English News : Philippine Navy bent on buying submarine

Illustration.

Manila - The Philippine Navy is planning to purchase its first ever submarine.

In a phone patch, Navy Philippine Fleet spokesman Lt. Rommel Rodriguez told reporters that experts are now meeting with international counterparts to assess the plan’s feasibility.

He said the Navy may acquire the submarine not later than 2020, depending on the political and administrative atmosphere.

"Right now, there are studies that are being undertaken. There are researches right now that involves submarine," Rodriguez said. He noted the study, conducted by the fleet’s office of plans and programs under Lt. Cmdr. Merlito Martinez, is upon orders from Rear Admiral Jose Luis Alano.

Rodriguez, however, noted that purchasing one would require billions of dollars.

"But since the Navy is geared towards Vision 2020, he wants to come up with a team, there is already a team that is conducting this studies and this studies will determine what capabilities do we need, where can we get this vessel or this submarine, what are the alternatives we have to be able to fund it, or how long will it take," he added.

He said the Navy needs to patrol the country’s territorial waters undetected, thus the need for a submarine.

"The amount may seem impossible for now but definitely we are taking a step forward because the President is (bent on) improving our naval capability. That is why, we are undertaking this study…We are taking a step forward, we are taking a step further," he said.

"It will be better (if we have a submarine) in patrolling our seas because when you have a submarine, it is physically invisible…We will be able to track those violating our maritime laws without them noticing us," said Rodriguez.

The assessment will first be presented to Navy officials before being submitted to the Armed Forces of the Philippine General Headquarters and the Department of National Defense.

Meanwhile, Philippine ambassador to the US Jose Cuisia Jr. is due to receive tomorrow a Hamilton class ship that the country had purchased from the US Coast Guard. The military spent P1.2 billion for it.

Rodriguez said a team from the Navy is now in California to undergo training to operate the ship. They will set sail in July and will probably arrive in August.

The ship may be deployed to Palawan, which should be patrolled because of oil interest in the area.

From : ABS-CBN

Readmore --> English News : Philippine Navy bent on buying submarine

Wamenhan : Industri Pertahanan Sangat Membutuhkan Suntikan Dana

Wakil Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin Sedang Mengunjungi Fasilitas Di PT DI Bandung.

Jakarta - Wakil Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, mengatakan, sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) industri pertahanan membutuhkan suntikan dana untuk memperkuat manajemen produksinya.

"Kita tahu ada beberapa BUMN industri pertahanan yang membutuhkan dana dalam memperkuat manajemen produksinya, yakni PT PAL Indonesia dan PT Dirgantara Indonesia (DI)," kata Sjafrie usai Tabligh Akbar di Kantor Kemhan, Jakarta, Jumat.

Sementara untuk PT Pindad, lanjut dia, dilihat dari kemampuannya sudah cukup.

PT Krakatau Steel sendiri yang juga merupakan BUMN bukan membutuhkan dana, melainkan terobosan regulasi.

"Ini sudah dipikirkan pemerintah dengan mengurangi pembiayaan, pemberlakuan biaya bea masuk terhadap bahan baku. Tapi, yang paling penting adalah suntikan dana untuk memperkuat produksi industri pertahanan nasional," tutur Sjafrie.

Menurut dia, pemerintah sebagai pembeli memberi peluang itu, seperti pada 2011 ini Kemhan membeli sekian juta amunisi kepada PT Pindad, namun PT Pindad harus mempunyai biaya produksi.

Ia mengatakan, perlu juga ada perhatian dari perbankan nasional dan Kementerian BUMN untuk memformulasikan kekuatan kemampuan produksi BUMN.

"Ini ada pembagian tugas. Ini semua dikelola oleh Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP), yang diketuai oleh Menhan Purnomo Yusgiantoro," paparnya.

Sjafrie mengatakan, perlu adanya kekuatan industri pertahanan dalam negeri, baik yang dikelola oleh pemerintah (BUMN) atau swasta agar kekuatan industri pertahanan nasional bisa mandiri.

"Kemandirian membangun industri pertahanan jangan dibaca absolut. Kita sekarang membangun panser, tetapi kita ingin membangun sendiri. Langkah kita ke depan, mesin itu mungkin bisa sendiri namun tetapi komponen bisa saja dari luar negeri. Yang harus kita lakukan dengan cara membangun pabrik komponen," ujarnya.

Sumber: ANTARA

Readmore --> Wamenhan : Industri Pertahanan Sangat Membutuhkan Suntikan Dana

Anggaran Bakorkamla Naik Tiga Kali Lipat

Jakarta - Anggaran operasi pengamanan laut yang dialokasikan untuk Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla), pada tahun 2011 akan meningkat tiga kali lipat dibanding anggaran tahun ini. Demikian dikatakan Kepala Pelaksana Harian Bakorkamla, Laksamana Madya TNI Y Didik Heru Purnomo kepada Tempo di kantornya, akhir pekan lalu.

Pada tahun 2010, anggaran operasi pengamanan laut untuk Bakorkamla hanya sebesar Rp 35 Miliar. "Untuk tahun 2011 nanti, anggarannya meningkat sampai sekitar Rp 120 Miliar," ujarnya. Anggaran untuk operasi pengamanan laut ini meningkat seiring peningkatan anggaran belanja Bakorkamla untuk 2011.

Pada 2010, total anggaran yang dialokasikan untuk badan tersebut hanya Rp 90 Miliar, anggaran operasi pengamanan laut sebesar Rp 35 Miliar sudah termasuk didalamnya. Selebihnya adalah untuk gaji dan belanja pegawai serta belanja barang. Untuk 2011, anggaran Bakorkamla ditingkatkan hingga sebesar Rp 356 Miliar atau hampir empat kali lipatnya. Dengan adanya peningkatan anggaran Bakorkamla itu, anggaran untuk operasi pengamanan laut pun bisa ikut ditingkatkan.

Peningkatan anggaran tersebut, menurut Didik, terkait rencana Bakorkamla menggelar operasi pengamanan laut sepanjang tahun atau 365 hari pada 2011 nanti. Pada tahun ini operasi pengamanan laut tak digelar sepanjang tahun karena ketiadaan dana. Dengan anggaran cuma Rp 35 Miliar setahun, badan ini hanya bisa menggelar operasi terpadu dengan nama "Operasi Gurita" sebanyak lima kali saja. Setiap Operasi Gurita digelar selama 20 hari. "Jadi, dalam setahun ada lima kali operasi, cuma dapat 100 hari," kata mantan Kepala Staf Umum TNI dan Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut ini. Lokasi gelaran operasi dipilih berdasarkan random (acak).

Pada 2011 nanti, Bakorkamla bisa menggelar operasi terus-menerus selama setahun. Namun operasi sepanjang tahun itu bukan berarti menggelar operasi di seluruh wilayah laut Indonesia secara serentak. Meski digelar setiap hari, operasi akan dilakukan perwilayah secara periodik. "Misalnya perode ini di wilayah mana, periode berikutnya pindah dimana, dan itu dilakukan terus menerus selama setahun," kata Didik. "Kalau menggelar operasi di seluruh wilayah Indonesia duitnya nggak ada (tidak cukup)."

Kendati demikian diluar operasi yang digelar Bakorkamla, satuan-satuan lain tetap akan melakukan tugas rutin pengamana lautnya secara mandiri. Bakorkamla yang diketuai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto, bertugas mengkoordinir dan mensinergikan pengamanan laut dan pelayaran yang dilakukan beberapa institusi. Seperti TNI Angkatan Laut, Satuan Polisi Air dan Udara Kepolisian RI, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

Sumber: TEMPO

Readmore --> Anggaran Bakorkamla Naik Tiga Kali Lipat

Korps Marinir TNI AL Kembali Membeli Senjata Antiserangan Udara Dan 54 BMP 3F

Senjata Antiserangan Udara 35 mm Oerlikon Contraves Buatan Swiss.

Jakarta - Korps Marinir TNI Angkatan Laut akan menambah tujuh perangkat senjata antiserangan udara baru pada tahun ini. Persenjataan seharga total US$ 15 juta atau Rp 135 miliar ini sebagian bakal dipasang di sekeliling Istana Negara, Jakarta, untuk pengamanan serangan dari udara.

"Sekarang sudah mulai dirakit dan akan dikirim ke sini akhir tahun," kata Komandan Korps Marinir Mayor Jenderal Alfan Baharudin kepada Tempo di kantornya di Kwitang, Jakarta, Jumat 13 Mei 2011 kemarin. Senjata berupa kendaraan tempur yang dilengkapi meriam kaliber 35 milimeter ini dibeli dari Swiss tapi dirakit oleh perusahaan di Cina.

Alfan menjelaskan, selain untuk antiserangan udara, peralatan ini bisa dipergunakan untuk serangan darat. Sebagian senjata lainnya akan ditempatkan di Markas Korps Marinir di Kwitang dan Markas Brigadir Infanteri Marinir di Cilandak, Jakarta. Tujuh senjata tersebut juga dibeli untuk melengkapi kebutuhan Batalion Artileri Pertahanan Udara Marinir dan mengganti peralatan lama yang umurnya sudah sangat tua. Peralatan baru pun digunakan untuk operasi-operasi militer, operasi tempur amfibi, dan pelatihan militer rutin.

Korps Marinir, Alfan melanjutkan, juga membeli lagi kendaraan tempur Tank BMP3F dengan senjata kaliber 100 milimeter buatan Rusia sebanyak 54 unit atau setara dengan satu batalion. Dengan penambahan ini, Marinir akan memiliki tiga batalion resimen kavaleri. Tank ini dipesan sejak 2009 dan sudah tiba 17 unit.

BNP3F mampu melaju di darat dengan kecepatan 70 kilometer per jam dan di air mencapai 12 knot per mile. Tank ini menggunakan mesin buatan Ukraina. "Ini tank yang terbesar di Tanah Air," ujar Alfan.

TNI juga berencana membeli satu skuadron pesawat jet latih T-50 Golden Eagle buatan Korea Selatan untuk menggantikan jet latih Hawk MK-53 milik TNI Angkatan Udara yang sudah usang. Namun, "Itu kontraknya belum dibuat," kata Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro di kantor Wakil Presiden, Jakarta, pada 13 April lalu.

Sumber: TEMPO

Readmore --> Korps Marinir TNI AL Kembali Membeli Senjata Antiserangan Udara Dan 54 BMP 3F

Kasal : Kami Tidak Setuju Opsi Pembayaran Tebusan Kepada Perompak

Surabaya - Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Soeparno menyatakan perlunya kesepakatan bersama dalam pengawalan kapal niaga berbendera Indonesia yang melintasi perairan internasional yang rawan perompak.

"Kami sependapat dengan wacana pengawalan kapal niaga, tapi perlu ada kesepakatan bersama dulu," katanya setelah memimpin upacara Hari Pendidikan TNI Angkatan Laut (Hardikal) ke-65 di Surabaya, Kamis.

Menurut dia, kesepakatan TNI-AL, pemerintah, dan pemilik kapal sangat diperlukan sebelum pengawalan kapal niaga benar-benar direalisasikan.

"Sejak wacana itu muncul, kami sudah mendiskusikannya di internal TNI-AL," katanya.

Ia mendukung pengawalan itu. Kalau tidak mungkin dilakukan pengawalan oleh armada TNI-AL, maka pilihan lain adalah menempatkan personel TNI-AL di kapal niaga yang berlayar di perairan internasional.

Menurut dia, pilihan itu paling realistis daripada kapal niaga berbendera Indonesia dibiarkan melintas di perairan internasional yang rawan perompak tanpa pengawalan.

Dalam pembebasan awak MV Sinar Kudus yang mengangkut bijih nikel dari Sulawesi Selatan menuju Belanda dari tangan perompak Somalia beberapa waktu lalu, pihak TNI sebenarnya tidak setuju cara-cara membayar tebusan.

"Jangan ada lagi model-model tebusan seperti itu. Lebih baik dilakukan pengawalan saja, karena cara itu (penebusan) itu memanjakan para perompak," kata Soeparno.

Sebelumnya, Solidaritas Pelaut Indonesia (SPI) meminta TNI AL memberikan pengawalan kepada kapal niaga berbendera Indonesia terutama yang melintasi perairan internasional yang rawan perompak agar peristiwa yang menimpa MV Sinar Kudus tidak terulang.

Ketua Umum SPI, Pius Lajapera, saat diterima KSAL di Jakarta, beberapa waktu lalu bahkan meminta agar TNI-AL menempatkan personelnya pada kapal-kapal niaga berbendera Indonesia yang akan melintasi perairan internasional yang rawan perompak.

"Dengan begitu, kapal-kapal Indonesia bisa melewati jalur-jalur tersebut dengan perasaan tenang dan aman," .

Sumber: DEPHAN

Readmore --> Kasal : Kami Tidak Setuju Opsi Pembayaran Tebusan Kepada Perompak

Filipina Berminat Membeli LPD Buatan PT PAL

KRI Banda Aceh Buatan PT PAL.

Jakarta - Kepala Staf Angkatan Laut Filipina Laksamana Muda Alexander Pama mengunjungi dua kapal perang TNI Angkatan Laut jenis "Landing Platform Dock" (LPD) di Dermaga Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil), Jakarta, Kamis.

Dalam kunjungan itu, Pama didampingi Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Marsetio dan Panglima Kolinlamil Laksamana Muda TNI Didit Herdiawan.

Dua kapal perang TNI Angkatan Laut jenis LPD yang dikunjungi adalah KRI Banjarmasin-592 dan KRI Banda Aceh-593.

Petinggi matra laut Filipina itu melihat beberapa bagian kapal seperti anjungan dan geladak serta beberapa fasilitas lain.

Peninjauan Pama ke dua kapal perang jenis LPD itu, terkait rencana Filipina untuk membeli kapal sejenis tersebut dari PT PAL.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengemukakan, sejumlah negara seperti Filipina berminat membeli sejumlah kapal buatan PT PAL.

"Filipina yang membeli kapal buatan PT PAL jenis kapal LPD (landing platform dock) yang yang bisa didarati helikopter," katanya.

Menhan menjelaskan fungsi kapal itu sangat luas sehingga dapat untuk angkut pasukan dan juga untuk operasi penanggulangan bencana.

"Filipina membeli tiga unit kapal LPD," kata Purnomo menambahkan.

Ia mengatakan pemerintah terus menawarkan produk industri produk pertahanan nasional ke sejumlah negara calon pembeli seperti Filipina, Brunei, Malaysia, dan Vietnam.

Sumber: DEPHAN

Readmore --> Filipina Berminat Membeli LPD Buatan PT PAL

Parlemen Korsel Mengajak Indonesia Untuk Kerjasama Pengadaan Pesawat T-50 GE Dan Kapal Selam

Jakarta - Komisi I DPR RI menerima kunjungan kehormatan Song Young-sun dan Lee Jin-sam Anggota Parlemen bidang Pertahanan Korea Selatan, membahas peningkatan kerjasama pertahanan kedua negara dan pengadaan Alutsista.

Parlemen Korea Selatan menawarkan kerjasama pengadaan alutsista Pesawat T 50 dan Kapal Selam. Serta latihan operasi militer bersama antara Korea Selatan dan Indonesia di teritorial Indonesia.

Ketua Komisi I yang membidangi Pertahanan Mahfud Siddiq mengatakan keinginan Parlemen Indonesia dalam hal peningkatan kerjasama pertahanan Indonesia Dan Korea Selatan, tidak hanya semata kerjasama pengadaan alutsista, tetapi parlemen Indonesia menginginkan kerjasama lebih kepada kerjasama peningkatan industry pertahanan. “Kerjasama Pertahanan lebih kepada peningkatan industry pertahanan,” tegasnya.

Menurut Mahfud, seiring dengan peningkatan kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Korea , Komisi I sedang menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Industry Pertahanan, yang didalamnya juga akan mengatur kerjasama antara Pemerintah Negara Indonesia dengan Negara lain di bidang pertahanan.

Sumber: DPR

Readmore --> Parlemen Korsel Mengajak Indonesia Untuk Kerjasama Pengadaan Pesawat T-50 GE Dan Kapal Selam

Empat Nelayan Filipina Ditangkap TNI AL Karena Sering Mengganggu Nelayan RI

Samarinda - TNI Angkatan Laut menangkap 4 nelayan Filipina yang diduga mencuri ikan di sekitar perairan Karang Unarang, Sebatik, Kalimantan Timur. Selain mencuri ikan, keempat nelayan Filipina itu ditengarai sering mengintimidasi nelayan Indonesia.

Keempat nelayan pencuri ikan itu, ditangkap tim patroli Pos TNI AL Sungai Taiwan, Nunukan, Senin (9/5/2011) sekitar pukul 15.00 WITA, setelah menjalani pemeriksaan di atas kapal.

"Mereka (nelayan WN Filipina) yang kita tangkap, sering meresahkan nelayan kita. Sering mengintimidasi nelayan Indonesia," kata Danlanal Nunukan Letkol Laut Rahmad Jayadi ketika dihubungi detikcom, Rabu (11/5/2011).

Nama kapal yang disita adalah LB Usaha Baru 04 berjenis kapal nelayan bubuh GT 2 dengan spesifikasi mesin Yamaha 15 PK dengan nakhoda Akam dengan 3 ABK masing-masing Badar, Jul dan Ede. Setelah melalui interogasi petugas TNI AL dan pemeriksaan dokumen, kapal tersebut milik Juhriansyah, warga Selumit Pantai RT 10 No 67, Tarakan, Kalimantan Timur.

"Kapal nelayan itu berangkat dari Malaysia. Keempat nelayan itu warga Filipina yang tinggal di Malaysia," ujar Rahmad.

Petugas sempat kesulitan membedakan antara nelayan Filipina, Malaysia maupun nelayan Indonesia. Yang mencurigakan, sambung Rahmad, meski kapal tersebut berasal dari Malaysia, namun dokumen kapal dikeluarkan dari Tarakan.

"Mereka memang niat cari ikan di perairan Indonesia. Yang jadi pertanyaan, mereka punya pass Tarakan. Ini yang kita telusuri dan mungkin kita koordinasikan dengan kepolisian," terang Rahmad.

"Bahkan, nelayan WN Filipina itu sepertinya tahu kalau kita sedang patroli. Karena saat kita patroli, mereka tidak ada. Kali ini, kita berhasil menangkapnya," sebut Rahmad.

Dijelaskan Rahmad juga, keseluruh kapal dan 4 WN Filipina tersebut kini berada di markas Lanal Nunukan, untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

"Yang pasti mereka tertangkap saat melakukan melakukan pencurian ikan di perairan kita," tutup Rahmad.

Sumber: DETIK

Readmore --> Empat Nelayan Filipina Ditangkap TNI AL Karena Sering Mengganggu Nelayan RI

Pencabutan Cekal Sjafrie Sjamsoeddin Bukan Agenda Komisi I ke AS

Jakarta - Rombongan Komisi I DPR ke AS tidak mempunyai agenda meminta pencabutan status cekal yang dikenakan terhadap Wamenhan Letjen Sjafrie Sjamsoeddin. Tapi bisa saja masalah itu ditanyakan kepada pejabat di AS dalam kapasitas pribadi.

"Tiap orang (anggota rombongan Komisi I-red) boleh punya pertanyaan, tapi itu bukan agenda komisi," ujar Wakil Ketua Komisi I DPR, TB Hasanuddin di Gedung DPR, Senayan, Jakarta (11/5/2011).

Menurut politikus PDI perjuangan itu, meminta pencabutan status cekal Sjafrie Sjamsoeddin ke dalam agenda kunjungan kerja Komisi I DPR adalah sesuatu yang tidak relevan. "Tapi kalau ada pribadi yang ingin menanyakan sesuatu, ya silakan," kata Hasanuddin.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi I DPR yang juga pimpinan rombongan ke AS, Hayono Isman mengatakan, pihaknya akan meminta mitranya di AS mencabut status cekal terhadap Sjafrie Sjamsoeddin. Alasannya masalah tersebut menyangkut martabat bangsa dan tudingan soal pelanggaran HAM semasa menjabat Pangdam Jaya pada 1998 tidak pernah dapat dibuktikan.

"Sebagai negara sahabat tidak semestinya mencekal Wamenhan apalagi hanya berdasarkan tuduhan, bukan keputusan pengadilan. Maka sudah selayaknya Kongres AS mencabutnya," tutur Hayono Isman dalam jumpa pers di Gedung DPR, Jumat 15 April 2011.

Namun, pencabutan cekal Sjafrie itu ditentang Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan keluarga korban pelanggaran HAM. Mereka menyakini pencabutan status cekal tersebut justru akan memperpanjang impunitas kasus-kasus pelanggaran HAM berat.

"Agenda ini memperpanjang impunitas kasus-kasus pelanggaran HAM berat, setelah sebelumnya Presiden mengeluarkan Keppres Nomor 3/P/2010, khususnya terhadap pengangkatan Letnan Jenderal TNI Sjafrie Sjamsoeddin, sebagai Wakil Menteri Pertahanan," kata Koodinator KontraS, Haris Azhar.

Sumber: DETIK

Readmore --> Pencabutan Cekal Sjafrie Sjamsoeddin Bukan Agenda Komisi I ke AS

Transfer Of Techonology F-16 Bisa Dilakukan Di Indonesia

Perakitan F-16 Di Lockheed Martin.

Jakarta - Selasa 10 Mei 2011, rombongan Komisi I bertemu dengan Industri Pertahanan AS. Pertemuan yang dikoordinasikan oleh Cohen Group. Pertemuan ini dihadiri oleh lima pelaku industri pertahanan di AS, seperti produsen Boeing (Stenley Roth ), Northrop Grumman (Bill Ennis/John Brooks), Lockheed Martin (Cuck Jones/Rick Krikland), Honeywell (Eric Wagner) dan Sikorsky dan Pratt & Withney.

Yang menarik dari kunjungan ini adalah kesediaan para pelaku industri pertahanan AS ini untuk menjadi mitra dalam hal transfer tehnologi kepada Indonesia dan pembelian hasil produksi Indonesia dibawah supervisi AS untuk keperluan industri ini di kemudian hari.

"Sparepart F16 dapat diproduksi di Indonesia dengan supervisi AS. Hal ini sangat baik, karena mereka tidak semata-mata hanya mencari keuntungan saja, namun juga memikirkan benefitnya bagi terciptanya lapangan pekerjaan, transfer tehnologi untuk industri di tanah air," ungkap Hayono Isman yang dihubungi detikcom dalam perjalanan rombongan menuju New York dengan bus sewaan.

'Diharapkan kunjungan Menhan RI, Purnomo Yusiantoro ke AS akhir Mei ini dapat lebih mudah dalam upaya mempercepat kerjasama antara perusahaan Indonesia dan AS dalam hal regenerisasi untuk pembuatan komponen-komponen yang nantinya akan dikirim ke AS. Komisi I mendukung penuh program ini," tambah Hayono.

Hasil kunjungan ke Federal Communication Commission (FCC) memberikan masukan kepada Komisi I untuk penyusunan RUU Penyiaran. Menurut Hayono Isman, KPI perlu diberikan wewenang untuk membatalkan izin dari lembaga kepenyiaran yang melanggar peraturan kepenyiaran dalam menyajikan konten melalui proses yang ketat.

"Proses Demokrasi di Indonesia saat ini sedang berkembang, sehingga akan kurang tepat untuk memberlakukan revoke atau pembatalan izin seperti ini. Kami lebih suka dengan istilah “Fine” atau denda bagi pelanggar ketentuan peraturan kepenyiaran. Hal ini lebih efektif dan tidak membuat khawatir para pelaku bisnis kepenyiaran di Indonesia," ujar pimpinan delegasi kunjungan kerja Komisi I DPR RI ini.

Sementara itu, Komisi I mendapatkan masukan sebagai hasil kunjungan ke Office of the Director of National Intelligence (DNI), yang merupakan kantor pusat yang mengkoordinasikan 16 unit intelejen AS. Terutama dalam hal pentingnya koordinasi antar intelejen di Indonesia. Dalam hal ini Badan Itelejen Indonesia (BIN), agar dapat melakukan fungsinya sebagai pusat koordinasi, pengumpulan data dan analisa dalam berbagai kemungkinan timbulnya terorisme.

Sementara eksekusinya akan dilakukan oleh lembaga-lembaga lainnya, seperti kalau terorisme merupakan tugas polisi terutaman Densus 88 untuk melakukan penangkapan, sementara TNI untuk penangkalan dini terhadap berbagai potensi separatism dengan ‘soft power’ untuk mengatasinya. "Intelejen bertugas untuk instalasi awal penegakan demokrasi, penegakan HAM dan keterbukaan. Sehingga intelejen tidak perlu diberi wewenang untuk melakukan penangkapan," tambahnya.

Mengenai pertemuan dengan Kongres AS, Hayono mengatakan ada dua agenda yang dibahas yaitu mengenai peran Indonesia dalam perkembangan Demokrasi di Timur Tengah dan sambutan Indonesia atas kesempatan untuk berpartisipasi dalam ADA (Access Defense Article) yang harus mendapat persetujuan dari konggres AS

Menurut kongres AS yang ditemui Komisi I, Indonesia merupakan dapat menjadi role model bagi perkembangan demokrasi di Timur Tengah. "Untuk itu Komisi I akan menindaklanjuti dengan BKSAB (Badan Kerja Sama Antar BUMN)yang wakil ketuanya ada dalam rombongan bapak SIdarto Danusobroto (PDIP) dan Ibu K.Assegaf (Demokrat), untuk melakukan langkah-langkah proaktif dalam melakukan kontak dengan parlemen Mesir maupun Tunisia. Paling tidak dengan memberikan dukungan moril dan masukan kepada pemerintah Tunisia tentang bagaimana Indonesia melalui kegiatan parlemen bisa memperkuat demokrasi yang berkembang di Indonesia, papar Hayono.

Sementara itu Komisi I juga menyambut baik tawaran dari AS yang memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk program ADA (Access Defense Article), yaitu Hibah pesawat F16. "Komisi I DPR RI sepenuhnya mendukung program ini, termasuk memberikan dukungan untuk TNI AU untuk mendaopatkan F16 ini beserta alokasi dana regenerasinya," ujarnya.

Sumber: DETIK

Readmore --> Transfer Of Techonology F-16 Bisa Dilakukan Di Indonesia

Menhan Senang Karena AS Hibahkan 24 Pesawat F-16

Jakarta - Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengaku senang dengan rencana pemerintah Amerika Serikat (AS) yang akan menghibahkan pesawat F16 ke Indonesia. Purnomo mendukung upaya Komisi I DPR yang saat ini sedang membicarakan hibah ini dengan AS.

"Silakan, jika Komisi I ingin membicarakan dengan pemerintah AS tentang hibah tersebut. Kami senang karena itu mereka membantu upaya untuk pindah pesawat tersebut," kata Purnomo Yusgiantoro di Kantor Kemenhan, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (11/5/2011).

Teknis hibahnya seperti apa, menurut Purnomo masih akan dibicarakan. Namun yang jelas menurutnya, meski pesawat yang akan dihibahkan tersebut sudah tidak dipakai, namun kondisinya masih cukup bagus.

"Hibahnya seperti apa, prosesnya nanti akan dibicarakan, dan hibah ini merupakan pesawat-pesawat yang tidak dipakai oleh mereka tapi masih bagus," imbuhnya.

Sparepart dan mintenance-nya gimana? "Itu akan dibicarakan lebih lanjut apa kita akan memproduksi atau joint production," jawab Purnomo.

Dia menambahkan, hibah pesawat F16 ini tidak akan mengurangi kemandirian Indonesia, karena memang Indonesia saat ini masih belum bisa memproduksi pesawat jenis tersebut.

"Kalau pesawat heavy fighter seperti Sukhoi dan F16 kita belum bisa produksi," ujarnya.

Sumber: DETIK

Readmore --> Menhan Senang Karena AS Hibahkan 24 Pesawat F-16

Menhan : Penanganan Teroris Tidak Harus Cuman Tembak - Tembakan

Jakarta - Dalam menangani kasus terorisme, publik sering disuguhi dengan adegan tembak menembak antara para teroris dengan Densus 88. Sebenarnya, menangani teroris tidak melulu dengan tembak-tembakan. Melainkan dibutuhkan aturan yang tegas.

"Kalau orang punya persepsi teroris itu identik dengan tembak tembakan, sebenarnya lebih dari itu. Karena kegiatannya sangat dini dan prosesnya panjang," kata Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro di kantornya, Jl Medan Merdeka Barat, Rabu (11/5/2011) malam.

Mantan Menteri ESDM ini memaparkan, diperlukan landasan hukum yang kuat untuk menangani terorisme. Sehingga, langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait bisa dibenarkan secara hukum.

"Tapi kalau dikasih kepercayaan kepada intel nanti takut disalahgunakan, yang terpenting adalah penanggulangan dini saat masih kader," kata Menhan sembari menambahkan landasan hukum yang kuat tersebut adalah UU Intelijen.

Purnomo menginginkan, upaya-upaya penanggulangan terorisme di Indonesia tidak seperti di Malaysia atau pun Singapura yang keras. Tapi Purnomo lebih menekankan landasan hukum yang tegas.

"Kita tidak mau seperti Malaysia dan Singapura yang hukumnya keras, tapi kita punya landasan yang tegas," tutup Purnomo.

Sumber: DETIK

Readmore --> Menhan : Penanganan Teroris Tidak Harus Cuman Tembak - Tembakan

Menhan Terima Kunjungan Anggota Parlemen Bidang Pertahanan Korsel

Jakarta - Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro dengan didampingi Dirjen Strahan Kemhan Mayjen TNI Puguh Santoso, S.Ip dan Kapuskom Publik Kemhan Kol. Inf. Hartind Asrin, Rabu (11/5) menerima kunjungan kehormatan anggota Parlemen Bidang Pertahanan Rep. Korea (Defense Committee of the National Assembly Rep. Korea) Park Sang-Chun beserta rombongan di kantor Kemhan, Jakarta.

Maksud kunjungannya kali ini seperti disampaikan salah seorang delegasi parlemen bidang Pertahanan Rep. Korea yang sekaligus juga pengamat militer adalah untuk meningkatkan hubungan kerjasama kedua negara di semua sektor kehidupan seperti bidang perekonomian tetapi lebih khusus adalah kerjasama di bidang pertahanan. Selain itu disampaikan kepada Menhan juga bahwa kerjasama kedua negara yang dibangun selama ini didasarkan pada azas saling percaya.

Menjawab hal tersebut, Menhan menyatakan bahwa kerjasama di bidang pertahanan yang telah terjalin antara Indonesia dengan Rep. Korea selama ini sudah cukup baik terlebih lagi Indonesia saat ini sedang membangun industri pertahanan. Untuk itu dukungan Korea dalam membangun industri pertahanan Indonesia sangatlah penting dan Menhan menyatakan kepuasannya atas kerjasama yang telah dibangun selama ini antara kedua negara di sektor industri pertahanan.

Menhan menambahkan bahwa beberapa alutsista Indonesia merupakan hasil produksi industri pertahanan Korea dan beberapa hal yang patut mendapat penghargaan diantaranya mengenai sistem jual beli. Selain itu juga kesediaan Rep. Korea dalam Transfer of Technology (ToT) serta kesediaannya bersama-sama dengan Indonesia dalam membangun proyek industri pertahanan Indonesia.

Dijelaskan Menhan bahwa dalam lima tahun ini Indonesia memiliki anggaran sekitar $ 7 miliar untuk membangun kekuatan pertahanan Indonesia yaitu kekuatan darat, udara dan laut. Untuk itu Menhan berharap dengan anggaran yang dimiliki, Indonesia dapat menemukan mitra yang memahami keinginan Indonesia untuk membangun industri pertahanannya.

Sumber: DMC

Readmore --> Menhan Terima Kunjungan Anggota Parlemen Bidang Pertahanan Korsel

Taiwan Menunda Pembelian Peralatan Militer Dari AS

Taipei - Pemerintah Taiwan menunda pembelian helikopter Black Hawk dan sistem pertahanan udara Patriot yang merupakan bagian dari paket pembelian senjata dari AS senilai US$6.4 miliar, yang sangat ditentang China.

Lin Yu-fang, anggota komite pertahanan parlemen dari Partai Nasionalis, Selasa (10/5), mengatakan pemerintah menunda pembelian perangkat baru maupun pembayaran pembayaran untuk program-program yang sudah ada karena kurang dana. Pengadaan sistem misil Patriot dimundurkan dari 2014 ke 2017 dan 60 helikopter Black Hawk dari 2016 ke 2019 atau 2020, kata Yu-fang.

Sementara, juru bicara Kementerian Pertahana Luo Shou-he membantah penundaan tersebut karena persoalan dana dan menilai penundaan itu berasal dari kontraktor Departemen Pertahanan AS.

Sistem pertahanan udara Patriot untuk Taiwan dibuat oleh Lockheed Martin Corp, sementara helikopter Black Hawk diproduksi Sikorsky Aircraft Corp.

Mengenai penundaan ini, Sikorsky tidak ingin berkomentara karena itu penjualan perangkat militer darei pemerintah ke pemerintah asing. Sementara, Lockheed Martin mengatakan tidak ada penundaan produksi.

Sumber: TEMPO

Readmore --> Taiwan Menunda Pembelian Peralatan Militer Dari AS

TNI Hanya Sendirian Mengurus Perbatasan

Balikpapan - Panglima Komando Daerah Militer VI Mulawarman, Mayor Jenderal Tan Aspan, menyatakan hingga saat ini hanya TNI yang benar-benar mengurusi perbatasan antara Kalimantan dan Malaysia. TNI tidak hanya menjalankan tugas pengamanan perbatasan, tapi bahkan menjadi tenaga pengajar di sekolah-sekolah perbatasan.

"Saya bicara fakta. Di perbatasan, prajurit saya juga mengajar dan jadi guru di sekolah," kata Tan Aspan, Rabu, 11 Mei 2011. "Tetapi, tugas utama kami tetap menjaga kedaulatan negara."

Sekolah-sekolah itu pun, menurut Tan Aspan, biasanya merupakan hasil swadaya antara prajurit TNI dengan masyarakat setempat. Kodam Mulawarman menyediakan tenaga pembangunan fisik sekolah, sedangkan masyarakat menyiapkan perlengkapannya.

Pos TNI di perbatasan tak bisa mengelak dari peran ganda. Mereka menjalankan fungsi sebagai pusat pendidikan hingga kesehatan bagi masyarakat setempat. Alhasil, tentara mau tak mau harus bisa menjadi guru, dokter, atau perawat. Salah satu contohnay di wilayah perbatasan Sungai Ular Sebatik Nunukan Kalimantan Timur yang tidak memiliki fasilitas kesehatan dan sekolah. Masyarakat terpaksa menyeberang ke Pulau Nunukan untuk memperoleh pengobatan hingga pendidikan.

Kodam Mulawarman mengiriman 650 personil untuk mengamankan wilayah perbatasan di Kalimantan. Pasukan ini berasal dari kesatuan Batalyon Infanteri (Yonif) 631 Nunukan dan Batalyon 611 Awang Long Samarinda.

Tan Aspan mempertanyakan kinerja pemerintah daerah serta sejumlah kementerian yang semestinya turut mengurusi permasalahan perbatasan negara. TNI bisa menjadi alternatif back up bantuan penanganan infrastruktur perbatasan. "Saya tahu banyak kementerian yang punya program untuk perbatasan. Jadi, mari kita sinergikan agar rakyat merasakan adanya NKRI," kata Tan lebih lanjut.

Sumber: TEMPO

Readmore --> TNI Hanya Sendirian Mengurus Perbatasan

Komisi I DPR Kunjungi AS Untuk Meminta Hibah 24 F-16

Pesawat Tempur F-16.

Jakarta - Rombongan Komisi I DPR RI yang dipimpin oleh Hayono Isman melakukan kunjungan kerja ke Washington DC untuk bertemu dengan pejabat dari pertahanan AS. Dalam kesempatan tersebut, Komisi I DPR meminta Hibah pesawat F16 kepada negara adi kuasa itu.

Sebelumnya, rombongan sempat bertemu dengan Brad Wiegman dari Dewan Keamanan Nasional AS (National Security Division) di Gedung ‘Department of Justice‘ AS di Constitution Avenue Washington D. Setelah itu, Komisi yang membidangi pertahanan ini kemudian menuju Pentagon untuk bertemu dengan Departemen Pertahanan AS.

Dalam pertemuan selama satu jam tersebut, rombongan komisi I ditemui oleh Deputy Assistant Secretary of Defense, Robert Scher yang didampingi oleh Matice Wright (SES) Lt Col Tom Konicki (SEA Director) dan beberapa pejabat Pentagon lainnya.

Menjelang sore, rombongan Komisi I menuju ke Kementerian Luar Negeri AS untuk bertemu dengan Deputy Assistant Secretary for East Asian and Pasific Affairs, Joseph Yun dan Deputy Assistant Secretary for Arms Control and Verification, Marcie Ries.

Setelah pertemuan dengan para pejabat pertahanan AS itu, Indonesia memperoleh kepastian untuk mendapatkan hibah pesawat F16 dari AS.

"Proses yang semula diperkirakan akan memakan waktu sekitar 5 tahun, berhasil dipercepat hingga akhir Desember 2011. Yang terpenting adalah adanya penguatan industri pertahanan di tanah air," ujar Hayono kepada detikcom di Washington DC, Selasa (10/5/2011).

Kondisi pesawat hibah dari AS ini masih seperti 'kepompong', yang dibungkus dan sudah tidak pernah dipergunakan. Pesawat generasi tahun 90-an ini sudah tergolong tua, dan kemungkinan spare partnya juga sudah tidak diproduksi lagi. Peralatan pendukung seperti radar dan lain-lain perlu diperbaharui lagi.

"PT Dirgantara Indonesia menyatakan bahwa tenaga ahlinya sudah ada dan sanggup untuk melakukan tugasnya. Kita tinggal menunggu dari DOD (Departemen of Defence) yang akan mengajukan permohonan ini ke kongres AS bulan Juli mendatang," ungkap mantan Menpora ini.

Rombongan yang terdiri dari Hayono Isman (Ketua Delegasi), Sidarto Danusubroto, Gamari Sutrisno, Paula Sinjal, dan Ninung Kertapati juga dijadwalkan bertemu dengan Industri Pertahanan AS. Pertemuan yang dikoordinasikan oleh Cohen Group ini direncanakan akan menghadirkan lima pelaku industri pertahanan di AS, seperti produsen Boeing (Stenley Roth ), Northrop Grumman (Bill Ennis/John Brooks), Lockheed Martin (Cuck Jones/Rick Krikland), Honeywell (Eric Wagner) dan Sikorsky dan Pratt & Withney.

"Diharapkan pertemuan ini dapat memperoleh hasil yang signifikan bagi upaya percepatan perolehan hibah pesawat terbang dan penguatan industri pertahanan di Indonesia," imbuhnya.

Sumber: DETIK

Readmore --> Komisi I DPR Kunjungi AS Untuk Meminta Hibah 24 F-16

Koarmatim Dan USS Guardian Melakukan Latihan Bersama

USS Guardian Yang Sedang Merapat Di Bali.

Surabaya - Kapal perang Amerika Serikat (AS) USS Guardian-5 berkunjung ke Surabaya dalam rangka program latihan bersama penyapuan ranjau dengan jajaran Komando Armada RI Kawasan Timur (Koarmatim).

Kedatangan USS Guardian di Dermaga Gapura Surya Surabaya, Selasa, disambut Asisten Operasi Komandan Pangkalan Utama TNI AL (Danlantamal) V Kolonel Laut (P) Maman Firmansyah dan tarian khas asal Banyuwangi yakni Jejer Jaran Dahau.

Hadir dalam penyambutan itu antara lain Komandan Satkamla Lantamal V Letkol Laut (P) Eko Vidiyantho, Kadissyahal Letkol Laut (P) Didik Dhuwijantoko, dan Dantim Intel Letkol Laut (E) Yudhi Mardhiyono.

"Kapal perang AS itu rencananya berada di Surabaya hingga 16 Mei mendatang. Program latihan bersama penyapuan ranjau akan melibatkan Satuan Kapal Ranjau Koarmatim," ujar Kolonel Laut (P) Maman Firmansyah.

Selain latihan bersama, komandan dan para awak Kapal USS Guardian-5 juga melakukan serangkaian kegiatan selama berada di Surabaya, di antaranya bertemu Pangarmatim Laksamana Muda TNI Bambang Suwarto dan Komandan lantamal V Laksamana Pertama TNI M Atok Urrahman.

Mereka juga melakukan kunjungan kehormatan ke Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, seminar, "open ship", dan mengadakan pertandingan olahraga persahabatan.

Kapal perang USS Guardian-5 buatan tahun 1985 merupakan jenis kapal antipeperangan ranjau yang memiliki panjang 68 meter dan lebar 12 meter serta mampu melaju dengan kecepatan hingga 14 knot.

USS Guardian-5 yang dikomandani Lieutenant Commander Kenneth R Brown itu membawa sebanyak 81 personel, terdiri dari enam perwira dan 75 anggota.

Sumber: Suara Karya

Readmore --> Koarmatim Dan USS Guardian Melakukan Latihan Bersama

Hibah 24 F-16 Harus Direparasi Total

Pesawat F-16 Milik USAF.

Jakarta - Meski dalam kondisi siap pakai tapi 24 F-16 hibah dari AS meski direparasi total. Sebab peralatan sudah banyak ketinggalan. “Intellectual property-nya, seperti peralatan komunikasi harus dipoles lagi dan bahkan diperbarui,” kata Wakil Ketua Komisi I DPR RI Hayono Isman di Washington DC tadi malam.

Komisi I menginginkan dikerja samakan dengan PT Dirgantara Indonesia juga minta enam pesawat tambahan buat cadangan. ”Agar bisa dikanibal suku cadangnya sebab jenis yang dihibahkan ini sudah tidak dibuat lagi,” kata Hayono.

Dalam Foreign Military Sales, US Air Force bertanggung jawab pada pemeliharaan namun harus menunjuk perusahaan lokal AS, dan siapa yang ditunjuk oleh FMS,nantinya akan menjadi kontraktornya. Bisa saja FMS menunjuk Lockheed Martin, pabrik pembuatnya. “Tapi kita minta Lockheed Martin harus bekerja sama dengan PT DI. Kalau sampai tidak, kita tolak hibah ini,” tegas Hayono. Laporan B Indra Kusumawanto.

Sumber: JURNAS

Readmore --> Hibah 24 F-16 Harus Direparasi Total

Realisasi Hibah 24 F-16 Akan Dilaksanakan Bulan Desember

F-16 Milik USAF.

Jakarta - Realisasi hibah 24 pesawat tempur F-16 dari Amerika Serikat kepada Indonesia, dijadwalkan lebih cepat. Jika tidak ada halangan, kemungkinan Desember tahun ini segera direalisasikan.

Meski begitu, program hibah masih harus melalui meja Kongres AS yang dijadwalkan Juli depan. “Atase pertahanan KBRI memberikan gambaran program ini perlu waktu dua sampai lima tahun. Tetapi, setelah kami bertemu Pentagon, berhasil mempercepat proses pengadaan itu yakni 2011, akhir Desember,” kata Wakil Ketua Komisi I DPR RI Hayono Isman di Washington DC tadi malam.

Pertemuan dengan Departemen Pertahanan AS (Pentagon) merupakan salah satu agenda dari serangkaian kunjungan kerja Komisi I DPR RI ke AS. Menurut Hayono, yang penting bagi Indonesia bukan memiliki pesawat supercanggih F-16 untuk mengimbangi negara tetangga atau lainnya. "Indonesia ingin ada penguatan industri pertahanan kita," kata Hayono.

Karena itu, dalam program ini, Indonesia mengajukan PT Dirgantara Indonesia (DI) sebagai partner, minimal pemeliharaan. ”Biaya pemeliharaannya sangat mahal kalau harus dikirim ke AS, atau Singapura yang sudah memiliki fasilitas itu,” katanya.

Hibah didasarkan pada program EDE (excess defend article) yang selama ini menjadi aturan di AS. EDE membolehkan AS menghibahkan alutista militernya kepada negara lain yang dianggap sahabat AS. “Negara yang dianggap compatible dengan nilai-nilai yang dimiliki AS, misalnya demokrasi dan penegakan HAM. Indonesia dianggap sudah memenuhi kriteria itu,” kata mantan tokoh Kosgoro ini.

Hibah ini merupakan hasil kunjungan Menteri Pertahanan AS Robert Gates ke Indonesia tahun silam. Laporan Indra Kusumawanto.

Sumber: JURNAS

Readmore --> Realisasi Hibah 24 F-16 Akan Dilaksanakan Bulan Desember

TNI Cabut Patok Yang Dipasang Malaysia Di Wilayah RI

TNI Sedang Memantau Patok Perbatasan Indonesia Dan Malaysia.

Jakarta - Komandan Korem 121/Alambhana Wanawwai, Kolonel Inftri Toto Rinanto Sudjiman menyatakan, pihaknya telah memusnahkan dua patok ilegal yang bertanda Juru Ukur Pemetaan Malaysia (JUP) karena masuk wilayah Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang sekitar 250 meter sehingga merugikan Indonesia.

"Atas penemuan itu sudah kami koordinasikan dengan aparat keamanan Malaysia dan mereka menyatakan dua patok itu ilegal sehingga langsung kami musnahkan," kata Totok Rinanto Sudjiman seusai menghadiri dengar pendapat dengan Gubernur Lemhanas di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar di Pontianak, Selasa.

Ia menduga, patok ilegal itu sengaja dibuat oleh warga negara tetangga itu, dengan tujuan untuk memperluas lahan pertanian mereka.

Danrem 121/ABW menyatakan, penemuan dua patok ilegal di sekitar Desa Sepidak, Kecamatan Jagoi Babang pada 21 April 2011 oleh masyarakat yang kemudian ditindak lanjuti dengan laporan camat ke Korem 121/ABW.

"Hingga saat ini permasalahan itu telah selesai. Untuk sementara kami belum menerima adanya kasus pergeseran patok tapal batas di tempat-tempat lain," ujar Totok.

Sementara itu, Camat Jagoi Babang Antonius Ale membenarkan, pihaknya bersama masyarakat telah menindaklanjuti temuan pergeseran patok tapal batas ke TNI.

Patok tapal batas ilegal itu ditemukan di rukun tetangga Sentabang, Dusun Kimdal, Desa Sepidak, Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang yang berbatasan dengan Kampung Sitas, Distrik Bauk (setingkat kecamatan) Malaysia.

"Patok itu sengaja dibuat warga negara tetangga itu, kemudian lahan sekitar 250 meter yang masuk Indonesia itu digunakan untuk pertanian," ujarnya.

Wakil Gubernur Kalimantan Barat Christiandy Sanjaya menyesalkan, tindakan warga negara tetangga tersebut yang bisa merugikan Indonesia.

"Modus seperti itu sudah sering terjadi dengan tujuan mengambil hasil bumi seperti kayu dan menanami dengan perkebunan, seperti sawit," katanya.

Apalagi menurut Wagub Kalbar sebagian besar kawasan perbatasan Indonesia dengan Malaysia adalah hutan lindung sehingga sangat rentan terjadinya pergeseran patok tapal batas dengan tujuan untuk aktivitas ilegal logging atau pembalakan hutan secara liar.

Panjang perbatasan darat antara Indonesia - Malaysia di Kalimantan mencapai 2.004 kilometer, terdiri dari Kalbar 857 kilometer dan Kalimantan Timur 1.147 kilometer.

Sumber: ANTARA

Readmore --> TNI Cabut Patok Yang Dipasang Malaysia Di Wilayah RI

WikiLeaks: China Memberikan Radar Gratis Ke Timor Leste Untuk Kegiatan Intelgen

Jakarta - Situs pembocor data, WikiLeaks melansir dokumen rahasia kawat diplomatik Amerika Serikat yang menyebut niat China membangun basis mata-mata di Timor Leste--bekas provinsi ke-27 Indonesia. Itu diketahui dari proposal pembangunan dan operasional fasilitas radar di pantai utara Timor Leste yang diajukan pada Desember 2007.

Namun, menurut dokumen itu, rencana itu gagal. Seperti dimuat situs berita Australia, The Age, 10 Mei 2011, pemerintah Timor Leste menaruh curiga. Atas hasil konsultasi dengan Amerika Serikat dan Australia, lamaran itu ditolak.

Saat diplomat China bersikeras pada rekan-rekannya di AS bahwa Timor Leste "tak punya arti strategis" untuk Beijing, pada Februari 2008, Kedutaan AS di Dili justru melapor ke Washington, bahwa Wakil Perdana Menteri, Jose Luis Guterres, telah meminta pertimbangan Duta Besar AS, Hans Klemm, soal pendekatan dari perusahaan militer China yang menawarkan radar gratis untuk memonitor pelayaran di Selat Wetar.

Awalnya, tawaran itu dianggap menarik, untuk mengatasi persoalan pencurian ikan (illegal fishing) di perairan Timor Leste. Namun, Guterres curiga ada udang di balik batu dari tawaran gratis itu. "Salah satunya, radar itu diawaki oleh teknisi Cina," kata Guterres kepada kedutaan AS. Ia juag mengaku khawatir, radar tersebut akan digunakan untuk tujuan lain: intelijen.

Diduga, peralatan itu justru bisa digunakan memperluas perimeter radar intelijen China jauh ke pelosok Asia Tenggara. Apalagi, perairan dalam Selat Wetar yang memisahkan perairan timur laut Timor Leste dari Pulau Wetar, Indonesia. Pulau Wetar dilaporkan digunakan sebagai lokasi transit kapal Angkatan Laut AS termasuk kapal selam nuklir saat melintas dari Samudera Pasifik ke Samudera Hindia.

Sebuah sumber intelijen pertahanan Australia mengatakan, Australia pun menduga usulan China tersebut adalah salah satu bagian dari kegiatan memperluas basis intelijen Tiongkok di Asia dan sekitarnya.

Diplomat AS di Dili melaporkan bahwa Presiden Jose Ramos-Horta, Guterres, dan Menteri Pertahanan, Julio Pinto, telah "berulang-ulang dan secara eksplisit" menegaskan bahwa kerjasama pertahanan dan keamanan Timor Leste terbatas pada mitra demokrasi: Australia, Portugal, Amerika Serikat, dan Jepang.

Sementara, bantuan pertahanan China terbatas pada proyek-proyek konstruksi, bantuan pelatihan, dan bantuan kapal patroli berusia 40 tahun dari Shanghai.

Sumber: VIVA News

Readmore --> WikiLeaks: China Memberikan Radar Gratis Ke Timor Leste Untuk Kegiatan Intelgen

Ini 10 Pasukan Elite Terhebat Sepanjang Masa! Menurut Majalah Time

Pasukan Elit Navy Seals.

Jakarta - Majalah Time mengeluarkan daftar 10 pasukan elite terhebat sepanjang masa. Navy Seals menduduki peringkat pertama, disusul pasukan dari zaman Persia kuno, The Immortal.

Inilah 10 pasukan elite tersebut seperti ditulis majalah Time, Jumat (6/9/2011).

1. Navy Seals

Pasukan khusus AS ini langsung melejit namanya setelah sukses menewaskan buruan nomor 1 AS, Osama bin Laden. Seal merupakan akronim sea, air, land. Artinya pasukan elit ini mampu berlaga di tiga matra darat, laut dan udara. Personel Seal dipilih dan diseleksi dari personel militer AS yang terbaik.

2. The Immortal

Ini pasukan elite era Kerajaan Persia kuno. Saat menggempur Yunani, Herodotus mengumpulkan 10.000 orang pilihan. Mereka tangguh, mampu bergerak cepat dan dapat bekerja sama dengan baik. Seluruh personelnya dipersenjatai dengan pedang dan panah.

3. Brigade Gurkha

Brigade Gurkha terdiri seluruhnya dari warga Nepal yang mengabdi untuk tentara Inggris. Pasukan ini berdiri sejak 1815. Keberanian pasukan Gurkha ini melegenda. Hampir dalam setiap pertempuran yang melibatkan Inggris, mereka diterjunkan. Termasuk dalam konfrontasi di Malaysia saat era Dwikora dulu. Pasukan ini mempunyai pisau khas, yang bernama Kukri.

4. The Knights Hospitaller

Para ksatria ini dikenal saat perang salib periode pertama. Mereka adalah biarawan yang sering menolong para peziarah Kristen yang hendak melayat ke Yerusalem. Keberanian dan kegigihan mereka selama perang salib membuat namanya melegenda.

5. Special Air Service (SAS)

Pasukan elit Inggris ini dibentuk di Libya tahun 1940, saat perang dunia ke-2 berkecamuk. SAS merupakan salah satu pasukan khusus terbaik di dunia di era modern ini. Banyak negara menjadikan SAS sebagai kiblat pasukan khususnya. Misi pembebasan sandera di Kedubes Iran di London tahun 1980, salah satu yang membuat nama SAS melambung.

6. Green Berets

Dibentuk tahun 1952, pasukan green berets merupakan pasukan terbaik AD AS. Ingat Rambo? Nah, Rambo diceritakan adalah salah satu anggota pasukan elit ini. Green berets bertempur mulai dari Vietnam, Afganistan hingga melawan pengedar narkoba di Amerika Selatan. Selain jago bertempur dan mengoperasikan aneka senjata, salah satu kemampuan green berets adalah melatih gerilyawan lokal untuk melawan pasukan lawan.

7. The Varangian Guard

Mereka dianggap sebagai keturunan pelayar Viking. Kecakapan dalam pertempuran membuat mereka disegani di dunia Mediterania. Pada awal abad ke 11 Masehi, kaisar Bizantium Basil II yang berkuasa mengumpulkan pengawal pribadinya dari orang-orang ini. Varangians menempati peringkat elit tentara kekaisaran, mengenakan baju besi berat dan sering menghunus kapak besar.

8. The Hashishin

Kelompok ini berdiri di Iran sekitar abad ke-11 atau ke-12. Sebelum beraksi mereka melakukan ritual menghisap ganja atau hashis. Hashishin dikenal memiliki kemampuan yang tinggi untuk menculik atau membunuh lawan-lawan politik mereka. Karena itu kata 'assassin' atau pembunuh dalam bahasa Inggris, diambil dari nama kelompok Hashishin.

9. Israeli Special Forces

Awalnya berdiri tahun 1948, sebagai peleton khusus misi-misi pengintaian. Kini satuan ini berkembang sebagai salah satu pasukan komando terbaik di dunia. Membebaskan sandera di Bandara Entebbe, Uganda, tahun 1976 menjadi salah satu keberhasilan pasukan Yahudi ini. Pasukan ini pula yang mencegat konvoi Mavi Marvara yang hendak menembus blokade Israel atas Palestina, tahun lalu.

10. The Jaguar Warriors

Mereka berasal dari kebudayaan Aztec di Amerika Selatan. Sesuai namanya, pasukan ini mengenakan kulit jaguar sebagai pakaian perangnya. Senjata mereka adalah batu tajam yang bergerigi. Namun pasukan ini tidak mampu menahan pasukan invasi spanyol yang dilengkapi meriam dan senjata api.

Sumber: DETIK

Readmore --> Ini 10 Pasukan Elite Terhebat Sepanjang Masa! Menurut Majalah Time

Komisi I Akan Melakukan Intensifikasi dan Diversifikasi Kerjasama Pertahanan RI Dengan Perancis Dan Italia

Jakarta - Komisi I DPR RI tengah melakukan intensifikasi dan diversifikasi kerja sama militer RI dengan berbagai Negara-negara sahabat, diantaranya Perancis dan Italia.

Hal itu merupakan upaya Komisi I DPR RI dalam mendukung sekaligus mendorong realisasi visi pembangunan kekuatan pertahanan nasional yang didukung oleh profesionalisme prajurit TNI, modernisasi Alutsista, serta kemandirian Alutsista melalui pemanfaatan dan pemberdayaan industri strategis nasional untuk pertahanan.

Kunjungan Komisi I DPR RI ke Negara Perancis dan Italia, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Komisi I DPR RI terhadap pelaksanaan tugas Perwakilan RI, termasuk mengetahui sejauhmana ketentuan perundang-undangan dan program pemerintah, serta pelaksanaan tugas perlindungan dan pelayanan terhadap Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri telah dilaksanakan.

Di Negara Perancis 14 – 17 April 2011, Delegasi mengadakan pertemuan dengan Kalangan Industri Pertahanan Perancis yaitu DGA (Delegation Generale pour I’Armement = Direktorat Persenjataan Kemhan Perancis), DCNS (Direction des Constructions Navales Systemes & Services = Direktorat Galangan Kapal Sista&Jasa), DCI (Defense Conseil International = Konsultan Pertahanan Internasional), EADS (European Aeronautic Defence and Space Company = Perusahaan Aeronautika, Pertahanan, dan Luar Angkasa Eropa), CNIM (Constructions Industrielles de la Mediterranee = Konstruksi Industri Mediterania), Thales Raytheon Systems.

Saat melakukan kunjungan ke Perusahaan Thales, Delegasi juga bertemu dengan perwira-perwira TNI AU yang sedang melakukan pendidikan dan latihan dalam pengoperasionalan Radar, khususnya Radar yang ditempatkan pada wilayah perbatasan RI. Delegasi juga menjelaskan, bahwa akan dilakukan penjajakan kerja sama antara Industri Strategis Pertahanan Perancis dengan Industri Strategis Pertahanan Indonesia.

Dalam Pertemuan itu, Delegasi mendapatkan masukan mengenai program Industri Strategis Pertahanan Perancis, baik untuk matra darat, matra laut, maupun matra udara.

Perancis saat ini tengah meningkatkan program pertahanan, melalui peningkatan program persenjataan, pesawat militer, maupun sarana dan infrastruktur pertahanan.

Beberapa kerja sama Industri Strategis Pertahanan Perancis dengan Indonesia yang telah dilaksanakan, diharapkan dapat ditingkatkan di masa yang akan datang.

Dalam hubungan ini, Komisi I DPR RI menekankan pada peningkatan program pendidikan dan latihan serta transfer of technology.

Dalam kesempatan pertemuan dengan Duta Besar RI di Paris merangkap Kepangeran Andora, diperoleh informasi bahwa secara umum pelaksanaan tugas dan fungsi perwakilan RI di Paris telah berjalan dengan baik.

KBRI Paris terdukung oleh 20 (dua puluh) orang home staff dan 38 (tiga puluh delapan) orang local staff, termasuk staf pribadi Dubes dan pengemudi KBRI.

KBRI Paris saat ini memiliki 7 (tujuh) buah aset tidak bergerak, yang terdiri dari 2 (dua) gedung kantor, Wisma duta, dan wisma DCM, serta 3 (tiga) apartemen untuk staf. Harga seluruh aset milik KBRI Paris bernilai €32.823.480. Secara umum, dukungan fasilitas yang dimiliki KBRI Paris sudah baik, namun terdapat beberapa kendala permasalahan dan tantangan yang dihadapi KBRI Paris dalam pelaksanaan tugas.

Dalam konteks perlindungan WNI, KBRI tidak memiliki fasilitas penampungan untuk WNI bermasalah dan terlantar, serta mahasiswa Indonesia memerlukan penampungan sementara untuk transit.

Sedangkan rangka pelayanan delegasi dan tamu, KBRI menghadapi kendala terbatasnya jumlah kendaraan dan pengemudi. Dalam satu tahun terakhir ini telah dilakukan penghapusan 6 kendaraan dinas yang sudah tidak layak pakai, tetapi baru akan mendapat penggantian dari pusat pada tahun 2012.

Strategi Pertahanan Italia

Di Negara Italia, Komisi I mendapatkan penjelasan dari Kementerian Pertahanan Italia terkait dalam proses pengadaan peralatan pertahanan. Industri pertahanan Italia tidak berada di bawah Kementerian Pertahanan. Industri Pertahanan harus mendapatkan ijin untuk menjual produk pertahanannya, untuk menghindari tri-angle, dan agar dapat dikontrol penggunaan industrinya.

Pemerintah Italia memberikan dukungan bagi pengembangan produk industri pertahanannya, dan Pemerintah tidak ada keharusan membeli produk dari industri pertahanannya.

Pengadaan peralatan pertahanan dilakukan secara langsung dan melalui tender terbuka, kecuali jika kebutuhan mereka untuk kepentingan security yang tidak dapat diumumkan. Dalam proses pengadaan, tidak ada pihak ketiga atau dapat dilakukan melalui proses Government to Government.

Komisi Pertahanan Parlemen Indonesia berkesempatan bertemu dangan Komisi Pertahanan Parlemen Italia. Dalam pertemuan itu, dijelaskan bahwa Indonesia dan Italia telah memiliki payung kerja sama dalam bidang militer, yaitu Persetujuan RI – Italia mengenai kerja sama pertahanan yang ditandatangani di Roma pada bulan Oktober 2007.

Indonesia dan Italia juga telah memiliki Persetujuan Kerja Sama Pengembangan Corvette yang ditandatangani di Roma pada bulan April 2007 oleh Menhan RI dengan Menhan Italia. Namun demikian, kedua Negara belum dapat merealisasikan persetujuan kerja sama tersebut.

Pada tahun 2004 Kemhan Italia dan Kemhan Indonesia telah menandatangani MoU between the Ministry of Defense of the Italian Republic and the Department of Defense and Security of the Republic of Indonesia concerning Cooperation in the Field of Defense Equipment, Logistics, and Industry. Pihak Italia telah melakukan proses ratifikasi, namun Indonesia belum melakukan ratifikasi. Pihak Parlemen Italia meminta agar Indonesia dapat segera meratifikasi perjanjian yang telah ditandatangani kedua belah pihak. Menanggapi hal tersebut, Delegasi akan menindaklanjuti kepada Pemerintah RI dan Parlemen untuk segera meratifikasi perjanjian yang telah ditandatangani.

Dari hasil kunjungan Komisi I di Negara Perancis dan Italia dipimpin Wakil Ketua Komisi I Tubagus Hasanuddin (F-PDIP) dilaksanakan pada tanggal 14 – 20 April 2011, dengan diikuti 15 anggota lainnya Yahya Sacawiria (F-PDIP), Roy Suryo Notodiprojo, (F-PD) Mirwan Amir, (F-PD), Ramadhan Pohan (F-PD), Edhie Baskoro Yudhoyono (F-PD), Jeffrey Geovanie (F-PG), Fayakhun Andriadi (F-PG), Ir. Neil Iskandar Daulay (F-PG), Paskalis Kossay (F-PG) Theodorus J. Koekerits (F-PDIP), Sumaryoto (F-PDIP), Syahfan Badri Sampurno (F-PKS), Muhammad Nadjib (F-PAN).

Komisi I mengharapkan dapat ditingkatkan hubungan dan kerja sama antara kedua Negara di masa yang akan datang.

Sumber: DPR RI

Readmore --> Komisi I Akan Melakukan Intensifikasi dan Diversifikasi Kerjasama Pertahanan RI Dengan Perancis Dan Italia

Crew Resources Management Menuju The First Class Air Force

Crew Resources Management.

Magetan - Hari Ini Harus Lebih Baik Dari Hari Kemarin. Itulah motto yang dicanangkan Kasau Marsekal TNI Imam Sufaat, untuk menuju The First Class Air Force. Salah satu jalan untuk mewujudkannya, Komandan Lanud Iswahjudi, Marsma TNI Ismono Wijayanto, membuka pelatihan Crew Resources Management (CRM) di ruang rapat Malanud Iswahjudi, Senin (9/5).

Pelatihan yang direncanakan selama lima hari tersebut, diharapkan agar peserta latihan CRM memiliki pengetahuan tentang manajemen safety dalam pengelolaan kegiatan penerbangan dan keterampilan dalam berkoordinasi, kerja sama tim serta pengambilan keputusan secara cepat dan tepat, dalam menghadapi dinamika situasi selama melaksanakan kegiatan penerbangan.

Komandan Lanud Iswahjudi Marsma TNI Ismono Wijayanto, dalam sambutannya mengatakan bahwa sasaran yang ingin dicapai dalam pelatihan CRM ini adalan terbentuknya awak pesawat yang memiliki kemampuan pengetahuan tentang manajemen safety, sehingga dalam melaksanakan latihan penerbangan, sehingga Zero Accident dapat terwujud.

Pelatihan CRM diikuti 19 peserta yang terdiri para penerbang dan ground crew yang berasal dari Lanud Hasanuddin sebanyak enam (6) orang, dari Lanud Abd. Saleh tujuh (7) orang, sedangkan dari Lanud Iswahjudi sendiri enam (6) orang, dengan materi pelajaran meliputi Smaall Organized Group, Team Work, Leadership dan Pengembangan diri.

Sementara untuk materi pokok antara lain, Situational Awarenss, pengambilan keputusan, persepsi dan ilusi, motivasi, teori peran, kultur, personalit dan stress, komunikasi antar pribadi, konflik, gaya kerja awak pesawat, serta Ambisi Kemauan Usaha (AKU).

Sumber: TNI

Readmore --> Crew Resources Management Menuju The First Class Air Force

Satuan Kapal Patroli Koarmatim Gelar Latihan Tempur Hadapi Perompak

Surabaya - Satuan Kapal Patroli (Satrol) Koarmatim menggelar latihan tempur Visit Boarding Search And Seizure (VBSS) untuk menghadapi bahaya perompakan yang terjadi di laut. Latihan ini, bekerjasama dengan Satuan Komando Pasukan Katak (Satkopaska) Koarmatim, Senin (9/5). Gladi tempur itu diikuti oleh 28 personel dari unsur-unsur Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) yang berada dijajaran Satrolkoarmatim.

Latihan tempur yang dikenal dengan VBSS ini dibuka oleh Komandan Satrol Koarmatim Kolonel Laut (P) Dadi Hartanto, bertempat lapangan apel Staf Satrol Koarmatim, Ujung, Surabaya. Hari ini Senin (09/05). Yang dihadiri oleh para Komandan KRI dan peserta gladi tempur tersebut. Rencananya kegiatan ini akan berlangsung selama lima hari mulai tanggal 9 Mei sampai dengan 13 Mei 2011 dengan kegiatan latihan teori dan praktek secara perorangan maupun tim. Dengan menggunakan senjata organik jenis AK-47 dan SS-1.

Materi gladi tempur yang dilaksanakan meliputi penguasaan senjata dan menembak, pertempuran jarak dekat Close Quarter Batle (CQB), pergerakan didalam kapal Ship Movement serta penyergapan dan penghancuran musuh Full Mission Planing (FMP).

Semua materi latihan yang dilaksanakan saat ini merupakan rangkaian dari VBSS yang memadukan operasi tempur laut dengan taktik dan strategi bergerak mendekati sasaran, menyusup naik keatas kapal (infiltrasi), bergerak menuju obyek-obyek fital dan melumpuhkan musuh serta membebaskan sandera yang ditawan oleh gerombolan perompak.

Tujuan digelarnya gladi tempur itu adalah untuk memelihara dan meningkatkan kemampuan VBSS bagi unsur-unsur Satrol Koarmatim guna mendukung kesiapan operasional kapal dalam menghadapi berbagai tidak kejahatan dan aksi terorisme di laut serta segala kemungkinan kontinjensi yang terjadi dengan sasaran terbentuknya tim pemeriksa yang ada di kapal yang mampu melaksanakan pemeriksaan dan penggeledahan dengan benar sesuai prosedur, mampu menguasai teknik dan taktik dasar infiltrasi keatas kapal serta pertempuran jarak dekat dan memahami tindakan pengamanan terhadap tawanan atau musuh yang telah berhasil ditangkap.

Pertempuran laut yang diadopsi dengan tatik penanggulangan anti terror dalam VBSS merupakan salah satu strategi yang jitu guna menghadapi kawanan perompak, yang beraksi membajak kapal-kapal yang sedang melintas di perairan jalur perdagangan internasional.

Macam latihan VBSS kali ini meliputi latihan teknis dan taktis untuk perorangan maupun tim dengan mengerahkan empat tim pemeriksa dari KRI yang berjumlah 28 orang personel yang didukung dengan dua buah perahu karet.

Sumber: TNI

Readmore --> Satuan Kapal Patroli Koarmatim Gelar Latihan Tempur Hadapi Perompak

Pesawat CN 235 Buatan DI Lebih Bagus Daripada Pesawat MA60 Buatan China

Salah satu pesawat Xian MA-60 PK-MZJ milik Merpati Nusantara yang melayani rute Denpasar- Labuan Bajo pergi pulang. Pesawat penumpang bermesin turboprop ini buatan perusahaan China Xian Aircraft Industrial Corporation di bawah China Aviation Industry Corporation I (AVIC I). Sampai dengan 2011, Merpati Nusantara mengoperasikan 15 unit Xian MA-60.

Jakarta - Kecelakaan pesawat Merpati jenis MA-60 bernomor penerbangan MZ-8968 tujuan Sorong-Kaimana-Biak, Sabtu (7/5/2011), yang jatuh dan hancur di laut menewaskan 27 orang penumpang berikut awak pesawat. Menurut informasi yang dihimpun Kompas, rencana pembelian pesawat buatan China itu pernah batal karena ditolak oleh Wakil Presiden (2004-2009) Muhammad Jusuf Kalla. Ketika dikonfirmasi semalam, Kalla membenarkan hal itu.

”Oh iya, betul. Waktu itu rencana pembelian pesawat tersebut memang saya tolak,” katanya.

Alasan penolakan Kalla ketika itu karena jenis pesawat tersebut belum memiliki sertifikasi dari Federal Aviation Administration (FAA) sehingga bisa dianggap sebagai produk percobaan. ”Masa kita mau membeli pesawat yang belum memiliki sertifikat FAA. Itu kan berarti masih produk percobaan. Berbahaya sekali,” katanya.

Waktu itu, kata Kalla, disetujui jika pesawat itu menggunakan sistem sewa (leasing) sehingga tanggung jawab teknis ada pada pihak China. Merpati berencana menerbangkan 15 pesawat MA-60.

”Sertifikasi dari FAA pada dasarnya tak harus diambil. Namun, apabila MA-60 lolos dari sertifikasi FAA, keselamatan penerbangannya lebih terjamin,” kata pengamat penerbangan Dudi Sudibyo.

Dudi mengatakan, pesawat buatan Indonesia, yakni CN-235, masih lebih bagus karena telah lolos sertifikasi FAA. CN-235 bahkan dioperasikan oleh US Coast Guard, South Korean Air Force, French Air Force, dan Merpati.

Menurut Dudi, harus diselidiki apakah jatuhnya pesawat terkait persoalan teknis. ”Masyarakat butuh kebenaran dan butuh kepastian tentang keamanan pesawat itu. Komite Nasional Keselamatan Transportasi harus bekerja keras,” ujarnya.

Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XI DPR pada Juni 2009, Direktur Utama Merpati Bambang Bhakti mengungkapkan, pihaknya pernah menghentikan pengoperasian (grounded) MA-60 buatan Xian Aircraft asal China karena keretakan di rudder (sayap bagian belakang pesawat).

”Sebenarnya pesawat ini telah disertifikasi oleh China dan Pemerintah Indonesia. Jadi tidak ada masalah terbang di sini,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Udara Herry Bhakti saat jumpa pers pada Sabtu malam.

Sumber: KOMPAS

Readmore --> Pesawat CN 235 Buatan DI Lebih Bagus Daripada Pesawat MA60 Buatan China

PT Samudra Indonesia Akan Mempertimbangkan Pengawal Bersenjata

MV Sinar Kudus.

Jakarta - PT Samudera Indonesia selaku pemilik kapal MV Sinar Kudus yang pernah perompak Somalia akan memperketat pengamanan kapalnya yang berlayar. Direktur Utama PT Samudera Indonesia David Batubara mengatakan, pihaknya akan mempertimbangkan untuk menempatkan pengawal bersenjata di atas kapal. Perlu tidaknya pengawal bersenjata tersebut, katanya, akan disesuaikan dengan rute perjalanan kapal.

"Tergantung rute apakah kita nanti akan menambah pengawal bersenjata atau tidak, akan kami bahas, belum ada keputusan untuk itu," kata David ketika dihubungi Kompas.com, Minggu (8/5/2011).

Menurut David, selama ini pengamanan di atas kapal tidak menggunakan persenjataan. Seperti halnya pada kapal MV Sinar Kudus. Kapal tersebut bersifat kapal kargo, sehingga tidak ada awak kapal Sinar Kudus yang membawa senjata.

"Karena bukan kapal militer jadi memang tidak bersenjata," katanya.

Selain itu, kata David, PT Samudera Indonesia akan memeriksa kembali rute perjalanan kapal-kapal yang dimiliki MV Sinar Kudus untuk memastikan bahwa rute yang akan ditempuh kapal relatif aman dari para perompak. "Kita akan me-review rutenya," katanya.

"Kemudian prosedur perjalanan kapal yang diperlukan akan ditambah, nanti akan kami bahas," ujar David.

Kapal MV Sinar Kudus milik PT Samudera Indonesia dibajak perompak Somalia saat menuju ke Rotterdam, Belanda pada 16 Maret 2011. Para anak buah kapal serta kapal berikut muatan bijih nikel lalu dibebaskan setelah pihak PT Samudera Indonesia membayar sejumlah uang tebusan pada 2 Mei lalu. Sebanyak 20 anak buah kapal MV Sinar Kudus yang dibebaskan tersebut sudah pulang ke rumah masing-masing dengan dijemput pihak keluarga setibanya di Bandara Soekarno-Hatta, Sabtu (7/5/2011).

Sumber: KOMPAS

Readmore --> PT Samudra Indonesia Akan Mempertimbangkan Pengawal Bersenjata