Jakarta (MIK/WDN) - Rencana Pemerintah untuk melakukan pengadaan 100 tank Leopard telah memicu perdebatan di DPR, tetapi pengadaan tank tersebut masih berjalan karena sebagai bagian dari modernisasi alutsista yang sudah uzur. Wakil Menteri Pertahanan Sjiafrie Sjamsoeddin bersedia datang ke The Jakarta Post untuk mengetahui gambaran yang lebih luas tentang isu modernisasi pengadaan alutsista.
Bagaimana kabar terakhir tentang negosiasi pengadaan tank Leopard bekas setelah parlemen Belanda menentang rencana tersebut?
Pengadaan alutsista bukan proses yang dilakukan secara instan. Ada beberapa parameter dalam pengadaan alutsista, seperti pertahanan, ancaman potensial, urusan militer dan kemampuan anggaran pertahanan.
Mengenai modernisasi alutsista untuk tiga matra TNI disesuaikan dengan kebutuhan alutsista dan sesuai dengan kriteria dari Dephan.
Namun perlu diingat, kita tidak bisa membeli alutsista tertentu dengan negara tertentu sebelum kita membahas spesifikasi dari kebutuhan kita dan sesuai dengan doktrin kita. Aspek teknis dan taktis dari alutsista tergantung kondisi di lapangan dimana kita mengoperasikan alutsista tersebut. Semua ini telah dikaji dan hasilnya disampaikan kepada Departemen Pertahanan untuk mendapatkan persetujuan baik melalui prosedur G to G maupun G to B.
Kemudian Dephan menentukan hasil akhir daftar belanja dan memeriksa apakah pengadaan alutsista ini sejalan dengan doktrin kita yang dilihat dari sisi strategi militer, yang melibatkan operasi gabungan ke tiga mantra TNI. Pengadaan alutsista tersebut juga harus sesuai dengan anggaran pertahanan dan mengikuti mekanisme yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Terkait dengan pembelian tank Leopard, dilihat dari segi teknis dan analisa strategi militer kita, hal ini membawa kami memilih tank tersebut. Namun kita tidak dapat melanjutkan pembelian tersebut jika ada masalah eksternal, dalam hal membeli atau menghambat pengadaan tersebut.
Jika pengadaan tank dari Belanda disepakati maka akan dilakukan dengan mekanisme G to G. Kemudian kedua Kementerian Pertahanan dan Kementerian Keuangan akan menandatangani kontrak masing-masing untuk proses pembayaran. Sesuai dengan ketentuan pemerintah kepada produsen, produsen harus bersedia memberikan lisensi ekspor untuk memfasilitasi penjualan produk tersebut.
Dari 10 negara anggota ASEAN, tujuh negara telah mengoperasikan MBT, dan diantaranya telah menggunakan tank Leopard.
Amerika Serikat telah menawarkan 24 F-16 kepada Indonesia. Apakah kita menerima tawaran tersebut atau membeli F-16 baru?
Sehubungan dengan pertahanan udara, kami memiliki visi jangka panjang. Oleh karena itu kami terlibat dalam program untuk membangun pesawat tempur KF-X dengan Korsel. Dalam jangka menengah, kita masih perlu melakukan pembicaraan dengan negara-negara maju yang memiliki teknologi tinggi.
TNI AU telah terkonfigurasi dengan pesawat buatan AS, Rusia, Inggris, Brasil, Korsel dan sebagainya. Sesuai dengan kebijakan pemerintah pengadaan tersebut disertai dengan ToT, termasuk teknologi dalam pemeliharaan dalam satu paket untuk mencapai kemandirian.
Kami juga melakukan pengadaan pesawat angkut ukuran besar seperti Hercules yang telah memberikan kemampuan kami dalam melakukan pemeliharaan, sehingga kita bisa mempertahankan dan merawat pesawat tersebut di dalam negeri. Untuk pengadaan pesawat angkut ukuran sedang, PT DI telah menandatangani kontrak dengan Airbus untuk melakukan produksi bersama. Selain itu kita telah mencapai kemandirian dalam dalam pembuatan pesawat angkut ringan walaupun tidak 100%.
Untuk memperkuat alutsista TNI AL, apa kita membutuhkan kapal induk?
Indonesia adalah negara kepulauan. Beberapa pulau telah memiliki bagiannya sendiri. Kami juga tidak bermaksud untuk menjaga kawasan diluar wilayah NKRI, sehingga pengadaan kapal induk tidak efisien.
Tapi kita pasti akan mendapatkan tiga kapal selam sesuai jangka menegah dalam program modernisasi kita. Dalam pengadaan kapal selam, kita membeli dari Korsel dengan kesepakatan ToT.
Dephan juga telah mengirim 130 insinyur ke Daewoo untuk melihat proses pembuatan kapal selam pertama. Kapal selam kedua nanti akan diproduksi di Korsel dan berinteraksi dengan teknologi kedua negara. Dan kapal selam ketiga nantinya akan dibuat di Surabaya dengan pengawasan teknisi asing.
Dalam setiap kerjasama pertahanan, kita berusaha saling menguntungkan. Sebelum nota kesepahaman ditandatangi, patner kita harus sudah membangun pabrik tersebut sehingga kita tidak memberikan cek kosong. Kami menyambut untuk melakukan investasi dan produksi bersama, sehingga berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan pekerjaan. Tidak ada gunanya bila MoU pengadaan alutsista dengan atas nama kerjasama tetapi tidak memberikan nilai tambah kepada masyarakat.
Bagaimana dengan teknologi Pesawat Tanpa Awak?
Kita berbicara tentang teknologi bukan politik. Teknologi dapat didatangkan dari mana saja, baik untuk tujuan militer atau non militer. Apa yang perlu kita pertimbangkan adalah apakah teknologi tersebut mendukung misi kami dan bermanfaat.
Dephan sendiri telah memikirkan tentang teknologi yang akan digunakan sebelum kabinet pertama Presiden SBY pada tahun 2004-2009. Perusahaan Kital Philippine Corp sebetulnya memiliki produksi gabungan dengan beberapa negara Eropa. Namun, kita tidak dapat melanjutkan pengadaan pesawat tanpa awak tersebut tanpa ada keikutsertaan BPK atau DPR.
Saya pikir semuanya sudah jelas dan kita tidak boleh membuat polemik. Sebaiknya masalah ini dilihat dari sisi penggunaannya anggaran tetap sasaran atau tidak.
Bagaimana reaksi negara tetangga di ASEAN terhadap pengadaan alutsista Indonesia?
Tidak ada negara anggota ASEAN kuatir akan peningkatan pengadaan alutsista kita. Kami di ASEAN saling mendukung. Indonesia juga telah membeli alutsista dari Singapura dan Malaysia dan berharap mereka juga membeli alutsista dari Indonesia.
Kami bahkan mulai berpikir membentuk industri pertahanan ASEAN. Hal ini pernah dibahas antara menhan se ASEAN, meskipun masih jalan panjang untuk membuat konsorsium.
Sumber :
TJP/MIK
