PT DI Akan Produksi 16 Unit Helikopter Dan Menawarkan 3 Airframe NC 212-200 Ke TNI AD

Bandung - PT Dirgantara Indonesia (PT DI) menyatakan siap membuat 21 pesawat untuk kebutuhan TNI AD yang terdiri dari 16 unit heli serbu bell 412 EP dan 5 unit heli serang bolco 105. Untuk 16 unit heli serbu dibutuhkan anggaran 170 Juta US Dollar, sementara untuk 5 unit heli serang dibutuhkan anggaran 65 Juta US Dollar.

"Pengadaan 16 heli serbu ini masuk dalam rencana 2010-2014. Untuk yang heli serang itu sisa dari tahun 2009," ujar Asisten Dirut PT DI sebelum kunjungan Wakasad di GPM PT DI, Jalan Pajajaran, Kamis (14/7/2011).

Dari total anggaran 16 unit heli serang sebesar 170 juta US Dollar, tahun ini disebut Irzal telah disiapkan 85 juta US Dollar.

Ia mengatakan dari sisi infrastruktur PT DI siap membuat pesawat untuk kebutuhan TNI AU.

"Dari segi infrastruktur kami siap untuk membuat pesawat untuk AD," katanya.

Kesiapan pembuatan pesawat tersebut akan dibahas dalam kunjungan Wakasad hari ini. PT DI pun akan menawarkan 3 airframe NC 212-200 Miltrans dari 6 airfram yang sudah ada. Tiga airframe lainnya akan ditawarkan pada TNI AL.

"Pesawat ini bisa jadi military transport," katanya.

Dengaan harga 5.792.995 US Dollar per pesawat. Diharapkan bisa pembelian peswat tersebut bisa diprogrogramkan pada tahun 2012.

Sumber : DETIK

Readmore --> PT DI Akan Produksi 16 Unit Helikopter Dan Menawarkan 3 Airframe NC 212-200 Ke TNI AD

Dispenal Telah Meluncurkan Radio Mobile Station

Jakarta - Dinas Penerangan Angkatan Laut meluncurkan sebuah kendaraan unit yang berfungsi sebagai “Radio Mobile Station”.

Peralatan “radio Jalesveva Jayamahe FM bergerak” tersebut sukses diujicobakan saat acara upacara Prasetya Perwira lulusan Akademi TNI tahun 2011 di Akademi Angkatan Udara (AAU) Yogyakarta dengan inspektur upacara Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, Kamis (14/7).

Sebelum memancarkan siaran radionya yang memberitakan kegiatan Prasetya Perwira, Radio Mobile Station tersebut selama tiga hari berturut-turut juga berhasil “on air” di udara kota Yogyakarta. Kehadiran radio ini dimaksudkan guna mendukung dan menunjang pelaksanaan Program Publikasi TNI AL Sepanjang Tahun.

Empat tempat disinggahi Mobil Radio tersebut yaitu Desa Sekarsuli Berbah Sleman, Desa Bangun Jiwo Kasihan Bantul, Kompleks Perumahan Lanud Adisucipto, serta lapangan Dirgantara AAU saat dilaksanakan Gladi Bersih upacara Praspa tahun 2011.

Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI Tri Prasodjo dalam pernyataan tertulisnya pada Jumat (15/7) menyebutkan, mobil unit ini akan terus disempurnakan agar memberikan manfaat yang optimal guna mendukung dan menunjang pelaksanaan Program Publikasi TNI AL Sepanjang Tahun. “Kami akan selalu menyempurnakan mobil unit ini agar dapat digunakan seoptimal mungkin guna mendukung dan menunjang pelaksanaan Program Publikasi TNI AL Sepanjang Tahun,” kata Kadispenal.

Ditambahkan Tri, mobil unit tersebut harus bisa multifungsi, selain untuk penyiaran radio bergerak, dapat juga dipakai sebagai mobil penerangan untuk kepentingan pemutaran film, pameran, serta untuk keperluan peliputan. Meskipun jangkauan penerimaan mencapai sekitar radius 8 km, namun kehadiran radio ini telah cukup memberikan apresiasi positif warga setempat.

Menurut Ketua Tim Uji Fungsi Radio Mobile Station Letkol Laut (KH) Toni Syaiful didampingi Kepala Bidang Teknis Kapten Laut (KH) Kuncoro Arry serta penyiar radio Rico Junardi, penerimaan suara radio ini bagi pendengar sangat baik dan jernih.

Sumber : JURNAS

Readmore --> Dispenal Telah Meluncurkan Radio Mobile Station

Komisi I DPR Meminta PT DI Untuk Membuat Pesawat Pengganti Hercules

Jakarta - PT Dirgantara Indonesia (DI) diminta untuk membuat pesawat baru pengganti Hercules. "Tapi dalam pesawat harus ada nama PT DI," kata anggota Komisi I dari Fraksi Partai Golkar Enggartiasto Lukito saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan BUMN Industri Pertahanan yakni PT DI, PT Pal, PT LEN dan PT Pindad, di ruang Komisi I, Jumat (15/07).

Permintaan Enggartiasto sejalan dengan upaya Komisi I yang meminta agar alutsista (alat utama sistem pertahanan) harus memakai produk lokal. Upaya tersebut salah satunya dengan melakukan revitalisasi BUMN Industri Pertahanan; dan BUMN Industri Strategis.

Terungkap pula dalam RDP bahwa beberapa komponen alutsista belum semuanya menggunakan produk dalam negeri. Masih ada komponen yang harus diimpor dari Jerman, Prancis dan Korea. Namun, untuk desain bisa dibuat di dalam negeri.

Sementara itu Presiden Direktur PT DI Budi Santoso di tempat terpisah sempat menyatakan, untuk kembali membangkitkan industri kedirgantaraan, PT DI membutuhkan dana Rp 2 triliun. "Dengan Rp 2 trilun itu, kami akan merestrukturisasi industri penerbangan. Industri penerbangan itu enggak mungkin seperti PT DI sekarang. Banyak yang mengatakan perlu sales 1 miliar dolar per tahunnya," ujarnya.

Dana tersebut hanya untuk kepentingan masa depan PT DI, belum termasuk kepentingan utang sebesar Rp 3,9 triliun yang kini masih dimiliki PT DI. Tentang utang, Budi mengatakan tetap menjadi prioritas untuk diselesaikan karena, jika tidak, akan membebani nantinya sehingga membuat perusahaan sulit berkembang.

Sumber : Jurnal Parlemen

Readmore --> Komisi I DPR Meminta PT DI Untuk Membuat Pesawat Pengganti Hercules

Kemhan Kirim 3 perwira TNI Untuk ikuti pendidikan pertahanan di China

Jakarta - Kementerian Pertahanan (Kemhan) akan mengirimkan tiga perwira untuk mengenyam pendidikan pertahanan di China tahun ini.

Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementrian Pertahanan Brigjen Hartind Asrin mengatakan, China saat ini dikenal memiliki fasilitas pendidikan mumpuni yang lengkap dengan penggunaan 4 bahasa.

"Bicara masalah kebijakan ekonomi ada ahli ekonomi. Juga tentang pertahanan. Fasilitas mereka lengkap. Dosen dari profesor seluruh dunia," kata Hartind, kepada wartawan di Jakarta, Jumat (15/7).

Menurut dia, pendidikan Lemhanas di China itu akan diikuti 127 negara. Ditambahkannya, sejak lima tahun terakhir Indonesia hanya mengajukan 1 orang untuk pendidikan di sana.

"Tahun ini saya mengajukan 3 orang untuk pendidikan Lemhanas di sana," pungkas Kapuskom, yang saat menjalani pendidikan Lemhanas di China mendapatkan peringkat pertama.

Sumber : Primaironline

Readmore --> Kemhan Kirim 3 perwira TNI Untuk ikuti pendidikan pertahanan di China

SBY : Pemerintah Tingkatkan Kekuatan Alutsista

Magelang - Kestabilan sosial politik kawasan regional berpotensi terancam. Ini tidak terlepas dari kepentingan, persaingan dan ketegangan antara negara-negara tertentu di kawasan. "Belanja militer negara-negara di kawasan yang cenderung meningkat, berdampak pada konstelasi kekuatan dan kemampuan militer yang mencolok, sekaligus memunculkan terjadinya pergeseran kekuatan regional," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat pelantikan 635 perwira remaja TNI di Akademi Angkatan Udara, Maguwo, Yogyakarta, Kamis (14/7).

Menurutnya, banyak negara tetangga yang telah memiliki armada tempur udara dengan kemampuan daya jelajah mencapai hampir seluruh wilayah Indonesia. Begitupun dengan kemampuan armada laut yang juga meningkat, dari kapasitas armada laut lepas ke armada samudra. "Kita juga patut mencermati ancaman dan gangguan terhadap keamanan nasional, yang dilancarkan oleh aktor-aktor bukan negara, baik berupa ancaman terorisme maupun pemberontakan bersenjata," kata Presiden.

Atas dasar itu, tegasnya, pemerintah bakal memberikan perhatian besar pada pembangunan TNI hingga mencapai kekuatan pokok minimum (minimum essential force) hingga 2014. "Kekuatan dan kemampuan matra darat, laut dan udara TNI terus kita mantapkan secara optimal dan terpadu agar mampu melaksankan operasi gabungan dan memiliki kemampuan serbu yang tinggi," katanya.

Sumber : JURNAS

Readmore --> SBY : Pemerintah Tingkatkan Kekuatan Alutsista

TNI Butuh 200 Helikopter Untuk 20 Tahun Kedepan

Bandung - Sebanyak 200 helikopter ditargetkan bisa dimiliki TNI AD dalam 20 tahun ke depan. Pengadaan helikopter untuk pembangunan kekuatan pertahanan TNI AD tersebut akan diproduksi PT Dirgantara Indonesia.

Hal itu diungkapkan Wakasad TNI AD Letjen Budiman usai melakukan kujungan dan pertemuan tertutup dengan direksi PT DI di Gedung GPM PT DI, Jalan Pajajaran, Kamis (14/7/2011).

"Untuk pengadaan heli, kami sedang menghitung kebutuhan yang long term hingga tahun 2024. Nanti dari perencanaan, baru PT DI pasti bisa memberi harga. Makin banyak pesanannya, cost production lebih murah. Pembangunan kekuatan heli untuk keperluan angkutan, serbu dan serang bisa kisarannya bisa melebihi 200 heli dalam 20 tahun," ujar Budiman.

Ia mengatakan realisasi pengadaan pesawat tersebut akan lebih cepat terealisasi jika kondisi negara Indonesia baik dan kondusif.

"Kalau pertumbuhan ekonomi terus naik 5 persen. Masalah bisa diatasi terus dengan mudah, mudah-mudahan semakin cepat, 2024 bisa lah," katanya.

Namun untuk kebutuhan jangka menengah yaitu hingga tahun 2014, ia mengaku belum bisa memastikan berapa banyak unit peswat yang akan dibeli TNI AD.

"2014 belum ada angka yang pasti, tapi yang jelas kebijakan politis negara sudah sangat mendukung," tutur Budiman. Ia menuturkan, penggunaan sistem alutsista dari dalam negeri sendiri akan meningkatkan nilai ekonomi bangsa.

"Dibandingkan dengan produksi luar juga jauh lebih murah. Selain itu dari sisi ekonomi akan banyak masyarakat yang terkena dampaknya. Kami mendukung industri pertahanan dalam negeri agar bisa dimanfaatkan secara optimal," katanya.

Sumber : DETIK

Readmore --> TNI Butuh 200 Helikopter Untuk 20 Tahun Kedepan

Wakasad Lakukan Kunjungan Ke PT DI

Bandung - PT Dirgantara Indonesia (PT DI) akan presentasi dan melaporkan progres kesiapan pembuatan unit pesawat untuk TNI AD pada Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Letjen Budiman dalam kunjungannya ke PT DI, Kamis (17/7/2011).

Dituturkan Asisten Dirut PT DI Irzal Rinaldi Zailani mengatakan, Wakasad memang rutin melakukan kunjungan pada BUMN Industri Pertahanan.

"Sesuai dengan arahan presiden bahwa seluruh alat utama yang bisa dipenuhi dari dalam negeri akan dioptimalkan pengadaannya dari dalam negeri," ujar Irzal saat ditemui sebelum menerima Wakasad, di Gedung SPM PT DI, Jalan Pajajaran, Kamis (14/7/2011).

Ia menuturkan, untuk mendukung pengadaan alat utama TNI AD, PT DI akan mempresentasikan produk dan kesiapan untuk memenuhi pengadaan pesawat.

"Progres pembuatan pesawat akan dilaporkan, termasuk rencana pelaksanaan pembuatan pesawatnya," katanya.

Selain presentasi dan laporan progres, Wakasad juga direncanakan akan melakukan peninjauan ke hanggar Aerostructure dan hanggar Aircraft.

Sumber : DETIK

Readmore --> Wakasad Lakukan Kunjungan Ke PT DI

Pengembangan Alutsista tak Terkoordinasi

Magelang - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengakui  pembangunan kekuatan alat utama sistem senjata (Alutsista) tidak terkoordinasi dengan baik. Pengembangan sistem itu  masih kurang mengalir dari strategi  pertahanan dan doktrin TNI yang dianut.

"Apa yang saya rasa kan dan ketahui, pembangunan kekuatan alutsista tidak terkoordinasi dengan baik,"ujar SBY saat memberikan pengarah kepada perwira tinggi dan menengah TNI, di Akademi Militer TNI Magelang, Rabu (13/7).

Dalam pertemuan itu hadir sejumlah menteri dan petinggi negara,  di antaranya Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Menteri Keuangan Agus Martowardojo, Menteri BUMN Mustafa Abubakar, Menteri Perindustrian MS Hidayat, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Armida Alisjahbana, Panglima TNI Laksamanan Agus Suhartono serta Kapolri Jenderal Timur Prapodo

Menurut SBY , pemerintah maupun TNI perlu mengevaluasi tantangan yang dihadapi saat ini, dan membenahi dan menyusun kebijakan strategi pertahanan dalam negeri. Ia mengatakan upaya meningkatkan anggaran pertahanan terus dilakukan secara bertahap. Namun semua itu tidak lah cukup tanpa upaya sinkronisasi dengan doktrin TNI dan angkatan. Doktri tersebut mesti jadi rujukan sebagai dasar operasi militer, pengadaan alutsista dan logistic, serta pembinaan, pendidikan dan pelatihan anggota.

"Meskipun saya tahu terus dimutakhirkan tetapi nampaknya dengan perkembangan cepat dunia, terutama dinamika awal abad 21, keseluruhan doktrin itu pelu dimutakhirkan sesuai perkembangan zaman. Untuk  mengantisipasi ancaman terhadap negara kita," paparnya.

Sumber : REPUBLIKA

Readmore --> Pengembangan Alutsista tak Terkoordinasi

Rusia Kini Impor Alutsista Dari Luar Negeri

Moskow - Presiden Dmitry Medvedev, Selasa (12/7) mendesak militer Rusia untuk membeli senjata dari luar negeri karena kian memburuknya industri pertahanan di dalam negeri.

Rusia merupakan eksportir senjata militer terbesar kedua di dunia. Tetapi kini, akibat korupsi dan kurangnya sumber pendanaan membuat terganjalnya revitalisasi industri pertahanan Rusia.

"Anda tidak harus membeli sampah," kata Medvedev kepada Menteri Pertahanan Anatoly Serdyukov dan Deputi Perdana Menteri Sergei Ivanov, dua pejabat yang mengawasi sektor pertahanan, ketika bertemu di kediaman Presiden yang berada di luar Moskow.

"Jika mereka (industri senjata dalam negeri) menawarkan peralatan yang sangat tidak memuaskan Anda, pindahkan saja pesanan Anda ke perusahaan lain, atau impor saja," kata Medvedev.

Rusia telah meneken perjanjian pembelian kapal jenis mistral untuk pengangkut helikopter dari Prancis, bulan lalu. Itu menjadi pembelian pertama dari luar negeri sepanjang dua dekade sejak runtuhnya Uni Soviet.

Sumber : MEDIA INDONESIA

Readmore --> Rusia Kini Impor Alutsista Dari Luar Negeri

Update : Saat Ini Perang Gerilnya tak Relevan Lagi

Magelang - Doktrin militer Tentara Nasional Indonesia (TNI) dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Ketidaksesuaian itu khususnya terkait antisipasi pelaksanaan operasi militer.

Demikian dikatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat memberikan pengarahan kepada perwira tinggi dan menengah TNI di Akademi Militer TNI Magelang, Rabu (13/7).

Presiden SBY mengatakan, sebetulnya tahun lalu TNI telah mengeluarkan doktrin baru dari Catur Dharma Eka Karma menjadi Tridharma Ekakarma. Kemudian doktrin angkatan (Angkatan Laut, Darat, Udara) juga telah telah dimutakhirkan.

Hanya saja, kata SBY, jika dotrin dimaknai sebagai bagaimana berperang atau melakukan operasi militer untuk menjaga Negara Kesatuan Wilayah Republik Indonesia (NKRI) memang perlu kembali dirumuskan. "Bagaimana kita mampu memadukan semua kekuatan dengan cerdas," ujarnya.

SBY mencontohkan pada model perang sebelumnya, diajarkan untuk menyerang terlebih dahulu jika ada invasi dari luar. Lalu dijemput dan dihadapi melalui pertempuran laut. Jika gagal masuk tembus ke pantai, tentara melawan di garis-garis pertahanan.

Kalaupun kalah maka masuk ke gunung untuk melakukan perang gerilya. Jika sudah kuat kembali baru melaksanakan serangan balik. "Pertanyaannya apakah masih relevan pola pkir seperti itu, apakah masih tepat dan cocok?" tanya SBY.

Menurutnya model perang gerilya kini akan memakan cost (biaya) yang sangat tinggi. Pasalnya jika musuh berhasil merebut wilayah Indonesia lalu mengambil industri pertahanan dalam negeri seperti PT Pindad maka kerugiannya cukup besar.

Untuk itu, lanjut SBY, peningkatan terhadap alat utama sistem persenjataan (alutsista) terus senantiasa dilakukan. Disamping memadukannya dengan doktrin-doktrin militer, sehingga sistem pertahanan dalam negeri akan semakin baik.

Sumber : REPUBLIKA

Readmore --> Update : Saat Ini Perang Gerilnya tak Relevan Lagi

SBY : TNI Harus Bisa Sesuaikan Perkembangan Pola Pertahanan

Magelang - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengajak jajaran Tentara Nasional Indonesia untuk terus menyesuaikan diri dengan perkembangan sistem pola pertahanan sehingga selalu siap menghadapi ancaman terhadap kedaulatan RI.

Hal tersebut disampaikan Presiden dalam pembekalan kepada perwira tinggi TNI dan perwira menengah setingkat Kolonel di Gedung Abdul Haris Nasution, Kompleks Akademi Militer Magelang, Rabu, siang.

"Doktrin TNI dan pelaksanaan di jajaran angkatan laut, angkatan udara dan angkatan darat meski terus dikembangkan, namun dengan perkembangan di masa kini, keseluruhan perangkat doktrin perlu dimutakhirkan, agar bisa ikuti perkembangan jaman, sehingga TNI siap jawab dan hadapi ancaman," tegas Presiden.

Kepala Negara yang didampingi oleh Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono mengatakan perlunya pembahasan bersama tentang doktrin pertahanan termasuk juga implementasinya di lapangan seperti pemahaman anggota TNI, pola latihan dan juga alutsista yang tersedia.

"Mutakhirkan dan rumuskan kembali doktrin dari sisi "how to defend" dan "how to fight". Implementasi harus kita pikirkan bersma-sama," katanya.

Ia menambahkan,"jadikan rujukan dalam pengembangan organisasi, gelar kekuatan, modernisasi alutsista, pendidikan dan pelatihan serta kesiagaan."

Kepala Negara menilai pentingnya doktrin karena kaitannya dengan strategi militer khususnya dalam mempertahankan dan mengamankan kedaulatan negara.

"Doktrin TNI dan angkatan semua penting karena masih menjadi rujukan dalam "military campaign" dan "military operation"," kata Presiden Yudhoyono.

Presiden menambahkan,"apa yang saya lihat, rasakan, ketahui, hampir tujuh tahun menjalankan program pemerintahan, pembangunan kekuatan dan modernisasi alutsista yang kita lakukan sering tidak terkoordinasi dengan baik dan kurang mengalir dari strategi pertahanan dan doktrin yang dianut, ini yang saya harapkan kita bisa perbaiki bersama."

Dalam pengarahan yang berlangsung mulai pukul 10:00 WIB dihadiri juga oleh Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Soeparno, Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Imam Syufaat, Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo.

Sementara dari jajaran menteri kabinet Indonesia Bersatu II hadir Menko Polhulam Djoko Suyanto, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menkeu Agus DW Martowardojo, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana, Menristek Suharna Surapranata, Menteri BUMN Mustafa Abubakar, Menperin MS Hidayat, Mensesneg Sudi Silalahi, Menhan Purnomo Yusgiantoro dan Seskab Dipo Alam serta Kapolri Jenderal (Pol) Timur Pradopo.

Pertemuan dengan para perwira tinggi, dan perwira menengah berpangkat kolonel kemudian berlangsung tertutup dari liputan media.

Presiden pada Kamis (14/7) dijadwalkan melantik dan mengambil sumpah 635 calon perwira remaja TNI angkatan 2011 di Kompleks Akademi Angkatan Udara Yogyakarta.

Sumber : ANTARA

Readmore --> SBY : TNI Harus Bisa Sesuaikan Perkembangan Pola Pertahanan

Kemhan : Pemerintah belum Berencana Beli Alutsista Belarusia

Jakarta - Pemerintah hingga kini belum memiliki rencana untuk membeli alat utama sistem senjata (alutsista) dari Belarusia.

Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan Hartind Asrin mengatakan Indonesia tidak akan gegabah membeli alutsista dari negara yang sedang mengalami kesulitan dalam konetks perekonomian.

Saat dihubungi Media Indonesia di Jakarta, Senin (11/7), Hartind mengatakan saat ini pemerintah RI baru memiliki perjanjian pembelian alutsista dari beberapa negara, seperti Korea Selatan, Prancis, dan Amerika Serikat (AS).

"Belarusia itu tidak terkenal sekarang. Tidak mungkinlah kami beli ke sana," tutur Hartind via sambungan telepon.

Menurut Hartind, hingga saat ini pemerintah belum memiliki catatan pembelian alutsista ke Belarusia seperti yang dituduhkan Forum Renovasi Indonesia (FRI).

Pada bagian lain, sambung dia, pemerintah dan DPR belum menentukan item-item pada rencana pembelian alutsista untuk alokasi 2012.

"Kalau item saja belum, bagaimana mungkin sudah ada negaranya? Itu kan masih harus proses tender terlebih dulu," imbuh dia.

Sumber : MEDIA INDONESIA

Readmore --> Kemhan : Pemerintah belum Berencana Beli Alutsista Belarusia

Wamenhan : Industri Pertahanan Diusulkan Dapat Insentif Fiskal

Jakarta - Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengusulkan industri pertahanan untuk mendapatkan sejumlah insentif agar dapat berkembang.

"Diperlukan pemihakan kepada industri dalam negeri dalam rangka perdagangan internasional dan UU revitalisasi industri pertahanan," ungkap Sjafrie, ketika bicara mengenai industri pertahanan di Wisma Antara, Selasa (12/7).

Sjafrie mengharapkan industri tersebut dapat diberi kemudahan dalam bentuk insentif fiskal maupun pembebasan bea masuk untuk bahan baku.

Insentif fiskal tersebut diusulkan Sjafrie diberikan kepada BUMN produsen alutsista seperti PT PAL, PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, juga BUMS seperti PT Palindo, serta PT Lundin.

"Ini bisa diberikan dengan insentif fiskal dan pembebasan bea masuk untuk bahan baku alutsista. Kita ingin alutsista bea masuknya 0%, tapi khusus untuk bahan baku alutsista dan dapat rekomendasi dari Kemenhan. Kita tidak mau ini disalahgunakan," katanya.

Menurut Sjafrie, sudah selayaknya Indonesia mempergunakan alutsista produksi dalam negeri. Harga bisa ditekan dengan bantuan tersebut.

Sementara, untuk kualitas, Sjafrie mengatakan industri dalam negeri sudah siap bersaing. Bahkan, ia melihat Indonesia dapat mengekspor produk alutsistanya ke negara tetangga. Misalnya, pembelian panser oleh Brunei Darussalam.

Sjafrie mengungkapkan Brunei sudah membeli panser untuk kebutuhan satu batalion.

"Kemarin kita uji caba, panser kita punya nilai unggul dari merek lain asal Eropa," cetusnya.

Sjafrie berharap industri baja tanah air yang saat ini sedang tumbuh cukup baik dapat menyokong rencana pemerintah untuk revitalisasi industri pertahanan. Apalagi, RUU revitalisasi industri pertahanan akan diselesaikan pembahasannya.

Sumber : MEDIA INDONESIA

Readmore --> Wamenhan : Industri Pertahanan Diusulkan Dapat Insentif Fiskal

SBY : Pembenahan Modernisasi Alutsista Dilakukan Secara Bertahap

Yogyakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan bahwa pembenahan dan modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista) dilakukan secara bertahap sehingga dapat memenuhi standar kebutuhan pokok minimum.

Kepala Negara menyampaikan hal itu dalam pembekalan kepada calon perwira remaja TNI 2011 di Akademi Angkatan Udara Maguwo Yogyakarta, Selasa malam.

"Tiga tahun terakhir kita lakukan penambahan anggaran pertahanan yang signifikan untuk mengganti alutsista yang saatnya diperbaharui. Karena itu kalian harus ketahui, kita tengah lakukan modernisasi," kata Presiden yang didampingi Ibu Negara Ani Yudhoyono dalam acara tersebut.

Kepala Negara mengatakan, imbas dari krisis ekonomi yang terjadi pada 1997 membuat selama hampir beberapa tahun tidak dilakukan modernisasi alutsista TNI karena anggaran yang terbatas dan juga diutamakannya anggaran bagi sektor-sektor yang terkait langsung dengan perekonomian rakyat.

Seiring dengan peningkatan kemampuan ekonomi nasional, kata Presiden, maka selama tiga tahun terakhir pemerintah meningkatkan anggaran pertahanan yang salah satunya dialokasikan bagi pembaruan persenjataan TNI dari setiap matra.

"Semua penting, perang modern, bahkan kekuatan udara tidak boleh diremehkan, kekuatan laut penting dan matra darat miliki porsi yang menentukan dalam sebuah peperangan. Kita akan kembangkan secara pararel sehingga tiga angkatan miliki kemampuan yang makin tinggi sehingga bila ada perang maka kita siap," kata Presiden Yudhoyono.

Modernisasi senjata, katanya, tidak akan bergantung pada produksi luar negeri, namun mendorong penggunaan produk alat pertahanan dalam negeri juga.

"Kita tidak boleh bergantung industri negara lain, kita harus cukupi, itu kebijakan nasional. APBN Rp1200 triliun terbagi habis membangun negeri ini, sektor pembangunan, 33 provinsi, yang tentunya perlu alokasi yang adil dan tepat, dalam konteks itu, karena 10 tahun tidak modernisasi maka pembaharuan alutsista akan dilakukan tanpa timbulkan masalah di sektor lain," tegasnya.

Presiden dijadwalkan akan menyampaikan pandangan tentang sejumlah hal termasuk modernisasi alutsista dengan para perwira tinggi TNI di Akademi Militer Magelang pada Rabu (13/7).

"Besok (Rabu-red) saya akan bicara dengan pimpinan kalian khusus bahas doktrin TNI, pertahanan sejalan dengan minimum essential force. Besok kita akan banyak bicara modernisasi sistem persenjataan dan menjadi tentara yang profesional dan modern," tegasnya dihadapan 635 calon perwira remaja TNI 2011 dari tiga angkatan.

Presiden saat memberikan pengarahan didampingi oleh Panglima TNI, Kapolri, tiga kepala staf angkatan, Menko Polhukam, Menko Perekonomian, Menkeu, Menteri BUMN, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Mensesneg, Seskab dan sejumlah pejabat lainnya.

Sumber : ANTARA

Readmore --> SBY : Pembenahan Modernisasi Alutsista Dilakukan Secara Bertahap

DPR Desak Pemerintah Tuntaskan Pembayaran Hak Karyawan PT DI Sebesar Rp 170 Milyar

Jakarta - DPR mendesak Pemerintah segera menuntaskan pembayaran hak eks karyawan PT Dirgantara Indonesia sebesar Rp. 170 Miliar. "Tidak perlu persoalan ini sampai ke Presiden, cukup tingkat Menteri saja bisa selesai persoalan ini,"jelas Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, di Ruang Pansus D, Nusantara II, Selasa (12/7).

Dia mengatakan, pimpinan DPR dan komisi IX DPR akan membuat surat kepada Meneg BUMN agar segera menyelesaikan tunggakan gaji eks karyawan PT DI. "Kita tinggal menunggu political will Meneg BUMN dan Menteri Keuangan agar segera membayar hak karyawan tersebut,"jelasnya.

Menurutnya, pimpinan komisi IX DPR juga telah mengirimkan surat ke Bangar agar memasukkan anggaran PT DI untuk tahun anggaran 2011. "Sebelumnya pada tanggal 8 februari 2011 saat RDP Komisi IX DPR juga menegaskan dalam kesimpulannya bahwa Komisi IX DPR mendukung anggaran untuk PT DI,"paparnya.

Sementara, Irgan Chairul Mahfiz (F-PPP) mengatakan, terdapat dua solusi menuntaskan persoalan ini pertama Pimpinan DPR menyurati Meneg BUMN agar segera menyelesaikan hak eks-karyawan yang belum dibayar.

Kemudian, mendorong eks karyawan untuk mendapatkan permodalan sehingga mereka dapat kembali bekerja. "Karena suasana masih membahas APBNP ini dapat dipertajam dengan mencari solusi diantaranya membayarkan sisa hak karyawan sebesar Rp 170 miliar atau dalam bentuk pemodalan," jelasnya.

Pengurus Serikat Pekerja PT DI, Mardiyono mengatakan, pada tahun 2003, pekerja dirumahkan dengan cara unprosedural, kemudian serikat pekerja melakukan perlawanan hukum hingga pada tanggal 31 desember 2003 jatuh putusan PHK.

"Pada saat itu sebagian mengambil PHK karena keterpaksaan dan pembayaran tidak sesuai artinya masih memiliki kekurangan yang signifikan sehingga kami melakukan perlawanan hukum kembali," paparnya.

Empat tahun kemudian, pada bulan September 2007 kami melakukan upaya hukum memailitkan PT DI dengan cara itu maka PT DI memiliki kewajiban segera membayarkan hak karyawan yang belum terbayar.

"PN Niaga Jakpus mengabulkan permohonan kami, selanjutnya pada 17 September 2007 dilakukan mediasi dengan Mantan Wapres Jusuf Kalla dengan disepakati adanya perjanjian perdamaian. Yang intinya PT DI sepakat membayarkan hak karyawan sebesar Rp 170 miliar sisanya untuk 3431 orang dibawah SP forum komunikasi karyawan PT DI," paparnya.

Sumber : Republika

Readmore --> DPR Desak Pemerintah Tuntaskan Pembayaran Hak Karyawan PT DI Sebesar Rp 170 Milyar

Wamenhan: Produk Panser Buatan Pindad Sudah Teruji

Jakarta - Indonesia tidak perlu berkecil hati apabila industrinya masih memperoleh bahan baku atau bahan penunjang lainnya dari luar negeri. Hingga kini tidak ada negera produsen yang benar-benar membuat produknya 100% berasal dari dalam negeri mereka.

Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Sjafrie Syamsuddin menyebutkan beberapa negara produsen mesin seperti Jerman dan Prancis pasti memerlukan negara lain untuk mendatanglan bahan-bahan penolong untuk membantu produksinya.

"Saya kira di dunia mana pun tidak ada 1 negara yang bisa memproduksi satu produsen itu secara mandiri. Itu pun negara produsen mesin itu pun offset dari negara lain. Kita tidak terlalu berkecil hati soal itu," katanya ketika ditemui di Wisma Antara, Jakarta, Selasa (12/7/2011).

Sjafrie menambahkan, Indonesia bisa berbangga hati karena Indonesia memiliki produk dalam negeri yang dapat bersaing dengan produk lain. Salah satu produk dalam negeri seperti panser sudah teruji berdaya saing.

"Yang paling penting, Indonesia mempunyai kapasitas produksi yang sudah teruji di dalam produksi panser," tambahnya.

Keunggulan tersebut, lanjut Sjafrie, akan menjadi lebih baik lagi apabila industri-industri yang berbahan baku baja untuk militer diberikan insentif fiskal dan kebebasan bea masuk untuk bahan-bahan yang perlu diimpor.

"Apalagi kalau kita dapt keringan insentif fiskal dan bea masuk dari bahan bakunya, itu akan lebih murah dalam biaya produksi. Ini nanti jadi suatu bagian dari pemerintah, dalam hal ini menko Perekonomian dapat memberikan insentif fiskal," ujarnya.

Sumber : DETIK

Readmore --> Wamenhan: Produk Panser Buatan Pindad Sudah Teruji

Krakatau Steel : Kami Siap Pasok Baja untuk Industri Alutsista

Jakarta - PT Krakatau Steel Tbk. bersedia menyiapkan berapa pun kebutuhan baja yang dibutuhkan pemerintah untuk kebutuhan industri alat utama sistem persenjataan (Alutsista). Hal ini untuk mendukung kemajuan Alutsista yang dapat bersaing dengan negara asing.

Demikian disampaikan Direktur Utama PT Krakatau Steel Fazwar Bujang ketika ditemui di Wisma Antara, Jakarta, Selasa (12/7/2011).

"Kalau untuk kebutuhan baja Insya Allah kita siap," katanya ketika dimintai tanggapan tentang permintaan Wakil Menteri Pertahanan, Sjafrie Syamsudin tentang kebutuhan baja untuk Alutsista.

Fazwar belum mau menyebutkan jumlah pasti yang dapat diberikan untuk kebutuhan pemerintah tersebut. Dirinya hanya menegaskan siap membantu pemerintah dalam mendukung industri Alutsista.

"Belum bisa sebut berapa persen, yang pasti Krakatau Steel siap memenuhi permintaan pemerintah," tegasnya.

Ia menambahkan, permintaan pemerintah terkait perluasan hasil produksi baja lempengan dari 2 meter menjadi 4 meter baru dapat terealisasi pada tahun 2013.

"Itu dari proyeknya KS-Posco, akhir 2013 selesai," ujarnya.

Saat ini, PT Krakatau Steel hanya mampu memproduksi baja 2,5 juta ton per tahunnya. Sementara total produksi baja nasional hanya sebesar 6 juta ton, padahal kebutuhan nasional untuk baja bisa mencapai 9-10 juta ton per tahun.

Sumber : DETIK

Readmore --> Krakatau Steel : Kami Siap Pasok Baja untuk Industri Alutsista

Wamenhan : Bahan Baku Alutsista Butuh Pembebasan Bea Masuk Impor

Jakarta - Kementerian Pertahanan (Kemenhan) mengharapkan adanya penghapusan bea masuk untuk bahan baku industri alat utama sistem persenjataan (Alutsista). Diharapkan dengan adanya penghapusan ini dapat meningkatkan produksi Alutsista yang digunaka oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Demikian disampaikan Wakil Menteri Pertahanan, Sjafrie Syamsuddin ketika ditemui di Wisma Antara, Jakarta, Selasa (12/7/2011).

"Kita ingin Alutsista 0% bea masuknya, tapi khusus untuk bahan baku Alutsista dan dapat rekomendasi dari Kementerian Pertahanan kalau ridak nanti bisa disalahgunakan," ujarnya.

Dengan memberikan penghilangan bea masuk untuk industri Alutsista, Sjafrie menilai, harga produk Alutsista asal Indonesia dapat menjadi lebih murah dari produk Alutsista dari negara lain. Namun bukan berarti kualitas produk alutsisa Indonesia buruk.

"Harga kita akan bersaing di luar lebih murah, tapi kualitasnya lebih tinggi karena kita harus menguji dulu dengan kompetitor lain. Kita bisa mengungguli kompetitor lain," jelasnya.

Sjafrie menambahkan, dirinya telah memberikan rekomendasi untuk BUMN yang bergerak pada industri Alutsista, seperti PT PAL, PT PINDAD, PT DI. Selain itu, juga telah diberikan untuk BUMS seperti PT PALINDO.

Lebih lanjut Sjafrie mengatakan perlu adaya perluasan industri baja di Indonesia agar mampu untuk mendukung industri kendaraan tempur yang juga lebih besar.

"Industri baja diharapkan punya akselerasi. Produk hulunya dibutuhkan kelebaran industri baja yang lebih besar, sekarang baru 2 meter, kita butuh 4 meter untuk kapal. Untuk kendaraan tempur yang lebih besar," ujarnya.

Sumber : DETIK

Readmore --> Wamenhan : Bahan Baku Alutsista Butuh Pembebasan Bea Masuk Impor

Irak Beli 36 Unit F-16 dari Amerika

Washington - Irak memulai kembali perundingan untuk membeli 36 jet tempur Amerika Serikat dalam satu kontrak bernilai miliaran dolar yang Washington harapkan akan membantu menahan pengaruh Iran, kata surat kabar the Wall Street Journal, Senin.

Irak membekukan perjanjian 4,2 miliar dolar untuk membeli 18 jet tempur awal tahun karena ketidakstabilan berkaitan dengan situasi di negara Arab itu tetapi kini sedang mempertimbangkan satu pembelian yang bahkan lebih banyak, kata surat kabar itu mengutip para pejabat AS dan Irak.

Koran itu memberitakan keinginan itu sehubungan dengan pendapatan minyak yang diperkirakan lebih banyak ketimbang yang diperkirakan dan kekhawatiran kedua pihak menjelang penarikan 46.000 tentara AS yang tersisa dari negara itu akhir tahun ini.

Perjanjian yang mungkin dicapai itu bernilai miliaran dolar dan pelaksanaannya memerlukan beberapa tahun bagi pabrik pesawat itu untuk memproduksinya dan pelatihan para pilot Irak.

Surat kabar itu memberitakan Irak juga meminta sistem pertahanan udara yang ditempatkan di darat, termasuk rudal-rudal darat ke udara dan meriam-meriam besar.

Koran itu juga memberitakan Oman juga akan membeli 18 pesawat tempur F-16 dengan harga 3,5 miliar dolar.

Menteri Pertahanan AS Leon Panetta dalam kunjungan mendadak ke Baghdad, Senin mengatakan pasukan AS akan terus memburu pemberontak yang didukung Iran, dan mengatakan mereka telah membunuh banyak tentara AS.

Washington telah mendesak Irak membuat satu keputusan apakah negara itu menginginkan pasukan AS untuk tetap berada di negara itu setelah akhir tahun ini, saat seluruh pasukan AS akan ditarik sesuai dengan perjanjian keamanan tahun 2008.

Sumber : ANTARA

Readmore --> Irak Beli 36 Unit F-16 dari Amerika

Menhan : Industri Pertahanan Dalam Negeri Perlu Ditingkatkan

Jakarta - Pembangunan kekuatan militer dalam rangka membangun Minimal Essential Forces (MEF) diharapkan terpenuhi oleh industri dalam negeri. Karenanya, industri pertahanan dalam negeri juga perlu dibangun agar dapat mengikuti perkembangan kebutuhan militer.

"Intinya kita harus memakai produksi dalam negeri. Harapannya, pada 2024 kekuatan pokok TNI atau MEF ini sudah bisa terwujud,"kata Menteri Pertahanan (Menhan)Purnomo Yusgiantoro di Jakarta, Senin (11/7).

Dikatakan Menhan, ada pilihan dalam melakukan pembangunan MEF. Pertama adalah dengan memaksimalkan kemampuan industri pertahanan dalam negeri. Jika dalam negeri belum bisa memenuhinya, bisa dengan melakukan joint production, atau dengan mendatangkannya dari luar negeri.

"Kedua, tunggu sampai industri nasional bisa mensuplai alutsista yang dibutuhkan. Tapi tak akan tercapai pada 2024,"kata Purnomo. Jika pilihan ini yang diambil, kata dia, Indonesia akan selalu terlambat karena kebutuhan alutsista terus berkembang.

Dikatakan Menhan, pemerintah telah berkomitmen untuk meningkatkan kekuatan pertahanan dalam negeri. Dana pembangunan MEF telah tersedia dari pinjaman hibah sebesar US$7 miliar dan Pinjaman Dalam Negeri senilai Rp800 miliar."Mestinya dengan dana ini MEF sudah terbangun pada 2024,"kata Menhan.

Sumber : JURNAS

Baca Juga 

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menegaskan pemerintah komitmen untuk melakukan reformasi, modernisasi persenjataan TNI sesuai kecenderungan ancaman yang berkembang.

"Diantara reformasi yang telah dilakukan, reformasi alat utama senjata TNI masih sangat lambat dibandingkan negara-negara lain," katanya, saat melepas tim "engineering" pesawat jet tempur KFX ke Korea Selatan, Senin (11/7).

Padahal, lanjut dia, secara makro pertumbuhan ekonomi nasional mengalami peningkatan positif. "Dimana pun, di negara mana pun jika ekonominya baik maka pertahanannya juga harus dibangun kuat," kata Purnomo.

Terkait itu, pemerintah telah menetapkan cetak biru modernisasi persenjataan TNI yakni dengan pemenuhan kebutuhan pokok minimum (minimum essential forces/MEF) hingga 2024 yang dilaksanakan secara bertahap.

"Untuk memenuhi MEF itu ada tiga langkah yang telah kita tetapkan yaitu memprioritaskan produk dalam negeri, untuk persenjataan yang sudah bisa diproduksi di dalam negeri," ungkapnya.

Langkah kedua, lanjut Purnomo, melakukan kerja sama atau produksi bersama dengan beberapa negara untuk memproduksi suatu persenjataan sekaligus melakukan alih teknologi.

"Ketiga, menunggu sampai industri pertahanan kita benar-benar siap dan mandiri untuk memenuhi kebutuhan alutsista TNI hingga mampu membuat pesawat jet tempur. Ini bisa saja. Tetapi rentang waktunya lebih dari 2024 seperti yang telah kita tetapkan. Jika ini yang kita ambil, modernisasi persenjataan kita makin tertingggal," tuturnya.

Padahal, tingkat dan pola ancaman yang terjadi terus berkembang dan makin beragam, ujar Purnomo.

"Karena itu, pembangunan militer harus tetap dilakukan meski kita belum sepenuhnya mandiri dalam hal itu. Terlebih pertumbuhan ekonomi kita mulai membaik," kata Menhan.

Ia mencontohkan Malaysia mulai mengadakan pesawat jet tempur F-18 Hornet dan Singapura mulai mengadakan pesawat jet tempur F-35.

"Meski kita tidak menginginkan perang, namun pembangunan militer harus tetap dilakukan," kata Menhan menambahkan.

Indonesia dan Korsel sepakat membangun pesawat jet tempur KFX, untuk memenuhi kebutuhan tiga skuadron udara tempur.

Sumber : Investor Daily

Readmore --> Menhan : Industri Pertahanan Dalam Negeri Perlu Ditingkatkan

Pengamat LIPI : Pembuatan KF-X/IF-X Korsel Dan Indonesia Merupakan Langkah Yang Tepat

Jakarta - Keputusan Indonesia melalui Kementerian Pertahanan (Kemhan) dalam melakukan joint production pembangunan pesawat tempur Korean Fighter Xperiment (KFX) dinilai tepat. Kemampuan Korea Selatan dalam industri pertahanan cukup mumpuni sehingga tak perlu diragukan keberhasilannya.

Menurut pengamat militer LIPI Jaleswari Pramodhani selama beberapa periode terakhir Korsel telah menjadi kiblat pembangunan Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista). "Pembangunan industri pertahanan Korea Selatan merupakan salah satu yang bagus di Asia. Selama ini Indonesia juga mengambil dari sana setelah sebelumnya dari Rusia,"kata Dhani -panggilan Jaleswari - saat dihubungi di Jakarta, Senin (11/7).

Pernyataan Dhani senada dengan apa yang disampaikan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro. "Industri pertahanan Korea Selatan tidak meragukan karena kerja sama sebelumnya berhasil," ujar Purnomo.

Purnomo mencontohkan keberhasilan kerja sama Indonesia-Korsel dalam membangun Kapal Landing Platform Dock (LPD). Saat itu, kedua negara membangun 4 buah LPD yang 2 diantaranya dikerjakan di Indonesia melalui PT Pal. Salah satu kapal LPD hasil kerja sama itu adalah KRI Suharso. Bahkan, kata Menhan, PT Pal mendapatkan pesanan dari Filipina untuk membangun 3 LPD.

"Sekarang mereka sedang membangun FA50, semacam T50, untuk mengganti F5E Tiger. Saya sudah tinjau ke pabriknya. Jadi teknologi Korsel sudah maju,"tegas Menhan.

Ditanya soal APBNP yang hanya disetujui DPR sebesar 2 Triliun, Menhan mengatakan hal tersebut belum keputusan final. "Itu belu, selesai, karena baru sampai tahap komisi I. Setelah itu masih akan dibahas di Panitia Anggaran karena vocal point-nya ada di Menteri Keuangan dan Panitia Anggaran,"katanya.

Purnomo menjelaskan, APBNP tersebut dialokasikan untuk 3 program. Alokasi dana terbesar diperuntukan bagi percepatan Minimal Essential Forces (MEF). "Paling besar untuk percepatan MEF untuk rupiah murni. Dibutuhkan 150 Triliun untuk 5 tahun. Yang tersedia saat ini 100 triliun." Sisa 50 triliun, kata Menhan, dibagi dengan rincian 11 triliun pada 2011, 12 triliun 2012, 13 triliun 2013, dan 14 triliun pada 2014.

Program lainnya adalah program non MEF seperti pengadaan alat kesehatan (Alkes), dan pusat misi pemeliharaan perdamaian di Sentul. Program ketiga adalah program realokasi dari rupiah murni.

Sumber: JURNAS

Readmore --> Pengamat LIPI : Pembuatan KF-X/IF-X Korsel Dan Indonesia Merupakan Langkah Yang Tepat

Update : Indonesia Kirim 37 Engineering Ke Korsel

Jakarta - Sebanyak 37 orang yang merupakan tim delegasi program pembangunan pesawat Korean Fighter Xperiment (KFX) dilepas Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro di Kementerian Pertahanan (Kemhan) di Jakarta, Senin (11/7).

Tim ini dibentuk berdasarkan Work Breakdown structure (WBS) yang ditentukan Kemhan. Pelepasan delegasi ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan perjanjian proyek yang diikuti kontrak kerja sama yang telah dilakukan Pemerintah melalui Kemhan dengan pemerintah Korea Selatan.

Menurut Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Marsekal Madya TNI Eris Herryanto, tak ada pembatasan dalam jumlah tim yang akan mengikuti program ini. "Ini keuntungan juga bagi Indonesia karena bisa mengikutkan banyak orang sehingga transfer of technology yang terjadi dapat diserap secara efektif dan efisien,"katanya.

Tim delegasi Indonesia yang merupakan tim bersama pemerintah Korea Selatan dalam Program Manager Unit (PMU) KFX ini terdiri dari beberapa unit. PMU meliputi Program Director yang diketuai Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pertahanan (Kapuslitbang Iptekhan) Kemhan. Direktur Teknologi Industri Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan (Dirtekind Ditjen Pothan) menjabat sebagai wakil ketua. Program Director ini akan menjalankan dan bertanggungjawab atas keseluruhan pelaksanaan pembangunan pesawat KFX.

Tim PMU juga diperkuat unit Management Review Board (MRB) yang berfungsi melakukan pengawasan, pengarahan, serta nara sumber pelaksanaan program tersebut. Ada juga unit Program Manager yang akan menjalankan dan bertanggungjawab terhadap seluruh aktivitas program.

Tim delegasi ini terdiri dari unsur Kemhan, TNI AU, ITB, dan PT DI. Mereka akan meninggalkan Indonesia pada 17 Juli untuk berada di Korea Selatan selama 18 bulan.

Sumber : JURNAS

Baca Juga

Masa transisi industri alat utama sistem senjata (alutsista) pesawat tempur TNI dimulai. Sebanyak 37 orang diberangkatkan ke Korea Selatan untuk terlibat pembuatan sekitar 150 unit jet tempur antiradar (stealth) KF-X/IF-X.

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengungkapkan, tim engineering yang rencana diberangkatkan secara bertahap mulai 17 Juli mendatang dan akan berada di Korea Selatan selama 18 bulan tersebut tidak sekadar ikut dalam pembuatan. Mereka juga akan menyerap teknologi dalam pembuatan jet tempur generasi 4.5 yang dirancang antiradar itu.

Dengan begitu, ketika mereka kembali ke Tanah Air, Indonesia melalui PT Dirgantara Indonesia (PT DI) akan mampu memproduksi sendiri pesawat tempur. “Dari sisi macro-policy ini (proyek KF-X/IF-X) adalah briding point (masa transisi). Sekarang (PT DI) mampu membangun pesawat penumpang, kita tunggu untuk mampu bangun pesawat tempur.

Struktur pesawat penumpang dengan pesawat tempur itu lain,” ungkapnya di Jakarta kemarin. Tim yang dikirim tersebut beranggotakan dari berbagai instansi. PT DI mendominasi dengan 24 orang,TNI Angkatan Udara 6, Kementerian Pertahanan 3,dan Institut Teknologi Bandung 4.

“Prinsipnya kita dukung industri dalam negeri, kita ingin kembangkan industri nasional. Kalau bisa kita kembangkan di dalam negeri, kita lakukan di dalam negeri. Tapi, kalau tidak bisa, kita lakukan dulu joint venture, joint production. Jadi, istilahnya local contentnaik bertahap,tidak bisa drastis berubah,”urai Purnomo.

Tim tersebut akan bergabung dengan tim dari Korea Selatan untuk memulai pembangunan pesawat tempur KF-X (Korea Fighter Xperimen)/IFX (Indonesia Fighter Xperimen) generasi 4.5.Pesawat ini lebih modern daripada jenisjenis pesawat tempur yang dimiliki TNI Angkatan Udara seperti F-16 maupun Sukhoi (SU- 27 dan SU-30) karena mereka generasi 4.

Proyek kerja sama yang rencananya kelar pada 2020 tersebut bernilai USD8 miliar.Dari jumlah tersebut, sharing pembiayaan antara Indonesia- Korea adalah 20%:80%.Maka, biaya yang harus diserahkan Indonesia kurang lebih sebanyak USD1,6 miliar.

“Untuk 2011 ini sudah dianggarkan Rp48,5 miliar.Kemudian 2012 kita rencanakan Rp100 miliar dan pada 2013, 2014, 2015 masing- masing Rp1,2 triliun. Itu rencana kita,”bebernya.

Kabalitbang Kementerian Pertahanan Eddy S Siraidj menyebut proyek ini telah dimulai sejak 2009 berupa penandatanganan letter of intent dan dilanjutkan nota kesepahaman pada 15 Juli 2010.“Untuk cost pada 2011, kita telah menyampaikan sekitar USD2 juta.September mendatang disusul USD700.000, kemudian pada 2012 sebesar USD7,3 juta,” tambahnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT DI Budi Santoso menuturkan, personel dari PT DI yang ikut dalam tim yang diberangkatkan ke Korea Selatan sebagian di antaranya telah menguasai sepenuhnya apa yang memang mereka kuasai. “Tapi sebagian besar adalah sesuatu yang masih setengah kita kuasai,”katanya.

Selain PT DI, empat dosen ITB yang ahli dalam bidang kedirgantaraan juga terlibat. “Memang di dalam fase pertama ini ada empat dosen ITB yang ikut ke Korea.Tapi, juga masih banyak dosen ITB yang memang pakar di bidang itu di Bandung,” kata Rektor ITB Prof Akhmaloka.

Akhmaloka mengungkapkan, pihaknya di ITB juga siap untuk mem-back up maupun melakukan alih teknologi atas program tersebut. “Rasanya ITB ingin bersama-sama dengan yang lain agar proyek ini bisa sukses bersama,” imbuh dia.

Sumber : Seputar Indonesia

Readmore --> Update : Indonesia Kirim 37 Engineering Ke Korsel

FRI Mendesak Pemerintah Dan DPR Untuk Membatalkan Pembelian Alutsista ke Belarussia

Jakarta - Forum Renovasi Indonesia (FRI) meminta rencana pembelian alat utama sistem persenjataan (Alutsista) ke Belarrusia dibatalkan karena secara strategis tidak menguntungkan.

"Kami mengimbau pemerintah RI dalam hal ini Deplu dan Dephan serta Komisi I dan Komisi III DPR agar mempertimbangkan kembali atau segera membatalkan rencana pembelian alutsista dari negara eks Uni Soviet tersebut," kata Juru Bicara FRI Bob R Randilawe kepada wartawan di Jakarta, Senin.

Menurut FRI, pembelian senjata ke Belarussia bisa merugikan posisi Indonesia karena negara itu memiliki reputasi buruk di bidang hak asasi manusia dan saat ini sedang mendapat sanksi dan embargo dari Uni Eropa.

"Kepentingan strategis kita dengan Uni Eropa harus lebih diperhatikan, ketimbang memaksakan membeli alutsista dari Belarusia di mana rezim Alexander Lukashenko telah menindas aktivis dan wartawan. Jangan sampai kita dicap sebagai pendukung rezim penindas," kata Bob.

Menurut dia, Uni Eropa merupakan penanam modal terbesar kedua bagi Indonesia yang juga telah memberi surplus perdagangan pertahunnya sekitar 7,2 miliar dolar AS, dan akan terus berkembang kedepan. Nilai total perdagangan RI-UE tahun 2010 sebesar 26,96 miliar dolar AS atau naik 21,3 persen dari 2009.

FRI, kata Bob, mendukung modernisasi alutsista TNI, namun untuk memenuhinya harus pula mempertimbangkan aspek-aspek strategis dalam konteks kepentingan bangsa yang lebih luas.

Untuk itu, pembelian alutsista hendaknya tidak semata "asal belanja" namun juga harus melihat sisi lain, misalnya faktor HAM dan faktor srategi kawasan.

"Walau pembelian alutsista ini masih rencana, kita tetap harus ingatkan. Jangan sampai mengejar harga murah tapi merugikan kepentingan yang lebih strategis," kata Bob.

Sementara itu anggota Komisi VI DPR RI Chandra Tirta Wijaya menyatakan, kebijakan pengadaan alutsista hendaknya menunjang penguatan industri di dalam negeri.

"Kalau bisa diproduksi di sini, rencana pembelian alutsista ke negara lain sebaiknya dibatalkan, toh negara tak ada ancaman.

Ancaman terbesar kita itu korupsi," tandas politisi Partai Amanat Nasional itu.

Oleh karena itu, kata Chandra, Komisi VI DPR meminta sinergi antardepartemen dan sinergi antar-BUMN, seperti PT Pindad, PT PAL, dan PTDI dalam penyediaan alat pertahanan dan keamanan.

"Kementerian Pertahanan, Polri, juga Kementerian Perhubungan terkait pembelian armada kita minta untuk menunjang industri tersebut. Untuk menunjang kemandirian, penyediaan alutsista harus beli dari BUMN yang ada," kata seraya menyatakan pembelian peralatan ke luar negeri rawan dengan korupsi.

Sumber : ANTARA

Readmore --> FRI Mendesak Pemerintah Dan DPR Untuk Membatalkan Pembelian Alutsista ke Belarussia

Menhan Mendapatkan Raport Biru Dan Hijau Dari SBY

Jakarta - Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro mengklaim mendapat 'rapor' biru dan hijau dari Presiden SBY. Nilai biru artinya sangat memuaskan, sedangkan hijau artinya memuaskan.

"Sebenarnya saya tidak ingin sampaikan. Tapi nggak apa-apalah saya buka. Jadi saya ingin katakan bahwa rapor kita adalah warna biru dan hijau. Kalau biru itu artinya sangat memuaskan, kalau hijau itu artinya memuaskan," ujar Purnomo.

Purnomo mengatakan itu usai memberi pengarahan kepada tim engineering program pengembangan pesawat tempur KF-X/IF-X antara Indonesia dan Korsel di Gedung Kemhan, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (11/7/2011).

Menurut Purnomo, kementerian yang dipimpinnya tidak ada angka kuning dan merah. Dia sangat bangga atas pencapaian itu.

"Jadi top!" ujar eks Menteri ESDM yang mengenakan safari abu-abu itu.

Dengan pencapaian itu, lanjut Purnomo, dia mengucapkan terima kasih pada semua pejabat di Kemhan. Keberhasilan di kementerian yang dipimpinnya merupakan hasil kerjasama semua pihak.

"Saya berterima kasih kepada semua pejabat dan eselon," kata Purnomo.

Di tempat yang sama, Sekjen Kemhan Eris Heryawan mengatakan, program yang belum optimal di Kemhan terkait pengadaan.

"Kalau yang belum optimal soal pengadaan. Yang namanya pengadaan butuh tahapan," ujarnya.

Sebelumnya Ketua UKP4 Kuntoro Mangkusubroto seusai rapat kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (7/7/2011) lalu mengatakan, hanya 17 dari 34 kementerian yang menuntaskan instruksi SBY. Atas dasar penilaian UKP4 itu tidak serta merta berarti SBY segera akan melakukan reshuffle kabinet.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (4/7/2011) lalu juga mengatakan ada tiga kementerian atau lembaga yang masuk dalam penyerapan belanja paling rendah selama semester I-2011. Ketiga kementerian atau lembaga itu yakni Kementerian ESDM, Lembaga Survei Nasional (LSN) dan Kementerian Pemukiman Daerah Tertinggal (PDT).

Sumber : DETIK

Readmore --> Menhan Mendapatkan Raport Biru Dan Hijau Dari SBY

Update : Indonesia Gelontorkan $ 1.6 Milyar Dollar Untuk Proyek KF-X

Jakarta - Indonesia melalui Kementerian Pertahanan akan memulai kerja samanya dengan pemerintah Korea Selatan dalam rangka pengembangan pesawat jet tempur Korea Fighter Xperiment (KFX) atau jet tempur generasi 4,5 dengan nilai proyek sekitar US$ 8 milliar. Untuk proyek ini, Indonesia mendapatkan porsi anggaran 20 persen dari total keseluruhan atau sekitar $ 1,6 milliar.

"Total proyek ini secara keseluruhan yang telah disepakati bersama Korsel mencapai US$ 8 milliar, dimana 20 persennya yaitu sekitar $ 1,6 milliar dari Indonesia dan sisanya dari Korsel. Nilai $ 1,6 itu akan dikucurkan bertahap," ujar Sekjen Kemhan, Eris Hariawan, dalam jumpa pers.

Jumpa pers digelar usai acara Pengarahan Menhan Kepada Tim Engineering Program Pengembangan KF-X/IF-X Indonesia-Korsel di Gedung Kemhan, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (11/7/2011). Hadir pula dalam kesempatan ini Menhan Purnomo Yusgiantro.

Proyek ini ditargetkan rampung pada tahun 2024. Ada tiga tahapan dalam proyek ini yaitu Technical and Development Phase yang akan dimulai akhir Juli 2011, lalu Engineering Development Phase yang mulai 2013 sampai 2020, dan tahap terakhir adalah persiapan produki pesawat jet tempur tersebut.

"Untuk tahap awal tahun 2011 ini, atau tahap Technical and Development alokasi anggaran dibutuhkan lebih kurang Rp 48 milliar di mana Rp 8 milliarnya berasal dari Balitbang Kemhan khusus untuk pengadaan software," katanya

"Dan perkiraan anggaran yang kita butuhkan untuk 4 tahun ke depan yaitu tahun 2012 sekitar Rp 100 milliar, dan tahun 2013, 2014, 2015 masing-masing Rp 1,2 triliuan," tambah Eris.

Eris menambahkan, kerja sama ini tentunya sangat penting dalam rangka memenuhi kebutuhan alutsista di Indonesia. Apalagi Indonesia menargetkan, sampai tahun 2025 bisa menambah 3 skuadron atau sekitar 50 an pesawat jet tempur.

"Dan kenapa kita memilih Korsel untuk bekerja sama, karena kami lihat Korsel mempunyai kemampuan untuk memproduksi pesawat jet tempur, dan kita anggap juga Korsel mampu untuk mengembangkan pesawat KFX ini ke depan," kata Errys.

"Kita juga lihat dari Korsel ada niat baik," tambahnya.

Purnomo dalam sambutannya juga berharap proyek ini tuntas pada waktu yang disepakati. "Kita tentunya harus memodernisasi alutsista kita, kita akan kejar dan komit dengan modernisasi alutsista sesuai blue print yang sudah kita sepakati dan kita patok tahun 2024," harap Purnomo.

Purnomo sempat menceritakan, tentang adanya pertanyaan yang timbul kenapa dalam pengadaan proyek ini Indonesia harus bekerja sama dengan negara lain. Menurutnya, meskipun menggandeng negara lain bukan berarti pemerintah tidak mengoptimalkan industri dalam negeri.

"Saya katakan, kalau kita mengembangkan ini pilihannya ada tiga, satu maksimalkan industri dalam negeri kemudian sisanya bisa minta bantuan luar negeri agar tercapai target tahun 2024 (punya 3 skuadron-red), kedua kita tunggu sampai industri nasional mampu menyuplai alusista kita tapi nggak tercapai tujuan yang tahun 2024 atau ketiga kita akan selalu terlambat karena industri dalam negara nggak berkembang, padahal kebutuhan alusista kita terus meningkat," ujarnya.

"Dan akhirnya kita memilih kejar semakimal mungkin untuk mengoptimalkan industri dalam negeri, dan selebihnya kita mengadakaan join agreement dengan negara lain," ungkapnya.

Dalam kesempatan ini pula, Purnomo sekaligus melepas tim engineering yang berjumlah 37 orang yang terdiri TNI AU, ITB, Kemhan dan PT DI ke Korsel. Tim ini nantinya akan bergabung bersama dengan tim dari Korsel dalam rangka untuk memulai tahap awal kerja sama ini.

Pesawat tempur KFX nantinya akan berkursi tunggal dan disokong oleh mesin kembar setara dengan kelas General Electric F414 atau SNECMA M88 yang digunakan pada F/A-18E/F Boeing dan Dassault Rafale. Jika proyek ini berhasil maka kode pesawat tempur KFX ini akan berganti menjadi F33 dan diharapkan mampu mendongkrak kekuatan TNI dalam menjaga kedaulatan Indonesia.

Sumber: DETIK

Readmore --> Update : Indonesia Gelontorkan $ 1.6 Milyar Dollar Untuk Proyek KF-X

KRI Frans Kaiseipo Akan Digantikan KRI Sultan Iskandar Muda Untuk Misi Di Lebanon

Jakarta - Kontingen Garuda yang telah 8 bulan bertugas di Libanon bersama dengan KRI Frans Kaisepo kembali ke Tanah Air. Dalam waktu dekat KRI Sultan Iskandar Muda dengan komposisi yang sama segera bertolak ke Libanon.

"Total tugas mereka di sana selama 8 bulan dan untuk gantinya telah kita siapkan KRI Sultan Iskandar Muda yang sekarang sedang berada di Surabaya. Dalam waktu dekat ini PBB akan melakukan pengecekan agar bisa berangkat dalam beberapa bulan ke depan," kata Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono.

Hal itu disampaikan dia usai upacara penerimaan Satgas Maritime Task Force (MTF) TNI Kontingen Garuda XXVIII B/United Nations Interim Force in Libanon (UNIFIL) di Kolinlamil Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (11/7/2011).

Menurutnya, Indonesia mendapat apresiasi dari UNIFIL atas kinerja Kontingen Garuda di Libanon. Selain itu, kerja keras mereka dalam menjaga perdamaian diterima oleh masyarakat internasional.

Dia menyebut, 100 personel dengan satu heli dan satu kapal yakni KRI Frans Kaisepo 368 dikirim ke Libanon tahun lalu. Nanti penggantinya, KRI Sultan Iskandar Muda, akan berangkat ke Libanon dengan komposisi personel yang sama.

"Tetap dengan komposisi yang sama. Dan semoga saja bulan depan bisa diberangkatkan," imbuh Agus.

Para personel yang dikirim Ke Libanon melakukan dua tugas utama. Pertama, mereka melakukan tugas menjaga perdamaian dengan baik dan benar. Kedua, mencegah kejadian yang sudab bisa diprediksi, misalnya mencegah penyelundupan senjata ke Libanon.

"Jadi intinya tugas pokoknya adalah menjaga perdamaian dan melakukannya dengan keberhasilan yang baik. Itu suatu keberhasilan dari angkatan bersenjata kita," tutur Agus.

Dalam sambutannya di upacara yang berlangsung sekitar 20 menit, Agus mengucapkan terimakasih kepada para personel yang tergabung dalam Kontingen Garuda. Dia mengaku bangga dan puas dengan kerja dan prestasi para personel tersebut.

"Saya selaku Panglima TNI menyampaikan ucapan selamat dan penghargaan yang setinggi-tinggi. Semoga menjadi pemicu semangat bagi kalian agar selalu memberikan karya terbaik pada bangsa dan negara," ujar Agus yang kemudian menyalami para personel tersebut satu per satu.

Sumber : DETIK

Readmore --> KRI Frans Kaiseipo Akan Digantikan KRI Sultan Iskandar Muda Untuk Misi Di Lebanon

Tim Engineering KF-X Dari Indonesia Akan Diberangkatkan Ke Korsel

Jakarta - Indonesia memberangkatkan tim "engineering" pesawat tempur KF-X Korea Selatan, sebagai rangkaian pembuatan pesawat tempur tersebut oleh kedua negara.

Sebelumnya, tim yang terdiri atas personel TNI Angkatan Udara, Kementerian Pertahanan, ITB, dan PT DI, akan menerima pengarahan Menteri Pertahanan Purnomo Yugiantoro di Jakarta, Senin.

Sekjen Kementerian Pertahanan Marsekal Madya TNI Erris Heriyanto mengatakan kesepakatan pengembangan bersama pesawat tempur KFX disepakati kedua negara pada 15 Juli 2010 di Seoul, Korsel.

Pesawat jet tempur KFX sendiri sebetulnya merupakan proyek lama Republic of Korea Air Force (ROKAF) yang baru bisa terlaksana sekarang.

Proyek ini digagas Presiden Korea Kim Dae Jung pada bulan Maret 2001 untuk menggantikan pesawat-pesawat yang lebih tua seperti F-4D/E Phantom II dan F-5E/F Tiger.

Dibandingkan F-16, KFX diproyeksi untuk memiliki radius serang lebih tinggi 50 persen, sistim avionic yang lebih baik serta kemampuan anti radar (stealth).

Erris mengatakan, Indonesia berupaya memenuhi kebutuhan alat utama sistem senjata secara mandiri, termasuk dalam pengembangan pesawat tempur.

Karena itu, Indonesia sepakat untuk bekerja sama dengan Korsel, katanya, menambahkan.

Dalam kesepakatan itu, kedua pihak menyepakati 80 persen pembiayaan ditanggung negara mitra dan 20 persen ditanggung Indonesia.

Erris menambahkan, kerja sama pengembangan pesawat tempur generasi 4.5 itu dilakukan dalam tiga tahapan yakni pengembangan teknologi sepanjang 2011-2012, tahap "engineering and manufacturing" dan tahap ketiga adalah produksi.

"Pada tahap `engineering and manufacturing` akan dihasilkan lima prototipe pesawat. Dari lima unit itu diharapkan satu prototipe bisa dihasilkan Indonesia," katanya.

Erris menambahkan, kedua negara sepakat untuk menghasilkan 150 hingga 200 unit KFX dimana dari jumlah itu, Indonesia mendapat 50 unit KFX.

"Jumlah 50 unit itu memenuhi kebutuhan tiga skuadron udara tempur," katanya menambahkan.

Sumber : ANTARA

Readmore --> Tim Engineering KF-X Dari Indonesia Akan Diberangkatkan Ke Korsel

KRI Frans Kaisiepo Tuntaskan Misi Perdamaian Dari Lebanon

Jakarta - Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Frans Kaisiepo-368 direncanakan tiba di Dermaga Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil), pukul 11.00 WIB di Jakarta, Senin (11/7). KRI Frans Kaisiepo-368 selama ini melaksanakan tugas sebagai pasukan perdamaian yang tergabung dalam Satuan Tugas Maritime Task Force (MTF) TNI Konga XXVIII-B/UNIFIL selama delapan bulan. Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono direncanakan akan menyambut kedatangan kapal tersebut.

KRI Frans Kaisiepo-368 bergabung (in chop) dengan MTF/UNIFIL pada 22 Oktober 2010. Kapal yang Komandani Letkol Laut (P) Wasis Priyono yang sekaligus Komandan Satgas MTF Konga XXVIII-B/UNIFIL ini telah menunjukan berbagai prestasi yang telah dicapai selama dalam melaksanakan misi perdamaian PBB.

Prestasi tersebut di antaranya memeriksa 1.405 kapal, mengajukan inspeksi pemeriksaan 170 kapal dengan total berada di laut selama 180 hari, dan melaksanakan tugas sebagai Maritime Interdiction Operation

(MIO) Commander 18 kali. Gambaran tersebut menunjukan tingkat profesionalisme dan integritas yang sangat tinggi.

Kehadiran KRI Frans Kaisiepo-368 juga telah mengukir sejarah baru karena Satgas MTF UNIFIL merupakan pasukan perdamaian yang pertama kali dibentuk pada tahun 2006 oleh Dewan Keamanan PBB serta merupakan pasukan perdamaian pertama dalam operasi maritim.

Pengiriman Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) merupakan yang pertama kali di antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Berbagai kepercayaan telah diberikan oleh UNIFIL kepada KRI Frans Kaisiepo-368 selaku satuan tugas MTF/UNIFIL di antaranya melaksanakan Force Protection Commander (FPC) di laut dan Local Anti Air Warfare Coordinator(LAAWC) pada Tripartite Meeting pada sekitar wilayah perbatasan Israel-Lebanon, melaksanakan pengawasan wilayah udara untuk memantau pelanggaran udara (air violation), serta melaksanakan berbagai latihan dengan angkatan laut negara lain.

Dalam tugasnya KRI Frans Kaiseipo-368 membawa 1 unit helikopter BO-105 dengan jumlah personel total 100 orang, dengan rincian 88 anak buah kapal( ABK), pilot dan 7 kru heli, 2 dokter dan paramedis, 1 personel Komando Pasukan Katak TNI Angkatan Laut, dan dua penyelam.

Sumber : JURNAS

Readmore --> KRI Frans Kaisiepo Tuntaskan Misi Perdamaian Dari Lebanon

English News : Riding on the T-50 Golden Eagle

Seoul - Shares of Korea Aerospace Industries (KAI), the country’s largest plane maker, are riding high on optimism over additional overseas sales of the company’s T-50 Golden Eagle supersonic trainer jets and the positive outlook for merger and acquisitions.

Since its initial public offering (IPO) June 30, KAI shares have soared nearly 70 percent to 26,100 won on July 8 from the IPO price of 15,500 won.

A month before the IPO, the company announced its $400 million deal with Indonesia to sell 16 T-50s, stoking forecasts that it could win more orders from international customers, including the United States, Israel and Poland.

Many analysts believe KAI’s stock is likely to continue its uptrend for the time being as the company has recently won key state projects to develop an F-16-class “KF-X” fighter and a light attack helicopter. But there is also concern over the inflating and the bursting of a bubble.”

“Expectations for KAI’s increased overseas sales of the T-50 jets remain high as the aircraft has proven their performance worldwide,” Jeong Dong-ik of Hanwha Securities said. “The government’s willingness to privatize KAI is also a favorable factor for increases in the stock price.”

KAI, in particular, hopes that it will sell T-50 jets to the U.S. Air Force, which is scheduled to field 300-plus new trainer jets beginning 2017.

On July 7, KAI, which developed the Surion utility helicopter under the Korea Utility Helicopter (KUH) program, was selected by the Defense Acquisition Program Administration to develop the Korea Attack Helicopter (KAH) in partnership with a foreign helicopter manufacturer.

About 23 billion won will be spent to conduct exploratory development of the 5-ton KAH until December 2012 before full-scale development with an investment of at least 600 billion won. KAI competed with Korean Air’s aerospace division.

In May, KAI was also chosen to develop the KF-X fighter which is on par with the F-16 Block 50.

Jeong said, however, share prices of KAI will be corrected next year once Korea Finance Corp. (KoFC) begins selling its shares to the public in January. The state-run corporation announced in January that it would dispose of its stake in KAI six months after the IPO.

But some analysts cautiously anticipate KAI’s market value will be between 500 to 800 billion won on the assumption that shareholders are selling at least 40 percent of combined shares.

Before the IPO, KoFC owned 30.1 percent of KAI. Samsung Techwin and Hyundai Motor had 20.7 percent, each, while DIP Holdings, a subsidiary of Doosan Corporation, and ODIN Holdings, an investment vehicle jointly owned by Mirae Asset Private Equity Fund (PEF) and IMM PEF, owned 10.7 and 10.3 percent, respectively.

After the IPO, KoFC owns 26.4 percent, while Samsung has 10 percent, Hyundai 10 percent, and DIP and ODIN Holdings have a combined 10 percent. Of the remainder, about 9 percent of shares are owned by employees and the others are owned by domestic and foreign institutional investors.

Sales on steady rise

Lee Sang-woo, an analyst with Taurus Investment & Securities, paid attention to KAI’s “stable” mechanism of sales.

“The supply of parts by the company to commercial aircraft companies are also likely to generate stable sales,” Lee said, apparently referring to the firm’s existing contracts with U.S. aircraft giant Boeing and Airbus, a subsidiary of the European aerospace consortium EADS.

KAI currently manufactures wing parts for airplanes of Boeing and Airbus and targets to boost sales to 4.3 trillion won in 2020 with more than 60 percent of sales coming from overseas by that time.

Last year, the company posted 1.27 trillion won in sales and 39 percent of the sales came from overseas.

The company aims to earn 1.72 trillion in sales, a 31.3 percent increase from 2010, and 161.8 billion won in operating profits, up 53.1 percent this year, KAI officials said.

“Most of KAI’s sales are based on the firm’s backlog of orders, for most of which are paid with the government’s defense budget, so the goals of sales and profits are relatively feasible,” Jeong of Hanwha Securities said.

As of last year, KAI had 5.9 trillion won in backlog orders, he said, adding, “Until 2019, the company has mid- to long-term contracts so its projections for sales are quite accurate.”

Risk factors

Despite an overall positive outlook on KAI performances, some industry sources and market observers anticipate that the “expectation bubble” for KAI may burst when the company’s management and sales records are inspected more closely and made public.

Most of all, KAI is now obliged to pay nearly 200 billion won in penalties over the firm’s delayed delivery of a P-3CK maritime patrol aircraft to the Navy.

Under a 2005 contract, KAI was required to deliver eight refurbished P-3C aircraft to the Navy by the end of 2010 with the help of L-3 Communication Integrated Systems of the United States.

But the delivery was delayed by nearly a year and a half due to integration and redesign problems and KAI must pay a penalty for breaching the contract terms with the government.

“Without writing off part of its compensation funds, KAI would likely suffer financial difficulties down the road given the amount of penalty almost equals the total profit of the P-3CK project,” an industry source privy to KAI’s management said.

In addition, there is concern about alleged “export dumping” of the T-50 aircraft, which experts say would eventually dent the firm’s financial stability.

The Indonesian contract, for example, is known to be not so lucrative because the state-owned Export-Import Bank of Korea agreed to lend 85 percent of the contract cost to Indonesia. South Korea is also expected to buy four more CN-235s built by a state-Indonesian defense company under a de facto barter deal.

To make matters worse, KAI is required to share part of the profits from T-50 sales with Lockheed Martin of the United States, which has a technology export license over some of the T-50 jets.

“Securing the first export of the T-50 aircraft is certainly a triumphant result, but there is a possibility that other customers will demand KAI sells the supersonic jet at lower prices in tune with the Indonesian precedent,” the source said.

M&A outlook

Some domestic and foreign firms are closely watching the activities of KAI for potential M&As. But there has been no active move by potential M&A bidders here, including Samsung Techwin, Hyundai Motor, Hanwha Corporation, Hyundai Heavy Industries, Korean Air and LIG Nex1.

“Samsung Techwin and Korean Air were referred once to be viable bidders to take over KAI, but chances for either of the two companies to increase or buy shares in KAI remain slim at the moment,” another industry source said.

Samsung Techwin wants to maintain its 10 percent stake, while Korean Air lacks the financial firepower, he said.

LIG Nex1, a leading precision electronic weapons maker, may want to have the capacity of platform manufacturing in addition to its software development capability, said the source. Hanwha also wants to expand its defense business beyond the sales of ammunitions and robotic systems.

Boeing and EADS have been engaged in a “war of nerves” over investing in KAI shares.

“Both firms have close partnerships with KAI, so any investment plan from either of the rivals for KAI could be sensitive enough to tip the balance in their favor in the Korean market,” the source said. “From a strategic point of view, both aerospace rivals would not rule out buying KAI stakes, but they are not likely to be rash.”

Source : KoreaTimes

Readmore --> English News : Riding on the T-50 Golden Eagle

Filipina Pesan Tiga LPD Buatan PT PAL Di BRIDEX 2011

Jakarta - Produk industri pertahanan atau alutsista Indonesia banyak diminati negara lain saat dipromosikan di pameran alutsista BRIDEX 2011di Brunei Darussalam.

Juru bicara Kementerian Pertahanan, Hartind Asrin mengatakan, beberapa negara sudah memesan produk alutsista buatan Indonesia dalam pameran tersebut. Diantaranya Malaysia, Brunei Darussalam, Fillipina, serta sejumlah negara di Timur Tengah.

"Produk-produk kita dipakai ya. Contohnya Anoa (Panser Anoa 6x6) itu dipesan langsung Brunei sebanyak 13 buah, ada Malaysia Anoa juga sementara ini 1 kompi juga, 1 kompi itu 13 unit. Ya kemungkinan kalau senjata mungkin Timur Tengah ya C1 itu Saudi Arabia yang mulai tertarik. Kapal kita juga bawa dua biji kemarin. dua kapal produk PT. PAL, LPD (Landing Platform Dock-red) namanya. Itu Fillipina juga pesen 3 itu."

Juru bicara Kementerian Pertahanan, Hartind Asrin menambahkan, dalam pameran alat pertahanan di Brunei, Kementerian Pertahanan juga ikut mempromosikan pesawat jenis CN 235, pesawat maritime patrol (LPD) dari PT Dirgantara Indonesia dan Mobile Shooting Galery atau Lapangan Tembak Bergerak produksi PT. Pindad.

Kementerian Pertahanan bersama dengan Badan Usaha Milik Negara Industri Pertahanan (BUMNIP) mengikuti pameran alutsista di Brunei Darussalam. Pameran alutsista ini diselenggarakan Kementerian Pertahanan Brunei Darussalam untuk yang ketiga kalinya dalam rangka memperingati ulang tahun emas Angkatan Bersenjata Kerajaan Brunei Darussalam yang berlangsung tanggal 6 sampai dengan 9 Juli kemarin.

Sumber : KBR68H

Readmore --> Filipina Pesan Tiga LPD Buatan PT PAL Di BRIDEX 2011

Tentara Darat Diraja Brunei Darussalam Uji Coba Panser dan Senjata Buatan Pindad

Brunei Darussalam - Keikutsertaan Indonesia melalui Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemhan RI) dalam pameran Brunei Darussalam Internasional Defence Exhibition & Coference (BRIDEX) 2011 tidak disia-siakan oleh perusahaan industri pertahanan dalam negeri untuk mempromosikan produk-produknya kepada pasar internasional, khususnya kepada Brunei Darussalam selaku tuan rumah.

Salah satunya adalah PT. Pindad yang memberikan kesempatan kepada prajurit Tentara Darat Diraja Brunei Darussalam (TDDB) untuk menguji coba beberapa produk alat pertahanannya antara lain Panser Anoa 6x6, mortir dan senjata.

Ujicoba Panser Anoa 6x6 dan senjata dilaksanakan pada penghujung event BRIDEX 2011, Sabtu (9/7) di Kompleks Penanjong Garison Angkatan Bersenjata Diraja Brunei Darussalam (ABDB), Brunei Darussalam. Sedangkan untuk uji coba mortir dilaksanakan satu hari sebelumnya di tempat yang sama.

Saat uji coba Panser, beberapa prajurit TDDB tampak antusias untuk mencoba mengemudikan Panser jenis Armoured Personnel Carrier (APC) produksi Pindad. Salah satunya Sersan Erwan yang melakukan uji coba mengemudikan zig zag, berputar dan tes rem. Usai diujicoba oleh beberapa prajurit ADBD, selanjutnya panser diujicoba dalam medan berbagai rintangan dan tanpa hambatan mampu dilaluinya.

Sementara itu pada uji coba senjata, beberapa prajurit TDDB ditanya usai mencoba senjata SS1 buatan PT. Pindad menyatakan bahwa senjata buatan PT. Pindad tidak diragukan kualitasnya dan sering memenangkan dalam berbagai pertandingan. Untuk itu uji coba, selain senjata jenis Senapan Serbu SS2, PT. Pindad juga memberikan kesempatan kepada prajurit TDDB untuk mencoba senjata-senjata jenis lainnya antara lain Pistol dan Sniper SPR3.

Sumber : DMC

Readmore --> Tentara Darat Diraja Brunei Darussalam Uji Coba Panser dan Senjata Buatan Pindad