Kemhan Bantah Kirim Nota Protes Kepada Australia

Jakarta - Juru Bicara Kementerian Pertahanan RI, Brigjen Hartind Asrin membantah pihaknya telah mengirim nota protes kepada pemerintah Australia terkait rencana Amerika Serikat yang ingin menjadikan Pulau Cocos di Australia sebagai pangkalan intai militer.

"Itukan dirilis sama Washington Post yah, kalau dalam posisi kita, yah itu wacana belum klir yah," katanya saat dihubungi Jurnal Nasional, Jumat (30/03).

Dia menambahkan, pihak Kementerian Pertahanan RI melihat itu sebagai urusan Australia dan Indonesia tidak dalam posisi mengatur wilayah orang lain.

"Kalau dari kaca matanya Kementerian Pertahanan yah kita tidak bisa, itu kan negara lain, wilayahnya Australia, jadi kalau itu di wilayah Australia ya Australia yang berwenang. Kita tidak ada kewenangan di sana," katanya menjelaskan.

"Cuma kalau nanti, kalau memang itu jadi, saat ini kita hanya meningkatkan kewaspadaan saja, monitoring saja. Jadi suatu saat bila itu jadi, kita punya teritotorial udara, kedaulatan udara ya kita jaga."

Walaupun rencananya Pulau Cocos akan dijadikan sebagai pangkalan mengintai Kepulauan Spratlly, Indonesia tidak akan membiarkan wilayah kedaulatan udaranya dilanggar suatu saat nanti. "Kalau ada yang melanggar yah kita intercept," katanya.

Dia mengatakan pihaknya tidak pernah mengirim nota apapun soal hal ini. Media asing dia nilai salah mengutip komentarnya. "Soal nota protes, itu kesalahan mereka, itu kesalahan kutip saja. Nggak ada. Jadi kalau minta kejelasan posisi pemerintah itu di Kemlu, Juru bicara Menteri Luar Negeri, karena itu hubungan diplomatik yah," katanya.

Menurutnya, pihaknya belum mengetahui secara pasti bentuk pangkalan yang akan dibangun di Pulau Cocos. "Kalau pangkalan militer itu yang di Darwin, ini beda lagi, makanya ini masih wacana, kita belum tahu pasti apa itu bentuknya," katanya.

Sumber : JURNAS

Readmore --> Kemhan Bantah Kirim Nota Protes Kepada Australia

TB Hasanuddin : Tak Perlu Khawatir Dengan Isu Penempatan UAV AS Di Pulau Cocos

Jakarta - Rencana Amerika Serikat untuk menggunakan Pulau Cocos, Australia, sebagai pangkalan pesawat-pesawat intai ditanggapi santai oleh TB Hasanuddin. Menutut Wakil Ketua Komisi I DPR, itu, langkah AS merupakan sesuatu yang tidak luar biasa.

"Biasa saja tidak apa-apa, ndak usah dipikirin," katanya saat dihubungi Jurnal Nasional, Jumat (30/03). Bagi dia selama itu masih di wilayah Australia dan bukan di wilayah Indonesia tidak akan menjadi masalah. "Ini aturan permainannya yah," katanya.

Bila suatu saat nanti ada yang masuk ke wilayah Indonesia, baru disebut melanggar integritas Indonesia. "Itu kan masih rencana untuk pangkalan pesawat pengintai berawak atau tidak pakai awak. Bila itu nanti terbang masuk wilayah kita itu baru pelanggaran, tapi kalau di luar wilayah kita tidak bisa," katanya menjelaskan.

TB Hasnuddin meluruskan pemberitaan selama ini yang mengatakan Indonesia telah melakukan protes terhadap wacana tersebut. "Saya sudah telpon (juru bicara Kemhan). Dia bilang diralat salah, itu pemberitaan di luar itu tidak benar menurut dia," katanya menjelaskan sikap Brigjen Hartind Asrin, Juru Bicara Kementrian Pertahanan RI yang dikutip oleh beberapa media asing.

"Kebetulan saya mempunyai pengalaman yang beginian, selama dia tidak masuk ke wilayah teritori kita selama itu juga kita akan tetap membiarkannya," katanya. Menurut dia, Indonesia tidak dalam posisi memprotes hal tersebut. Tidak pada tempatnya melakukan protes. Itu juga berlaku jika pesawat pengintai Indonesia lewat di pinggiran perbatasan.

"Negara lain juga tidak boleh mengganggu. Tapi kalau masuk ke wilayah, itu baru pelanggaran," katanya. Anggota DPR dari PDIP ini juga mengungkapkan bahwa bila rencana tersebut diwujudkan kelak, itu tidak menjadi ancaman bagi keamanan Indonesia.

"Wong kita juga melakukan (pengintaian) itu di pinggir-pinggir itu. Ibaratnya begini, anda lewat saya melihat saja. Selama anda tidak masuk pekarangan saya yah, ndak akan saya tegor kan begitu. Bahwa anda dari jarak jauh melihat gerak-gerik saya, yah sah-sah saja. Itu hukumnya begitu yah," katanya.

Sumber : JURNAS

Readmore --> TB Hasanuddin : Tak Perlu Khawatir Dengan Isu Penempatan UAV AS Di Pulau Cocos

PT DI Jalin Kerjasama Dengan NSI Dan Dassault Systemes Prancis

Bandung - PT Dirgantara Indonesia (PT DI) terus menunjukkan geliat optimisme dengan melakukan sejumlah kerja sama strategis tahun ini. Kemarin, bertempat di Gedung Pusat Manajemen Lt 9 PTDI telah berlangsung penandatanganan kerja sama antar 3 (tiga) pihak, yakni PT DI, Nusantara Secom Infotrch (NSI) dan Dassault Systemes (DS) Perancis.

Kerja sama masing-masing ditandatangani oleh Direktur Utama PT DI, Budi Santoso, Excecutive Vice President Dasault Systemes Mr. Forestier dan Managing Director NSI, Reinhard Sitorus. Kerja sama yang disebut Kemitraan Kreasi ini menurut Budi Santoso memiliki tujuan jangka panjang untuk membangun pusat unggulan bersama di bidang pertahanan dan dirgantara.

“Apa yang disepakati ketiga perusahaan bukanlah terjadi tiba-tiba. Ketiga pihak sudah saling mengtahui dan memahami kapabilitas masing-masing,” kata Budi. Baik dari sisi Sumber Daya Manusia, khususnya para insinyur (engineers) yang dimiliki, pengalaman dan fasilitas masing-masing.

Dalam rilis yang diterima bisnis-jabar, kerja sama ini PTDI yang memiliki bisnis utama pesawat terbang, berkomitmen untuk menyiapkan insinyur, tempat kerja, jaringan kerja dan proses bisnis (business process) untuk pengembangan dan sertifikasi. NSI yang sarat dengan pengalaman dan memiliki insinyur yang berkualitas (qualified) yang mampu menyiapkan perangkat lunak dan pelayanan.

NSI sendiri berkomitmen mendukung pusat rancang bangun, mengembangkan kemampuan staf serta membangun pusat pertahanan dan dirgantara bersama. Dan DS sebagai perusahaan terkemuka di Perancis merupakan inovator yang menginovasi para perancang (designer), insinyur, manajer marketing dengan revenue di atas 1700 billion Euro. Perusahaan ini berkomitmen menyiapkan solusi tingkat dunia serta mendukung kerjasama pusat pertahanan dan luar angkasa secara langsung.

Dengan pengalamannya DS telah mampu membuat “digital mock up” yang juga akan digunakan untuk pesawat prototype N 219 yang sedang dirancang bangun PTDI. Dengan demikian maka akan memudahkan para insinyur PTDI di engineering untuk menyelesaikan proses pembuatan rancang bangun pesawat N 219.

Sebagai salah satu bukti kemampuan para insinyur PTDI adalah telah lulusnya mereka dalam audit (assesment) yang dilakukan para insinyur Airbus. Pada saat ini para insinyur di PTDI sedang melakukan pekerjaan berupa paket kecil untuk pesawat A 350 sebagai pintu masuk untuk proyek berikutnya. Menurut Bagus Eko paket tersebut merupakan salah satu jalan untuk membuka peluang proyek-proyek berikutnya yang lebih besar.

Sementara itu Dirut PTDI, Budi Santoso mengatakan bahwa kerjasama ini sungguh membuat PT DI semakin bernilai di mata internasional dan ini akan berdampak besar bagi kelancaran rancang bangun dan produksi N219, pesawat tempur KFX/IFX dan program-program lainnya.

Sumber : Bisnis Jabar

Readmore --> PT DI Jalin Kerjasama Dengan NSI Dan Dassault Systemes Prancis

Menhan Terima Kunjungan Dubes Belanda

Jakarta - Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Belanda untuk Indonesia Tjeerd de Zwaan, Rabu (28/3) di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta. Dalam kunjungan ini dibicarakan berbagai hal terkait peningkatan hubungan kerjasama pertahanan kedua negara.

Dubes Belanda berharap kerjasama kolaborasi antara angkatan bersenjata dari kedua negara dapat terus dilanjutkan misalnya dalam bentuk kerjasama di bidang pelatihan untuk peningkatan kualitas SDM.

Turut mendampangi Menhan saat menerima Dubes Belanda antara lain Kepala Badan Sarana Pertahanan (Kabaranahan) Kemhan Mayjen TNI Ediwan Prabowo, Karo TU Setjen Kemhan Brigjen TNI Drs. Herry Noorwanto, M.A. dan Kepala Bidang Pemberitaan Puskom Publik Kemhan Kolonel Arh Sugandi Agus Heryanto. Sementara itu Dubes Belanda didampingi Atase Pertahanan (Athan) Belanda di Jakarta Kolonel Heijboer.

Sumber : DMC

Readmore --> Menhan Terima Kunjungan Dubes Belanda

Komisi I : Kami TIdak Mempunyai Kemampuan Untuk Mengetahui Spesifikasi Alutsista

Jakarta - Komisi I DPR tidak mempunyai kapasitas yang memadai untuk mampu mengawasi pengadaan alat utama sistem pertahanan (alutsista).

Hal itu diutarakan oleh anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDIP Helmi Fauzi, dalam diskusi di kantor Human Right Working Group (HRWG) di Jakarta, Rabu (28/3).

"Jika membahas sampai detail spesifikasinya, kita memang tidak punya kapasitas. Kualitas anggota DPR menyangkut hal-hal yang teknis itu ada keterbatasan. Siapa pun anggota DPR-nya tidak mungkin mampu untuk benar-benar paham. Misalnya pesawat F16, itu ada blok-bloknya dan spesifikasi khusus. Mustahil paham jika bukan benar-benar ahlinya," kata Helmi.

Selain itu, Helmi juga mengatakan Komisi I sering kali hanya dijadikan 'tukang cap stempel' oleh Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dalam pengadaan alutsista.

"Kita sering dikejutkan ketika Kemenhan datang dengan kontrak yang ternyata sudah ditandatangani. Padahal dibahas saja belum. Kita tidak pernah diikutkan dari awal," katanya lagi.

Seperti diketahui, beberapa hari lalu Komisi I membahas proses pengadaan alutsista dengan Kemenhan, khususnya untuk pengadaan enam unit Sukhoi. Rapat kerja terkesan tidak komprehensif dan anggota DPR hanya mengulang-ulang pertanyaan yang telah ditanyakan sebelumnya. Kemenhan pun menolak membuka performance invoice pengadaan sukhoi atas dasar kerahasiaan negara.

"Hal-hal teknis terkait pengawasan menjadi sangat rumit karena tidak semua orang paham. Kemenhan pun tidak mau membuka kontrak. Yang bisa kita lakukan hanya menyesuaikan proses pengadaan sesuai dengan renstra (rencana strategi), postur dan proyeksi keamanan kita," tandasnya.

Sumber : Media Indonesia

Readmore --> Komisi I : Kami TIdak Mempunyai Kemampuan Untuk Mengetahui Spesifikasi Alutsista

Jubir Kemhan : Drone AS Bukan Ancaman Bagi Indonesia

Jakarta - Pemerintah Indonesia tidak mempermasalahkan rencana penempatan pesawat pengintai jarak jauh (drone) Amerika Serikat di Australia. Penambahan kekuatan militer itu dinilai bukan ancaman bagi kedaulatan Indonesia.

Juru Bicara Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Hartind Asrin menegaskan, penempatan drone AS di Kepulauan Cocos, Australia, tidak berpengaruh pada Indonesia. Meski secara jarak berdekatan, hal tersebut bukan berarti kedaulatan bangsa terancam. ”Itu merupakan keputusan diplomatik antara Australia dan AS. Karena berada di luar wilayah RI, tentu bukan hak kita untuk campur tangan.

Tidak ada pengaruhnya itu,” kata Asrin di Jakarta kemarin Rencana penambahan kekuatan militer AS di Australia bukan sekali terjadi.Sebelumnya negara adidaya itu berencana menempatkan personel marinir di Darwin.Ketika itu, Indonesia juga merespons dengan menyatakan rencana tersebut bukan sebuah ancaman bagi kedaulatan RI. Kendati demikian,Asrin sepakat perlu ada peningkatan kekuatan intelijen untuk mengantisipasi segala kemungkinan.

”Itu memang demikian. Intelijen harus selalu waspada,”sebut dia. Australia merespons positif rencana AS menggunakan Kepulauan Cocos sebagai pangkalan militer.Menurut Menteri Pertahanan Australia Stephen Smith,Kepulauan Cocos merupakan opsi jangka panjang dalam kedekatan Washington dan Canberra. “Tapi,Cocos bukan tempat ideal saat ini. Kita akan melakukan beberapa hal seperti peningkatan fasilitas dan infrastruktur, khususnya lapangan terbang,”ujarnya kepada ABC.

Menurut dia, biaya pembangunan fasilitas itu menelan anggaran sekitar 75 juta—100 juta dolar Australia (Rp689,43—919,24 miliar). Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin mengingatkan intelijen untuk lebih waspada dan mengantisipasi kemungkinan adanya ancaman dari luar. Sebab, dengan Australia mengizinkan AS menggunakan wilayahnya untuk pengoperasian drone, posisi Indonesia semakin terawasi oleh negara Paman Sam itu. ”Pengintaiannya memang menggunakan sistem penginderaan jarak jauh, jadi kita sulit memprotesnya.

Tapi,jauh sebelum inipun AS sudah melakukan pengintaian melalui satelit angkasa,” kata Hasanuddin di Gedung DPR. Menurut dia, selama peralatan tersebut terpasang di luar wilayah teritorial Indonesia, tak ada aturan yang dilanggar. ”Dan ini bukan masalah. Hanya kita menjadi terbuka diawasi mereka,”ujarnya. Australia mengklaim, penambahan kekuatan militer AS adalah bagian misi perdamaian.

Namun oleh banyak kalangan langkah itu dianggap sebagai upaya nyata meningkatkan kehadiran AS di Asia Pasifik. Dipastikan, upaya itu membuat khawatir China. Peneliti dari Akademi Ilmu Sosial di China Fan Jishe mengungkapkan, cukup sulit memprediksi rencana AS untuk memantau Laut China Selatan dengan pesawat tanpa awak. Padahal,pangkalan AS di Guam telah melaksanakan peran pemantauan itu.

“Apalagi, China juga tidak ingin terlibat dalam konfrontasi militer di wilayah ini.Posisi Australia sangat sulit karena sebagai sekutu utama AS dan mitra dagang terbesar China,” kata Jishe dikutip People Daily,kemarin. Dalam pandangan Fu Mengzi,peneliti hubungan ASChina di Institut Kajian Hubungan Internasional Kontemporer, peningkatan jumlah militer AS tidak menguntungkan bagi perdamaian. Untuk saat itu, kata dia, tidak ada ketegangan di antara kekuatan besar di Asia Pasifik.

Sumber : SINDO

Readmore --> Jubir Kemhan : Drone AS Bukan Ancaman Bagi Indonesia

Wamenhan Puas Dengan Pengujian R-Han 122

Baturaja - Wakil Menteri Pertahanan Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin mengaku puas atas pengembangan Roket R-Han 122 yang diproduksi sendiri oleh bangsa Indonesia sebagai wujud kemandirian roket nasional.

Menurut Sjafrie usai uji coba Roket R-Han 122 di Puslatpur TNI AD di Baturaja, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumsel, Rabu, pengembangan kemandirian roket Indonesia diharapkan bisa terus ditingkatkan, termasuk kemampuan jangkauannya dari dua digit menjadi tiga digit.

"Berdasarkan hasil ini, maka kemandirian roket pada tahun 2014 harus tercapai," ujar Sjafrie.

Budi Teguh Rahardjo, Deputi Menristek Bidang Produktivitas dan Relevansi Riset Iptek meyakini, 90 persen industri roket di Indonesia dapat berkembang dengan pesat dan masuk dalam ranah industri, serta mampu memasok alat utama sistem pertahanan (alusista) dalam jumlah yang besar.

Guna menuju kemandirian dalam pengadaan alutsista, sejak tahun 2007 lalu, Kementerian Riset dan Teknologi dalam konsorsium bersama komunitas iptek serta industri strategis, melakukan pengembangan roket yang kali ini kembali diujicobakan.

Uji coba 50 buah roket ini merupakan hasil pengembangan yang terbaru dan diberi nama Roket R-Han 122.

Konsorsium pengembangan roket ini mendayagunakan para pihak (stakeholders), dengan masing-masing pihak memiliki peranan strategis, di antaranya PT Pindad yang mengembangkan peluncurannya (launching), GAZ menangani `firing system`, sedangkan PT Dahana berperan dalam menyediakan propellant, dan PT KS mengembangkan material tabung maupun struktur roket.

Roket ini dari pengembangan sebelumnya adalah kaliber yang mencapai 122 mm dengan kecepatan maksimum 1,8 mach.

Roket yang berdaya ledak optimal ini, dapat menempuh sasaran jarak tembak hingga 15 km.

Pada uji coba yang dilakukan di Pusat Latihan Tempur TNI AD Baturaja Sumsel, sebanyak 50 buah Roket R-Han 122 produksi Indonesia, berhasil ditembakkan ke sasaran di udara.

Selain Wakil Menhan Sjafrie Sjamsoeddin, sejumlah pejabat Pemptov Sumsel dan Pemkab OKU, beberapa petinggi TNI, antara lain Pangdam II/Sriwijaya Mayor Jenderal TNI Nugroho Widyotomo dan Komandan Kodiklat TNI AD Letnan Jenderal TNI Gatot Numantyo ikut pula saat menyaksikan uji coba roket R-Han 122.

Usai peluncuran, Wamenhan juga berkesempatan mengecek mobil peluncur roket, untuk selanjutnya akan terus dikembangkan sebagai bagian program kemandirian penyediaan alutsista nasional.

Menurut Kepala Biro Hukum dan Humas Kemenristek, Anny Sulaswatty, Roket R-Han 122 itu merupakan produksi hasil kerja sama anak bangsa Indonesia, diwujudkan melalui penelitian bersama PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, dan PT Dahana, didukung penuh Kemenristek bersama konsorsium terkait.

Uji coba dan demo penembakan Roket R-Han 122 itu menandai keberhasilan bangsa Indonesia untuk menuju kemandirian produksi roket nasional di masa depan.

Sumber : ANTARA

Readmore --> Wamenhan Puas Dengan Pengujian R-Han 122

Komisi I : TNI Dan BIN Harus Waspadai Basis Drone AS Di Australia

Jakarta - TNI dan Badan Intelijen Negara (BIN) harus mewaspadai menguatnya militer Amerika Serikat (AS) di kawasan Asia. Australia kemarin mengizinkan AS menggunakan wilayahnya untuk mengoperasikan pesawat pengintai jarak jauh (drone).

Kehadiran kekuatan militer AS mesti ditindaklanjuti dengan optimalisasi kekuatan intelijen dan pertahanan di wilayah perbatasan. “Kita harus pertanyakan sejauh mana TNI dan BIN menyikapi hal ini karena secara universal TNI memiliki tanggung jawab dan kewajiban dalam menangani outwardlooking dalam menjaga negara,” kata anggota Komisi I DPR Susaningtyas Kertopati kemarin.

Menurut dia,BIN juga harus lebih aktif menggiatkan technology intelligence. “Karena pesawat pengintai ini tentu punya teknologi yang canggih yang keberadaannya harus kita counter bila memang mengancam pertahanan negara,”ujarnya. Pemerintah RI sebelumnya telah memberikan reaksi atas penempatan kekuatan militer AS di Darwin.RI menilai kehadiran pasukan AS tidak mengancam kedaulatan Indonesia.

Australia mempersilakan AS mengoperasikan drone di Kepulauan Cocos.Menteri Pertahanan Australia Stephen Smith mengungkapkan, penggunaan Kepulauan Cocos merupakan opsi jangka panjang dalam kedekatan Washington dan Canberra. Jalur landasan bandara juga bakal diperbaiki jika memang kepulauan itu disepakati dijadikan pusat penerbangan pesawat tanpa awak.

“Cocos merupakan sebuah kemungkinan. Itu prospek jangka panjang,” kata Smith kepada radio ABC.“Tapi,Cocos bukan tempat ideal saat ini. Tapi, kita akan melakukan beberapa hal seperti peningkatan fasilitas dan infrastruktur, khususnya lapangan terbang.” Kepulauan Cocos dianggap sebagai lokasi paling ideal untuk menjadi pangkalan pesawat tanpa awak yang bakal memantau rute jalur pelayaran paling sibuk di dunia dan Laut China Selatan.

Baik China,Taiwan, Filipina,Vietnam, Malaysia, maupun Kamboja mengklaim teritorial Laut China Selatan. Smith menganggap Kepulauan Cocos bukan sebagai prioritas pemerintah dalam peningkatan kerja sama dengan AS.“Kita menganggap kehadiran AS di wilayah Asia Pasifik bakal menjadi kekuatan perdamaian, kekuatan stabilitas, dan kekuatan kesejahteraan,” papar Smith.

Namun, langkah itu dianggap sebagai meningkatkan upaya nyata kehadiran AS di Asia Pasifik.Upaya itu dipastikan membuat khawatir China. Australia sebenarnya merupakan sekutu AS.Tetapi, Canberra tetap memandang Beijing sebagai mitra dagang terbesar. Karena itu,Australia juga sangat berhati-hati dalam memainkan diplomasi dengan China.“Kita sangat terbuka dengan China mengenai rencana ini,” kata Smith, dikutip Reuters.

Sementara itu,Wakil Menteri Luar Negeri AS untuk Asia Timur dan Pasifik Kurt Campbell telah berada di Australia sejak pekan lalu. Dia mendiskusikan penempatan pertama 250 marinir pada bulan depan dan isu lainnya. Bagaimana dengan tanggapan China? Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Hong Lei mengungkapkan bahwa kerja sama merupakan “aspirasi bersama dan kecenderungan” di wilayah.

“Kita berharap negara-negara di wilayah tetap memegang konsep keamanan baru seperti persamaan, pembangunan bersama, koordinasi, keuntungan saling menguntungkan, dan mengutamakan keselamatan bagi semua,”katanya. Hugh White, analis pertahanan dari Universitas Nasional Australia, mengatakan bahwa Australia dianggap sebagai “asetstrategi”oleh ASuntukmemonitor perkembangan China.

Sumber : SINDO

Readmore --> Komisi I : TNI Dan BIN Harus Waspadai Basis Drone AS Di Australia

50 Roket R-Han 122 Berhasil Diujicoba

Baturaja - Sebanyak 50 Roket R-Han 122 produksi Indonesia, berhasil diujicobakan dengan ditembakkan ke sasaran di udara, di Pusat Latihan Tempur TNI AD Baturaja, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, Rabu.

Deputi Menristek Bidang Produktivitas dan Relevansi Riset Iptek, Budi Teguh Raharjo sempat menunjukkan contoh roket R-Han 122 itu, kepada Wakil Menteri Pertahanan, Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin, sebelum melakukan uji coba roket tersebut.

Sebanyak 50 buah Roket R-Han 122 diujicobakan sebagai hasil pengembangan konsorsium dari Kementerian Riset dan Teknologi dan komunitas iptek serta industri strategis, guna mendukung kemandirian roket 2014 bagi Kementerian Pertahanan.

Roket R-Han 122 memiliki kecepatan maksimum 1,8 mach dan jarak tembak hingga 15 km.

Selain Wakil Menhan Sjafrie Sjamsoeddin, sejumlah pejabat Pemptov Sumsel dan Pemkab OKU, beberapa petinggi TNI, antara lain Pangdam II/Sriwijaya Mayor Jenderal TNI Nugroho Widyotomo dan Komandan Kodiklat TNI AD Letnan Jenderal TNI Gatot Numantyo ikut pula saat menyaksikan uji coba roket R-Han 122.

Usai peluncuran, Wamenhan juga berkesempatan melakukan pengecekan pada mobil peluncur roket, untuk selanjutnya akan terus dikembangkan sebagai bagian program kemandirian penyediaan alat utama sistem pertahanan (alutsista) nasional.

Menurut Kepala Biro Hukum dan Humas Kemenristek, Anny Sulaswatty, Roket R-Han 122 itu merupakan produksi hasil kerja sama anak bangsa Indonesia, diwujudkan melalui penelitian bersama PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, dan PT Dahana, didukung penuh Kemenristek.

Ujicoba dan demo penembakan Roket R-Han 122 itu menandai keberhasilan bangsa Indonesia untuk menuju kemandirian produksi roket nasional di masa depan.

Sumber : ANTARA

Readmore --> 50 Roket R-Han 122 Berhasil Diujicoba

Pengadaan Alutsista 2010-2014 Versi Kemhan

Jakarta – Wakil Menteri Pertahanan dalam hal ini selaku Ketua High Level Comitte (HLC), Sjafrie Sjamsoeddin, bersama anggota Komisi I DPR RI, Senin (26/3) di Ged. DPR, Jakarta membahas rencana Modernisasi Alutsista dalam rangka kebutuhan TNI 2014 dengan menggunakan Alokasi Pinjaman Pemerintah (APP) atau Pinjaman Luar Negeri (PLN).

Ketua HLC pada kesempatan Raker tersebut mengatakan hingga tahun 2014 didalam proyeksi Minimum Esential Force khususnya modernisasi untuk Alutsista bergerak, Kemhan dan TNI ingin melengkapi postur kekuatan pertahanan di setiap Angkatan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kemhan juga memiliki rencana kebutuhan belanja alutsista (Shoping List) bergerak prioritas hingga tahun 2014 akan mempergunakan pinjaman pemerintah dari luar negeri.

Lebih lanjut Wamenhan menjelaskan, untuk Mabes TNI hingga 2014 memerlukan kendaraan taktis dan kendaraan angkut amunisi 5 ton dengan jumlah besar yang menurut jumlah pagu mencapai 110 juta Dolar.

Sementara untuk Angkatan Darat, terdapat empat prioritas yang ingin dicapai, diantaranya Helikopter serang dan serbu termasuk persenjataan sebanyak 24 Unit, kendaraan tempur Main Battle Tank (MBT) jenis Leopard 2A6 sebanyak 44 Unit, ME Armed 155 Howitzer, Rudal MLRS dan Rudal Arhanud.

Sedangkan untuk proyeksi kebutuhan modernisasi Alutsista untuk Angkatan Laut, Kapal Pemukul dengan jenis Klas Korvet, Kapal Pendukung, pesawat Udara jenis CN-235 MPA dan Helikopter AKS, Tank Amfibi BMP-3F serta Panser Ambfibi BTR 80 A. untuk penawaran baru yakni 3 kapal Selam dan 2 Unit PKR namun bisa dikirim setelah tahun 2014 dan 3 unit Fregat (MRLF) namun juga masih dalam proses pengusulan anggaran.

Untuk Angkatan Udara, Shoping list ini tertuju kepada pengadaan SU-30 MK2 dan dukungannya, pengadaan pesawat angkut CN-295 sebagai pengganti pesawat F-27. Ditambah lagi pengadaan Helikopter Full Combat SAR Mission, pengadaan pesawat latih sebagai pengganti AS-202 & T-34C. Totalitas pagu yang di butuhkan untuk bisa memenuhi kebutuhan khusus untuk alutsista bergerak pioritas mencapai 3,741 juta Dollar.


Berkaitan dengan hal tersebut, Ketua Komisi I DPR RI, Mahfudz Siddiq, pada akhir raker itu mengatakan, Komisi I DPR RI mendukung daftar pengadaan Alutsista TNI TA. 2010-2014 yang sumber pembiayaannya di alokasikan dari Alokasi Pinjaman Pemerintah (APP) Kemhan/TNI TA. 2010-2014.

Namun demikian Komisi I DPR RI memberikan beberapa saran, antara lain agar dapat mengupayakan dilakukannya amandemen terhadap daftar State Loan Agreement Tahun 2007 antara Pemerintah RI dengan Pemerintah Federasi Rusia, sehingga pengadaan 6 unit Sukhoi SU-30 MK2 dapat menggunakan skema pembiayaan State Credit.

Memperhitungkan dengan cermat kondisi dan spesifikasi, dislokasi serta proyeksi biaya pemeliharaan dan perawatan dalam pengadaan MBT Leopard 2A6. Memperhatikan dengan serius dampak penggunaan pesawat intai tanpa awak (UAV) terhadap kerahasiaan pertahanan dan keamanan RI. Memastikan kelayakan pembelian 3 unit kapal perang kelas Fregat (MRLF) oleh TNI AL.

Dikatakan Mahfudz Siddiq, Komisi I DPR RI mendesak Kemhan/TNI untuk terus melakukan pembenahan terhadap sistem adminstrasi dalam pengadaan Alutsista TNI. Menurut dirinya Komisi I DPR RI akan menyelesaikan pembahasan terkait permohonan pencabutan dana bertanda bintang untuk pengadaan barang/jasa melalui PHLN/KE, sebelum penutupan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2011 – 2012.

Forum Raker pembahasan tentang rencana modernisasi alutsista ini juga dihadiri oleh Para Kepala Staf Angkatan, Sekjen Kemhan dan sejumlah pejabat di jajaran Kemhan dan TNI.

Sumber : DMC

Readmore --> Pengadaan Alutsista 2010-2014 Versi Kemhan

Roket R-Han 122 Lakukan Ujicoba Di Baturaja Sumsel

Palembang - Roket R-Han 122 produksi Indonesia, siap ujicoba penembakan di Pusat Latihan Tempur Kodiklat TNI AD Baturaja, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, Rabu, dihadiri Wakil Menteri Pertahanan Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin dan Deputi Menristek Budi Teguh Rahardjo, serta Wagub Sumsel, H Eddy Yusuf.

Kepala Biro Hukum dan Humas Kemenristek, Anny Sulaswatty, dalam penjelasannya menyebutkan bahwa Roket R-Han 122 itu merupakan produksi hasil kerja sama anak bangsa Indonesia, diwujudkan melalui penelitian bersama PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, dan PT Dahana, didukung penuh Kemenristek.

Ujicoba dan demo penembakan Roket R-Han 122 itu dipusatkan di Puslatpur TNI AD Baturaja, Kabupaten OKU, Sumsel, merupakan bagian dari program pengadaan alat utama sistem pertahanan (alutsista) TNI yang didukung industri strategis di Indonesia.

Sumber : ANTARA

Readmore --> Roket R-Han 122 Lakukan Ujicoba Di Baturaja Sumsel

KRI Dewaruci Berlabuh Di Meksiko

Surabaya - Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Dewaruci yang sedang melakukan pelayaran keliling dunia sudah melewati Samudera Pasifik dan merapat di Meksiko pada Senin (26/3) pukul 09.00 waktu setempat.

Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Indonesia di Meksiko Hamdani Djafar, Komandan Angkatan Laut Wilayah VI Manzanillo Rear Admiral Jaime Mejra Michel, Walikota Manzanillo Rosario Yeme Lopez, dan Wakil Gubernur Colima Lic Rene Rodriquez Herera menyambut kedatangan Dewaruci di Pelabuhan Manzanillo, Meksiko.

Menurut siaran pers dari Dinas Penerangan Komando Armada RI Kawasan Timur (Koarmatim) yang diterima ANTARA di Surabaya, Selasa, selama berada di Meksiko pimpinan KRI Dewaruci antara lain akan mengunjungi Komandan AL Meksiko di Manzanillo dan Panglima Armada Pasifica, Walikota Manzanillo, dan Gubernur Colima.

Sebelum merapat di Meksiko, Dewaruci singgah di Republik Marshall, Hawaii dan San Diego (AS).

Sejak dilepas keberangkatannya oleh Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Soeparno dari Dermaga Koarmatim pada 15 Januari 2012, kapal layar dengan tiga tiang tinggi yang dikomandani Letkol Laut (P) Haris Bima Bayuseto itu telah menempuh perjalanan sejauh 7.369 mil laut.

Perjalanan keliling dunia KRI Dewaruci kali ini menjadi pelayaran terakhir kalinya, sebelum digantikan kapal latih baru yang rencananya mulai beroperasi pada 2013.

Kapal buatan Jerman tahun 1952 itu dijadwalkan berlayar selama 277 hari dengan rute dari Surabaya menuju kota persinggahan Jayapura, Kwajelein (AS), Honololu, San Diego, Manzanillo (Meksiko), Panama, New Orlens, Miami, Charleston, New York, Norfolk, Baltimore, dan Boston.

Selanjutnya kapal akan singgah di St Jon (Kanada), Porto (Portugal), Cadiz (Spanyol), Malta, Port Said (Mesir), Jeddah (Saudi Arabia), Salalah (Oman), Kolombo (Sri Lanka), Belawan, Jakarta, dan direncanakan tiba kembali di Surabaya pada 16 Oktober 2012.

Sumber : ANTARA

Readmore --> KRI Dewaruci Berlabuh Di Meksiko

Komisi I : Sistem Pembelian Alutsista Perlu Diubah

Jakarta - Pemerintah disarankan mengubah sistem pembelian alat utama sistem senjata (alutsista). Pembelian alutsista ke depan seharusnya difokuskan pada peralatan yang masih baru dan lengkap.

Dengan demikian, alutsista itu bisa dimanfaatkan secara maksimal dan tidak memboroskan anggaran untuk pemeliharaan dan perawatan. Anggota Komisi I DPR Salim Menga mengungkapkan,pengalaman masa lalu menunjukkan pembelian alutsista TNI sering tidak lengkap.Akibatnya, alutsista tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal. “Sistem pembelian dan pemeliharaan kita masih belum bagus,” tandas Salim di Jakarta kemarin.

Dia mencontohkan, pembelian pesawat tempur Sukhoi yang tidak lengkap sehingga tidak bisa langsung dipakai. “Pesawat belum dipakai sudah harus di-overhaul,”katanya. Pembelian tank Scorpion dan AMX13 juga memiliki pengalaman buruk. Karena itu, dalam perencanaan pembelian main battle tank (MBT), Salim menyarankan agar pemerintah membeli produk baru.

“Jangan sampai beli MBT bagus, tapi habis masa pakai laras,”ujarnya. Kemampuan menembak tank, ungkap Salim, akan menurun seiring usia laras yang ada batas masa pakainya.Karena itu, jika hendak membeli tank,masalah laras harus menjadi perhatian serius.“Ketika sudah habis masa pakai, laras harus diganti,”paparnya.

Sementara itu,Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo mengaku sudah mencari berbagai alternatif pengadaan MBT. Pramono pun pernah ke Korea Selatan dan menjajal MBT K1A1 produksi Negeri Ginseng itu.Dia juga pernah ke Jerman untuk mencoba MBT Leopard 2A6.

Sumber : SINDO

Readmore --> Komisi I : Sistem Pembelian Alutsista Perlu Diubah

Satu Skuadron Heli Tempur Akan Di Tempatkan Di Nunukan

Balikpapan - Perbatasan langsung Indonesia-Malaysia akan dipagari dengan satu skuadron heli tempur Bell AH-1W Super Cobra, selain dijaga dengan tank-tank Leopard 2A6. "Kami akan tempatkan di Berau dan Nunukan," kata Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) VI Mulawarman Mayor Jenderal TNI Subekti, Selasa (27/3).

Saat ini, Kodam VI Mulawarman sedang menyiapkan basis bagi skuadron heli tersebut, katanya.
Super Cobra adalah helikopter buatan Bell, Amerika Serikat, dan pengembangan dari Huey Cobra yang berjaya di perang Vietnam.

Persenjataannya senapan mesin gatling 20 mm, roket Hydra, rudal Sidewinder untuk pertempuran udara, dan rudal penghancur tank Hellfire. "Super Cobra ini adalah pilihan utama. Namun demikian, kami punya pilihan lain yang lebih bersahabat dengan keuangan, yaitu heli serbaguna Agusta Westland," kata Panglima yang pernah menjadi Asisten Perencanaan (Asrena) Kasad di Mabes TNI tersebut.

Heli tempur buatan Bell ini dihargai 11,3 juta dolar AS per unitnya, atau setara Rp 96 miliar. Untuk komplet satu skuadron dengan 16 pesawat maka pemerintah menyediakan tidak kurang dari Rp 1,53 triliun. Semuanya belum termasuk dengan persenjataan yang digendong heli tersebut untuk menyerbu musuh.

"Harga ini dipantaskan dengan kemampuan jelajah hingga 510 km pada kecepatan maksimum 277 km per jam, kecepatan menanjak 8,2 meter per detik, dan bisa mengambang di udara pada ketinggian 3.720 meter," katanya.

Dengan berpangkalan di Nunukan yang berbatasan langsung dengan Malaysia, sebagai contoh Super Cobra hanya perlu beberapa menit untuk sampai di perbatasan dan menyelesaikan misinya.
Agusta Westland sedikit lebih murah. Heli tempur Agusta Westland AW 109LUH harganya 9 juta dolar AS, atau sama dengan Rp 76,5 miliar, per unit. Atau total Rp 1,22 triliun untuk satu skuadron.

Selanjutnya, di darat akan ada 3 batalyon gabungan infanteri dan artileri yang memiliki persenjataan anti tank yang dapat membidik tank dari jarak 6 km, serta multiple launch rocket system (MLRS) Astros II buatan Brazil.

"Dengan amunisi roket aslinya, jarak tembaknya bisa mencapai 300 km, atau 70 km dengan amunisi roket lain," jelas Panglima Subekti.

Bersama tank-tank Leopard, seluruh persenjataan dan personel baru ini akan tersedia secara bertahap mulai tahun 2012 ini.

Menurut Panglima Subekti, ini akan sangat berdampak pada perimbangan kekuatan dengan negara-negara tetangga Indonesia, terutama yang berbatasan langsung di Kalimantan.

"Saat ini kita memang tidak memiliki musuh yang eksplisit, yang nyata. Tapi setiap hari kita.

Sumber : Republika

Readmore --> Satu Skuadron Heli Tempur Akan Di Tempatkan Di Nunukan

Wawancara Sekilas Pengadaan Sukhoi Bersama Tubagus Hasanuddin

Jakarta - Sekilas wawancara singkat pengadaan pesawat tempur sukhoi bersama Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin.

Bagaimana tanggapan Bapak terkait proses pengadaan Sukhoi ini?

Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada siapa pun,termasuk ICW, karena dengan itu rincian menjadi terbuka. Selama ini,kita tidak mendapatkan itu.Ke depan,ini akan menjadi pembelajaran DPR dan pemerintah agar proses lebih transparan dan lebih valid dalam membuat perencanaan.

Nah, soal tadi itu, kita akan dorong, jadi tidak lagi menoleh masalah tadi, tapi kita akan dorong mungkin kita akan cari klarifikasi ke PT Rosoboronexport, mungkin ke kedutaan dan kalau mungkin pakai saja state credit.Dan diamendemen (shoping list) dimulai dari nol lagi.

Jadi belum ada skandal?

Yang bilang ada skandal siapa? Justru kita baru mulai, belum selesai,belum memproses. Tapi masalahnya bagus, ada masukan,lalu kita coba buka lagi karena kalau diteruskan ada potensi.Itu baru potensi (skandal).

PT Trimarga sudah bermitra sejak dulu. Bagaimana Bapak menanggapinya?

Wah, saya tidak tahu soal PT itu, soal broker yah.Saya tidak tahu. Kalau saya mempertanyakan juga tidak yakin mendapat. Tetapi, silakan publik mencari dan informasikan ke kami,bantu kamilah.

Adakah beda mekanisme pembelian Sukhoi yang sekarang dengan pada tahap pertama dulu?

Kalau pembelian secara langsung, saya tidak tahu, saya harus pelajari yang lama. Namun, menurut saya,dalam proses pembelian (yang dulu) itu, Kemhan sudah benar. Bahwa kemudian konon itu memakai sistem imbal beli, itu merupakan keputusan yang kemudian juga diakui oleh DPR saat itu.

Jadi,menurut Bapak tidak ada masalah?

Setahu saya tidak ada masalah. Dalam proses seperti ini, siapa pun presidennya, tidak sampai ikut dalam tawar-menawar harga dan lain sebagainya. Siapa pun presidennya,saya yakin tidak ikut tawar-menawar harga. Kami pun tidak tahu bahwa (untuk pembelian sekarang) akan terjadi tawar-menawar dan ternyata bisa,sehingga harga jatuh pada angka USD54,8 juta.Jadi,mari kita fokuskan pada prosedur unitunit operasional itu yang harus kita benahi dan tadi juga ada pernyataan dari wamenhan agar struktur perencanaannya itu disesuaikan lagi.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan jika pembelian Sukhoi pertama penuh skandal. Saat itu adalah proyek Presiden Megawati Soekarnoputri. Tanggapan Bapak?

Saya tidak tahu. Tapi saya harus menghormati Pak SBY. Siapa pun,yadiusut saja.Ya to? Silakan diusut. Sama kok, presiden tidak sampai mengurusi jual-beli. Kita yang ingin adalah tidak boleh terjadi penggelembungan harga pada pokok dan di DPR,di mana sajalah.

Sumber : SINDO

Readmore --> Wawancara Sekilas Pengadaan Sukhoi Bersama Tubagus Hasanuddin

Wawancara Sekilas Pengadaan Sukhoi Bersama Wamenhan

Jakarta - Sekilas wawancara singkat pengadaan pesawat tempur sukhoi bersama Wamenhan Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin.

Seperti apa sebenarnya keterkaitan antara kontrak pengadaan Sukhoi ini dan PT Trimarga Rekatama?

PT Trimarga ini tidak ada kaitannya dengan Kementerian Pertahanan (Kemhan).Partner Kemhan itu PT Rosoboronexport. Jadi, bukan PT Trimarga. Kita tidak pernah berhubungan dengan PT Trimarga.

PT Rosoboronexport yang menggunakan PT Trimarga untuk melancarkan kegiatan-kegiatan administrasi dalam rangka distribusi, dalam rangka proses-proses komunikasi Rosoboronexport di Jakarta. Persoalan Trimarga ini persoalan di luar manajemen Kemhan.

Tapi Kedutaan Besar Rusia di Jakarta membantahnya?

Ya, sebaiknya ditanyakan langsung kepada Rosoboronexport, karena yang menentukan siapa pembantunya itu ya mereka, Rosoboronexport, bukan kedutaan besar.

Dalam rapat-rapat yang selama ini dilakukan, apakah Trimarga juga ada di sana?

Saya ini memimpin tim evaluasi pengadaan, pada saat saya menjabat sekjen kemhan. Tidak ada satu pun agen yang ikut serta dalam tim evaluasi pengadaan,kecuali produsen.

Apakah keberadaan PT Trimarga berpengaruh terhadap nilai kontrak?

Tidak. Sama sekali tidak. Rosoboronexport itu menunjuk unsur bantuannya yang namanya PT Trimarga. Dan, dia secara administrasi menyatakan itu.

Apakah pada saat pengadaan Sukhoi tahap pertama saat dipimpin Presiden Megawati Soekarnoputri,sudah menggunakan PT Rosoboronexport?

Kita selalu interaksi dengan Rosoboronexport sejak 2003. Itu sudah diatur oleh pemerintah Rusia.

Lantas, apa bedanya pembelian sekarang dengan era saat itu?

Jauh berbeda. Perbedaannya, proses penyelenggaraan pengadaan di Kemhan itu adalah government to government. Kemudian kedua, government to production.Tidak menggunakan rekanan atau agen. Selain itu, Kemhan memiliki filter yang disebut Tim Evaluasi Pengadaan (TEP). Di situ diambil kesimpulan, apakah kebutuhannya pengguna sama tidak dengan kemampuan produsen?, sama tidak dengan operational equipment?, sama tidak dengan peraturan yang ada?

Kalau sama, Ketua TEP dalam hal ini Sekjen Kemhan, akan mengambil kesimpulan. Itu pun harus diperiksa kembali oleh Wamenhan. Pada waktu Wamenhan belum ada, semua itu dicounter checklagi oleh Menhan kepada Sekjen Kemhan. Tapi karena sekarang ada Wamenhan, itu menjadi filter terakhir Menhan untuk mengambil keputusan. Dan saat interaksi, kita tidak pernah melibatkan rekanan dalam mengambil keputusan. Di Kemhan tidak kenal agen. Agen itu hanya dipakai rekanan untuk memperlancar kerjanya.

Sumber : SINDO

Readmore --> Wawancara Sekilas Pengadaan Sukhoi Bersama Wamenhan

Komisi I Meminta Kemhan Kaji Dampak Penggunaan UAV Teknologi Israel

Jakarta - Komisi I DPR RI meminta Kementerian Pertahanan (Kemhan) memperhatikan dengan serius dampak penggunaan pesawat intai tanpa awak. Pernyataan ini dikemukakan Ketua Komisi I DPR RI, Mahfudz Siddiq menyusul rencana Kemhan membeli pesawat tanpa awak berteknologi Israel.

"Dampak penggunaan pesawat intai tanpa awak harus diperhatikan utamanya terhadap kerahasiaan pertahanan dan keamanan RI," ujar Mahfudz dalam kesimpulan Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Wakil Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin di Gedung DPR RI, Jakarta Senin (26/3).

Menurut Mahfudz, permintaan tersebut merupakan bagian dari masukan terhadap dukungan yang diberikan Komisi I DPR RI kepada Kemhan terkait daftar pengadaan Alat Utama Sistem Pertahanan (Alutsista) TNI Tahun Anggaran 2010- 2014.

"Di mana sumber pembiayaanya dialokasikan dari Alokasi Pinjaman Pemerintah (APP) Kemhan/TNI Tahun Anggaran 2010-2014 sebesar US$ 5,7 miliar," katanya.

Seperti diketahui, Kemhan memutuskan membeli pesawat intai tanpa awak asal Filipina dengan teknologi Israel.

Menurut Wakil Menteri Pertahanan, Sjafri Sjamsoeddin, pesawat tanpa awak akan tiba setelah kontrak dengan perusahaan Filipina disepakati.

Sumber : JURNAS

Readmore --> Komisi I Meminta Kemhan Kaji Dampak Penggunaan UAV Teknologi Israel

Uang Muka Pengadaan Sukhoi Belum Dibayar Menunggu Persetujuan DPR

Jakarta - Enam unit Sukhoi Su-30MK2 dari Rusia rupanya belum dibayar uang mukanya. Pemerintah belum ada uang lantaran DPR belum memberi persetujuan.

“Uang muka pembelian enam Sukhoi belum dibayar, karena masih menunggu persetujuan DPR,” kata Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dalam rapat kerja Komisi I dengan Kemhan dan TNI di DPR RI, Senin (26/3).

Pernyataan Sjafrie menanggapi Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq memersoalkan pembelian pesawat tempur Rusia itu karena tidak menggunakan state credit.

Menurutnya, daftar pembelian alutsista yang dapat dibeli dengan state credit bisa diubah sesuai kesepakatan kedua pihak. “Saya kira itu akan dijajaki Kementerian Keuangan dan Pemerintah Rusia,” kata Mahfudz.

Selain dari dalam, kendala pengadaan Sukhoi juga dari Rusia. Kata Sjafrie, Rusia menolak pembelian Sukhoi dengan state credit.

"Tidak disetujui federal service on military technical operation di Rusia. Maka pengadaan Sukhoi tetap menggunakan kredit komersial biasa. Tetapi suku cadang, persenjataan dimasukkan dalam list state credit,” katanya.

Dalam pertemuan itu, DPR tetap meminta penjelasan transaksi Sukhoi. “Ada perbedaan dengan negara tetangga Taiwan dan bedanya cukup besar,” kata Anggota Komisi I DPR RI Lily Wahid.

Sumber : JURNAS

Readmore --> Uang Muka Pengadaan Sukhoi Belum Dibayar Menunggu Persetujuan DPR

Ini Rincian Harga Sukhoi dan Pendukung Versi Kemhan

Jakarta - Pengadaan enam unit pesawat tempur jenis Sukhoi SU-30MK2 dari Rusia dinilai berbagai pihak, termasuk di Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat, terjadi dugaan penggelembungan harga atau mark up. Bahkan, masalah itu sampai dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pemerintah membantah tudingan itu. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Marsekal Madya (TNI) Eris Herryanto menyebut pihaknya sudah menekan harga yang diajukan Rosoboron eksport selaku perwakilan pemerintah Rusia di Indonesia.

Eris menjelaskan, awalnya Rosoboron eksport mematok harga berbeda untuk tahun pengantaran yang berbeda. Satu unit pesawat yang diantar tahun 2012, kata dia, dipatok harga 55.980.000 dollar AS. Adapun pesawat yang diantar tahun 2013 seharga 59.000.000 dollar AS.

"Menurut kami itu tidak lazim harga berbeda," kata Eris saat rapat dengan Komisi I DPR, Jakarta, Senin (26/3/2012). Selain Eris, hadir Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan para pejabat Kemenhan dan Mabes TNI.

Singkat cerita, setelah negosiasi, harga berubah. Menurut Eris, satu unit Sukhoi tanpa membedakan tahun pengantaran seharga 54.800.000 dollar AS. Tak hanya untuk biaya enam unit pesawat. Adapula biaya lain dengan total 470 juta dollar AS.

Berikut rincian harga pengadaan Sukhoi dengan pendukungnya versi Kemenhan:

1. 6 pesawat @ 54.800.000 dollar AS: 328.800.000 dollar AS

2. 12 unit engines AL-31F series 23 @ 6.490.000 dollar AS: 77.880.000 dollar AS

3. Spare parts, tools, ground maintenance: 35.147.464 dollar AS

4. Removable Role Equipment: 19.056.000 dollar AS.

5. Spare Parts for Removable Role Equipment: 1.026.223 dollar AS

6. Pyrotecnical Means: 136.512 dollar AS

7. Aircrew Equipment: 1.838.800 dollar AS

8. Training 10 pilot dan 35-50 teknisi: 6.115.000 dollar AS

Wakil Ketua Komisi I TB Hasanuddin mengatakan, pihaknya baru menerima rincian harga dari pemerintah. "Selama ini hanya bentuk gelondongan. Rincian itu bisa kita cek nanti valid atau tidak," kata dia.

Sumber : KOMPAS

Readmore --> Ini Rincian Harga Sukhoi dan Pendukung Versi Kemhan

Pangdam Mulawarman : Tank Leopard Dinilai Mampu Amankan Perbatasan

Balikpapan - Pangdam VI Mulawarman menilai bahwa tank Leopard 2A6 cocok dengan kondisi alam di Borneo sehingga mampu untuk mengamankan wilayah perbatasan, khususnya di Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat yang berhadapan langsung dengan Malaysia.

"Kami mengharapkan agar bertepatan dengan HUT TNI pada 5 Oktober 2012, sudah datang 22 tank Leopard 2A6 untuk menjaga wilayah perbatasan di Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat. Itu satu kompi kavaleri, dan akan kami tempatkan di Bulungan," kata Pangdam VI Mulawarman Mayor Jenderal TNI Subekti di Balikpapan, Senin (26/3).

Hal itu diungkapkan Pangdam dalam kunjungan silaturahmi untuk memperkenalkan diri kepada Ketua dan anggota DPRD Balikpapan.

Setahun setelah itu, yaitu pada 5 Oktober 2013, kekuatan pasukan kavaleri di Bulungan sudah akan satu batalyon dengan 44 buah tank Leopard. Satu batalyon lagi akan ditempatkan di Kalimantan Barat di bawah Kodam XII Tanjungpura.

"Jadi dengan 100 tank yang rencananya akan kita beli dari Belanda atau Jerman, 88 buah akan mengamankan perbatasan, dan 12 sisanya ditempatkan di Pusdiklat Kavaleri di Batujajar, Jawa Barat," papar Panglima Subekti.

Tank-tank tersebut total bernilai 280 juta dolar AS. Satu tank Leopard diawaki empat personel, yaitu satu pengemudi, satu penembak, satu pengisi senjata, dan satu komandan.

"Dengan tiga personel juga sudah bisa jalan dengan salah satu dari mereka menjadi komandan," sambung Panglima yang sebelumnya adalah Asisten Perencanaan (Asrena)Kasad di Markas Besar TNI tersebut.

Tank Leopold 2A6 adalah tank tempur utama (main battle tank, MBT) Jerman. Tank ini berbobot 62,3 ton dengan dimensi panjang 7,7 meter, lebar 3,7 meter, dan tinggi hingga kubahnya 3 meter.

Kecepatan maksimumnya 72 km per jam. Dengan menggunakan BBM yang dibawanya, Leopard 2A6 sangguh menempuh jelajah 550 km sebelum mengisi BBM lagi. Kemampuan itu berasal dari mesin diesel MTU MB 873 Ka-501 12 silender berdaya 1,500 HP tenaga kuda pada putaran mesin 2.600 RPM.

Persenjataan utama tank berat ini adalah sebuah meriam Rheinmetall smoothbore L55 120 mm yang ditangan awak yang terlatih sanggup melepaskan 42 peluru per menit.

Tank itu juga dilengkapi juga dengan dua senapan mesin MG3 kaliber 7,62. Tank juga dilengkapi dengan perlengkapan untuk melihat dan membidik dalam kegelapan (night vision) yang lebih maju. Tank ini memiliki kemampuan untuk bertempur menghadapi sasaran bergerak walaupun melewati medan yang sangat sulit dan tidak rata.

"Jadi sangat Sangat pas dengan medan di Kalimantan yang berbukit-bukit curam," kata Pangdam VI Mulawarman.

Kabupaten Bulungan berdasarkan letak geografisnya tidak berbatasan langsung dengan Malaysia. Di depan Bulungan, adalah kabupaten Malinau dan Nunukan yang punya batas dengan negara bagian Sabah dan Sarawak.

Markas Batalyon Kavaleri tersebut sedang dibangun di Desa Gunung Sari, Kecamatan Tanjung Selor, masih dalam lingkup ibu kota kabupaten yang dulu adalah Kesultanan Bulungan tersebut.

Pembelian tank Leopard masih dalam pro dan kontra, baik di DPR RI maupun di Parlemen Belanda.

Para politisi di DPR dan sejumlah pengamat militer menyebutkan bahwa Leopard tidak cocok dengan medan tempur di Indonesia, yakni de3n dengan alasan bahwa bobotnya terlalu berat bagi jalan atau jembatan, terutama di wilayah perbatasan tersebut.

Sumber : INVESTOR DAILY

Readmore --> Pangdam Mulawarman : Tank Leopard Dinilai Mampu Amankan Perbatasan

KSAD : Indonesia Bisa Masuk Dalam Keluarga Klub Leopard

Jakarta - Rencana pembelian tank Leopard masih terus dibahas antara pemerintah dengan Komisi 1 DPR RI. Meski mendapatkan banyak penolakan, pemerintah tetap menilai tank asal Belanda ini diperlukan bagi Indonesia.

Apalagi kata Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad), Jendral Pramono Edhie, bahwa di dunia saat ini ada 15 negara yang menjadi anggota klub Leopard. Jika ditambah Indonesia, kata dia, maka klub Leopard itu akan berisikan 16 anggota.

"Pengguna Leopard ada 15 negara, ada klubnya, klub Leopard," kata Pramono, saat rapat kerja dengan Komisi I DPR, Senin (27/3) di Jakarta.

"Artinya mereka (negara pengguna Leopard) sering sharing taktik, pengembangan," katanya.

Ia mengatakan 15 negara jika anggota klub Leopard itu adalah dari negara maju.
Jika ditambah satu, Indonesia, maka negeri ini juga bergabung dengan negara maju anggota Leopard tersebut. "Yang lain tidak punya," katanya.

"Kami pelajari, tanya Jerman, semua pengguna Leopard boleh berlatih di sini (Jerman)," tegas adik Ibu Ani Yudhoyono, itu.

Kalau ada yang mengatakan Leopard terlalu berat dan sebagainya, kata Pramono, "Maaf Malaysia sudah peringatkan kita semua, mereka sudah pakai Man Battle Tank di kebun sawit, apa bedanya tanah Indonesia di utara?." Dia mengatakan, pernah berkomunikasi dengan Wakil Menhan Belanda yang pada dasarnya mereka mohon untuk diberi waktu terus menerus komunikasikan dengan parlemen mereka.

Kasad juga mengatakan, saat rencana pembelian Leopard dari Belanda ditolak, "Kami sudah siapkan langkah ambil dari Jerman. Pertanyaan kenapa tidak dari Jerman langsung? (Karena) Harga Belanda tetap lebih kompetitif." katanya.

Berdasarkan data yang dipaparkan Kemnhan, mengenai perbandingan kekuatan Man Battle Tank (MBT) di Asia dan di Australia, diketahui antara lain, bahwa China memiliki, 6550, Singapura 196, Australia 149, Malaysia 48, Vietnam 1315 dan Thailand 382. Sedangkan Papua New Guinea, Timor Leste, Philipina dan Indonesia yang tidak punya Leopard.

Sumber : JPNN

Readmore --> KSAD : Indonesia Bisa Masuk Dalam Keluarga Klub Leopard

Rusia Paksa Kemhan Menggunakan State Credit Untuk Kapal Selam

Jakarta - Pembelian enam unit pesawat tempur Sukhoi SU-30MK2 dilakukan dengan menggunakan kredit ekspor (KE) karena pemerintah Rusia tak mau menerima jika pembelian dilakukan melalui state credit.

"Padahal, penggunaan state credit lebih menguntungkan Indonesia," kata Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dalam rapat kerja Komisi I dengan Kemhan dan TNI di DPR RI, Senin (26/3). State credit yang tersedia untuk Indonesia bernilai US$1 miliar dan baru digunakan US$300 juta.

Menurut Sjafrie, pemerintah Rusia meminta state credit digunakan untuk pembelian kapal selam. Namun, pengadaan kapal selam oleh Indonesia tidak dilakukan melalui Rusia melainkan dari Korea Selatan. “Mereka memaksa sisa kredit dihabiskan untuk membeli kapal selam,” ujarnya.

Karenanya, pemerintah Indonesia memutuskan membeli Sukhoi menggunakan kredit ekspor. Namun begitu, untuk menyiasati beban pembayaran, Kemhan memasukkan pembelian suku cadang Sukhoi menggunakan state credit.

Penggunaan state credit sebenarnya lebih menguntungkan bagi pemerintah. Misalnya, tenor (jangka waktu pinjaman) lebih panjang yaitu sekitar 15 tahun, dengan bunga rendah. Dengan kredit ekspor hanya 2-5 tahun dengan bunga yang lebih besar.

Sumber : JURNAS

Readmore --> Rusia Paksa Kemhan Menggunakan State Credit Untuk Kapal Selam

Wamenhan Jelaskan Rencana Pembelian Pesawat Tanpa Awak Kepada DPR

Jakarta - Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengakui bahwa Kementerian Pertahanan (Kemhan) tengah merencanakan pembelian empat unit pesawat tanpa awak dari Filipina yang juga menggunakan teknologi dari Israel.

"Dalam hal ini yang kita beli adalah teknologinya," kata Sjafrie dalam raker dengan Komisi I DPR, Senin (26/3).

Sjafrie mengatakan, status kontrak untuk pembelian pesawat tanpa awak ini belum efektif dan belum ada dana keluar dari negara. Sebab, saat ini Kemhan tengah menunggu pencairan dana yang masih dibintangi DPR.

"Yang paling spesifik dalam masalah pembelian empat pesawat tanpa awak ini dengan nilai 16 juta dolar AS, apabila kita bisa menyetujui hingga kontrak efektif, maka akan menerima pesawat itu dalam waktu 18 bulan setelah kontrak itu," ujarnya,

Hal yang perlu diketahui, kata Sjafrie, kemampuan operasional pesawat tanpa awak ini adalah radiusnya 200 km dan dapat menjadi 400 km, dapat dioperasikan secara otomatis dan manual, serta dapat terbang selama 20 jam.

Sjafrie juga mengatakan, perusahaan asal Filipina, Kital Philippines Corporation (KPC) adalah penyedia pesawat tanpa awak ini.

"Dia yang mengintegrasikan antara mesin buatan Italia dan infrastruktur yang ada di Filipina, dan tekhnologi yang berasal dari Israel. Kami membeli teknologi. Ini yang perlu Bapak-bapak ketahui bahwa kita tidak membeli ke Israel, tetapi membeli teknologi sebagai bagian yang terintegrasi ke dalam sistem yang ada di pesawat tersebut. Sehingga kami berhubungannya ya ke perusahaan asal Filipina, Kital Philippines Corporation (KPC) itu. Dan kami tidak berhubungan dengan Israel," tegasnya.

Sumber : Jurnal Parlemen

Readmore --> Wamenhan Jelaskan Rencana Pembelian Pesawat Tanpa Awak Kepada DPR

English News : Indonesia Seeks to Boost Arms Industry

Jakarta - The Indonesian military’s shopping list in recent months has included Sukhoi fighter jets and Leopard main battle tanks, but what the country’s defense officials are most excited about after years of belt-tightening is not the hardware.

Rather, it is the pledges that the armed forces have secured for the transfer of military technology. Officials hope to use this know-how to grow a domestic defense manufacturing industry at a time when the economy is booming.

Indonesia is already working with South Korea to jointly make jet fighters and 1,400-ton submarines. It hopes to produce C-705 anti-ship missiles with a range of 140km with Chinese help, and officials want to do more.

A more robust defense industry, Indonesian Armed Forces commander Agus Suhartono told a defence conference on Friday, will not only enhance the country’s security and stability, but also improve public welfare.

“It will create new job opportunities,” he said.

The country’s major local armaments makers — arms and vehicle manufacturer Pindad, aircraft manufacturer Dirgantara and shipbuilder PAL Indonesia — also produce equipment for civilian use, but Adm. Suhartono said raising their export capability will help boost national income.

“Competition in the international defense market is fierce, and it is generally difficult to navigate for newcomers,” he added, calling for greater cooperation between defense industries in the region.

Local manufacturers have had some successes. Earlier this month, Dirgantara delivered the fourth CN-235 maritime patrol aircraft to the Korean Coast Guard.

Indonesia has also been conscious of the need to allay concerns over its buildup, even though this year’s defence budget of $7 billion — a 28 per cent increase from last year — is under 1 per cent of gross domestic product and pales in comparison to China’s US$106 billion.

President Susilo Bambang Yudhoyono, a former army general, said on Wednesday: “These growing defence expenditures should be seen in the context of normal process of military modernisation, and do not constitute an arms race.”

China has been particularly supportive of Indonesia’s efforts to revitalise its defence industry, but defence industry policy committee spokesman Silmy Karim said countries like South Korea and Turkey were keen to do more with Indonesia in this field.

Last December, Indonesia and South Korea signed a $1 billion deal for three submarines. Indonesians will be involved in building the first two in Busan, so as to be ready to build the third in Surabaya.

On a visit to Beijing last month, Defence Minister Purnomo Yusgiantoro sought assistance for monitoring equipment needed to navigate the archipelago’s sea lanes, and visited defense, including missile production facilities.

Chinese ambassador to Indonesia Liu Jianchao has told reporters he understood that adequate military might was necessary to safeguard the sovereignty and integrity of Indonesia, and would also make the region more stable.

Parahyangan Catholic University international relations lecturer Mira Permatasari said: “Vested interests in developed countries seem reluctant to share know-how, but countries in the region appear to be more supportive.”

Defense ties, however, continue to be strong all-round. Last November, the United States said it would supply Indonesia with 24 refurbished F-16 fighters. Australia will also grant Indonesia four C-130 Hercules aircraft for disaster relief needs.

But the defense build-up has not been without controversy at home.

Several MPs have been critical of recent and planned arms purchases, although observers say this is because these do not involve brokers who mark up prices and split the gains.

These include the purchase of six Sukhoi jet fighters from Russia last year, and the planned purchase of 100 second- hand Leopard main battle tanks from the Netherlands, and if Dutch lawmakers object, from Germany.

Others have said the army could have tapped on Pindad, which produces a range of material from assault rifles to armored personnel carriers (APCs).

But officials say getting such equipment off the shelf will shorten the learning curve and enable Pindad to do more in the long run.

Just this month, the Defence Ministry and army signed 1.3 trillion rupiah (S$178 million) worth of contracts with local makers, including for 31 Anoa APCs.

Purnomo said: “We want to produce as many weapons systems locally as is possible.”

The Indonesian military’s orders last year included:

Three submarines and 16 KAI T-50 Golden Eagle advanced trainers from South Korea

Six Sukhoi fighter jets

Nine NC-295 medium transport planes from Spain

Eight Embraer Super Tucano counter-insurgency aircraft from Brazil

On its shopping list this year are:

Army

Leopard 2A6 main battle tanks from the Netherlands and/or Germany

Multiple launch rocket systems 155mm Howitzers

Assault and transport helicopters

Armored personnel carriers

Navy

Fast patrol boats

Guided-missile destroyer

Hydro-oceanography vessel

Various auxiliary vessels, including fuel and landing ship tank

Anti-submarine warfare helicopter

Air force

Anti-aircraft missiles

EC-725 Cougar helicopter

24 units of F-16 (to be retrofitted)

Four units of C-130H heavy transport aircraft, a gift from Australia (to be retrofitted).

Source : Jakarta Globe

Readmore --> English News : Indonesia Seeks to Boost Arms Industry

Dipo Alam : Menhan Dan Menko Perekonomian Tidak Tahu Menahu Pengadaan Sukhoi Masa Itu

Jakarta - Sekretaris Kabinet Dipo Alam mengisyaratkan proses pengadaan pesawat tempur Sukhoi pada rentang 2003-2004 'gelap'. Proses pengadaan Sukhoi saat itu tidak banyak pejabat terkait yang tahu, di antaranya Menko Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro Jakti, Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono dan Menhan (alm) Matori Abdul Jalil.

"Saya menanyakan kepada Pak Matori termasuk dengan eselon satunya. Bagaimana prosesnya. Mereka tidak tahu. Hal itu saya tanyakan karena Pak Dorodjatun sebagai Menko Perekonomian menanyakan kepada saya. Jadi tidak ada yang tahu, termasuk Pak Presiden yang ketika itu menjadi Menko Polkam," kata Dipo di sela-sela perjalanan menuju Seoul, Korea Selatan, Minggu (25/3).

Kala itu, Dipo menjadi Deputi Menko Perekonomian. Menurut Dipo, pejabat yang mengetahui proses pengadaan hanyalah Menperindag Rini Suwandi, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto. Kemudian, Kepala Staf TNI AU Marsekal TNI Cheppy Hakim, Kepala Bulog Widjanarko Puspoyo dan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Deperindag Sudar SA Gantika Riyanto.

"Pengadaan sudah berlanjut dan katanya pakai sistem counter trade. Rini suwandi yang menjelaskan kepada saya, bahwa counter trade itu adalah menukar kelapa sawit dengan Sukhoi. Itu yang saya tahu," katanya. Dipo sempat beradu argumen dengan Rini mengenai pengadaan Sukhoi dengan counter trade. Soalnya, konsep itu pada akhirnya akan membebani APBN, yang memang saat itu tidak ada alokasi anggaran khusus untuk membeli Sukhoi.

"Saya bilang ke Bu Rini, bahwa pemerintah bukan VOC. Kelapa sawit kan yang punya swasta, ujung-ujungnya APBN juga yang harus mengganti kelapa sawit swasta yang dibarter dengan Sukhoi. Jadi, saya tidak percayalah dengan soal counter trade itu," katanya.

Di kemudian hari, berdasarkan info yang diberikan Dirjen Anggaran Departemen Keuangan Anshari Ritonga, uang penggantian kelapa sawit itu diambil dari pos anggaran penanggulangan bencana alam. Sayangnya, Dipo lupa berapa jumlah uang yang dipakai.

"Seandainya tsunami terjadi pada 2003, kita tidak ada lagi dananya. Itu yang saya tahu," kata Dipo. Ada sejumlah opsi pembelian lain yang bisa digunakan dan lebih menguntungkan, yakni offset strategy. Yakni Sukhoi dibarter dengan pesawat buatan Indonesia, yakni CN-235.

Dengan begitu, PT DI bisa berkembang dan pesawat buatan Indonesia bisa dipakai tidak hanya untuk militer tapi juga untuk ke daerah-daerah Rusia yang miskin. Selain itu, India pertama membeli Sukhoi langsung dari Rusia. Namun, untuk selanjutnya, Sukhoi harus dibuat di India.

"Dan Rusia setuju. Itu baru cara jitu ketimbang counter trade yang pakai kelapa sawit," Kata Dipo.

Sumber : JURNAS

Readmore --> Dipo Alam : Menhan Dan Menko Perekonomian Tidak Tahu Menahu Pengadaan Sukhoi Masa Itu

Sesuai Dengan Intruksi Presiden, BPK Audit Pengadaan Sukhoi

Jakarta - Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono mempersilakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit investigasi pembelian pesawat tempur Sukhoi. Namun, dia juga meminta agar audit investigasi juga dilakukan terhadap proses pengadaan Sukhoi era Presiden Megawati Soekarnoputri.

"Saya minta ini serius ditanggapi karena sudah mulai ada yang mempersoalkan seolah-olah ada mark up atau penggelembungan. Investigasi seluruhnya, (secara) utuh, sejak awal dulu sebelum 2004 sampai sekarang. Rakyat harus mendapatkan penjelasan yang gamblang, mengenai apa yang terjadi," kata Presiden saat jumpa pers diakhir kunjungan kenegaraannya di Beijing, Cina, Sabtu (24/3).

Audit investigasi itu dimintanya, lantaran Presiden melihat dugaan penggelembungan pembelian Sukhoi ini sudah menjadi isu politik. Dengan dilakukannya audit, diharapkan publik bisa mengetahui cerita sebenarnya di balik pembelian Sukhoi.

"Kalau itu menjadi isu politik sekarang, saya tahu proses pembelian Sukhoi masa lalu, keterbukaannya, dan sebagainya. Sebenarnya, tidak baik melihat ke belakang, tapi karena masalah ini muncul, saya minta dibuka dan investigasi secara utuh sejak prakarsa awal sampai sekarang dan ke depan," katanya.

Dia menegaskan, jika terbukti terjadi penggelembungan dana pembelian Sukhoi pada masa lalu dan saat ini, maka pelakunya harus ditindak secara hukum. "Saya terbuka dan ingin menertibkan semuanya. Semangat kita adalah semangat antikorupsi dan penyimpangan," kata Presiden.

BPK Akan Audit Pembelian Sukhoi

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan melakukan audit pembelian pesawat tempur Sukhoi yang disinyalir terjadi penggelembungan harga. Audit investigasi akan dilakukan jika ada permintaan khusus dari Presiden.

“Benar, biasanya Presiden mempersilakan BPK memeriksa, dan itu kami periksa secara khusus untuk tujuan tertentu, itu laporan tersendiri,” kata Anggota I BPK, Moermahadi Soerja Djanegara, saat dihubungi Jurnal Nasional di Jakarta, Sabtu (24/3).

Saat ini, katanya lagi, BPK masih melakukan pemeriksaan laporan keuangan Kementerian Pertahanan tahun 2011. Pemeriksaan laporan keuangan ini akan rampung pada Mei 2012. Namun, kewajaran laporan keuangan itu tidak secara khusus memeriksa satu per satu laporan pembelian atau pengadaan alutsista di Kementerian Pertahanan.

“Kami melihat apa yang bertambah dalam pengadaan alutsista tahun ini, baru nanti dilihat bagaimana prosesnya. Jadi pemeriksaan laporan keuangan tahun 2011 beli apa saja, 2010 apa saja, dari zaman Presiden Megawati juga,” ujarnya.

Ia pun menanggapi prosedur pembelian Sukhoi oleh Kementerian Pertahanan. Menurut dia, ada perbedaan prosedur pembelian alutsista di dalam dan luar negeri. Sistem pembelian di luar negeri, bisa melalui G to G (government to government) dan B to B (business to business). “Bicara proses pembelian, ada ketentuan peraturan perundannya, ada Keppres pengadaan di luar negeri dengan dalam negeri. Tapi saya harus lihat dulu (detil peraturannya),” ujar Moermahadi.

Sebelumnya, Komisi I DPR RI meminta KPK memeriksa adanya dugaan penggelembungan harga (mark up) pembelian enam unit Sukhoi SU-30 MK2 dari Rusia senilai US$475 juta. Harga ini membengkak dari yang semestinya, yaitu US$420 juta. Dugaan mark up ditemukan karena Mabes TNI AU menggunakan perusahaan lain di luar pemerintah dalam pembelian tersebut, bukan melalui G to G (Kementerian Pertahanan).

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun mempersilakan BPK melakukan audit investigasi. Audit diminta dilakukan sejak sebelum ia menjabat sebagai Presiden, hingga saat ini.

Sumber : JURNAS/JURNAS

Readmore --> Sesuai Dengan Intruksi Presiden, BPK Audit Pengadaan Sukhoi

Komisi I DPR Meminta Menlu Untuk Klarifikasi Rudal Korut

Jakarta - Anggota Komisi I DPR, Fayakhun Andriadi meminta Kemenlu RI untuk segera mengklarifikasi informasi rencana peluncuran rudal Korea Utara pada April mendatang yang diarahkan Ke Asia Tenggara, karena berpotensi melintasi wilayah kedaulatan RI.

"Selama ini hubungan dengan Negara Korut cukup dekat. Karena itu, dengan adanya informasi tersebut, Kemenlu harus segera berkomunikasi dengan Pemerintah Korut," kata Fayakhun di DPR, Sabtu (24/3).

Fayakhun mengatakan, jika benar rudal yang akan diluncurkan berpotensi melintasi wilayah RI, maka Pemerintah Indonesia perlu minta jaminan pihak Korut bahwa aktifitas tersebut tidak membahayakan keselamatan warga negara RI.

Politisi Golkar ini percaya, meski kemampuan sistem pertahanan RI masih terbatas, namun TNI memiliki kemampuan untuk menembakkan rudalnya guna mematahkan benda asing yang memasuki wilayah RI. "Kita punya rudal penangkis serangan udara. Di Jakarta saja ada dua batalion," ujar dia.

Sebelumnya, Amerika Serikat mengingatkan bahwa peluncuran rudal Korea Utara pada 15 April mendatang, akan diarahkan ke Asia Tenggara dan Australia. Peringatan tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Kurt Campbell dalam pertemuan dengan Menlu Australia, Bob Carr di Sydney hari Jumat (23/3).

Selama ini, rudal jarak jauh Korea Utara selalu diarahkan ke arah timur, yakni ke arah Jepang. Namun sekarang menurut laporan dinas intelejen Amerika Serikat, arah peluncuran rudal itu untuk pertama kalinya ke selatan.

"Bila peluncuran itu berjalan seperti yang direncanakan Korea Utara, maka kami perkirakan daerah yang menjadi sasaran adalah di wilayah antara Australia, Indonesia, dan Filipina," kata Kurt Campbell yang merupakan Wakil Menlu AS untuk Asia Timur dan Pasifik, seperti dilaporkan harian The Sydney Morning Herald.

Sumber : JURNAL PARLEMEN

Readmore --> Komisi I DPR Meminta Menlu Untuk Klarifikasi Rudal Korut

Jubir Kemhan : Jangan Kuatir Dengan Rudal Balistik Korut

Jakarta - Amerika Serikat (AS) menyebut peluncuran roket jarak jauh Korea Utara pada 15 April akan berdampak ke Indonesia. Pemerintah Indonesia tidak khawatir atas hal itu. Sebab Indonesia dan Korea Utara mempunyai hubungan yang cukup baik.

"Dengan kebijakan CBM (Confidence Building Measure), untuk saling mempercayai, tidak ada saling curiga mencurigai. Hubungan kita dengan Korut sangat baik. Tidak ada alasan apa pun kita khawatir," ujar Juru Bicara Kemenhan Brigjen TNI Hartind Asrin kepada detikcom, Minggu (25/3/2012).

Hartind mengatakan, pihaknya telah menghubungi atase pertahanan RI di Beijing, China, untuk mengkonfirmasi kebenaran laporan pemerintah Amerika Serikat yang menuding uji coba roket Korut dapat berimbas kepada Indonesia. Bahkan Hartind mengatakan Kemenhan telah menghubungi badan intelijen Korut dua hari lalu.

"Mereka membantah roket yang akan diluncurkan adalah senjata militer. Kata mereka itu roket untuk kepentingan sipil, yaitu penempatan satelit Korut," jelas Hartind.

Sebelumnya dilaporkan, seorang pejabat senior AS memperingatkan, wilayah Australia, Indonesia dan Filipina dapat terpengaruh roket Korea Utara yang akan diluncurkan bulan depan.

"Jika uji coba rudal Korea Utara terlaksana, kami menilai dampaknya kira-kira sampai ke wilayah di antara Australia, Indonesia dan Filipina," kata Asisten Menlu AS untuk Asia Timur dan Pasifik, Kurt Campbell, seperti dikutip Harian Sydney Morning Herald, Sabtu (24/3).

Campbell kemudian meminta Indonesia, Australia dan Filipina untuk mengutuk rencana Korut meluncurkan roket tersebut.

Korea Utara sendiri mengatakan roket itu diluncurkan untuk menempatkan satelit di angkasa, tetapi Amerika Serikat dan sekutunya yakin peluncuran itu sebagai dalih uji coba senjata.

Sumber : DETIK

Readmore --> Jubir Kemhan : Jangan Kuatir Dengan Rudal Balistik Korut