Temui Presiden, Menlu Korsel Janjikan Peningkatan Kerjasama Pertahanan

Nusa Dua (MID) - Pemerintah RI dan Korsel memastikan melanjutkan kerjasama bidang industri pertahanan. Meski program pembuatan pesawat tempur canggih KFX masih ditunda, namun proyek lainnya tetap berjalan bahkan ditingkatkan.

Dekimian ungkap Staf Khusus Bidang Hubungan Internasional Teuku Faizasyah tentang salah satu materi yang disinggung dalam pertemuan antara Presiden SBY dengan Menlu Korsel Yun Byung-se. Pertemuan di sela Forum Kerja Sama Asia Timur-Amerika Latin (FEALAC) pagi ini, berlangsung di Hotel Grand Hyatt, Nusa Dua, Bali, Jumat (14/6/2013).

"Tidak secara spesifik dibahas. Secara makro Menlu Korsel sebutkan kerjasama sektor industri pertahanan akan semakin ditingkatkan," kata Faizasyah.

Agenda utama kunjungan Menlu Yun Byung-se kepada Presiden SBY adalah menyampaikan surat dari Presiden Korsel Park Geun Hye. Surat itu adalah balasan untuk surat dari Presiden SBY yang disampaikan oleh Ketua Komite Ekonomi Nasional (KEN), Chairul Tanjung, dalam pertemuan di Seoul, Korea Selatan, pada 24 Mei 2013.

"Lebih banyak dibahas kerjasama bilateral secara luas, utamanya kerjasama ekonomi. Presiden mendorong agar ditingkatkan kerjasama sektor industri kreatif," sambung Faizasyah.

Sumber : DETIK

Readmore --> Temui Presiden, Menlu Korsel Janjikan Peningkatan Kerjasama Pertahanan

Indonesia Siapkan Dana Rp. 15 Triliun Untuk Pengembangan IFX

Jakarta (MID) - Dibutuhkan setidaknya dana mencapai US$ 8 miliar atau setara Rp 78,4 triliun untuk menghasilkan prototype jet tempur Korea Fighter Xperiment/Indonesia Fighter Xperiment (KFX/IFX) yang tersertifikasi dan siap produksi.

Jet tempur ini, merupakan program kerjasama antara Kementerian Pertahanan Indonesia dan Korea Selatan. Sementara, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertahanan mengalokasikan anggaran mencapai US$ 1,8 miliar atau senilai Rp 15,68 triliun. Alokasi ini, setara 20% dari dari keseluruhan biaya pengembangan jet tempur KFX/IFX.

"Kita join, totalnya US$ 8 miliar. Porsinya 20% ditanggung Indonesia dan 80% ditanggung Korsel," ucap Manager Komunikasi PT Dirgantara Indonesia (Persero) Sonny S Ibrahim kepada detikFinance, Jumat (14/6/2013).

Sementara 80% atau setara US$ 6,2 miliar untuk biaya pengembangan ditanggung oleh Korea Selatan. Saat ini, proses pengembangan jet tempur KFX IFX masuk ke tahap II yakni enjineering manufacturing development. Setelah proses ini, baru dilanjutkan pada tahap ke II yakni produksi dan pemeliharaan.

"Enjineering manufacurting development. Mulai detail desain, persipan produksi, pengerjaan 6-8 prototyping, testing dan sertifikasi. Itu butuh 8 tahun," tambahnya.

Sonny menerangkan, saat diproduksi di tahun 2020, untuk pembuatan struktur pesawat KFX/IFX dibuat di markas Dirgantara Indonesia di Bandung Jawa Barat. Sementara proses pemasangan peralatan elektronik pesawat, khusus KFX dilakukan di Korea Selatan. Semantara IFX tetap diproduksi di Indonesia.

"Maunya produksi struktur (jet KFX/IFX) dibikin di kita, struktur untuk Indonesia dan Korea. Elektronika di assembly line dibuat di Korea," tegasnya.

Sebelumnya, tim dari Indonesia yang terdiri dari Balitbang Kementerian Pertahanan, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, PTDI dan Institut Teknologi Bandung (ITB) terbang ke Korea Selatan untuk perencanaan KFX/IFX tahap pertama. Program ini, telah dilaksanakan selama 18 bulan dan berakhir bulan Desember 2012 lalu.

Pada tahap ini, telah dihasilkan 2 konsep jet tempur IFX. Jet tempur ini merupakan pesawat generasi 4,5. Pesawat ini lebih canggih dari jet tempur F-16 namun masih di bawah F-35.

Sumber : DETIK

Readmore --> Indonesia Siapkan Dana Rp. 15 Triliun Untuk Pengembangan IFX

TNI AU Akan Melakukan Pengadaan Peluru Kendali Jarak Menegah

Yogyakarta (MID) - TNI Angkatan Udara (AU) menargetkan penambahan 88 pesawat tempur, angkut, dan latin, pada 2014. Pesawat-pesawat tersebut akan melengkapi alat utama sistem pertahanan (alutsista) yang sudah ada.

“Pesawat yang akan datang di antaranya T50 dan pesawat latih Grop,” ungkap KSAU, Marsekal TNI IB Putu Dunia.

Sementara untuk pesawat tempur adalah F16, Sukhoi, dan Super Tucano dan pesawat jenis angkut, yakni CN295, Hercules, serta pesawat rotor atau helikopter.

“Pesawat itu diharapkan sudah ada di Indonesia tahun depan,” tegasnya.

Selain pesawat, lanjur dia, TNI AU juga akan melengkapi alutsista modern, seperti radar pertahanan udara, peluru kendali jarak sedang, dan pesawat tanpa awak.

Strategi lain dalam membangun kekuatan TNI AU, yakni mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) yang akan mengawaki alutsista tersebut.

“Konsekuensi dengan bertambahnya alutsista ini yaitu harus menyiapkan SDM lebih banyak, terutama penerbang,” ungkapnya.

Menurut IB Putu Dunia, TNI Au menargetkan setiap tahun ada 40 penerbang baru, baik berasal dari lulusan Akademi Angkatan Udara (AAU) maupun prajurit sukarela dinas pendek (PSDP).

Selain mendidik di sekolah penerbang (Sekbang), TNI AU juga mengirim prajurit ke luar negeri.

“Dengan langkah ini, untuk penerbang maupun yang mengawaki alutsista lainnya akan terus bertambah setiap tahun,” tandasnya.

Sumber : OKEZONE

Readmore --> TNI AU Akan Melakukan Pengadaan Peluru Kendali Jarak Menegah

BPPT Dan TNI AL Kembangan Kapal Selam 15 Dan 22 Meter

Surabaya (MID) - Negara kepulauan seperti Indonesia selayaknya mempunyai minimal sembilan kapal selam untuk menjaga kedaulatan wilayah perairannya. Erzi Agson Gani, Deputi Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Bidang Teknologi Industri Rancang Bangun, mengatakan terdapat sembilan selat sebagai pintu keluar masuk dari dan ke perairan Indonesia sehingga seharusnya ada sembilan kapal selam yang mengawal selat-selat tersebut.

Pada saat ini, alat utama sistem persenjataan (alutsista) jenis kapal selam milik Indonesia hanya satu unit yang siap beroperasi. "Sembilan corong atau selat itu hanya dijaga satu unit kapal selam yang operasional. Itu sangat tidak ideal," kata Erzi di sela-sela Forum Komunikasi Litbang Pertahanan ke-24 di kantor pusat PT PAL Indonesia (Persero), Kamis, 13 Juni 2013.

Menurut Erzi, jenis kapal selam yang sesuai perairan dan misi pertahanan Indonesia minimal jenis Midget 22 Meter. Jenis ini yang sedang dikembangkan oleh Dinas Penelitian dan Pengembangan TNI-AL bersama BPPT di Laboratorium Hidrodinamik. Selain Migdet 22 Meter, BPPT juga menguji coba jenis Midget 15 Meter yang ukurannya lebih kecil, tetapi tidak mengurangi efek destruksinya.

Untuk memilih jenis kapal selam yang tepat, Erzi menyarankan sebaiknya jenis kapal selam harus dikombinasikan sesuai doktrin perang pemerintah Indonesia. Jika untuk kebutuhan patroli dan menjaga alur lalu lintas di perairan laut, cukup jenis midget. Namun, jenis kapal selam lain seperti kilo dan kapal tanpa awak juga patut diperhitungkan. "Jenis midget itu sudah memberikan daya getar dan efek destruktif yang tinggi," ujarnya.

Direktur Utama PT PAL Indonesia (persero), M. Firmansyah Arifin, mengatakan pengembangan industri kapal selam yang padat teknologi butuh dukungan dari berbagai pihak. PT PAL ttelah menjalin sinergi dengan litbang di berbagai instansi pemerintah, seperti BPPT, akademisi, Kemenhan, dan TNI. Kapal patroli dan frigate produksi PT PAL adalah hasil kolaborasi dengan litbang antar-institusi dan disokong transfer teknologi.

Firmansyah mengatakan Indonesia sudah memiliki kemampuan industri, teknologi, kebutuhan dan pengguna yang dapat mendorong percepatan alih teknologi maritim untuk pemenuhan kebutuhan alutsista secara mandiri.

Kepala Badan Diklat Kementerian Pertahanan, Mayjen TNI Suwarno, berharap penguasaan teknologi alutsista semakin meningkat sehingga mampu mereduksi tingkat ketergantungan alutsista buatan negara asing. Untuk mencapai hal itu, harus dibangun sinergi antara tenaga ahli dari BPPT, Pindad, Krakatau Steel, PT LAN, TNI dan akademisi. "Khusus teknologi perkapalan perlu didukung oleh teknologi yang harus dikuasai sendiri untuk mengembalikan kekuatan pertahanan," kata Suwarno.

Sumber : TEMPO

Readmore --> BPPT Dan TNI AL Kembangan Kapal Selam 15 Dan 22 Meter

Siapapun Presiden Nanti, Harus Komitmen Dengan Proyek KFX

Jakarta (MID) - Wakil Menteri Pertahanan, Letnan Jenderal (Purn) Sjafrie Sjamsuddien, Kamis 13 Juni 2013, menyatakan program pesawat tempur IFX/KFX yang sudah berjalan 18 bulan dan melibatkan seluruh komponen bangsa harus terus berjalan secara berkelanjutan.

Pemerintah dan Komisi I DPR hari ini melakukan Rapat Dengar Pendapat di kantor PTDI di Bandung. Dalam rapat tersebut, dibahas kelanjutan proyek pesawat tempur Indonesia-Korea Selatan. Kemenhan menggandeng Defense Industry Cooperation Committe (DICC) dalam membangun jet tempur.

Menurut Sjafrie, program pesawat tempur PTDI yang bekerjasama dengan pemerintah Korea Selatan ini harus selesai pada tahun 2020, sehingga siapapun yang akan menjadi presiden yang akan datang harus memiliki komitmen melanjutkan program ini.

Saat ini, PTDI sedang mempersiapkan diri masuk dalam tahap kedua, yaitu Engineering Manufacturing Development, pengembangan pesawat tempur IFX/KFX. Dari 72 teknologi, masih ada 30 item yang harus disiapkan oleh PTDI.

“Program pesawat tempur IFX/KFX adalah program nasional demi kepentingan bangsa dan Negara. Oleh karena itu kita harus mewujudkannya demi kemandian bangsa ini dalam membangun kekuatan pertahanannya,” katanya dalam keterangan tertulis.

Ketua Komisi I DPR, TB Hasanudin, menyatakan DPR sejalan dengan pemerintah untuk melanjutkan program ini. "Siapapun kekuatan politik di masa depan tetap harus mendukung program ini berjalan," katanya.

Sumber : Vivanews

Readmore --> Siapapun Presiden Nanti, Harus Komitmen Dengan Proyek KFX

PT PAL Lakukan Launching Keel Laying Kapal KCR 60 M & Tug Boat

Surabaya (MID) - Di tengah optimisme untuk terus meningkatkan kinerja, PT PAL INDONESIA (Persero) kembali membukukan sejarah dengan melakukan Launching Kapal Tunda 2.400 HP, Hull No. M000277 yang merupakan kapal ke-2 dari 2 (dua) kapal sejenis, serta pelaksanaan Keel laying Kapal Cepat Rudal 60M Hull No. W000275 yang merupakan kapal ke-3 dari 3 kapal sejenis pesanan TNI-AL.

Kapal Tunda ke-1 (M000276) telah dilakukan launching pada Selasa, 11 Juni 2013, yang rencananya akan diserahkan Medio Juli 2013, sedangkan hari ini 12 Juni 2013 akan melaunching kapal ke-2 (M000277) dan rencananya akan diserah terimakan pada medio Agustus 2013, yang sebelumnya akan dilakukan serangkaian Uji Coba.

Sedangkan Kapal Cepat Rudal 60M ke-3 (W000275) hari ini 12 Juni 2013 akan dilakukan Keel Laying, dimana untuk Kapal ke-1 (W000273) telah dilakukan keel laying pada Pebruari 2013 dan untuk kapal ke-2 (W000274) telah dilakukan keel laying pada tanggal 18 April 2013.

Berbagai improvement telah dilakukan, dan berhasil dilakukan percepatan penyelesaian KCR 60 m, dimana interval normalnya memerlukan waktu 3 (tiga) bulan, dan dapat diperpendek interval menjadi 2 (dua) bulan, sehingga diharapkan dapat menyelesaikan penyerahan tepat waktu. Untuk kapal yang ke-1 direncanakan akan diserahkan pada akhir Desember 2013, kapal ke-2 akan diserahkan pada medio Maret 2014 sedangkan kapal ke-3 akan diserahkan pada medio Juni 2014 sesuai jadwal, dan jika memungkinkan dapat ahead schedule.

Berbekal kepercayaan berbagai pihak khususnya TNI AL, dan sebagai Lead Integrator pengadaan alutsista di bidang kemaritiman, PT PAL Indonesia (Persero) akan terus berkomitmen untuk berpartisipasi aktif mendukung kemandirian bangsa untuk pengadaan alutsista maupun modernisasi Alutsista. Sekaligus turut berperan menciptakan keamanan dan martabat bangsa, serta penghematan devisa negara.

Sumber : PAL

Readmore --> PT PAL Lakukan Launching Keel Laying Kapal KCR 60 M & Tug Boat

TNI AD Berencana Membeli Rudal Javelin

Jakarta (MID) - Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro berencana membeli peluncur rudal antitank dari Amerika Serikat. Pembelian senjata itu bertujuan meremajakan sistem alat pertahanan, khususnya di TNI Angkatan Darat. Purnomo menegaskan, rencana pembelian senjata itu dianggap telah sesuai kebutuhan. Meski tak menyebut jumlah, pembelian senjata itu akan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku.

Sebelum membeli alutsista tersebut, Indonesia akan memperoleh transfer teknologi. Personel TNI AD akan menerima pelatihan mengoperasikan sebelum senjata itu benar-benar dibeli. "Masih rencana. Ini sesuai dengan kebutuhan TNI AD, pemerintah akan meremajakan sistem alat pertahanan," kata Purnomo seusai menghadiri rapat bersama Komisi I DPR, di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (10/6/2013).

Untuk diketahui, TNI AD akan membeli peluncur rudal antitank canggih buatan Amerika Serikat bernama Javelin. Rudal ini mampu mengunci sasaran dan mengikuti ke mana pun target berjalan dengan daya ledak yang luar biasa. Jarak tembak rudal ini mencapai 2,5 kilometer. Javelin dilengkapi dengan pelacak canggih yang mampu mengunci dan menembak sasaran bergerak. Selain canggih, alat ini sangat ringan dan dapat ditempatkan di bahu penyerang.

Rudal Javelin berbobot 11,8 kilogram sementara alat pembidik dan peluncur hanya 6,4 kilogram. Javelin digunakan tentara AS dan Australia pada perang di Irak antara Maret dan April 2003. Saat ini, Javelin digunakan di Afganistan. Beberapa negara yang telah menggunakan Javelin adalah Inggris, Taiwan, Lituania, Jordania, Australia, Selandia Baru, Norwegia, dan Irlandia. Satu buah peluncur dan pelacak Javelin dibanderol seharga Rp 1,2 miliar, sedangkan sebuah rudal Javelin berharga sekitar Rp 756 juta.

Sumber : KOMPAS

Readmore --> TNI AD Berencana Membeli Rudal Javelin

Komisi I : Kemhan Usulkan Tambahan Anggaran Untuk Pengadaan Apache Dan Hercules

Jakarta (MID) - Komisi I DPR RI dapat menerima penjelasan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro soal pagu indikatif Kemhan Tahun 2014 sebesar Rp 80.497.980.000.000 (delapan puluh triliun empat ratus sembilan puluh tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah.)

"Komisi I juga dapat menerima usulan tambahan anggaran yang di ajukan Kemhan/TNI sebesar Rp 8.730.522.000.000," ujar Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq, menceritakan hasil raker Komisi I dengan Menhan dan Panglima TNI membahas Perubahan APBN 2013 dan RAPBN 2014 yang dilakukan secara tertutup, Senin (10/6).

Mahfudz pun menjelaskan, pihak Kemhan juga mengajukan tambahan anggaran khusus untuk pengadaan Helikopter Serang Apache beserta persenjataannya dan pesawat Hercules C-130 eks RAAF, Australia sebesar Rp 6 triliun, yang berasal dari dana on top atau pinjaman dari luar negeri.

"Kalau pesawat Hercules itu sendiri dari Australia dalam bentuk hibah, sebanyak enam unit dari Australia. Tapi ini masih akan dibahas secara mendalam dalam rapat terpisah nantinya, jika penggunaan dana on top untuk keperluan hal ini dapat dipenuhi," katanya.

Sementara, untuk rencana pembelian pesawat serbu Apache dari AS oleh TNI AD itu, kata Mahfudz, nantinya masih perlu didalami juga bersama Kepala Staf TNI AD.

"Soal jumlah berapa unitnya yang akan dibeli, baru atau bekas dan speknya seperti apa saja, dalam rapat tadi belum dibahas. Itu perlu dibahas lanjut nantinya, kalau usulan penggunaan anggaran on topnya disetujui," jelasnya.

Kata Mahfudz, memang sebelumnya secara informal pihak TNI AD berencana membeli pesawat serbu Apache, tetapi terganjal soal sumber pendanaannya. Karena pihak Kemenkeu meminta alokasi anggaran pembelian Apache itu diambil dari pos anggaran TNI AD sendiri.

"Pihak TNI AD keberatan kalau untuk belanja Apache itu menggunakan anggaran reguler TNI AD, sendiri, karena jelas akan sangat membebani anggaran untuk pembiayaan rutin. Karena mereka usulkan di 2014, pengadaan Apache sumbernya dari dana on top. Juga pengadaan Hercules TNI AU, sama sumber pembiayaannya dari dana on top, yang jumlahnya masih sangat besar, yaitu masih tersisa sekitar Rp 30 triliun, dari alokasi dana on top 2010-2014 sekitar Rp 50 triliun," tegasnya.

Sumber : Jurnal Parlemen

Readmore --> Komisi I : Kemhan Usulkan Tambahan Anggaran Untuk Pengadaan Apache Dan Hercules

Komisi I : Pemotongan Anggaran Kemhan Bisa Ganggu Target MEF 2014

Jakarta (MID) - Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera mengatakan, postur anggaran untuk program jangka pendek modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI, dari 2010-2014, sudah disusun secara matang dengan penyesuaian kondisi keuangan negara.

Seperti diketahui, pagu anggaran Kementerian Pertahanan (Kemhan)pada APBN 2013 ini sekitar Rp 78 triliun. Kata Mardani, anggaran itu memang sudah disesuaikan untuk mencapai postur pertahanan TNI yang memenuhi kekuatan pokok minimum atau Minimum Essential Force (MEF). Jadi, kalau anggaran dipangkas lagi, pasti akan ada keterlambatan dalam pencapaian target 37-40 persen di tahap satu untuk modernisasi alutsista TNI ini yang direncanakan atau disusun hingga 2024.

Di sela-sela menghadiri raker Komisi I dengan Menhan Purnomo Yusgiantoro, membahas Perubahan APBN 2013 dan RAPBN 2014 di Gedung DPR, Senin (10/6), Mardani mengatakan, kebijakan pemerintah yang akan melakukan penghematan anggaran di seluruh Kementerian /Lembaga pada perubahan pembahasan APBN 2013 yang tengah berlangsung di DPR saat ini, dikhawatirkan akan memberi dampak gagal tercapainya road map menuju modernisasi alutsista TNI untuk jangka pendek 2010-2014.

"Karena, belanja pegawa tidak mungkin kita kurangi dengan semangat UMR. Justru kesejahteraan bagi prajurit TNI itu diperbaiki. Yang akan dikurangi pasti belanja modal atau belanja alutsista. Dan itu sama saja kita mengingkari komitmen bersama di awal, ketika dengan gegap gempita Presiden SBY pada 5 Oktober di 2011 menyampaikan akan membangun kekuatan TNI yang kuat dengan anggaran memadai," tegasnya seraya mengatakan karena itu Komisi I sepakat tidak ada pengurangan anggaran untuk 2013 ini.

Kata Mardani, yang lebih berat sebenarnya pagu anggaran Kementerian Pertahanan di 2014. Dari Rp 173 triliun anggaran TNI yang diajukan atau diusulkan Menhan, yang disetujui hanya sekitar Rp 80 triliun atau hanya naik Rp 2 triliun dari pagu anggaran Kemhan di 2013 ini.

"Jadi cuma naik Rp 2 trilunan saja. Jadi, jauh sekali usulan anggaran untuk TNI yang diajukan Menhan ke pemerintah. Padahal, di 2014 nanti kita berharap dapat tercapai dari perencanaan tahap satu dari program modernisasi alutsista TNI tersebut," ujarnya.

Sumber : Jurnal Parlemen

Readmore --> Komisi I : Pemotongan Anggaran Kemhan Bisa Ganggu Target MEF 2014