Indonesia - Jerman Sepakat Untuk Kerjasama 16 Latihan Perang Bersama

Berlin - Kunjungan kenegaraan dan kerja Presiden SBY ke Berlin, Jerman juga menghasilkan sebuah Memorandum of Understanding (MoU) kegiatan dalam bidang pertahanan. Salah kegiatan yang disepakati adalah kerjasama dalam latihan pasukan khusus Angkatan Darat.

Delegasi yang mewakili Indonesia dalam kerjasama dengan kementerian pertahanan Jerman adalah Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. Dalam kesepakatan tersebut ada 16 kegiatan kerjasama pertahanan militer untuk peningkatan capacity building.

16 Kegiatan tersebut diantaranya adalah kerjasama peace keeping operation, kerjasama universitas pertahanan, kerjasama Civil Military Coordination (CIMIC) atau Binter, kerjasama latihan pasukan khusus angkatan darat, kerjasama pelayanan medis militer, seminar militer dalam demokrasi dan pelatihan komandan kompi untuk pengawakan Main Battle Tank (MBT).

Sedangkan kerjasama bidang industri pertahanan meliputi pembelian 103 MBT jenis Leopard dan 50 unit Marder untuk infanteri fighting vehicle (IFV), pembelian 18 unit pesawat latih angkatan udara, pembelian material khusus untuk pasukan khusus dan pemeliharaan batery kapal selam.

"Telah ditandatangani MoU tentang perlindungan informasi guna keperluan pengembangan industri pertahanan agar keperluan informasi industri pertahanan dapat dikelola dan dijaga oleh kedua pihak," ujar Wamenhan Sjafrie Sjamsoeddin dalam keterangannya di Berlin, Jerman, Selasa (5/3/2013).

Sumber : DETIK

Readmore --> Indonesia - Jerman Sepakat Untuk Kerjasama 16 Latihan Perang Bersama

Dua Sukhoi Baru TNI AU Sukses Test Flight

Makassar - Test Flight dua Pesawat Tempur Sukhoi SU-30 MK2 TX-3002 dan TX-3001 yang dilaksanakan Senin (4/3) dan Selasa (5/3) oleh Pilot Test Alexander Demchenko dan Pavel dari Rusia berjalan lancar dan sukses, pesawat tempur canggih yang tiba beberapa hari yang lalu di Lanud Sultan Hasanuddin tersebut sebelumnya menjalani perakitan selama satu Minggu di Skadron Teknik 044 oleh Tim Teknisi dari Rusia yang dibantu Teknisi dari Skadron Teknik 044 Lanud Sultan Hasanuddin.

Sebelum pelaksanaan test flight dua pesawat tempur Sukhoi SU-MK2 yang diparkir di Shelter Skadron Udara 11 Wing 5 yang dilaksanakan selama dua hari tersebut diawali dengan briefing penerbangan dipimpin oleh Kepala Dinas Operasi Lanud Sultan Hasanuddin Letkol Pnb Widyargo Ikoputra, S.E, Pilot Test Flight dari Rusia Mr. Alexander Demchenko, Komandan Skadron Udara 11, Petugas PLLU dan Meteo Lanud Sultan Hasanuddin serta Petugas dari Bandara Internasional Sultan Hasanuddin.

Test Flight dua pesawat tempur Sukhoi SU-30 MK2 yang memperkuat Skadron Udara 11 Wing 5 Lanud Sultan Hasanuddin dilaksanakan di area udara Makassar dan sekitarnya, yang disaksikan Komandan Lanud Sultan Hasanuddin Marsma TNI Barhim dan beberapa Pejabat dari Mabes TNI Angkatan Udara, Koopsau II serta Lanud Sultan Hasanuddin.(POSKOTA/WDN)

Sumber : POSKOTA

Readmore --> Dua Sukhoi Baru TNI AU Sukses Test Flight

Komisi I : Kami Menyanyangkan Progam Pengembangan KFX Tidak Bejalan Mulus

Jakarta - Komisi I DPR menyayangkan kerja sama pembuatan pesawat tempur Korean Fighter-Xperiment (KF-X)/Indonesian Fighter-Xperiment (IF-X) yang tidak berjalan mulus. Seharusnya, dalam menjalin hubungan kerja sama pemerintah teliti mempelajari nota kesepahaman (MoU).

"Saya dapat masukan ada beberapa istilah dalam berbagai perjanjian jual beli atau kerja sama pengembangan alutsista yang multitafsir," ujar anggota Komisi I DPR Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati, Selasa (5/3).

Seharusnya, lanjut dia, pemerintah tidak akan rugi jika Kementerian Pertahanan melakukan riset sebelum menjalin kerja sama. Apalagi sebagai negara penganut politik luar negeri bebas aktif, Indonesia tidak selayaknya didikte negara lain.

Ke depannya, Susaningtyas menyarankan agar Kemenhan memakai ahli bahasa untuk dilibatkan dalam pembuatan MoU. Itu penting untuk mencegah adanya multitafsir dalam kerja sama pembuatan pesawat tempur generasi 4,5 itu.

Terlebih, di dalam Undang-Undang Industri Pertahanan telah disepakati tidak boleh ada 'kondisionalitas politik' ketika pemerintah memilih kebijakan impor alutsista.

"Seyogyanya, kita harus egois di mana kepentingan Indonesia harus kita dapatkan dari MoU tersebut," jelas dia.

Sumber : Republika

Readmore --> Komisi I : Kami Menyanyangkan Progam Pengembangan KFX Tidak Bejalan Mulus

Presiden : Indonesia Tak Pernah Gunakan Alutsista untuk Bunuh Rakyatnya

Berlin - Presiden SBY dalam kunjungannya ke Berlin, Jerman, juga menjajaki kerja sama dalam bidang alat utama sistem pertahanan (alutsista). SBY menegaskan modernisasi alutsista bukan untuk menyerang bangsa lain, apalagi rakyat Indonesia sendiri.

"Ingat, Indonesia tidak pernah menggunakan pesawat tempur, helikopter, tank dan altileri untuk menembaki, membunuh rakyatnya sendiri. Tidak di Aceh, di Papua tidak dimana-mana," ujar Presiden SBY saat briefing dengan menteri-menteri ekonomi di Hotel Adlon Kempinski, Berlin, Jerman, Senin (4/3/2013).

SBY mengungkapkan hal itu untuk mengingatkan para menteri saat pertemuan dengan Presiden Jerman Joachim Gauck dan Kanselir Jerman Angela Merkel saat berkunjung ke Indonesia beberapa waktu lalu. Saat itu SBY dan Merkel menandatangani Jakarta Declaration di mana hal itu merupakan kerja sama antara Jerman dan Indonesia.

"Waktu itu banyak isu di eropa menyangkut kekhawatiran kalau kerja sama industri pertahanan termasuk pembelian alutsista TNI, maka rawan bagi eropa karena Indonesia dulunya dianggap negara pelanggaran HAM. Saudara masih ingat dalam join confrence di Istana Negara bersama Merkel?" imbuhnya.

Dalam pertemuan itu SBY menegaskan alutsista memang tidak untuk digunakan untuk berperang. Sehingga para pemimpin Jerman tersebut yakin bahwa Indonesia bukanlah negara pelanggar HAM.

"Mereka menganggap Indonesia memiliki ekonomi kuat, tidak punya hutang sebesar negara lain saat ini. Kita punya financial capabality untuk pengadaan alutsista," paparnya.

Sebelumnya saat di Istana Negara, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengatakan alutsista dari eropa timur lebih murah dan memiliki frame yang kuat dan kokoh. Selain itu dari segi teknologi, alutsista dari eropa timur tidak kalah dengan alutsista dari negara lainnya.

"Sebetulnya imbang juga, kayak Sukhoi. Itu sebetulnya Sukhoi yang kita punya compareable untuk F-15 di mana negara tetangga kita kan juga punya F-15. Bahkan kemarin waktu latihan bersama di Australia dengan Super Hornet, kita cukup bisa mengimbangi mereka, cukup baik. Ya kita memberikan perkembangan modernisasi TNI, sekarang ini kan cukup besar dan beberapa memang dari Jerman," kata Purnomo, Jumat (1/3).

Kemenhan sendiri sejauh ini tidak akan menambah alutsista dari Jerman. Sebab, sebelumnya sudah ada kerja sama pengadaan tank Leopard dan tank Marder yang kini dimiliki TNI Angkatan Darat.

"(Kerja sama lagi) Belum. Ini just in case saja. Kan presiden akan bertemu pimpinan negara di sana, bicara berbagai sektor kan harus siap. Tidak ada kan lagi proses akhir, dalam arti kata sekarang kita kan akan dapat cukup banyak dari sana," imbuhnya.

Sumber : DETIK

Readmore --> Presiden : Indonesia Tak Pernah Gunakan Alutsista untuk Bunuh Rakyatnya

Ini Jawaban Kemhan Penyebab Tertunda Pengembangan Pesawat Tempur KF-X/IF-X

Jakarta - Kementerian Pertahanan, melalui Kepala Pusat Komunikasi Publik Brigjen TNI Sisriadi, Senin (4/3/2013) di Kantor Kemhan Jakarta memberikan keterangan tentang wacana penundaan proyek pembangunan Pesawat Generasi 4,5 Korean Fighter Xperiment yang merupakan hasil kerjasama Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertahanan (Kemhan) bersama dengan Korea Selatan melalui Defense Acquisition Program Administration (DAPA). Program ini akan membutuhkan dana total sekitar 5 miliar dolar AS dimana share pemerintah Indonesia adalah 20 persen dari total pembiayaan.

Meskipun Share Pemerintah Indonesia adalah 20% dari total pembiayaan, Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk terlibat dalam seluruh proses perancangan dan produksi yang meliputi Technology Development Phase (TD Phase), Engineering and Manufacturing Development Phase (EMD Phase), Joint Production and Joint Marketing.

"Dengan Investasi sebesar ini, Indonesia akan mendapatkan 20 % dari pembuatan pesawat (Workshare) dan 20 % dari penjualan pesawat terbang," Brigjen TNI Sisriadi sesuai siaran pers yang diterima Tribunnews.com, Senin (4/3/2013). Kapuskom Publik Kemhan menekankan, Proyek produksi bersama pesawat KFX antara Indonesia dan Korea Selatan yang telah disetujui pada tahun 2011 telah berhasil menyelesaikan tahap pertama yaitu Technology Development Phase (TD Phase) pada Desember 2012.

"Didalam pelaksanaan TD Phase selama 20 bulan pihak Indonesia dan Korea telah membentuk Combine R&D Centre (CRDC dan telah dikirim sebanyak 37 engineer Indonesia yang merupakan kerjasama kedua negara di CRDC untuk melaksanakan perancangan pesawat KF-X/IF-X bersama Engineer Korea," ujarnya.

Namun didalam perjalanan mengikuti perkembangan Politik dan Ekonomi yang sedang terjadi, Pemerintah Korea Selatan melalui surat resmi yang dikirim oleh pihak DAPA, pihak Korea berinisiatif untuk menunda pelaksanaan produksi selama 1,5 tahun.

Penundaan ini disebabkan oleh belum adanya persetujuan Parlemen ROK untuk menyediakan anggaran yang diperlukan guna mendukung terlaksananya tahap EMD Phase (Engineering and Manufacturing Development Phase) Program.

Dijelaskan ada tiga tahap dalam proyek pengembangan pesawat tempur KF-X/IF-X, tahap pertama, technical development. Kedua, engineering manufacture. Dan ketiga, pembuatan prototipe. Tahap yang ditunda adalah tahap kedua. Pada masa penundaan, pemerintah ROK akan melaksanakan Economic Feasibility Study terhadap program ini.

Sehubungan dengan hal tersebut pemerintah Korea tidak akan melakukan terminasi Program Pengembangan Pesawat Tempur KF-X/IF-X, mengingat dana yang sudah dikeluarkan Pemerintah ROK sangat besar. Penekanan untuk tidak akan melakukan terminasi Program ini ditegaskan dalam Joint Committee ke-4 pada tanggal 10-11 Desember 2012 lalu.

Sementara itu bagi Pemerintah Indonesia penundaan tahap EMD program KF-X/IF-X selama 1,5 tahun (sampai dengan September 2014) akan berdampak terhadap rencana anggaran yang telah disiapkan pemerintah.

"Dengan adanya penundaan tahap EMD, pagu indikatif anggaran sebesar 1,1 Triliun tidak mungkin diserap sepenuhnya," katanya.

Oleh karena itu pihak RI telah mengintensifkan langkah-langkah penyiapan alih teknologi dengan kegiatan antara lain perasionalisasi DCI (Design Centre Indonesia) untuk memetakan dan engembangkan kompetensi SDM yang telah terbentuk selama tahap TD Phase, penguatan industry pertahanan dalam negeri yang akan terlibat dalam program ini, dan Technology Readiness (kesiapan teknologi).

Dengan penundaan ini diharapkan kesiapan Indonesia dalam program KF-X/IF-X ini akan semakin baik. Dalam kaitannya dengan dana share, pemerintah Indonesia belum mengeluarkan dana untuk Program EMD Phase ini, dana share yang sudah dianggarkan di TA. 2013 belum disalurkan.

Sumber : Tribunnews

Readmore --> Ini Jawaban Kemhan Penyebab Tertunda Pengembangan Pesawat Tempur KF-X/IF-X

Industri Pertahanan Nasional Sudah Menguasai Teknologi Level Menegah

Jakarta - Dirjen Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi (IUBTT) Kementerian Perindustrian Budi Darmadi mengatakan, saat ini, industri pertahanan di dalam negeri telah mampu menguasai teknologi untuk level menengah. Ke depan, penguasaan teknologinya akan ditingkatkan menjadi lebih tinggi lagi.

Di sisi lain, pemerintah juga berambisi menaikkan level pemenuhan konten lokal industri tersebut di atas 35%. “Kami memacu pertumbuhan industri agar bisa memenuhi kandungan lokal 35%. Jadi, untuk pengadaan alutsista atau almatsus (alat material khusus), 35% di antaranya diserahkan untuk pengerjaan di dalam negeri,” tutur Budi.

Menurut dia, industri pertahanan di Tanah Air sebenarnya sudah bisa memproduksi berbagai jenis alas pertahanan dan pendukungnya. Tapi, alusista dengan level teknologi tertentu dan umumnya belum menggunakan teknologi tinggi.

“Misalnya, untuk peluru dengan radar dan dengan waktu meledak yang sudah diatur, itu belum bisa kita buat,” kata Budi.

Mengutip data Kementerian Riset dan Teknologi, masterplan pembangunan industri pertahanan nasional ditetapkan tahun 2010-2029. Indonesia diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pokok matra darat, laut, dan udara TNI, sehingga bisa mandiri tahun 2029.

Sementara itu, Sekjen Kemenperin Ansari Bukhari mengatakan, industri pertahanan merupakan salah satu sektor industri strategis yang perhi mendapat perhatian semua pihak dalam pengembangannya. Menurut dia, keberadaan industri tersebut harus mendapat dukungan yang lebih besar.

“Pertahanan kita akan lebih kuat dan mampu bersaing dengan industrtri sejenis dari negara-negara lain,” ujarnya.

Menurut Ansari, ciri utama sektor industri pertahanan adalah keberadaan teknologi tinggi. Untuk itu, penguasaan terhadap teknologi terkini sangat diperlukan agar tidak tertinggal dengan negara lain. Pengembangan industri pertahanan tanpa adanya kemajuan teknologi hanya akan berjalan di tempat, Ansari berharap, industri pertahanan dalam negeri bisa memenuhi kebutuhan yang ada sehingga pertahanan dan keamanan dalam negeri dapat terjamin. Apalagi persaingan dunia akan semakin ketat.

Dirjen Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi Kemenperin Budi Darmadi mengakui, Indonesia masih mengimpor alat pertahanan. Namun, pihaknya terus berusaha mengurangi impor tersebut dengan mengembangkan industri dalam negeri.

“Untuk alat-alat pertahanan tertentu kita masih impor. Tapi ada juga yang sudah diproduksi di dalam negeri,” jelasnya.

Bekas Menteri Perindustrian Hartarto Sastrosoenarto mengatakan, untuk mengembangkan industri pertahanan dalam negeri, selain dibutuhkan kemampuan teknologi juga butuh pembiayaan yang besar.

Karena itu, dia meminta pemerintah menetapkan kerangka pembiayaan jangka panjang untuk industri pertahanan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Dimungkinkan untuk membiayai kegiatan tersebut melalui lembaga keuangan, seperti Bapindo tempo dulu,” katanya.

Menurut Hartarto, negara-negara tetangga seperti Malaysia, India dan Thailand sudah memiliki bank tersebut. Kedepan, pemerintah harus memberikan dana ke lembaga keuangan yang tugasnya membiayai sektor industri. Hal itu untuk pemberian kredit jangka panjang dengan bunga yang rendah untuk industri pertahanan dan industri lainnya.

“Tiap tahun dimasukkan modal baru, sehingga dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk pengembangan industri pertahanan dan industri dasar lainnya,” jelasnya.

Dia juga berharap, pada 2025 rasio pendapatan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 20-25 persen. Dengan pemasukan pajak sebesar itu, pemerintah tidak perlu meminjam lagi untuk menutup defisit APBN. Menteri Perindustrian MS Hidayat meminta industri galangan kapal mulai meningkatkan level tingkat kandunganl dalam negeri (TKDN) produksinya. Hal itu juga dipengaruhi permintaan spesifikasi khusus sesuai kebutuhan, seperti kapal migas yang membutuhkan spesifikasi tertentu.

“Saya berharap TKDN bangunan kapal produksi galangan dalam negeri bisa ditingkatkan. Jadi, sambil pemerintah merriacu daya saing dan efisiensi, industri galangan kapal dalam negeri menaikkan TKDN-nya. Ini nanti terkait dengan P3DN (Peningkatanii Penggunaan Produk Dalam/ Negeri), yakni pemanfaatkan preferensi harga untuk proyek-proyek yang menggunakan APBN,” terang Hidayat.

Dia mengatakan, TKDN kapal bangunan baru produksi galangan dalam negeri beragam. Berbeda antara kapal penumpang dan angkutan, tergantung sektor pengguna.”Kalau untuk kapal penumpang, TKDN-nya sudah bisa 55 persen dan untuk sektor migas memang masih di bawahnya karena spesifikasinya khusus,” ujarnya.

Sumber : Tubas Media

Readmore --> Industri Pertahanan Nasional Sudah Menguasai Teknologi Level Menegah

Menhan : Presiden Jajaki Kerja Sama Alutsista Dengan Jerman Dan Hungaria

Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ibu Ani Yudhoyono akan melakukan kunjungan kenegaraan ke Berlin, Jerman dan Budapest, Hungaria pada 3-8 Maret 2013 mendatang. Indonesia akan menjajaki kerja sama alat utama sistem pertahanan (alutsista) dengan dua negara Eropa Timur tersebut.

"Ya kan kita kaitannya banyak sekali dengan Jerman, kita ada pesawat latih untuk TNI AU, ada beberapa lagi alutsista dari sana. Jadi saya beri masukan lah mengenai dari sisi pertahanan kepada presiden. Terkait dengan nanti kunjungan beliau ke sana. Kalau ke Hungaria kita katakan bahwa kalau TNI kita dari dulu terbiasa dengan alat-alat dari blok timur. Karena itu kan sisa-sisa yang terjadi pada tahun 1965-an itu kan perwira perwira kita menggunakan alutsista dari timur," ujar Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro usai bertemu dengan Presiden SBY di Istana Negara, Jakarta, Jumat (1/3).

Purnomo mengatakan alutsista dari eropa timur lebih murah dan memiliki frame yang kuat dan kokoh. Selain itu dari segi teknologi, alutsista dari eropa timur tidak kalah dengan alutsista dari negara lainnya.

"Sebetulnya imbang juga, kayak Sukhoi. Itu sebetulnya Sukhoi yang kita punya comparable untuk F-15 di mana negara tetangga kita kan juga punya F-15. Bahkan kemarin waktu latihan bersama di Australia dengan Super Hornet, kita cukup bisa mengimbangi mereka, cukup baik. Ya kita memberikan perkembangan modernisasi TNI, sekarang ini kan cukup besar dan beberapa memang dari Jerman," paparnya.

Kemenhan sendiri sejauh ini tidak akan menambah alutsista dari Jerman. Sebab, sebelumnya sudah ada kerja sama pengadaan tank Leopard dan tank Marder yang kini dimiliki TNI Angkatan Darat.

"(Kerja sama lagi) Belum. Ini just in case saja. Kan presiden akan bertemu pimpinan negara di sana, bicara berbagai sektor kan harus siap. Tidak ada kan lagi proses akhir, dalam arti kata sekarang kita kan akan dapat cukup banyak dari sana," imbuhnya.

Akan ada penambahan ke depannya?

"Nggak sudah cukup itu. Waduh, itu saja sudah efek penggentarnya sudah cukup baik bagi kita," jawabnya.

Sebelumnya Staf Khusus Presiden Bidang Hubungan Internasional, Teuku Faizasyah mengatakan selama kunjungan ke Jerman, Presiden RI akan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Federal Jerman dan Kanselir Republik Federal Jerman, Angela Merkel. Kedua pertemuan bilateral tersebut akan membahas tindak lanjut Kemitraan Komprehensif yang diluncurkan oleh Presiden RI dan Kanselir Jerman di Jakarta, 10 Juli 2012.

"Selain itu juga akan dibahas secara mendalam prioritas kerja sama di bidang ekonomi (perdagangan, investasi dan pembangunan), kesehatan, pendidikan, riset dan teknologi, serta industri pertahanan. Juga akan dibahas kerja sama terkait ketahanan pangan, ketahanan energi, dan transportasi," kata Faizasyah.

Sumber : Analisa Daily

Readmore --> Menhan : Presiden Jajaki Kerja Sama Alutsista Dengan Jerman Dan Hungaria

DPR Minta Klarifikasi Menhan Tentang Penundaan Proyek KFX

Jakarta - Fraksi Partai Demokrat meminta Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengklarifikasi soal penghentian sepihak proyek jet tempur Korean Fighter eXperiment (KFX) oleh pihak Korea.

"Menhan perlu klarifikasi semuanya, penyebab batalnya, dan kerugian kita gimana. Lalu solusi dan penyelesaiannya bagaimana. Semua harus dijelaskan ke Komisi I. Gamblang dan transparan," tegas Wakil Ketua Komisi I DPR dari PD, Ramadhan Pohan, di Jakarta, Sabtu (2/3).

Hal itu penting dilaksanakan supaya tak ada spekulasi yang menyimpang dan tak menjadi gosip simpang-siur. Menurutnya, Menhan dan jajarannya harus menjaga agar publik puas terkait munculnya masalah itu.

"Kami harap secepatnya klarifikasi ini dilakukan Kemhan. Komisi I ingin memastikan tak sesenpun terjadi kerugian negara di situ. Menhan harus anggap serius lah masalah ini," tandas dia.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi I DPR, Tubagus Hasanuddin menyatakan proyek Pesawat Korean Fighter Experiment (KFX) sudah dihentikan secara sepihak. Akibatnya, negara dirugikan sekitar Rp 1,6 triliun dari uang yang sudah disetorkan ke proyek itu.

"Kami sudah mendapatkan informasi, dalam beberapa hari belakangan ini, Pemerintah Korea Selatan sudah membatalkan secara sepihak perjanjian pembuatan pesawat tempur KFX," kata Hasanuddin.

Hasanuddin juga menyatakan pemerintah belum pernah secara resmi membahas proyek itu dengan DPR.

Kerjasama Indonesia-Korea Selatan untuk membangun pesawat supercanggih, yang dianggap jauh lebih canggih dari pesawat tempur F-16, sudah bergulir sejak 2001.

Proyek itu dibiayai secara bersama oleh Indonesia dan Korea Selatan, dengan pihak Indonesia diwajibkan menyetor sekitar 20 persen dari total US$ 8 miliar yang dibutuhkan.

Seorang pejabat Kemhan pernah menyatakan pemerintah sudah menganggarkan Rp 1,35 triliun untuk keperluan proyek itu. Harapannya tahun ini akan ada lima prototipe pesawat tempur yang sudah selesai.

Sumber : Berita Satu

Readmore --> DPR Minta Klarifikasi Menhan Tentang Penundaan Proyek KFX