Indonesia Siap Bangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir

Bandung - Menteri Riset dan Teknologi Suharna Surapranata mengatakan Indonesia telah siap membangun reaktor nuklir sebagai pembangkit tenaga listrik. "Kita harus pahami sudah siap, secara teknologi kita sudah mampu," ujarnya saat memberi kuliah umum di Aula Barat Institut Teknologi Bandung, Sabtu 12 Maret 2011.

Menurut Suharna, Indonesia telah memiliki kemampuan teknologi nuklir sejak tahun 1950-an. Beberapa reaktor nuklir yang telah dibangun Badan Tenaga Atom Nasional, seperti di Bandung, Yogyakarta, dan Serpong digunakan untuk riset obat dan pangan.

Ia mengakui reaktor nuklir memang berbahaya. Adapun terkait bahayanya jika dilanda gempa, keamanan reaktor tergantung teknologi yang akan dipakai nantinya. "Seperti di Jepang, begitu gempa langsung berhenti (operasi)," katanya.

Menurut Suharna, saat ini lebih penting mengetahui kapan Indonesia akan memulai membangun PLTN daripada berbicara teknologi reaktor nuklir yang akan dipakai. "Sebab Malaysia, Vietnam, Singapura, sudah mengarah ke sana," ujarnya. Indonesia juga harusnya mengambil pilihan membuat PLTN.

Saat ini, selain kajian tapak lokasi di Jepara, Jawa Tengah, pemerintah juga mempelajari calon lokasi PLTN di Bangka Belitung dan Kalimantan Timur. Usulan lokasi tersebut telah diajukan kepala daerah masing-masing. "Lokasi di Pulau Jawa sebagai alternatif," katanya.

Kebijakan dibangun tidaknya PLTN kini masih menunggu keputusan Dewan Energi Nasional. Rumusan Dewan itu selanjutnya akan dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat. "Mungkin dalam tahun ini selesai," ujarnya.

Sumber: TEMPO

Readmore --> Indonesia Siap Bangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir

Kemenhan belum Mau Tanggapi Berita The Age

Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.

JAKARTA : Kementerian Pertahanan (Kemenhan) belum mau menanggapi berita surat kabar Australia The Age yang mengacu pada laporan Wikileaks yang menyebut Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin masuk dalam daftar hitam Amerika Serikat (AS) karena diduga melakukan kejahatan perang di Timor Timur.

Kepala Biro Humas Kemenhan I Wayan Midhio, Sabtu (12/3), menyebut laporan tersebut sebagai pandangan satu pihak yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dia menegaskan bahwa Kemenhan masih akan mempelajari berita tersebut sebelum memberi tanggapan.

"Itu adalah klaim sepihan dan kita tidak bisa menolaknya. Kami belum akan memberi reaksi karena sedang mempelajari berita tersebut, dalam waktu dekat kami akan memberi klarifikasi," ujar Midhio saat dihubungi mediaindonesia.com.

Tuduhan yang dilansir The Age itu terkait jabatan Sjafrie sebagai komandang pasukan khusus Indonesia di Timor Timur. Dia dianggap bertanggung jawab atas pembunuhan massal di Santa Cruz yang menewaskan lebih dari 250 demonstran prokemerdekaan pada 12 November 1991. Sjafrie juga dituding bertanggung jawab atas merebaknya kekerasan di Dilli pascareferendum kemerdekaan pada 20 Agustus 1999.

Sumber: MEDIA INDONESIA

Readmore --> Kemenhan belum Mau Tanggapi Berita The Age

Wikileaks : Sjafrie Sjamsoeddin Terlibat Kejahatan Perang di Timor Leste

Wakil Menteri Pertahanan Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin.


Jumat (11/3), harian The Age dan Sydney Morning Herald melaporkan mengenai penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan Presiden SBY berdasarkan bocoran dari Wikileaks. Hari ini, kedua surat kabar Australia melansir berita mengenai keterlibatan Wakil Menteri Pertahanan Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin dalam kejahatan perang di Timor Leste.

Berikut adalah terjemahan asli berita dari koran tersebut seperti dilaporkan Meilani, kontributor Media Indonesia di Albury, New South Wales, Australia.

Sjafrie Sjamsoeddin Terlibat Kejahatan Perang di Timor Leste
oleh Philip Dorling
The Age and Sydney Morning Herald (12/3)

Amerika Serikat (AS) menuding salah seorang penasehat terdekat Presiden SBY terlibat dalam kejahatan perang di Timor Timur yang kini bernama Timor Leste. Hal ini terungkap dalam kawat diplomatik AS yang dibocorkan Wikileaks. Namun, Washington tetap merahasiakan alasan penolakan pemberian visa pada mantan Jenderal Angkatan Darat Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin, dimana SBY akhirnya menunjuk salah satu kawan dekatnya yang menjabat sebagai Deputi Menteri Pertahanan.

Pada September 2009, AS menahan penerbitan visa yang mengizinkan Sjamsoedin, mantan jenderal AD yang kemudian menjabat penasehat senior presiden, untuk menemani SBY menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi para pemimpin negara G20 di Pittsburgh, Pennsylvania. Sjamsoeddin ditolak Departemen Pertahanan AS (US Department of Homeland Security) karena adanya kecurigaan keterlibatannya dalam 'kegiatan teror' dan 'pembunuhan tanpa peradilan'.

Kawat Kedubes AS yang dibocorkan Wikileaks dan diberikan khusus pada The Saturday Age, menyebutkan bahwa Kedubes AS di Jakarta meminta dengan sangat agar Sjamsoeddin diijinkan masuk AS, karena dikhawatirkan penolakan tersebut akan mengganggu hubungan Jakarta-Washington.

"Kami melihat bahwa sebagai penasehat utama Presiden RI dan kemungkinan menjadi anggota kabinet, perjalanan Sjamsoeddin ke AS akan memfasilitasi dan mempererat hubungan AS-Indonesia," demikian alasan Kedubes AS di Jakarta. "Sjamsoeddin memberikan panduan dan konsultasi pada Presiden SBY tentang sejumlah isu penting bagi AS, seperti hubungan militer yang menjadi isu penting untuk menjamin stabilitas regional."

Tuduhan terhadap Sjamsoeddin berkaitan dengan jabatannya sebagai komandan pasukan khusus Indonesia di Timor Timur. Dia dianggap bertanggung jawab atas pembunuhan massal di Santa Cruz yang merenggut nyawa lebih dari 250 demonstran pro-kemerdekaan pada 12 November 1991. Sjamsoeddin juga harus bertanggung jawab atas merebaknya kekerasan oleh tentara Indonesia di Dili setelah referendum kemerdekaan pada 30 Agustus 1999.

Sjamsoeddin telah mengeluarkan pernyataan pada Kedubes AS untuk membantah tuduhan tersebut. Dalam pernyataannya, Sjamsoeddin menyatakan bahwa dia memang berada di Santa Cruz saat terjadi pembunuhan massal, saat itu dia justru tengah membantu "sejumlah wartawan dari kemarahan pejabat Timor Timur (TNI) akibat pemberitaan yang menuduh keterlibatan mereka dalam gerakan bawah tanah".

Sjamsoeddin juga mengklaim bahwa dirinya sudah dinyatakan bersih oleh Komnas HAM Indonesia atas tuduhan keterlibatannya dalam tindak kekerasan yang terjadi di Dilli pada September 1999.

Bantahan Sjamsoeddin tersebut diterima Kedubes AS di Jakarta dengan alasan 'fakta lapangan' yang mengaitkan Sjamsoeddin dengan pelanggaran HAM tidak cukup untuk menolak penerbitan visa baginya. Akan tetapi, hal ini menimbulkan kritik tajam dari Kedubes AS di Dili karena dalam laporan hasil investigasi HAM PBB dan Timor Timur disebutkan bahwa Sjamsoeddin berulang kali memberikan perintah kepada tentara Indonesia untuk melakukan pembantaian.

"Sebagai Komandan Gugus Tugas Intelijen Kopassus, pada 1991, dia berada di lokasi pembunuhan massal Santa Cruz pada 12 November.... Klaim bahwa dia sedang menyelamatkan wartawan asing selama pembantaian tidak bisa dikonfirmasi," demikian laporan Kedubes AS di Dilli pada Washington.

"Sjamsoeddin kembali bertugas di Timor Leste pada 1999 pada saat dilakukan referendum kemerdekaan 30 Agustus. Berbagai investigasi terpisah menyatakan bahwa dia bertanggung jawab atas kejahatan pembantaian yang terjadi saat itu, dan menempatkannya sebagai pihak paling bertanggung jawab."

Terhadap pernyataan Sjamsoeddin tentang upayanya menyelamatkan wartawan asing, Kedubes merespon bahwa "Sejumlah wartawan asing yang ada di Dilli pada 12 November (1991) .... Seluruhnya berbicara secara terbuka atau melalui tulisan tentang pengalamannya. Tidak ada satupun wartawan yang mengatakan pernah diselamatkan seperti skenario yang diungkapkan Sjamsoeddin".

Kedubes AS di Dili menyimpulkan bahwa 'Sjafrie Sjamsoeddin sebagai pemegang komando tertinggi bertanggung jawab atas pembantaian yang terjadi pada 1991 dan 1999. Pembantaian tersebut tidak bisa disangkal lagi dan mengindikasikan tanggung jawab pribadi Sjamsoeddin".

Sumber: MEDIA INDONESIA

Readmore --> Wikileaks : Sjafrie Sjamsoeddin Terlibat Kejahatan Perang di Timor Leste

Pengamat : RI bakal kuat secara militer

Sebenarnya Indonesia memiliki potensi besar untuk menghasilkan produk bagi pemenuhan kebutuhan pertahanan na­­­si­onal, terutama pengadaan alat utama sis­tem persenjataan (alutsista). Saat ini saja Indonesia sudah mampu membuat sena­pan laras panjang canggih, panser, kapal patroli dan roket. Dengan dukungan be­­­sar dari pemerintah, Indonesia akan mam­­­pu membuat pesawat tempur hebat dan kapal perang mutakhir.

Bahkan beberapa pakar pertahanan dan teknologi, di antaranya, Direktur Pusat Pe­­­nelitian Sains dan Teknologi Universitas Indonesia Iwa Garniwa, pengamat dari Universitas Gadjah Mada Ari Sujito dan ahli ekonomi Revrisond Baswir, menge­mukakan bahwa Indonesia berpotensi un­­­tuk menghasilkan produk strategis di bidang pertahanan, karena penguasaan teknologi untuk menghasilkan produk tersebut cukup baik dikuasai, tinggal me­­­nunggu dukungan pemerintah yang be­­­lum optimal hingga kini.

Sejumlah industri yang dipandang stra­tegis antara lain PT Pindad (Persero) dan PT PAL Indonesia (Persero) di Surabaya. PT Pindad adalah perusahaan manufak­tur yang bergerak dalam penyediaan pro­­­duk mesin dan produk militer se­­dang­kan PT PAL kegiatan utamanya adalah mem­produksi kapal perang dan kapal niaga juga memberikan jasa perbaikan dan pemeliharaan kapal.

Tinggal kita lihat pangsa pasarnya kemana dulu, kalau ke Amerika, Jepang atau China sepertinya belum sampai ke sana. Tetapi industri strategis seperti Pin­­dad, PT DI (Dirgantara Indonesia) dan PAL di Surabaya bisa berpotensi sebagai industri strategis dalam rangka penyedia­an alutsista.

Di samping itu Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan), juga mam­­pu membuat roket. Tinggal bagai­ma­na kemauan Kementerian Pertahanan untuk menghasilkan produk pertahanan itu. Karena selama ini pendanaan me­­mang menjadi masalah klasik. Namun, kita tidak perlu pesimis, semua negara berkembang rata-rata memiliki persoalan yang sama yaitu keterbatasan anggaran, sehingga apabila pemerintah mau mem­berikan prioritas anggaran di bidang industri militer ini, saya ya­­­kin dalam 3 atau 4 tahun ke de­­­pan Indonesia sudah mampu mandiri di bidang persenjataan.

Untuk itu mari kita berikan apresiasi dan penghargaan kepada tenaga ahli dari dalam negeri yang telah mampu membu­at peralatan militer yang tidak kalah kehebatannya dengan produk dari luar.

Sumber: BISNIS

Readmore --> Pengamat : RI bakal kuat secara militer

Pengamat : TNI Tak Boleh Pakai APBD

Jakarta - TNI tidak boleh menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pertahanan bersifat nasional dan kewajiban pemerintah pusat. ”Kalau ada serangan ke suatu daerah, itu adalah serangan terhadap seluruh bangsa,” kata pengamat militer Agus Widjojo, Jumat (11/3).

Menanggapi berita Kompas (Jumat, 11/3) tentang penggunaan APBD di Kabupaten Kutai Timur untuk kapal patroli TNI AL, Agus mengatakan, secara prinsip penggunaan APBD untuk TNI salah. Sebelumnya, Pemkab Kutai Timur memberikan bantuan satu unit kapal patroli. Kerja sama itu dianggap melawan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Pasal 66 karena TNI disebutkan hanya boleh dibiayai oleh APBN. Menurut Agus, kalau ada bantuan dari pemerintah daerah, hal itu harus dilakukan lewat pemerintah pusat (Kementerian Pertahanan).

Namun, Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan Moch Jurianto menyatakan, TNI boleh saja bekerja sama dengan instansi seperti pemda dalam rangka mempertahankan negara. Hal itu diatur dalam UU No 34/2004 tentang TNI. ”Jadi kerja sama TNI AL dengan Pemda Kutai Timur boleh, asalkan dalam menjalankan tugas tidak boleh berorientasi kedaerahan,” ujarnya.

Ia mengatakan, bentuk kerja sama itu harus dilihat dalam kerangka mengamankan potensi laut di wilayah tersebut. Oleh karena itu, kerja sama itu dianggap Jurianto mengemban misi undang-undang dalam konteks pertahanan rakyat semesta. Apalagi, ketika pemda mengalokasikan dana, itu tentunya memiliki pertimbangan akan kebutuhan daerah. ”Tentunya mereka memiliki forum untuk membahas hal itu dengan matang,” katanya.

Ia menekankan, aparat yang bertugas operasi pengamanan dan penegakan hukum di kapal tersebut juga harus berasal dari TNI AL. ”Kalau yang tidak berhubungan dengan penegakan hukum dan pengamanan, boleh dari sipil,” katanya. Namun, Jurianto memberi catatan bahwa bukan berarti kapal itu milik TNI AL.

Saat ditanya kemungkinan daerah membeli alat utama sistem persenjataan (alutsista) lain seperti pesawat tempur atau kapal perang, Jurianto mengatakan, ada batasan-batasan tertentu. Batasan itu ada dalam peraturan Menteri Pertahanan tentang persenjataan. ”Tapi, kalau kapal patroli masih boleh,” katanya.

Agus Widjojo mempertanyakan batasan-batasan yang menurutnya tak tepat jika didefinisikan sebagai benda. ”Coba dites, kalau kapal harus dibawa berlayar komandan kapalnya ke Maluku karena ada peristiwa, boleh enggak?” katanya.

Menurut dia, batasan dalam tata negara diatur dalam kewenangan, bukan barang per barang. Kerja sama yang dilakukan adalah dalam bentuk operasional. Namun, tidak boleh dalam bentuk pengadaan alutsista. ”Sishankamrata itu juga harus lewat pemerintah pusat, misalnya diatur lewat Komponen Cadangan, tidak bisa langsung,” ujarnya.

Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Laksamana Muda Iskandar Sitompul mengatakan, kapal dari Kutai Timur tersebut hanya pinjam-pakai dan hanya untuk patroli terbatas. Karena ada konsep keterpaduan, di kapal itu juga ada aparat sipil.

Sumber: KOMPAS

Readmore --> Pengamat : TNI Tak Boleh Pakai APBD

Warga Alas Tlogo Tertembak Tangannya di Area Puslatpur TNI

Salah Satu Anggota Marinir Sedang Melakukan Pengecekan Senapan Daewoo K7 (Foto: ANTARA).

Surabaya - Salah satu warga Petani Desa Alas Tlogo, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan tertembak di pergelangan tangan kanan, Kamis (10/3). Korban Halim, 26 tahun, menjalani pengobatan di Puskesmas Grati sekitar 10 kilometer dari lokasi kejadian. "Ia tertembak saat mencari rumput bersama teman-temannya," kata mertua korban, Mistari.

Luka tembak yang dialami korban cukup parah, darah bercucuran. Diduga peluru menembus tangan korban. Kini, Halim dalam kondisi syok kaget pasca kejadian tersebut. Sejumlah anggota keluarganya menunggu perawatan lebih lanjut. Termasuk meminta visum untuk memastikan proyektil peluru yang menembus tangannya.

Lokasi Halim mencari rumput sekitar satu kilometer dari area Pusat Latihan Tempur TNI Angkatan Laut, Grati. Mereka, katanya, mencari rumput di areal perkebunan. Diduga korban tertembak dari peluru marinir yang tengah menjalani latihan tempur. Menurutnya, selama ini warga tak mengetahui jadwal latihan militer. Sehingga, warga berkeliaran di sekitar lokasi latihan meski sedang berlangsung latihan.

Insiden peluru nyasar saat latihan tempur ini mengingatkan warga atas kejadian pada Mei 2007 lalu. Empat warga tewas tertembak dan seorang balita mengalami luka tembak di dada. Warga cemas jika kejadian serupa kembali terulang.

Sedangkan, sejumlah personil TNI AL dan polisi bersiaga di Puskesmas di mana Halim dirawat.

Sumber: TEMPO

Readmore --> Warga Alas Tlogo Tertembak Tangannya di Area Puslatpur TNI

Daewoo K7 Kaliber 9mm Taifib-1 Marinir TNI AL

SIDOARJO, 10/3 - SENJATA RATSUS.


Seorang anggota pasukan khusus Intai Amfibi-1 (Taifib-1) Marinir TNI AL, memeriksa senjata jenis Daewoo K7 Kaliber 9mm, untuk persiapan pendaratan khusus dengan Rubber Duck Operation (RDO) dari ketinggian 8000 kaki di atas wilayah Juanda, Sidoarjo, Kamis (10/3). Latihan pendaratan khusus dengan terjun tempur RDO) merupakan salah satu kemampuan yang dimiliki pasukan khusus Taifib-1 Marinir TNI AL. (FOTO ANTARA)

Readmore --> Daewoo K7 Kaliber 9mm Taifib-1 Marinir TNI AL

Panglima TNI: Berita Wikileaks Tekan SBY

Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono menilai bocoran Wikileaks yang menyeret nama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merupakan salah satu bentuk tekanan kepada pemerintah. Kendati demikian, TNI akan meneliti kebenaran informasi dari dua media Australia itu, The Age dan Sydney Morning Herald.

"Memang media kan bisa untuk menekan," kata Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono saat menerima Brevet Komando Kehormatan Kopassus di Mabes Kopassus Cijantung, Jakarta Timur, Jum'at 11 Maret 2011.

TNI saat ini tengah menyelidiki bocoran Wikileaks, yang diklaim bersumber dari laporan kawat diplomatik Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) di Jakarta ke Washington, AS itu. "Kami akan analisis dan cek kebenarannya," kata Agus.

Pemberitaan dua media Australia itu menyebut Presiden SBY melindungi kasus dugaan korupsi yang menyeret nama Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDI Perjuangan Taufiq Kiemas. Tetapi, PDI Perjuangan membantah soal itu.

Pihak Istana Kepresidenan membantah informasi yang diberitakan Wikileaks lewat dua media Australia itu. Istana menilai, informasi itu tidak bisa diverifikasi, dan termasuk berita sampah.

Sumber: VIVA News

Readmore --> Panglima TNI: Berita Wikileaks Tekan SBY

TNI AU Bantah Pembelian Pesawart Tempur Typhoon

Jakarta - TNI Angkatan Udara mengaku tidak punya rencana untuk membeli pesawat jet tempur dari Inggris. Pernyataan ini sekaligus bantahan atas pemberitaan Harian Times di Inggris yang menulis Indonesia berencana membeli 24 pesawat jet tempur buatan Inggris. Juru bicara TNI AU Bambang Samudro mengatakan, TNI AU memang mempunyai rencana jangka panjang untuk menambah armada pesawat tempur. Namun, TNI AU belum memutuskan akan membeli pesawat tempur dari negara tertentu.

“Belum ada pemberitaan seperti itu dan memang belum ada rencana. Seperti yang sudah pernah diberitakan, memang kita membutuhkan tambahan armada tapi belum ada keputusan tentang tipe yang akan dibeli. Rencana memang ada penambahan pesawat tempur tapi belum ada keputusan soal itu.” ujarnya, Kamis (10/03).

Sebelumnya, harian The Times yang terbit di Inggris menulis, pemerintah Indonesia tengah menjajaki kemungkinan untuk membeli pesawat jet tempur tipe Eurofighter Typhoon. Harian itu menulis, pemerintah Indonesia akan membeli 24 pesawat jet tempur buatan Inggris itu. Total nilai jual ke-24 pesawat jet temput tersebut sekitar 71 triliun rupiah. Bantahan juga sudah dilontarkan kementrian pertahanan Inggris yang menyangkal bahwa kehadiran mereka dalam pertemuan menteri pertahanan di Jakarta adalah untuk membahas mengenai pembelian jet tempur Typhoon.

Sumber: SERUU

Readmore --> TNI AU Bantah Pembelian Pesawart Tempur Typhoon

Pragmatisme Gerus Persatuan

Sebuah berita dilansir kantor berita Antara, Minggu (13/2) lalu. Isinya, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, memberi bantuan kepada TNI AL. Tidak tanggung-tanggung, Pemkab Kutai Timur menyerahkan satu unit kapal patroli sepanjang 38 meter bernama KRI Kudungga.

Kapal yang rencananya akan dilengkapi dengan satu unit rudal dan dua meriam itu diharapkan memberi kontribusi dan bantuan pengamanan dan pengawasan laut Kutai Timur sepanjang 150 kilometer dari utara hingga selatan, Kaltim pada umumnya, serta kawasan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II.

Hadir dalam penandatanganan perjanjian kerja sama yang dilakukan di Sangatta itu, Bupati Kutai Timur H Isran Noor dan Komandan Tamtamal VI Makassar Brigjen (Mar) Chaidir Pattonory mewakili Kepala Staf Armada Wilayah Timur. Gubernur Kaltim H Awang Faroek Ishak dan Ketua DPRD Kutai Timur Harti ikut hadir sebagai saksi.

Chaidir menjelaskan signifikannya kerja sama ini. ”Kerja sama ini merupakan langkah tepat karena keterbatasan anggaran dan alutsista (alat utama sistem persenjataan) yang dimiliki, dan kita dituntut untuk mengefektifkan dan mengefisienkan pencapaian tugas masing-masing, terutama dalam sistem pertahanan untuk menjaga kedaulatan wilayah NKRI,” kata Chaidir.

Kata-kata Chaidir sekilas bersifat normatif dan ideal. Apalagi, kurangnya anggaran alutsista memang menjadi fakta yang telah berulang kali diungkapkan.

Sesuai dengan Buku Putih Pertahanan Kementerian Pertahanan, pembangunan postur pertahanan untuk tahap I (2010-2014) membutuhkan Rp 471,28 triliun yang dipecah setiap tahun. Namun, dalam rapat di Komisi I akhir 2010 lalu, Menteri Keuangan Agus Martowardojo menyatakan, untuk tahun anggaran 2011, dari kekurangan sekitar Rp 11 triliun, APBN hanya mampu memenuhi Rp 2 triliun.

Sekilas, kerja sama antara Kabupaten Kutai Timur dan TNI AL itu menjadi terobosan yang inovatif. Toh memang, masalah pertahanan dan pengawasan laut adalah kepentingan seluruh elemen bangsa.

Namun, di balik segala ”kebaikan” ada sebuah pelanggaran berat. Undang-Undang (UU) 34/2004 tentang TNI pada Pasal 66 Ayat 1 dengan gamblang menyatakan, ”TNI dibiayai oleh anggaran pertahanan negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara”. Masih pada pasal yang sama, Ayat 2 menyebutkan, keperluan anggaran tersebut diajukan oleh Departemen Pertahanan.

Pasal ini tentunya memiliki banyak pertimbangan. Pertama, kemampuan setiap daerah berbeda sehingga kalau anggaran pertahanan bisa dibiayai oleh masing-masing daerah, sudah pasti akan muncul ketimpangan antara daerah kaya dan daerah miskin. Kedua, sampai pada tataran yang paling kecil, fasilitas dari tiap daerah bisa menggerus kata ”Nasional” dari TNI. Bisa saja fasilitas yang diperoleh prajurit di daerah yang kaya lebih bagus daripada daerah yang miskin.

Ketiga, pengalihan APBD yang seharusnya untuk pembangunan masyarakat daerah malah berubah alokasi untuk pertahanan. Bukan tidak mungkin, penguasa daerah yang berkuasa memanfaatkan hal ini untuk kepentingannya melestarikan kekuasaan. Komnas HAM saat memaparkan temuan pelanggaran HAM oleh oknum TNI di Papua, 5 Januari lalu, sempat menemukan fakta penggunaan dana APBD untuk operasional tentara pada saat pilkada.

Al Araf, peneliti dari Imparsial, menyoroti kerja sama TNI AL dengan Kabupaten Kutai Timur. Menurutnya, ini jelas melanggar UU 34 TNI. Al Araf mengkhawatirkan akan terjadi situasi pertahanan yang asime- tris antara daerah kaya dan daerah miskin. Hal ini belum termasuk porak-porandanya susunan postur TNI. ”Itu hibah lagi, bagaimana pengawasannya,” tandas Al Araf.

Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Laksamana Muda Iskandar Sitompul mengatakan, TNI memang tidak boleh didanai APBD. Namun, untuk kerja sama antara Kabupaten Kutai Timur dan TNI AL, menurutnya, hal ini bukan hibah, tetapi pinjam pakai. Kapal pun tidak disebut KRI, tetapi KAL (Kapal Angkatan Laut). Awak kapal terdiri dari 17 orang dari TNI AL dan 6 orang dari Pemkab Kutai Timur. Kapal itu tidak masuk ke dalam inventaris kekayaan negara, tetapi masih ada di daftar inventaris pemda dan biaya operasional kapal ditanggung pemda. ”Tadinya mau diberikan ke TNI, tetapi tidak boleh. Kalau KRI memang tidak boleh, kalau KAL tidak apa,” kata Iskandar.

Praktik ”kerja sama” di Papua dan Kabupaten Kutai Timur masih disertai deretan contoh lain. Mantan Bupati Aceh Tenggara Armen Desky, misalnya, divonis empat tahun penjara karena korupsi APBD, diantaranya menyalurkan anggaran ke TNI.

Dalam konteks lebih besar, masalah keterbatasan alutsista seperti puncak gunung es di air. Dalam penelitian Imparsial tentang pembelian Kapal Patroli KAL 35 oleh pemda-pemda 2003 menyebutkan akibat yang akan timbul. Pertama, timbul relasi ekonomi keamanan antara TNI dan pemerintah daerah. Ini berarti otoritas anggaran yang seharusnya dipegang oleh pemerintah sipil, dalam hal ini Kementerian Pertahanan, menjadi tergerus. Kedua, muncul peluang-peluang ekonomi politik yang dikhawatirkan bisa menimbulkan perubahan orientasi dan peran TNI tidak lagi jadi satu kesatuan yang loyal kepada pemerintah pusat.

Sumber: KOMPAS

Readmore --> Pragmatisme Gerus Persatuan

Industri Pertahanan Perlu Diproteksi

Persenjataan Buatan Pindad.(Foto: Kontan)

JAKARTA – Pemerintah diminta untuk memproteksi secar a penuh industri pertahanan. Kebijakan tersebut harus dila kukan untuk merevitalisasi industri pertahanan tidak hanya dalam segi kebijakan saja, tetapi benar-benar harus mengawalnya hingga akhirnya bisa mandiri.

“Pemerintah, terutama Kemen terian Pertahanan (Kemhan) harus melakukan audit kapasitas dari semua sektor pertahanan,” kata pengamat pertahanan dari Universitas Indonesia (UI), Edy Prasetyono saat memberi masukan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi I DPR di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (9/3). Dia menyarankan agar pemerintah mengidentifi kasi industri pertahanan apa yang ingin dikembangkan, apa pun dasar kebutuhannya.

Juga diperlukan adanya identifi kasi kekuatan pertahanan yang saat ini dimiliki. Edy berharap ada analisis gap dan bagaimana cara mendekatkan gap tersebut agar pemerintah bisa menganalisis jurang perbedaannya.

Agar industri pertahanan lebih cepat maju, Edy menyarankan agar ada proteksi negara. “Biasanya berbentuk penyuntikan dana hingga 80 persen untuk setiap produksi pertama industri pertahanan. Suntikan dana ini penting karena sektor pertahanan menunjukkan kedaulatan, jadi negara harus mendukung,” jelasnya.

Dia juga menggarisbawahi kalau industri pertahanan jangan dilihat sebagai industri untuk mencari keuntungan. Kalau demikian, bisa jadi pemerintah akan terjebak pada dalil-dalil ekonomi normal.

Sebaliknya, negara justru harus berkorban untuk mengembangkan industri strategis pertahanan. UI menawarkan lima jenis proteksi agar industri pertahanan di Indonesia tidak mudah kolaps. Pertama, pemerintah harus memproteksi diri dari kemajuan peradaban informasi dengan cara masuk ke dalam dunia tersebut.

Kedua, pemerintah harus sudah memproteksi industri pertahanan dari segi dana karena jika sewaktuwaktu negara sedang dalam krisis, industri pertahanan akan tetap bertahan. Ketiga, pemerintah harus mem proteksi industri pertahanan dari segi kualitasnya.

Keempat, pemerintah harus bisa memproteksi dari besaran pasar yang dimiliki industri pertahanan. Dan kelima, pemerintah harus memproteksi kapasitas fi - nansial industri pertahanan. Sekretaris Bidang Robotik Uni versitas Teknologi Sepuluh November (ITS), Subhan, meng usulkan industri pertahan an di Indonesia perlu sumber daya manusia yang kapabel.

Sumber: KORAN JAKARTA

Readmore --> Industri Pertahanan Perlu Diproteksi

Luas Wilayah Indonesia Bertambah Lagi

Jakarta - Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia bertambah seluas 4.000 kilometer persegi di sekitar ujung barat Pulau Sumatera. Kepala Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional Asep Karsidi yang ditemui di Markas Direktorat Topografi TNI AD, Kamis (10/3), menjelaskan bahwa pertambahan wilayah didapat dari hasil pengukuran landas kontinen.

”Ternyata ada temuan baru landas kontinen yang menjorok ke Samudra Hindia. Itu merupakan bagian wilayah Zona Ekonomi Eksklusif. Kita terus memantau wilayah perairan kita dan landas kontinen. Temuan itu sudah dilaporkan ke PBB dan badan terkait,” ujar Asep.

Wilayah itu berada di sebelah barat laut Kepulauan Nicobar-Andaman yang merupakan wilayah India.

Menurut Asep, temuan adanya wilayah baru landas kontinen yang belum terdata juga terpantau di selatan Pulau Jawa dekat Pulau Christmas milik Australia dan wilayah sebelah utara kepala burung di Papua yang berbatasan dengan Republik Palau.

Menurut Asep, temuan di selatan Jawa dan di utara Papua sedang diteliti lebih lanjut. Temuan tersebut penting karena terkait potensi strategis dan kedaulatan Republik Indonesia.

Menyinggung perbatasan darat Indonesia dengan Malaysia, Timor Leste, dan Papua Niugini, semua data sudah dipetakan dengan baik oleh Bakosurtanal dan Dittopad.

”Dari sisi kita, data pemetaan sudah lengkap dan akurat sehingga menunggu perundingan dengan pihak negara tetangga,” ujar Asep.

Data itu tersedia secara digital dalam skala 1:250.000. Untuk pulau-pulau besar seperti Kalimantan dan Papua, data tersedia dalam skala 1:50.000. Untuk Pulau Jawa dan Sunda Kecil (Bali, NTB, dan NTT), data tersedia dalam bentuk digital dalam skala 1:25.000.

Sumber: KOMPAS

Readmore --> Luas Wilayah Indonesia Bertambah Lagi

Aset Strategis Harus Disamarkan dari Satelit Asing

Jakarta - Kemajuan teknologi informasi geospasial yang sangat pesat perlu disiasati dalam rangka melindungi kepentingan nasional, kata Kepala Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal) Dr Asep Karsidi.

"Kaitan dengan sistem pertahanan keamanan yang menjadi `concern` kita saat ini adalah informasi geospasial ini sangat mudah diakuisisi oleh satelit, apalagi teknologi satelitnya kita masih tergantung dari luar," kata Asep pada Simposium dan Pameran Teknologi Intelijen Geospasial di Jakarta, Kamis.

Berbagai satelit saat ini merekam secara otomatis seluruh objek di muka bumi dengan sangat detil mencapai 0,2 meter bahkan lebih baik lagi, termasuk kondisi fisik alam Indonesia.

Menurut dia, fakta ini bisa membahayakan kedaulatan bangsa dan harus segera disikapi agar kondisi fisik, alam dan informasi geospasial nasional tidak secara vulgar diketahui pihak asing.

Ia mengatakan, dengan berkembangnya teknologi informasi saat ini kedaulatan menjadi relatif tanpa batas, tetapi secara hukum wilayah kenegaraan, Indonesia tetap memiliki kedaulatan dan punya batas wilayah dan aset strategis yang berkaitan dengan aspek pertahanan keamanan yang harus diamankan.

"Bagaimana jika keberadaan instalasi militer kita terbuka diketahui oleh asing, kan bahaya itu," katanya.

Karena itu, ujarnya, perlu langkah antisipasi agar kondisi riil di lapangan bisa disiasati agar tidak tampak terbuka direkam oleh satelit.

Dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Informasi Geospasial yang saat ini masih dibahas di DPR, ujar Asep, akan dimasukkan pelapisan-pelapisan terhadap data geospasial, mana yang bisa dibuka untuk umum dan mana yang tidak.

"Dalam peta rupabumi itu kita buat `blank` atau alam menyamarkan keberadaan aset-aset strategis tersebut. Tahapannya kini kita sedang melakukan koordinasi dengan semua instansi pemerintah, khususnya militer karena mereka kan yang tahu mana yang benar-benar strategis dan tidak," katanya.

Sementara itu, Deputi Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) bidang Teknologi Ken Darmastono menekankan pentingnya kerja sama antara institusi geospasial dan institusi intelijen.

"Kalau mau meniru negara besar, pakar geospasial seharusnya merupakan orang intelijen. Ke depan harusnya begitu. Yang terjadi sekarang pakar geospasial orang sipil, sedangkan di intelijen belum banyak yang mengerti geospasial. Ini harus digabungkan," katanya.

Ia mencontohkan National Geospatial-Intelligence Agency (NGA) yang baru dibentuk beberapa tahun lalu di Amerika Serikat, merupakan bentukan antara Kemhan AS dan CIA dan memberi laporan kepada Presiden setiap hari.

"Kewenangan mereka sangat besar, ini berbeda dengan institusi intelijen geospasial yang ada di sini," katanya.

Informasi geospasial sangat penting bagi pertahanan negara, tegasnya, karena dengan data tersebut, bisa diketahui posisi diri, posisi kawan, posisi musuh, hambatan alam, hambatan buatan manusia, lingkungan sekeliling, batas wilayah dan lain-lain.

Sumber: ANTARA

Readmore --> Aset Strategis Harus Disamarkan dari Satelit Asing

Indonesia-Korsel Mantapkan Kerja Sama Pertahanan

Kapal Selam Changbogo dan DSX 3000.

Jakarta - Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan sepakat memantapkan hubungan bilateral kedua negara, khususnya kerja sama pertahanan dan militer.

"Kerja sama Indonesia dan Korea Selatan, khususnya dalam bidang pertahanan, saat ini mengalami peningkatan yang sangat sigifikan," kata Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro saat menerima Duta Besar Korsel untuk Indonesia, Kim Ho Young di Jakarta Kamis.

Ia menambahkan, peningkatan kerja sama pertahanan kedua negara antara lain ditandai dengan berkurangnya kendala dalam proses pengadaan alat utama sistem persenjataan oleh kedua pihak seperti pengadaan kapal jenis Landing Platform Dock, yakni KRI Surabaya dan KRI Makassar, yang dipesan TNI Angkatan Laut dari galangan kapal Daesun Korea.

Selain itu, pengadaan kapal pesawat patroli maritim produksi PT Dirgantara Indonesia untuk Angkatan Laut Korsel, dan hibah kendaraan panser Korsel untuk Korps Marinir.

Menhan Purnomo berharap kerja sama yang telah terjalin baik dapat terus ditingkatkan di masa mendatang.

Sejak ditandatanganinya deklarasi Kemitraan Strategis antara Indonesia dan Korsel pada 2006, masing-masing pihak berkomitmen mengembangkan kerja sama di berbagai bidang termasuk pertahanan.

Kementerian Pertahanan kedua negara menggelar forum tahunan "Joint Committee and Logistic Meeting" untuk membahas berbagai bidang kerja sama yang telah dan akan dilakukan kedua pihak.

Sumber: ANTARA

Readmore --> Indonesia-Korsel Mantapkan Kerja Sama Pertahanan

Pemerintah Bahas Dewan Keamanan Nasional

JAKARTA--Pemerintah melakukan pembahasan RUU Keamanan Nasional dan RUU Intelijen dalam Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Kamis (10/3), yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam RUU Keamanan Nasional dibahas pentingnya pembentukan Dewan Keamanan Nasional.

"Bahasannya ada cakupan soal Dewan Keamanan Nasional. Dewan Keamanan Nasional itu kan penting, untuk menangkal ancaman dari luar dari dalam," kata Panglima TNI Laksamana (TNI) Agus Suhartono usai sidang.

Agus mengatakan, harus ada satu lembaga yang bisa memutuskan dengan cepat di level kebijakan atau operasional. "Tapi yang jelas kita perlu yang operasional," kata Agus. Oleh karenanya, perlu dimatangkan apakah Dewan Keamanan Nasional ini bisa melaksanakan tuntutan itu.

Seperti diketahui, Dewan Keamanan Nasional diharap membuat sistem menjadi lebih efisien. Pembentukanya bisa seperti Dewan Ketahanan Nasional (Wantamnas) yang selama ini menjalankan tugas memberi masukan kepada pemerintah. Dewan Keamanan Nasional juga diharap berfungsi di tatanan operasional.

Ketika ditanya kapan RUU ini selesai, Agus mengatakan, dalam sidang kabinet tidak dibicarakan kapan selesai. "Tadi tidak dibicarakan kapan harus selesai, tapi yang penting substansinya harus pas," ujar Agus menegaskan. Dia berharap bisa masuk ke DPR tahun ini.

Dalam kesempatan sama, Menko Polhukam Djoko Suyanto, menambahkan, pemerintah belum menentukan RUU Keamanan Nasional seperti apa. "Kita baru internal mematangkan dulu RUU Kamnas pasal per pasalnya," ujar Djoko menegaskan.

Jadi, kata Djoko, masih ada presisi di beberapa pasal, sehingga masih belum bisa dipublikasikan. Menurut dia, sebenarnya tidak ada yang krusial dalam RUU Keamanan Nasional. "Tidak ada yang krusial, tapi ada yang harus dimatangkan, definisinya diperjelas, kemudian siapa yang bertanggung jawab, jadi ada formula semuanya," katanya.

Sumber: REPUBLIKA

Readmore --> Pemerintah Bahas Dewan Keamanan Nasional

Update : TNI OPTIMALKAN PENGAMANAN PULAU TERLUAR

Jakarta, 10/3/2011 - Guna memperkuat pertahanan negara, Direktorat Topografi Angkatan Darat menggelar Simposium Intelijen Geospasial. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengawasan sekaligus pengamanan kawasan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), khususnya di pulau terluar dan wilayah perbatasan negara.

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI George Toisutta mengatakan, Intelijen Geospasial merupakan kegiatan yang dapat menghasilkan produk hasil abalisa data berupa imagery (Citra) dan informasi geospasial.

“Produk ini bahkan memberikan gambaran, perkiraan kondisi fisik, serta aktivitas yang berlaku pada suatu wilayah, dimana kegiatan tersebut dilakukan berbasiskan teknologi informasi,” ujar Jenderal TNI George Toisutta saat menjadi keynote speaker pada acara simposium yang digelar di Markas Dittopad, Jakarta, Kamis (10/3).

George menyampaikan, dengan begitu Intelijen Geospasial ini bisa memberikan informasi yang diperlukan dalam suatu proses pengambilan keputusan. Dengan informasi itu, decision maker bisa melihat secara visual kondisi medan di suatu koordinat tertentu.

Sistem Intelijen Geospasial yang ada saat ini, kata dia, merupakan pengembangan sistem yang lama menjadi lebih modern. Hal ini juga satu upaya untuk menyinergikan semua badan-badan militer yang ada.

George menyatakan, Industri pertahanan di Indonesia sebenarnya sudah mampu mengembangkan teknologi penginderaan untuk kepentingan Intelijen Geospasial ini. Jika melihat siapa saja ahli yang ada di luar negeri, itu merupakan ahli asal Indonesia.

“Kalau produk massal secara jujur kita katakan memang belum mampu. Tapi untuk contoh-contoh yang dibuat, kita sudah mampu dan bahkan digunakan sendiri. Jadi anak bangsa sudah buat sendiri di Indonesia. Jangan dikira selalu beli dari luar,” papar dia.

Untuk pengamanan wilayah perbatasan negara, George mengutarakan, teknologi geospasial yang baru masih diujicobakan semua. Contohnya saja pesawat tanpa awak yang dibuat sendiri, dan saat diujicobakan hasilnya sangat baik.

Hal ini juga sudah termasuk teknologi geospasial untuk sistem pengawasan pulau terluar di Indonesia yang juga sudah dibuat. Pasalnya, sambung dia, hal itu berkaitan dengan kedaulatan wilayah NKRI. Jadi, teknologi ini bisa dipakai untuk mengawasi wilayah kedaulatan dari Sabang sampai Merauke.

“Pendataan pulau terluar itu sudah dilakukan secara terstruktur. Alat yang dipakai memang ada yang didatangkan dari luar negeri, tapi sebagian juga buatan Indonesia,” tutur dia.

Intelijen Geospasial ini memiliki kelebihan yang tidak dapat diperoleh dari sistem lain, diantaranya menggunakan berbagai sensor (multisensor), mengakomodasikan kerja sama antarkomponen intelijen dan memiliki perangkat visual yang dapat divisualisasikan.

Namun, George menuturkan, sebagaimana sistem lain Intelijen Geospasial juga terdapat kelemahan yang dapat dieliminasi melalui berbagai dukungan aspen intelijen lainnya, seperti aspek human intelligence (intelijen manusia).

“Kelemahan yang dimaksud diantaranya data yang belum dapat diyakini sebelum dibuktikan langsung, ketergantungan terhadap teknologi, rentan terhadap sabotase pihak lawan, baik jamming ataupun hacking,” tukas dia.

Hingga saat ini, George menyampaikan, Intelijen Geospasial belum mampu menembus data atau gejala yang berada di permukaan bumi yang dalam. Makanya saat ini masih dibutuhkan petugas lapangan yang langsung berada di lokasi sasaran, khusunya dalam rangka penyelidikan di dalam tanah (geologist and geophysist).

Kepala Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal) Asep Karsidi mengungkapkan, dalam menjalankan tugas, TNI AD sangat membutuhkan adanya penyiapan dan penyediaan informasi geospasial secara lengkap dan utuh.

Hal ini sepenuhnya dapat mendukung tugas-tugas pertahanan negara dan keamanan nasional. Paradigma baru yang mengemuka saat ini, lanjut Asep, yakni memberikan porsi yang besar terhadap pemanfaatan teknologi pencitraan dan komunikasi dibandingkan dengan cara manual oleh manusia (human intelligence).

“Paradigma baru tersebut yakni Intelijen Geospasial yang mengeksploitasi citra (foto udara atau satelit) dan informasi geospasial sebagai data utama akuisisi serta pengolahan data intelijen,” pungkas dia.

Sumber: KOMINFO

Readmore --> Update : TNI OPTIMALKAN PENGAMANAN PULAU TERLUAR

Update : TNI AD Buat Pesawat Tanpa Awak Untuk Pemetaan Wilayah

Jakarta - Intelijen Geospasial menghasilkan data dan gambar berupa kondisi visual suatu daerah. Hal ini sangat penting untuk menunjang operasi pertahanan. TNI Angkatan Darat (AD) pun kini sudah membuat pesawat tanpa awak untuk pemetaan wilayah.

"Sekarang masih uji coba semua. Termasuk pesawat tanpa awak yang kita buat sendiri. Jadi anak bangsa sudah buat sendiri," ujar Kasad Jenderal George Toisutta di Markas Direktorat Topografi TNI AD, Jl Kalibaru, Jakarta Pusat, Kamis (10/3/2011).

George menjelaskan pembangunan pesawat tanpa awak buatan dalam negeri sangat penting untuk kegiatan intelijen geospasial. Dia menegaskan hasil karya anak bangsa tidak kalah dengan buatan luar negeri.

"Kita mampu. Kalau kita mau lihat lagi ke luar, ahli-ahli di luar itu anak Indonesia semua," terang jenderal bintang empat ini.

Menurut George, seluruh wilayah Indonesia sudah dipetakan. Termasuk daerah-daerah di perbatasan. Karena itu sinergi antar lembaga pembuat geospasial perlu terus ditingkatkan.

"Ini pengembangan sistem yang lama agar menjadi lebih modern. Ini salah satu upaya kita untuk mensinergikan lembaga-lembaga yang ada," tutup George.

Sumber: DETIK

Readmore --> Update : TNI AD Buat Pesawat Tanpa Awak Untuk Pemetaan Wilayah

English News : MoD: 'no plans' to export Typhoons to Indonesia

The Ministry of Defence has said it has "no current plans" to export Typhoon fighters to Indonesia after the Times alleged Britain's defence minister was due to discuss the sale at a summit this month.

In a statement, defence minister Gerald Howarth said the agenda for the Defence Forum in Jakarta was "yet to be finalised."

The Times allege that the Indonesian government had made an informal approach to buy as many as 24 Typhoon jets, twelve years after defence exports to the country were banned amid allegations that British-built jets had been used to bomb civilians.

From : The Guardian

Readmore --> English News : MoD: 'no plans' to export Typhoons to Indonesia

Intelijen TNI Diperkuat dengan Teknologi Geospasial

Jakarta - Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat akan meningkatkan kemampuan intelijennya dengan mengembangkan pemetaan wilayah dengan Teknologi Geospasial. Kepala Staf TNI AD Jenderal George Toisutta.

mengatakan, teknologi ini membantu TNI memutakhirkan peta tapal batas Indonesia.

"Bentuk konkret yang dapat kita lihat berupa album peta pulau terluar," kata George usai membuka acara seremonial TNI-AD bertajuk 'Simposium dan Pameran Teknologi Intelijen Geospasial' hari ini, Kamis 10 Maret 2011.

Teknologi Geospasial ini mampu menampilkan peta area tertentu dari hasil pemotretan jarak jauh. Layaknya aplikasi Google Map yang menampilkan peta hasil jepretan satelit. "Produk tersebut memberi gambaran, perkiraan kondisi fisik, serta merekam aktivitas yang terjadi pada suatu daerah," tutur Letkol Infanteri Dedy Agus, Kasub Dinas Penerangan Umum TNI AD.

Selain menampilkan gambar peta, teknologi ini juga menampilkan data-data lainnya seperti sumber daya alam, riwayat kejadian bencana, stok logistik, populasi, bahkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat terjadi sebab teknologi geospasial memadukan data visual dengan data kualitatif maupun kuantitatif suatu wilayah.

George berharap teknologi pemetaan geospasial dapat mengoptimalkan kinerja intelijen tentara. "Kita harus selalu berupaya mengembangkan kemampuan pertahanan negara bidang intelijen," ucapnya.

Sumber: TEMPO

Readmore --> Intelijen TNI Diperkuat dengan Teknologi Geospasial

India Menawarkan Sukhoi Kepada Indonesia

Jakarta – Menhan Purnomo Yusgiantoro, Rabu (9/3), menerima kedatangan Duta Besar India untuk Indonesia Mr Biren Nanda beserta staf, di kantor Kemhan, Jakarta. Pertemuan ini dimaksudkan untuk menawarkan kejasama alusista antara Indonesia dengan India. Menhan menyambut baik penawaran Pemerintah India ini dengan harapan dapat memperkuat skuadron sukhoi yang dimiliki oleh TNI AU.

Pengajuan atas kerjasama ini disampaikan oleh Rajit Khumar, selaku delegasi kedutaan India untuk Indonesia. Dalam penjelasannya kepada menhan, dirinya mengajukan beberapa hal diantaranya menawarkan pembelian sukhoi, memberikan training maintenance sukhoi, helikopter dan penawaran alutsista lainnya serta skema pembayarannya. Keunggulan atas peralatan alusista india ini terutama sukhoi dan pesawatnya juga sudah di ujicoba dan didiskusikan oleh CPR (Committee of Permanent Representative).

Menhan juga di undang untuk hadir dalam rapat parlemen pada bulan Juli sampai dengan Agustus untuk memberikan tanggapan atas pengajuan ini sekaligus menyetujui pembelian tersebut.

Usai menerima kunjungan Dubes India, menhan juga menerima kunjungan Atase Pertahanan Amerika Serikat di Indonesia Col. Russel Bailey di Kantor Kemhan, Jakarta. Kedatangannya kali ini adalah untuk membicarakan mengenai rencana kunjungan Menhan Purnomo Yusgiantoro ke Washington, Amerika Serikat pada akhir Mei mendatang dan berkoordinasi dalam menyusun jadwal kunjungannya.

Dijelaskan oleh Menhan, bahwa Presiden RI telah menunjuk dirinya untuk menjadi vocal point dalam pembahasan RUU Intelijen. Menhan berharap dapat bertemu dengan Menhan dan Menlu Amerika Serikat jika itu memungkinkan untuk melakukan kunjungan kehormatan.

Dalam pertemuannya dengan Menhan dan Menlu AS, dirinya dapat mendiskusikan dan belajar mengenai sistem UU Intelijen yang berlaku di Amerika Serikat. DPR RI mengharapkan Intelijen dipayungi oleh satu badan koordinasi, tapi menurut menhan hal itu sulit karena sistem operasi dan jangkauan yang berbeda-beda antara intelijen Polri, TNI dan Kejaksaan.

Menhan juga berharap dapat bertemu pimpinan Homeland Security, karena saat ini Pemerintah Indonesia sedang menyiapkan pembentukan Dewan Keamanan Nasional dan perundang-undangannya sedang dalam proses finalisasi di Sekretariat Negara dan berharap dapat diserahkan ke DPR RI secepatnya. Menhan berharap dapat berdiskusi mengenai hal ini dengan membandingkan dengan proses pembentukan homeland security di AS.

Sumber: DMC

Readmore --> India Menawarkan Sukhoi Kepada Indonesia

Inggris Dan Indonesia Membahas Penjajakan Eurofigter

London : Inggris dan Indonesia sedang membahas penjajakan pesawat tempur Eurofigter Typhoon meskipun ada kekuatiran atas catatan hak asasi manusia oleh Indonesia, surat kabar The Times melaporkan pada hari kamis. Indonesia secara tidak resmi mendekati inggris untuk pembelian 24 pesawat tempur.

Sebelumnya partai buruh melarang mengekspor alutsista ke Indonesia pada tahun 1999 karena partai buruh mengklaim pesawat tersebut untuk menggempur warga sipil. Kontrak pengadaan pesawat tempur tersebut sekitar £ 5 Milyar ($8,1 Milyar atau € 5.8 Milyar) tetapi akan sangat kontroversial mengingat keprihatinan saat pesawat tempur tersebut digunakan untuk melawan pemberontakan di Arab.

Perusahaan militer Inggris BAE Systems secara terpisah menawarkan untuk memodernisasi armada pesawat Hawk Indonesia, katanya. Gerald Howarth, menteri pertahanan Inggris, membahas penjualan yang sangat potensial ketika ia menghadiri pertemuan puncak pertahanan di Jakarta bulan ini, kata Times.

"Saya berharap begitu" kata Howarth kepada The Times.

"Typhoon sudah didalam agenda". Karena Indonesia telah menunjukan kepada negara - negara di dunia bahwa pesawat tempur canggih dapat dijual di negara mana saja.

Kelompok hak asasi manusia Amnesty International menuduh Indonesia pelanggaran hak asasi, termasuk penyiksaan oleh polisi dan kalangan terbatas. Mantan Perdana Menteri Tony Blair dari partai buruh melakukan embargo penjualan pesawat setelah ia menuduh bahwa armada Hawk telah melakukan pengeboman di Timor- Timur.

Kaye Stearman, juru bicara dari Campaign Against Arms Trade mengatakan kepada The Times. "Dari 1994-1999 Indonesia untuk membeli setengah dari peralatan militer dari Inggris, yang didukung oleh kredit ekspor Inggris."

"Masyarakat Indonesia memiliki beban utang besar untuk membayar pesawat tempur Hawk. Dan senjata buatan Inggris lain yang digunakan oleh Indonesia di Timor Timur, Papua Barat dan Aceh.

"Dengan adanya catatan buruk, BAE dan pemerintah Inggris tidak boleh menjual senjata lebih banyak ke Indonesia," tambahnya.

Penjualan Eurofighter dihentikan pada akhir tahun lalu karena di beberapa negara pesawat tempur tersebut mengalami beberapa masalah pada ejector yang menyebabkan tewasnya pilot Arab Saudi.

Sumber: WDN/MIK/KOMPAS

Readmore --> Inggris Dan Indonesia Membahas Penjajakan Eurofigter

TNI AU Ingin Sistem Lalu Lintas Udara Diperbaiki

Jakarta - Sebuah pesawat milik Pakistan berhasil dipaksa turun oleh TNI AU karena tidak memiliki izin. Hal ini sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Walau dianggap berhasil, namun TNI AU menginginkan sistem lalu lintas diperbaiki.

"Kadang-kadang kita sistemnya masih belum bagus ya, sehingga kadang Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas) menerima approval itu agak terlambat," ujar Kasau Marsekal Imam Sufaat di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (9/3/2011).

Imam menjelaskan tugas Kohanudnas memang mengantisipasi ancaman di wilayah udara Indonesia. Jika ada pesawat tak dikenal, tugas penerbang tempur TNI AU untuk melakukan intersep.

"Kita intersep itu satu prosedur. kalau tidak force down ya kita tembak itu sudah prosedur," tegas jenderal bintang empat ini.

Menurut Imam, kasus ini sudah selesai. Pihak TNI AU sudah melepaskan pesawat yang mengangkut pasukan perdamaian dari Pakistan ini.

"Kita tahan sampai tengah malam. Langsung diurus dan selesai, sehingga berhak meninggalkan Indonesia. Kita lepas meskipun ada denda ke pemerintah," tutupnya.

Sumber: DETIK

Readmore --> TNI AU Ingin Sistem Lalu Lintas Udara Diperbaiki

Kasau TNI : Penerbang Tempur Benahi Alutsista

Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) TNI Marsekal Imam Sufaat.

Jakarta - Bagi Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) TNI Marsekal Imam Sufaat, sistem lalu lintas sangat penting sehingga perlu terus diperbaiki. Ini dilakukan untuk memudahkan antisipasi pesawat asing masuk ke wilayah NKRI.

Seperti ramai diberitakan, baru-baru ini TNI AU memaksa turun sebuah pesawat milik Pakistan karena tidak memiliki izin. Sesuai aturan penerbang tempur TNI AU bisa melakukan intersep guna mengantisipasi ancaman di wilayah udara Indonesia.

“Kadang Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas) menerima approval itu agak terlambat. Sistemnya belum bagus ya," kata Kasau Marsekal Imam Sufaat di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (9/3)

Dalam penyergapan pesawat Pakistan yang berangkat dari Dili Timur Leste ke Sabah, Malaysia itu, TNI AU memang dianggap berhasil melakukan penanganan sesuai prosedur. Namun TNI AU menginginkan sistem lalu lintas udara terus mengalami perbaikan.

Kepedulian ayah dari dua orang putra ini terhadap sistem dan peralatan di TNI AU cukup tinggi. TNI AU juga baru membeli 2 buah pesawat Boeing 737-400 bekas dari Garuda Indonesia. Dua pesawat ini akan digunakan sebagai pesawat angkut VIP di Skuadron 17 Halim Perdanakusuma.

"Untuk Boeing 737-400 karena muatannya besar, disamping VIP-VVIP kita juga akan gunakan untuk mengangkut pasukan, mungkin di Asean, atau di Indonesia," ujar pria lulusan Akabri Udara 19977 itu. Untuk pembelian dua pesawat ini, TNI AU mengeluarkan anggaran Rp90 miliar.

Dua pesawat ini akan memperkuat Skuadron 17 yang sebelumnya telah memiliki 2 pesawat Boeing 737-200, 1 buah pesawat Boeing 737-400, dan 3 buah Foker 28.

Kasau Imam Sufaat memang sangat konsern membenahi sistem dan peralatan AU. Pria yang menjabat Kasau sejak 9 November 2009 itu menilai agar alat utama sistem persenjataan (Alutsista) yang dibeli dari uang rakyat mempunyai usia pakai yang panjang dan mempunyai nilai manfaat yang tinggi bagi terselenggaranya tugas pokok TNI AU.

Suami dari Dra Maya Andayani ini melihat, sesuai perkembangan lingkungan strategis, keberadaan pesawat bermesin turbo memiliki peran sangat strategis sebagai perekat bangsa. "Ini juga sesuai dengan rencana strategis TNI Angkatan Udara hingga 2015," katanya.

Sesuai pesan Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso, Marsekal TNI Imam Sufaat saat dilantik menjadi Kasau, memang diberi sejumlah tugas penting. Di antaranya selaku salah satu penegak kedaulatan negara, TNI AU memang harus mampu menyiapkan kemampuan universal kekuatan udara.

Terutama memiliki kemampuan pengendalian udara (control of the air), kemampuan serangan udara (air strike) dan kemampuan dukungan udara (air support) guna mengantisipasi setiap tantangan dan dinamika tugas dimasa depan.

Imam Sufaat merupakan alumnus Akabri Udara 1977. Ia juga lulusan Sekkau (1987), Seskoau (1993) serta Seskogab. Ia meniti karir sebagai penerbang pesawat tempur Hawk MK-53 yang berpangkalan di Lanud Iswahjudi Madiun.

Setelah lulus Sekolah Penerbang angkatan ke-24 dan dan diwisuda (Wing Day) sebagai Penerbang pada 1979, Imam ditempatkan di Wing Operasi 002 Kopatdara sebagai penerbang tempur (1979).

Imam kemudian bertugas di Wing 300 Kohanudnas (1980), Kasi Ops Skadron Udara 14 Lanud Iswahjudi (1985), Komandan Flight Latihan Skadron Udara 14 Lanud Iswahjudi (1989), Kadisops Skadron Udara 15 Lanud Iswahjudi (1990), Kasi Lambangja Disops Lanud Iswahjudi (1993).

Pada 1994, ia dipercaya menjabat Komandan Skadron Udara 15 Lanud Iswahjudi, Komandan Skadron Pendidikan 103 Lanud Adisutjipto (1995), dan Kadisops Lanud Pekanbaru (1996). Setelah itu menjadi Atase Pertahanan Urusan Udara KBRI London (1997).

Kemudian menjabat Wakil Komandan Lanud Pekanbaru (1998) dan Komandan Lanud Supadio Pontianak (2000). Dipercaya sebagai Paban III Lat Staf Operasi Angkatan Udara (Sopsau-2002) dan diangkat sebagai Komandan Lanud Iswahjudi Madiun (2003).

Tiga tahun kemudian dia dipercaya menjabat Wakil Asisten Operasi (Waasops) Kasum TNI (2006), dan Gubernur AAU Yogyakarta (2007) dan serta Panglima Komando Operasi Angkatan Udara (Pangkoopsau) I di 2008.

Sumber: INILAH

Readmore --> Kasau TNI : Penerbang Tempur Benahi Alutsista

US Cemas Militer China Makin Kuat

WASHINGTON DC, RABU - Negeri Paman Sam tampak terganggu dan cemas dengan perkembangan teknologi militer dan persenjataan Negeri Tirai Bambu. China diyakini dalam satu hingga dua dekade ke depan akan menyalip kekuatan militer Amerika Serikat.

Kecemasan itu terbaca lewat pernyataan politisi Partai Republik, Senator John McCain, Selasa (8/3) di Washington DC. Dia meminta AS dan Australia meningkatkan kerja sama militer demi menghadapi pengaruh China di kawasan Asia-Pasifik.

Pernyataan itu dilontarkan McCain dalam jumpa pers bersama Perdana Menteri Australia Julia Gillard. Sejak Senin, Gillard melawat ke AS. ”Saya pikir AS dan Australia harus bekerja sama lebih aktif lagi demi memastikan tidak ada ketegangan-ketegangan yang akan terjadi di kawasan itu,” ujar McCain, yang mewakili Partai Republik di Komite Senat terkait Angkatan Bersenjata AS.

McCain berbicara seusai mendampingi Gillard dalam pameran foto peringatan 60 tahun hubungan militer Australia-AS. Angkatan bersenjata kedua negara telah lama menjalin kerja sama dalam sejumlah peperangan, dari perang Vietnam, Irak, dan belakangan Afganistan.

Dalam kesempatan itu McCain menegaskan tak ada satu negara yang bisa menjadi sekutu paling dekat bagi AS selain Australia.

Kecemasan McCain dan AS secara umum beralasan. China selama ini agresif memacu peningkatan anggaran belanja sektor pertahanan. Pada tahun 2011 anggaran persenjataan naik 12,7 persen.

Menurut McCain, negara komunis itu tengah berupaya memacu kekuatan angkatan bersenjata untuk menunjukkan kehadirannya di beberapa kawasan sengketa macam Kepulauan Spratly, yang selama ini juga diklaim sejumlah negara kawasan Asia Tenggara.

”Namun, saya bukan hendak memprediksi bahwa konflik akan terjadi. Hal yang ingin saya katakan, cara terbaik untuk mencegah kemungkinan itu adalah AS dan Australia harus menegaskan kejelasan prinsip dasar yang juga harus diikuti negara lain,” ujarnya.

McCain meminta Australia bersama-sama AS memastikan China ikut mencamkan prinsip kebebasan di laut menyusul klaim Beijing sebelumnya yang menyebut kawasan Laut China Selatan sebagai ”zona spesial” bagi China.

Senin lalu, seusai bertemu Presiden Barack Obama, PM Gillard menyatakan ada banyak hal harus dilakukan pada masa mendatang, termasuk dalam konteks kerja sama terkait postur pertahanan kedua negara.

Kesenjangan berkurang

Sementara itu, dalam laporan tahunan perimbangan militer global oleh lembaga International Institute for Strategic Studies (IISS), yang berbasis di London, Inggris, disebutkan belakangan terjadi pergeseran peta kekuatan ekonomi dunia. Hal ini juga berdampak langsung terhadap perubahan peta kekuatan militer global.

Kondisi itu sekaligus melenyapkan kesenjangan kemampuan strategis yang dimiliki sejumlah negara. Kondisi seperti itu terjadi karena sejumlah negara Barat terpaksa mengurangi besaran anggaran pertahanan akibat krisis ekonomi.

Akan tetapi, pada saat bersamaan, sejumlah negara kekuatan ekonomi baru di kawasan Asia dan Timur Tengah berupaya meningkatkan kemampuan pertahanan dan persenjataan secara signifikan. Ini tampak dari kenaikan alokasi anggaran belanja pertahanan yang bisa mencapai dua digit per tahun, seperti dilakukan China.

Menurut Direktur IISS John Chipman, kondisi seperti itu juga bisa berdampak pada peningkatan ketegangan sekaligus konflik antarnegara seiring dengan perubahan peta strategis global.

”Akibat tekanan ekonomi yang ada, sejumlah negara Barat yang dahulu menguasai dan unggul di bidang teknologi persenjataan sekarang malah tertinggal,” ujar Chipman.

Sebagai contoh, kini teknologi pesawat tempur siluman (stealth) dan teknologi perang siber tidak lagi dimonopoli oleh AS. China juga sudah memiliki kemampuan itu. ”Padahal, selama ini AS selalu menyatakan tidak akan pernah membiarkan negara mana pun mengungguli mereka di bidang itu,” ujar Chipman.

Sementara itu, Biro Investigasi Federal AS (FBI) menangkap seorang warga negara China, Liu Sixing, karena diketahui menyelundupkan informasi sensitif terkait teknologi militer AS ke China. Liu sejak Maret 2009 bekerja di sebuah perusahaan di New Jersey, yang tengah mengembangkan teknologi peralatan navigasi dengan presisi tinggi.

Sumber: KOMPAS

Readmore --> US Cemas Militer China Makin Kuat

Update : Pencegatan Pesawat Pakistan Dinilai Berlebihan

Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Imam Sufaat (kiri) berbicara dengan Direktur Utama PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar seusai serah terima dua pesawat Boeing 737-400 di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (9/3).

Jakarta - Pencegatan untuk memaksa pesawat Pakistan pembawa polisi PBB Pakistan mendarat di Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (7/3), dinilai berlebihan. Pengamat penerbangan, Dudi Sudibyo, yang dihubungi di Jakarta, Rabu, menjelaskan, tidak seharusnya pencegatan terhadap pesawat sipil tidak bersenjata dilakukan dua pesawat jet tempur Sukhoi.

”Langkah pertama seharusnya tower (Bandara) Hasanuddin memerintahkan pesawat tersebut turun karena dinilai melanggar. Selanjutnya, dikirim satu pesawat untuk mencegat. Kalau membandel, barulah ditembak,” kata Dudi.

Menurut Dudi, langkah pertama, yakni peringatan menara (tower) tidak dilakukan. Lagi pula, pesawat Boeing 737-400 Pakistan Airways itu harus mengisi ulang bahan bakar di wilayah Republik Indonesia.

”Sebaliknya, pilot Pakistan tersebut seharusnya mengajukan izin mengalami masalah tech- nical sehingga dibenarkan mendarat di wilayah Indonesia. Proses terbang di wilayah Indonesia seperti waktu kita mengevakuasi WNI dari Mesir pasti sudah dipersiapkan saksama. Kalau ada masalah cuaca atau teknis, tentu dibenarkan mendarat (divert) di wilayah yang dilewati dalam jalur penerbangan,” ujar Dudi.

Kepala Staf TNI AU Marsekal Imam Sufaat yang ditemui di sela-sela penyerahan dua pesawar Boeing 737-400 dari Garuda Indonesia Airways ke Skuadron Udara 17 di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, mengatakan, sebelum dilakukan pencegatan, pihaknya sudah memonitor kedatangan pesawat Pakistan dari arah Malaysia ke Timor Leste.

”Ketika itu ada pesawat kita yang sedang latihan dari Pangkalan Udara Hasanuddin. Karena hampir habis bahan bakar, tidak dicegat,” kata Imam.

Dia mengatakan, pesawat tersebut akhirnya diizinkan terbang setelah mengurus izin pada tengah malam dan membayar denda Rp 120 juta.

Beberapa waktu silam, pesawat carter yang membawa rombongan pejabat dari Negara Bagian Malaka, Malaysia, juga dipaksa turun di Pangkalan Udara Juanda, Surabaya, karena melanggar wilayah udara Indonesia.

Sumber: KOMPAS

Readmore --> Update : Pencegatan Pesawat Pakistan Dinilai Berlebihan

Angota Komisi I : Buat Apa TNI AU Beli Pesawat Bekas Garuda

Jakarta - Pembelian dua pesawat milik PT Garuda Indonesia oleh TNI-AU, dipertanyakan anggota Komisi I DPR-RI Nurhayati Ali Assegaf. Ia mempertanyakan itu karena selama ini tidak pernah dibicarakan di DPR. ''Pembelian dua pesawat bekas Garuda oleh TNI-AU ini membuat saya tidak mengerti. Komisi I selama ini membicarakan alutsista, artinya pembelian barang untuk pertahanan seperti pesawat Hercules, Sukhoi yang manfaatnya jelas-jelas bisa dirasakan oleh bangsa,'' katanya, Rabu (9/3) kemarin.

Ia juga mempertanyakan penggunaan pesawat komersil itu untuk TNI-AU. ''Kalau pembelian pesawat bekas Garuda, saya tidak tahu, apakah ada piknik sekarang, tur untuk TNI-AU atau kepentingan komersial? Padahal TNI tidak boleh berbisnis lagi, kok sekarang beli pesawat seperti itu. Kalau disebut untuk perekat bangsa, apakah untuk tur,'' katanya.

Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat ini mengemukakan, berapa pun uang negara yang dibelanjakan, harus digunakan untuk skala prioritas. Kalau pembelian pesawat tempur jenis Sukhoi, bisa dirasakan manfaatnya. Misalnya, mampu menangkap pesawat Pakistan yang ''nyasar'' dan ini merupakan kebanggaan.

''Tetapi ini kenapa beli pesawat Garuda. Hibah pun kita pertanyakan. Untuk pesawat ini juga ada biaya pemeliharaannya, parkir dan kegunaannya apa. Itu yang menjadi pertanyaan besar bagi saya,'' katanya.

Dua Pesawat

PT Garuda Indonesia (Persero) menyerahkan dua unit pesawat Boeing 737-400 kepada TNI-AU. Penyerahan dua unit pesawat Boeing itu dilakukan oleh Dirut PT Garuda (Persero) Emirsyah Satar kepada Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Imam Sufaat di Skuadron Udara VIP 17 Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Rabu kemarin.

Kasau Marsekal Imam Sufaat mengatakan, sesuai perkembangan lingkungan strategis saat ini maka keberadaan pesawat bermesin turbo memiliki peran sangat strategis sebagai perekat bangsa. ''Ini sesuai dengan rencana strategis TNI Angkatan Udara hingga 2015,'' katanya.

Kasau mengemukakan, meski pesawat telah beralih fungsi sebagai pesawat angkut VIP militer, tidak ada modifikasi khusus terhadap dua pesawat yang dibeli dengan harga Rp 90 miliar itu.

Sumber: BALI POST

Readmore --> Angota Komisi I : Buat Apa TNI AU Beli Pesawat Bekas Garuda

Indonesia – Jepang Ketuai Forum ARF DIREx 2011 di Manado

Jakarta, 8 Maret 2011 (Jakarta-Indonesia) - Kalangan dunia internasional menilai Indonesia sebagai negara di wilayah regional yang memiliki kondisi geografis berpotensi bencana mempunyai pengalaman lebih dalam menangani penanggulangan bencana alam dibandingkan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Oleh kerana itu dunia internasional juga mengharapkan pengalaman Indonesia dalam menangani bencana juga ditularkan kepada negara lain yang berada di daerah rawan bencana.

Sejalan dengan harapan tersebut tahun 2011 Indonesia dan Jepang dberikan kehormatan untuk menjadi ketua bersama dalam kegiatan latihan bersama penanggulangan bencana atau ASEAN Regional Forum Disaster Relief Exercise (ARF DiREx) 2011. Kota Tinutuan Manado, Sulawesi Utara telah di tentukan sebagai kota dan daerah penyelenggaraan forum latihan penanggulangan bencana se ASEAN ini. Dijadwalkan Wakil Presiden RI akan membuka secara resmi kegiatan forum ARF DiREX yang dilaksanakan dari tanggal 14 sampai dengan 19 Maret mendatang.

Kegiatan ARF DiREx 2011 yang memerlukan biaya hampir sebesar Rp. 63 miliar merupakan momentum yang sangat penting bagi Indonesia. Selain karena pada tahun 2011 Indonesia juga menjadi ketua ASEAN, pengalaman Indonesia dalam menangani bencana alampun akan menentukan keberhasilan dan kesuksesan didalam penyelenggaraan ARF DiREx 2011.

Dirjen Strahan Kemhan Mayjen TNI Puguh Santoso saat jumpa wartawan (9/3) di Kantor Kemhan mengatakan peran Kemhan dalam kegiatan ARF DIREX 2011 ini adalah adanya hubungan kerjasama militer diantara negara-negara di ASEAN dalam wadah ASEAN Regional Forum. Disamping itu pada kegiatan latihan bersama penanggulangan bencana tersebut akan berkaitan dengan penggunaan aset-aset militer baik personel maupun infrastruktur material.

Disamping itu menurut Dirjen Strahan, dilihat dari konteks kepentingan nasional maka terdapat amanah Undang-Undang Pertahanan Negara yang berkaitan penggunaan peran TNI dalam konteks operasi Militer selain perang. Meski demikian UU No. 24 Tahun 2007 juga menyebutkan dimana terjadi bencana nasional maka potensi nasional lainnya ikut mengatasi bencana alam. Oleh kerana itu terdapat sekitar lima belas kementerian terkait turut terlibat dan menyukseskan kegiatan latihan penanggulangan bencana. ” Namun yang menjadi Focal Point didalam kegiatan ini tetap berada pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), ” Jelas Dirjen Strahan.

Pada kesempatan itu Dirjen Strahan berharap, dengan adanya kegiatan ini maka menjadi suatu peluang bagi seluruh potensi nasional termasuk masyarakat Indonesia untuk mempelajari bagaimana mengatasi penanggulangan bencana secara efektif dan efisien. ” Dengan selesainya kegiatan ini setidaknya lahir suatu pemikiran bagaimana membuat rencana kontigensi, menguji SOP dan mengetahui konteks hubungan kerjasama dengan negara-negara lain dalam hal penanggulangan bencana, ” harap Dirjen Strahan.

Bagi Indonesia, latihan ini bertujuan dalam beberapa dimensi kepentingan nasional sekaligus regional ataupun internasional. Pada tataran nasional, latihan dapat dimanfaatkan untuk menguji atau menyiapkan sistem kesiapan dan mekanisme nasional penanganan suatu bencana yang melibatkan bantuan asing di Indonesia. Kemudian meningkatkan mekanisme koordinasi dan kerjasama antar-instansi di bawah kendali BNPB selaku badan yang mempunyai mandat nasional dalam penanganan bencana.

Sedangkan posisi manfaat dari Latihan penanggulangan bencana DIREx 2011 pada tataran regional adalah untuk merekomendasikan dan masukan strategis bagi kerjasama ARF & ASEAN dalam Penanggulangan Bencana di kawasan. Selain itu tataran operasional yakni untuk memfasilitasi keselarasan berbagai protokol internasional regional dan internasional dalam penanggulangan bencana. Dengan demikian inti dari manfaat latihan ini, diharapkan agar dapat meminimalisasi korban, distribusi bantuan dengan lancar dan tepat waktu, dan semakin membaiknya sistem jika terjadi bencana alam

Kegiatannya sendiri nantinya akan dibagi menjadi dua kegiatan yaitu kegiatan pelatihan di dalam ruangan (Table Top Exercise) dan kegiatan pelatihan langsung di luar ruangan (Field Training Exercise).Sebagai elemen utama latihan, kegiatan akan difokuskan pada beberapa aktivitas, diantaranya koordinasi di posko penanggulangan bencana, kemampuan kegiatan SAR, evakuasi dan identifikasi korban, perawatan medis dan relokasi para korban dan mekanisme pendistribusian bantuan sosial.

Lokasi pelatihan dilapangan akan diselenggarakan di Pulau Bunaken, Pulau Siladen, Pulau Mantehage, Pesisir Desa Maasing, Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara, bandara Sam Ratulangi, dan pelabuhan Bitung. Latihan yang bertaraf internasional ini merupakan bentuk kerjasama antara warga sipil dan militer, yang meliputi latihan di darat, laut, dan udara.

Sekitar 3520 peserta yang berasal dari 26 negara peserta ARF seperti Jepang, Korea Selatan, Srilangka Monggolia dan ditambah dengan negara Uni Eropa juga berkesempatan mengikuti untuk berpartisipasi pada forum latihan bersama dalam wadah ARF DIREx tersebut. Adapun rincian jumlah peserta yang berasal dari Indonesia diperkirakan sekitar 2619 orang terdiri dari Personel TNI dan anggota pendukung di daerah sebanyak 1044 orang dan ditambah peserta dari kementerian, Lembaga dan Pemda setempat sebanyak 1575 orang. Sedangkan peserta multi nasional dari 24 negara lain sejumlah 931 orang.

Rencananya pada ivent tersebut TNI juga akan melibatkan sejumlah alutsista berat, diantaranya dari TNI AD mengerahkan Rumkit lapangan dengan dukungan peralatan medis dan obat-obatan, kendaraan taktis komando dan angkutan perbekalan. Sementara itu TNI AU akan melibatkan beberapa pesawat angkut seperti, hercules C-130, Cassa C- 212 serta Helly 332. Untuk alutsista yang dilibatkan TNI AL, adalah beberapa KRI, Combat boat, Hover Craft dan peralatan SAR dan Komunikasi Elektronik.

Sejarah ARF-DiREx

ASEAN Regional Forum (ARF) sebagai forum yang dibentuk oleh ASEAN pada tahun 1994 menyelenggarakan 7th ARF Inter-Sessional Meeting (ISM) pada tanggal 9-12 Oktober 2007 di Helsinki, Finlandia. Pada forum ini dihasilkan berbagai bidang kerjasama salah satunya adalah penyelenggaraan ISM on Disaster Relief (ISM DR) dengan diketuai bersama oleh salah satu negara anggota ASEAN dan negara peserta non-ASEAN.

Menjelang pelaksanaan ARF Direx 2011 di Manado sebelumnya telah dilaksanakan sejumlah kegiatan, yakni Table Top Exercise di SESKOAL, Jakarta 1 – 2 Mei 2008. 120 peserta dari 25 negara dari organisasi pemerintah dan dari organisasi non pemerintah internasional seperti ICRC, UNHHCR dan lain-lain. Co-host adalah Indonesia dan Australia ikut ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Kegiatan lainnya, yakni ASEAN Regional Forum Voluntary Demonstration of Relief (ARF VDR) on Disaster Relief di Manila dan Clark (Filipina), 4 – 8 Mei 2009 yang diikuti oleh para peserta dari 13 negara dan 7 negara sebagai observer.

Dijelaskan juga hasil pada pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN ke 16 tahun lalu di Thailand, meminta dan menunjuk Indonesia bersama Jepang untuk kali pertamanya menyelenggarakan ASEAN Regional Forum Disaster Relief Exercise (ARF DiREx) 2011. sehingga pada akhirnya Indonesia menyanggupi untuk menyelenggarakan kegiatan bertaraf internasional di Kota Manado, Sulawesi Utara.

Sumber: DEPHAN

Readmore --> Indonesia – Jepang Ketuai Forum ARF DIREx 2011 di Manado

Selandia Baru Menawarkan Pendidikan Militer Ke TNI

JAKARTA - TNI mendapat tawaran untuk mengikuti pendidikan militer di Selandia Baru. Tawaran tersebut disampaikan secara resmi oleh Duta Besar Selandia Baru David Taylor ketika bertemu dengan Panglima TNI Laksamana (TNI) Agus Suhartono di Mabes TNI Cilangkap, Rabu (9/3).

Kunjungan Dubes Selandia Baru yang disambut dengan upacara jajar kehormatan di Plasa Mabes TNI tersebut juga membicarakan masalah hubungan kerjasama antara Angkatan Bersenjata Selandia Baru dengan TNI yang selama ini sudah berjalan baik untuk lebih ditingkatkan, baik melalui latihan bersama maupun program pendidikan.

"Dalam kesempatan tersebut, Panglima TNI menyampaikan ucapan terima kasih atas tawaran pendidikan yang diselenggarakan oleh Angkatan Bersenjata Selandia Baru," kata Kepala Dinas Penerangan Umum Mabes TNI Kolonel Minulyo Suprapto, dalam siaran persnya, Rabu (9/3). Dubes Selandia Baru dalam kunjungannya didampingi Atase Pertahanan Selandia Baru di Indonesia Colonel Tony Hill.

Di tempat yang sama Panglima TNI juga menerima Atase Pertahanan (Athan) ASEAN dalam kegiatan coffee morning. Panglima TNI memberikan penjelasan kepada para Athan ASEAN berkaitan dengan forum Asean Chief of Deffence Forces Informal Meeting (ACDFIM) ke-8 yang akan dilaksanakan pada 30 Maret-1 April 2011 di Indonesia. Para Athan ASEAN diharap memperoleh gambaran lengkap mengenai pelaksanaan pertemuan tersebut.

Sumber: REPUBLIKA

Readmore --> Selandia Baru Menawarkan Pendidikan Militer Ke TNI

2 Kapal Cepat Rudal, 'Amunisi' Tambahan TNI AL

TNI AL mendapat tambahan alutsista berupa dua kapal cepat yang dilengkapi peluru kendali (rudal). Kedua kapal tersebut merupakan produk industri pertahanan dalam negeri.

"Kapal yang akan memperkuat kita merupakan kapal cepat yang dilengkapi peluru kendali. Merupakan kapal berkecepatan tinggi buatan dalam negeri," ujar Kadispen AL Laksma TNI Tri Prasojo dalam perbincangan dengan detikcom, Rabu (9/3/2011).

Kedua kapal itu dibuat oleh PT Palindo Marine di Batam dan PT Lundin di Banyuwangi, Jawa Timur. Produksi kedua kapal tersebut ditargetkan rampung tahun ini sehingga dapat dioperasikan pada tahun ini juga.

"Kapal ini akan sangat cocok untuk perairan kita, khususnya di wilayah barat. Karena negara kita ini kan banyak pulau dan banyak selat. Kapal akan mendukung patroli di perairan kita, bisa menyelip-nyelip dan punya kemampuan luar biasa karena berpeluru kendali sehingga daya gentarnya tinggi," tutur Tri.

Kapal ini ada yang terbuat dari baja dan aluminium dan ada pula yang terbuat dari komposit. Kapal yang terbuat dari baja dan aluniminium ini diperkirakan memiliki kecepatan maksimal 20 knot.

"Kita akan selalu memperbaiki kapal yang rusak dan mengganti kapal yang akan dimusnahkan. Sejauh kapal bisa diproduksi dalam negeri, kita akan gunakan produksi dalam negeri dulu," imbuh Tri.

Menurut dia, kapal yang dimiliki TNI AL ada beberapa yang telah berumur. Bahkan ada kapal yang pernah digunakan dalam Perang Dunia II. Kapal-kapal tua inilah yang akan diremajakan sehingga kekuatan pertahanan laut akan semakin handal.

"KRI Dewa Ruci itu sudah setengah abad tapi masih bisa berkeliling. Ada juga kapal eks PD II yang masih dipakai tetapi akan dihapus (untuk diremajakan)," sambung Tri.

Pada Oktober 2010 lalu, Wakil Menteri Pertahanan RI, Sjafrie Sjamsoedin, saat meninjau pembuatan KCR Trimarin di PT Lundin Industri Invest menyampaikan, TNI AL akan segera memiliki KCR Trimaran. Kapal senilai Rp 250 miliar itu pengerjaannya sudah dimulai awal tahun 2010 dan rencananya akan diuji coba di bulan Desember 2011.

KCR Trimaran memiliki spesifikasi, panjang 63 meter dan lebar 15 meter. Selain itu memiliki kapasitas 31 orang serta satu tim pasukan khusus. PT Lundin Industry Invest yang berdiri di Banyuwangi sejak tahun 2004 ini, telah berhasil memproduksi 72 unit kapal untuk keperluan militer dan lainnya.

Dari Wikipedia, TNI AL memiliki sekitar 148 kapal perang berbagai kelas dan jenis, belum termasuk 2 kapal layar tiang tinggi yang ada di TNI AL. Ada pula kapal patroli yang panjangnya kurang dari 36 meter yang biasa disebut KAL atau kapal angkatan laut yang berjumlah 317 unit.

Readmore --> 2 Kapal Cepat Rudal, 'Amunisi' Tambahan TNI AL

Korea Selatan Mendorong Pembelian Pesawat Tempur

SEOUL - Korea Selatan akan mendorong pembelian pesawat mata-mata dan jet tempur siluman untuk memperkuat pertahanan terhadap Korea Utara, kata kepala pertahanan mengatakan tanggal 8 Maret.

"Kami akan mendapatkan pesawat pengintai tak berawak untuk meningkatkan kemampuan pengawasan kami terhadap musuh," kata Menteri Pertahanan Kim Kwan-Jin wartawan.

Dia juga mengatakan pihaknya akan mengakuisisi jet tempur "dengan kemampuan stealth pada waktu yang tepat".

"Tahun lalu, kami hanya bertahan pada saat provokasi Korea Utara. Sekarang adalah waktunya untuk bertindak berani dan bijaksana untuk membuat militer yang kuat dalam menghadapi ancaman keamanan," kata Kim.

Kementerian pertahanan tidak memberikan jadwal tetapi kantor berita Yonhap, sebelumnya melaporkan bahwa Korea Selatan akan mempercepat penyebarannya jet tempur siluman dan pesawat mata-mata.

Korea Selatan awalnya direncanakan untuk membeli Pesawat tak berawak buatan Amerika RQ-4 Global Hawks pada tahun 2015 tetapi memutuskan untuk mempercepat pembelian, kata Yonhap.

Seoul mengirim surat ke Washington tahun lalu dan diperkirakan akan menerima persetujuan akhir untuk pembelian pesawat mata mata paling canggih di dunia pada bulan Juni, katanya.

Sebuah anggaran negara 45,2 miliar won ($ 40,4 juta) dialokasikan tahun ini untuk sebagian membayar pesawat mata mata), katanya.

"Jika pihak AS merespon baik surat kami pada bulan Juni, kami berharap untuk menandatangani kontrak awal atas pembelian Global Hawks pada akhir tahun ini," seorang sumber militer seperti dikutip.

Korea Selatan juga berencana untuk membeli jet tempur siluman sebanyak 60 lebih awal dari tanggal sebelumnya dijadwalkan tahun 2015, kata Yonhap.

Lockheed Martin F-35 Lightning II Joint Strike Fighter,serta rancangan baru Boeing F-15 Silent Eagle dan Eurofighter Typhoon yang dibuat oleh konsorsium Eropa diperkirakan akan bersaing untuk memenangkan tender diperkirakan sebesar 10 triliun won, sumber yang dikutip.

Korea Selatan telah membeli 60 F-15 jet tempur di bawah dua tahap pertama dari program modernisasi tempur sejak tahun 2002.

ketegangan militer telah meningkat tajam sejak tenggelamnya 2010 Maret kapal perang Korea Selatan dan menyalahkan di Utara, dan pada November penembakan terhadap sebuah pulau di perbatasan Utara.

Readmore --> Korea Selatan Mendorong Pembelian Pesawat Tempur