. Karena itu, pihaknya tidak khawatir dengan sistem pertahanan negara sebab setiap rakyat siap membela negara kalau dibutuhkan. "Kalau keadaan darurat, tidak disuruh pun semuanya siap angkat senjata," katanya.

Syafrie menilai, kesadaran membela negara menjadi pilar penting terciptanya kerukunan warga yang menjadi modal persatuan dan kesatuan agar NKRI tetap terjaga. Dia menyatakan, kepedulian membela negara tidak melulu berarti harus militeristik. Melainkan, pemahaman dan rasa cinta Tanah Air masyarakat kepada bangsa dan negaranya dengan selalu membela ketika ada ancaman muncul.

Atas dasar itu, pihaknya menyebut wajib militer tidak mendesak diberlakukan di Indonesia. "Tidak harus jadi militer untuk berjuang. Semuanya bisa membela negara," kata mantan panglima Kodam Jaya tersebut.

Sumber : Republika

Readmore --> Wamenhan: Wajib Militer Sulit Diterapkan Di Indonesia

Wamenhan : Produsen Alutsista Daerah Harus Maju

Jakarta - Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan produsen alat utama sistem senjata (alutsista) di daerah harus maju untuk mendukung modernisasi peralatan militer.

"Harus 'Ok' (maju)...," kata Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie saat tiba di Apron PT Dirgantara Indonesia (PTDI) dalam rangkaian kunjungan kerja ke beberapa produsen alutsista di daerah, Selasa (20/12).

Sjafrie menambahkan sudah saatnya produsen alutsista di daerah untuk diberdayakan lebih maju dalam mendukung modernisasi peralatan militer.

Kunjungan kerja ke beberapa produsen alutsista daerah diawali dengan peninjauan ke PT Pindad dan PT Dirgantara Indonesia di Bandung.

Kunjungan ke kedua Badan Usaha Milik Negara Industri Pertahanan itu, dimaksudkan untuk melihat perkembangan pembuatan kendaraan taktis dan pesawat angkut.

Kegiatan dilanjutkan dengan peninjauan ke PT Lundin Banyuwangi untuk memonitor akselerasi proses produksi kapal combatan dan noncombatan.

Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan Hartind Asrin mengatakan peninjauan ke beberapa produsen alutsista daerah bertujuan memantau percepatan pengadaan sekaligus sebagai bentuk pengawasan terhadap kualitas produk alat utama sistem senjata yang dihasilkan.

"Apalagi, Kementerian Pertahanan tengah mengawasi pengelolaan manajemen keuangan modernisasi persenjataan militer TNI, sehingga kualitasnya bisa terjamin," imbuh Hartind.

Tak hanya itu, peninjauan juga dimaksudkan untuk mempercepat atau mengakselerasi produksi alutsista TNI, sehingga pada Agustus 2014 seluruh pengadaan segala jenis peralatan militer dapat dipastikan terpenuhi.

Sumber : Media Indonesia

Readmore --> Wamenhan : Produsen Alutsista Daerah Harus Maju

PT PAL Diminta Mempercepat Perampungan Perusak Kapal Rudal

Jakarta - Soal pertahanan negara berorientasi pada kewibawaan di dunia internasional, maka, membahas serta menelisik seluruh sektor. Misalnya, ekonomi, budaya,hukum, politik, keamanan dan kesejahteraan rakyat.

Namun, apabila spesifikasi pembahasan pertahanan negara pada mempertahankan kedaulatan, tentunya, menelisik kekuatan militer dan alutsista (TNI) serta komponen pendukungnya (Industri Pertahanan/IP). Militer dan alutsista sebagai komponen utama untuk menghadapi intervensi asing, dalam bentuk doktrin maupun aresi militer.

Kementerian Pertahanan (Kemhan) punya tugas dan tanggungjawab merumuskan, menetapkan dan melaksanakanan kebijakan bidang pertahanan. Kebijakan Kemhan pada 2011, relatif sukses dan patut diapresiasi seluruh masyarakat. Pasalnya, perumusan kebijakan jangka pendek dan jangka panjang untuk mendukung kekuatan pertahanan negara berhasil ditetapkan Kemhan dengan baik.

Pada Juni 2011, sebanyak 19 bidang kerja sama pertahanan antara Kemhan dan Badan Usaha Milik Negara Industri Pertahanan (BUMNIP) dan Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis (BUMNIS) ditandatangani dalam kerangka percepatan revitalisasi industri pertahanan nasional.

Penandatanganan 19 nota kesepahaman bidang pertahanan antara kementerian pertahanan, industri pertahanan dan industri pendukung pertahanan itu disaksikan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Menteri Perindustrian MS Hidayat, Menteri BUMN Mustafa Abubakar, Menristek Suhana Suryapranata, Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono dan Asisten Perencanaan Kapolri Irjen Pol Pujianto di Jakarta.

Selain itu, instansi yang ikut menandatangani MoU itu, diantaranya, PT Dirgantara Indonesia (DI), PT Pindad, PT PAL, PT Krakatau Steel, PT Inti, PT Indo Tech, PT LEN dan Institut Teknologi Bandung (ITB).

Kemhan berhasil menyatukan hati dan pikiran BUMNIP dan BUMBIS, serta instansi swasta dan pemerintah untuk melakukan kerja sama membangun industri pertahanan, sekaligus menguatkan pertahanan negara.

Namun demikian, anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar, Fayakhun Andriadi menelisik, kebijakan Kemhan itu belum sepenuhnya didukung maupun diimplementasikan instansi pemerintah yang lain, termasuk TNI.

Salah satu contoh nyata, pengadaan alutsista TNI serta armada patroli instansi keamanan dalam negeri masih didatangkan dari luar negeri. Ketertarikan terhadap produksi industri pertahanan dalam negeri lebih kecil dibandingkan ketertarikan terhadap produksi industri pertahanan luar negeri.

"Tak senada antara kebijakan dan implementasi. Pada satu sisi membangkitkan revitalisasi industri pertahanan. Sedangkan, satu sisi lain masih ketergantungan dengan prodduksi luar," ujar dia. Alasan instansi pemerintah maupun lembaga pertahanan memesan produksi asing, karena industri dalam negeri belum mampu memproduksi alutsista atau armada yang dibutuhkan.

Dia memberi contoh kecil, seperti rencana retrofit 24 unit pesawat tempur jenis F-16 hasil hibah Amerika Serikat (AS) dan pengadaan kelengkapan tempur pesawat Sukhoi yang dibeli Indonesia dari Rusia. PT DI, sebagai industri pertahanan udara yang memiliki kemampuan untuk meretrofit maupun melengkapi alutsista Sukhoi, sama sekali belum diberi kesempatan untuk terlibat.

Dia mengakui, niat Kemhan untuk membangun kemandirian industri pertahanan dalam negeri serta membangun militer yang tanguh dan kuat patut diapresiasi.

Pengamat militer dan pertahanan dari Universitas Indonesia (UI), Andi Widjajanto meminta Indonesia melalui Kemhan, agar agresif dalam menciptakan Kolaborasi Industri Pertahanan ASEAN dengan tidak membiarkan negara tetangga mendominasi membuat perencanaan proposal. "Indonesia harus melakukan konsorsium dalam perencanaan kawasan industri pertahanan sehingga tidak didominasi, diantaranya Malaysia," kata dia.

Menurut dia, Indonesia dapat mengusulkan untuk memproduksi pesawat angkut dengan Airbus yang telah berjalan atau memproduksi peluncur rudal yang telah dikembangan oleh PT Pindad dan Perusahaan Belgia yang telah melakukan MoU.

Menteri Pertahanan yang juga Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP), Purnomo Yusgiantoro mengatakan, penandatanganan kerja sama tersebut merupakan komitmen pemerintah bersama BUMNIP dan Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis untuk mempercepat pemberdayaan dan pengembangan industri pertahanan dalam negeri.

"Kerja sama itu juga merupakan bagian dari Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MPE3I) bidang pertahanan," katanya.

Paling dinantikan masyarakat Indonesia, pemerintah Indonesia melalui Kemhan melaukan kerja sama dengan Korea Selatan untuk membangun pesawat tempur super canggih, Korean Fighter X-periment (KFX) atau Indonesia Fighter X-Perimient (IFX) serta pembangunan kapal perang laut, yakni kapal tempur Perusak Kawal Rudal (PKR) jenis Sigma 10514 di PT PAL, dermaga Ujung, Surabaya. PKR merupakan tempur terbesar dan pertama di Indonesia dan kini sedang dalam tahap perampungan.

"Ini adalah salah satu langkah konkret dalam kerjasama dengan Korsel dalam pengadaan pesawat tempur bersama untuk segera diwujudkan pada masa ke depannya," jelas Purnomo.

Pemerintah Indonesia telah meminta PT PAL untuk mempercepat penyelesaian pembuatan kapal tempur yang lebih canggih dibanding kapal tempur milik Malaysia dan Singapura itu. Kapal PKR memiliki panjang 105 meter, berat 2400 ton, dilengkapi avionik-elektronik yang bisa digunakan untuk berbagai misi operasi peperangan, seperti elektronika, peperangan anti-udara, peperangan anti-kapal selam, peperangan anti-kapal permukaan dan bantuan tembakan kapal.

Kapal perang laut yang menelan biaya 220 juta US dolar dari APBN tersebut juga memiliki radar pendeteksi kapal selam dan pesawat udara. Tak hanya itu, Kapal tersebut juga memiliki persenjataan meriam kaliber 76-100 mm, dan kaliber 20-30 mm dan peluncur rudal ke udara serta senjata terpedo.

Kesejahteraan Personil

Dibalik kesuksesan melahirkan kebijakan pembangunan industri pertahanan, Kemhan relatif berhasil merumuskan kebijakan berorientasi pada perbaikan kesejahteraan prajurit TNI dan pegawai negeri sipil Kemhan.

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mohammad Syahfan Badri Sampurno mengungkapkan, DPR mendukung nilai anggaran Kemhan/TNI sebesar Rp 7,6 triliun untuk remunerasi atau tunjangan kinerja di lingkungan Kemhan/TNI. Remunerisasi itu membuka pintu untuk meningkatkan kinerja, profesionalitas, dan kesejahteraan anggota TNI dan pegawai Kemhan.

"Saya pribadi dan beberapa anggota Komisi I dari fraksi lain sangat mendukung anggaran Kemhan/TNI sebesar Rp 7,6 triliun untuk remunerasi. Kita berharap semoga remunerasi ini akan mampu meningkatkan kinerja, profesionalitas dan kesejahteraan TNI/Kemhan," ujar Syahfan.

Komisi I tetap akan memastikan dan terus mengawasi secara ketat agar anggaran remunerasi tersebut tetap berada pada koridor yang benar yaitu diperuntukkan bagi pegawai Kemhan dan anggota TNI bukan dialihkan ke program lain.

"Kita akan terus mengawasi dan memastikan bahwa Anggaran remunerasi Kemhan/TNI, tetap berada pada koridor yang benar dan tidak dialihkan ke program lain," pungkas dia.

Sumber : Suara Karya

Readmore --> PT PAL Diminta Mempercepat Perampungan Perusak Kapal Rudal

Pengamat : Internasionalisasi Ancaman dan Kesiapan Pertahanan

Jakarta - Sejarah manusia yang panjang telah membuktikan negara atau malah korporasi sekalipun bisa menjadi besar karena memiliki angkatan perang yang tangguh.Di sinilah letak penting ditetapkan grand strategy pertahanan akan bagaimana dan untuk tujuan apa negara menempatkan posisinya dalam sistem internasional.

Jika strategi bagi kepentingan nasional yang dibangun lebih menekankan pada soft politics,maka konsekuensinya hanya akan menciptakan stabilitas nasional yang kondusif sebatas bagi investor asing.Akibatnya, pembangunan postur militer pada akhirnya akan mengikuti desain tersebut.Padahal, tekanan kapitalisme melalui organisasi ekonomi internasional dan berbagai MNCs (multi national cooperations) akan selalu memperlemah posisi negara.

Maka,tidak mengherankan keterlibatan semakin jauh MNCs dalam kasus privatisasi perang maupun akumulasi modal dan jelas terdapat peluang bagi MNCs untuk menyewa tentara (seperti di Papua) untuk melindungi kepentingan ekonomi atau bahkan membiayai militer untuk ‘perang’ guna mencapai tujuannya. Persepsi ancaman terhadap kedaulatan negara abad ini harus semakin mencermati faktor ”globalisasi dan internasionalisasi”.

Logika dasarnya mengarah pada intensitas, karakter,dan sifat dari ancaman yang dipersepsikan akan mempengaruhi strategi pembangunan pertahanan negara yang ujungnya terkait dengan kualitas dan kuantitas postur militer. Kendala utama pembangunan postur militer di negara berkembang terletak pada lemahnya perekonomian nasional.Untuk Indonesia, ironisnya UU mengamanatkan TNI memiliki tugas pertahanan negara yang bersifat eksternal.

Artinya, tentara kita harus memiliki kapabilitas mumpuni untuk menghadapi ancaman yang datang dari luar negara – sejak di ujung batas 200 Nm hingga ke daratan wilayah kedaulatan. Dari sisi ancaman,Indonesia sesungguhnya ketat terkepung oleh Commonwealth Countriesyang jelas akan tergabung dalam kepentingan dan kekuatan yang hampir sama di FPDA (five power defensearrangement).

FPDA sesungguhnya harus menjadi ukuran kita dalam memandang ancaman terdekat. Karenanya,bukan saja kita harus segera mengantisipasi dampak pasukan marinir AS di Darwin yang hanya berjarak 2 jam terbang dari gerbang pulau terdepan kita di Tanimbar (Maluku Tanggara Barat) dengan Masala blok-nya.

Tetapi,perlu juga dicermati mengapa kerja sama maritim India dan Australia semakin mendalam dan berpangkalan di Christmas Island,sementara Singapura juga menetapkan kenaikan anggaran pertahanan sebesar USD23 triliun di 2015. Bagaimanapun,jumlah, teknologi,dan dukungan logistik bagi alutsista merupakan faktor penentu dalam sebuah peperangan.

Dengan itu,modernisasi alutsista berteknologi mutakhir didukung kemampuan peperangan elektronika sudah harus mulai menampakkan bentuk kekuatannya.Periode 2014 diharapkan paling tidak TNI sudah mampu menyeimbangi kekuatan negara-negara ASEAN dan di 2025 sewajarnya TNI telah menjadi kekuatan yang kembali diperhitungkan di kawasan.

Sumber : SINDO

Readmore --> Pengamat : Internasionalisasi Ancaman dan Kesiapan Pertahanan

Menhan : Semaksimal Mungkin Beli Alutsista Lokal

Jakarta - Reformasi alat utama sistem senjata (alutsista) TNI melalui program minimum essential force (MEF) 2024 membutuhkan anggaran sangat besar.Hingga 2014, anggaran yang dialokasikan untuk keperluan ini mencapai Rp150 triliun.

Anggaran sebanyak itu akan digunakan untuk membangkitkan daya tangkal sekaligus mendorong revitalisasi industri strategis pertahanan Tanah Air. Bagaimana kedua hal itu bisa berjalan? Berikut petikan wawancara SINDOdengan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro.

Bagaimana memanfaatkan anggaran alutsista yang demikian besar?

Anggaran kita memang naik pada tahun sekarang, dibandingkan lima tahun lalu. Untuk pembangunan alutsista (perawatan,pemeliharaan, pembelian baru) selama lima tahun,kita mendapatkan Rp150 triliun,itu di luar belanja pegawai. Kalau dihitung per tahun, pada 2012 kita dapat Rp72 triliun.Tapi,48%-nya untuk belanja pegawai.Sisanya,36% untuk belanja modal (alutsista) dan 16% belanja barang (pemeliharaan dan perawatan). Tentu,(alutsista) yang kita pilih adalah untuk pembelian alutsista yang sudah kita rencanakan sejak awal masuk kabinet 2010.

Proporsi pembelian dari dalam negeri dan luar negeri seperti apa?

Kita sudah buat perencanaan untuk 15 tahun yang dibagi dalam tiga rencana strategis lima tahunan.Dalam pokok perencanaan itu,kita sudah tahu mana yang dibeli dari dalam negeri dan luar negeri. Semaksimal mungkin,kita beli dari dalam negeri.Tapi kalau tidak bisa,kita beli yang bisa dibangun bersama-sama atau joint productions.Lalu,yang tidak bisa dibangun di Indonesia dan harus dibeli dari luar, kita upayakan adanya tansfer of technology( ToT) ataupun off-setdan trade off.

Untuk jangka panjang juga kita siapkan,contohnya dengan Korea Selatan (Korsel),kita melakukan penelitian dan pengembangan untuk pesawat tempur generasi 4,5 yaitu IFX/KFX. Itu baru datang pada 2020. Padahal selama jangka waktu itu,kebutuhan pesawat tempur tetap harus kita diisi.

Ada tawaran kerja sama dari sejumlah negara di Eropa, seperti Serbia.Tanggapan atas tawaran-tawaran itu?

Mereka memang banyak menawarkan teknologi timur. Dulu,kita banyak memakai teknologi timur pada era 60-an. Tapi,ujung-ujungnya adalah apakah cocok dengan RMA, kepentingan kita,dan modernisasi peralatan kita.Jadi,yang menawarkan banyak,tapi harus kita lihat satu per satu.

Bagaimana strategi yang digunakan dalam menentukan alutsista yang dibeli?

Pertama,kita lihat ancamannya seperti apa,di mana,dan berupa apa. Kemudian,anggaran yang dipersiapkan untuk penangkalnya seberapa besar. Lalu,dari situ kita desain,kita bangun kekuatan alutsista kita.Indonesia itu besar,jadi yang didesain tidak hanya kuantitas,tapi juga kualitas. Contohnya pembelian pesawat tempur F-16.Kita punya anggaran USD470 juta.

Kalau membeli baru cuma dapat 6 unit dan datangnya baru sekitar 6-7 tahun lagi. Tapi,kalau dapat hibah F-16 bekas,bisa datang cepat. Pesawat hibah itu tetap bisa diupgradekemampuannya menjadi seperti pesawat baru. Dengan hibah ini kita dapat 24 unit.Karena itu,kita kemudian memilih yang hibah ini dengan 24 unit pesawat. Selain itu,kondisi geografis juga harus diperhitungkan.

Di wilayah barat,laut kita dangkal,sehingga tidak membutuhkan kapal-kapal berukuran besar.Yang penting sekarang adalah kapal-kapal yang ada dipasang meriam dan rudal.Sedangkan di wilayah timur,lautnya dalam sehingga cocok untuk kapal-kapal besar.

Salah satu kendala industri strategis pertahanan dalam negeri adalah tidak ada sinergi antarindustri.Apa yang Kemhan lakukan untuk mendorong terciptanya sinergitas ini?

Biasanya kita menyerahkan ke vendor manufaktur untuk menetapkan itu sendiri. Misalnya,bangun kapal perang,maka kita serahkan ke PT PAL.Mereka yang akan mencari (dari industri mana saja komponennya).Kita cuma bilang harga segini,barang seperti ini.

Bagaimana dengan RUU tentang Revitalisasi Industri Strategis Pertahanan?

Sekarang sedang dibahas DPR.Yang penting kita berikan fleksibilitas kepada BUMNIP agar mereka bisa kembangkan industri pertahanannya lebih baik.Contohnya,kewajiban untuk membeli dari dalam negeri,dalam hal tender mungkin ada keberpihakan kita,ketentuan local content, dan diizinkan untuk melakukan kerja sama.Itu memang perlu dipayungi hukum.

Kemampuan seperti apa yang Kemhan harapkan dimiliki industri pertahanan untuk dapat memenuhi kebutuhan alutsista?

Kita menyadari ToT tidak bisa cepat.Pembuatan kapal selam,misalnya.Kapal pertama dibuat di luar negeri tidak apa-apa,tapi kita kirim banyak anak muda ke sana untuk belajar.Mungkin yang kedua bisa dibangun sebagian di sini.Nah,yang ketiga,kita berharap bisa dibangun di sini semua.Jadi itu bertahap.Itu sebetulnya tidak sulit. Contohnya kapal LPD yang kita punya.Dulu,dua dibangun di Korea,dua di Indonesia. Sekarang,Filipina sudah berminat membeli dari kita.

Dengan pembelian alutsista yang demikian gencar,apa tidak khawatir menimbulkan persaingan persenjataan di kawasan?

Sebetulnya kalau di ASEAN tidak.Pertama, karena kita punya ADMM (rapat tahunan menteri pertahanan se-ASEAN).Kita juga sudah sepakat kebijakan pertahanan kita harus transparan.Kita juga ada kerja sama industri pertahanan dan kerja sama militer selain perang. Kedua,kita semua tahu, sebenarnya kita membangun kekuatan ini bukan untuk menyerang,melainkan untuk mempertahankan kedaulatan. Ketiga,sekarang ini ancaman lebih banyak pada ancaman non-tradisional dan asimetrik.

Bisa digambarkan kekuatan pertahanan yang ingin dibangun,apakah seperti era 1960-an?

Tentu berbeda antara era 60- an dengan sekarang.Sekarang ada RMA (revolution military affair),jadi sekarang ini peranan teknologi sangat besar sekali.Sekarang kita tidak perlu kapal-kapal besar,yang penting punya peluru kendali.

Bagaimana dengan platform perluasan pasukan?

Memang,sekarang kebijakan kita di bidang sumber daya manusia ada tiga. Pertama,zero growth.Kita ingin pertahankan jumlah personel tetap.Kita juga menganut restrukturisasi dan right sizing.

Pengaruh zero growth terhadap ketersediaan belanja modal seperti apa?

Memang itu yang kita harapkan (persentase belanja modal lebih besar).Dulu kita 51% dari anggaran untuk belanja pegawai,sekarang sudah turun menjadi 48%. Memang tidak bisa drastis, harus pelan-pelan.Tapi,persentasenya untuk belanja modal tentu naik seiring dengan kebijakan zero growth ini.

Sumber : SINDO

Readmore --> Menhan : Semaksimal Mungkin Beli Alutsista Lokal

Menghidupkan Kembali Industri Pertahanan Dalam Negeri

Jakarta - Tiga kebijakan dasar pemerintah dalam pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) memiliki arti penting bagi kebangkitan industri pertahanan dalam negeri. Tiga kebijakan itu adalah produksi alutsista dalam negeri,impor tanpa kondisionalitas,dan pembangunan kerangka kerja sama yang konstruktif seperti joint investment,joint productions, joint research development and innovation.

Dengan kebijakan ini, tak pelak menjadi angin segar bagi industri pertahanan dalam negeri. Betapa tidak,industri pertahanan dalam negeri yang sebenarnya memiliki kemampuan tak kalah dari industri serupa di luar negeri,sangat membutuhkan pesanan alutsista.Tengoklah PT Dirgantara Indonesia (PT DI).Perusahaan yang dulu bernama IPTN ini dengan lisensi dari beberapa negara,mampu menghasilkan berbagai jenis helikopter maupun pesawat sayap tetap yang cukup laris di luar negeri.

Namun semua lisensi pembuatan helikopter itu telah habis,sehingga PT DI tak bisa memproduksinya lagi.Adapun untuk pengembangan desain sendiri,biayanya sangat mahal.Dikhawatirkan kondisi ini membuat regenerasi ahli pesawat di PT DI tersendat karena generasi baru belum disertai pengalaman membuat pesawat.Jika dalam dua tahun tanpa proyek,kemampuan membuat rancang bangun pesawat bisa hilang.

Dengan kebijakan ini, maka PT DI pun bisa “hidup kembali”.Terutama untuk memenuhi pesanan alutsista militer Indonesia. “Saat ini kami sedang dalam tahap riset membuat helikopter pengembangan dari jenis lama. Sebenarnya asal ada pesanan yang tinggi, otomatis mendorong kreatifitas terus berkembang,”ungkap Direktur Teknik dan Pengembangan PT DI Dita Ardoni Safri.

Di Surabaya,PT PAL Indonesia yang pernah menimba ilmu dalam proyek pembangunan kapal perang jenis korvet dengan Belanda dan landing platform dock(LPD) Korea Selatan,kini mampu memproduksi kapal patroli cepat dan LPD untuk TNI AL.Bahkan, sekarang juga melayani pesanan LPD dari Filipina. Namun,dari sekitar 2.000 komponen dalam satu buah kapal yang diproduksi itu,hanya 30% komponennya yang mampu dihasilkan PT PAL.

Sisanya,masih bergantung pada industri lain,misalnya elektronik,persenjataan, dan mesin. Direktur SDM dan Umum PT PAL Indonesia Sewoko Kartanegara mengatakan, komponenkomponen itu kebanyakan didatangkan dari luar negeri.Ini bukan karena industri dalam negeri tidak mampu memproduksi, namun karena tidak ada sinergi antarindustri strategis.Karena itu, diharapkan ada undangundang yang mengatur mengenai sinergi antarindustri pertahanan dan industri strategis lain.

“Adanya undang-undang akan lebih menjamin keberlanjutan pembuatan alutsista, ”ujarnya. Di samping undangundang, keberlanjutan pemesanan kapal dari pemerintah juga sangat diharapkan.Tanpa proyek pembuatan kapal,maka beban biaya pembuatan kapal perang sangat mahal. “Tidak mungkin kita menerima order hanya satu buah kapal karena nilainya tidak ekonomis dan harganya juga jauh lebih mahal,”paparnya.

Sementara itu,senapan, amunisi,dan kendaraan tempur produksi PT Pindad mampu mencuri perhatian dunia. Perusahaan ini membidik peluang pasar alutsista untuk MEF 2010-2014 yang mencapai nilai Rp13,664 triliun.Mayoritas dihasilkan dari produk kendaraan tempur (ranpur) sebanyak Rp10,782 triliun (424 unit) serta senjata ringan dan senjata pokok sebesar Rp1,315 triliun (126.248 pucuk senjata).

Direktur Manufaktur PT Pindad Tri Harjono mengatakan,PT Pindad ditugasi untuk memproduksi alutsista guna mendukung program minimum essential force (MEF) bagi TNI.“Itu yang kami prioritaskan terlebih dulu (bukan ekspor),” katanya. Meski demikian,PT Pindad masih memiliki kesulitan karena ketika produk dibeli pemerintah, pembiayaan dilakukan di akhir tahun. Padahal, biaya produksi yang harus dikeluarkan tidak sedikit.

Sumber : SINDO

Readmore --> Menghidupkan Kembali Industri Pertahanan Dalam Negeri

Update : Pembelian Tiga Kapal Selam, Kembalinya Kekuatan Bawah Laut Indonesia

Jakarta - “Sekali menyelam, maju terus––tiada jalan untuk timbul sebelum menang.Tabah sampai akhir.

“ Penggalan kalimat pidato Presiden Soekarno di atas kapal selam RI Tjandrasa pada 6 Oktober 1966 di dermaga Tanjung Priok, Jakarta, itu menggambarkan betapa tingginya harapan sekaligus kebanggaan bangsa ini terhadap kekuatan armada kapal selam TNI Angkatan Laut (AL) sebagai tulang punggung untuk mengamankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Harapan dan kebanggaan itu bukan tanpa alasan.

Di era itu, Indonesia yang baru 20 tahun memproklamasikan kemerdekaannya memiliki 12 kapal selam yang dibeli dari Rusia, yang melengkapi ketangguhan armada perang TNI AL dan TNI secara keseluruhan hingga menjadikan Indonesia sangat disegani dan menjadi yang terkuat di belahan bumi selatan. Dengan kemampuan strategis kapal selam, Indonesia berhasil mengusir Belanda yang ingin kembali menancapkan kekuasaannya di Papua yang dikenal dengan Operasi Trikora. Seiring perkembangan zaman, kejayaan kapal selam Indonesia tinggal sejarah.

Memang negara ini masih punya dua kapal selam, yakni KRI Cakra dan Nanggala. Hanya, keberadaan dua kapal selam itu jauh dari kebutuhan untuk menangani luas wilayah laut, apalagi di tengah dinamika konflik kawasan yang tidak menentu. Namun, keprihatinan akan lemahnya kekuatan kapal selam segera terhapus. Kepala Staf TNI AL Laut (KSAL) Laksamana TNI Soeparno memastikan akan menandatangani kontrak pembelian tiga kapal selam dari Korea Selatan. Rencananya, satu kapal selam dibuat di Negeri Ginseng, sedangkan sisanya akan dibuat di Indonesia melalui mekanisme transfer of technolgy (ToT).TNI AL pun berharap mendapat tambahan kapal selam.

Jika pembelian tiga kapal selam terwujud, berarti Indonesia akan punya 5 kapal selam karena saat ini sudah ada KRI Cakra dan Nanggala. Dengan kekuatan ini, penjagaan terhadap wilayah NKRI semakin komplet; bukan hanya di darat, udara, laut, tapi juga bawah laut. “Bayangkan, dalam sebuah perencanaan operasi, kapal selam dapat diturunkan lebih dulu untuk keperluan mendeteksi peta kekuatan lawan, tanpa harus dikawal, karena dia sudah melengkapi diri dengan persenjataan yang lengkap. Ibaratnya, satu kapal selam hanya dapat dilawan dengan tiga kapal fregat,” ujar Soeparno.

Pengamat pertahanan Connie Rahakundini Bakrie membenarkan pentingnya arti strategis kapal selam. Bahkan menurut dia Indonesia idealnya memiliki 12 kapal selam dengan kualitas yang mumpuni. Hal ini lantaran posisi Indonesia terjepit di antara kekuatan militer negara-negara persemakmuran Inggris. Hubungan angkatan laut India dan Australia semakin erat yang ditandai dengan pembentukan pangkalan di Pulau Chrismast, misalnya. Belum lagi dengan sikap Amerika Serikat (AS) yang menempatkan 2.500 personel marinir di pangkalan Darwin,Australia, dan kapal-kapal perangnya di Singapura.

“Konstelasi kawasan sekarang makin panas,” ujarnya kemarin. Dibandingkan dengan beberapa negara tetangga, jumlah kapal selam Indonesia kalah dari negara-negara tetangga. Globalfirepower.com melansir, sekarang ini Singapura memiliki 6 kapal selam dan Malaysia 2.Adapun di luar ASEAN, China memiliki 55 kapal selam, Jepang 16, India 15, Korea Selatan 14, dan Australia 6. Kapal selam tampaknya akan menjadi tulang punggung kekuatan laut di wilayah timur. Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro membenarkan adanya program pengadaan tiga kapal selam baru,yaitu melalui kerja sama dengan Korea Selatan.

Dalam mekanisme joint productions tersebut,nantinya dari tiga kapal selam yang diproduksi, satu di antaranya akan dilakukan di Tanah Air. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Marsekal Madya TNI Eris Herryanto sebelumnya mengungkapkan, pengadaan kapal selam ini sudah terlambat 2–3 tahun lamanya. Karenanya, sekarang ini proyek tersebut terus dikebut dan ditargetkan kelar dalam waktu beberapa tahun ke depan. Berdasar informasi yang disampaikan KSAL Laksamana TNI Soeparno saat HUT TNI 2011, tiga kapal selam yang akan diadakan itu memiliki kemampuan yang lebih canggih dari dua kapal selam yang telah ada.

Ketiga kapal yang akan diproduksi itu merupakan tipe 209 berbobot 1.500 ton,sedangkan KRI Cakra dan KRI Nanggala bertipe 209 berbobot 1.300 ton. Kapal selam baru itu memang masih lebih rendah kelasnya ketimbang tipe 214, kapal selam yang disebutsebut sebagai yang tercanggih saat ini. Akan tetapi, meski kapal selam baru itu memakai bodi tipe 209, sistem persenjataan yang digunakan telah mengadopsi 214.Adapun spesifikasi dua kapal selam yang kini dimiliki TNI Angkatan Laut, yakni berat 1.395 ton dengan dimensi 59,5 m x 6,3 m x 5,5 m, menggunakan tenaga mesin diesel elektrik,4 diesel,1 shaft menghasilkan 4,600 shp.

Kecepatan kapal mencapai 21,5 knot, sedangkan senjata yang diusung adalah 14 torpedo dan diawaki oleh 34 pelaut. Soeparno juga pernah mengungkapkan bahwa pengadaan kapal selam dianggarkan Rp9,5 triliun. Pengadaan kapal selam untuk TNI AL ini menjadi prioritas setelah pengadaannya terlambat 2–3 tahun. Untuk menyusul keterlambatan ini,pengadaan kapal Selam tersebut akan dipercepat dari 30 bulan menjadi hanya 1,5 tahun. Adapun pihak Korea Selatan yang akan menggarap kapal selam Indonesia adalah Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering(DSME), sebuah industri pembuatan kapal yang berbasis di kota Ockpo.

Perusahaan ini telah mendapatkan lisensi dari HDW untuk membuat kapal selam kelas U-209 dan reputasi tidak diragukan lagi karena telah berhasil memproduksi 9 unit kapal selam U-209/1200 setipe dengan KRI Cakra kelas Changbogo untuk AL Korea Selatan sejak 1989 besert a perbaikannya dengan hasil memuaskan. KRI Cakra dan KRI Nanggala juga di-overhaul di tempat ini.

Sumber : SINDO

Readmore --> Update : Pembelian Tiga Kapal Selam, Kembalinya Kekuatan Bawah Laut Indonesia

KSAD: Keunggulan Tank Leopard

Jakarta — Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo, mengatakan hingga kini tidak ada perubahan rencana pembelian 100 Tank Leopard. Karena itu, pihaknya berusaha untuk bisa merealisasikan pembelian itu sebagai wujud modernisasi alutsista setelah 20 tahun tidak melakukannya.

"Yang kami butuhkan tank besar, tidak ada perubahan," terang di kantor Kementerian Pertahanan, Ahad (18/12).

Dijelaskannya, pemilihan tank tempur utama (main battle tank/MBT) Leopard 2A6 sudah melalui berbagai kajian dari beberapa aspek. Antara lain, aspek strategi militer, yakni susunan kekuatan militer dibangun dan dipersiapkan sejak dini dengan asumsi adanya ancaman yang paling mungkin.

Pramono menyatakan, setiap negara dalam strategi militernya pasti fokus kepada desain kapabilitas objektif, berupa susunan satuan-satuan tempur, bantuan tempur (banpur), dan unsur pendukung secara terintegratif dan komprehensif.

Keunggulan militer di atas kertas, imbuhnya, dapat dinilai dari keunggulan kapabilitasnya dari sudut kemampuan daya gerak atau manuver, daya tembak, daya kejut, dan daya penghancur, serta daya tahannya sebagai kekuatan. "Baik itu penangkal, penindak, penghancur maupun pemulih," kata Pramono.

Dia melanjutkan, kalau dilihat dari taktik bertempur matra darat, maka Tank Leopard adalah pilihan yang tepat untuk menghadapi kekuatan darat lawan yang memiliki tank MBT sekelasnya. Dalam taktik bertempur kekuatan tank tempur, kata Pramono, harus dihadapi dengan tank tempur pula.

Ditinjau aspek itu, menurut Pramono, keunggulan MBT Leopard bisa digunakan, yang meliputi kemampuan daya gerak, tembak, daya kejut dan penghancuran

Belum lagi keunggulan desain teknologinya yaitu, besaran calibernya 130 milimeter, jarak capai, kemampuan penetrasi dan penghancurannya, stabilizer system dan armor protection-nya.

Leopard, sambung Pramono, juga punya keunggulan yang sangat menentukan yaitu, kemampuan firing control system dan automatic target tracking system yang sangat akurat, serta auto ammo loader guna mempercepat daya tembaknya, thermal imaging sight, laser range finder, dan balistic computer.

Pramono mengatakan, aspek geografi Indonesia juga menentukan pemilihan MBT Leopard yang beratnya 63 ton. Tank tersebut, sebut dia, dapat bergerak dan bermanuver dengan leluasa di wilayah Indonesia, kecuali di wilayah tertentu yang tidak memungkinkan bagi manuver ank tempur berat.

Kemudian, aspek training of trainer (TOT) Rheimetal yang merupakan pabrik Tank Leopard di Jerman memberikan dukungan sepenuhnya berupa trasfer teknologi baik pemeliharaan, operasional dan pengadaan amunisinya bersama PT Pindad, Bandung.

"Inilah alasan kami memilih MBT Leopard. Sisi transfer of technology juga menjadi pertimbangan," beber mantan panglima Kostrad tersebut.

Syafrie yakin, pembelian tank Leopard bakal tidak ada masalah, dan tahun depan pihaknya menargetkan pembelian 100 Tank Leopard seharga Rp 14 triliun tersebut tuntas. Dia melanjutkan, kalau pembelian tank merupakan bagian modernisasi alutsista TNI peridoe 2011-2015 untuk mencapai kekuatan pokok minimum (essential minimum forces) dengan total anggaran Rp 150 triliun.

"Initial planning pembelian tetap bergerak ke Tank Leopard, karena pengadaan alat dibutuhkan main battle tank," ujarnya.

sumber: Republika

Readmore --> KSAD: Keunggulan Tank Leopard

Wamenhan: Indonesia Tetap melakukan upaya pembelian Tank Leopard

Jakarta - Indonesia bersikukuh akan membeli tank Leopard milik Belanda. Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyatakan, pihaknya akan terus melakukan upaya agar dapat membeli tank tersebut.

“Initial planning-nya tetap ke sana (membeli tank Leopard). Kami terus bekerja untuk itu, bahkan saya akan bertemu dengan utusan dari Belanda untuk membicarakan hal tersebut,” kata Sjafrie di kantor Kementerian Pertahanan Jakarta, Minggu (18/12).

Sebelumnya diberitakan, Parlemen Belanda menolak penjualan tank Leopard tersebut ke Indonesia karena tidak memenuhi syarat penjualan. Mereka mensyaratkan, negara pembeli terbukti tidak melakukan pelanggaran hak asasi manusia, dan telah memenuhi kewajiban dalam bidang politik dan keamanan baik nasional maupun internasional.

Partai GroenLinks, Partai Sosial Demokrat (PvdA), dan Partai Sosial (SP) mengimbau pemerintah Belanda untuk tidak menjual tank-tanknya ke Indonesia.

Menurut Wamenhan, penolakan penjualan tank Leopard pada Indonesia belum menjadi keputusan pemerintah Belanda. “Terlalu dini menyimpulkan ada penolakan dari pihak belanda karena yang ada sekarang bukan pernyataan resmi atau jawaban institusional baik dari pemerintah maupun negara Belanda,”jelas Sjafrie.

Sumber : JURNAS

Readmore --> Wamenhan: Indonesia Tetap melakukan upaya pembelian Tank Leopard