Menhan: Indonesia Akan Beli Leopard MBT Dari Jerman

Jakarta (MIK/WDN) - Indonesia akan melakukan pengadaan MBT Leopard dari Jerman Dan Helikopter untuk TNI AD, ujar Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro.

Indonesia telah melakukan pejajakan alutsista ke Perancis, Belanda, Jerman, Itali dan Spanyol. Negara-negara tersebut baru-baru ini mengurangi anggaran pertahanan mereka.

Purnomo juga mengatakan pemerintah telah menganggarkan alutsista apa saja yang akan dibeli, namun anggaran tersebut tidak akan melebihi anggaran yang ditetapkan. Saat ini, Ia juga menambahkan, Dephan sedang menunggu daftar alutsista apa saja yang dibutuhkan oleh TNI AD, AL, dan AU. "Kami belum memutuskan berapa anggaran untuk pengadaan alutsista dari Eropa", Pungkasnya.

Sebelumnya, KSAD, Jendral Pramono Edhie Wibowo juga mengatakan TNI AD mendapatkan alokasi khusus sebesar Rp 14 Triliun untuk pengadaan Alutsista, termasuk didalamnya 100 tank Leopard 2A6 dan 8 helikopter Apache.

Kemhan Sedang Menyusun Tahap Akhir Pengadaan Alutsista Dari Eropa

Kementerian Pertahanan mengatakan telah melakukan tahap akhir dalam pengadaan alutsista dari sejumlah negara Eropa.

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengatakan saat ini kemhan sedang melakukan negosiasi dalam segi jumlah, harga dan jenis alutsista yang akan dibeli, termasuk mengecek ke sana apakah alutsista baru atau bekas.

"Seperti yang telah diberitakan oleh Media Tempo yang mengutip bahwa Kemhan akan beli MBT yang merupakan tank kelas berat".

Kemhan menargetkan pengadaan alutsista tersebut antara lain MBT Leopard dari Jerman dan Helikopter Apache.

Namun, Purnomo menambahkan akan melakukan serangkaian pertimbangan sebelum memutuskan beli alutsista tersebut.

Dia juga mengatakan bahwa Kemhan akan membeli alutsista dibawah 20 tahun setelah diupgrade.

Negara - negara Eropa yang telah dijajaki untuk pengadaan alutsista tersebut yaitu, Perancis, Belanda, Jerman, Itali dan Spanyol. Negara-negara tersebut baru-baru ini telah mengurangi anggaran pertahanan mereka dan akan menjual beberapa alutsista canggih dengan harga yang miring.

Sumber : TEMPO/ TJP

Readmore --> Menhan: Indonesia Akan Beli Leopard MBT Dari Jerman

Update : KKIP Gelar Sidang Pleno Keempat

Jakarta - Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP), Jum’at (25/11) menggelar Sidang Pleno Keempat di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta. Sidang dipimpin oleh Menhan Purnomo Yusgiantoro selaku Ketua KKIP dan dihadiri Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Wakil Ketua KKIP serta seluruh Anggota KKIP antara lain Wakil Menteri Perindustrian, Menristek, Panglima TNI dan Kapolri yang diwakili oleh Asrena. Hadir pula Wamenhan selaku Sekretaris KKIP. Selain itu, Sidang juga dihadiri Tim Pokja KKIP, Tim Asistensi, Sekretaris Pokja KKIP serta pejabat Eselon I dari Kemhan, Kemkeu, Mabes TNI/Polri, Bappenas dan Badan Usaha Milik Negara Industri Pertahanan (BUMNIP) serta Badan Usaha Milik Swasta (BUMS).

Agenda Sidang Pleno Keempat KKIP kali ini membahas delapan hal, pertama penetapan kriteria industri pertahanan, kedua kebijakan dasar pengadaan Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) dan Alat Material Khusus (Almatsus), ketiga verifikasi kemampuan industri pertahanan, keempat revitalisasi manajemen industri pertahanan BUMNIP, kelima penunjukan langsung proses pengadaan BUMNIP, keenam permintaan program offset dari Menhan Malaysia untuk Pembelian panser anoa 6x6 APC produk PT. Pindad, ketujuh informasi tentang industri pertahanan (BUMNIP) dan kedelapan progress RUU Industri Pertahanan.



Adapun maksud dari diselenggarakannya Sidang Pleno Keempat KKIP adalah untuk membahas penetapan kriteria/kemampuan dan kesanggupan industri pertahanan dalam rangka akuisisi pemenuhan alat pertahanan serta kebijakan dasar pengadaan Alutsista dan Almatsus. Sedangkan tujuannya adalah terwujudnya kriteria industri pertahanan sehingga industri yang akan ditunjuk mampu memenuhi kebutuhan TNI serta adanya keberpihakan kepada industri pertahanan pada setiap pembelian Alutsista dan Almatsus.

Penetapan kriteria / kemampuan dan kesanggupan industri pertahanan adalah industri yang memiliki kemampuan teknologi rancang bangun (design engineering), mewujudkan desain menjadi suatu prototype atau pengembangan produk (product development), produksi sendiri dan/atau untuk produksi bersama (joint production atau offset), pemasaran (marketing), pelayanan purna jual (after sales service), pelayanan pemeliharaan dan perbaikan (maintenance services and repair) serta modifikasi (upgrading/retrofit) serta pelayanan dukungan atau bantuan logistik terpadu kepada pengguna produknya (integrated logistic support).

Secara garis besar industri pertahanan dikelompokkan kedalam beberapa kelompok, pertama yaitu industri alat utama yang berperan sebagai lead integrator untuk memproduksi alutsista, sebagai pabrikan/produsen/manufaktur. Kedua, industri komponen utama (main component) yang memproduksi bagian-bagian besar (subsistem) dan penting dari alat utama. Yang ketiga, industri komponen atau suku cadang dan atau non alutsista yang berfungsi sebagai industri penunjang serta yang keempat adalah industri bahan baku yang memproduksi bahan baku untuk digunakan di industri alat utama, industri komponen utama dan industri komponen atau suku cadang.

Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP)

KKIP yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No 42 Tahun 2010 dalam rangka memantapkan fondasi industri pertahanan nasional dalam rangka revitalisasi industri pertahanan. Tugas KKIP antara lain merumuskan kebijakan yang terdiri dari penelitian, pengembangan, dan peningkatan sumber daya manusia, mengkoordinasikan kerja sama luar negeri, serta memantau dan mengevaluasi kebijakan industri pertahanan.

Program Revitalisasi Industri Pertahanan merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memberdayakan industri pertahanan dalam negeri. Seiring dengan tujuan tersebut pemerintah telah menetapkan kebijakan dalam pemenuhan alat perlatan pertahanan untuk keperluan TNI (Pengguna). Kebijakan pemerintah dimaksud adalah apabila industri pertahanan dalam negeri sudah mampu memproduksi maka pemenuhan kebutuhan alat peralatan pertahanan tersebut harus dibeli dari dalam negeri. Namun apabila industri pertahanan dalam negeri belum mampu dapat dibeli dari luar negeri.

Dalam rangka pembelajaran terhadap industri pertahanan dalam negeri, maka pada setiap pembelian alat peralatan pertahanan dari luar negeri sedapat mungkin melibatkan industri dalam negeri baik melalui Joint Production maupun Offset.

Sumber : DMC

Readmore --> Update : KKIP Gelar Sidang Pleno Keempat

Menhan : Cetak Biru Pertahanan RI Tidak Berubah

Jakarta - Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menegaskan bahwa cetak biru pertahanan RI tidak akan berubah terkait kebijakan pemerintahan Barack Obama untuk menempatkan pasukan marinirnya di Darwin, Australia.

"Keberadaan pasukan AS tak seperti dikhawatirkan banyak orang dan tak akan mengubah blueprint pertahanan kita. Keberadaan mereka justru bisa membantu menguatkan pasukan kita," katanya seusai memimpin rapat Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) di Kementerian Pertahanan di Jakarta, Jumat.

Purnomo menjelaskan bahwa penempatan personel AS di Darwin akan dilakukan secara bertahap. Untuk tahap pertama akan diterjunkan 250 prajurit. "Para prajurit inilah yang nanti berkomitmen untuk latihan operasi bersama. Jadi keberadaan mereka dapat menjadi mitra dalam latihan operasi bersama," kata Menhan.

"Dan penempatan ini juga tidak akan mengubah rencana pemenuhan kekuatan pokok minumum (minimum essential forces/MEF)," ungkap Purnomo menambahkan.

Sebelumnya Presiden AS Barack Obama dalam rangkaian kunjungannya di Asia Pasifik menegaskan AS akan memantapkan pengaruhnya di kawasan tersebut.

Langkah nyata yang dilakukan Obama dengan membuat kesepakatan dengan Perdana Menteri Australia Julia Gillard untuk memperluas kerja sama militer kedua negara salah satunya dengan menempatkan sekitar 2.500 marinir AS di Darwin.

Penempatan marinir AS di Darwin juga disinggung dalam pertemuan bilateral Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Presiden AS Barack Obama di sela-sela KTT ke-19 ASEAN.

Juru bicara kepresidenan bidang luar negeri Teuku Faizasyah yang hadir dalam pertemuan bilateral kedua kepala negara itu mengatakan, dalam penjelasannya Obama menyampaikan bahwa kehadiran marinir di Darwin dalam konteks hubungan bilateal AS dan Australia.

"Dan dalam hal itu, tidak terpaku pada satu kepentingan saja. Tetapi bagaimana kerja sama itu dapat diperluas menjadi pelatihan dan kerja sama militer dengan salah satu negara mitra utama AS," katanya.

Tentang kemungkinan kebijakan itu mengancam kedaulatan dan kepentingan Indonesia, Faizasyah mengatakan, "Itu harus dilihat secara komprehensif. Indonesia memiliki kerja sama dalam mekanisme kemitraan strategis baik dengan AS maupun Australia, sehingga atas kerja sama itu, maka kehadiran militer AS di Australia tidak akan mengancam kedaulatan Indonesia".

Sumber : ANTARA

Readmore --> Menhan : Cetak Biru Pertahanan RI Tidak Berubah

Wamenhan: TNI Akan Perkuat Pasukan Di Indonesia Timur Terkait Darwin

Jakarta - Kehadiran pasukan Marinir AS terkait penempatannya di Darwin Australia tidak akan mengurangi kewaspadaan Indonesia. Meskipun pihak Amerika menyatakan pasukan tersebut dalam rangka membantu penanggulangan bencana, Indonesia tetap akan memperketat pengamanannya.

“Kami akan meningkatkan infrastruktur pertahanan di sana, baik di darat, laut, dan udara,”kata Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin di Kementerian Pertahanan Jakarta, Jumat (25/11).

Menurutnya, penguatan itu akan difokuskan di Indonesia bagian Timur yang saat ini pengamanannya masih kurang. Dia mencontohkan, di kawasan tersebut akan dilakukan pemasangan radar di objek-objek vital strategis seperti di Blok Masela. Morotai yang memiliki tujuh landasan udara peninggalan Perang Dunia II, serta Saumlaki. Selain radar, peningkatan pengamanan juga dilakukan dengan meningkatkan pos pengamanan laut menjadi Pangkalan TNI AL (Lanal) dan pembangunan dermaga. Pemerintah juga akan menggelar pasukan darat yang lebih besar.

"Yang jelas kami akan menerapkan sistem pertahanan yang dinamis, agar kita selalu waspada dan tak menaruh curiga," katanya.

Sjafrie menambahkan, gelar pasukan AS di Darwin bukan merupakan gelar pangkalan baru. "Gelar pasukan itu sudah ada jauh sebelum isu ini mencuat. Adapun yang baru adalah rotasi pasukannya," jelas dia.

Dia menegaskan, keberadaan pasukan tersebut sama sekali tak mempengaruhi kebijakan pertahanan Indonesia. “Pemerintah Indonesia akan selalu waspada dengan keberadaan pasukan itu,”imbuhnya.

Sumber : JURNAS

Readmore --> Wamenhan: TNI Akan Perkuat Pasukan Di Indonesia Timur Terkait Darwin

Kemhan Uji Coba 22 Unit Roket R-Han 122 Di Baturaja

Baturaja - Kementerian Pertahanan Republik Indonesia melalui Direktorat Teknik Industri Pertahanan Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan (Dirtekindhan Ditjen Pothan) bersama Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) kembali melakukan uji coba Roket R-Han 122. Uji coba dilakukan di Pusat Latihan Tempur TNI AD, Baturaja, Sumatera Selatan., Jum’at (25/11).

Selain bersama LAPAN, dalam uji coba tersebut Kemhan juga melibatkan pihak – pihak terkait dari perusahaan industri pertahanana dalam negeri antara lain PT. Pindad, PT. DI dan PT. Dahana. Selain itu, Kemhan juga mengundangan TNI AL sebagai calon pengguna Roket R-Han 122.

Uji coba kali ini merupakan hasil dari evalusi uji coba yang dilakukan sebelumnya pada bulan November 2010 ditempat yang sama. Melalui uji coba dan evaluasi secara terus menerus diharapkan Program Roket Nasional dengan nama R-Han 122 tersebut nantinya dapat mencapai hasil yang maksimal dan siap diproduksi sesuai keinginan pengguna dalam hal ini TNI.

Dalam Uji coba kali ini, diluncurkan Roket R-Han 122 sebanyak 22 unit yang terdiri dari tiga unit warhead smoke (asap) dan 19 unit wearhead live (tajam). Dari 22 unit tersebut, satu unit roket warhead smoke (asap) telah diluncurkan Kamis Sore (24/11), sedangkan 21 unit seluruhnya diuji coba pada Jum’at (25/11). Peluncuran berjalan lanjar dan sukses meski kondisi cuaca sedang hujan.

Dari 21 unit Roket R-Han 122 yang diluncurkan terdiri dari satu dua roket warhead smoke (asap) dan 19 unit roket warhead live (tajam). Peluncuran roket dibagi dalam tiga tahap dilaksanakan secara salvo menggunakan mobil launcher.

Roket R-Han 122 yang memiliki jarak jangkau 14 kilometer tersebut merupakan hasil kerjasama yang sinergi antara Kementerian Pertahanan dengan Kementerian Riset dan Teknologi, LAPAN, PT. Pindad, dan pihak terkait lainnya. Pengembangan roket R-Han 122 dalam rangka mengurangi ketergantungan pengadaan dari luar negeri dengan memberdayakan potensi dan kemampuan industri pertahanan dalam negeri.

Hadir menyaksikan dan menijau secara langsung uji coba Roket R-Han 122 antara lain Staf Ahli Menhan Bidang Keamanan Kemhan Mayjen TNI Zaenal Fahri Tamzis dan sejumlah pejabat di lingkungan Kemhan, Mabes TNI AL dan industri pertahanan dalam negeri.

Sumber : DMC

Readmore --> Kemhan Uji Coba 22 Unit Roket R-Han 122 Di Baturaja

Berita Foto : Sidang Pleno Pengadaan Alutsista

Jakarta - Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) menggelar sidang pleno ke-empat di kantor Kementerian Pertahanan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (25/11/2011). Pertemuan tersebut membahas tiga hal yakni, pertama, penetapan kriteria industri pertahanan, kedua kebijakan dasar pengadaan Alat Utama Sistem Senjata (Alusista) dan Alat Material Khusus (Almatsus), serta ketiga verifikasi kemampuan industri pertahanan.

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro memberikan keterangan kepada wartawan usai menjalani sidang pleno Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) di Kantor Kementerian Pertahanan.

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro memberikan keterangan kepada wartawan usai menjalani sidang pleno Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) di Kantor Kementerian Pertahanan.

Panglima TNI Agus Suhartono memberikan keterangan kepada wartawan usai menjalani sidang pleno Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) di Kantor Kementerian Pertahanan.

(Dari kiri) Menteri Negara Riset dan Teknologi Gusti Muhammad Hatta, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, dan Panglima TNI Agus Suhartono memberikan keterangan kepada wartawan usai menjalani sidang pleno Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) di Kantor Kementerian Pertahanan.

Sumber : OKEZONE

Readmore --> Berita Foto : Sidang Pleno Pengadaan Alutsista

PT DI : Indonesia Hanya Menyumbangkan 15% Teknologi Dalam K/IFX

Bandung - Dalam joint production Indonesia-Korea untuk Korean Fighter Xperiment / Indonesia Fighter Xperiment (KF-X / IF-X) Indonesia hanya akan menyumbang 15% bila tidak mengembangkan kemampuan hidrolik dan komponen lainnya.

"Indonesia hanya akan menyumbang bagian airframe," ujar Dita Ardonni Jafri, Direktur Teknologi dan Pengembangan PT Dirgantara Indonesia, di Bandung, Jawa Barat, Selasa (1/11).

Senyatanya PT DI membutuhkan banyak proyek membuat pesawat terbang untuk menjaga keberlangsungan perusahaan dan regenerasi.

"Kalau dalam jangka waktu dua tahun mendatang tak ada proyek pembuatan pesawat, PT DI akan kehilangan kemampuan dalam membuat rancang bangun pesawat," Imbuhnya.

Dalam proyek ini, PT DI menjadi bagian terbesar dalam tim perancang yang dikirim Kementerian Pertahanan ke Korea Selatan pada 17 Juli lalu.

Proyek KFX menelan biaya sebesar US$8 miliar. Indonesia harus berkontribusi sebesar 20 persen dari total proyek atau sebesar US$1,6 miliar.

Keuntungannya, Indonesia mendapatkan sebanyak 50 pesawat KFX dari total 250 unit.

Sumber : Media Indonesia

Readmore --> PT DI : Indonesia Hanya Menyumbangkan 15% Teknologi Dalam K/IFX

BPK Dan Mabes TNI Lakukan Uji Petik Alutsista Korpaskhas

Bandung - Tim yang terdiri atas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) didampingi pejabat dari Mabes TNI melakukan peninjauan dan uji petik alat utama sistem senjata (alutsista) yang digunakan Korps Pasukan Khas Korpaskhas TNI Angkatan Udara, Lanud Sulaeman, Margahayu, Kab. Bandung, Kamis (24/11).

Setiba di Markas Komando Korpaskhas tim disambut Asisten Logistik Korpaskhas, Kolonel Tek Wahyu Laksito dan sejumlah anggota di bagian logistik selaku operator alutsista Paskhas.

"Tim BPK dan Mabes TNI yang berjumlah empat orang tersebut datang dalam rangka uji petik dan pengecekan barang pengadaan (Korpaskhas) TNI AU," ungkap Kepala Penerangan Korpaskhas TNI AU, Mayor Sus Rifaid Mansur, Kamis (24/11) di Lanud Sulaiman, Margahayu, Kab. Bandung.

Dalam keterangannya Asisten Logistik Wahyu Laksito mengatakan, tujuan utama uji petik adalah mengecek fisik barang yang berhubungan dengan alutsista milik Korpaskhas. Selain dalam rangka uji kesiapan operasi, baik menyangkut kesiapan peralatan alutsista maupun kesiapan personel yang mengoperasikannya.

Di antara alutsista yang diuji petik ini, lanjut Wah yu, yaitu radar Smart Hunter dan rudal jarak pendek QW-3 serta peralatan sandi di Markas Komando dan Wing III Paskhas. Radar Smart dan rudal QW-3 termasuk alutsista terbaru dan canggih yang dimiliki Korpaskhas.

"Selain untuk pengecekan peralatan-peralatan tersebut, uji petik tim BPK juga dilakukan untuk melihat dan menguji sampai sejauh mana peralatan tersebut dioperasikan dan digunakan dalam mendukung tugas-tugas yang diemban Korpaskhas," papar Wahyu.

Dikatakan, alutsista dan awak yang mengoperasikannya saat ini memiliki kesiapan kapan pun dibutuhkan. Selain karena kelaikan alutsista selalu terjaga, pihaknya juga berupaya terus menyesuaikan kebutuhan yang ada. Untuk tenaga operator, mereka telah mendapat pendidikan baik di negara produsen alutsista maupun di Wing III Paskhas.

"Jadi personel dan alutsista yang ada siap menerima tugas negara kapan pun. Seperti saat KTT di Bali yang ditutup beberapa hari lalu. Personel dan alutsista Paskhas ikut melakukan pengamanan," pungkas Wahyu.

Sumber : Galamedia

Readmore --> BPK Dan Mabes TNI Lakukan Uji Petik Alutsista Korpaskhas

Menhan : Cadangan Migas Sumber Konflik Antarnegara

Jakarta - Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menilai sumber daya alam, khususnya minyak dan gas bumi, dapat menjadi sumber konflik antarnegara jika cadangan berada di perbatasan antarnegara.

Ia menjelaskan, ada tiga posisi cadangan migas yang dapat menjadi sumber konflik antarnegara. Pertama, jika lokasi cadangan migas dekat dengan perbatasan, kedua lokasinya memotong perbatasan negara, dan ketiga lokasinya berada di timpang tindih antarnegara.

"Indonesia memiliki delapan blok migas yang letaknya dekat dengan perbatasan antarnegara, seperti The Alpha Natuna dan Masela," kata Purnomo di Jakarta, Kamis 24 November 2011. "Cadangan energi masih dalam kedaulatan Indonesia, jadi pemerintah mempunyai kedaulatan penuh atas energi."

Mantan menteri energi ini pun mengatakan, jika lokasi cadangan migas berada di dua negara, maka solusinya harus dikelola bersama untuk menghindari konflik. Konflik yang terjadi antara Irak-Kuwait yang memperebutkan cadangan migas blok Rumaila tidak perlu terjadi. Indonesia sendiri saat ini belum memiliki cadangan minyak yang berada di perbatasan dua negara.

"Kedua negara mempunyai kedaulatan bersama atas cadangan energi. Pembagian produksi harus berdasarkan parameter-parameter yang disepakati dua negara, seperti luas wilayah, volume, dan cadangan," katanya.

Sementara itu, untuk cadangan migas yang tumpang tindih di antara dua atau lebih negara, maka perlu wilayah pengembangan bersama (joint development area) untuk pengelolaan produksi. Sementara itu, perundingan batas negara terus dilakukan secara insentif.

Sumber : VIVANews

Readmore --> Menhan : Cadangan Migas Sumber Konflik Antarnegara

CG PAF Kunjungi Hanggar CN-235 PT DI

Jakarta – Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara Husein Sastranegara, Kolonel Penerbang Umar Sugeng Hariyono, S.IP., SE., MM., menyambut kedatangan Commanding General Filippine Air Force (CG PAF) Lieutenant General Oscar H. Rabena AFP dan rombongan yang tiba di Wisma VVIP Sompil Basuki, Bandung, Jawa Barat.

Sebelumnya rombongan CG PAF telah diterima oleh Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Imam Sufaat di Jakarta dalam kunjungan pamitannya. Salah satu agenda kegiatan CG PAF adalah mengadakan kunjungan kerja ke PT. Dirgantara Indonesia, Bandung.

Rombongan CG PAF tiba di Wisma Sompil pukul 09.30 WIB dengan berkendaraan darat dari Jakarta, dan setibanya di ruang tunggu VVIP diadakan pertukaran plakat antara CG PAF dengan Danlanud Husein. Setelah transit beberapa waktu, rombongan terlebih dahulu meninjau ke Sathar 15 Depohar 10 Lanud Husein S., disambut Kasihar Sathar 15 Mayor Lek Zuzan. Kemudian rombongan melanjutkan perjalanan ke PT. DI dan disambut oleh Direktur Aerostruktur, Bapak Andi Ali Sabana beserta staf. Di PT. DI, CG PAF mengunjungi hangar aircraft integration serta hangar CN-235.

Sementara Ladies Programme setibanya di Lanud Husein S., melanjutkan kunjungannya ke FO Rumah Mode untuk seterusnya akan bergabung kembali dengan rombongan utama yang telah selesai melakukan peninjauan ke PT DI.

Selanjutnya, Rombongan CG PAF meneruskan perjalanan ke Jakarta untuk persiapan kembali ke Manila, Filippine, melalui Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta.

Tampak beserta rombongan antara lain Colonel Domingo B. Palisoc Jr., Captain Rafael Mariano (Deffence Attache to Indonesia), Kolonel Laut Djakaria (Atase Pertahanan RI di Manila), serta Marsekal TNI Heryanto Rachman.

Sumber : POS KOTA

Readmore --> CG PAF Kunjungi Hanggar CN-235 PT DI

KSAU : Kebutuhan TNI AU Luar Jawa, Baru Terpenuhi 60 Persen

Karanganyar - Jumlah prajurit TNI Angkatan Udara yang ditempatkan di luar pulau Jawa masih minim. Saat ini, baru sekitar 60 persen dari jumkah kebutuhan yang telah terpenuhi.

Untuk menutup kebutuhan tersebut, perwira baru yang merupakan lulusan Sekolah Pembentukan Perwira (Setukpa) TNI Angkatan Udara akan ditempatkan di luar Jawa. Kecuali, perwira yang memiliki keahlian khusus, seperti di bidang alutsista.

"Saat ini kami mengoptimalkan yang ada. Penambahan dilakukan sesuai dengan jumlah yang pensiun. Lulusan Setukpa sebagian besar akan ditempatkan di luar Jawa," kata Kepala Staf Angkatan Udara, Marsekal TNI Imam Sufaat SIP, seusai
mengambil sumpah dan melantik 97 perwira baru lulusan Setukpa angkatan ke-14 di Lanud Adi Soemarmo, Karanganyar, Rabu (23/11).

Sebanyak 97 perwira baru tersebut berasal dari bintara pilihan yang telah memiliki pengetahuan dan ketrampilan teknis tinggi di bidangnya masing-masing. Mereka juga memiliki kemampuan manajerial dan leadership yang tinggi.

Berbekal kemampuan dasar yang dilengkapi dengan disiplin ilmu yang memadai, perwira yang kini berpangkat letnan
dua diharapkan bisa menjadi andalan dalam melaksanakan tugas. Utamanya, tugas-tugas yang memerlukan ketrampilan teknis yang terkait kesiapan operasional TNI AU.

Dalam pelantikan tersebut Imam mengingatkan jika semua perwira terikat dengan sumpah perwira, sumpah prajurit dan Sapta Marga. Sumpah harus dipegang teguh dan Sapta Marga sebagai identitas seorang prajurit. "Ketiganya merupakan nilai-nilai yang harus menyatu secara utuh dalam pribadi setiap perwira," ujarnya.

Sumber : Suara Merdeka

Readmore --> KSAU : Kebutuhan TNI AU Luar Jawa, Baru Terpenuhi 60 Persen

Kasau : TNI AU Targetkan Pasang 32 Radar Hingga 2024

Solo - Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Imam Sufaat mengatakan TNI AU menargetkan program pemasangan instalasi radar di seluruh wilayah Indonesia, hingga 2024 sebanyak 32 unit.

"Radar yang berfungsi untuk pengawasan wilayah udara itu, kita sudah mulai `instal` empat unit di Indonesia Timur, dan diharapkan bulan Februari 2012 dapat dioperasikan," kata Kasau usai melantik 97 perwira Setukpa di Pangkalan Udara Adi Soemarmo, Solo, Jateng, Rabu.

Menurut dia, jenis radar buatan Prancis dan Inggris, sehingga membutuhkan anggaran cukup besar. Radar itu, cukup canggih karena juga dapat untuk mengarahkan pesawat terbang menuju sasaran.

Kasau menjelaskan, empat radar tersebut ditempatkan di Indonesia bagian timur seperti di Kupang, Saumlaki, Merauke, dan Biak.

Namun, radar di Timika alatnya sudah datang dan kini sedang diinstal, sehingga untuk wilayah Indonesia Timur bisa diawasi setiap saat.

"Kita terakhir pemasangan radar di Timika, dan ke depan kita programkan empat radar akan dipasang Jayapura, Singkawang Pontianak, Poso, Tabulang," paparnya.

Menurut Kasau, program untuk pemasangan alar tersebut bagi TNI AU hingga 2024 sebanyak 32 unit radar diharapkan dapat terpasang.

"Kami kini baru memiliki 18 unit radar yang tersebar di wilayah Indonesia," ujar Kasau.

Program radar target sebanyak 32 unit tersebut minimal, karena Negara Indonesia sangat luas dan jika ingin diawasi seluruhnya diperlukan alat lebih banyak.

Sehingga, kata Kasau, setiap benda masuk di ruang angkasa wilayah Indonesia bisa terdeteksi, tetapi dengan diperlukan banyak radar memerlukan anggaran sangat besar.

Program pemerintah untuk TNI AU karena anggaran terbatas, sehingga pemasangan dilakukan minimal. "Bila da pesawat asing yang masuk di wilayah Indonesia dapat dimonitor, kalau perlu kita ditegur dan ambil tindakan," ujarnya.

"Hal itu, untuk menjaga kedaulatan dan kehormatan Bangsa kita. Kalau mereka masuk niatnya baik tidak masalah. Namun, jika niatnya jahat kita kecolongan dan harga diri bangsa tercoreng," katanya.

Kasau mencontohkan beberapa pesawat komersil dari negara lain yang masuk wilayah kita tanpa izin bisa dimonitor dan diperingatkan. Hal itu sesuai aturan tidak diperbolehkan dan mereka juga bisa memahaminya.

Sumber : ANTARA

Readmore --> Kasau : TNI AU Targetkan Pasang 32 Radar Hingga 2024

Komisi I : 50 dari 114 Pesawat TNI Rusak

Jakarta - Anggota Komisi I DPR Al Muzzammil Yusuf mengungkapkan dari 114 pesawat TNI yang dimiliki terdapat 50 pesawat dalam kondisi rusak.

Politisi PKS itu menyatakan, pesawat yang rawan kecelakaan bisa menurunkan mental tempur prajurit. Mereka harus berperang melawan alutsista sebelum melawan musuh.

“Bagi saya, harga prajurit terbaik kita lebih mahal daripada alustsista, bukan sebaliknya,” ujar Muzammil, Rabu (23/11/2011).

Oleh karena itu, politisi asal Lampung ini khawatir pesawat hibah F-16 bekas dari Amerika Serikat (AS) mengancam keselamatan jiwa prajurit.

“Tidak kah kita belajar dari pengalaman ini. Saya khawatir dari 24 pesawat hibah itu usianya tidak lama. Peluang pesawat rusak, jatuh, kemudian menelan korban jiwa. Ini harus diantisipasi sejak dini oleh Pemerintah. Jangan mengorbankan nyawa prajurit dan penerbang terbaik kita.” seru Muzammil.

Seperti diberitakan, Komisi I DPR telah menyetujui penerimaan hibah 24 unit pesawat F-16 dari Amerika Serikat dengan skema pembayaran Foreign Military Sale (FMS).

Persetujuan itu diberikan setelah komisi itu menggelar rapat dengan Menteri Pertahanan, Panglima TNI, dan Kepala Staf Angkatan Udara.

Sumber : INILAH

Readmore --> Komisi I : 50 dari 114 Pesawat TNI Rusak

Panglima TNI : Jangan Berlebihan Menggapi Pangkalan Militer AS

Jakarta - Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono meminta semua pihak tidak menanggapi secara berlebihan dan menganggap ancaman terhadap keberadaan pangkalan militer Amerika Serikat di Darwin, Australia.

Panglima TNI usai membuka persiapan latihan gabungan tingkat batalyon di Lapangan Udara Abdurachman Saleh, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Selasa mengatakan, dirinya sangat berterima kasih kepada semua kalangan dan pengamat yang peduli tentang masalah itu.

Menurut Panglima, Indonesia tetap berpegang kepada kebijakan yang dilontarkan oleh Perdana Menteri Australia Julia Gillard maupun Presiden Amerika Serikat Barack Obama.

"Keduanya mengatakan bahwa keberadaan pangkalan militer tidak ada kaitannya dengan situasi Papua maupun kondisi negara-negara Asia lainnya," kata Agus.

Agus menjelaskan, militer Amerika Serikat membutuhkan sejumlah tempat tidak hanya untuk latihan, namun untuk penempatan pasukan yang ditugaskan di berbagai wilayah untuk penanggulanggan bencana.

"TNI rencannya juga akan ikut dalam latihan penanggulangan bencana yang rencananya akan dilakukan oleh Australia dan Amerika seiring dengan dibangunnya pangkalan militer AS di Darwin," katanya.

"Kita juga pernah menjadi tuan rumah dalam latihan penanggulangan bencana bersamaan dengan bencana tsunami di Jepang," ujarnya.

Sumber : ANTARA

Readmore --> Panglima TNI : Jangan Berlebihan Menggapi Pangkalan Militer AS

LAPAN Segera Pastikan Pembangunan Stasiun Peluncur Satelit Di Enggano

Bengkulu - Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional segera memutuskan kepastian rencana pembangun stasiun peluncuran satelit di Pulau Enggano, Kecamatan Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu.

"Akhir tahun ini mereka akan memutuskan apakah proyek itu layak diteruskan atau tidak, karena mereka sudah melakukan survei awal," kata Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Bengkulu Junaidi Hamsyah di Bengkulu, Selasa.

Ia mengatakan tim survei dari LAPAN dan Pemerintah Provinsi Bengkulu menetapkan tiga calon lokasi pembangunan yang sudah disurvei dan hasilnya segera diputuskan.

Ketiga lokasi tersebut berada di selatan pulau atau masyarakat menyebutnya "sebalik" pulau, karena tidak ada permukiman di kawasan itu. Ini sangat sesuai dengan kriteria LAPAN.

Sebelumnya, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bengkulu mengkhawatirkan pembangunan stasiun peluncur satelit LAPAN itu akan berdampak buruk terhadap ekosistem Pulau Enggano.

"Kami akan melakukan studi tentang dampak pembangunan proyek tersebut, karena calon lokasinya ada di dalam kawasan konservasi Taman Buru Gunung Nanua, dan Cagar Alam Kioyo," kata Kepala BKSDA Bengkulu Amon Zamora.

Sumber : ANTARA

Readmore --> LAPAN Segera Pastikan Pembangunan Stasiun Peluncur Satelit Di Enggano

Panglima TNI : Penempatan Marinir AS di Australia tidak Berkaitan dengan Papua

Jakarta - Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Laksamana TNI Agus Suhartono menyatakan penempatan prajurit marinir Amerika Serikat di Darwin, Australia sama sekali tidak berhubungan dengan kondisi keamanan di Papua.

"Dari penjelasan Presiden RI, Presiden Amerika Serikat, dan Perdana Menteri Australia selama KTT ASEAN di Bali, tidak ada sangkut-pautnya dengan Papua," ujarnya usai menutup Lomba Tembak Panglima TNI CUP 2011 di Markas Divisi Infanteri-1 Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Konstrad), Cilodong, Jawa Barat, Senin (21/11).

Panglima TNI menjelaskan, dari penjelasan pemimpin negara terkait, penempatan pasukan marinir AS tersebut adalah untuk mengakomodasi prajurit marinir AS yang ditarik dari beberapa negara seperti di kawasan Timur Tengah dan Asia.

Selain itu, menurutnya, penempatan marinir AS itu adalah untuk membantu negara-negara ASEAN dalam penanggulangan bencana alam dalam konteks quick response untuk disaster relief.

"Namun demikian kita tetap cermati penempatan pasukan AS di sana, tapi kalau dilihat programnya baru dimulai 2012," imbuhnya.

Penempatan pasukan marinir di Australia tersebut, menurut Panglima TNI, tidak akan berpengaruh terhadap blue print pertahanan Indonesia. Dalam penyusunan blue print pertahanan, selain dilihat segi ancaman juga dilihat kemampuan keuangan negara.

"Misalkan penempatan pasukan marinir, tapi kita masukan hal yang urgen harus mengadakan alutsista, dari sisi anggaran tentu kita tidak sanggup. Oleh karena itu, perencanaan kita akan tetap sperti itu dan itu saya kira masih bisa cukup" tandasnya.

Sumber : Media Indonesia

Readmore --> Panglima TNI : Penempatan Marinir AS di Australia tidak Berkaitan dengan Papua

Bangun Pangkalan di Australia, AS Imbangi Kekuatan RRC

Jakarta - Ketua Fraksi PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo mengaku sangat paham dengan maksud AS membangun pangkalan militer di Australia. Menurut dia, pembangunan pangkalan militer ini tak lepas dari kepentingan AS untuk mengimbangi dominasi Republik Rakyat China (RRC) di Asia Pasifik.

Pembangunan itu jelas akan mempengaruhi geopolitik Indonesia. "Sangat dipahami kalau AS mempunyai kepentingan dikawasan Asia Pasifik khususnya Indonesia. AS ingin mengimbangi posisi kekuatan RRC khususnya di laut China Selatan dan Selat Malaka. secara strategis geopolitik, posisi Indonesia patut menjadi pertimbangan AS dan RRC," ujar Tjahjo kepada okezone, Senin (21/11/2011).

Selain itu, kata dia, AS memiliki tujuan dalam mengembangkan kepentingan perdagangan di wilayah Timur seperti Papua. Tujuan ini jelas sangat kuat karena disokong oleh perusahaan AS di Papua seperti PT Freeport.

"Dengan demikian wajar kalau posisi politik dalam kebijakan stretegis luar negerinya mempunyai kepentingan politik di Indonesia," kata dia.

Hanya saja, kata anggota Komisi II DPR itu, Indonesia harus dicatat bukan bagian dari pakta pertahanan AS. Indonesia sebagaimana konstitusi negara adalah mempunyai garis kebijakan politik luar negri bebas aktif.

"Semoga tanpa ditekan AS, pemerintah Indonesia mampu menyelesaikan problem dalam negeri khususnya Papua dan mencermati pertahanan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), mengingat posisi Indonesia sangat strategis dikawasan Asia Pasifik," jelasnya.

Meskipun hal itu bukan ranah Indonesia, tapi Australia merupakan bagian dari pakta pertahanan AS. "Ya, wajar saja sebagaimana AS membangun pangkalan di Guam-Jepang. Hal yang penting kedaulatan wilayah NKRI tetap terjaga dengan kemampuan kita sendiri, dan meningkatkan kemampuan Alutsista untuk pertahanan dan Indonesia cukup memperingatkan AS dan sekutunya bahwa jangan ganggu kedaulatan NKRI," paparnya.

Bagi Sekjend PDI Perjuangan itu sangat wajar sekali apabila AS membangun pangkalan militernya di Australia mengingat posisi Indonesia sangat menjanjikan untuk mengimbangi kekuatan RRC di Asia Pacifik.

"Sangat wajar dalam pertarungan global akhirnya AS mendekat ke wilayah Asia Pasifik. setidaknya agar ada penyeimbang di Pasific khususnya laut China selatan, penyeimbang maksudnya dengan kekuatan RRC yang begitu pesat perkembangannya dan kawasan Asia Pasifik merupakan daerah perdagangan masa depan yang sangat menjanjikan," pungkasnya.

Sumber : OKEZONE

Readmore --> Bangun Pangkalan di Australia, AS Imbangi Kekuatan RRC

English News : Australia's Herculean peace offering to Indonesia

Sydney - Australia will give four C-130 Hercules - worth an estimated $30 million - to Indonesia for disaster relief and humanitarian work in the first military swap of its kind between the two countries.

Three high-speed Australian naval vessels will also be deployed to Indonesian waters to launch an offensive against people smugglers.

The agreements struck yesterday in Indonesia's resort island of Bali between Prime Minister Julia Gillard and Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono marked a series of new strategic partnerships in what appeared a peace offering to soothe tensions about Australia's deal to host more US troops on Australian soil.

The aircraft, which need about $25 million spent to restore them to airworthiness, were due to be sold on the open market as Australia upgrades its fleet.

But the Australian Defence Force has agreed to give them to the Indonesian military, following a request for more resources to boost disaster relief across the region.

"These aircraft are important to the movement of people and equipment and food in times of difficulty," Ms Gillard said.

In a further strengthening of military ties, Australia will provide support for an Indonesian armed forces peacekeeping centre.

Source : News

Readmore --> English News : Australia's Herculean peace offering to Indonesia

Wamenhan : Pengadaan Hibah F-16 Diawasi Oleh Badan Pengawas

Jakarta - Kesepakatan pengadaan pesawat tempur Indonesia dan Amerika dilakukan di sela-sela KTT ASEAN dan KTT Asia Timur, di Nusa Dua Bali, Sabtu (19/11).

Pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan udaranya melalui regenerasi barang militer berlebih (Excess Defense Articles - EDA) milik angkatan udara AS, yaitu pesawat F-16 Block 25. Pengadaan pesawat tempur ini dilakukan melalui hibah yang disepakati pada Agustus 2011.

Seperti yang disampaikan Wakil Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsuddin, kepada VOA akhir pekan lalu, permintaan pesawat tempur ini tidak gratis; melainkan melalui skema “Foreign Military Sales” atau FMS dalam dua bentuk.

Sjafrie Sjamsuddin menjelaskan, “Yang perlu diketahui publik, bahwa F-16 itu ada dua solusi. Satu lewat hibah dan itu tanpa biaya. Kedua, dengan upgrade itu pakai biaya, dan itu biaya milik pemerintah Republik Indonesia, tidak pinjam (tidak menggunakan pinjaman). Tapi proses pengadaannya itu menggunakan perjanjian Government to Government, salah satunya melalui instrumen Foreign Military Sales. Instrumen ini yang menjadi instrumen pembiayaan dalam menyelesaikan upgrade F-16.”

Pemerintah Indonesia meminta 30 pesawat, berupa 24 pesawat F-16 Block 25 untuk diregenerasikan, serta empat pesawat F-16 Block 25, serta dua pesawat F-16 Block 15, untuk digunakan sebagai suku cadang.

Termasuk dalam hibah tersebut adalah permintaan akan 28 unit mesin Pratt and Whitney. Indonesia telah mengalokasikan dana untuk regenerasi 24 pesawat F-16 dan perbaikan 28 unit mesin tersebut. TNI Angkatan Udara sendiri saat ini memiliki 10 armada F-16 A/B Block 15.

Sjafrie menambahkan, pesawat F-16 itu akan melewati proses administrasi tingkat pemerintah. Pengadaannya akan dikendalikan oleh High Level Committee (Komite Tingkat Tinggi untuk pembelian alutsista) yang ia pimpin, sekaligus diawasi oleh BPKP dan KPK.

“Mekanisme itu dikendalikan oleh High Level Committee yang dipimpin oleh Wakil Menteri Pertahanan untuk mengetahui bahwa prosesnya akseleratif, cepat, terukur, regulated (sesuai aturan) dan tidak terjadi distorsi. Maka itu melibatkan unsur pengawasan dari BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) maupun LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) untuk tata cara pengadaannya dan inspektorat, juga KPK,” ujar Sjafrie Sjamsuddin.

Departemen Pertahanan AS dan Kementerian Pertahanan RI saat ini sedang mempersiapkan surat penawaran dan penerimaan (Letter of Offer and Acceptance – LOA, untuk regenerasi 24 pesawat F-16 Block 25 sambil menunggu pengesahan akhir dari Kongres AS (Congressional Notification).

Kedua pengesahan tersebut diharapkan selesai pada awal tahun 2012. Pemerintah Amerika Serikat sedang berupaya untuk mulai mengirimkan pesawat tersebut pada Juli 2014, sesuai permintaan Pemerintah Indonesia.

Di masa lalu, AS sempat menghentikan bantuan militernya akibat kerusuhan berdarah usai jajak pendapat di Timor Leste, tahun 1999. Hubungan itu kini sedang berupaya diperbaiki; namun tetap mengundang kritik dari aktivis HAM terkait dengan kekerasan di Papua belakangan ini. Seperti yang disampaikan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Haris Azhar, kepada VOA.

“Bantuan militer bisa diberikan kepada Indonesia asalkan pemerintah Indonesia menunjukkan akuntabilitas terhadap pelanggaran-pelanggaran HAM yang dilakukan militer terutama di masa lalu. Sampai hari ini tidak ada. Mana akuntabilitas itu?” tanya Haris Azhar.

KONTRAS juga menilai, hingga saat ini belum ada jaminan dari pemerintah Indonesia bahwa kekerasan di Papua akan berhenti secara permanen.

Sumber : VOA

Readmore --> Wamenhan : Pengadaan Hibah F-16 Diawasi Oleh Badan Pengawas

Politisi PKS, Hibah Pesawat F16 membuat pemerintah tidak menganggap pangkalan militer di Darwin sebagai ancaman?

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Penempatan pangkalan militer Amerika Serikat di Darwin, Australia dinilai dapat mengancam stabilitas keamanan kawasan. Anggota Komisi I dari fraksi PKS, Syafan Badri Sampurno, Ahad, (20/11), mengatakan pemerintah harus bereaksi atas penempatan itu.
Ia mengkawatirkan, bila pemerintah tidak menyikapi ini sebagai ancaman, maka sinyalemen hibah F-16 sebagai bagian dari upaya pembungkaman akan mendapat pembenaran. “Sinyalemen tersebut sukar untuk dihindari karena saya yakini tidak ada makan siang gratis dibalik hibah pesawat tempur bekas tersebut,” katanya.

Keberadaan pangkalan militer AS di Darwin sepatutnya menjadi ancaman. Karena, berdasarkan sejarahnya, di setiap negara yang terdapat pangkalan As, maka di sana akan ada ancaman stabilitas keamanan.

Ia juga menyayangkan sikap Australia sebagai negara tetangga dekat yang tidak menenggang kepentingan Indonesia. Menurutnya, Australia seringkali melakukan langkah diplomasi yang tidak elegan sebagai negara tetangga yang berbatasan langsung dengan Indonesia.

sumber: Republika

Readmore --> Politisi PKS, Hibah Pesawat F16 membuat pemerintah tidak menganggap pangkalan militer di Darwin sebagai ancaman?