Pengamat : BUMN Karya butuh fasilitas fiskal untuk Alutsista

Jakarta - Untuk mendorong pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) dari dalam negeri, pemerintah diminta mengeluarkan kebijakan pemberian fasilitas fiskal dan bea masuk.

Hal itu disampaikan pengamat BUMN Muhammad Said Didu kepada ANTARA di Jakarta, Jumat, terkait rencana pengadaan alutsista dari perusahaan lokal.

Said Didu mengatakan selain pemberian fasilitas fiskal dan bea masuk, pemerintah juga diminta untuk memberikan fasilitas lainnya berupa jaminan pemerintah ke bank agar bisa dibiayai perbankan, kegiatan penelitian dan pengembangan, pendidikan sumber daya manusia serta mekanisme pengadaan secara khusus.

Menurut dia, dengan adanya pemberian berbagai kebijakan tersebut, diyakini pengadaan alutsista dalam negeri bisa berjalan dengan baik.

Selain itu juga dapat mendorong berkembangnya perusahaan BUMN khususnya di bidang industri persenjataan.

"Saya pikir rasional industri alutsista kita akan tumbuh jika didorong dengan kebijakan tersebut," kata Said.

Said mengatakan langkah pemerintah untuk melakukan pengadaan alutsista dari dalam negeri akan memberikan dampak positif terhadap Indonesia.

"Dampak positif tersebut berupa terwujudnya kemandirian secara bertahap, mendukung pertumbuhan ekonomi, terjadinya alih dan penguasaan teknologi, wahana kembalinya tenaga ahli Indonesia dari luar negeri, penampungan tenaga kerja terutama sumber daya manusia yang bekualitas serta meningkatkan pendapatan negara," katanya.

Untuk diketahui, pemerintah akan mengedepankan pengadaan alutsista dari dalam negeri, di antaranya dengan melibatkan perusahan-perusahan BUMN seperti PT Pindad dan PT PAL.

Sumber : ANTARA

Readmore --> Pengamat : BUMN Karya butuh fasilitas fiskal untuk Alutsista

Pengamat : Pengadaan Alutsista Produksi Sendiri Sudah Tepat

Jakarta - Langkah pemerintah untuk pengadaan alat utama sistem persenjataan (Alutsista) produksi dalam negeri dinilai sebagai langkah yang tepat. Untuk itu diperlukan kebijakan yang tepat untuk mewujudkan hal itu.

Menurut pengamat BUMN, Muhammad Said Didu, untuk mendukung pengadaan Alutsista produksi dalam negeri, ada beberapa kebijakan yang harus dijalankan. Kebijakan tersebut diantaranya adalah penyehatan BUMN pertahanan, pemberian fasilitas fiskal berupa keringanan pajak dan bea masuk.

"Selain itu juga harus ada kebijakan tentang jaminan pemerintah ke Bank agar bisa dibiayai perbankan, kegiatan R & D atau penelitian dan pengembangan, pendidikan sumber daya dan manusia serta mekanisme pengadaan secara khusus," ujarnya kepada INILAH.COM, Jumat (11/11/2011).

Said merasa yakin jika kebijakan tersebut dilaksanakan maka Indonesia bukan hanya bisa maju dalam pengembangan alutsista namun juga ada keuntungan lainnya. "Dengan adanya berbagai kebijakan tersebut saya optimis tidak hanya perusahan BUMN kita yang sehat, tapi juga bisa maju dalam pengembangan alutsista," kata Said Didu.

Menurut Said langkah pemerintah untuk pengadaan alutsista dalam negeri akan memberikan dampak positif terhadap Indonesia. Dampak positif tersebut berupa terwujudnya kemandirian secara bertahap, mendukung pertumbuhan ekonomi, serta terjadinya alih dan penguasaan teknologi.

"Dampaknya juga bisa membuat wahana kembalinya tenaga ahli Indonesia dari luar negeri, penampungan tenaga kerja terutama sumber daya manusia yang bekualitas serta meningkatkan pendapatan negara," ucapnya.

Sumber : Inilah

Readmore --> Pengamat : Pengadaan Alutsista Produksi Sendiri Sudah Tepat

TNI AU Bentuk Lagi Skuadron Helikopter Baru

Jakarta - TNI Angkatan Udara membentuk skuadron helikopter baru, yakni Skuadron 45. Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Imam Sufaat meresmikan Skuadron Udara 45 yang merupakan satuan angkut VIP dan VVIP di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jumat (11/11/2011).

KSAU juga melantik Letkol (Pnb) Muzawar sebagai Komandan Skuadron Udara 45. "Untuk membangun Angkatan Udara yang kuat adalah tidak mudah dan membutuhkan dana yang tidak sedikit," kata KSAU.

Menurut KSAU, sebagai pangkalan operasional, Lanud Halim Perdanakusuma menjadi salah satu pengkalan dengan tingkat operasional yang sangat tinggi. Karena itu, semua personel Satuan Lanud Halim Perdanakusuma harus benar-benar memperhatikan masalah keselamatan terbang dan kerja yang menjadi dasar sebagai pegangan dalam setiap pelaksanaan tugas.

Saat ini di Lanud Halim berpangkalan Skuadron Udara 17 yang juga bertugas mengangkut para penumpang VIP dan VVIP. Skuadron Udara 17 menggunakan pesawat fixed wing, seperti Boeing, dan sejumlah pesawat terbang lain.

Sumber : KOMPAS

Readmore --> TNI AU Bentuk Lagi Skuadron Helikopter Baru

TNI AD Akan Beli 100 MBT Leopard & 8 Heli Apache Baru dari Eropa

Magelang - Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) mendapatkan alokasi khusus dari pemerintah untuk belanja alat utama sistem persenjataan (Alutsista) sebesar Rp 14 Triliun. Berbagai persenjataan akan dibeli TNI AD. Diantaranya adalah 100 Tank Leopard 2A6 dan 8 Helikopter Apache. Semuanya baru.

"Setelah rapat kabinet sebanyak empat kali, akhirnya diputuskan oleh presiden bahwa TNI AD dapat prioritas. Dalam tiga tahun terakhir diberi anggaran Rp 14 Triliun lebih," ujar KSAD Jenderal TNI Pramono Edy Wibowo Jumat (11/11/2011). Pramono mengatakan ini usai memimpin wisuda purnawirawan perwira tinggi TNI-AD di Gedung Lilirochi Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah.

Selain Tank, beberapa jenis persenjataan yang akan dibeli adalah peluncur roket multi laras, helikopter type 1412 dan helikopter Apache. Selain itu TNI AD juga membeli meriam 155 mm dari Perancis. Namun Pramono tidak merinci jumlahnya.

Pramono menyebutkan untuk Tank Leopard 2A6 seberat 62 ton seharga 280 juta US dolar, awalnya TNI AD membeli 44 unit. Setelah dilakukan negosiasi, pihak pabrik dari Eropa menawarkan 100 unit dengan harga sama dan diputuskan untuk membeli 100 unit Tank Leopard itu. Diperkirakan pengadaan senjata asal Jerman itu bisa mempersenjatai dua batalyon lebih.

"Leopard 2A6 itu baru dipakai oleh 15 negara di dunia. Untuk di Asia Tenggara, sebenarnya Singapura sudah memilikinya lebih dulu," terang Pramono.

Untuk senjata jenis peluncur roket multi laras bisa dimanfaatkan 2 batalyon prajurit TNI-AD lebih. Kemudian ada Meriam 155 dari Prancis, Indonesia juga mendapat harga khusus.

"Untuk pemilihan pabrik di Eropa, sesuai pesanan ada lima pabrik dan masing-masing berbeda. Disesuaikan dengan keahliannya," ucap Pramono.

Soal Helicopter dua macam jenis yaitu heli 1412, Indonesia dapat harga khusus. Helicopter Apache dari harga 30 juta US$ mendapat diskon 5 juta US per unit sehingga harganya menjadi US$ 25 juta, dan diputuskan membeli 8 unit. Total biaya yang dihemat mencapai US4 40 juta.

Pramono menjelaskan kondisi perekonomian di Eropa yang krisis membuat mereka ingin menjual barang secepat mungkin dan butuh dana tunai. Harganya relatif murah daripada situasi normal. Sedangkan penunjukan pabrik-pabrik disesuaikan dengan kepentingan dan kebutuhan kekuatan TNI AD sendiri. TNI AD sudah menugaskan Wakasad langsung meninjau kebutuhan TNI AD ke Eropa.

"Pada 5 Oktober 2012, seluruh peralatan diperkirakan sudah bisa tampil dan ada di Indonesia. Barangnya barang baru semua dan bukan barang bekas," tutup Pramono.

Sumber : DETIK

Readmore --> TNI AD Akan Beli 100 MBT Leopard & 8 Heli Apache Baru dari Eropa

Presiden Meminta Bantuan Alutsista dari Asing Tanpa Syarat Politik

Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berharap modernisasi alat utama sistem persenjataan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sampai tahun 2014 mendatang bisa menutupi kelemahan pertahanan karena tak diremajakan selama 20 tahun terakhir. Kelemahan itu diakibatkan krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada 1998 dan program pembangunan yang lebih memprioritaskan ke sektor di luar pertahanan.

“Insya Allah pada periode ini modernisasi kekuatan pertahanan yang sesungguhnya sudah kurang lebih 20 tahun tidak dilakukan dengan baik bisa kita kejar dan tutup,” ujarnya di Kantor Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (10/11/2011).

Dalam program ini, pemerintah berjanji menggunakan peralatan yang diproduksi oleh industri pertahanan dalam negeri. Kalaupun ada peralatan yang diimpor dari negera sahabat, akan dilakukan tanpa syarat, apalagi persyaratan politik.

“Kalau belum bisa kita mesti membeli dari negara sahabat tanpa conditionalitas apalagi conditionalitas politik,” ujarnya.

Dalam jangka panjang, pemerintah juga berencana membangun sistem persenjataan melalui investasi, produksi serta riset dan pengembangan bersama negara sahabat. “Dengan demikian, benefit ekonomi kita dapatkan, transfer teknologi juga terjadi dan pada saatnya nanti kita bisa produksi dalam negeri,” ujar Yudhoyono.

Presiden juga secara khusus menyinggung PT Dirgantara Indonesia yang mampu memproduksi pesawat angkut CN295 untuk kebutuhan militer. Presiden berharap, pesawat jenis ini tak hanya digunakan TNI/Polri, tetapi juga pengguna di dalam negeri.

Kepada para pebisnis yang ikut terlibat dalam pembangunan alutsista, Presiden mengingatkan agar jangan sampai ada penggelembungan anggaran seperti marak terjadi di masa lalu.

“Ini yang saya minta pimpinan TNI/Polri, untuk betul melakukan sistem pengadaan seperti ini juga berharap jajaran Kemenkeu, Bappenas, dan Kemenhan punya sikap yang sama,” katanya.

Sumber : OKEZONE

Readmore --> Presiden Meminta Bantuan Alutsista dari Asing Tanpa Syarat Politik

Menhan : Alutsista Bekas Eropa Diprioritaskan untuk AU & AL

Jakarta - Pemerintah sedang mengincar alat utama sistem senjata (alutsista) bekas negara-negara Eropa untuk memodernisasi alutsista negara.

Negara-negara yang tengah dibidik antara lain Itali, Spanyol, Prancis, Belanda, dan Jerman. Adapun alutsista ini diprioritaskan untuk angkatan laut dan udara.

"AL (angkatan laut) sama udara (AU), karena itu alutsistanya teknologi terbaru makanya perlu dijajaki juga nantinya," kata Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (10/11/2011).

Pemerintah telah menetapkan anggaran senilai USD 6,5 miliar untuk modernisasi alutsista negara. Anggaran itu tidak akan ditambah untuk membeli alutsista bekas Eropa ini.

"Kalau dilihat udara sama laut itu memang dia kan technology intensive," imbuhnya.

Sumber : INILAH

Readmore --> Menhan : Alutsista Bekas Eropa Diprioritaskan untuk AU & AL

Komisi I Memaklumi Pengadaan Alutsista Bekas Dari Eropa Dengan Syarat Tidak Membebani APBN

Jakarta - Rencana pemerintah untuk membeli alat utama sistem senjata (alutsista) bekas dari negara-negara Eropa dianggap bisa dipertimbangkan dalam rangka pemenuhan kebutuhan alutsista untuk kegiatan pertahanan dan keamanan aparat kita.

Namun Ketua Komisi I DPR RI, Mahfud Sidiq mengingatkan, hal itu harus tetap mendasarkan dan melihatefektifitas fungsi dan efisiensi anggaran. Jangan sampai membeli barang bekas yang justru fungsinya sudah tak maksimal dan nilainya malah membebankan anggaran negara.

“Adanya peluang alutsista yang dilepas oleh negara-negara eropa barat akibat krisis ekonomi bisa saja dijajaki sebagai opsi baru cara pemenuhan. Tapi dengan tetap merujuk ke renstra (rencana strategis), efektifitas fungsi dan efesiensi anggaran,” ujar Mahfud Sidiq dalam siaran persnya yang diterima INILAH.COM, Kamis (10/11/2011).

Mahfud menjelaskan, untuk pemenuhan alat pertahanan dan keamanan itu, komisi sudah membuat renstra modernisasi alutsista untuk mencapai minimun essential force, untuk tahap 1 sampai dengan tahun 2014 mendatang. Meski berencana untuk membeli alat bekas pakai dari Eropa, katanya itu harus tetap sesuai dengan kebijakan anggaran yang sesuai dengan renstra tersebut atau bahkan lebih.

Bahkan jika ingin membeli alat-alat tersebut, diusahakan proses ini dilakukan antar lembaga negara bukan melalui perusahaan penjualan yang bersifat mencari keuntungan semata. “Kalaupun opsi ini diambil maka harus dilakukan melalui pola G to G (government to government).

Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah Indonesia berencana membeli alat utama sistem senjata (alutsista) dari negara-negara Eropa."Bagaimana kita sekarang sedang memperjuangkan revitalisasi industri pertahanan, kemudian juga dinamika sekarang ini sebagai akibat keadaan di Eropa dan Amerika, di mana mereka sedang kena krisis, maka mereka sekarang mengurangi alutsistanya," ujar Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (10/11/2011).

Penawaran dari negara-negara Eropa yang sedang dilanda krisis ekonomi, dan berencana mengurangi alutsistanya, akan disikapi dengan baik oleh pemerintah Indonesia. "Sekarang kita dalam posisi bagaimana menyikapi ini, menyikapi dalam arti kata, mana yang sesuai dengan kebutuhan kita, mana yang tidak sesuai dengan kebutuhan kita, lalu dananya ada tidak?" kata Purnomo. Hal ini, kata Purnomo, telah dibahas dalam rapat terbatas dengan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), di Kantor Presiden.

Sumber : INILAH

Readmore --> Komisi I Memaklumi Pengadaan Alutsista Bekas Dari Eropa Dengan Syarat Tidak Membebani APBN

Presiden : Sejak Puluhan Tahun Lalu Alutsista Kita Tertinggal 20 Tahun

Jakarta - Alat utama sistem senjata (Alutista) yang dimiliki Indonesia jauh tertinggal dibanding dengan negara tetangga. Kondisi ini pun diakui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah terjadi sejak puluhan tahun lalu.

"Sudah kurang lebih 20 tahun (kita tertinggal)," kata SBY saat membuka rapat terbatas yang membahas pengadaan Alutista di Kantor Presiden, Kamis (10/11).

SBY beralasan, ketertinggalan itu disebabkan krisis ekonomi yang dialami Indonesia puluhan tahun yang lalu. Sehingga menyebabkan, Indonesia tidak bisa memperbarui alat pertahanan.

"Karena krisis ekonomi, kita tidak memiliki kemampuan. Termasuk 10 tahun sebelumnya modernisasi tidak dilakukan secara all out," katanya lagi.

Sumber : JPNN

Readmore --> Presiden : Sejak Puluhan Tahun Lalu Alutsista Kita Tertinggal 20 Tahun

Presiden Meninta Kepada PT DI Untuk Mengkomersilkan CN-295

Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menginginkan pesawat buatan PT Dirgantara Indonesia jenis CN-295 bisa dikomersilkan.

"Alangkah baiknya kalau pesawat semacam CN 295 itu bukan hanya dikonsumsi oleh jajaran TNI atau polri, tapi juga oleh pengguna di dalam negeri sendiri, pihak lain," kata SBY di Kantor Presiden, Kamis (10/11/2011).

SBY menjelaskan, dengan diperluasnya sasaran konsumen pesawat airbus tersebut, maka produksi pesawat tersebut akan meningkat dan memberi keuntungan ekonomi bagi pemerintah.

Dia juga mendorong perusahaan alutsista dalam negeri lainnya seperti PT PAL dan PINDAD, nantinya mampu menjalin kerjasama dengan negara sahabat dalam memproduksi alutsista.

"Kita ingin apa yang telah kita lakukan, contoh yang riil kerja sama Airbus Military dengan PT DI, saya juga sudah mendapatkan penjelasan kerja sama antara Korea dan PT DI untuk membangun jet tempur militer jangka panjang. Itu juga terjadi di jajaran industri strategis kita, PINDAD misalnya, PAL misalnya, dan lain-lain," katanya.

Sumber : INILAH

Readmore --> Presiden Meninta Kepada PT DI Untuk Mengkomersilkan CN-295

Indonesia Jajaki Pengadaan Heli Apache & Tank Leopard Bekas dari Eropa

Jakarta - Krisis ekonomi di Eropa membuat sejumlah negara mengurangi anggaran militernya. Mereka pun berencana melepas sebagian peralatan tempur yang masih terbilang canggih dengan harga murah. Indonesia menjajaki beberapa alat persenjataan bekas dari Eropa.

"Saya kira second karena mereka mengurangi kekuatan militernya dan tentu saja alutsista-nya. Nah dari situ mereka banyak ingin melepaskan aset-aset mereka. Contohnya seperti heli Apache, itu kan heli powerfull, tank Leopard, main battle tank. Kita diminta untuk membuat inventarisasi, berapa, apa jumlahnya berapa," ujar Menhan Purnomo Yusgiantoro usai rapat soal alutsista di Istana Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (10/11/2011).

Namun menurut Purnomo, Presiden SBY berpesan agar tidak tergiur harga murah. Belanja alutsista pun tidak boleh melebihi pagu anggaran US$ 6,5 miliar yang ditetapkan pada Januari 2011. Kemenhan akan meminta daftar inventaris kebutuhan dari TNI AD, TNI AL dan TNI AU. Namun porsi terbesar akan diberikan pada TNI AL dan TNI AU untuk memodernisasi alutsista.

"TNI AL sama TNI AU, karena kan itu alutsista-nya teknologi terbaru makanya perlu dijajaki juga nantinya," kata Purnomo.

Purnomo menambahkan syarat alutsista yang akan dibeli ini minimal harus memiliki masa pakai 20 tahun setelah diupgrade. Untuk negara-negara yang akan dijajaki dalam pembelian alutsista ini adalah Perancis, Belanda, Jerman, Italia dan Spanyol.

"Bapak presiden memberikan waktu selama dua minggu untuk kita menyikapi apa ada yang perlu tidak, kalau ada yang perlu lalu bagaimana, tapi dengan pesan tidak boleh melebihi dari pagu yang sudah ditetapkan," jelas Purnomo.

Sumber : DETIK

Readmore --> Indonesia Jajaki Pengadaan Heli Apache & Tank Leopard Bekas dari Eropa

Pengamat: Perbedaan Pembelian Alutsista Lewat Broker Dan G to G

Jakarta - Hadirnya broker dalam bisnis alat utama sistem senjata (alutsista) menjadikan harga senjata lebih mahal. Indonesia bahkan harus mengeluarkan dana tambahan belasan persen dari harga aslinya.

Pengamat militer dari Universitas Indonesia Andi Widjajanto mengungkapkan, para broker senjata itulah yang menghubungkan pemerintah (Indonesia sebagai pembeli) dengan produsen atau pemerintah dengan bank yang sanggup memberikan pinjaman kredit ekspor. Broker tentu saja akan mendapat fee dari transaksi dengan besaran bervariasi, tergantung pada negara dan produk yang dijualbelikan.

Andi mencontohkan, di Eropa standar fee untuk broker telah ditentukan dengan batas maksimal 3% dari nilai transaksi. Dana tambahan ini bisa semakin tinggi bila memakai perbankan untuk memberikan kredit ekspor karena pasti akan ada tambahan biaya baru. Misalnya untuk asuransi,agensi, dan nilai bunga yang besarnya di atas ketentuan bunga internasional.

“Sehingga naiknya bisa belasan persen,”katanya di Jakarta kemarin. Menurut dia, jika Pemerintah Indonesia mau terhindar dari broker, pilihan yang bisa ditempuh dengan melakukan pembelian sistem kerja sama G to G (government to government). Artinya, produk yang dibeli didanai oleh negara yang diajak kerja sama. Namun, hal itu sulit dilakukan jika parlemen negara setempat tidak menyediakan fasilitas tersebut.“Sehingga pilihannya tinggal kita masuk ke pasar privat.Kalau sudah masuk pasar privat,bank yang terlibat juga bank privat,”ungkap Andi.

Dalam kondisi seperti itu, yang perlu dilakukan pemerintah adalah menyampaikan breakdown pembiayaan secara detail yang dapat diakses oleh publik sehingga publik dapat mengetahui berapa harga sebenarnya dari produk alutsista yang dibeli.“Kalau mau jujur, akan kelihatan berapa harga produknya dan apa saja dan berapa pembiayaan lain-lain,” terangnya. Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin meminta pemerintah menghindari pembelian melalui broker.

“Kalau mau mengurangi kerugian akibat broker ya harus G to G,”katanya. Langkah ini tetap bisa ditempuh walaupun perusahaan yang akan dibeli produknya merupakan milik swasta. Sebab, industri senjata harus tetap dikontrol dan seizin negara bersangkutan. “Kalau lewat pemerintah kan namanya bukan broker.Jadi, dari produsen langsungke Indonesia,”ujarnya. Di samping itu,juga disepakati agar pemerintah membeli produk dari dalam negeri selama industri pertahanan dalam negeri sanggup memproduksinya.

Kecuali untuk produk yang belum mampu diproduksi di Tanah Air. Direktur Manufaktur PT Pindad Tri Harjono menjelaskan, salah satu kendala yang dihadapi PT Pindad selama ini menyangkut dana, yang jadi model pembayaran dari pemerintah yang selalu dilakukan di akhir tahun.Padahal,kebutuhan dana untuk produksi alutsista tidak sedikit .

Sumber : Seputar Indonesia

Readmore --> Pengamat: Perbedaan Pembelian Alutsista Lewat Broker Dan G to G

Menhan RI Inginkan BUMN Industri Pertahanan Sehat

Jakarta - Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menegaskan keinginannya untuk membina BUMN industri pertahanan agar menjadi BUMN yang sehat. Solusinya, pertama, melalui penyertaan modal negara. Kedua, mendorong agar terjadi pergeseran yang tadinya impor menjadi produksi bersama dan berakhir produksi dalam negeri. Ketiga, mendukung pengembangan pasar, baik itu pasar domestik maupun pasar luar negeri. “Kita dorong dengan menggunakan prinsip Indonesia Incorporated seperti penjualan beberapa produk kita yang keluar dari BUMN-BUMN industri pertahanan kita, dan terakhir legislasi, dimana kita sekarang sedang memperjuangkan revitalisasi industri pertahanan melalui undang-undang,” kata Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro usai rapat kabinet terbatas tentang pengadaan alutsista TNI dan Polri di Kantor Presiden, Kamis (9/11).

Menurut Menhan, dinamika sekarang ini sebagai akibat krisis ekonomi di Eropa dan Amerika, dimana banyak mengurangi alutsistanya. bahkan di negara-negara Eropa, menjual murah Alutsistanya. “Sekarang kita dalam posisi bagaimana kita menyikapi, dalam arti kata, mana yang sesuai dengan kebutuhan kita, mana yang tidak sesuai dengan kebutuhan kita, lalu dananya ada gak?,” kata Purnomo menjelaskan.

Purnomo juga mengatakan, PT Pindad saat ini sedang mengembangkan industri kendaraan taktis seperti Hummer. "Ini sedang dikerjakan oleh PT Pindad dan kita harapkan dalam waktu beberapa bulan ini selesai, "ujarnya.

Dikatakan Purnomo, pembuatan Hummer tersebut melalui skema joint production. "Nantinya kita kembangkan untuk dipakai oleh pasukan-pasukan khusus kita, pasukan-pasukan brigade tempur kita,” katanya.

Sumber : JURNAS

Readmore --> Menhan RI Inginkan BUMN Industri Pertahanan Sehat

Menhan : Krisis Eropa Menguntungkan Untuk Pembelian Alutsista Bekas Dari Eropa

Jakarta - Pemerintah Indonesia sedang mengincar sejumlah alat persenjataan dari luar negeri, khususnya produksi negara-negara di Amerika dan Eropa. Pasalnya, krisis ekonomi di Eropa rupanya menyebabkan beberapa negara di sana mengurangi kekuatan militer mereka.

"Artinya apa? Kalau kekuatan militer mereka banyak dikurangi, artinya mereka juga akan melakukan penjualan alutsista. Murah sekali gitu lah," kata Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro, usai mengikuti sidang soal alutsista di kantor Presiden, Jakarta, Kamis, 10 November 2011.

Menurut Purnomo, dinamika inilah yang sekarang ini sedang disikapi oleh pemerintah. Artinya, pemerintah sedang memilah mana yang sesuai dengan kebutuhan dan mana yang tidak. "Lalu dananya ada enggak? Tadi itu juga dibahas. Yang jelas, Prancis, Belanda, Jerman, Italia, Spanyol," katanya.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah memberikan waktu selama dua minggu untuk menyikapi apakah ada alat-alat persenjataan yang diperlukan oleh pemerintah.

"Tapi dengan pesan tidak boleh melebihi dari pagu yang sudah ditetapkan. Kebijakannya itu tidak boleh melebihi US$ 6,5 miliar, "ujarnya.

Sayangnya, meskipun Purnomo mengatakan yang dilakukan pemerintah adalah modernisasi alutsista, toh peralatan yang sedang diincar ternyata bukanlah barang baru.

"Saya kira second ya. Masalahnya yang penting tidak boleh melebihi USD 6,5 milliar," ujarnya.

Sumber : TEMPO

Readmore --> Menhan : Krisis Eropa Menguntungkan Untuk Pembelian Alutsista Bekas Dari Eropa

Presiden: Pembangunan Alutsista Harus Dilakukan Jangka Panjang (Update)

Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menekankan bahwa alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang belum diproduksi di dalam negeri agar dalam jangka menengah dan panjang harus membangun kerangka kerja sama yang konstruktif seperti joint invesment, joint production, joint research and development.

Dengan demikian keuntungan ekonomi bisa didapatkan dan transfer teknologi juga terjadi dan pada saatnya nanti bisa diproduksi di dalam negeri. "Saya senang kebijakan dasar kita ini telah benar dilaksanakan dan apabila dilaksanakan semua mendapatkan keuntungan yang riil pengguna sendiri maupun industri pertahanan kita. Kita sama-sama meninjau PT Dirgantara Indonesia dan melihat langsung produksi bersama PTDI dan Airbus Military untuk pesawat angkut CN-295 dan mendemonstrasikan kemampuan untuk mendukung operasi militer," kata Presiden saat sambutan pengantar Rapat Kabinet Terbatas tentang pengadaan alutsista di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (10/11).

Menurut Presiden, alangkah baiknya pesawat semacam pesawat CN-295 tidak sebatas dikonsumsi oleh jajaran TNI/Polri, tetapi juga pengguna di dalam negeri sendiri dan pihak lain apalagi menggunakan APBN. "Kita ingin yang kita lakukan kerja sama Airbus Military dengan PTDI dan saya sudah mendapatkan penjelasan kerja sama Korea Selatan dengan PTDI untuk membangun jet tempur militer jangka panjang. Itu juga terjadi di jajaran industri strategi kita di PAL dan Pindad," katanya.

Di Bandung, kata Presiden, mulai membahas produksi kendaraan taktis militer yang mampu diproduksi PT Pindad dengan produksi lain. "Saya kira ini yang harus sungguh dijalankan sehingga in the long run benar-benar kita lebih mandiri dan lebih maju, benefit sekali lagi didapat dimana-mana," kata Presiden.

Sumber : JURNAS

Readmore --> Presiden: Pembangunan Alutsista Harus Dilakukan Jangka Panjang (Update)

Presiden Mengajak TNI/POLRI Untuk Memikirkan Pengadaan Alutsista Diluar Yang Telah Disetujui

Jakarta - Pemerintah telah menetapkan kebijakan modernisasi pembangunan pertahanan utamanya jajaran TNI dan dalam skala tertentu Polri termasuk rencana pengadaan alutsista untuk jangka menengah dan jangka panjang. Selama pembangunan 2009-2014, pemerintah juga sudah ditetapkan dukungan pengadaan alutsista.

"Telah saya putuskan dan kita telah menyinkronisasikan kebutuhan pertahanan jajaran TNI/Polri dan dukungan anggaran yang dikelola oleh Kemenkeu dan dalam batas tertentu Bappenas," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pengantar Rapat Kabinet Terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (10/11).

Presiden mengajak memikirkan pengadaan tambahan alutsista di luar yang sudah disetujui. Padahal batas anggaran sudah ditetapkan. "(Jika itu terjadi) tentu kita bahas kembali," kata Presiden. Kepala Negara mengingatkan, kembali kebijakan dasar alutsista yang mengharuskan membeli produk dalam negeri.

"Wajib hukumnya menggunakan alutsista produk industri pertahanan kita manakala alutsista sudah bisa diproduksi oleh jajaran industri pertahanan kita. Kalau belum bisa kita mesti membeli dari negara sahabat tanpa konditionalitas (syarat) apalagi konditionalitas politik," kata Presiden.

Sumber : JURNAS

Readmore --> Presiden Mengajak TNI/POLRI Untuk Memikirkan Pengadaan Alutsista Diluar Yang Telah Disetujui

Presiden Ingatkan Pebisnis Alutista Jangan Mark-up Biaya Pengadaan (Update)

Jakarta - Proyek pengadaan alat utama sistem senjata (alutista) kerap disalahgunakan oleh pebisnis pada masa lalu. Tak jarang, berbagai penyimpangan yang merugikan negara pun terjadi. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta hal itu tidak terulang.

Pesan ini disampaikan SBY dalam rapat terbatas membahas alutista di Kantor Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Kamis (10/11/2011). Hadir dalam rapat beberapa menteri bidang Polhukam, seperti Menko Polhukam Djoko Suyanto, Kapolri Jenderal Timur Pradopo, Menhan Purnomo Yusgiantoro, dan para petinggi TNI. Hadir juga kepala Bappenas Armida Alisjahbana.

"Saya ingatkan pebisnis yang mengikuti di bidang ini, ikuti kebijakan pemerintah kemudian ikut membangun kemandirian industri kita sendiri dan kemudian pantas," kata SBY.

"Dan tidak ada penyimpangan dan kongkalingkong dan mark up seperti terjadi di waktu lalu yang negara sangat dirugikan," sambungnya.

Tidak hanya itu, SBY juga kembali mengingatkan tentang prinsip dasar kebijakan pengadaan alutista. Pertama, pengadaan alutista harus membeli atau mengadakan produk industri pengadaan nasional yang sudah bisa diproduksi.

"Kalau belum bisa kita mesti mengadakan membeli dari negara-negara sahabat tanpa kondisionalitas apalagi kondisionalitas politik," tambahnya.

Harapan kedua SBY adalah membangun kerangka kerjasama yang konstruktif dengan negara-negara produsen alutista. Misalnya investasi bersama, produksi bersama dan membangun riset dan pengembangan bersama.

"Dengan demikian benefit ekonomi kita dapatkan, transfer teknologi juga terjadi dan pada saatnya nanti kita bisa produksi dalam negeri," pesan SBY yang kali ini tampil dengan safari berwarna cokelat.

Sumber : DETIk

Readmore --> Presiden Ingatkan Pebisnis Alutista Jangan Mark-up Biaya Pengadaan (Update)

Presiden : Insya Allah Periode Ini Modernisasi Alutsista Diwujudkan (Update)

Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjanjikan modernisasi alat utama sistem persenjataan (Alutsista) diwujudkan pada periode pemerintahannya sekarang.

"Insya Allah periode ini modernisasi alutsista yang selama 20 tahun tidak tercapai akan kita kejar." kata SBY dalam pengantar Sidang Kabinet Terbatas soal Alutsista di kantor Presiden Jakarta, Kamis (10/11/2011).

Presiden mengatakan modernisasi alutsista akan dilakukan all out dan pengadaannya bisa dipertanggungjawabkan.

"Sekarang pertumbuhan ekonomi kita meningtkat dan belanja negara juga meningkat maka karena itu kita menuntut peningkatan alutsista," kata SBY.

Sumber : Tribunnews

Readmore --> Presiden : Insya Allah Periode Ini Modernisasi Alutsista Diwujudkan (Update)

Menhub Akan Melakukan Pengadaan Radar Bandara Yang Menjangkau Sampai Australia

Jakarta - Pemerintah segera melakukan tender pengadaan radar bandara untuk memperbarui radar yang ada saat ini. Investasi radar baru diperkirakan memakan daana Rp 700 miliar.

Radar yang terdiri dari perangkat sistem jaringan pengatur lalu lintas udara Jakarta Automated Air Traffic Control System (JAATS) akan dipasang di Bandara Soekarno-Hatta dan fungsinya menggantikan JAATS lama yang masih beroperasi.

Menteri Perhubungan, EE Mangindaan mengatakan, JAATS yang sekarang ini digunakan bandara paling sibuk di Indonesia itu usianya sudah cukup tua atau 15 tahun.

Padahal, Berdasarkan ketentuan International Civil Air Organization (ICAO), perangkat sistem Air Traffic Control (ATC) hanya bisa dioperasikan maksimal 10-15 tahun.

"Karenanya saya minta agar dilakukan penggantian perangkat radar segera dilakukan karena perangkat itu penting untuk keselamatan, kelancaran dan kenyamanan penerbangan," kata Mangindaan di Jakarta, Rabu (9/11/201).

Dengan JAATS baru, jelasnya, jangkauan radar akan semakin luas yaitu hingga di Papua, Australia dan Pulau Natuna. Padahal Indonesia masih memiliki radar di timur Indonesia yang di pasang di bandara Hasanuddin, Makassar.

Deputi Senior Manager PT Angkasa Pura II cabang Bandara Soekarno Hatta Cengkareng, Mulya Abdi mengatakan, sebenarnya sistem radar di wilayah barat telah dilakukan berlapis-lapis.

Selain JAATS, diback up dengan Jakarta Automatic Aircraft Control System (JASS), Emergency Jakarta Air Traffic System (e-JATS) dan sistem manual.

"Jadi sebenarnya untuk sistem radar di barat Indonesia sudah prima. Kami juga terus melakukan pembaruan dan modernisasi," jelasnya.

Saat melihat perangkat ATC yang dioperasikan Angkasa Pura (AP) II tersebut, Menhub langsung meminta agar perangkatnya segera diganti. Perangkat cadangan baru ini nantinya akan langsung menggantikan posisi perangkat JAATS yang ada sekarang.

Menurut Menhub, selama pengadaan JAATS yang baru untuk pengganti yang ada saat ini belum selesai, AP II sudah harus menyiapkan perangkat untuk back up atau cadangan. Perangkat cadangan JAATS ini harus sudah siap operasi paling lambat Desember tahun ini atau Januari 2012.

Penyiapan perangkat jaringan sistem radar yang baru itu, kata Mangindaan, harus diikuti dengan kesiapan sumber daya manusia (SDM). Khusus di Bandara Soekarno-Hatta ini, masih dibutuhkan 100 personil ATC untuk menambah pelayanan.

Bagi Menhub posisi tenaga ATC itu sangat penting, dengan demikian AP-2 diminta agar memperhatikan kesejahteraanya. Tenaga ATC ini memiliki tanggung jawab pekerjaan yang tinggi dengan konsentrasi penuh demi keselamatan penerbangan.

"Kesejahteraan kepada tenaga ATC itu sangat perlu agar mereka benar-benar bisa kerja tanpa harus memikirkan masalah keuangan. Mereka ini beda, karena itu saya minta ini diperhatikan," kata Menhub.

Hasil peninjauan di lapangan, Menhub menyimpulkan, program yang sedang dijalankan AP II dan Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub tentang pembangunan gedung dan jaringan radar baru di Soekarno-Hatta nantinya akan jauh lebih baik. "Jangkauannya tentu lebih luas dari yang ada saat ini," kata Menhub.

Sumber : Yahoo

Readmore --> Menhub Akan Melakukan Pengadaan Radar Bandara Yang Menjangkau Sampai Australia

Presiden SBY Pimpin Rapat Terbatas Tentang Pengadaan Alutsista

Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), hari ini, Kamis (10/11/2011) di jadwalakan akan memimpin rapat terbatas (Ratas) di Kantor Presiden, Jakarta.

Berdasarkan informasi dari Biro Pers Kepresidenan, ratas akan di gelar pada pukul 11.00 Wib.

Agenda Ratas akan membahas soal pengadaan alat utama sistem persenjataan (Alutsista). Setelah selesai memimpin ratas, presiden beserta rombongan akan berangkat menuju Palembang. Rencananya pada pukul 14 orang nomor satu negeri ini akan take off dari pangkalan TNI AU, Halim Perdana Kusuma.

Sebelumnya pagi tadi, Kepala Negara memimpin upacara Hari Pahlawan, di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan.

Sumber : OKEZONE

Readmore --> Presiden SBY Pimpin Rapat Terbatas Tentang Pengadaan Alutsista

EADS : Indonesia Sangat Berpotensial Menjadi Salah Satu Pelanggan Pertama A400M

Pesawat baru buatan Airbus Military yaitu pesawat C-295 yang dibuat di Indonesia akan membuka peluang bagi pesawat A400M.

Madrid (MIK/WDN) - Airbus Military yang memiliki divisi pembuatan pesawat angkut militer yaitu EADS telah menandatangi kontrak pengadaan sembilan pesawat C-295 ke Indonesia, sehingga menempatkan perusahaan tersebut memiliki posisi strategis dalam kontrak pengadaan jangka menengah yaitu pengadaan A400M ke Indonesia.

Pihak EADS sendiri belum memberi pengumuman secara resmi, karena ini masih dikaji dalam perjanjian kerjasama dengan PT Dirgantara Indonesia, kata Alberto Gutierrez kepala bagian pengerjaan di Airbus Military.

Dari berita dikutip oleh media cetak yang memberitakan bahwa EADS dan Industri penerbangan Indonesia akan melakukan sejumlah kesepakatan dimana sebagian pesawat akan dirakit di PT DI, sama halnya kerjasama dengan Turki beberapa waktu silam. Bahkan EADS dan PT DI telah melakukan MoU pada awal oktober untuk penggantian pesawat Fokker 27 dengan C-295.

Anak perusahaaan Airbus Military yaitu EADS mengatakan bahwa Indonesia akan menjadi salah satu pelanggan pertama dari pesawat A400M, Karena mereka percaya bahwa negara tersebut memiliki geografis yang unik dimana terdapat banyak pulau-pulau yang mempunyai populasi sekitar 250 juta penduduk.

Sumber : Infodefensa/WDN/MIK

Readmore --> EADS : Indonesia Sangat Berpotensial Menjadi Salah Satu Pelanggan Pertama A400M

Para Ahli Pesawat Masih Menanti Kesempatan Praktik Di PT DI

Jakarta - Lembar demi lembar pelat alumunium dipotong rapi sesuai ukuran yang telah ditentukan secara teliti di sebuah bangunan pembuatan komponen pesawat terbang di PT Dirgantara Indonesia, Bandung.

Pelat dibentuk menjadi komponen sayap pesawat terbang jenis Boeng. Dipisahkan dinding penyekat,mesin-mesin berteknologi tinggi dioperasikan membuat komponen lain dari pelat alumunium setebal lebih dari 5 cm.Deru mesin memaksa orang yang ada di sana harus berbicara lebih kencang dari biasanya. Pabrik pembuatan pesawat terbang itu sedang mengerjakan pesanan dari Boeng untuk pembuatan sejumlah komponen pesawat di antaranya sayap.

Aktivitas di sana,Selasa (1/11) lalu itu tidak seramai ketika Prof BJ Habibie masih memimpin industri pesawat terbang kebanggaan Tanah Air tersebut.Pabrik rata-rata bekerja untuk membuat komponen pesawat pesanan perusahaan asing. Berbagai jenis helikopter maupun pesawat yang dulu diproduksi dari tempat ini sudah tidak dibuat lagi.Bukan karena kemampuan sumber daya manusia yang tidak memadai,melainkan lisensi untuk membuat helikopter dan sebagian besar pesawat terbang telah habis.

Jumlah karyawan pun berkurang drastis dari belasan ribu orang tinggal beberapa ribu saja,termasuk para ahli. “Mereka lama-lama menjadi ‘sastra teknik’.Mereka orang teknik,tapi hanya membaca tidak pernah praktik membuat pesawat.Jadi seperti sastrawan,”kata Direktur Teknik dan Pengembangan PT DI Dita Ardoni Safri. Ribuan orang tenaga ahli yang terpaksa hengkang dari PT Dirgantara Indonesia sekarang tersebar di berbagai industri yang masih ada kesesuaian dengan keahlian mereka.Bahkan ada pula yang bergabung ke industri penerbangan di luar negeri.

Mereka yang masih bertahan menantikan ada proyek pembuatan pesawat terbang untuk menjaga dan mengasah kemampuan yang dimiliki.Jika dalam dua tahun tanpa proyek pembuatan pesawat,kemampuan membuat rancang bangun pesawat yang mereka miliki dikhawatirkan akan hilang. Dia khawatir,jika tak ditempa dengan pengalaman, generasi muda belum sempat belajar dari pengalaman generasi tua yang sudah keburu pensiun.“Tanpa proyek pembuatan pesawat, kita hanya akan jadi bangsa pedagang,”kata Ardoni.

Sayangnya,hal itu tidak mudah untuk dapat diwujudkan karena beragam kendala menghadang.Soal tidak ada lisensi hanya salah satu. Kendala yang sebetulnya lebih serius adalah tidak ada pemesanan pesawat ke industri tersebut secara ideal.Sementara perusahaan tidak mungkin untuk lebih dulu membuat pesawat kemudian memasarkannya. Proses membuat pesawat butuh biaya yang amat mahal,sementara kemampuan keuangan PT Dirgantara Indonesia sangat terbatas.

Di berbagai negara yang memiliki industri penerbangan, mereka menyiasatinya dengan pemesan dari pemerintah.Pemesanan untuk jumlah yang cukup banyak dengan durasi waktu yang lama mengingat proyek pembuatan pesawat tidak mungkin dikerjakan dalam waktu singkat. Jumlah pemesanan dari pemerintah ini senilai minimal sama dengan ongkos produksi perusahaan.

Pesawat yang dipesan biasanya dijual kembali oleh pemerintah, sehingga mereka juga melaksanakan fungsi promosi yang sangat bermanfaat bagi pengembangan industri penerbangannya.

Sumber : Seputar Indonesia

Readmore --> Para Ahli Pesawat Masih Menanti Kesempatan Praktik Di PT DI

TNI AU Sediakan Pesawat Hercules Gratis Bagi Mahasiswa Indonesia di Thailand

Jakarta - Bencana banjir di Thailand memaksa ribuan warga dievakuasi. Bagi mahasiswa Indonesia yang berada di Thailand, ada tawaran menumpang pesawat hercules untuk pulang ke tanah air. Tidak dipungut ongkos alias gratis.

Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Bangkok Didik Sulistyo mengatakan, pesawat hercules itu akan berangkat dari Lapangan terbang Utapao, dekat Pattaya, pada 11 November mendatang. Waktu yang ditetapkan adalah pukul 16.00 waktu setempat.

"Bagi temen-temen mahasiswa yang ingin pulang ke Indonesia gratis bisa segera mendaftar ke mailing list secepatnya," kata Didik dalam rilisnya kepada detikcom, Rabu (9/11/2011).

Didik menyatakan, pesawat hercules itu mendarat di Medan, Sumatera Utara, terlebih dahulu sebelum ke Jakarta. Penumpang akan menginap satu malam di Medan.

Para Mahasiswa akan disediakan penginapan di Mess AURI Medan dan baru besoknya terbang lagi ke Halim Perdanakusumah, Jakarta Timur.

"Silahkan segera mendaftarkan diri secepatnya ke mailing list ini atau ke email saya di sulis2303@yahoo.com," pesan Didik.

Sumber : DETIK

Readmore --> TNI AU Sediakan Pesawat Hercules Gratis Bagi Mahasiswa Indonesia di Thailand

Pengamat : Pengadaan Kapal Selam Baru Indonesia (Update)

Jakarta - Indonesia memutuskan pemenang kapal selam untuk membuat kapal selam baru pada akhir tahun ini. Meskipun ada beberapa pertanyaan apakah kapal selam baru tersebut akan meningkatkan kemampuan peperangan bawah air Indonesia?

Indonesia akan menentukan pemenang kapal selam untuk TNI AL pada akhir 2011. Korsel dan Jerman-Turki saat ini merupakan pesaing kuat untuk kontrak sebesar $ 1.1 Milyar. Pembelian tersebut merupakan untuk menambah dua kapal selam U-209/1300 buatan Jerman tahun 1981.

Beberapa kalangan berpendapat bahwa modernisasi angkatan laut Indonesia melampaui dari modernisasi biasa. Pemerintah Indonesia sendiri telah menetapkan kebutuhan untuk pengadaaan kapal selam setidaknya membutuhkan enam sampai dua belas kapal selam untuk mencapai MEF tahun 2029. Namun hal ini masih diberdebatkan meskipun apakah kapal selam hanya untuk mendukung memodernisasi peperangan bawah laut?.

Pengadaan Yang Berbelit-Belit

Pengadaan kapal selam TNI AL sebenarnya sudah masuk agenda sejak tahun 2005, ketika itu memperkenalkan cetak biru "Green-Water-Navy". Namun, proses tendernya sering tertunda karena masalah keuangan.

Yang terakhir Rusia menawarkan kapal selam kelas Kilo dan Amur, tetapi keinginan tersebut ditunda karena Indonesia tidak mampu membayar uang muka sebesar 15%.

Proses tender ini dibuka kembali pada tahun lalu yang diikuti oleh Rusia, Perancis, Jerman, dan Korsel. Pada pertengahan 2011, Rusia dan Jerman gugur dalam tender, hanya menyisakan Korsel dan Prancis.

Banyak para analisis berspekulasi penyebab gugurnya kedua perserta tersebut, antara lain berpendapat Indonesia memilih kapal kapal selam yang berukuran kecil karena kapal selam Kilo/Amur tidak cocok untuk perairan dangkal, dan ada pendapat lain yang menyebutkan Rusia dan Jerman sangat terlambat mengajukan proposal mereka.

Secara umum, banyak orang percaya bahwa Indonesia sangat tertarik dengan apa yang ditawarkan oleh Korsel yaitu mendapatkan 3 kapal selam dibandingkan dengan Perancis hanya mendapatkan dua kapal selam dengan anggaran yang sama.

Walaupun begitu, Jerman tak patah arang untuk menawarkan kapal selam U-209 nya dengan menggandeng Turki. Tetapi walaupun tawaran Turki cukup menjanjikan yaitu menyewakan satu kapal selamnya namum tidak membuat tertarik Indonesia karena hanya mendapatkan dua kapal selam.

Selain itu, Indonesia melakukan kerjasama lebih dari 30 tahun dengan Korsel mulai dari kapal patroli dan LPD sampai meretrofit kapal selam Cakranya. IHS Jane juga melaporkan bahwa Korsel akan mendapatkan 8 unit pesawat patroli maritim CN-235 dengan dibarter dua kapal selam Changbogo.

Sebuah berdebatan mulai muncul, apakah Indonesia akan menggunakan AIP, System yang memungkinkan kapal selam tersebut bisa menyelam lebih lama.

Tetapi dalam tawaran tersebut kapal selam changbogo buatan Korsel tidak menggunakan AIP System melainkan akan dilengkapi sonar disemua sisi, yang memungkinkan dapat mendeteksi dan lokasi sasaran, hal tersebut dilakukan karena masalah keuangan sehingga untuk saat ini tidak memungkinkan menggunakan AIP System, meskipun bukan tidak mungkin menggunakan AIP System bila kondisi keuangan membaik.

Hal tersebut disebabkan karena penggunaan kapal selam yang memiliki sistem AIP biaya perawatan dan operasional sangat mahal bagi TNI AL.

Namun, untuk pertama kalinya kapal selam Indonesia akan dipersenjatai dengan rudal anti kapal, yang diperkirakan menggunakan SM-39 Exocet tetapi untuk sementara ini masih mengandalkan torpedo buatan lokal seperti yang telah dilakukan kapal selam cakra.

Galangan kapal nasional PT. PAL juga ikut terlibat dalam skema transfer teknologi dalam kesapakatan pembuatan kapal selam tersebut. Dua diantaranya akan dibangun di galangan kapal Korsel, sedangkan kapal selam ketiga akan dibuat di PT PAL. Tetapi Indonesia tidak mungkin untuk menguasai teknologi kapal selam dalam waktu dekat, karena idealnya membutuhkan puluhan kapal selam dan pengalaman puluhan tahun.

Sejarah

Sejarah menunjukkan bahwa Indonesia masih jauh dari efektif dalam pengadaan alutsista TNI AL, terutama kapal selam mereka karena sebagian besar diperuntukan untuk melakukan pelatihan kru agar melek teknologi tinggi dan untuk operasi pengintaian dalam melakukan ancaman ke musuh. Kapal selam hanyalah sebuah tinta dilaut, dengan kemampuan kru yang baik dan menggunakan teknologi yang sederhana masih bisa menjadi ancaman yang ampuh buat kapal perang permukaan. Salah satu contoh yaitu tenggelamnya kapal perang korvet Cheon Korsel yang ditorpedo kapal selam mini milik Korsel.

Pada awal tahun 1960-an Indonesia telah mengoperasikan 12 kapal selam Whiskey dengan bantuan Uni Soviet kala itu. kapal selam tersebut digunakan dalam melawan Belanda di Papua Barat pada tahun 1961-1962, dan konfrontasi melawan Malaysia dan pasukan persemakmuran Inggris pada tahun 1963-1966. Namun kapal selam tersebut diembargo setelah ada pembekuan diplomatik oleh pihak Rusia pada pertengahan 1960an, dan secara bertahap Indonesia menggrounded kapal selamnya.

Setelah memulihnya hubungan dengan negara Barat memberikan kesempatan untuk meningkatkan alutsista Indonesia. Pada Tahun 1981, Indonesia membeli dua kapal selam kelas Cakra U-209/1300 buatan Jerman Barat, yang masih beroperasi sampai saat ini.

Ambisi Peningkatan Kapal selam

Perencanaan TNI AL Indonesia tampaknya belajar dari sejarah masa lalu. Indonesia akan melakukan latihan bersama dengan kapal selam AS, singapura, dan Korsel yang akan direncanakan pada awal 2012. Jelas, latihan ini digunakan Indonesia untuk mengikuti doktrin terkini serta melatih mengoperasional dalam peperangan kapal selam untuk mengantisipasi pengoperasikan kapal selam yang baru. Setidaknya Indonesia dapat menggambarkan keputusan tingkat tinggi dalam menyelesaikan konflik sengketa dan klaim batas wilayah Indonesia.

Ancaman dari China di laut Cina Selatan dan sengketa dengan Malaysia soal Ambalat di perairan Kaltim membantu mendorong modernisasi alutsista TNI AL kedepan. Indonesia baru-baru ini meningkatkan anggaran pertahanan untuk pengadaan alutsista sebesar 35% yaitu 64.4 Triliun ($ 7,5 Miliar) pada tahun 2012. Dengan anggaran ini, seharusnya Indonesia bisa lebih banyak membeli alusista untuk TNI AL.

Pembelian Kapal selam di kawasan ASEAN terus meningkat, pengadaan kapal selam Indonesia hanya bagian dari skema yang dijelaskan sebelumnya. IHS Jane memperkirakan bahwa pada tahun 2020, akan terjadi perlombaan pengadaan kapal selam di kawasaan ASEAN minimal akan memiliki 13 kapal selam, yaitu Thailand, Vietnam dan Filipina.

Hal ini bisa memicu terjadi perlombaan senjata untuk melakukan pengadaan alutsista anti kapal selam. Langkah ini menjadi solusi terbaik dalam memburu kapal selam dengan kapal selam, sehingga peningkatan kapal selam Indonesia bisa dibenarkan.

Sumber : Eurasia Review/MIK/WDN

Readmore --> Pengamat : Pengadaan Kapal Selam Baru Indonesia (Update)

Pesawat Pengangkut Logistik Presiden Obama Telah Tiba di Bali

Denpasar - Pesawat pengangkut logistik Kepresidenan Amerika Serikat tiba di Bandar Udara Ngurah Rai, Denpasar, Bali, Senin (7/11). Presiden AS Barack Obama dijadwalkan memang akan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-19 yang digelar di Bali, 14-19 November 2011.

Pesawat Angkatan Udara AS jenis C-17 Globe Master ini tiba sekitar pukul 13:30 WITA. Pesawat mengangkut sejumlah peralatan pengamanan Presiden Obama.

Bongkar muat berjalan lancar. Peralatan tempur yang telah dikeluarkan dari badan Globe Master lalu diangkut empat mobil kontainer menuju lokasi KTT di Nusa Dua. Selain Globe Master, dua pesawat Cesna pengangkut personel keamanan AS dijadwalkan menyusul.

Sumber : Metro TV

Readmore --> Pesawat Pengangkut Logistik Presiden Obama Telah Tiba di Bali

Panglima TNI Terima Kunjungan Dubes Italia

Jakarta – Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono, S.E. menerima CC Duta Besar Italia untuk Indonesia H.E. Mr. Federico Failla di Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur, Senin (7/11).

Kunjungan diawali dengan jajar kehormatan di Plaza Mabes TNI. Kunjungan kehormatan tersebut dalam rangka perkenalan berkaitan dengan jabatan sebagai Dubes Italia untuk Indonesia yang baru dijabat 4 bulan yang lalu.

Dubes Italia dan Panglima TNI mengharapkan bahwa hubungan kerjasama yang telah terbina selama ini bisa terus ditingkatkan dimasa yang akan datang, baik di bidang pertahanan, alutsista, pendidikan dan lain sebagainya.

Panglima TNI dalam kesempatan tersebut didampingi oleh Asintel Panglima TNI Mayjen TNI Tisna Komara, Kapuspen TNI Laksda TNI Iskandar Sitompul,S.E dan Staf khusus Panglima TNI. Sedangkan Dubes Italia untuk Indonesia didampingi oleh Athan Italia di Jakarta.

Sumber : POS KOTA

Readmore --> Panglima TNI Terima Kunjungan Dubes Italia

Semangat Revitalisasi Pertahanan Belum Seiring Kenyataaan Di lapangan

Jakarta - Pembangunan industri pertahanan yang mampu menjadi salah satu penopang profesionalisme alat pertahanan negara telah menjadi impian bangsa ini sejak lama.

Tonggak awal cita-cita membangun industri strategis itu dituangkan dalam Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1983. Saat itu, pemerintah Indonesia berkehendak membangun industri pertahanan yang bernaung di dalam badan usaha milik negara industri strategis (BUMNIS).

Ada 10 industri strategis yang ditetapkan keppres tersebut, antara lain industri pertahanan bidang kedirgantaraan yang ditangani PT IPTN (sekarang PT Dirgantara Indonesia/PT DI), bidang kemaritiman ditangani PT PAL, dan bidang persenjataan dan amunisi ditangani PT Pindad.

Sebagai sebuah kemauan politik, keppres tersebut harus jujur diakui membawa keberhasilan tersendiri bagi pembangunan industri pertahanan, kala itu. Tercatat, PT Dirgantara Indonesia mampu memproduksi pesawat transpor sayap tetap, helikopter, pesawat patroli maritim, pesawat pengintai, dan simulator pesawat terbang maritim.

PT PAL memproduksi Korvet, kapal patroli, landing platform dockship, tanker, kapal pencegah bencana laut, dan dok pemeliharaan kapal perang. Adapun PT Pindad memproduksi senjata ringan, senjata khusus, dan kendaraan tempur.

Namun, krisis ekonomi 1997 telah mengikis habis eksistensi industri strategis, sehingga mati suri. Dia seolah baru siuman ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mencanangkan revitalisasi industri pertahanan dalam salah satu program di 100 hari pemerintahannya pada 2009.

"Ini era kebangkitan industri pertahanan," tandas Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, saat itu.

Revitalisasi industri pertahanan bahkan menjadi satu dari 12 program prioritas pemerintah. Kebangkitan industri pertahanan diperkukuh dengan kehadiran Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP), melalui Perpres No 42 Tahun 2010, tepatnya pada 17 Juni 2010.

Mendekati penghujung Oktober 2011, Presiden Yudhoyono dalam sambutannya saat meninjau pameran pesawat terbang di PT DI kembali memacu semangat insan industri pertahanan dalam negeri. Kali ini, Presiden Yudhoyono menantang PT Pindad membuat kendaraan tempur kelas dunia. "Saya sudah mempersiapkan nama yang khas Indonesia," katanya.

Belum seiring

Kendati semangat merevitalisasi industri pertahanan dalam negeri relatif terasa, nyatanya kondisi di lapangan belum bergerak seiring. Sebagaimana diungkapkan Direktur Teknologi dan Pengembangan PT DI Ardonni Jafri kepada Media Indonesia, akhir pekan lalu di Bandung, Jawa Barat, sejumlah program pengembangan pesawat di perusahaannya hingga kini belum dapat dijalankan. Hal itu terjadi, sambung dia, karena tidak ada order.

"Bahkan untuk produksi helikopter, PT DI sudah habis lisensinya sehingga tidak dapat lagi memproduksi helikopter," keluhnya.

Padahal, menurut Ardonni, rata-rata usia helikopter yang dimiliki TNI sudah di atas 40 tahun. Dengan demikian memang tak terelakkan kewajiban untuk mengembangkan pesawat baru. "Proyeknya harus jangka panjang agar skill pun bisa dikembangkan," katanya.

Donni juga mempersoalkan industri pendukung untuk menunjang produksi PT DI. Sampai sekarang, kata dia, PT DI masih harus mengimpor sejumlah bahan baku, di antaranya propelan.

Sementara itu, Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum PT PAL Sewoko Kartanegara menilai, seharusnya pemerintah segera membentuk UU industri strategis. Hal itu ditujukan, kata dia, agar laju industri pertahanan dapat diarahkan.

Lantaran itulah, kendati menilai keberadaan Komite Kebijakan Industri Pertahanan sangat baik, Sewoko mengingatkan, dukungan UU akan lebih dapat menguatkan. "Negara yang maju adalah negara yang industri perkapalannya maju. Indonesia negara maritim tapi gak maju-maju kemampuan maritimnya," jelasnya.

Terkait itu, anggota Komisi I Bidang Pertahanan DPR Hayono Isman menyatakan, pihaknya melihat adanya urgensi untuk melahirkan aturan perundangan baru tentang pengembangan dan pemanfaatan industri strategis untuk pertahanan. Kelak industri pertahanan nasional, kata dia, harus mampu menjadi pemain di tingkat global.

"Dengan adanya undang-undang ini, negara dapat mendukung sepenuhnya keberadaan industri pertahanan dengan memanfaatkan anggaran militer yang jumlahnya mulai signifikan," katanya, akhir pekan lalu.

Memang, membangun industri pertahanan berarti juga membangun kekuatan pertahanan nasional yang kian kukuh, mandiri, dan berdaya gentar tinggi. Sangat diharapkan, pembangunan industri pertahanan memberikan efek bola salju pada industri-industri pendukung yang pada gilirannya membangun perekonomian nasional.

Namun harus disadari, kendala besar yang menghadang pembangunan industri pertahanan adalah persoalan laten. Yakni, persoalan sumber pembiayaan. Sebagai ilustrasi, Kementerian Pertahanan hingga kini masih terus berjuang untuk mendapatkan tambahan dana penutup kekurangan anggaran perawatan dan pengadaan alat utama sistem persenjataan atau alutsista. Kekurangannya mencapai Rp57 triliun dari total kebutuhan Rp157 triliun, di luar alokasi anggaran belanja rutin pegawai.

Sumber : Media Indonesia

Readmore --> Semangat Revitalisasi Pertahanan Belum Seiring Kenyataaan Di lapangan