RI Tunggu Keputusan Konggres AS Untuk Hibah F-16

Jakarta - Semua pihak di Indonesia telah memutuskan persetujuannya untuk menerima hibah 24 buah pesawat F-16 Fighting Falcon dari Pemerintah Amerika Serikat (AS).

Kadispen TNI AU, Marsma Bambang Samudro, saat ditemui wartawan di Museum Dirgantara, Sleman, Jawa Tengah, mengatakan, sekarang Indonesia tinggal menunggu keputusan dari Kongres AS.

Indonesia pernah memiliki 12 unit F-16 blok 15OCU yang terdiri atas delapan F-16A dan empat F-16B. Namun Embargo AS pada tahun 90an telah membuat Indonesia kesulitan memperoleh suku cadang pesawat tersebut.

Kadispen TNI AU juga menjelaskan, pihaknya mendapatkan informasi bahwa ke 24 pesawat F-16 itu berada dalam kondisi layak pakai, dan berumur puluhan tahun, sama seperti yang dimiliki Indonesia. "Kita berharap mengupgrade kemampuan avioniknya, sehingga kemampuan pesawat secara keseluruhan meningkat," katanya.

Penerimaan hibah pesawat tersebut, menurut Bambang juga sesuai dengan program TNI AU, yang tengah membangun kembali kekuatan temurnya, dengan target 2014 semuanya telah tercapai. Selain hibah pesawat tersebut, Indonesia juga menunggu kedatangan 6 buah pesawat Sukhoi buatan Rusia, untuk melengkapi yang sudah dimiliki Indonesia, sehingga menjadi satu skuadron.

"Sekarang kita sedang membangun lagi pesawat, pemerintah sudah berkomitmen mengganti pesawat yang sudah berumur," imbuhnya.

Sumber: TRIBUN

Readmore --> RI Tunggu Keputusan Konggres AS Untuk Hibah F-16

Indonesia Akan Membeli Alutsista Dari Perancis Yang Tidak Bisa Dibuat Di Indonesia

Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerima kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Prancis, Francois Fillon. Sejumlah Memorandum of Understanding terkait pendidikan, museum, energi dan sumber daya mineral, keselamatan navigasi di wilayah Indonesia Timur dan perkeretaapian untuk lintas Padalarang-Cicalengka, Bandung.

"Ini merupakan tonggak baru. Kunjungan ini tepat dari sisi timing. Prancis, Ketua G20 dan Indonesia, Ketua ASEAN," kata Presiden SBY di Istana Merdeka, Jumat 1 Juli 2011.

Apalagi, ujar dia, hubungan Indonesia-Prancis bukan hanya sekadar urusan bilateral tetapi juga kemitraan strategis. "Kita ingin fokus dalam perdagangan, pendidikan, industri pertahanan, budaya, dan perubahan iklim," kata dia.

Kedua negara bersepakat menciptakan peluang-peluang baru di masa mendatang, antara lain di bidang ekonomi dan investasi. Saat ini volume perdagangan dua negara tercatat US$2,5 miliar," kata dia. Selain itu, Prancis merupakan investor ke-13 di Indonesia.

Sementara di bidang pertahanan dan keamanan, kedua negara juga bersepakat mengadakan pendidikan dan pelatihan perwira militer. "Kami juga sepakat untuk pembelian senjata alutsista yang tidak bisa dibikin di Indonesia," ujar SBY.

Dalam pertemuan, SBY menjelaskan, Indonesia dan Prancis juga menyepakati soal keamanan dunia. "Termasuk perompakan di laut dan terorisme," ujarnya. Pembicaraan SBY dan Fillon juga menyinggung masalah penyelesaian konflik Timur Tengah.

Selain itu, Fillon mengatakan kemitraan strategis Indonesia-Prancis bisa menjadi dasar peningkatan di semua bidang. "Kami punya tantangan besar untuk meningkatkan kerjasama," kata dia.

Sumber: VIVANEWS

Readmore --> Indonesia Akan Membeli Alutsista Dari Perancis Yang Tidak Bisa Dibuat Di Indonesia

Perancis Mengajak Indonesia Kerjasama Dalam Pembuatan Helikopter

Jakarta - Pemerintah menyatakan akan menjalin kerja sama dengan Pemerintah Prancis pada bidang pesawat terbang dan telekomunikasi. Rencananya, pemerintah akan mengajak investor swasta asal Prancis dalam bidang penyediaan komponen pesawat terbang.

Menurut Menteri Perindustrian, MS Hidayat, rencananya nanti malam dirinya akan bertemu dengan Direktur Utama Garuda Indonesia, Emirsyah Satar untuk membicarakan hal tersebut.

"Nanti malam, saya diajak ketemuan dengan Emir biar mereka bangun pabrik di Indonesia. Ini saya masuk untuk membujuk mereka (investor Prancis)," ujarnya saat ditemui di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Jumat 1 Juli 2011.

Saat ditanya mengenai nilai investasi, Hidayat belum mengetahui akan hal tersebut. Sebab, dirinya belum bertemu dengan investor swasta asal Prancis yang masuk dalam rombongan kunjungan pertama Perdana Menteri Prancis ke Indonesia sejak 61 tahun terjalinnya hubungan diplomatik kedua negara.

Selain komponen pesawat, MS Hidayat menuturkan, Prancis ingin bekerja sama dalam pembuatan helikopter. "Nantinya akan bekerja sama dengan PT DI (Dirgantara Indonesia)," kata dia.

Terkait lokasi pabrik penyuplai komponen pesawat tersebut, menurutnya, Bandung merupakan pilihan yang baik. "Lokasi yang oke mungkin di Bandung ya," tutur MS Hidayat.

Sedangkan industri otomotif yang notaben-nya juga merupakan industri andalan Prancis, kata MS Hidayat, saat ini belum berkomitmen menjalin kerja sama dengan Indonesia. "Untuk otomotif kayanya persaingannya dengan Jepang, jadi masih susah yah," ujarnya.

Sumber: VIVANEWS

Readmore --> Perancis Mengajak Indonesia Kerjasama Dalam Pembuatan Helikopter

Bandara Biak Bisa Didarati Sukhoi Dan F-16 Tapi Dengan Syarat Keamanan Harus Ditingkatkan

Biak - Bandar Frans Kaisiepo, kabupaten Biak Numfor, Papua hingga kini masih bisa didarati pesawat tempur jenis F16 dan jenis Sukhoi buatan Rusia. Pasalnya, menurut Panglima Komando Pertahanan Udara Nasional IV Biak, Marsekal Pertama TNI Muhammad Saugi, panjang landasan bandara mencapai 3.700 meter.

Panglima Komando Sektor Pertahanan Udara Nasional IV Biak, Marsekal Pertama TNI Muhammad Saugi, di Biak Jumat mengakui, fasilitas kelengkapan dan persyaratan bandara Frans Kaisiepo Biak untuk pesawat jenis apapun , sehingga keberadaan bandara ini sangat strategis dalam menunjang jasa transportasi udara di kawasan Timur Indonesia.

"Jika pesawat Sukhoi dibutuhkan TNI AU ya bisa saja jenis pesawat tempur buatan Rusia itu mendarat di bandara Biak, karena itu, aset bandara ini harus dijaga bersama sebab memiliki kelebihan dibanding daerah lain," kata Marsma Muhammad Saugi.

Ia mengakui, meski fasilitas bandara Biak memenuhi syarat didarati pesawat tempur jenis Sukhoi tetapi masalah keamanan bandara harus menjadi perhatian bersama mengingat kawasan bandara Frans Kaisiepo sering menjadi jalan pintas kendaraan serta masyarakat di sekitar kawasan bandara.

Ia berharap, pihak pengelola jasa bandara Frans Kaisiepo Biak PT Angkasa Pura bersama masyarakat serta jajaran pemkab Biak Numfor dapat berkoordinasi dalam menjaga keberadaan fasilitas bandara Biak.

"Masalah pengamanan fasilitas yang dimiliki bandara Frans Kaisiepo Biak tetap mendapat perhatian bersama, karena keberadaan bandara ini menjadi pintu masuk penerbangan di kawasan Papua dan wilayah Timur Indonesia," ujarnya.

Fasilitas lain yang dimiliki landasan bandara Biak selain panjang 3.700 juga telah mempunyai lokasi stasiun pengisian bahan bakar pesawat udara serta memiliki alat navigasi berstandar internasional.

Sumber: REPUBLIKA

Readmore --> Bandara Biak Bisa Didarati Sukhoi Dan F-16 Tapi Dengan Syarat Keamanan Harus Ditingkatkan

TNI Siapkan 1.234 Prajurit Untuk Dikirim Ke Lebanon

Jakarta - Sebanyak 1.243 prajurit TNI disiapkan untuk bergabung dengan misi perdamaian PBB di Lebanon (UNIFIL).

Ke-1.243 prajurit TNI itu memasuki masa pratugas di Pusat Pendidikan Infanteri Cipatat Bandung sejak Kamis hingga satu bulan kedepan.

Mereka terbagi menjadi Satuan Tugas (Satgas) Batalyon Infanteri Mekanis Konga XXIII-F/Unifil, Satgas Force Protection Company (FPC) Konga XXVI D-2/Unifil dan Satgas Military Police Unit (MPU) Konga XXV-D/Unifil.

Kontingen TNI yang akan menggantikan kontingen sebelumnyam yang telah bertugas selama satu tahun itu terdiri atas Satgas Batalyon Infanteri Mekanis Konga XXIII-F/Unifil berjumlah 1018 orang dipimpin oleh Dansatgas Letkol Inf Suharto, Satgas Force Protection Company (FPC) Konga XXVI D-2/Unifil 150 orang dipimpin Dansatgas Kapten Inf Wimoko dan Satgas Military Police Unit (MPU) Konga XXV-D/Unifil berjumlah 75 orang dipimpin oleh Dansatgas Letkol CPM Ida Bagus Rahwan.

Asisten Operasi Panglima TNI Mayjen TNI Hambali Hanafiah mengatakan penugasan yang akan dilaksanakan oleh para prajurit sangat mulia dan terhormat serta membanggakan mengingat operasi pemeliharaan perdamaian dunia saat ini menjadi ujung tombak bagi TNI untuk menunjukkan eksistensinya di mata dunia internasional.

"Semua prajurit harus merasa bangga karena selama ini Kontingen Garuda dimanapun bertugas selalu memperoleh pujian serta pengakuan yang positif dari PBB maupun dari negara lain.

Untuk itu, para prajurit harus bersungguh-sungguh dalam latihan, pelajari semua materi yang diberikan oleh Komandan Latihan dan para Instruktur sehingga dapat menjawab tuntutan tugas di daerah operasi," kata Mayjen Hambali .

Hambali menambahkan, selain materi latihan yang didapatkan, para prajurit diharapkan senantiasa menjaga kesehatan, dan memelihara kesamaptaan jasmani yang prima agar dapat tampil maksimal di daerah penugasan.

"Dan tidak kalah pentingnya para prajurit harus belajar mengenal dan memahami karakteristik wilayah penugasan operasi serta senantiasa mengikuti perkembangan situasi, karena di kawasan Timur Tengah sedang terjadi gejolak politik yang sedikit banyak akan berpengaruh kepada pelaksanaan tugas di Lebanon.

Hambali menekankan sebagai pasukan pemelihara perdamaian para prajurit harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang konflik yang terjadi dan bagaimana menyikapinya.

"Para prajurit harus mampu menjadi penengah antara pihak-pihak yang bertikai secara imparsial, sehingga tidak dianggap memihak kepada salah satu kelompok yang bertikai dan memahami benar bahwa penggunaan senjata harus sesuai dengan aturan pelibatan serta mengikuti standar prosedur operasi yang berlaku," ujarnya.

Sumber: ANTARA

Readmore --> TNI Siapkan 1.234 Prajurit Untuk Dikirim Ke Lebanon

Dephan Turki: Indonesia-Turki Segera Capai Kesepakatan Pembuatan Dua Kapal Selam

Kapal Selam U-209 Turki.

Ankara (MIK/WDN) - Indonesia diharapkan akan menyepakati penandatanganan dengan Turki untuk pengadaan dua kapal selam, kata Kemhan Turki kepada media harian Zaman.

Pembicaraaan ini sesuai dengan kebijakan kemhan Turki yang mengatakan hubungan bilateral tersebut dilakukan ketika degelasi Indonesia ke Turki. Hal ini merupakan pendekatan industri perkapalan Turki untuk melakukan kebijakan konstruktif luar negeri Turki.

Setelah menandatangi kesepakatan antara dua negara, industri pertahanan Turki Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. (STM) akan bekerjasama dengan perusahaan Howaldtswerke-Deutsche Werft GmbH (HDW) Jerman untuk memproduksi dua kapal selam tipe U-209 yang akan digunakan oleh TNI AL, galangan kapal Gölcük tersebut terletak di barat laut Turki.

Kapal selam tipe U-209 merupakan kapal selam diesel elektrik untuk kapal selam serang dan digunakan juga oleh Angkatan Bersenjata Turki (TSK) selain itu kapal selam ini memiliki kecepatan 11 knot (20 Km/jam) ketika dipermukaan dan memiliki kecepatan 22,5 knot ketika melakukan penyelaman. Kapal selam ini dipersenjatai dengan 8 tabung torpedo 533 milimeter dan 14 torpedo dan dapat membawa 38 kru.

Pejabat Kemhan berharap Turki segera menerima pesanan dari luar negeri agar terus meningkat kedepannya sehingga dapat meningkatkan kapasitas produksinya. Saat ini, Turki memiliki kantor perwakilan di Washington DC dan berencana untuk membuka cabang lagi di Belgia, Qatar, Azerbaijan atau Turkmenistan.

Sumber : Today's Zaman/MIK/WDN

Readmore --> Dephan Turki: Indonesia-Turki Segera Capai Kesepakatan Pembuatan Dua Kapal Selam

Korsel Mengklaim Sebagai Pemenang Tender Pengadaan Tiga Kapal Selam Indonesia

Kapal selam Changbogo Buatan Korsel.

Seoul (MIK/WDN) - Seorang pejabat dipembuatan kapal selam di Korea selatan mengatakan Indonesia telah memilih Korsel sebagai pemenang kandidat terakhir dalam pengadaan kapal selam Indonesia.

Menurut DAPA, Daewoo Shipbuilding dan Marine Engineering Co akan bersaing dengan perusahaan Prancis untuk proyek tersebut.

"Proyek ini bernilai sekitar $ 1 milyar Dollar selain itu Jerman dan Rusia mundur dalam pengadaan kapal selam tersebut", Kata pejabat DAPA.

Indonesia berencana melakukan tiga pengadaan kapal selam U-209, yang dikembangkan pertama kali oleh jerman pada awal tahun 1970.

"Indonesia mengumumkan nama pemenang yang dipilih akhir tahun ini dan kami optimis Daewoo sebagai pemenang", kata pejabat DAPA.

"Jika kesepakatan tersebut tercapai untuk pengadaan kapal selam Indonesia, hal ini akan menjadi peluang Korsel untuk mengekspor kapal selam dikawasan ASEAN", tambah pejabat tersebut.

Pada bulan mei, KAI telah menandatangani pengadaan T-50 ke Indonesia.

Sumber: Yonhap/WDN/MIK

Readmore --> Korsel Mengklaim Sebagai Pemenang Tender Pengadaan Tiga Kapal Selam Indonesia

Lapan Sedang Melakukan Survei Di Enggano Untuk Pembangunan Bandar Antariksa

Bengkulu - Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) mulai melakukan beberapa survei terkait rencana pembangunan bandar antariksa di Pulau Enggano, Provinsi Bengkulu. "Dalam waktu dekat tim akan survei di Pulau Enggano,ini merupakan tindaklanjut dari penandatanganan MoU yang dilakukan Pmprov Bengkulu dengan LAPAN 2010," terang Kepala Bapeda, Provinsi Bengkulu, Edi Waluyo, Kamis.

Survei tersebut meliputi kawasan konservasi, status hutan, kondisi geografis, dan sekaligus komunikasi awal antara LAPAN dan masyarakat Pulau Enggano.

Hasil survei itu merupakan kebutuhan untuk melengkapai pembuatan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Rencana Kelola Lingkungan (RKL), dan Upaya Kelola Lingkungan (UPL)
Survey penting dilakukan karena LAPAN akan mencari penyesuaian tata ruang, dan seminimal mungkin tidak mengganggu ekosistem Enggano yang diketahui rapuh.

Selanjutnya, Edi Waluyo menambahkan dalam MoU belum dikatakan sharing apa yang akan dilakukan antara LAPAN dan Pemerintah Provinsi Bengkulu, namun Bengkulu telah mengalokasikan beberapa hektar lahan untuk keperluan pembangunan bandar antariksa itu.

Edi menekankan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ini akan diutamakan, sosialisasi akan terus dilakukan semuanya kembali kepada masyarakat Enggano, jika mereka sepakat daerahnya akan dibangun bandar antariksa maka program akan berlanjut begitu pula sebaliknya.

Diharapkan dengan adanya Bandar antariksa di Enggano masyarakat Bengkulu akan dapat mengakses beberapa ilmu pengetahuan yang penting dalam dunia antariksa, dan juga dapat berimbas pada perbaikan ekonomi rakyat.

Sumber: REPUBLIKA

Readmore --> Lapan Sedang Melakukan Survei Di Enggano Untuk Pembangunan Bandar Antariksa

TNI AU Akan Menambah Penerbang Militer Dengan Ada Penambahan Pesawat

Yogyakarta - Markas Besar TNI Angkatan Udara akan menambah jumlah pasukan penerbang secara bertahap. Menurut Kepala Dinas Penerangan TNI AU, Marsekal Pertama Bambang Samoedro, penambahan pasukan penerbang akan disesuaikan dengan rencana peningkatan alat pertahanan udara.

Peningkatan pasukan direncanakan sesuai dengan target minimum essential force yang dirancang sampai 2024. Bambang tidak menyebutkan secara khusus berapa besar penambahan pasukan yang direncanakan. "Tergantung pada penambahan pesawat," kata Bambang Samoedro di Pangkalan TNI Angkatan Udara Adi Sutjipto Yogyakarta, Kamis, 30 Juni 2011.

Komandan Wing Pendidikan Penerbangan Pangkalan Udara Adi Sutjipto, Kolonel Penerbang Khairul Lubis, mengungkapkan tahun ini akademi penerbangan meluluskan 46 penerbang militer untuk TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Darat. Rata-rata setiap tahun akademi penerbangan menghasilkan 50-60 penerbang militer baru.

"Tidak semua bisa lulus menjadi penerbang," kata Khairul Lubis. Penerbang-penerbang militer diambil dari lulusan sekolah menengah umum (SMU) dan lulusan Akademi Angkatan Udara (AAU). Lulusan SMU dididik selama 33 bulan dan setelah lulus akan menjadi penerbang militer di TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Laut. Sedangkan lulusan AAU dididik untuk menjadi penerbang militer untuk TNI AU.

Gubernur Akademi Angkatan Udara Marsekal Muda, IB Putu Dunia, menuturkan penambahan jumlah penerbang militer disesuaikan dengan kebutuhan, ketersediaan pesawat, dan anggaran. "Tidak ada persentase ketat berapa jumlah penerbang. Kami cenderung budget oriented," kata Putu Dunia. "Karena itulah, tiap tahun jumlah rekrutmen penerbang militer bisa berubah."

Sumber: TEMPO

Readmore --> TNI AU Akan Menambah Penerbang Militer Dengan Ada Penambahan Pesawat

Setelah Super Tucano Datang Awal 2012, Pemerintah Akan Membeli 6 Unit Sukhoi Dan Hibah F-16

Yogyakarta - Pesawat serang EMB-314 Super Tucano yang dipesan pemerintah dari Brazil akan mulai didatangkan pada awal 2012 nanti. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara, Marsekal Pertama Bambang Samoedro, mengatakan empat unit pertama dari satu skuadron yang dipesan direncanakan tiba pada Maret. "Sisanya didatangkan bertahap," katanya di Sekolah Penerbang Adi Sutjipto Yogyakarta, Kamis 30 Juni 2011.

Penandatanganan memorandum of understanding (MoU) pembelian dilakukan November tahun lalu dengan produsen Tucano, Embraer Brazil. Satu skuadron Super Tucano terdiri dari 16 pesawat dibeli untuk menggantikan pesawat OP10 di Skuadron 21 Malang yang sudah habis masa jam terbangnya.

Super Tucano adalah jenis pesawat serang ringan dengan fungsi patroli pemantauan dan sebagai pesawat latih. Pesawat ini dilengkapi dengan baling-baling, teknologi avionik modern, dan sistem persenjataan. Pesawat ini juga biasa digunakan dalam operasi counter-insurgency atau operasi penumpasan pemberontakan.

Bambang Samoedro mengatakan, pilihan kepada Super Tucano diambil karena pesawat ini dinilai memiliki kualitas paling baik di antara pesawat sejenis lainnya. Sebelumnya TNI Angkatan Udara juga mempertimbangkan membeli pesawat serang kecil K9 buatan Cina dan KO1B buatan Korea. Tapi, pilihan akhirnya jatuh pada Super Tucano.

Setelah mendatangkan Super Tucano, TNI Angkatan Udara juga sedang mengusulkan penambahan pembelian enam unit pesawat tempur Sukhoi dari Rusia dan pesawat tempur F16 bekas dari Amerika Serikat. Usulan pembelian Sukhoi sudah diajukan ke Kementerian Pertahanan. Sementara pembelian F16 sedang menunggu persetujuan pihak AS. Selain pesawat tempur, TNI AU juga berencana menambah pesawat angkut dan heli dalam waktu dekat.

Sumber: TEMPO

Readmore --> Setelah Super Tucano Datang Awal 2012, Pemerintah Akan Membeli 6 Unit Sukhoi Dan Hibah F-16

Indonesia Harus Memperkuat Tiga Pilar Untuk Kemandirian Alutsista

Jakarta - Negara yang kuat harus ditopang tiga pilar. Pertama, pilar ekonomi; kedua, pilar pertahanan yang diwakili TNI; dan ketiga, pilar industri, terutama industri pertahanan. Karena itulah, Kementerian Pertahanan (Kemhan) bertekad membangun kemandirian industri pertahanan.

Ini antara lain, terbukti dalam komitmen pemerintah memberdayakan BUMN Industri Strategis (BUMNIS), pemanfaatn alat utama sistem persenjataan (alutsista) produk dalam negeri, dan merumuskan roadmap industri pertahanan dalam Peraturan Menteri Pertahanan (Permenhan) Nomor 24 Tahun 2010. Permenhan ini berisi roadmap jangka panjang hingga tahun 2029.

"Dalam rangka modernisasi alutsista, TNI sepenuhnya mengikuti kebijakan pemerintah menggunakan secara optimal produksi industri pertahanan dalam negeri. Kebijakan tersebut amat strategis, karena dapat mengurangi ketergantungan terhadap negara lain," ujar Sekjen Kemhan Marsdya TNI Eris Herryanto MA.

Dalam program revitalisasi ini, tutur Marsdya Eris, pemerintah memiliki komitmen kuat untuk menciptakan Indonesia Incorporated dengan memberdayakan BUMNIS, seperti PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, PT PAL, dan PT LEN.

Menurut dia, produk alutsista buatan industri dalam negeri bisa dibanggakan. Panser buatan PT Pindad misalnya, diminati Malaysia. "Malaysia berniat membeli 30 unit panser buatan Pindad. Ini bagus karena berarti produk industri pertahanan kita diakui di luar negeri," ujar Eris.

Lebih lanjut, Sekjen Kemhan menegaskan, kebijakan-kebijakan yang ditetapkan Menhan Pumomo Yusgiantoro sangat pro terhadap kemandirian industri pertahanan dalam negeri. Kebijakan tersebut di antaranya adalah bahwa setiap pengadaan alutsista TNI harus mengikutsertakan industri nasional, baik BUMN maupun swasta, dalam pengadaan alutsista untuk diproduksi di dalam negeri.

Marsdya Eris menjelaskan, ada beberapa upaya Kemhan meningkatkan kinerja dan performa industri pertahanan dalam negeri. Yaitu, pemenuhan kebutuhan alutsista menggunakan produk dalam negeri; pembelian alutsista dari luar negeri menggunakan offset system guna transfer ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pemberdayaan industri pertahanan dalam negeri; rencana strategis reseach & development (R & D) pertahanan, termasuk kerja sama dengan luar negeri melalui joint development untuk alih teknologi; penataan struktur industri pertahanan dan alih teknologi; rencana pengadaan alutsista multiyears; dan rencana barang dan jasa yang dimintakan fasilitas fiskal

"Di samping itu, mendayagunakan industri pertahanan nasional dalam rangka meningkatkan kemandirian pertahanan. Strategi ini pada dasarnya memaksimalkan penggunaan alutsista produksi nasional. Dan secara simultan, industri pertahanan nasional didorong untuk senantiasa memperbaiki kualitas dan kapabilitas produksi alutsista guna meningkatkan daya saing," ujarnya.
Marsdya Eris menyebutkan, Kemhan berkomitmen seoptimal mungkin memberdayakan industri pertahanan dalam negeri (BUMN & BUMS). Namun, bila industri pertahanan dalam negeri belum sepenuhnya mampu, harus diupayakan melalui kolaborasi, joint production & joint development.

"Selanjutnya, pemerintah melalui Kemhan, dalam upaya pembinaan dan pengembangan industri pertahanan dalam negeri, akan melakukan penilaian (assessment) untuk kualifikasi dan akreditasi industri, serta kualifikasi dan akreditasi sistem manajemen mutu," ucapnya.

Sekjen Kemhan menambahkan, Kemhan juga menyiapkan konsep pengembangan postur TNI dalam memenuhi kekuatan mininum atau minimum essential force (MEF) guna kelengkapan operasi militer maupun operasi militer selain perang.

"Dalam pemenuhan perlengkapan operasi militer untuk misi perdamaian dunia dan bencana alam, Kemhan telah membuat rencana kebutuhan alutsista yang diperlukan dalam kurun waktu lima tahun atau satu rencana strategis (renstra). Sarana pertahanan tersebut diperlukan untuk memenuhi MEF, dan untuk mendukung tugas-tugas TNI dalam melaksanakan operasi militer untuk perang (OMP), dan operasi militer selain perang (OMSP)," katanya.

Di antaranya, tutur dia, adalah peace keeping mission dan operasi penanggulangan bencana. Demikian pula dalam pemenuhan perlengkapan atau sarana militer, diperlukan pelibatkan tiga pilar industri pertahanan.

Yakni, litbang dan perguruan tinggi, industri nasional yang ada, serta Kemhan dan TNI sebagai pengguna. "Dengan adanya sinergitas tersebut diharapkan dapat mendorong percepatan kemandirian di bidang sarana pertahanan, yang mencakup peralatan untuk pendukung daya gerak, pendukung daya tempur, pendukung komando, kendali, komunikasi, komputer, intelijen, pengamatan dan pengenalan (K4IPP), dan pendukung logistik/ perbekalan," katanya.

Sumber: SUARA KARYA

Readmore --> Indonesia Harus Memperkuat Tiga Pilar Untuk Kemandirian Alutsista

Iran Sukses Melakukan Ujicoba 14 Rudal

Beijing - Media Pemerintah Iran mengatakan negara itu berhasil menguji tembak 14 rudal. Latihan hari Selasa oleh Garda Revolusi dilakukan satu hari setelah negara itu meluncurkan rudal bawah tanah untuk pertama kalinya.

Laporan hari Senin memperlihatkan gambar peluncuran bawah tanah untuk rudal Shahab-3, roket permukaan ke permukaan dengan jangkauan maksimum lebih dari 2.000 kilometer.

Analis mengatakan rudal itu dapat mencapai Israel, Eropa Timur, dan pangkalan AS di Teluk Persia.

Kementerian Luar Negeri negara itu mengklaim Barat saat ini khawatir tentang kekuatan Iran untuk membela diri. Selain itu, kekuatan asing tidak dapat dengan mudah mengejar kepentingan mereka di wilayah tersebut.

Iran melakukan latihan militer setiap tahun dan sering meluncurkan senjata dan sistem militer baru.

AS dan Israel sebelumnya mengatakan mereka tidak mengesampingkan serangan udara terhadap Iran jika upaya diplomatik mereka gagal.

Sumber: TEMPO

Readmore --> Iran Sukses Melakukan Ujicoba 14 Rudal

KRI Dewaruci Bersiap Ke Filipina, China Dan Thailand

Jakarta - Komandan Kapal latih tiang tinggi KRI Dewaruci TNI Angkatan Laut Letkol Laut (P) Suharto, mengatakan kapal latih taruna matra laut itu telah bersiap untuk melakukan muhibah ke sebagian wilayah Asia mulai 5 Juli.

"Persiapan sudah mendekati akhir. Tinggal berangkat nanti pada 5 Juli 2011," katanya, kepada ANTARA di Jakarta, Rabu.

Letkol Suharto mengatakan, dalam muhibahnya kali ini KRI Dewaruci dioperasikan sebanyak 88 ABK dan membawa 84 kadet Akademi Angkatan Laut (AAL) Tingkat III Angkatan 58 serta lima perwira AAL.

Suharto mengemukakan, KRI Dewaruci akan berangkat dari Dermaga Ujung Komando Armada RI Kawasan Timur TNI Angkatan Laut, Surabaya menuju pelabuhan Bitung, Manado.

"Setelah tiga hari berada di Bitung, Manado KRI Dewaruci akan bertolak ke Pelabuhan Manila, Filipina. Dan setelah berada di tiga hari di Manila, kapal bergerak menuju Guangzhou, China," katanya.

Suharto menambahkan, dari China kapal akan bertolak ke Bangkok, Thailand, dan setelah bersandar selama tiga hari kapal menuju Batam untuk kembali ke Surabaya. Kapal dijadwalkan tiba pada 26 Agustus 2011.

Ia mengakui dibandingkan muhibah pada tahun-tahun sebelumnya muhibah Dewaruci kali ini merupakan perjalanan tersingkat yakni sekitar 52 hari dengan total jarak tempuh sekitar 7.000 mil laut.

Dalam pelayarannya, selain menjalankan latihan dan praktik berlayar, para kadet dan anak buah kapal (ABK) juga bertugas menjadi duta budaya dan wisata serta duta diplomasi internasional.

"Terkait misi itu, selama singgah di beberapa kota di dua negara itu kami melakukan kunjungan kehormatan kepada pejabat militer seperti kepala staf angkatan laut setempat dan pejabat sipil seperti gubernur atau walikota," ungkapnya.

Selain itu, KRI Dewaruci yang merupakan satu-satunya kapal layar tiang tinggi kelas Barquentine itu juga akan melakukan "open ship" bagi masyarakat setempat dan melakukan kirab.

Sumber: ANTARA

Readmore --> KRI Dewaruci Bersiap Ke Filipina, China Dan Thailand

Pengamat : Operasi Nonperang TNI Perlu Diatur

Jakarta - Tugas Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam melakukan operasi selain perang perlu diakomodasi dalam Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan Nasional (RUU Kamnas).

Bila tidak diatur dalam undang- undang, operasi selain perang TNI akan berpotensi menimbulkan masalah. Pengamat militer dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jaleswari Pramodhawardani mengatakan, dalam UU No 34/2004 tentang TNI, salah satu tugas TNI adalah operasi selain perang.

Tugas ini beririsan dengan tugas-tugas Polri, misalnya dalam penanggulangan dan penumpasan terorisme. “Karena tugas dan profesionalitas operasi selain perang TNI belum dirinci dalam UU lain, dalam praktiknya rentan menimbulkan konflik kewenangan antar institusi maupun pelanggaran HAM (hak asasi manusia),” kata Jaleswari di Jakarta kemarin.

Dia mengungkapkan,RUU Kamnas sebenarnya dirancang sebagai payung hukum dari sejumlah UU lain yang berkaitan. Saat ini draf RUU tersebut sudah berada di Komisi I DPR dan akan dibahas mulai pekan ini. Di tempat terpisah,Direktur Jenderal Potensi Pertahanan, Kementerian Pertahanan Pos M Hutabarat menyatakan, RUU Kamnas tidak menambah kewenangan TNI untuk melakukan penangkapan dan penyadapan.

RUU ini justru mengatur pengawasan terhadap instansi yang memiliki kewenangan khusus seperti penyadapan, penangkapan, pemeriksaan, dan tindakan paksa lainnya. Penggunaan kewenangan khusus harus dilakukan sesuai eskalasi ancaman keamanan seperti tertib sipil, darurat sipil, darurat militer, dan keadaan perang.

“Jadi intinya bukan soal pemberian kewenangan,tapi semua instansi yang memiliki kewenangan khusus akan diawasi Dewan Keamanan Nasional atau DKN,” ungkapnya saat jumpa pers di Kantor Kementerian Pertahanan,Jakarta,kemarin.

Menurut Pos, berbagai institusi yang memiliki kewenangan khusus terkait keamanan antara lain TNI,Polri,beberapa kementerian, kejaksaan,Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT),Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),dan lainnya.

Pembentukan DKN merupakan salah satu amanat RUU Kamnas.Lembaga ini merupakan transformasi dari Dewan Ketahanan Nasional (Wantanas). Anggota DKN adalah sejumlah menteri,panglima TNI, Kapolri, dan pimpinan badan/ komisi yang diketuai Presiden.

Sejumlah pengamat dan LSM mengkritisi ada pasal tentang penangkapan, penyadapan, dan pemeriksaan yang dilakukan unsur-unsur keamanan. Pada Pasal 54 butir e RUU Kamnas terdapat kalimat: pengawasan penggunaan kuasa khusus. Pada penjelasan butir ini disebutkan bahwa “kuasa khusus yang dimiliki unsur keamanan nasional berupa hak menyadap, memeriksa, menangkap, dan melakukan tindakan paksa sah lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan”.

Dewan Pers menganggap cakupan RUU ini terlalu luas dan ada pasal yang berpotensi menjadi pasal karet seperti pada masa Orde Baru.Terdapat pula pasal yang dinilai dapat menghidupkan kembali haatzai artikelen (pasal penghasutan). Pasal 54 juga dianggap membahayakan kemerdekaan pers. Aparat bisa dilegalkan menyadap institusi atau individu pers yang dinilai mengancam keamanan nasional.

Sementara itu, Sekretaris Dirjen Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan, Laksamana Pertama Leonardi,menegaskan, wewenang masing-masing lembaga tetap melekat sebagaimana diatur UU sektoralnya.

Sumber: SINDO

Readmore --> Pengamat : Operasi Nonperang TNI Perlu Diatur

Iran Mengklaim Dapat Memproduksi Rudal Jarak Jauh

Teheran - Komandan Senior Garda Revolusi Iran mengklaim negaranya mampu memproduksi rudal jarak jauh bahkan lebih jauh dari rudal yang dimiliki saat ini.

Namun, Iran belum akan memproduksi rudal tersebut karena pangkalan militer AS dan Israel di teluk masih dapat dijangkau oleh rudal yang ada saat ini, demikian diungkapkan Amir Ali Hajizadeh, Komandan AU Garda Revolusi Iran, Selasa (28/6), dalam latihan perang selama 10 hari sebagai ajang unjuk gigi kemampuan teknologi perang Iran.

Menurut Hajizadeh, rudal yang ada saat ini mampu menjangkau 2.000 km, itu berarti pangkalan AS dan Israel di Teluk Persia dan di bagian tenggara serta timur Eropa masih masuk dalam jangkauan Iran.

Rudal-rudal tersebut, lanjutnya, seperti rudal Shahab-3 dan Sajjil. memang dirancang khusus untuk menargetkan militer Israel dan AS, yang dianggap sebagai musuh utama Iran.

Sementara dari laporan intelijen barat dikatakan lain, Iran sedang berusaha memproduksi rudal-rudal antar benua dengan jarak tempuh hingga 6.000 km.

Sumber: MEDIA INDONESIA

Readmore --> Iran Mengklaim Dapat Memproduksi Rudal Jarak Jauh

Menhan : Tak Ada Lagi Kerjasama Pertahanan Indonesia Dengan Singapura

Jakarta - Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menegaskan bahwa sejak menandatangani perjanjian kerjsama pertahanan (defense cooperation agreement/DCA) pada 2007 lalu, Indonesia dan Singapura tidak pernah membahasnya lagi.

"Tidak ada lagi pembahasan tentang itu (DCA-red)," katanya di Jakarta, Senin, terkait kemungkinan dibukanya kembali pembahasan mengenai perjanjian ekstradisi kedua negara.

Usai memimpin Sidang ke-3 Komite Kebijakan Industri Pertahanan Pertahanan (KKIP) ia menuturkan, setiap kerja sama pertahanan yang dilakukan dengan sejumlah pihak harus ada kesepakatan pelaksanaannnya (implementing agreement).

"Ini kita belum menyepakati apa-apa. Jadi, tidak ada lagi kerja sama kesepakatan pertahanan itu," kata Purnomo menegaskan.

Perundingan Defence Cooperation Agreement atau DCA antara Indonesia dan Singapura telah berlangsung sejak Juli 2005 selama tujuh kali putaran. Putaran terakhir dilaksanakan pada 5 Desember-6 Desember 2006 dengan menyepakati 13 pasal dan empat pasal lainnya belum tercapai kesepakatan.

Pembahasan tersebut dilakukan pararel membahas mengenai ekstradisi antara dua negara dan selalu dikoordinasikan dengan pihak Departemen Luar Negeri sehingga nantinya kerja sama pertahanan kedua negara dapat benar-benar mendukung kepentingan nasional Indonesia.

DCA akhirnya ditandatangani pada 27 April 2007 oleh menhan kedua negara disaksikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong.

Namun, dalam perjalanannya kesepakatan kerja sama itu tidak dapat dilaksanakan secara mulus karena menuai kontroversi di masing-masing pihak, terutana menyangkut Implementing Arrangement (IA) Military Training Area (MTA) di Area Bravo yang berada di Kepulauan Natuna.

Karena kebuntuan terhadap beberapa pasal dalam DCA antara RI dan Singapura, pihak Singapura sempat mengabaikannya dan tidak membahas lebih lanjut dengan mitranya Indonesia. Akibatnya, perjanjian ekstradisi belum disepakati hingga kini.

Akibatnya, sejumlah terduga pelaku korupsi seperti Nunun Nurbaeti, Muhammad Nazzarudin, dan para tersangka kasus BLBI yang sebagian besar "lari" ke Singapura tidak dapat diekstradisi ke Indonesia.

Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengatakan, hingga kini perjanjian ekstradisi yang digandengkan dengan kesepakatan kerja sama pertahanan RI-Singapura, sama sekali tidak ada kemajuan.

"Belum, sama seperti dulu," kata Menlu Marty di Kantor Presiden Jakarta, Jumat, seusai mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerima kunjungan kehormatan Menlu Singapura K Shanmugam.

Menlu Marty menambahkan Indonesia telah memulai kembali proses komunikasi informal dengan parlemen untuk mengkaji kembali dan menjajaki langkah-langkah yang mungkin dilakukan ke depan, terkait pembahasan Perjanjian Ekstradisi yang dilakukan satu paket dengan Kesepakatan Kerja sama Pertahanan (DCA).

Sumber: REPUBLIKA

Readmore --> Menhan : Tak Ada Lagi Kerjasama Pertahanan Indonesia Dengan Singapura

Update : Kemhan Bahas Revitalisasi Industri Pertahanan

Jakarta - pertahanan mengadakan sidang ketiga Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) di kantor Kementerian pertahanan di Jakarta, Senin (27/6). Sidang ini akan membahas dan menetapkan program kebijakan atau regulasi yang dianggap perlu dan prioritas dalam bidang industri pertahanan.

Sidang ini akan memuat penetapan kebijakan revitalisasi industri pertahanan untuk membahas dan menetapkan kebijakan-kebijakan yang menjamin pemberdayaan industri pertahanan. Dari hasil sidang ini, diharapkan dapat diambil keputusan untuk menetapkan rencana aksi sebagai tindak lanjut tuntutan kebijakan dan perkembangan yang terjadi.

Kebijakan dalam sidang KKIP ini meliputi kebijakan produksi yang menyangkut konsistensi pengadaan alutsista hasil produk dalam negeri (BUMNIP dan BUMNIS), program offset, R&D dan alih teknologi, penataan struktur industri pertahanan. Dibidang kebijakan pembiayaan dan insentif fiskal, kebijakan akan meliputi mekanisme pembiayaan (multi years dan fasilitas pembiayaan), sedangkan Kebijakan penyehatan korporasi BUMNIP meliputi penyehatan cash flow dan neraca BUMNIP, penataan organisasi BUMNIP, dan peningkatan kemampuan SDM BUMNIP. Selain itu, dari sidang ini diharapkan muncul kebijakan pengadaan barang dan jasa yang meliputi mekanisme pangadaan barang dan jasa.

Sidang akan ditutup dengan penandatanganan perjanjian kerja sama BUMNIP dengan 19 industri pendukung serta Kemhan. Perusahaan yang ikut menandatangani MoU diantaranya PT. DI sebagai pihak pertama, dan PT. LEN dan PT Dahana sebagai pihak kedua. PT Pindad juga akan menandatangani MoU dengan Badan Sarana Pertahanan Kemhan, PT LEN, PT Krakatau Steel, dan PT Inti.

Sidang yang hingga saat ini masih berlangsung dihadiri oleh Menteri pertahanan Purnomo Yusgiantoro selaku ketua KKIP, menteri BUMN selaku wakil ketua, wamenhan, menteri perindustrian, menristek, panglima TNI dan Kapolri. Tim Pokja KKIP, tim asistensi, sekretaris Pokja KKIP, dan kemkeu.

Sumber: JURNAS

Readmore --> Update : Kemhan Bahas Revitalisasi Industri Pertahanan

Kemhan Dan Industri Pertahanan Menandatangani 19 Kerjasama Dalam Industri Pertahanan

Jakarta - Sebanyak 19 bidang kerja sama pertahanan antara Kementerian Pertahanan dan Badan Usaha Milik Negara Industri Pertahanan dan Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis ditandatangani dalam kerangka percepatan revitalisasi industri pertahanan nasional.

Dalam penandatanganan 19 nota kesepahaman bidang pertahanan antara kementerian pertahanan, industri pertahanan dan industri pendukung pertahanan itu disaksikan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Menteri Perindustrian MS Hidayat, Menteri BUMN Mustafa Abubakar, Menristek Suhana Suryapranata, Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono dan Asisten Perencanaan Kapolri Irjen Pol Pujianto di Jakarta, Senin.

Ke-19 bidang kerja sama yang ditandatangani itu antara lain perjanjian PT DI dengan PT Indo Tech tentang kerja sama bidang manufaktur komponen pesawat terbang.

Kemudian, PT Pindad dengan Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan tentang retrofit tank, PT Pindad dan PT LEN tentang kerja sama bidang radio kendaraan tempur, PT Pindad dan PT Krakatau Steel tentang kerja sama bidang baja untuk panser.

PT Pindad dan PT Inti tentang kerja sama bidang alat komunikasi kendaraan tempur, PT PAL dan PT Pindad tentang kerja sama pembelian produk manufaktur dan produk non militer untuk kebutuhan dalam negeri.

Selain itu, ditandatangi pula perjanjian kerja sama antara PT PAL dan PT LEN tentang kerja sama bidang "combat management system", PT PAL dan PT Inti tentang kerja sama bidang alat komunikasi, antara PT PAL dan PT Krakatau Steel tentang kerja sama bidang plat baja, PT Dahana PT Sari Bahari tentang pengisian bom, penandantangan Pelindo dan KS tetang kerja sama plat baja.

Tak hanya itu, terdapat pula kerja sama antara Ditjen Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan dengan ITB tentang kerja sama bidang pendidikan dan pengembangan iptek untuk mendukung pertahanan negara, antara Ditjen Pothan Kementerian Pertahanan dengan PT DI tentang pengembangan di bidang industri pertahanan matra utara untuk mendukung pertahanan negara.

Selain itu, Ditjen Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan dengan PT LEN tentang Pendukung Program 1.000 roket, Ditjen Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan dengan PT Pindad untuk pembuatan kendaraan taktis 2,5 ton dan lima ton.

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengatakan, penandatanganan kerja sama tersebut merupakan komitmen pemerintah bersama BUMNIP dan Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis untuk mempercepat pemberdayaan dan pengembangan industri pertahanan dalam negeri.

"Kerja sama itu juga merupakan bagian dari Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MPE3I) bidang pertahanan," katanya, menambahkan.

Terkait itu pula, sebelumnya Menteri Pertahanan selaku Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) memimpin sidang ketiga komite tersebut yang dihadiri Menteri BUMN, Menteri Ristek, Menteri Perindustrian, Panglima TNI dan Kapolri sebagai anggota KKIP dan para pelaku industri pertahanan dan industri strategis nasional.

Dalam sidang tersebut ditegaskan konsistensi pengadaan alat utama sistem senjata hasil produk dalam negeri, program "offset", alih teknologi, penelitian dan pengembangan, serta penataan struktur industri pertahanan. Kedua, sidang juga menyepakati kebijakan pembiayaan dan insentif fiskal, mekanisme pembiayaan tahun jamak, dan ketiga, kebijakan penyehatan korporasi BUMNIP meliputi penyehatan "cash flow" dan neraca BUMNIP, penataan organisasi BUMNIP, peningkatan kemampuan SDM BUMNIP.

"Keempat, kebijakan pengadaan barang dan jasa meliputi mekanisme pengadaan barang dan jasa sesuai Perpres 54/2010," kata Menhan Purnomo.

Sumber: Kemhan

Readmore --> Kemhan Dan Industri Pertahanan Menandatangani 19 Kerjasama Dalam Industri Pertahanan

Kemhan Dan Kementerian BUMN Akan Mengucurkan Dana Untuk Industri Pertahanan

Panser Anoa 6x6 untuk TNI di PT Pindad, Bandung.

Jakarta - Kementerian Pertahanan dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara berjanji segera mengucurkan dana segar bagi Badan Usaha Milik Negara di bidang pertahanan. Paling tidak dana yang akan digelontorkan Rp 700 miliar yang akan diberikan pada PT Dirgantara Indonesia."Yang sekarang running way PT Pindad. Ini tidak perlu banyak intervensi," ujar Mustafa Abubakar Menteri Badan Usaha Milik Negara usai penandatanganan kerjasama di Kantor Kementerian Pertahanan, Kamis, 27 Juni 2011.

Ia mengatakan beberapa industri pertahanan yang perlu diintervensi dengan penambahan modal negara diantaranya PT Dirgantara Indonesia dan PT PAL. Dimana pemerintah akan mendorong efisiensi dalam BUMN strategis pertahanan dan tidak mewajibkan membayar deviden."Kementerian BUMN didorong untuk menaikan cast flow perusahaan BUMN. Industri akan dibatasi hanya untuk industri pertahanan saja," ujar Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro.

Kementerian Pertahanan, kata Purnomo, tengah menyusun road map, produk maritim., dirgantara dan non alusista. Indonesia saat ini cukup kuat untuk produksi makanan kaleng militer dan seragam militer. "Kementerian tengah menyusun kadar kandungan produk dalam negeri atau lokal konten, pembinaan industri pertahanan, dan kebijakan produksi," ujarnya.

Ia menegaskan kementerian akan membuat list produk mana saja yang bisa diproduksi oleh BUMN Pertahanan didalam negeri. "Kami targetkan lisnya selesai Oktober tahun ini," ujarnya. "Kementrian juga akan memformulasikan kebijakannya dan mendorong manajemen produksi,"

Untuk pembiayaan, Departemen Pertahanan akan membuat matrik kebutuhan insentif fiskal pembangunan alusista dalam negeri. Dimana pembiayaan akan dilakukan secara multy year. Khusus dana APBN atau rupiah murni kebutuhannya mencapai Rp 150 triliun selama 5 tahun. Badan Perencanaan Nasional akan menganggarkan Rp 100 triliun dalam APBN Murni dan sisanya dicicil 4 tahun mendatang dalam anggaran perubahan."Kementerian juga akan mendorong kebijakan join produksi," katanya.

Sumber: TEMPO

Readmore --> Kemhan Dan Kementerian BUMN Akan Mengucurkan Dana Untuk Industri Pertahanan