Menteri Pertahanan Indonesia Purnomo Yusgiantoro.Jakarta - Ancaman terhadap keutuhan negara kini tidak hanya datang lewat cara militer. Ada juga ancaman nonmiliter lewat jalur cyber, salah satunya twitter.
Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menilai, ancaman nonmiliter justru berdampak jauh lebih besar dari militer.
"Dia bisa berupa cyber crime, lewat twitter, atau juga pandemi," ujar Purnomo di sela-sela rapat kerja bersama Komisi I DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (27/1/2011). Pernyataan tersebut disampaikan menanggapi maraknya informasi intelijen yang beredar di twitter.
Diterangkan Purnomo, ancaman juga tidak hanya datang dari negara lain melainkan lewat perseorangan atau organisasi. Tak jarang juga aktor ancaman tersebut berasal dari dalam negeri sendiri.
"Bukan dari luar, tapi dari dalam. Bisa dari dalam dan bukan kalangan militer. Ini yang harus kita waspadai," sambungnya.
Meski begitu, tidak semua ancaman harus ditangani oleh kementerian pertahanan. Segala hal yang berhubungan dengan aktivitas nonmiliter seharusnya jadi kewenangan kementerian terkait.
"Porsi kita ancaman militer kalau yang berhubungan dengan kedaulatan. Kalau virus atau pandemi kan berhubungan dengan kesehatan, penjurunya kemenkes. Kalau soal informasi, penjurunya kemenkominfo," paparnya.
Guna mengantisipasi ancaman itu, Purnomo mengungkapkan jika Kemenham sedang menggagas UU Kemanan Nasional. Di dalamnya diatur peran intelijen dan instansi lain dengan maksud menciptakan keadaan tertib sipil.
"Intinya, ada porsinya masing-masing," tutupnya.
Sebut Twitter Ancaman, Menhan Disebut KuperJakarta - Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menyebut Twitter menjadi salah satu ancaman bagi kuutuhan negara. Pendapat itu dinilai terlalu berlebihan. "Ada problem kuper di petinggi kita," kata politisi PDIP Eva Sundari.
Eva mengatakan, seharusnya pemerintah lebih siap dengan perkembangan teknologi saat ini. Bagaimanapun, tanda-tanda zaman dan majunya teknologi tidak bisa dilawan.
"Mereka nggak siap untuk sesuatu yang seperti sekarang ini, saat banyak rahasia tiba-tiba tembus di mana-mana," kata Eva yang mengaku mendapatkan manfaat dari Twitter kepada detikcom, Kamis (27/1/2011).
Eva mengatakan, para petinggi negeri harus lebih pintar dan matang dalam menghadapi perkembangan teknologi saat ini. "Kalau dianggap ancaman ya cari saja orangnya, nggak usah kayak orang kebakaran jenggot begitu," katanya.
Menurut Eva, saat ini para petinggi negeri tidak bisa lagi menggunakan cara-cara lama seperti Orde Baru. Namun pemerintah dapat mencari jalan keluar agar jika benar ancaman itu terjadi, dapat diatasi.
"Kalau sedikit-sedikit bilang ancaman, kelihatan konyol karena tidak punya mekanisme untuk merespons perkembangan teknologi saat ini," kata Eva.
Apakah pernyataan Purnomo itu terkait dengan disebut-sebutnya namanya terkait informasi intelijen yang menyebar di Twitter? "Ya bisa jadi, dia merespons atas nama dirinya, isunya personal dan jadi nasional karena beliau kan Menteri Pertahanan. Defensif mekanismelah," katanya.
Sebelumnya, Purnomo Yusgiantoro menilai, ancaman nonmiliter justru berdampak jauh lebih besar dari militer. "Dia bisa berupa cyber crime, lewat twitter, atau juga pandemi," ujar Purnomo di sela-sela rapat kerja bersama Komisi I DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (27/1/2011). Pernyataan tersebut disampaikan menanggapi maraknya informasi intelijen yang beredar di twitter.
Diterangkan Purnomo, ancaman juga tidak hanya datang dari negara lain melainkan lewat perseorangan atau organisasi. Tak jarang juga aktor ancaman tersebut berasal dari dalam negeri sendiri.
Silakan Menhan Purnomo Bikin Akun Twitter, Rasakan Manfaatnya Jakarta - Menhan Purnomo Yusgiantoro dinilai berlebihan menyebut twitter sebagai ancaman nonmiliter. Purnomo pun disarankan membuat akun twitter agar tahu manfaat yang bisa dipetik.
"Silakan Menhan bikin akun twitter biar di-follow rame-rame. Bagi kami, dalam pemberantasan korupsi, twitter sebagai sarana advokasi," kata aktivis ICW Febri Diansyah di Jakarta, Kamis (27/1/2011).
Twitter, lanjut Febri, menjadi sarana untuk mencari informasi. Apalagi bagi mereka yang tidak tertarik mengikuti perkembangan informasi di media tradisional.
"Kalau kemudian muncul kritik di twitter, silakan pemerintah perbaiki dengan kinerja. Twitter menjadi sarana masyarakat biasa untuk mengkoreksi kebijakan," terangnya.
Menhan bisa melihat kiprah politisi yang aktif di twitter. Mereka bisa berinteraksi langsung dengan masyarakat biasa.
"Padahal ya, dengan mudah pemerintah bisa memantau orang bicara di twitter, jadi ketakutan Menhan di twitter berlebihan," tutupnya.
Boleh Anggap Twitter Ancaman, Asal Jangan Diatasi Pakai Cara Bodoh Jakarta - Komentar Menteri Perhubungan Purnomo Yusgiantoro soal Twitter teryata tidak melulu ditanggapi miring. Sebagai pejabat yang bertugas menjaga keamanan negara, pernyataan Purnomo itu dinilai wajar.
"Kalau berkaca dari kejadian yang sudah-sudah, termasuk Wikileaks, Twitter memang bisa saja dijadikan sebagai medium untuk menyebarluaskan informasi dan rahasia negara," kata Praktisi Social Media Nukman Lutfi kepada detikcom, Kamis (27/1/2011).
Nukman mengatakan, berkaca dari historis yang ada, maka wajar-wajar saja jika Purnomo sebagai Menhan, berkomentar semacam itu. "Dari kacamata negara, ya wajar kalau mengatakan begitu. Ini cara pandang negara," kata Nukman.
Namun yang penting saat ini, pemerintah tidak menyikapi ancaman itu dengan cara-cara lama. Para petinggi negeri ini harus lebih cerdas dan matang agar ancaman penyebaran informasi tidak mengancam keutuhan negara.
"Caranya harus cerdas, silakan dipikirkan. Kalau gara-gara merasa terancam terus Twitter ditutup, itu bodoh sekali," kata Nukman.
Nukman mengatakan, menutup Twitter memang boleh jadi mengamankan keutuhan negara. Namun dengan memblokir situs micro blogging, akan menutup banyak sekali benefit yang bisa didapatkan.
"Akan merugikan untuk orang-orang yang mendapatkan banyak hal positif dari Twitter," katanya.
Purnomo: Twitter Bisa Jadi Ancaman, Tapi Tak Perlu Sampai Diblokir Jakarta - Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menyebut Twitter sebagai ancaman nonmiliter yang patut diwaspadai. Namun, Purnomo tidak mengatakan kalau situs microblogging itu perlu diblokir.
"Ya nggaklah (diblokir), itu sama saja Anda sama kayak provokator, terlalu jauh itu," ujar Purnomo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (27/1/2011).
Purnomo kembali menjelaskan bahwa media sosial seperti Twitter memang bisa menjadi salah satu ancaman era saat ini. "(Ucapan saya) yang ditulis Rachmadin (reporter detikcom) itu betul. Yang pasti soal ancaman itu teori dasarnya kan begitu ancaman itu bisa datang dari dalam negeri atau luar negeri. Ancaman itu bisa dari perorangan atau organisasi," jelasnya.
Menhan menganggap, ancaman nonmiliter lebih tinggi ketimbang ancaman militer. Ia menyerahkan hal ini kepada kementerian masing-masing untuk mewaspadai hal itu.
"Ke depan ancaman nonmiliter itu paling tinggi kan? Kan sudah jelas. Karena ancaman itu nonmiliter porsinya sama sekarang setiap kementerian," tukasnya.
"Saya kan bilang ancaman itu bisa lewat cybercrime atau lewat Twitter. Bisa juga lewat pandemi," tambahnya.
Bapak disebut-sebut di Twitter sebagai agen yang mengamankan aset-aset Amerika Serikat? "Ah, nggak benar itu. Yang memutus Natuna kan saya. Yang ngebalikin Pertamina, Purnomo kan. Saya yang teken," tandasnya.
Jadi itu nggak benar? "Ya ditanya pada rumput yang bergoyang saja," tutupnya.
Sumber:
DETIKSumber:
DETIKSumber:
DETIKSumber:
DETIKSumber:
DETIK
JAKARTA (Suara Karya): Penempatan personel TNI di wilayah perbatasan antarnegara, sangat diperlukan. Karena itu, perlu dibangun pos-pos baru dan penambahan pasukan. Selain itu, penamaan pulau-pulau terluar juga harus segera dilakukan guna menghindari klaim dari negara lain.
