Vnesheconombank Berikan Pinjaman Kredit Pesawat Tempur Kepada Indonesia

Moskow - Vnesheconombank dan Departemen Keuangan Republik Indonesia telah menandatangani perjanjian pinjaman kepada Indonesia.

Pihak Vnesheconombank telah memberikan fasilitas kredit kepada Indonesia sebesar USD 399.5 juta dollar selama 7 tahun.

Pinjaman tersebut akan digunakan untuk membiayai pengadaan pesawat tempur dari Rusia kepada Indonesia dibawah kontrak ekspor antara JSC Rosoboronexport dan Kementerian Pertahanan Indonesia.

Perjanjian pinjaman merupakan untuk kedua kalinya dilakukan oleh Departemen Keuangan Indonesia dan Vnesheconombank selama dua tahun terakhir.

Kesepakatan ini menunjukkan perkembangan yang pesat dalam hubungan kedua negara dan merupakan prosedur yang telah ditetapkan dalam pertemuan antar Kementerian Rusia dan Indonesia, selain itu juga kerja sama dibidang perdagangan, kerja sama ekonomi dan teknik. Partisipasi Vnesheconombank merupakan bagian dari promosi untuk pembiayaan proyek ekspor produk teknologi tinggi Rusia ke Asia Tenggara.

Sumber : VEB/MIK

Readmore --> Vnesheconombank Berikan Pinjaman Kredit Pesawat Tempur Kepada Indonesia

Menristek : Indonesia Akan Mengembangkan N-219, N-245 Dan N-270

Jakarta - Menteri Riset dan Teknologi, Gusti Muhammad Hatta, mengatakan, Indonesia akan memproduksi pesawat N219 pada 2014.

"Tahun ini masih dalam tahap desain, kemudian 2013 dibuatkan prototype dan 2014 akan diproduksi," ujar Menristek dalam lokakarya Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional di Jakarta, Kamis.

Pesawat yang mempunyai kapasitas 19 penumpang tersebut, akan melayani wilayah pegunungan dan sulit dijangkau.

Pesawat N219 adalah pesawat yang mempunyai dua baling-baling dan hanya membutuhkan landasan 500 meter.

"Angkutan udara memang diperlukan karena cepat, sarana mempersatu bangsa, menjangkau daerah terpencil, dan juga menunjang sektor lain."

Kemristek sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp310 miliar yang digunakan untuk pembuatan prototype.

memproduksi pesawat tersebut melibatkan sejumlah lembaga seperti Lapan, PT DI, dan BPPT, katanya. Sementara itu, Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan), Bambang S Tejasukamana, mengatakan bahwa pada tahun 2013 akan diproduksi empat pesawat prototype yang digunakan untuk uji terbang dan uji struktur. "Hampir 70 persen bandara di Indonesia mempunyai landasan di bawah 800 meter," ujar Bambang.

Pesawat N219 tersebut, lanjut dia, sudah dipesan oleh sejumlah maskapai penerbangan sebanyak 50 unit. Namun sebelum dijual, kata Bambang, pihaknya akan melakukan sertifikasi terhadap pesawat tersebut.

Bambang mengatakan, pesawat yang dibuat tersebut lebih murah dibandingkan pesawat sejenis yang diproduksi negara lain.

Selain itu, pada tahun 2016 juga menargetkan akan memproduksi N245 dan pada 2017 memproduksi N270, katanya.

Sumber : ANTARA

Readmore --> Menristek : Indonesia Akan Mengembangkan N-219, N-245 Dan N-270

Kemhan Kirim 250 Teknisi Dalam Proyek PKR Di Belanda

Jakarta – Kementerian Pertahanan membantah kontrak pembelian kapal perusak kawal rudal dengan galangan Damen Schelde Belanda merugikan PT PAL yang hanya kebagian nilai proyek 3 persen dari kesepakatan pengerjaan 25 persen di Indonesia dari kontrak 220 juta dollar AS.

Sekretaris Jendral Kemhan Marsekal Madya Eris Herryanto seusai pertemuan General Border Committee RI-Malaysia di Jakarta, Kamis (20/12), menjelaskan, pihaknya mengirim 250 teknisi PT PAL ke Belanda untuk ikut dalam pembuatan kapal PKR tersebut.

“Tidak bisa dihitung dari nilai uang yang diterima PT PAL sebesar 3 persen dari 220 juta dollar AS. PT PAL dengan 250 teknisinya juga terlibat dalam pembangunan kapal di Belanda. Itu nilainya besar, tidak bisa dihitung semata dari pengerjaan berapa dollar AS di Surabaya.” Kata Eris.

Dia mengatakan pemilihan galangan Damen Schelde sesuai prosedur. Damen Schelde mengalahkan Rosoboron dari Rusia dan Orizonte dari Italia. Sekjet Kemhan mengakui, dengan nilai anggaran 220 juta dollar AS baru bisa membeli kapal sebagai platform dan meriam permukaan sehingga belum dilengkapi peluncur rudal dan tabung torpedo.

Anggota Komisi I DPR, Tubagus Hasanudin, mengkritik pembelian kapal perang kawal rudal (PKR) dari Damen Schelde yang menurut dia penuh keganjilan. “Kapal sejenis dengan harga 220 juta dollar AS dari Orizonte sudah dilengkapi peluncur rudal dan torpedo. Italia juga setuju 100 persen membangun kapal PKR tersebut di galangan PT PAL Surabaya sehingga transfer teknologi lebih besar skalanya yang diterima Indonesia, “ kata Hasanudin.

Sumber : KOMPAS

Readmore --> Kemhan Kirim 250 Teknisi Dalam Proyek PKR Di Belanda

Awal 2013, KRI Klewang Kedua Akan Dibuat

Banyuwangi - PT Lundin Industry Invest, perusahaan pembuat kapal perang asal Banyuwangi, Jawa Timur, akan memulai pembuatan KRI Klewang kedua pada Januari 2013. "Semoga awal 2013 bisa dimulai," kata Direktur PT Lundin, Lizza, dalam pesan pendeknya, Kamis, 20 Desember 2012.

Menurut Lizza, KRI Klewang kedua akan dibuat dengan bahan yang sama dengan yang digunakan saat pembuatan KRI Klewang pertama, yakni komposit karbon. Namun dilengkapi dengan teknologi anti terbakar sehingga diharapkan peristiwa kebakaran yang menimpa KRI Klewang pertama tidak terulang.

Lizza enggan menjelaskan secara detail mengenai desain dan asal bahan yang akan dipakai dalam pembuatan KRI Klewang kedua. "Masih rahasia," ujarnya.

KRI Klewang 625 yang merupakan proyek pertama pesanan TNI Angkatan Laut terbakar Jumat sore, 28 September 2012 lalu. Hasil penyelidikan PT Lundin menyebutkan terbakarnya kapal tersebut karena korsleting listrik saat pemasangan mesin dan instalasi listrik dari galangan ke kapal.

Kepala Dinas Penerangan Komando Armada Timur Surabaya, Letnan Kolonel Yayan Sugiana, menolak berkomentar ihwal pembuatan KRI Klewang dua. Yayan beralasan kewenangan pengadaan alutsista ada di Kementerian Pertahanan. "Saya tidak berhak menjawab, karena kami hanya sebagai pengguna," ucapnya.

KRI Klewang 625 sebelumnya didesain sebagai kapal cepat rudal berlambung tiga (trimaran). Kapal yang dibangun dengan biaya Rp 114 miliar ini menggunakan teknologi mutakhir berbahan komposit karbon.

PT Lundin mengklaim teknologi komposit karbon merupakan yang pertama di Asia. Kelebihannya, kapal lebih ringan dan irit bahan bakar sehingga bisa melesat denga kecepatan hingga 30 knot.

Perusahaan itu memulai pembuatan Klewang pada 2007 dengan melakukan riset ke sejumlah negara. Pembuatannya baru dilakukan pada 2009. Proyek ini didanai APBN 2009 hingga APBN 2011 senilai total Rp 114 miliar.

Namun sebelum Klewang dioperasikan oleh TNI AL, kapal sepanjang 63 meter itu terbakar hebat hingga ludes. TNI AL menilai insiden itu menjadi tanggung jawab PT Lundin karena belum diserahterimakan kepada TNI AL.

Sumber : TEMPO

Readmore --> Awal 2013, KRI Klewang Kedua Akan Dibuat

Kemhan Beli Kapal Rudal Belum Dilengkapi Persenjataan

Jakarta – Kapal jenis perusak kawal rudal tanpa dilengkapi peluncur rudal dibeli Kementerian Pertahanan dari galangan kapal Damen Schelde Belanda. Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengatakan, pembelian kontrak pertama dan dilanjutkan dengan kontrak kedua memang tidak dilengkapi peluncur rudal dan torpedo karena faktor keterbatasan anggaran.

“Pada tahun-tahun anggaran berikut akan diupayakan dilengkapi dengan peluru kendali dan torpedo. Tidak benar kalau dibilang kita tidak membeli kapal perang tanpa persenjataan. Pada tahun 2015, kapal perang ini akan selesai,” kata Purnomo seusai seminar kerjasama TNI AL dengan industri pertahanan guna mendukung kebutuhan alat utama sistem persenjataan (alutsista), Rabu (19/12) di Jakarta.

Namun, aktivis Koalisi Masyarakat Sipil untuk Transparansi Pembelian Senjata Poengky Indarti mengatakan, pembelian kapal yang masing-masing nilainya 220 juta dollar AS (sekitar Rp.2,1 triliun) itu banyak keganjilan.

“Kapal rudal kok tanpa rudal. Ini seperti membeli tank tempur tanpa dilengkapi meriam. Pemerintah harus transparan,” katanya.

“Kami mendapat informasi Mabes AL sebagai pengguna juga sebetulnya menolak pengadaan kapal tersebut. PT Pal di Surabaya juga keberatan karena proses kerja sama pembangunan kapal tersebut justru merugikan mereka karena tidak masuk dalam hitungan kalkulasi bisnis,” ujar Poengky. Komisi Masyarakat Sipil menginformasikan, untuk harga sama, penawaran dari galangan kapal Orisonte Italia sudah dilengkapi peluncur rudal dan torpedo antikapal selam.

Menurut Yusgiantoro, tidak ada penolakan dari Mabes AL. Kepala Staf TNI AL Laksamana Soeparno yang berdiri mendampingi Yusgiantoro lalu memanggil Kepala Badan Sarana Pertahanan Mayor Jendral Ediwan Prabowo. “Tidak ada juga kerugian PT PAL. Secara hitungan ekonomis, persentase pengerjaan PT PAL masih menguntungkan Indonesia,” kata Yusgiantoro.

Yusgiantoro mengakui, Italia memang menawarkan bahkan ditambah bonus hibah dua unit fregat kelas Mistral. “Namun, fregat tersebut dalam keadaan yang membutuhkan perbaikan sangat tinggi,” katanya.

Di Bandung, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono mengatakan, program modernisasi diupayakan bertahap, khususnya pemenuhan tahun 2010-2014 sebesar 40 persen atau sekitar Rp. 150 triliun. “Secara bertahap sudah dipenuhi, dan mudah-mudahan bisa tercapai,” kata Agus Suhartono seusai serah terima Komandan Sekolah Staf dan Komando TNI dari Marsekal Madya TNI Ida Bagus Putu Dunia, yang menjadi Kepala Staf TNI AU, kepada Marsekal Muda TNI Sunaryo.

Sumber : KOMPAS

Readmore --> Kemhan Beli Kapal Rudal Belum Dilengkapi Persenjataan

Menhan : BUMN Sektor Pertahanan Memprihatinkan

Jakarta - BUMN di sektor industri pertahanan dalam keadaan memprihatinkan.

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro dalam penutupan Seminar TNI AL dan Industri Pertahanan di Jakarta, Rabu (19/12/2012), menyampaikan sejumlah kesimpulan, termasuk kondisi BUMN sektor pertahanan yang memprihatinkan.

"Banyak mesin tua dan pekerja yang lanjut usia sehingga perlu regenerasi. Penyehatan keuangan juga dilakukan," kata Purnomo.

Menteri Pertahanan optimistis pembangunan Minimum Essential Forces (MEF) hingga 2015 akan membutuhkan pasokan dari BUMN sektor pertahanan. Kondisi itu akan membangkitkan kembali BUMN sektor pertahanan, seperti PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, PT Pal, dan lain-lain.

"Undang-Undang Industri Pertahanan mewajibkan kita membeli produk dalam negeri. Pembelian dari luar negeri juga diutamakan transfer teknologi dan perakitan dengan BUMN," kata Purnomo.

Saat ini, sejumlah pesawat terbang dan helikopter serta tank untuk tiga matra TNI sedang dipesan Kemhan dari BUMN terkait.

Humas PT Dirgantara Indonesia, Sonny Saleh Ibrahim, menjelaskan, pihaknya akan menyelesaikan pesanan pesawat tipe CN-235 Maritime Patrol, CN 212-200, Helikopter Super Puma, dan Bell 412 pesanan Kementerian Pertahanan secara bertahap mulai tahun ini hingga 2015. Jumlah total pesanan mencapai lebih dari 40 unit helikopter dan pesawat.

Sumber : KOMPAS

Readmore --> Menhan : BUMN Sektor Pertahanan Memprihatinkan

PT DI Rancang Peluru Balistik

Jakarta - PT Dirgantara Indonesia merancang peluru balistik hingga peluru kendali, untuk memperkuat pertahanan Indonesia.

Sonny Saleh Ibrahim dari Humas PT Dirgantara Indonesia (DI), di sela-sela seminar Hubungan TNI AL dan Industri Pertahanan di Jakarta, Rabu (19/12/2012), mengatakan bahwa pihaknya mengembangkan peluru balistik, peluru jarak jauh, dan peluru kendali penuh yang mampu menjangkau jarak 200 kilometer.

"Untuk peluru balistik dan diluncurkan dari multilaras, memiliki jarak jangkau 14 kilometer, 23 kilometer, dan terjauh 36 kilometer," kata Sonny.

Persenjataan tersebut dikembangkan bersama dengan lembaga terkait, seperti PT Pindad, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), dan sejumlah industri strategis. Dalam beberapa tahun mendatang produk itu diharapkan sudah digunakan oleh TNI.

Sumber : KOMPAS

Readmore --> PT DI Rancang Peluru Balistik

Tahun Depan PT DI Akan Memberikan Kejutan

Bandung - Asisten Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia (PTDI) Bidang Sistem Jaminan Mutu Sonny Ibrahim Saleh, berjanji akan memberi kejutan kepada masyarakat di bulan Februari 2013, dengan mengembangkan kembali pesawat yang telah lama tidak terdengar namanya, namun Sonny masih merahasiakan nama pesawat tersebut, hal itu terungkap dalam acara Coffee Morning bersama wartawan, Selasa, (18/12/2012), bertempat di Gedung Pusat Manajemen PT DI jalan Pajajaran Bandung.

Selain akan memberi kejutan, Sonny pun menjelaskan secara panjang lebar berbagai perkembangan PTDI hingga akhir tahun 2012. “PTDI nyaris menjadi perakit pesawat, bila menjadi perakit, PTDI sudah tidak spesial lagi”, ungkap Asisten Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia (PTDI) Bidang Sistem Jaminan Mutu Sonny Ibrahim Saleh.

“PTDI punya kemampuan memperbaiki radar”, ungkap Sonny terkait matinya radar Bandara Soekarno-Hatta, “Kejadian matinya radar sangat membahayakan pesawat”, ungkapnya, “Bandara Husein Sastranegara saja memiliki genset untuk mengantisipasi matinya radar”, tambahnya.

Terkait kerjasama PTDI dengan Sukhoi, Sonny menjelaskan bahwa PTDI melamar ke Sukhoi sebagai sub kontraktor, “Baru kali ini kita bekerja sama dengan Sukhoi”, kata Sonny, “Paling penting dalam kerjasama dengan Sukhoi adalah perhitungan harga per jam buruh”, tambahnya.

“PTDI fokus dalam Delivery Center C-295, C-212, dan Heli Cougar”, ungkap Sonny, “ Delivery Center difokuskan karena bisnis C-295, C-212, dan Heli Cougar berjalan, dan saat ini PTDI sedang tender di Filipina dan merintis di Thailand dan Malaysia, Delivery Center penting agar tidak terjadi saling bertabrakan kepentingan”, ungkapnya.

“Saat ini kontrak PTDI dengan Kemenhan sebesar 8,2 triliun, dari target kontrak senilai 9,5 triliun, dan kontrak telah berjalan 98 persen”, kata Sonny, “Untuk tahun 2013 PTDI menargetkan penerimaan 3 triliun di luar pemesanan pesawat C-235, C-295 dan C-212”, ungkapnya.

Di akhir tahun 2012, PTDI mendapatkan penerimaan untuk perusahaannya sebesar 2,65 triliun dari pesawat, 200 miliar dari komponen, 170 miliar dari perawatan pesawat, dan 80 miliar dari alutista, “Penerimaaan PTDI sebesar 3,1 triliun”, ungkap Sonny, seperti diketahui keuntungan PTDI di tahun 2009 mengalami kenaikan, sedangkan di tahun 2010 dan 2011 mengalami down.

Di akhir paparannya, Sonny menginginkan Gubernur Jawa Barat yang baru harus mendukung PT Dirgantara Indonesia dan membenahi Bandung.

Sumber : ARCOM

Readmore --> Tahun Depan PT DI Akan Memberikan Kejutan

Tim Inspeksi PBB Periksa Kesiapan Alutsista TNI Di Lebanon

Jakarta - Untuk mengecek kesiapan operasional satuan yang tergabung dalam misi UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon), pihak PBB mengadakan inspeksi terhadap alat utama sistem senjata (alutsista) dan alat perlengkapan yang digunakan pasukan TNI yang tergabung dalam Kontingen Garuda XXIII-G/UNIFIL atau Indobatt (Indonesian battalion) di Lebanon Selatan. Pemeriksaan yang dikenal dengan COE (Contingent Owned Equipment) ini dilakukan setiap tiga bulan sekali, dan bagi Satgas Yonif Mekanis TNI Konga XXIII-G/UNIFIL (Indobatt), kali ini merupakan pemeriksaan pertama.

Kedatangan 13 orang tim dari COE yang diketuai oleh Sergiy Mazurov untuk memeriksa peralatan Satgas Indobatt diterima langsung oleh Dansatgas Konga XXIII-G/UNIFIL Mayor Inf Lucky Avianto beserta para perwira staf terkait, di ruang rapat Markas Indobatt, Adshit al Qusayr, Lebanon Selatan, Senin (17/12/2012). Demikian rilis yang dikirim ke redaksi Tribunnews.com, Selasa (18/12/2012).

Satgas Konga XXIII-G/UNIFIL yang berada di Kompi D, Kompi Ban, Kompi C, Kompi A dan Kompi B, menggelar seluruh perlengkapan yang digunakan untuk dicek satu persatu, antara lain meliputi kendaraan tempur, kendaraan ringan, persenjataan, peralatan komunikasi, administrasi, perlengkapan pribadi, kebersihan dan perlengkapan kemarkasan yang lain.

Dalam kesempatan tersebut, Dansatgas Indobatt Mayor Inf Lucky Avianto menyampaikan bahwa kedatangan tim COE bukanlah untuk mencari-cari kesalahan atau kekurangan, namun apa yang dilakukannya dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan koreksi kedepan dalam pelaksanaan misi perdamaian selama penugasan 1 tahun kedepan. Dansatgas juga berpesan kepada para perwira dan staf, agar dapat memberikan data selengkap-lengkapnya tanpa ada yang harus ditutup-tutupi.

Bagi negara penyumbang pasukan di PBB atau TCC (Troops Contributing Countries) yang menggunakan sistem wet lease seperti Indonesia, COE merupakan kegiatan yang harus dipersiapkan, karena apabila ada salah satu peralatan yang dinyatakan tidak siap pakai maka akan berpengaruh terhadap reimbursement (pembayaran kembali).

Disamping itu tim PBB akan memberikan penilaian apakah Satgas dinyatakan siap atau tidak untuk melaksanakan operasi penjaga perdamaian di Lebanon Selatan di bawah UNIFIL. Standar kelayakan yang ditetapkan oleh PBB adalah 75 persen alutsista dan material Satgas harus memenuhi syarat dan siap operasi. Jika dalam pemeriksaan tersebut kondisi alutsista dan material Satgas dibawah 75 persen, maka dapat dinyatakan tidak siap operasi dan dapat direpatriasi atau dipulangkan ke negara asal.

Usai melakukan pemeriksaan terhadap alutsista Indobatt, Tim COE yang diwakili Sergiy Mazurov mengucapkan terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya, serta merasa puas terhadap penyiapan dan kesiapan Kontingen Garuda XXIII-G/UNIFIL atau Indobatt (Indonesian battalion) dalam rangka misi perdamaian PBB di Lebanon.

Sumber : Tribunnews

Readmore --> Tim Inspeksi PBB Periksa Kesiapan Alutsista TNI Di Lebanon

2012, Penerimaan PT DI Mencapai Rp. 3.1 Triliun

Bandung - Pada tahun 2012 ini, PT Dirgantara Indonesia (PT DI) mendapatkan penerimaan sebesar Rp 3,1 triliun. Sementara kontrak yang dicapai mencapai Rp 9,5 triliun. Penerimaan tersebut diperoleh dari kontrak-kontrak dari dalam dan luar negeri. Di mana dari dalam negeri termasuk kontrak dari Kementrian Pertahanan sebesar Rp 8,2 triliun.

"Tahun 2012 ini istimewa. Kami mendapatkan kontrak mencapai Rp 9,5 triliun. Dan penerimaan sebesar Rp 3,1 triliun. Ini pencapaian yang cukup besar apalagi setelah masa sulit yang pernah dialami PT DI beberapa tahun lalu. Biasanya paling maksimal kami dapat Rp 2 triliun, ini loncatan buat kami," ujar Kepala Komunikasi PT DI Sonny Ibrahim Saleh dalam Coffe Morning Break di Kantor PT DI Jalan Pajajaran, Selasa (18/12/2012).

Penerimaan sebesar Rp 3,1 triliun tersebut berasal dari pembayaran pesawat terbang terbang sebesar 2,65 triliun, pembuatan komponen pesawat Rp 200 miliar, perawatan pesawat sebesar Rp 170 miliar dan alutsista sebesar Rp 80 miiliar.

"Pesawat terbang yang kami kerjakan pada 2012 ini diantaranya CN 235, CN 295, CN 212 dan helikopter. Sementara alutsista yaitu torpedo dan roket," tuturnya.

Untuk tahun 2013 dan 2014 mendatang PT DI telah mencatat penerimaan minimal sebesar Rp 3 triliun yang diperoleh dari kontrak pada 2012.

"Jadi tahun depan kita minimal sudah punya Rp 3 triliun di Tahun depan kontrak 2012. Kami berharap kerjasama dengan Sukhoi juga bisa terlaksana pada 2013 nanti," tutur Sonny.

Sumber : DETIK

Readmore --> 2012, Penerimaan PT DI Mencapai Rp. 3.1 Triliun

Indonesia Siapkan Rp.81.8 Triliun Untuk Anggaran Pertahanan Tahun 2013

Jakarta - Pemerintah menyediakan anggaran bidang pertahanan sebesar Rp 81,8 triliun tahun depan. Apa alat persenjataan yang bakal dibeli pemerintah tahun depan lewat anggaran tersebut?

Berdasarkan data yang dikutip dari Kementerian Keuangan, Selasa (18/12/2012), anggaran bidang pertahanan Indonesia di 2013 naik 3 kali lipat dari Rp 30,7 triliun di 2007 menjadi Rp 81,8 triliun tahun depan.

Berikut daftar alat pertahanan yang bakal dibeli pemerintah:

Pengadaan kendaraan taktis (Rantis) 2,5 ton 4x4 dan kendaraan angkut munisi 5 ton; Pengadaan 6 pesawat Sukhoi 30 MK2, pesawat pengganti MK-53 dan dukungannya, pesawat CN-295 (pengganti F27), helikopter full combat SAR mission, dan dukungannya;

Pengadaan helikopter angkut, helikopter serang beserta persenjataan & munisi, helikopter serbu beserta persenjataan dan munisi, ranpur Main Battle Tank (MBT), ME Armed 155 MM Howitzer, Rudal MLRS, Rudal Arhanud;

Pengadaan MLM KRI kelas korvet tahap I, kapal bantu hydro-oceanografi, kapal latih (pengganti KRI DWR), CN-235 MPA, helikopter AKS + Sucad, Panser Amphibi BTR 80 A, Tank Amphibi BMP 3F dan Sucad, Multi Launch Rocket System (MLRS) Kal 122 m.

Sumber : DETIK

Readmore --> Indonesia Siapkan Rp.81.8 Triliun Untuk Anggaran Pertahanan Tahun 2013

PT DI Anggarkan USD 16 Juta Untuk Pengembangan N219

Bandung - PT Dirgantara Indonesia akan menginvestasikan USD 16 juta selama 4 tahun mengembangkan pesawat N219. Pesawat berpenumpang 19 orang ini nantinya akan menambah produk unggulan dari PT DI.

"Andalan PT DI saat ini di antaranya CN 235, CN 295. Kami ingin menambah produk unggulan untuk memperluas pasar," ujar Kepala Tim Komunikasi PT DI, Sonny Saleh Ibrahim dalam acara Press Coffe Morning di Kantor PT DI Jalan Pajajaran, Selasa (18/12/2012).

N-219 ini pertama kali digagas pada 2004 lalu namun kemudian terhenti. Berdasarkan analisa, pesawat N 219 yang tergolong pesawat kecil ini dinilai berpotensi digunakan untuk menjangkau berbagai daerah terpencil dengan kondisi geografis yang cukup sulit.

"Tahun 2013 kami akan investasi untuk pengembangan N 219 ini sendiri. Lama kalau ngandelin dari pemerintah," katanya.

Besarnya investasi yang ditanamkan yaitu USD 16 juta untuk 4 tahun. "Mulai kita jalankan pada 2013 lah. Masuk dari preliminary design (desain awal) sampai dengan pembuatan prototype," tutur Sonny. Namun untuk membuat sebuah prototype, PT DI menyatakan butuh dukungan dari pemerintah karena dibutuhkan dana sekitar USD 30-40 juta.

Dana investasi sebesar USD 16 juta yang disiapkan PT DI, disebut Sonny berasal dari keuntungan yang disisihkan serta tidak menutup kemungkinan akan menambah dari pinjaman ke bank.

Sonny mengatakan pasar untuk N 219 yaitu maskapai penerbangan yang akan membuka jalur-jalur baru ke daerah terpencil. "Pasarnya sudah ada. Bahkan kami sudah ada MoU dengan maskapai penerbangan," katanya.

Selesai pengembangan dan pembuatan prototype, produksi N 219 akan dilakukan paling cepat 2017. Produk unggulan ini akan dijual dengan kisaran USD 4 juta.

Sumber : DETIK

Readmore --> PT DI Anggarkan USD 16 Juta Untuk Pengembangan N219

Eks.KSAU : Kedaulatan Udara RI Masih Lemah

Jakarta - Kedaulatan udara Republik Indonesia masih lemah. Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (Kasau) Marsekal (Purn) Chappy Hakim disela peluncuran bukunya "Quo Vadis Kedaulatan Udara Indonesia" di Jakarta, Senin (17/12/2012) mengatakan, insiden penerbangan gelap lima jet tempur F-18 Hornet US Navy tanggal 2 Juli 2003 di sekitar Pulau Bawean menjadi pelajaran berharga.

"Ketika itu pilot sipil salah satunya dari maskapai Bouraq mengaku ada pesawat jet terbang jungkir balik dan berguling-guling mengganggu keselamatan penerbangan. Yang dituduh tentu saja penerbang jet tempur TNI AU dari Pangkalan Madiun. Setelah dicek dengan mengirim sepasan F-16 Falcon ternyata ada 5 F-18 Hornet dengan senjata lengkap sedang mengawal kapal induk dari Armada VII AS yang berpangkalan di Pasifik," kata Chappy.

Indonesia harus memberi peringatan dan sebaliknya pihak AS merasa berhak melintas. Padahal, setiap hari ada 1.000 penerbangan sipil domestik dan puluhan penerbangan internasional di ruang udara Indonesia.

Meski mengalami pelajaran berharga tersebut, Chappy menyayangkan sampai kini kemampuan radar Indonesia belum maksimal. Bahkan, kemarin puluhan penerbangan ke Bandara Soekarno-Hatta dibatalkan karena listrik padam yang mengakibatkan radar tidak berfungsi. Selain itu, penerbangan gelap (intruder) juga masih terjadi berulangkali di ruang udara Indonesia.

Sumber : KOMPAS

Readmore --> Eks.KSAU : Kedaulatan Udara RI Masih Lemah

Eks. KSAU : Pulau-Pulau Indonesia Merupakan Kapal Induk

Jakarta - Pulau-pulau di Indonesia adalah "kapal induk" yang dapat menjadi pangkalan pesawat tempur TNI-AU.

Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal (Purn) Chappy Hakim disela peluncuran bukunya "Quo Vadis Kedaulatan Udara Indonesia" di Jakarta, Senin (17/12/2012), menjelaskan, pulau-pulau yang tersebar di Nusantara berfungsi ibarat kapal induk.

"Indonesia tidak memiliki doktrin agresi menyerang keluar. Untuk itu tidak diperlukan kapal induk. Pulau-pulau kecil di bagian terdepan Nusantara dapat menjadi pangkalan pesawat tempur Indonesia," kata Chappy.

Pertahanan untuk menangkal itu, dikombinasikan dengan kapal-kapal perang TNI-AL yang berada di pangkalan aju di pulau-pulau terluar.

Namun Chappy menyayangkan, hingga kini belum ada koordinasi yang padu dalam membangun sinergi antarinstansi untuk menjaga kedaulatan dari ancaman asing, serta praktik kegiatan ilegal seperti penyelundupan kekayaan sumber daya alam serta perikanan Indonesia.

Anggota Komisi I DPR, Mahfudz Sidik, dalam kesempatan sama menjelaskan, setiap tahun Rp 20 triliun kerugian negara disebabkann pencurian, penyelundupan, dan rangkaian kegiatan ilegal yang lolos dari pemantauan terpadu dari udara dan laut di lautan Indonesia.

Sumber : KOMPAS

Readmore --> Eks. KSAU : Pulau-Pulau Indonesia Merupakan Kapal Induk

BAE System Mendapat Kontrak Modernisasi F-16 Indonesia Dan Irak

London – BAE System telah menerima dua kontrak senilai hampir USD 63 juta untuk pengadaan alat pendukung, sistem pengujian, dan suku cadang F-16 dari Indonesia dan Irak.

Kontrak ini meningkatkan posisi tawar BAE System dalam kacah industri global dan kemampuan untuk memberikan sistem pesawat tempur yang tepat dan keahlian untuk mendukung pesawat tempur F-16 yang telah menjadi operator dari pesawat tempur buatan AS tersebut.

“Kami sangat senang bahwa Indonesia masih mempercayakan BAE System untuk kembali memberikan sistem dan layanan yang mereka butuhkan untuk kesiapan operasional misi mereka,” kata Carl Huncharek, direktur program BAE System. Untuk Irak, kontrak ini merupakan kesempatan yang untuk karena sebagai operator baru dalam mengoperasikan F-16 dan ikut melatih personel dalam mendukung pesawat selama beberapa tahun kedepan.

BAE System telah mengekspor lebih dari 25 ribu peralatan pendukung dan sistem pembelajaran lebih dari 24 negara di seluruh dunia. BAE System sendiri telah mengirim 98 % pesanan dan 99 % para pelanggan kembali melakukan perbaikan, pelatihan dan melakukan peningkatan sistem. BAE System juga akan melakukan ekspansi dan akan membangun basis produksi di Fort Worth, Texas, AS pada awal 2014.

BAE System merupakan perusahaan sistem integrasi terkemuka untuk mengupgrade avionik F-16. Pada bulan agustus. Korea Selatan memilih BAE System sebagai kontraktor untuk mengupgrade pesawat tempur F-16 mereka. Selain itu, BAE System juga mengupgrade F-16 milik US Air National Guard dan AU Turki, termasuk mengupgrade Commercial Fire Control Computer, yang saat ini merupakan generasi paling canggih dalam dalam melakukan misi di setiap pesawat tempur F-16.

Sumber : BAE System/MIK

Readmore --> BAE System Mendapat Kontrak Modernisasi F-16 Indonesia Dan Irak

Pengamat : Menjawab Tantangan Kesetaraan Kekuatan Maritim

Jakarta - Perkembangan situasi di tingkat kawasan yaitu Asia Tenggara kini makin dinamis, yang diwarnai pula situasi yang memanas terkait sengketa wilayah kaya sumber daya alam di Laut China Selatan antara China dengan sejumlah negara Asia Tenggara.

Memang Indonesia tidak termasuk negara yang bersengketa dengan China, namun kita justru harus memanfaatkan situasi ini sebagai rujukan kesiapan segenap sumber daya maritim untuk mengantisipasi kemungkinan konflik. Kita lihat saat ini China sangat menggenjot kekuatan maritimnya, yang terakhir dengan peluncuran kapal induk Liaoning yang bakal dilengkapi pesawat tempur J-15, yang merupakan kopian dari pesawat tempur Rusia versi kapal induk, Sukhoi Su-33. Meski sejumlah pengamat seperti misalnya Rodger Baker dan Zhang Zhixing dalam ulasan berjudul The Paradox of China’s Naval Strategy di situs kajian strategis stratfor.com (http://www.stratfor.com/weekly/paradox-chinas-naval-strategy) menilai China masih dalam proses transisi untuk memproyeksikan kekuatan maritimnya keluar demi kepentingannya, segenap perkembangan ini harus diikuti dengan cermat demi kepentingan nasional kita.

Kondisi di tingkat kawasan itu layak menjadi rujukan dalam pengembangan TNI AL ke depan, khususnya terkait dengan visi mewujudkan TNI AL yang andal dan disegani. Visi ini sangat penting dan tepat karena Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, dengan luas wilayah laut 93.000 km persegi dan luas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) 6.159.032 km persegi. Kondisi geografis Indonesia ini semakin spesial dengan posisi yang terletak di antara dua benua dan dua samudera besar sehingga membuat wilayah ini dari abad ke abad senantiasa menjadi jalur perlintasan perniagaan yang sangat penting dan vital.

Oleh karenanya, kebutuhan adanya angkatan laut yang kuat dengan perlengkapan yang sesuai zaman dan kebutuhan dengan ditunjang sumber daya manusia yang memiliki profesionalisme dan kompetensi tinggi sudah menjadi keniscayaan. Akan tetapi kekuatan TNI AL yang andal dan disegani itu pun takkan bisa terwujud jika visi maritim yang kuat dan integral belum terbangun di negeri ini.

Masih banyak tafsir mengenai visi maritim ini, seperti misalnya yang dikemukakan peneliti pertahanan Connie Rahakundini Bakrie dalam tulisan di situs indomaritimeinstitute.org berjudul Negara Visi Maritim. Connie menyebut bahwa visi maritim akan dipengaruhi kemajuan yang sudah dicapai di daratan dan tidak akan efektif jika tidak didasarkan pada konsepsi mengenai pertahanan negara yang menyeluruh. Menurut dia, pembangunan kekuatan maritim adalah tahap lebih lanjut setelah dipenuhinya kualitas yang unggul atas pertahanan matra darat. Ditambahkannya, dalam perkuatan armada laut, sebuah negara harus sudah memiliki pertahanan darat, sistem intelijen, pemerintahan dan perekonomian yang kuat dengan dasar strategi ekonomi politik yang tangguh untuk menjaga kedaulatan negaranya.

Tak jauh beda dengan yang dikemukakan mendiang Laksamana Purn Soedomo seperti dikutip dalam majalah Jalasena terbitan Mei 2011. Dirinya menyatakan visi maritim bisa dibangun dengan merujuk pada visi Kerajaan Majapahit yang memproyeksikan kekuatan melalui samudera untuk mempersatukan berbagai wilayah, serta merujuk pada misi Laksamana Zheng He atau Cheng Ho yang memanfaatkan kekuatan maritim untuk perdagangan dan promosi kebudayaan.

Meninjau kondisi aktual di tingkat kawasan, misi TNI AL yang saat ini masih sejalan dengan TNI secara umum yaitu membangun kekuatan dengan ukuran minimum essential force atau kekuatan pokok minimal perlu secara dinamis terus dikaji dan disesuaikan dengan perkembangan tingkat kawasan. Konsep pertahanan dan alat utama sistem senjata (Alutsista) penunjangnya semestinya sudah makin diarahkan menuju prinsip kesetaraan, meski mungkin kesetaraan minimal. Artinya, Alutsista dan segala kemampuan sumber daya penunjangnya harus memiliki kualitas setara dengan kekuatan termaju di kawasan, walaupun dari segi kuantitas mungkin belum menyamai. Yang tak kalah penting, ketersediaan Alutsista dan kelengkapannya juga sesuai dengan tren potensi ancaman.

Misalkan saja dalam rangka pengamanan alur laut kepulauan Indonesia (ALKI) yang menjadi jalur pelayaran internasional. Jangan dilupakan “Insiden Bawean” yang terjadi 3 Juli 2003 silam, saat pesawat-pesawat tempur F/A-18 Hornet dari kapal induk USS Carl Vinson bermanuver di wilayah perairan Laut Jawa sehingga terpaksa dicegat oleh pesawat F-16 dari Lanud Iswahjudi Madiun dan saat itu nyaris terjadi dog fight. Meski insiden ini sudah lama terjadi, namun hal ini membuktikan bahwa kekuatan TNI khususnya TNI AL perlu lebih banyak memproyeksikan diri sebagai pengaman jalur perlintasan internasional itu, sekaligus menunjukkan kemampuannya sebagai deterrent atau kekuatan penangkal yang membuat negara lain tak berani sembarangan berulah di dalam teritorial Indonesia.

Menyikapi kondisi terakhir di kawasan Laut China Selatan, Indonesia dengan TNI AL-nya tetap perlu berperan sebagai kekuatan penengah di antara potensi-potensi konflik yang ada. Hal ini bisa dicapai, selain melalui jalur diplomasi aktif, juga melalui perkuatan-perkuatan unsur-unsur TNI AL. Penambahan Alutsista seperti kepemilikan rudal-rudal antikapal permukaan dan antiserangan udara dari jenis terbaru mutlak diperlukan untuk menjaga kemampuan pertahanan dan deterrent TNI AL. Selain itu penambahan kekuatan lain seperti pesawat-pesawat antikapal selam, baik sayap tetap maupun helikopter, patroli maritim serta kapal selam harus dijaga kesinambungan pengadaaannya agar sesuai dengan realitas kebutuhan dan mewujudkan prinsip kesetaraan dengan kekuatan lain di kawasan ini.

Jangan dilupakan pula aspek pembinaan personel untuk menjaga kualitas dan profesionalisme. TNI AL sudah punya pengalaman operasi laut di luar negeri seperti saat menangani pembajakan kapal dagang MV Sinar Kudus oleh perompak Somalia beberapa waktu lalu serta operasi maritim PBB di perairan Lebanon, yang membuktikan kualitas para pelautnya. Keterlibatan dalam operasi-operasi internasional ini perlu terus dipelihara untuk meningkatkan wawasan dan pengalaman segenap personel. Program pengamanan pulau terluar yang selama ini sudah dilaksanakan terutama oleh unsur Korps Marinir perlu diperkuat baik dari segi jumlah personel maupun kelengkapan persenjataan dan sarana pendukung seperti komunikasi dan fasilitas lainnya.

Dengan terpeliharanya seluruh kemampuan dan terus terlaksananya proses perkuatan-perkuatan itu, niscaya TNI AL akan mampu mewujudkan visinya sebagai kekuatan yang andal dan disegani. “Jalesveva Jayamahe, di laut kita jaya!”

Sumber : Solopost

Readmore --> Pengamat : Menjawab Tantangan Kesetaraan Kekuatan Maritim

Presiden Lantik KSAU dan KSAL Baru

Jakarta - Pelantikan tersebut berlangsung di Istana Negara Jakarta.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melantik Laksamana Madya TNI Dr Marsetyo sebagai Kepala Staf Angkatan Laut dan Marsekal Madya TNI Ida Bagus Putu Dunia sebagai Kepala Staf Angkatan Udara, Senin.

Pelantikan kedua pejabat tersebut berdasarkan Keppres 78 TNI Tahun 2012 ditandatangani pada 14 Desember 2012.

Pelantikan tersebut berlangsung di Istana Negara Jakarta dan dihadiri oleh Ketua DPR Marzuki Alie, Ketua BPK, Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono, Kapolri Jenderal (Pol) Timur Pradopo, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo dan Kasau yang diganti Marsekal TNI Imam Syufaat dan Kasal Laksamana TNI Soeparno, Jaksa Agung Basrief Arief dan Ibu Negara Ani Yudhoyono.

Selanjutnya Kasal Laksamana TNI Soeparno dan Kasau Marsekal TNI Imam Syufaat memasuki masa pensiun.

Sejumlah menteri yang hadir antara lain Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menlu Marty Natalegawa, Mensesneg Sudi Silalahi, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo serta sejumlah pejabat lainnya.

Sebelumnya, Marsekal Madya TNI Ida Bagus Putu Dunia menjabat sebagai Komandan Sekolah Staf dan Komando TNI, sementara Laksamana Madya TNI Dr Marsetyo sebelumnya menjabat sebagai Wakasal.

KSAU & KSAL Salah Ucap, SBY Merengut

Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya Marsetyo dan Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Madya Ida Bagus Putu Dunia salah mengucap sumpah janji hingga tiga kali.

Kedua pemangku jabatan jenderal bintang empat ini salah mengucapkan kalimat sumpah janji pada bagian suap hingga tiga kali.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selaku pengambil sumpah jabatan mengulangi kalimat sumpah janji tersebut hingga tiga kali, dan mengulangi dengan nada lebih tegas saat mengulangi kalimat sumpah janji untuk yang ketiga kali.

"...Bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau suatu pemberupa apa saja," ucap SBY, dalam pelantikan dua kepala staf TNI, di Istana Negara, Jakarta, Senin (17/12/2012).

Kalimat sumpah janji yang seharusnya diucapkan kembali oleh dua kepala stas TNI yang tengah dilantik Presiden, salah diucapkan oleh kedua kepala staf TNI. Akibatnya SBY mengulangi kalimat tersebut.

"Saya ulangi, atau suatu pemberian apa saja," ucap SBY. Namun dua kepala staf TNI itu masih juga salah mengucapkan kalimat sumpah janji bagian suap tersebut, hingga akhirnya SBY mengulanginya untuk yang ke tiga kali dengan nada meninggi.

"Atau suatu pemberian apa saja, dari siapa pun juga," ucap SBY dengan wajah merengut.

Akhirnya Marsekal Madya Ida Bagus Putu Dunia dan Laksamana Madya Marsetyo resmi dilantik Presiden, untuk menjalankan tugas menjaga pertahanan negara.

Marsekal Madya Ida Bagus Putu Dunia menggantikan Marsekal Imam Sufaat yang akan memasuki masa pendiun, dan Laksamana Madya Marsetyo menggantikan Laksamana Suparno yang juga akan memasuki masa pensiun.

Sumber : INILAH / Berita Satu

Readmore --> Presiden Lantik KSAU dan KSAL Baru

Menhan : Tidak Ada Yang Mencurigakan Dalam Pengadaan Alutsista

Jakarta - Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro mengatakan tidak ada yang ditutupi terkait anggaran pengadaaan alutsista Kemenhan senilai Rp 678 miliar. Purnomo membantah tudingan Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam terkait adanya kongkalikong anggaran tersebut.

"Jadi dari kami tidak ada yang ditutupi, dari kami semua sudah dijelaskan," kata Menhan Purnomo Yusgiantoro kepada wartawan di Kementerian Pertahanan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Minggu (16/12/2012).

Purnomo mengatakan, pada saat rapat dengan DPR 10 Desember 2012 lalu, dirinya menjelaskan bahwa ususlan anggaran tersebut berasal dari Mabes TNI. Ada 3 proses dalam pengajuannya.

Pertama, proses teknis di Kemenhan sendiri, kedua proses politik di DPR. Proses kedua ini menurut Purnomo merupakan penganggaran sendiri di Kementerian Keuangan. Ketiga, verifikasi dari Wakil Menhan selaku Ketua High Level Comittee.

"Setelah itu ada surat dari kami ke DPR, menyatakan ini sudah clear and clean dengan Kemenkeu juga. Jadi proses ini kami telah sampaikan ke DPR semua waktu itu," terang Purnomo.

Sebelumnya diberitakan, Kementerian Keuangan memberikan tanda bintang (memblokir) anggaran Kementerian Pertahanan senilai Rp 678 miliar, atas rekomendasi surat Seskab Dipo Alam. Menteri Keuangan Agus Martowardojo, mengatakan pemblokiran itu karena masih diperlukannya penelahaan dan koordinasi di antara internal pemerintah.

"Koordinasi itu antara lain dilakukan dengan Seskab. Kalau kami menyinggung ada dugaan mark up dan praktek yang tidak benar, memang bukan tugas dan fungsi kami untuk memahami karena ini tugas dan fungsi Kemenhan mengenai detail dan spesifikasi anggaran yang dibelanjakan," ungkapnya.

"Satu dan lain hal yang membuat kami mencabut bintang adalah masalah clearence di internal pemerintah. Kalau masih ada surat yang menanyakan tentu harus bisa clear-kan. Bintang harus dicabut, kalau dicabut nanti kami akan berkonsultasi di pimpinan," tegas Agus.

Menurutnya, meskipun anggaran dicabut dan bisa dicairkan, tetap harus melihat waktu apakah memungkinkan untuk digunakan, ini perlu ada koordinasi antara pemerintah.

"Kalau blokir dicabut, yang ditandai dengan pencabutan surat yang dikeluarkan Seskab, apakah waktu pengadaan memadai. Kami memahami dan Rp 678 miliar akan masuk Silpa (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, red)," ungkap Agus.

Sumber : DETIK

Readmore --> Menhan : Tidak Ada Yang Mencurigakan Dalam Pengadaan Alutsista

KSAD : TNI AD Akan Modernisasi Alutsista Berkesinambungan

Jakarta - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo mengatakan TNI Angkatan Darat akan terus melanjutkan modernisasi Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) guna mewujudkan TNI AD yang profesional. Karena itu, Satuan TNI Angkatan Darat akan dilengkapi dengan Alutsista yang modern dan tercanggih di kelasnya, seperti MBT Leopard, Marder, Meriam 155 Caesar, MLRS Astros II, Rudal Mistral, Helikopter Black Hawk serta persenjataan lainnya.

Demikian amanat tertulis KSAD yang dibacakan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad), Letjen TNI Budiman saat menjadi Inspektur Upacara Hari Juang Kartika Ke-67, Sabtu (15/12) di Lapangan Upacara Markas Besar TNI Angkatan Darat, Jakarta. Hari Juang Kartika diperingati sejak 15 Desember 1945 hingga saat ini, 15 Desember 2012.

Menurut Pramono Edhie, sejalan dengan dinamika perubahan situasi pada lingkup nasional, regional, maupun global serta tantangan yang dihadapi bangsa saat ini, tugas Angkatan Darat ke depan akan semakin berat dan kompleks. Tantangan tugas ini menuntut kesiapan operasional satuan, profesionalitas dan soliditas satuan yang tinggi serta dukungan seluruh komponen bangsa.

Seluruh prajurit TNI Angkatan Darat harus menjadi prajurit yang terlatih, tangguh dan handal. Karenanya, KSAD meminta para komandan satuan untuk menyelenggarakan latihan di satuannya dengan profesional dan terukur sesuai dengan prinsip-prinsip latihan yang kita pedomani.

Dia mengingatkan untuk mewujudkan profesionalisme keprajuritan tidak cukup hanya dilakukan dengan modernisasi Alutsista, tetapi yang lebih penting adalah menyiapkan sumber daya prajuritnya. Karena secanggih dan semodern apapun Alutsista yang kita miliki, tanpa didukung profesionalitas dan semangat juang, maka tidak akan memberikan hasil yang optimal.

“Selain itu, profesionalisme keprajuritan yang kita bangun, bukan untuk menciptakan prajurit seperti robot, melainkan profesionalisme yang berbasis kepada jati dirinya sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, dan tentara nasional,” katanya melalui siaran pers Kasubdis Penum Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (Dispenad), Kolonel Inf Zaenal M.

Usai upacara, Wakasad menyerahkan piala dan plakat kepada para pemenang lomba kebersihan antar satuan di lingkungan Mabesad. Juara I diraih oleh Staf Pengamanan, Juara II oleh Staf Personel dan Juara III diraih oleh Staf Perencanaan dan Anggaran.

Sumber : JURNAS

Readmore --> KSAD : TNI AD Akan Modernisasi Alutsista Berkesinambungan