Internasional : Semua F-22 Dilarang Terbang Karena Masalah Pasokan Oksigen

Pesawat siluman F-22 milik Angkatan Udara AS.

Washington - Angkatan Udara Amerika Serikat melarang terbang semua armada tempur F-22-nya, pesawat paling canggih di dunia, setelah masalah muncul pada pasokan oksigen pesawat itu, beberapa pejabat mengatakan, Jumat (24/6/2011).

Raptor F-22, yang bisa menghindari radar, dilarang terbang sejak 3 Mei dan para pejabat Angkatan Udara tidak bisa memastikan kapan pesawat itu akan kembali ke udara.

"Keselamatan awak udara kami adalah yang terpenting dan kami memerlukan waktu yang cukup untuk melakukan penyelidikan yang seksama," kata juru bicara Kapten Jennifer Ferrau kepada AFP.

Angkatan udara telah menyelidiki kemungkinan kemacetan dalam sistem pasokan oksigen pada pesawat itu setelah beberapa pilot melaporkan masalah, menurut jurnal Flight Global.

Dalam satu kasus, F-22 menggores puncak pohon sebelum mendarat dan pilotnya tidak dapat mengingat insiden itu, yang mengindikasikan kemumgkinan gejala hiposia karena kurangnya udara, majalah tersebut melaporkan.

Ferrau menyatakan terlalu cepat untuk mengatakan dengan pasti bahwa masalah teknik itu terkait dengan sistem pembangkit oksigen di dalam pesawat, yang dikenal sebagai OBOGS.

"Kami masih mengidentifikasi masalah itu. Terlalu dini untuk menghubungkan secara pasti masalah-masalah sekarang ini dengan sistem OBOGS itu," katanya.

Sejak Januari, pilot-pilot F-22 telah dilarang terbang di atas 25.000 kaki (7.600 meter), menyusul jatuhnya sebuah jet Raptor di Alaska dalam sebuah penerbangan latihan. Membatalkan semua armada pesawat adalah langkah yang jarang terjadi, menurut beberapa pejabat.

Pada November 2007, Angkatan Udara melarang terbang semua jet tempur F-15 setelah salah satu pesawat itu terlepas dalam penerbangan dan jatuh. Pesawat-pesawat itu tidak diperbolehkan kembali ke udara hingga Maret 2008, kata Mayor Chad Steffey.

Angkatan Udara memiliki lebih dari 160 Raptor F-22 dalam armadanya dan merencanakan untuk membuat seluruhnya 187 Raptor. Pesawat-pesawat itu belum digunakan dalam operasi udara pimpinan NATO di Libya atau perang di Afghanistan dan Irak.

Sumber: KOMPAS

Readmore --> Internasional : Semua F-22 Dilarang Terbang Karena Masalah Pasokan Oksigen

Update : Hibah 24 F-16 Akan Dikirim 8 Unit Pesawat Secara Bertahap Tiap Tahunnya

F-16.

Jakarta - Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono tengah konsentrasi melakukan kerjasama dengan pemerintah Amerika Serikat untuk mendapatkan hibah 24 unit pesawat F16. Menurut Agus, hal ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan menjaga udara NKRI.

"Hibah F16 sekarang sedang diproses, pada prinsipnya TNI khususnya TNI AU memilih program hibah tersebut. Dan sekarang sudah diajukan ke pemerintah. Dan pemerintah Amerika Serikat juga sedang mengkajinya," katanya kepada wartawan usai menjadi irup Apel Kebangsaan Gerakan Muda (GM) Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri (FKPPI) di lapangan Kodam V Brawijaya Surabaya, Jumat (24/6/2011).

Agus berharap, proses hibah tersebut dapat berjalan sesuai rencana agar bisa dilanjutkan di kemudian hari. "Jika sesuai rencana ada 24 unit, tapi jika sesuai dengan kemampuan retrofit atau pemeliharaan, maka tiap tahun ada 8 unit yang akan dihibahkan," harapnya.

Disinggung mengenai suku cadang, Agus menegaskan jika tidak perlu dikhawatirkan. Pasalnya, saat ini, TNI AU sudah mempunyai 2 skuadron F 16 serta sudah mempunyai kerjasama dengan AS sebelumnya.

Sedangkan, untuk penempatannya jika disetujui, Agus mengaku masih akan meninjaunya kembali. "Intinya itu memperkuat dulu. Karena hibah ini berkaitan dengan apa yang kita miliki sekarang di upgrade kemampuannya, menjadi kemampuan yang sama dengan yang akan dihibahkan," pungkasnya.

Sumber: DETIK

Readmore --> Update : Hibah 24 F-16 Akan Dikirim 8 Unit Pesawat Secara Bertahap Tiap Tahunnya

PM Perancis : Perancis Tertarik Investasi Kapal Selam, Radar Dan Ranpur Di Indonesia

Jakarta - Semakin pentingnya peran Indonesia dalam kancah internasional menjadi perhatian Prancis di Asia. Apalagi, Indonesia dipandang sebagai model negara yang mampu menegakkan demokrasi dan pluralisme.

Atas dasar itu, Perdana Menteri Prancis Francois Fillon berniat mempererat hubungan kedua negara dalam kunjungannya ke Indonesia pada 29 Juni hingga 3 Juli mendatang. Bagi Fillon, kunjungan ke Indonesia merupakan kali kedua setelah pada 1996 dia bertandang dalam kapasitasnya sebagai Menteri Telekomunikasi Prancis.

Dalam kunjungan kali ini, Fillon dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan menandatangani kerja sama kemitraan strategis. Adapun kerja sama itu meliputi, antara lain pelatihan militer kedua negara. Soal hubungan militer, sejumlah perusahaan Prancis tertarik berinvestasi di Indonesia, contohnya TCNS yang membuat kapal selam, Thales selaku produsen radar dan peralatan komunikasi militer, serta Panhard yang membuat kendaraan lapis baja.

Tujuan kedua kedatangan Fillon adalah meningkatkan hubungan dagang kedua negara. Apalagi sejak krisis 1998, volume perdagangan Indonesia-Prancis cenderung menurun. Melihat celah pasar di Indonesia, Prancis tertarik untuk menaikkan investasi. Sejauh ini, terdapat 110 perusahaan asal Prancis di Indonesia yang memperkerjakan sedikitnya 40 ribu karyawan.

Adapun bidang-bidang yang bakal dijajaki, antara lain energi, listrik, air, dan transportasi. Khusus untuk transportasi, sejumlah perusahaan Prancis ingin berinvestasi di sektor kereta api dan keamanan pesawat terbang.

Soal nilai investasi, Fabien Fieschi selaku penasehat teknis urusan strategis di kantor perdana menteri Prancis mengaku tidak ada target dalam bentuk angka.

"Tujuan utama adalah mencapai nilai ekspor sebelum krisis 1998. Tapi tentu saja ada kontrak-kontrak perdagangan yang penting, contohnya pembelian 20 pesawat Airbus A320 oleh maskapai Citilink," jelasnya saat ditemui Media Indonesia di Paris, kemarin.

Lepas dari bidang politik dan ekonomi, kunjungan Fillon menekankan pentingnya hubungan pendidikan dan kebudayaan kedua negara. Menurut Fieschi, Prancis akan berupaya meningkatkan kerja sama antaruniversitas, riset, hingga pengenalan bahasa Prancis di Indonesia.

Sumber: MEDIA INDONESIA

Readmore --> PM Perancis : Perancis Tertarik Investasi Kapal Selam, Radar Dan Ranpur Di Indonesia

Jatah Penerbangan Sipil Lanud Abd Saleh Makin Sempit Karena Penambahan Super Tucano

Malang - Kuota penerbangan sipil Bandara Abdulracman Saleh makin sempit, menyusul hadirnya pesawat tempur baru Super Tucano yang akan mengisi satu skuadron baru di pangkalan milik TNI AU.

Sebanyak 16 pesawat tempur Super Tucano A-29 buatan Brazil ini akan didatangkan tahun 2012 mendatang. Kehadiran pesawat tempur ini untuk mengganti posisi skuadron Ov-100F Bronco yang sudah di grounded.

"Jatah penerbangan sipil akan semakin sempit, dengan hadirnya Super Tucano," ujar Kepala Dinas Operasi Pangkalan TNI AU Abdulrachman Kolonel (Penerbang) Novyanto Widadi saat berbincang dengan detiksurabaya.com, Kamis (23/6/2011).

Dia mengungkapkan, nantinya sejak pagi hari hingga pukul 13.00 WIB waktu penerbangan akan dimaksimalkan bagi trainning pesawat tempur baru itu. Jadwal luang untuk penerbangan sipil dapat dilakukan setelah jam tersebut.

"Mungkin di atas jam setelah latihan. Kisaran dari pukul 3 hingga 4 sore," bebernya.

Perkiraan ini, lanjut dia, bila ada penambahan jadwal baru dari maskapai penerbangan sipil. "Ini jika ada rencana dari maskapai membuka rute baru," jelasnya.

Sampai saat ini tiga maskapai membuka layanan penerbangan di Bandara Abdulrachman Saleh yaitu Garuda Indonesia dengan satu jadwal penerbangan, Sriwijaya Air tiga penerbangan dan Batavia air membuka dua penerbangan, semuanya tujuan Malang-Jakarta dan sebaliknya. Dan satu penerbangan lagi Malang-Denpasar oleh Sriwijaya Air.

"Sementara sekarang tiga maskapai, sampai saat ini belum ada pengajuan
untuk membuka rute baru," ungkapnya.

Menurutnya, penambahan rute penerbangan bisa dimaksimalkan bila Bandara Abdulrachman Saleh dilengkapi radar yang berfungsi membagi trafic penerbangan, seperti di Bandara Juanda. Selama ini pembagian jadwal penerbangan hanya memanfaatkan kekosongan landasan.

"Saat ini hanya bisa untuk tiga pesawat, tapi kalau dilengkapi radar bisa lebih dari itu. Karena radar berfungsi mengatur keluar masuk pesawat,"
ujarnya.

Namun kelengkapan pelaratan itu merupakan kewenangan dari dirjen perhubungan udara.

Sementara terkait pembangunan terminal baru yang berada di luar kawasan militer, menurutnya belum bisa difungsikan lebaran nanti. Hal itu terkait kesiapan dari terminal itu. "Kalau lebaran, saya kira belum bisa untuk beroperasi," akunya.

Sumber: DETIK

Readmore --> Jatah Penerbangan Sipil Lanud Abd Saleh Makin Sempit Karena Penambahan Super Tucano

TNI AL Turut Berpartisipasi Dalam Brunei Darussalam Fleet Review

Ilustrasi.

Jakarta - Kadispenal Laksamana Pertama TNI Tri Prasodjo mengatakan, TNI Angkatan Laut akan ikut berpartisipasi dalam kegiatan Brunei Darussalam Fleet Review (BFR) 2011 dengan mengirimkan 403 personel. Selain itu dikirim juga dua kapal perang produksi industri pertahanan dalam negeri yaitu KRI Banjarmasin-592 dan KRI Lemadang-632 serta sebuah helikopter jenis Bolkow, pada tanggal 6 sampai 8 Juli 2011 mendatang di Brunei Darussalam. Kegiatan ini merupakan rangkaian dalam rangka memperingati ulang tahun emas Angkatan Bersenjata Brunei.

Menurut Kadispenal, selain kegiatan fleet review atau parade kapal perang, kegiatan lain yang juga akan dilaksanakan delegasi TNI AL adalah kirab kota, open ships (membuka kunjungan bagi masyarakat ke kapal) , dan courtesy call (kunjungan kehormatan ke sejumlah pejabat setempat). Bertindak selaku Komandan Satgas kegiatan ini adalah Letkol Laut (P) Eko Jokowiyono yang juga merangkap selaku Komandan KRI Banjarmasin-592.

Di samping mengirimkan unsur KRI, tambah Kadispenal, TNI AL juga akan turut berpartisipasi dalam pameran pertahanan Brunei Darussalam International Defence Exhibition (BRIDEX) sebagai ajang untuk meningkatkan hubungan kerjasama antara kedua Angkatan Laut yang sudah terjalin selama ini, dan juga sebagai show of force Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) TNI AL yang diproduksi sendiri oleh Indonesia.

Brunei Darussalam International Defence Exhibition (BRIDEX) merupakan pameran yang dilaksanakan dalam rangka memperingati ulang tahun emas Angkatan Bersenjata Kerajaan Brunei. Kegiatan BRIDEX 2011 diselenggarakan oleh Royal Brunei Tecnis Services (RBTS) yang ditunjuk oleh Departemen Pertahanan Brunei Darussalam.

RBTS merupakan salah satu operator industri pertahanan yang cukup terkenal di Brunei Darussalam yang mempunyai peran sangat besar dalam penyediaan dukungan teknik dan logistik untuk sistem peralatan yang berkaitan dengan kendaraan, kapal, pesawat, elektronik, IT, komunikasi, senjata, keamanan, simulasi pengawasan dan pelatihan.

Kadispenal juga menjelasakan bahwa dalam pameran BRIDEX 2011 ini TNI AL akan menampilkan beberapa persenjataan dan material pertahanan produk industri pertahanan dalam negeri, serta material pameran dari Kementerian Pertahanan
(Kemhan) dan Industri Pertahanan Non Alutsista (IPNAS). Selain itu Satgas TNI AL juga mengikutsertakan Tim Drum Band Genderang Suling Gita Jala Taruna Kadet AAL dan Tim Orkestra TNI AL untuk tampil memeriahkan perhelatan di negara Brunei Darussalam tersebut.

Sumber: PIKIRAN RAKYAT

Readmore --> TNI AL Turut Berpartisipasi Dalam Brunei Darussalam Fleet Review

Panglima TNI Jamin Pasokan Suku Cadang Hibah F-16 Aman

Jakarta - Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono menepis kekhawatiran banyak pihak akan kendala kesulitan suku cadang terkait kebijakan menerima hibah 24 pesawat F16 bekas dari Amerika Serikat. "Sekarang kita sudah punya F-16 semua berjalan dengan baik dan lancar. Suku cadang juga didukung karena kita punya kerjasama," katanya seusai menjadi Inspektur Upacara Apel Kebangsaan Gerakan Muda (GM) Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan dan Putra-Putri TNI Polri (FKPPI) di Lapangan Markas Kodam V Brawijaya, Surabaya, Jumat 24 Juni 2011.

Menurut Panglima, hibah 24 pesawat tempur jenis F-16 dari Amerika akan melengkapi alat utama sistim senjata milik TNI Angkatan Udara. Hibah itu saat ini tengah diproses. Secara prinsip TNI telah memilih program hibah tersebut dan telah diajukan ke pemerintah. Saat ini pihak Amerika juga sedang mengkaji. "Saya harapkan itu berjalan sesuai rencana," kata Panglima Agus.

Menurut Panglima TNI, sesuai rencana, Amerika akan menghibahkan sebanyak 24 unit F-16. Hibah diberikan secara bertahap dalam empat tahun. "24 unit sesuai rencana, per tahunnya sesuai kemampuan retrofit atau pemeliharaan peningkatan kemampuan. Kalau tidak salah setiap tahunnya delapan unit," ujar Panglima TNI.

F-16 hasil hibah ini nantinya akan dibuatkan beberapa skuadron udara tersendiri untuk melengkapi dua skuadron F-16 yang saat ini telah dimiliki TNI AL di Lapangan Udara Iswahjudi, Madiun.

Untuk proses hibah sendiri, ke-24 F-16 yang akan dihibahkan saat ini masih dalam proses upgrading sebelum benar-benar diserahkan ke Indonesia. Tak hanya itu, menyusul penyerahan hibah ini, F-16 yang kini telah dimiliki TNI AL, rencananya juga akan menyusul dilakukan proses upgrading untuk menyesuaikan teknologi terkini dari kemampuan tempur pesawat tersebut.

Sumber: TEMPO

Readmore --> Panglima TNI Jamin Pasokan Suku Cadang Hibah F-16 Aman

Dirut PT DI : Pemerintah Diminta Revitalisasi PT DI

Bandung - Pihak PT Dirgantara Indonesia (DI) Tbk meminta Komisi VI dan Komisi XI DPR agar mendesak pemerintah supaya segera mengimplementasi seluruh rencana restrukturisai dan revitalisasi PT DI tahun 2011–2015.

Demikian dikatakan Dirut PT Dirgantara Indonesia, Budi Santoso, dalam acara rapat kerja dengan Komisi VI dan Komisi IX DPR RI di kantor PT Dirgantara Indonesia Tbk di Bandung, Jumat (24/6).

Sejumlah anggota Komisi VI dan Komisi XI DPR mengadakan rapat kerja di kantor PT DI Bandung, sekaligus melihat kondisi dan kesiapan perusahaan itu untuk kembali berkibar memproduksi pesawat terutama untuk pemakaian dalam negeri.

Budi Santoso juga meminta agar pemerintah melibatkan PT DI sebagai bagian terintegrasi dan terpadu dalam penyusunan renstra Kementerian Pertahanan / TNI. Dengan begitu, PT DI dapat menyesuaikan rencana kerja perusahaan baik jangka pendek maupun panjang dengan renstra Kementerian Pertahanan / TNI tersebut.

Budi juga meminta dana alokasi khusus (dalam anggaran) untuk pelaksanaan program pemberdayaan BUMN. Hal ini sebagai bentuk nyata dukungan anggaran dalam implementasi penugasan/pemberdayaan BUMN dalam pengadaan alutsista, yang pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah, baik akan dikelola oleh KKIP atau Kementerian Pertahanan.

Budi mengatakan, PT DI memperoleh banyak order kerja (kontrak) tahun 2008 dan 2009 namun tidak bisa dilaksanakan karena perusahaan kesulitan mendapatkan modal kerja untuk menjalankan kontrak yang ditawarkan.

PT DI juga meminta DPR agar selalu memberikan dukungan penuh agar PT DI dappat diberikan penambahan modal / investasi untuk menjalankan penugasan atau pemberdayaan BUMN untuk mendukung peningkatan mutu, harga produk yang kompetitif dan jadual penyerahan akan lebih cepat dan tepat waktu dikarenakan perusahaan ini memiliki kesiapan persediaan produk.

Sumber: SUARA PEMBARUAN

Readmore --> Dirut PT DI : Pemerintah Diminta Revitalisasi PT DI

Ketua Komisi VI DPR : Naif Kalau Pemerintah Tidak Revitalisasi PT DI

Bandung - Ketua Komisi VI DPR, Airlangga Hartarto mendesak pemerintah segera merestrukturisasi dan merevitalisasi PT Dirgantara Indonesia (DI) Tbk. Pasalnya, PT DI adalah salah satu industri strategis Indonesia yang membuat ekonomi Indonesia maju.

"Naif rasanya kalau pemerintah tak segera merevitalisasi PT DI, ini industri strategis," kata Airlangga, saat rapat kerja antara direksi PT DI dan Komisi VI serta Komisi XI DPR DI di kantor PT DI, Bandung, Jumat (24/6).

Airlangga mengatakan, Indonesia adalah negara kepulauan yang sangat membutuhkan pesawat. Anehnya, Indonesia mempunyai PT DI yang memproduksi pesawat sementara negara (pemerintah) tidak membeli pesawat dari PT DI malah beli pesawat dari negara lain. "Sudah gitu pesawat dari lain itu nggak bermutu lagi," kata Airlangga.

Pada saat itu ia juga mendesak pemerintah agar segera merealisasikan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebanyak Rp 6,7 miliar ke PT DI sebagaimana yang telah dijanjikan. "Segera cairkan dana itu, agar benahi manajemennya di sini dan bayarlah gaji karyawan di sini secara penuh," ujarnya.

Sementara Dirut PT DI, Budi Santoso, mengatakan, PT DI memperoleh banyak order kerja (kontrak) tahun 2008 dan 2009 namun tidak bisa dilaksanakan karena perusahaan kesulitan mendapatkan modal kerja untuk menjalankan kontrak yang ditawarkan.

Selain itu, kata dia, karyawan PT DI saat ini kebanyakan sudah tua, mulai memasuki usia pensiun, sementara pihak direksi tak bisa merekrut karyawan baru karena masalah dana. "Sudah usia karyawan tua, jumlahnya juga sedikit," kata dia.

Sumber: SUARA PEMBARUAN

Readmore --> Ketua Komisi VI DPR : Naif Kalau Pemerintah Tidak Revitalisasi PT DI

TNI AL Kekurangan Kapal Perang Untuk Menjaga Ambalat

Manado - Mengamankan wilayah Indonesia yang luas bukanlah semudah yang dibayangkan. Apalagi Indonesia terdiri dari negara kepulauan yang mempunyai wilayah perairan yang sangat luas.

Komandan Lantamal VIII TNI AL Laksma Sugiharto, mengaku untuk mengamankan Indonesia pihaknya masih kekurangan kapal.

"Saya memiliki daerah yang menjadi sengketa yaitu Ambalat, sehingga saya diberikan jenis kapal tempur yang selalu beroperasi dengan perbatasan Filipina dan Malaysia. Sekarang idealnya kurang masih, baru tiga, tapi cukup memadai dalam memantau, yang kami gunakan bergantian, dan satu lagi kapal stand by antara Manado dan Tarakan," jelasnya, di Manado, Jumat (24/6/2011).

Selain itu, dia juga mengaku untuk operasi ini sendiri pemerintah membatasi penggunaan bahan bakar kapalnya, sehingga mau tidak mau harus digunakan secara bergantian.

"Kapal-kapal kecil saya punya untuk operasi terbatas ada delapan, terbatas di pulau pulau saja, dan bahan bakar untuk kapal operasional dibatasi dengan bahan bakar, bagaimana kita dukungan bahan bakar dipatok sekian. Sehingga kita rolling, kadang besar, kadang kecil taktik strategi operasional, tapi tiap hari bergerak, cuma gentian," tambahnya.

"Supply-nya sudah ada pagunya, kalau itu kan demandnya masyarakat, TNI enggak bisa diganggu," pungkasnya.

Sumber: OKEZONE

Readmore --> TNI AL Kekurangan Kapal Perang Untuk Menjaga Ambalat

Panglima TNI Membantah Pengiriman Pasukan Ke Bahrain

Jakarta - Pemerintah Indonesia membantah keterlibatan militer Indonesia dalam konflik di Bahrain.

Sebelumnya pakar pertahanan Ali al-Ahmad dari Institute for Gulf Affairs di Washington mengklaim keluarga kerajaan Al Khalifa telah melobi Indonesia, Malaysia, dan Pakistan untuk mengirim pasukan ke Bahrain.

”Saya rasa kalau Indonesia tidak. Karena kalau tentara pasti di bawah saya, berarti tidak ada. Mungkin maksudnya dari sektor swasta, tetapi saya juga tidak yakin,” ujar Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono usai rapat kerja Komisi I DPR RI, Rabu (22/6).

Menurutnya, pengerahan TNI ke luar negeri harus berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Tentara aktif, menurut dia, tidak boleh terlibat sebagai mercenaries alias tentara bayaran tanpa sepengetahuan panglima TNI. Panglima TNI akan menjatuhkan sanksi bagi siapa pun tentara aktif yang melanggar UU TNI.

Senada, Menteri Pertahanan RI Purnomo Yusgiantoro mengatakan hingga kini belum ada pembicaraan dengan Bahrain untuk pengiriman pasukan ke negara di kawasan Timur Tengah itu. Lebih jauh, Purnomo menekankan sikap Indonesia menolak permintaan dari Bahrain.

”Yang saya tahu sudah dengan Malaysia. Menteri Pertahanan Malaysia kasih tahu saya mereka (delegasi Bahrain) sudah ke Malaysia.”

Sumber: ARSIP BERITA

Readmore --> Panglima TNI Membantah Pengiriman Pasukan Ke Bahrain

KSAL: Dishidros Memiliki Kemampuan Seperti Pisau Bermata Dua

Jakarta - Dinas Hidro Oseanografi (Dishidros) TNI AL dituntut mampu menyediakan dan mendistribusikan data hidrografi dan oseanografi yang akurat, mutakhir, dan berkesinambungan.

Data itu penting untuk mendukung kebijakan maritim nasional maupun berbagai aktivitas kemaritiman. Misalnya, keselamatan bernavigasi di laut, pengelolaan pesisir, eksplorasi dan eksploitasi sumber daya laut, serta perlindungan lingkungan laut dan pertahanan laut.

”Baik di masa damai maupun di masa kritis,” kata Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Soeparno dalam sambutan saat membuka seminar dan pameran hari Hidrografi Dunia di Hotel Mercure Ancol di Jakarta, Rabu (22/6).

Dishidros seperti pisau bermata dua yang masing-masing sisinya sama tajam. Pada satu sisi bertugas menjalankan fungsi lembaga hidrografi militer/TNI untuk mendukung kepentingan pertahanan negara di laut. Sisi lain berperan mendukung kepentingan nasional pada aspek kesejahteraan, dalam hal pelayanan publik di bidang keselamatan navigasi pelayaran, mendukung kebijakan pemerintah dalam aspek kelautan, diplomasi batas maritim, serta penelitian kelautan khususnya di bidang hidrografi dan oseanografi.

”Dishidros secara institusional mewakili negara sebagai anggota International Hydrography Organization (IHO) sejak tahun 1960,” kata KSAL.

Sumber: JURNAS

Readmore --> KSAL: Dishidros Memiliki Kemampuan Seperti Pisau Bermata Dua

Kadispen TNI AL: Akan Ada Perkembangan Signifikan Soal Pengadaan Kapal Selam Dalam Akhir Bulan Ini

Jakarta - Mewujudkan kekuatan armada angkatan laut merupakan keharusan.Tidak saja dari segi kemampuan personel,tapi juga harus didukung sistem persenjataan yang lengkap.

Luas wilayah yurisdiksi nasional di laut yang mencapai sekitar 5,9 juta kilometer persegi merupakan kekayaan bangsa yang perlu disyukuri dan dijaga bersama.Dalam hal menjaga,Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) yang memiliki peran penting dalam menjaga kedaulatan di wilayah perairan laut.

Keharusan supaya angkatan laut kuat juga disampaikan Kepala Dinas Penerangan TNI AL Laksamana Pertama TNI Tri Prasodjo.Untuk mendukung TNI AL dalam menjalankan tugasnya,matra laut mendapat prioritas yang lebih dalam hal alokasi anggaran pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista).

Tri menuturkan,salah satu pengadaan alutsista yang sekarang terus dikejar adalah menambah armada kapal selam.Sebenarnya ini merupakan proyek lama,kurang lebih sejak 2005.Namun,hingga kini belum terwujud. Sekarang ini armada kapal selam yang dimiliki Indonesia baru dua unit,yakni KRI Cakra dan KRI Nanggala.Itu pun salah satunya sedang menjalani perbaikan di Korea.

”Sudah cukup lama dan sudah pernah overhaul.Tapi untuk sekarang ini kita tidak sekadar memperbaiki,tapi juga menambah,”kata Laksamana Pertama TNI Tri Prasodjo kemarin. Baik KRI Cakra maupun KRI Nanggala memiliki spesifikasi yang mirip.Berat selam 1.395 ton dengan dimensi 59,5 m x 6,3 m x 5,5 m.

Kapal ini menggunakan tenaga mesin diesel elektrik,4 diesel,dan 1 shaftmenghasilkan 4,600 shp serta sanggup mendorong kapal hingga kecepatan 21,5 knot.Kapal dipersenjatai 14 torpedo dan diawaki oleh 34 pelaut. Dia menyebut upaya penambahan saat ini sedang dalam proses pencarian negara mana yang bisa mengadakan kapal selam sesuai permintaan Indonesia.

Beberapa negara penghasil kapal selam seperti Jerman,Rusia, dan Korea Selatan dilirik. Ketiga negara itu merupakan beberapa contoh produsen kapal selam andal. Meski demikian,tidak berarti langkah Indonesia untuk menambah kapal selam menjadi mudah.Sebab,kapal yang dipilih juga harus disesuaikan pada kebutuhan dengan memerhatikan berbagai aspek,misalnya geografis.

Tri Prasodjo mengungkapkan, saat ini rencana pengadaan kapal selam masih dalam proses.Diharapkan akhir bulan nanti sudah ada perkembangan signifikan. ”Sekarang ini masih negosiasi,” tutur pria ramah ini. Dia menyebut,dengan wilayah perairan laut yang sangat luas,dua kapal selam tidak cukup.

Menurut dia, idealnya Indonesia memiliki 10 unit kapal selam.Namun, belum diketahui berapa unit yang akan dibeli nanti.”Kita harapkan hingga 2024 sudah punya,”sebutnya. Pentingnya keberadaan kapal selam disadari penuh oleh Kementerian Pertahanan. Bahkan,Indonesia sekarang juga terus mempersiapkan kemampuan untuk bisa memproduksi kapal selama di dalam negeri.

Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan Hartind Asrin mengungkapkan, saat ini fokus penguatan alutsista memang tertuju untuk TNI AL dan AU.Bukan berarti mengesampingkan AD, tapi kebutuhan alutsista matra darat sudah mulai bisa dicukupi dari dalam negeri.

Dia menuturkan,pengadaan kapal selam merupakan salah satu proyek pengadaan alutsista yang paling menonjol tahun ini.”TNI AL sebagai user-nya.Mungkin dalam waktu sekitar sebulan lagi sudah ada keputusan,” paparnya. Selain kapal selam,TNI AL juga terus diperkuat dengan kapal-kapal perang.

Selain mendatangkan dari luar negeri,TNI AL juga mendapat hibah sejumlah kapal perang dari Brunei Darussalam.”Juga ada kapal cepat rudal hasil produksi dalam negeri.Itu akan terus kita lakukan,” sebutnya.

Sumber: SINDO

Readmore --> Kadispen TNI AL: Akan Ada Perkembangan Signifikan Soal Pengadaan Kapal Selam Dalam Akhir Bulan Ini

Menhan : Indonesia Pastikan Mendapatkan Hibah 24 F-16

Jakarta - Kementerian Pertahanan memastikan tidak ada lagi masalah soal tawaran hibah 24 pesawat F16-A bekas dari Amerika Serikat. "Sudah tidak ada masalah. Dewan sudah ke Amerika dan sudah ke Kongres dan mereka sudah tahu," ujar Menteri Pertahanan Poernomo Yusgiantoro usai rapat tertutup dengan Komisi I DPR, Rabu 22 Juni 2011.

Ia menegaskan anggaran yang sebelumnya disiapkan untuk membeli pesawat baru kini akan digunakan untuk meng-upgrade 24 pesawat hibah F16 bekas ke mesin blok 32 dan 10 pesawat yang dimiliki Indonesia. "DPR hanya menyarankan untuk kehati-hatian."

Poernomo mengatakan belum tentu pesawat hibah tersebut sudah bisa datang ke Indonesia awal tahun ini karena paling tidak dalam satu tahun upgrading pesawat hanya mampu tiga sampai lima unit. "Bertahap nantinya, setahun paling lima pesawat. Jadi, butuh empat tahunan." ujarnya. "Pembayarannya juga tergantung dari yang d-iupgrading," katanya.

Sebelumnya, pengamat militer Jaleswari Pramodhawardani mengatakan ada beberapa hal yang harus dikritisi dalam hibah tersebut. Pertama, pemerintah mesti terlebih dulu memastikan apakah penyediaan suku cadang dan perawatannya satu paket dengan hibah ke-24 F16 bekas. Pemerintah juga diminta untuk memastikan ke-24 armada itu dalam kondisi bagus.

Yang juga harus diperhatikan pemerintah, kata Jaleswari, adalah varian alutsista. Keberagaman alutsista itu tidak menguntungkan Indonesia. Meski banyak hal harus dipertimbangkan sebelum menerima hibah Amerika, Jaleswari tetap menganggap tawaran 24 F16 bekas jauh lebih tepat dibanding pemerintah membeli pesawat tempur baru.

Sumber: TEMPO

Readmore --> Menhan : Indonesia Pastikan Mendapatkan Hibah 24 F-16

TNI AL Lakukan Tender Pengadaan Kapal Survei

Jakarta - TNI Angkatan Laut akan membeli dua kapal survei dan pemetaan atas-bawah permukaan laut baik untuk kepentingan pertahanan dan militer maupun umum.

"Proses pengadaannya, kami sudah membuka lelang terbuka untuk pengadaan dua kapal itu," kata Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Marsetio di Jakarta, Rabu.

Ditemui usai membuka seminar nasional hidro-oseanografi, ia mengatakan, sudah ada beberapa negara yang menawarkan diri untuk membuat dua kapal tersebut. "Namun belum kita putuskan yang jelas semua melalui proses lelang," katanya kepada ANTARA.

Tentang negara mana saja yang sudah tertarik untuk pengadaan dua kapal itu, Marsetio mengaku belum mendapatkan data rinci. "Yang jelas sudah ada. Penambahan kapal survei dan pemetaan atas dan bawah permukaan laut itu sangat penting, untuk memaksimalkan kegiatan mendapatkan data hidrografi dan oseanografi ," ujarnya.

Marsetio menjelaskan posisi geografis Indonesia yang berada di persimpangan dua benua dan dua samudra memiliki konsekuensi tinggi.

Karena itu, lanjut Marsetio, perlu kegiatan survei dan pemetaan atas dan bawah permukaan laut yang memadai untuk mengetahui secara rinci kondisi, situasi dan apa yang terjadi di wilayah perairan nasional.

"Produk survei dan pemetaan yang berkualitas sesuai standar nasional tentu harus didukung wahana apung (kapal) survei dan pemetaan serta SDM yang memadai dan berkualitas pula," tuturnya.

Sumber: REPUBLIKA

Readmore --> TNI AL Lakukan Tender Pengadaan Kapal Survei

Menhan : Anggaran Belanja Pegawai Dikurangi Untuk Meningkatkan Anggaran Alutsista

Jakarta - Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusdiantoro, mengatakan bahwa anggaran untuk pembelian Alat Utama Sistem Persenjataan RI (Alutsista) bisa meningkat, asal bisa mengurangi anggaran yang ada di Kemenhan untuk pembiayaan lainnya.

"Alutista bisa meningkat kalau kita bisa mengurangi anggaran untuk (yang) lain," kata Purnomo, didampingi Panglima TNI Agus Suhartono, Rabu (22/6), di sela-sela rapat kerja bersama Komisi I DPR RI, mengenai rencana pengadaan alutsista TNI dari luar negeri dan program ToT di Jakarta.

Purnomo menjelaskan bahwa total anggaran di Kemhan, terdiri dari anggaran belanja pegawai, belanja barang (operating maintenance dan sebagainya), serta belanja modal termasuk untuk pembelian alutsista. Dia mengakui, untuk saat ini ada penurunan jumlah anggaran untuk belanja pegawai, karena penerapan kebijakan zero growth di tubuh Kemhan RI.

"Sekarang (kebijakan) itu mulai berdampak. Belanja pegawai turun, sehingga belanja modal menjadi besar," katanya lagi, sambil menjelaskan bahwa sekarang ini belanja di luar belanja pegawai jumlahnya adalah 60 persen. "Artinya, kita sekarang punya kelonggaran untuk belanja alutsista," katanya pula.

Dijelaskan lagi oleh Purnomo, hitungannya adalah kalau pagu indikatif anggaran Rp 61 trilyun, 40 persennya untuk belanja pegawai. "Nah, sisanya ini untuk belanja modal," katanya.

Hanya saja, soal berapa dana pastinya yang dianggarkan untuk pembelian alutsista, Purnomo enggan membeberkan, dengan alasan masih akan dibahas bersama Komisi I DPR RI, siang ini. "Kan alutsista masih kita bahas," kata Purnomo lagi.

Sumber: JPNN

Readmore --> Menhan : Anggaran Belanja Pegawai Dikurangi Untuk Meningkatkan Anggaran Alutsista

TNI AL Dan Pemkab Sumbawa Akan Membangun Pertahanan Laut

Mataram - Pangkalan TNI Angkatan Laut Mataram, Nusa Tenggara Barat bersama Pemerintah Daerah Sumbawa Barat sepakat saling membantu guna pembangunan dua fasilitas pertahanan wilayah perairan dan maritim di Benete Kecamatan Maluk dan Desa Poto Tano Kecamatan Poto Tano.

Bupati Sumbawa Barat, KH.Zulkifli Muhadli bersama Komandan Pangkalan Angkatan Laut (AL) Mataram Kolonel Marinir Dedi Suhendar menandatangi kesepahaman bersama terkait pembangunan fasilitas dan peralatan TNI AL tersebut.

"Pemerintah berkomitmen membantu AL untuk menjaga keamanan tidak hanya wilayah di Sumbawa Barat akan tetapi antar wilayah," ujar Bupati Sumbawa.

Kedua belah pihak sepakat menjalin ikatan kerja sama saling menunjang fasilitas dan peralatan selama satu tahun hingga awal tahun 2012 mendatang.

Komandan Pankalan AL Mataram, Kolonel Marinir Dedi Suhendar mengatakan, AL membutuhkan fasilitas dan peralatan untuk meningkatkan upaya pengawasan wilayah perairan di Sumbawa Barat dan NTB.

Rencana pembangunan pos pengamanan wilayah perairan laut dan maritim tadi sebenarnya telah diupayakan sejak lama. Tujuannya, agar jajaran TNI AL memapu memaksimalkan fungsi tugasnya sebagai pengaman teritorial negara.

"AL dan pemerintah daerah siap bekerjasama," katanya.

Juru bicara pemerintah Sumbawa Barat, Najamuddin Amy dalam keterangan persnya mengemukakan, pemerintah ikut memprioritaskan pengamanan perairan dan wilayah laut untuk melindungi nelayan dan menekan kasus kejahatan di perairan laut seperti pencurian ternak, termasuk penyelundupan barang ekspor import.

Ia berharap, dengan komitmen bersama pemerintah dan TNI AL ikut didukung masyarakat di Sumbawa Barat.

Pangkalan TNI AL Mataram dilaporkan telah melakukan beberapa kali survey dan bertemu jajaran pemerintah setempat guna membahas posisi strategis pembangunan pos bantuan pangkalan angkatan laut di Sumbawa Barat.

Sebelum nota kesepahaman ditandatangani, baik jajaran TNI AL dan Pemerintah menggelar rapat koordinasi membahas isu aktual yang berkenaan pengamanan kewilayahan.

Sumber: KEMHAN

Readmore --> TNI AL Dan Pemkab Sumbawa Akan Membangun Pertahanan Laut

Update : Anggaran Pertahanan Naik Rp. 61 Triliun

Jakarta - Anggaran sektor pertahanan tahun 2012 diusulkan naik sekitar 30 persen, dari Rp 47 triliun pada tahun 2011 menjadi Rp 61 triliun. Peremajaan alat utama sistem persenjataan menjadi salah satu fokus penggunaan anggaran pertahanan tahun 2012.

”Kami berharap pembelian senjata jangan parsial, tidak ada transfer teknologi, dan tanpa uji coba seperti terjadi selama ini,” kata anggota Komisi I DPR, Tubagus Hasanudin, yang dihubungi di Jakarta, Selasa (21/6). Padahal, sebanyak 49 persen usulan anggaran tersebut digunakan untuk belanja pegawai.

Dia mencontohkan pembelian pesawat latih dari Korea Selatan. Hingga kini belum ada transfer teknologi yang dilakukan kepada PT Dirgantara Indonesia. Demikian pula pembelian pesawat serbu udara-permukaan Super Tucano dari Brasil, tidak ditegaskan klausul transfer teknologi ke pihak Indonesia. Rencana pengadaan dua kapal selam bertenaga diesel juga dianggap kurang tepat karena teknologi diesel mudah dideteksi sonar.

Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan Hartind Asrin mengatakan, proses anggaran masih berlangsung, tetapi pihaknya fokus pada belanja rutin dan pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista). ”Kami juga melakukan ofset, yakni pembelian pesawat tempur udara permukaan dari Korea T-50. Sebaliknya mereka membeli pesawat CN-235 dari Indonesia,” ujar Hartind.

Dia menyatakan, Kemhan fokus pada kesiapan tempur atau minimum essential force (MEF). Selain itu, ada pembangunan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian di Sentul, Bogor, yang membutuhkan biaya besar.

Namun, pembelian alutsista dalam jumlah kecil, seperti pengadaan dua atau empat pesawat tempur, dinilai tidak punya efek tangkal. ”Kenapa kita tak mengadakan secara utuh dalam satu tahun anggaran satu skuadron, semisal 18 Sukhoi senilai Rp 9 triliun. Tahun berikut bisa diadakan lima batalion tank. Praktis akan tersusun kekuatan utuh di darat, laut, dan udara,” ujar Hasanudin. Ia mengatakan, rencana anggaran itu menyinggung upaya perbaikan kesejahteraan prajurit yang kebanyakan masih merana.

RAPBN sektor pertahanan di Kemhan diusulkan Rp 3,3 triliun, di Mabes TNI Rp 7,03 triliun, TNI AD Rp 26,663 triliun, TNI AL Rp 13,249 triliun, dan TNI AU Rp 11,262 triliun.

Sumber: KOMPAS

Readmore --> Update : Anggaran Pertahanan Naik Rp. 61 Triliun

Senapan Serbu SS-2 Buatan Menjadi Andalan Ekspor Indonesia

Jakarta – Berbagai jenis alat utama sistem senjata (alutsista) produksi putra-putri bangsa tidak saja digunakan untuk kebutuhan pertahanan dalam negeri, tapi berkualitas ekspor. Senapan serbu generasi 2 (SS2) produksi PT Pindad menjadi salah satu daya tarik yang selalu ditawarkan Indonesia dalam kerja sama pertahanan dengan negaranegara sahabat.

Senjata SS2 mulai digunakan militer Indonesia sejak sekitar 2005. Kini, PT Pindad telah memproduksi berbagai varian SS2 seperti SS-V1 (standar refile),SS-V2 (carbine),dan SS2- V4 (sniper), serta SS2-V5 (subcombat). Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoedin pada April lalu juga menawarkan senjata ini kepada Arab Saudi.

Dalam kunjungan itu,Sjafrie menjadikan senjata SS2 sebagai buah tangan dari Indonesia selain replika pesawat CN235. Langkah ini memperlihatkan hasil positif. “Mereka akan ke PT Pindad, tapi belum ada pembicaraan mengenai berapa unit (yang akan mereka beli),”katanya seusai menerima kunjungan siswa Sesko dari Arab Saudi di Jakarta kemarin.

Sjafrie menegaskan, keandalan senjata SS2 sudah teruji. “Sudah dibuktikan dalam suatu pertandingan dan berhasil menang di Asia Pasifik.Juga sudah dibuktikan dalam pertempuran. Harapansaya,inibisa menjadi standar (persenjataan di luar negeri),”paparnya. Salah satu kejuaraan yang diikuti senjata SS2 adalah lomba menembak Australian Army Skill At Arms Meeting (AASAM) di Australia.

Kejuaraan ini diikuti belasan negara di Asia Pasifik.Pada 2009 tim dari Indonesia berhasil menjadi yang terbaik dengan menggunakan senjata SS2-V4. Dalam pertandingan antarnegera, ASEAN juga demikian. Senjata SS2 produksi PT Pindad ini diklaim sebagai senjata yang paling pas untuk kebutuhan negara-negara tropis.

Selain tahan terhadap kelembaban yang tinggi, desain senjata ini disebut-sebut lebih ergonomis dan ringan,sekitar 3,2 kg dalam kondisi kosong. Dan yang paling penting, akurasinya cukup bisa diandalkan. Senjata dengan panjang 930 mm (laras 460 mm) itu menggunakan peluru kaliber 5.56 x 45 mm standar NATO,223 remington kaliber 5.56 x 45 mm.

Menurut informasi, senjata ini mampu menembakkan rata-rata 700 butir peluru per menit. Kecepatan peluru mencapai 710 meter per detik dengan jarak efektif 450 m. Senjata ini merupakan hasil pengembangan dari SS1 produksi PT Pindad dan digunakan sejak 1991. SS1 pernah dipakai dalam operasi di Aceh, Timor Timur (Timor Leste),dan Papua. Senjata SS1 memiliki berat kosong 4,01 kg dengan ukuran panjang 997 mm.

Sumber: SEPUTAR INDONESIA

Readmore --> Senapan Serbu SS-2 Buatan Menjadi Andalan Ekspor Indonesia

Pangarmabar Tinjau Kesiapan KCR Hibah Dari Brunei

Jakarta - Panglima Komando Armada RI Kawasan Barat (Pangarmabar) Laksamana Muda TNI Hari Bowo, M.Sc., meninjau kesiapan dua Unsur KRI jenis Kapal cepat Rudal (KCR) yaitu KRI Badau- 643 dan KRI Salawaku-642 di dermaga TNI Angkatan Laut Pondok Dayung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa (21/6).

Pangarmabar Laksamana Muda TNI Hari Bowo, M.Sc., dalam Kunjungan di KRI Badau- 643 dan KRI Salawaku-643 jenis KCR tersebut didampingi Kepala Staf Koarmabar (Kasarmabar) Laksamana Pertama TNI Herry Setianegara, S.Sos, S.H, MM., dan Komandan Lantamal III Jakarta Brigjen (Mar) Arief Suherman serta para Pejabat Teras Koarmabar.

Dalam kesempatan tersebut, Pangamabar Laksamana Muda TNI Hari Bowo M.Sc., meninjau secara langsung kondisi kesiapan unsur kapal jenis KCR yang baru saja memperkuat unsur kapal perang TNI Angkatan Laut dibawah pembinaan Komando Armada RI Kawasan Barat.

Selama berada di kapal, Pangarmabar Laksamana Muda TNI Hari Bowo M.Sc., beserta staf meninjau ruang anjungan ke dua kapal dan mengecek kesiapan peralatan navigasi diantaranya peralatan radar, peralatan Echolot (pengukur kedalaman ) dan peralatan komunikasi. Selain itu kemampuan kesenjataan yang dimiliki serta berbagai fasiltas akomodasi pengawak unsur Kapal.

KRI Badau-643 dengan Komandan Mayor laut (P) Kamaruddin, sedangkan KRI Salawaku-642 dengan Komandan Mayor laut (P) Alred Daniel M, dan kedua kapal tersebut memiliki spesifikasi panjang 36,88 m dan lebar 7,40 m dengan ABK masing-masing 37 personel.

Dua kapal tersebut hibah secara resmi dari Pemerintah Brunei kepada Indonesia pada tanggal 15 April 2011 lalu. Kedua kapal tersebut semula bernama “KDB (Kapal Perang Diraja Brunei) Waspada” dan “KDB Pejuang” merupakan kapal-kapal Armada Tentara Laut Diraja Brunei (TLDB).

Sementara itu Pangarmabar Laksamana Muda TNI Hari Bowo, M.Sc., saat meninjau Markas Komando Satuan Komando Pasukan Katak (Mako Satkopaska) Koarmabar, secara langsung melihat pengembangan fasilitas yang dimiliki dan rencana pengembangan pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan profesionalisme personel Pasukan Katak.

Dalam kesempatan tersebut Pangarmabar memberikan arahan kepada Komandan Satpaska Letkol Laut (P) R. Eko Suyatno agar mengasah dan mempertajam naluri tempur masing-masing individu setiap prajurit Satkopaska ,agar setiap saat siap diberangkatkan ke medan tugas.

Sumber: POS KOTA

Readmore --> Pangarmabar Tinjau Kesiapan KCR Hibah Dari Brunei

Lima Industri Pertahanan Nasioanal Disehatkan Dengan Rp 5.1 Triliun

Industri Pertahanan Indonesia (Foto: Ardava)

Jakarta - Pemerintah berusaha menyehatkan lima BUMN yang bergerak di industri strategis pertahanan dengan dana Rp5,1 triliun. Dana tersebut diberikan untuk mengalihkan utang PT Pindad (Pindad), PT PAL Indonesia (PAL), PT Boma Bisma Indra (BBI), PT Barata Indonesia (Barata), dan PT Dirgantara Indonesia (DI) menjadi penyertaan modal negara (PMN).

Sebagian besar dana tersebut mengalir ke DI yang bergerak di bidang produksi alat transportasi udara. Menurut Menteri Perindustrian MS Hidayat, khusus untuk DI saja, dana yang dimintakan Kemenperin Rp3,8 triliun.

"Hanya bebannya saja yang habis sebenarnya, tidak dana langsung yang disuntikkan. Jadi, dari status utang, diubah jadi PMN. Tapi kan dengan begini buku perusahaan jadi clear, karena kalau DI, misalnya, minta bantuan perbankan untuk bayar utang, kan kena peraturan BI," ujar Hidayat, di sela Pameran dan Seminar Industri Permesinan dan Alat Transportasi di Kemenperin, Selasa (21/6).

Menurut Hidayat, sebenarnya upaya penyehatan ini tidak mempersulit pemerintah. Sebab, utang kelima BUMN ini juga terhadap pemerintah. "Jadi, istilahnya kantong kanan ke kantong kiri saja," jelas Hidayat.

Permohonan PMN tersebut sudah dianggarkan Kemenperin dan diajukan ke Komisi VI DPR dan Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP). Hidayat mengharapkan keputusan untuk pengalihan utang tersebut dapat segera disetujui.

"Kita maunya segera (direalisasikan), kalau kita mau menjadikan industri pertahanan menjadi unggulan dan mampu memenuhi kebutuhan kita semua, mari kita sehatkan bersama," cetus Hidayat.

Sumber: MEDIA INDONESIA

Readmore --> Lima Industri Pertahanan Nasioanal Disehatkan Dengan Rp 5.1 Triliun

Pengamat : Prioritaskan Pertahanan Laut dan Udara

Jakarta - Indonesia harus mulai memikirkan pertahanan dan keamanan laut mengingat luasnya wilayah laut yang dimiliki Indonesia. Selama ini Indonesia masih terfokus pada pertahanan dan keamanan di darat. "Kami berharap pemerintah tidak lagi memfokuskan pertahanan di darat, tapi mulai fokus ke matra laut dan udara. Hal itu karena wilayah laut dan udara Indonesia sangat luas. Selama ini, dengan terlalu fokus ke darat, pertahanan udara dan laut kita masih banyak bolongnya,"kata Direktur Eksekutif Imparsial Poengky Indarti di Jakarta, Selasa (21/6).

Menurut Poengky, fokus pada pertahanan darat adalah warisan sejarah. "Kenapa dulu di darat karena untuk mengusir penjajah belanda. Kalau sekarang yang lebih penting lagi, gimana caranya kita memperkuat matra laut dan udara,"kata Poengky.

Dia menambahkan, pemerintah perlu memprioritaskan sektor pertahanan pada matra tertentu mengingat anggaran pertahanan Indonesia yang terbatas. "Kalau seimbang nampaknya susah karena butuh peralatan, personil, jadi perlu di cek mana yang lebih perlu penguatan. Saya kira laut yang lebih penting ketimbang yang lainnya,"kata Poengky.

Poengky juga mengatakan, perlunya monitoring yang seimbang terhadap TNI AL dan TNI AU, selain pada TNI AD. "Untuk pemilihan KSAL atau KSAU harus ada monitoring juga seperti pada KSAD. Dan kami akan berusaha melakukan itu,"katanya.

Sumber: JURNAS

Readmore --> Pengamat : Prioritaskan Pertahanan Laut dan Udara

KSAL Terima Kunjungan Atase Marinir AS

Marinir TNI AL Melakukan Latihan Bersama Dengan Marinir AS.

Jakarta - Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Soeparno menerima kunjungan Atase Marinir AS untuk Indonesia Letkol Ronald Anthony Domingue, JR di Gedung Utama Markas Besar Angkatan Laut, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (20/6).

Kunjungan Atase Marinir Letkol Ronald Anthony Dominique, JR yang pernah menjabat Komandan Pesawat KC-130 dan pernah juga menduduki jabatan sebagai Perwira Jajaran Keamanan TRADOC di US Army itu dalam rangka pamitan berkaitan dengan menjelang akhir tugasnya sebagai Atase Marinir AS di Indonesia. Pada kesempatan itu Ronald sekaligus memperkenalkan calon penggantinya Letkol Miguel A. Avila, perwira Marinir yang juga seorang sarjana lulusan Distribusi Industri Sekolah Teknik di Texas A&M University.

Menurut siaran pers yang diterima Jurnal Nasional, pertemuan tersebut juga membicarakan perkembangan rencana latihan kedepan antara dua negara, antara lain Carat, Marex,dan Rimpac 2012 yang dijadwalkan akan berlangsung di Hawai.

Pada kesempatan tersebut, Letkol Ronald Anthony Domingue, JR selaku Atase Marinir AS yang akan mengakhiri masa dinasnya di Indonesia menyatakan sangat senang selama tinggal di Indonesia. "Saya sangat senang tinggal di Indonesia, selain banyak kenal para prajurit Marinir TNI AL yang ramah, juga saya dapat menikmati panorama alam yang sangat indah dan dapat mengetahui budaya Indonesia yang beranekaragam. Dan, yang paling penting bahwa Marinir USA sangat senang bisa latihan dengan Marinir Indonesia, khususnya dalam Jungle Warfare (peperangan hutan),"katanya.

Sementara itu Letkol Miguel A. Avila selaku calon Atase Marinir AS untuk Indonesia yang baru, juga mengucapkan terimakasih kepada KSAL atas sambutannya, seraya berjanji bahwa kedepan akan meningkatkan kerjasama yang telah terjalin dengan baik antara kedua Angkatan Laut selama ini serta akan melanjutkan kinerja Atase yang akan digantikannya. "Jika sewaktu-waktu TNI AL membutuhkan koordinasi silahkan langsung hubungi saya, jangan ragu-ragu menghubungi saya,"ujar Miguel.

Pada kesempatan tersebut KSAL mengucapkan selamat datang kepada calon Atase Marinir yang baru sekaligus menyampaikan ucapan terimakasih kepada Letkol Ronald Anthony Domingue, JR atas kerjasama sangat baik yang telah dilakukannya dengan TNI AL. Hal itu diantaranya telah ditunjukkan dengan banyaknya kegiatan latihan bersama antar kedua Marinir selama ini. "Apabila ada hal-hal yang perlu dikoordinasikan bisa langsung kepada Komandan Korps Marinir TNI AL,"kata KSAL.

Sumber: JURNAS

Readmore --> KSAL Terima Kunjungan Atase Marinir AS

Indonesia Akan Promosikan Produk Alutsista Dalam Negeri Pada Pameran BRIDEX 2011

Jakarta - Dalam rangka mempromosikan produk-produk Alutsista dan Non Alutsista hasil produksi industri pertahanan dalam negeri pada skala internasional, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemhan RI) melalui Direktorat Teknik dan Industri Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan (Dit Tekind Ditjen Pothan) berencana mengikuti dan membuka pavilum dalam ajang pameran Brunei Darussalam International Defence Exhibition & Coference (BRIDEX) 2011 di Brunei Darussalam.

Persiapan tentang rencana keikutsertaan industri pertahanan Indonesia dalam pameran BRIDEX 2011, dibahas dalam rapat yang dipimpin Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan didampingi Dirjen Pothan Kemhan Dr. Ir. Pos M. Hutabarat, M.A, Senin (20/6) di kantor Kemhan, Jakarta.

Rapat dihadiri oleh sejumlah pejabat terkait dari Kemhan dan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata serta pejabat dari Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis antara lain Dirut PT. Pindad Adik Avianto Soedarsono, Dirut PT. PAL Harsusanto dan Dirut PT. Dahana Tanto Dirgantoro. Rapat secara khusus membahas berbagai persiapan teknis agar hasilnya sesuai yang diharapkan yaitu terpromosikannya produk – produk BUMNIS dalam skala internasional.

Wamenhan dalam sambutannya mengatakan, selain sebagai ajang untuk promosi, keikutsertaan Indonesia dalam pameran BRIDEX ini juga dalam rangka memenuhi undangan Sultan Brunei Darussalam yang disampaikan kepada Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono saat kunjungannya ke Brunei Darussalam pada bulan Februari yang lalu.

Pada pertemuan tersebut, Presiden RI telah menyampaikan bahwa Indonesia akan mendukung dan turut serta berpartisipasi menyukseskan pameran BRIDEX 2011. Selanjutnya Presiden RI telah memberikan instruksi kepada Menhan untuk menformulasiakan kesiapan dan keikutsertaan Indonesia dalam pameran BRIDEX 2011.

Menindaklanjuti hal tersebut, menurut Wamenhan saat ini Kemhan sudah membuat berbagai persiapan dengan mengadakan komunikasi dengan seluruh stake holder dan para pemangku kepentingan.

Wamenhan berharap, ajang pameran BRIDEX 2011 nantinya dapat dimanfaat semaksimal mungkin untuk dapat memamerkan dan mempromosikan produk Alutsista dan Non Alutsista dalam negeri. Sebagai contoh, nantinya Panser 6x6 Armour Personal Carrier (APC) produksi PT.Pindad akan dipamerkan dan dimanuverkan disana untuk medapatkan suatu konfirmasi tentang kepastian Brunei Darusalam untuk membelinya.

BRIDEX 2011 merupakan ajang pameran berskala internasional yang menampilkan produk- produk industri pertahanan terkini diselenggarakan oleh Kementerian Pertahanan Brunei Darussalam dan akan berlangsung pada tanggal 6 sampai dengan 9 Juli 2011.

Rencananya dalam keikutsertaan Indonesia pada pameran tersebut, Kemhan RI akan membuka pavilium dengan menyertakan sejumlah BUMNIS guna mempromosikan produk-produknya antara lain PT.Pindad, PT.PAL, PT.DI, PT. Len, PT. Palindo dan PT. Dahana. Selain itu, turut pula sejumlah perusahan swasta nasional yang memproduksi berbagai peralatan pertahanan baik Alutsista maupun Non Alutsista.

Sumber: DMC

Readmore --> Indonesia Akan Promosikan Produk Alutsista Dalam Negeri Pada Pameran BRIDEX 2011

English News : Philippines to buy 2 F-18 Hornets for PAF

Illustration Mig 29 And F/A 18 Super Hornet (Photos: Super Stock)

Manila - The Philippine Air Force (PAF) is already scouting for at least two Mig-29 Fulcrum Fighter Jets or F-18 Hornets while the Philippine Navy (PN) is window shopping for state-of-the-art frigates as part of the modernization program of the Armed Forces of the Philippines (AFP), an AFP official said Monday.

The Mikoyan MiG-29 (Fulcrum) is a fourth-generation jet fighter aircraft designed in the Soviet Union for an air superiority role.

Developed in the 1970s by the Mikoyan design bureau, it entered service with the Soviet Air Force in 1983, and remains in use by the Russian Air Force as well as in many other nations.

The McDonnell Douglas (now Boeing) F/A-18 Hornet is a supersonic, all-weather carrier-capable multirole fighter jet, designed to dogfight and attack ground targets (F/A for Fighter/Attack).

AFP Modernization Program Management Office head Brig. Gen. Roy Deveraturda, said PAF and PN is getting the huge chunk with Malacanang increasing AFP's annual modernization budget from P5 billion to P8 billion which includes the intensive training of foot soldiers.

Deveraturda said the acquisition is already up for the next five years priority list of the Aquino Administration. He added the procurement and bidding are also underway for the acquisition of weaponry and logistics.

He also said the military upgrade should not be viewed as preparations for a possible conflict over the disputed Spratly Islands in the West Philippine Sea.

“We just want to provide sovereign presence in our territories,” Deveraturda told reporters.

AFP’s priorities were fighter jets, patrol helicopters with sensors, search-and-rescue helicopters, transport aircraft, and strategic sea-lift vessels, Deveraturda said.

“We plan to acquire a brand-new Hamilton class cutter for our Coast Guard,” he said.

The Spratlys is believed to sit on vast mineral resources and claimed in part or in whole by the Philippines, China, Brunei Darrusalam, Malaysia, Taiwan and Vietnam.

The Philippine government has been vocal about its claims and protecting non-disputed areas within the EEZ based on the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS).

The AFP is looking at expanding a system that started as Coast Watch South, a monitoring system for Mindanao waters.

From: PNA

Readmore --> English News : Philippines to buy 2 F-18 Hornets for PAF

BNPT Gelar Pelatihan Awas Senjata Kimia

Ilustrasi.

Denpasar- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menggelar latihan tanggap serangan teroris bagi sejumlah instansi di Provinsi Bali, Senin, 20 Juni 2011. Latihan terutama untuk mengantisipasi modus baru seperti serangan dengan senjata kimia dan biologi.

Direktur Pembinaan BNPT Rudy Sufahriadi menyatakan pelatihan meliputi kemampuan mendeteksi dengan menggunakan berbagai peralatan. Ada juga materi tentang pemberian pertolongan dan cara mengurangi korban. “Kami memberi perhatian khusus karena ke depan arahnya memang ke serangan jenis itu,” ujarnya di Sanur, Denpasar. Kesimpulan itu diambil juga dari hasil kunjungan BNPT ke Pakistan.

Dari segi dana dan efek yang ditimbulkan, serangan bisa lebih efisien. “Jadi, kita harus siap untuk mencegah maupun menanggulanginya,” ujarnya. Selain dari BNPT, materi juga disampaikan oleh pakar dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten), Kementerian Kesehatan, PB Pemadam Kebakaran, Puslabfor Polri, dan Paskhas TNI AU.

Sementara peserta berasal dari Kodam IX Udayana, Kepolisian Daerah Bali, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Adpel Pelabuhan Benoa, Bandara Ngurah Rai, dan Linmas Provinsi Bali.

Pelatihan berlangsung atas dukungan Pemerintah Kanada. “Ini wujud dari komitmen mengatasi terorisme di wilayah ini,” kata Irene Wiiliam, Kepala Bidang Politik Kedubes Kanada.

Bali merupakan provinsi yang pertama mendapat pelatihan karena posisinya yang strategis. Sebelumnya, sudah ada 15 pelatihan diberikan kepada instansi-instansi di tingkat nasional.

Sumber: TEMPO

Readmore --> BNPT Gelar Pelatihan Awas Senjata Kimia

Techno News : Pesawat Penumpang Hipersonik Berkecepatan 4 Mach Akan Hadir 40 Tahun Lagi

Pesawat penumpang hipersonik Airbus Tanpa Emisi.

Jakarta - Hanya membutuhkan dua jam untuk terbang dari London ke Tokyo, pesawat ini hampir bebas polusi dan tidak lebih bising dari pesawat modern saat ini. Pesawat ini baru akan hadir 40 tahun lagi sebelum penerbangan komersial berlangsung.

Rencana jet penumpang hipersonik pertama ini diluncurkan kemarin. Pesawat ini akan menggunakan tiga set mesin untuk mencapai kecepatan 3.125 mph, lebih dari empat kali kecepatan suara, yang dikenal sebagai Mach 4.

Dipuji sebagai pewaris Concorde, pesawat ini akan didorong oleh campuran hidrogen dan oksigen, yang berarti emisinya berupa air.

Proyek yang dikembangkan oleh perusahaan induk Airbus, EADS, ini diresmikan sebelum pembukaan resmi Paris Air Show.

Membawa hingga 100 penumpang, satu set mesin jet konvensional akan membantu peluncuran pesawat dari landasan pacu bandara normal. Hal ini berarti pesawat tidak akan menghasilkan kebisingan serupa Concorde.

Setelah di ketinggian yang pas, pilot akan melibatkan sepasang mesin roket yang akan mendorong pesawat untuk kecepatan jauh lebih tinggi dan melayang di atas atmosfer. Kondisi itu memungkinkan satu set akhir mesin yang dikenal sebagai ramjets untuk dimanfaatkan.

Setelah berada pada kecepatan jelajah, pesawat yang dijuluki ZEHST atau Zero Emission Hypersonic Transportation itu bisa terbang dari London ke Malaga di Spanyol selatan hanya dalam 20 menit. Sebuah penerbangan London-Istanbul hanya akan membutuhkan waktu 30 menit dan pesawat bisa mencapai pantai timur AS dari London sekitar satu jam.

Ini akan memangkas sekitar sembilan jam waktu terbang ke Tokyo dari London, sedangkan perjalanan London-Sydney akan memakan waktu sekitar tiga setengah jam. Setelah turun meluncur, mesin konvensional akan dinyalakan kembali untuk mengaktifkan pendaratan.

"Ini bukan Concorde, tapi tampak seperti Concorde, yang menunjukkan bahwa aerodinamis dari tahun 1960-an sudah sangat cerdas," ujar Jean Botti, Direktur Inovasi dan Teknologi di EADS.

Sumber: TEMPO

Readmore --> Techno News : Pesawat Penumpang Hipersonik Berkecepatan 4 Mach Akan Hadir 40 Tahun Lagi

English News : Philippines Will Buy Weapons Around $ 900 Million Dollars

Manila - The government will spend P40 billion over the next five years to upgrade the capability of the Armed Forces of the Philippines to protect maritime resources and the country’s territorial integrity, Budget Secretary Florencio Abad said Sunday.

Abad said starting next year, the government will seek an P8-billion annual budget for the AFP modernization program.

“We’ll be coming up with a list of priority acquisitions, and this has to be driven by strategy. It’s the baseline capability that the Armed Forces really needs to improve on,” AFP chief of staff General Eduardo Oban said in an interview in Calamba City during the unveiling of the tallest monument to Jose Rizal to mark the national hero’s 150th birthday.

Since 2005, Congress has allotted an annual budget of only P5 billion for the military’s modernization program.

In a separate interview, AFP Modernization Program Management Office head Brigadier General Roy Deveraturda said the upgrading the military should not be viewed as preparation for possible conflict with any country over the disputed Spratly Islands in the West Philippine Sea.

“We just want to provide sovereign presence in our territories,” Deveraturda said.

“In any conflict scenario, equipment is just one factor. But we have to be clear about this upgrade. This is not being done in preparation for any conflict. It is not like we are not going for an all out war,” he explained.

Among the priority acquisitions for the AFP are patrol helicopters with sensors, search and rescue helicopters, transport aircraft, and strategic sealift vessels, Deveraturda said.

“We are also planning to acquire a brand new Hamilton class cutter for our Coast Guard,” Deveraturda said.

Oban said the American-made Hamilton cutter, scheduled for delivery sometime in the third quarter of the year, will be initially deployed to Palawan, some 80 nautical miles from Recto Bank where recent Chinese incursions occurred.

Oban said the AFP will also expand its “coast watch system” within 200 nautical miles of the country’s exclusive economic zone in Palawan.

The military currently has coast watch stations and radars in Mindanao.

From : Interaksyon

Readmore --> English News : Philippines Will Buy Weapons Around $ 900 Million Dollars

Alat Navigasi Rusak Tak Pengaruhi Penerbangan Militer Di Abdulrachman Saleh

Malang - Pangkalan Udara TNI AU Abdulrachman Saleh memastikan kerusakan pada alat navigasi sebagai penunjuk lokasi landasan tak mempengaruhi penerbangan militer. Karena sistem navigasi bandara memiliki alat navigasi lain berupa Automatic Direction Finding (ADF).

Kepala Dinas Operasi Pangkalan Udara TNI AU Abdulrachman Saleh Kolonel (pnb) Novyanto Widadi mengungkapkan, kerusakan pada alat navigasi yang terjadi ada Very High Frequency (VOR) yang diketahui setelah dilakukan perawatan rutin oleh pihaknya. Alat itu berfungsi untuk menunjukkan lokasi bandara melalui gelombang radio.

"VOR yang mengalami trobel, namun kami masih dilengkapi dengan ADF yang bisa memberikan informasi kepada pesawat untuk mengetahui lokasi landasan. Karena itu tak pengaruh pada penerbangan militer," tegasnya saat menghubungi detiksurabaya.com, Senin (20/6/2011).

Dia menambahkan, telah menyampaikan kelengkapan fasilitas ADF ini ke maskapai Garuda Indonesia yang telah melakukan penghentian sementara rute penerbangan menuju Bandara Abdulrachman Saleh sejak hari ini.

"Kita sudah sampaikan kepada Garuda tentang kepemilikkan alat itu, mereka tengah pelajari," imbuhnya.

Ditanya mengapa kerusakan VOR hanya berpengaruh kepada Garuda Indonesia, Novyanto menjelaskan, Garuda Indonesia telah memiliki sistem komunikasi menggunakan VOR pada pesawat terbangnya. Apabila terjadi gangguan, mereka memutuskan untuk menghentikan penerbangan.

"Garuda menggunakan alat itu untuk navigasi, makanya ada informasi kerusakan mereka melakukan untuk menghentikan penerbangan," jelasnya.

Dia mengaku kerusakan pada VOR tak pernah dapat diprediksi sebelumnya. Alat itu diketahui bermasalah ketika dilakukan perawatan. Keberadaan alat itu sendiri dari Kementrian Perhubungan dan pihaknya telah melaporkan kerusakan ini kepada Dirjen Navigasi Kementrian Perhubungan.

"Pengadaan dilakukan kementrian untuk alat buatan Amerika itu, dan kami sudah laporkan. Karena itu tak bisa memastikan kapan bisa diganti," bebernya.

Dia berani memastikan jika pengganti VOR yang baru telah ada, maka akan segera dilakukan pemasangan. "Kalau ada alatnya, kami bisa segera ganti," tuturnya.

Sebelumnya, Garuda Indonesia berharap segera ada perbaikan dari kerusakan alat navigasi tersebut. Karena secara teknis proses perbaikan dilakukan oleh pengelola bandara.

"Kami menunggu ini, karena alat itu mempunyai kewenangan bandara," ujar Branch Manager Garuda Indonesia Dharmawan Y Hendrata dihubungi terpisah.

Seperti diberitakan, Maskapai penerbangan Garuda Indonesia menghentikan rute penerbangan Malang-Jakarta dan sebaliknya. Penghentian ini karena ada gangguan pada alat bantu navigasi di Bandara Abdulrachman Saleh.

Sumber: DETIK

Readmore --> Alat Navigasi Rusak Tak Pengaruhi Penerbangan Militer Di Abdulrachman Saleh

TNI Kesulitan Jaga Perbatasan Karena Infrastruktur Minim

Kupang - Komandan Korem 161/Wira Sakti Kupang, Kolonel Inf Edison Napitupulu, mengatakan TNI akan terus membenahi infrastruktur pendukung personel yang bertugas di wilayah perbatasan.

"Infrastruktur pendukung yang sangat dibutuhkan prajurit di wilayah perbatasan di Nusa Tenggara Timur saat ini adalah komunikasi dan air bersih," kata Edison Napitupulu, Senin.

Dia mengemukakan hal itu menjawab pertanyaan seputar perhatian TNI terhadap infrastruktur bagi personel yang bertugas di wilayah perbatasan antara Nusa Tenggara Timur dan Timor Leste pada acara silahturahmi dengan wartawan di Kupang.

Para prajurit yang bertugas di wilayah-wilayah perbatasan Nusa Tenggara Timur dan Timor Leste umumnya masih menghadapi berbagai persoalan hidup. Selain tempat tinggal, masalah utama mereka adalah air bersih dan tidak bisa akses komunikasi dengan dunia luar.

Danrem mengatakan, di pos perbatasan Haumeni Ana misalnya tidak ada air bersih, sehingga para prajurut harus mencari air ke pulau seberang dengan menggunakan perahu karet. Selain itu, di pos Maliana punya persoalan lain lagi. Di daerah ini tidak ada sinyal telepon sehingga para prajurit tidak bisa berkomunikasi dengan keluarga atau mengirim informasi cepat jika ada kejadian luar bisa di perbatasan.

"Khusus masalah komunikasi kami telah mengajak petugas dari Telkomsel untuk melakukan survei ke lokasi tetapi kemungkinan baru bisa dibangun BTS pada November mendatang," katanya. Menurut dia, masih banyak kekurangan yang dihadapi para prajurit, tetapi secara perlahan akan terus benahi.

Dia berharap ke depan nanti mereka yang bertugas di wilayah perbatasan bisa dengan mudah mendapat akses air bersih maupun komunikasi dengan dunia luar.

Sumber: REPUBLIKA

Readmore --> TNI Kesulitan Jaga Perbatasan Karena Infrastruktur Minim

Elang Khatulistiwa Kembali Ke Homebase Di Lanud Supadio

Pontianak - Tepat pukul 11.00 WIB pesawat Hercules A-1328 dari Skadron Udara 31 Lanud Halim Perdana Kusuma, dipiloti Mayor Pnb Djaelani dan Copilot Kapten Pnb Sunar, yang mengangkut 65 crew Skadron Udara 1 tiba di Lanud Supadio, Jumat (17/6).

Pesawat Hercules A-1328 tersebut membawa crew Skadron Udara 1, yang telah selesai melaksanakan latihan Maverick Missile, latihan ini adalah upaya mengasah kemampuan tempur para penerbang Skadron Udara 1, yang juga melaksanakan latihan penembakan “Air To Ground, latihan tersebut dilaksanakan selama lebih kurang dua minggu (6-17/6), dan pelaksanaanya mengambil tempat di Air Weapon Range (AWR) Pulung, Ponorogo dengan melibatkan 7 pesawat tempur Hawk 109/209 dari Skadron Udara 1.

Selain melaksanakan latihan uji coba Maverick Missile, juga dilaksanakan latihan provisiensi bagi awak pesawat serta melaksanakan latihan rocketing yang mengambil tempat di AWR pulung Ponorogo.

Sumber: TNI AU

Readmore --> Elang Khatulistiwa Kembali Ke Homebase Di Lanud Supadio

Kapal Perang KRI Frans Kaisiepo Akhiri Misi di Lebanon

KRI FRANS KAISIEPO.

Jakarta - Kapal perang Republik Indonesia (KRI) Frans Kaisiepo-368 mengakhiri misinya sebagai bagian dari Satgas Maritim Pasukan Perdamaian PBB di Lebanon Selatan (Maritime Task Force/MTF-UNIFIL), setelah delapan bulan mengamankan perairan di negara tersebut.

Juru Bicara TNI Angkatan Laut Laksamana Pertama TNI Tri Prasodjo di Jakarta, Minggu mengatakan, KRI Frans Kaisiepo telah bertolak dari Pelabuhan Beirut menuju Indonesia, pada Jumat (17/6).

Selama melaksanakan tugas sebagai pasukan pemeliharaan perdamaian PBB di Lebanon, KRI Frans Kaisiepo-368 telah melakukan tugas sebagai MIO (Maritime Interdiction Operation) sebanyak 18 kali, memeriksa 1.405 kapal, mengajukan inspeksi pemeriksaan kapal sebanyak 170 kali dan total di laut selama 180 hari.

KRI Frans Kaisiepo merupakan KRI yang kedua dikirim ke Lebanon setelah sebelumnya KRI Diponegoro-365, selanjutnya KRI Sultan Iskandar Muda-367 akan mengggantikan tugas KRI Frans Kaisiepo di Lebanon.

Sebelumnya, Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono mengatakan, pihaknya akan kembali mengirimkan kapal perangnya untuk bergabung dalam Satuan Tugas Maritim Pasukan Pemelihara Perdamaian PBB di Lebanon (Maritime Task Force UNIFIL).

"Sejak 2010, kita telah mengirimkan dua kapal perang untuk bergabung dalam satuan tugas maritim misi perdamaian PBB di Lebanon, yakni KRI Diponegoro dan KRI Frans Kasiepo," katanya saat peringatan Hari Internasional Pasukan Penjaga Perdamaian PBB di Jakarta.

Dalam sambutan tertulis yang dibacakan Kepala Pusat Pemeliharaan Perdamaian Tentara Nasional Indonesia, Brigadir Jenderal TNI I Gede Sumertha, Panglima TNI mengatakan, kapal perang yang akan dikrim ke Lebanon adalah KRI Iskandar Muda.

"Kapal akan diberangkatkan pada Agustus 2011," kata Agus menambahkan.

Data PBB mencatat, Indonesia berada di urutan 17 di antara negara-negara dengan kontribusi pasukan paling banyak dalam operasi penjaga perdamaian PBB. Sampai April lalu tercatat total pasukan Indonesia yang bergabung di bawah komando PBB sebanyak 1.801 pasukan TNI dan polisi terdiri dari 1.772 personel laki-laki dan 29 personel perempuan.

Negara dengan kontribusi pasukan terbesar adalah Bangladesh dengan total pasukan di bawah komando penjaga perdamaian mencapai 10.589 pasukan.

Menyusul di urutan kedua Pakistan dengan 10.581 pasukan dan India berada di urutan ketiga dengan kontribusi pasukan 8.442 personel.

Sumber: ANTARA

Readmore --> Kapal Perang KRI Frans Kaisiepo Akhiri Misi di Lebanon