Selain Apache AH-64E, Indonesia Juga Tertarik Dengan Chinook

Arizona (MID) - Belum lama ini, delegasi pejabat tinggi Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan perwira tinggi TNI AD, mengunjungi fasilitas rotocraft Boeing di Mesa, Arizona, Amerika Serikat (AS). Kunjungan ini terutama untuk melihat produksi dan kemampuan model baru helikopter tempur Apache AH-64E.

Sebagaimana disampaikan melalui rilis hari ini, Kamis (22/8), dalam kesempatan itu, beberapa anggota rombongan menerbangkan langsung versi terbaru helikopter Apache yang diproduksi di fasilitas itu. Termasuk di antaranya KSAD Jenderal Moeldoko, Sekjen Kemhan Letnan Jenderal Budiman, serta beberapa anggota rombongan lain, yang total berjumlah sekitar 14 perwira TNI AD.

Diketahui, Indonesia sendiri telah menyampaikan minat untuk membeli sedikitnya 8 helikopter Apache AH-64E dari militer AS, melalui perjanjian Penjualan Militer Luar Negeri. Pemerintah Indonesia bahkan telah mengirimkan Surat Permohonan untuk Surat Penerimaan, serta telah mendapatkan izin dari Pemerintah AS untuk membeli helikopter AH-64E tersebut.

"Helikopter Apache diharapkan menjadi bagian penting dari upaya berkelanjutan Indonesia untuk meningkatkan kemampuan strategi pertahanannya," kata Dave Brostrom, Manajer Pengembangan Bisnis Boeing. "Boeing merasa terhormat dianggap sebagai bagian dari upaya modernisasi pertahanan Indonesia," sambungnya.

Delegasi RI sendiri disambut oleh pimpinan senior Boeing Apache, termasuk Dave Koopersmith (Wakil Presiden untuk Program Helikopter Serang), Dave Palm (Direktur Pengembangan Bisnis untuk Vertical Lift), serta Mike Burke (Direktur Pengembangan Bisnis untuk Helikopter Serang). Oleh mereka, rombongan di antara berkeliling di tempat produksi Apache itu dan bertemu dengan sejumlah pejabat program AD AS.

Selain Apache, Brostrom sendiri mengaku mencatat bahwa Indonesia juga telah menyatakan minat atas helikopter Chinook CH-47F, yang diproduksi di Ridley Township, Pennsylvania. Akan halnya realisasi pembelian Apache, disebutkan bahwa kerangka waktu untuk keputusan mengenai permohonan itu belum diumumkan.

Sebagai salah satu unit dari The Boeing Company, Boeing Defense, Space & Security adalah satu dari perusahaan pertahanan, ruang angkasa dan keamanan dunia terbesar. Berkantor pusat di St Louis, perusahaan ini terakhir tercatat bernilai US$33 miliar, dengan mempekerjakan sebanyak 59.000 karyawan di seluruh dunia.

Sumber : Berita Satu

Readmore --> Selain Apache AH-64E, Indonesia Juga Tertarik Dengan Chinook

Komisi I Dukung Pengadaan Satelit Untuk Pertahanan Negara

Jakarta (MID) - Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar (F-PG) Agus Gumiwang Kartasasmita mendukung rencana pengadaan satelit untuk keperluan militer. Selama ini, satelit yang digunakan untuk kebutuhan pertahanan negara, masih menyewa, sehingga rentan dari segi keamanan dan rawan pencurian data oleh pihak lain.

"Kami akan mendukung pengadaan satelit untuk militer itu, guna mengakhiri ketergantungan dari pihak lain. Karena selama ini satelit untuk sistem pengamanan negara masih sewa," ujar Agus Gumiwang Kartasasmita kepada JurnalParlemen, Kamis (22/8).

Agus pun berharap, pengadaan satelit untuk kepentingan militer itu menggunakan buatan dalam negeri sendiri. Sebab, jika ditinjau dari keamanannya, akan lebih aman daripada membeli satelit dari negara lain.

"Kami dengar putra-putri dalam negeri sudah mampu membuat satelit sendiri, yang kualitas dan speknya tidak kalah dengan satelit buatan negara lain. Karena itu, kami akan mendukung pengadaan satelit untuk militer itu, jika menggunakan bauatan dalam negeri sendiri. Karena dari segi keamanannya juga terjamin."

Agus pun optimistis rencana pengadaan dan pembelian satelit untuk militer itu dapat segera terwujud, seiring dengan anggaran Kementerian Pertahanan pada RAPBN 2014, yang mencapai lebih dari 83 triliun, di luar dana tambahan dan dana on top. "Saya kira soal anggaran tidak masalah. Dapat menggunakan anggaran di RAPBN 2014, di luar anggaran rutin yang bersifat operasional. Karena kita juga dukung adanya penambahan anggaran di luar pagu yang ada," katanya.

Sumber : JP

Readmore --> Komisi I Dukung Pengadaan Satelit Untuk Pertahanan Negara

Darurat , Tol Jagorawi Dijadikan Landasan Pesawat Tempur

Jakarta (MID) - Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo bertemu dengan Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin di Balai Kota, Jakarta, Rabu 21 Agustus 2013. Keduanya membahas penyelarasan pembangunan di DKI Jakarta dan strategi pertahanan nasional.

Menurut Jokowi, sebagai salah satu rencana konkretnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan merombak Jalan Tol Jagorawi supaya bisa dijadikan tempat mendarat darurat bagi pesawat tempur ketika keamanan terancam.

"Seperti di Tol Jagorawi dulu bisa untuk pendaratan pesawat. Sekarang tidak bisa karena ada jembatan penyeberangan. Nanti dihilangkan dan diganti dengan underpass," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan itu sangat penting dilakukan supaya ada alternatif apabila negara dalam keadaan bahaya. Atau sedang diserang oleh negara lain.

"Ini sangat penting bila rencana kesatu tidak bisa. Dipakai rencana kedua masih bisa. Negara harus punya seperti itu," katanya.

Ke depannya semua jembatan penyeberangan di sekitar Tol Jagorawi yang masih berada di wilayah DKI Jakarta akan diganti dengan underpass.

"Nanti semuanya ke dalam tidak usah naik jembatan penyeberangan dan banyak yang lain yang tidak bisa disampaikan," ujar dia.

Sumber : Vivanews

Readmore --> Darurat , Tol Jagorawi Dijadikan Landasan Pesawat Tempur

Rusia - AS Saling Berlomba Dalam Pengadaan Alutsista Indonesia

Jakarta (MID) - Rusia bertekad semakin aktif menjalin kerjasama dengan Indonesia di bidang pertahanan. Kerjasama ini tidak sebatas jual-beli alat-alat utama sistem pertahanan (alutsista), namun juga latihan militer bersama dan rencana membuat proyek patungan industri alutsista.

Saat masih berbentuk Uni Soviet (USSR), Rusia menjual persenjataannya ke Indonesia tidak lama setelah kedua negara membuka hubungan diplomatik pada 1950. Di tahun-tahun awal, banyak pula personel angkatan laut dan udara Indonesia dikirim ke Uni Soviet untuk menempuh pendidikan.

Namun, hubungan itu terganggu di pertengahan dekade 1960an karena alasan-alasan politis. Kedua negara kembali melanjutkan hubungan di awal dekade 1990an, walau baru berjalan erat satu dekade kemudian karena saat itu masih terhalang beberapa faktor.

Contohnya, pembicaraan soal jual-beli jet tempur Rusia Sukhoi-30 ke Indonesia sudah berlangsung sejak 1997. Namun jual-beli itu baru disepakati pada 2003.

Eratnya kembali kerjasama pertahanan Rusia-Indonesia banyak terbantu berkat rengganggnya hubungan serupa antara Indonesia dengan Amerika Serikat di akhir dekade 1990an. Kerenggangan itu muncul setelah Washington menjatuhkan embargo penjualan senjata ke Jakarta karena menilai Indonesia saat itu melanggar Hak Asasi Manusia di Timor Timur, yang kini bernama Timor Leste sejak menjadi negara berdaulat pada 2002.

Embargo senjata AS ke RI itu, berikut suku cadang, berlangsung selama 1999-2005. AS mengakhiri embargo ketika Presidennya saat itu, George W Bush, menganggap Indonesia termasuk mitra penting memerangi terorisme.

Setelah mencabut embargo, AS pun terlihat aktif menawarkan mesin-mesin perangnya kepada Indonesia. Pada 2011, AS sepakat mengirim 24 unit jet tempur bekas tipe F-16 seri C/D blok 25 kepada Indonesia secara cuma-cuma, kecuali untuk biaya pemutakhiran (upgrade).

Pada akhir 2012, AS dan Indonesia berunding untuk jual-beli helikopter serbaguna UH-60 Black Hawk dan helikopter tempur AH-60D buatan Boeing.

Namun, belajar dari embargo AS itu, Indonesia membuka pintu kerjasama seluas-luasnya kepada negara lain, termasuk Rusia, agar tidak lagi bergantung kepada satu pihak dalam pengadaan alutsista. Maka, sejak itu, Indonesia tidak hanya kembali berbisnis senjata dengan AS, namun juga mempererat kerjasama serupa dengan Rusia.

Maka, Indonesia dan Rusia bersepakat soal jual beli jet tempur dan mesin-mesin perang lain. Sejak 2003, Rusia telah mengirim 12 unit jet tempur Sukhoi ke Indonesia dan pengiriman empat unit lagi masih menunggu persetujuan lebih lanjut.

Moskow pun telah menjual sejumlah helikopter militer Mi-35 dan Mi-17 kepada Jakarta. Alutsista lain yang dijual Rusia ke Indonesia adalah kendaraan tempur lapis baja BMP-3F, kendaraan pengangkut personel BTR-80A, serta senapan serbu AK-102.

Untuk membeli persenjataan itu, Moskow pada 2007 memberi fasilitas kredit sebesar US$1 miliar kepada Jakarta. Kerjasama pertahanan di luar jual-beli persenjataan juga telah berlangsung, seperti menggelar latihan bersama memerangi perompak di laut antara pasukan Indonesia dengan Rusia pada 2011.

Kerjasama kedua negara juga mencakup kemitraan Rusia dengan ASEAN. Pada Juli 2004, Rusia dan ASEAN menyapakati deklarasi memerangi bersama terorisme.

ASEAN dan Rusia pun menggelar pertemuan tahunan dan kelompok-kelompok diskusi di bidang keamanan maritim, bantuan kemanusiaan, pengobatan militer, operasi penjaga perdamaian , dan pemberantasan ranjau darat.

Baru-baru ini Rusia menawarkan bantuan ke Indonesia membangun sistem pertahanan udara. Saat ini, Indonesia hanya memiliki rudal-rudal pertahanan SAM (surface-to-air missile) jarak dekat. Industri Pertahanan

Maka, Viktor Komardin dari perusahaan ekspor senjata-senjata Rusia (Rosoboronexport) mengungkapkan bahwa Moskow akan menjual perangkat sistem SAM sekaligus membantu mempersiapkan jaringan pertahanan udara.

Pengamat hubungan internasional dari Universitas Indonesia, Edy Prasetyono, menilai kerjasama pertahanan RI-Rusia masih belum maksimal, tidak saja dalam jual-beli alustsita, namun juga di bidang lain seperti pelatihan, dan pendidikan militer.

"Indonesia kini punya undang-undang industri pertahanan yang menyatakan bahwa pembangunan industri pertahanan bisa berlangsung melalui kerjasama internasional. Maka, ada ruang bagi Rusia untuk bekerjasama dengan Indonesia, terutama dalam beberapa platform senjata tertentu. Kedua negara perlu bernegosiasi soal ini," kata Prasetyono.

Sumber : Vivanews

Readmore --> Rusia - AS Saling Berlomba Dalam Pengadaan Alutsista Indonesia

Komisi I : Kami Berharap AS Turut Berpartisi Dengan Industri Pertahanan RI

Jakarta (MID) - Kunjungan anggota Kongres Amerika Serikat Edward Royce dan David Cicilline ke Komisi I DPR RI diharapkan dapat meningkatkan hubungan bilateral kedua negara, tidak hanya di bidang pertahanan tetapi juga bidang ekonomi.

Menurut Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq, dalam pertemuan dengan anggota Kongres AS tersebut banyak hal yang dibicarakan. Misalnya, sejumlah hal yang menjadi kendala peningkatan hubungan kerja sama dengan Indonesia dengan AS selama ini.

"Kami di Komisi I selama ini mendorong kerja sama di bidang militer antara Indonesia dan AS tapi juga harus diikuti peningkatan kerja sama di bidang ekonomi di mana kami menawarkan AS juga ikut berpartisipasi mengembangkan industri pertahanan nasional yang ada 10 industri pertahanan," jelas legislator PKS ini seusai pertemuan dengan anggota Kongres AS di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/8).

Sebab, menurut Mahfudz, ke depan kerja sama dan hubungan Indonesia dengan AS ini tidak hanya harus semakin meningkat, tetapi juga harus semakin berimbang.

Sementara itu, menurut Anggota Kongres AS Edward Royce, Indonesia merupakan negara berkembang yang pertumbuhan ekonominya cukup stabil dibanding negara-negara lainnya. Apalagi, pertumbuhan tersebut paling besar ditopang oleh konsumsi domestik. Karenanya, menurut Edward Royce, peluang investasi oleh perusahaan AS di Indonesia semakin besar apalagi dengan situasi krisis yang belum pulih sepenuhnya.

Sumber : Jurnal Parlemen

Readmore --> Komisi I : Kami Berharap AS Turut Berpartisi Dengan Industri Pertahanan RI

Komisi I Mendukung Tawaran 10 Kapal Selam Bekas Dari Rusia

Jakarta (MID) - Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq mengatakan, tawaran 10 unit kapal selam dari Pemerintah Rusia kepada Pemerintah Indonesia, merupakan hal menarik. Karenanya, tawaran itu perlu dikaji lebih lanjut.

"Saya kira, tawaran dari Rusia, 10 kapal selam itu menarik untuk dikaji lebih mendalam dan ditindaklanjutinya," ujar Mahfudz Siddiq di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/8).

Namun, menurut Mahfudz, jika nantinya disetujui, pengadaan kapal selam dari Rusia itu baru bisa direalisasikan pada pengadaan tahap kedua atau setelah 2014 mendatang. "Sebab, saat ini sudah ada keputusan untuk pengadaan tiga kapal selam dari Korea Selatan," ujarnya.

Tambah Mahfudz, dalam proses perjalanannya saat ini pengadaan tiga kapal selam dari Korsel berjalan lambat. Ini setelah pihak Jerman, pemilik teknologi kapal selam yang diproduksi Korsel yang akan dijual ke RI, mempermasalahkannya. "Karena, Jerman mengaku menjual hak paten teknologi kapal selam yang dimaksud hanya ke Turki," katanya.

Mahfudz menambahkan, Komisi I akan mendukung pengadaan kapal selam dari Rusia itu. Sebab, sesungguhnya sebelumnya sudah pernah dilakukan penjajakan pembelian kapal selam dari Rusia. Namun karena saat itu yang ditawarkan pihak Rusia adalah kapal selam dengan spesifikasi yang besar, sementara kebutuhan kapal selam RI saat ini untuk kelas dan ukuran yang sedang.

"Secara prinsip, Komisi I pasti akan dukung upaya penjajakan kerja sama dalam pengadaan kapal selam dari Rusia tersebut, sejauh syaratnya juga dipenuhi oleh Rusia yaitu ada proses transfer teknologi pada Indonesia. Sebagian pengerjaannya juga harus dilakukan di dalam negeri Indonesia," jelas politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.

Menurut Mahfudz, tawaran Rusia sangat potensial ditindaklanjuti secara serius. "Karena dalam pengadaan tiga kapal selam dari Korsel saat ini, realitanya berjalan lambat. Sementara kebutuhan akan kapal selam bagi Indonesia saat ini sangatlah besar. Sehingga sejauh spesifikasinya sesuai kebutuhan RI, harganya terjangkau, dan mau melakukan alih teknologi, DPR pasti akan mendukungnya," tegasnya.

Sabtu (17/8), Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menyatakan, Pemerintah RI mendapat tawaran untuk dapat membeli sekitar 10 unit kapal selam dari Rusia. Jumlah ini di luar rencana pembelian tiga unit kapal selam dari Korea Selatan yang akan datang pada 2014.

Sumber : Jurnal Parlemen

Readmore --> Komisi I Mendukung Tawaran 10 Kapal Selam Bekas Dari Rusia