Pengamat : Menguji Kesaktian Pancasila

Malang - Tepat 46 tahun silam, 30 September 1965, peristiwa pembantaian 7 jenderal TNI oleh PKI tercatat dalam catatan perjalanan bangsa Indonesia yang dikenal dengan Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia (PKI). Dengan kesigapan TNI G30S/PKI dapat ditumpas. Sejak saat itulah tanggal 30 September diperingati sebagai Gerakan Pengkhianatan PKI dan 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara telah terbukti kebal terhadap ideologi komunis PKI.

Gerakan PKI hampir setengah abad lalu hampir saja meruntuhkan pondasi bangsa Indonesia yang dibangun dengan dasar Pancasila. Kini, setelah 46 tahun berlalu, PKI dengan ideologi komunisnya tidak lagi menjadi gerakan masif dan terbuka. Namun Ideologi komunis terus bergerilya. Bahkan beberapa bulan silam lambang palu arit sebagai simbol PKI terlihat di salah satu dinding kampus ternama di kota Makassar. Ideologi komunis masih menjadi bahaya laten yang bisa saja kembali menguji kesaktian Pancasila. Namun, seiring arus globalisasi global, ancaman bangsa Indonesia kini tidak lagi hanya pada bahaya laten PKI, tapi juga berasal dari berbagai dimensi.

Ancaman NKRI

Dalam konsep pertahanan negara yang terdapat dalam Buku Putih Departemen Pertahanan RI tahun 2008, dijelaskan kategorisasi ancaman bagi bangsa Indonesia. Persepsi Indonesia tentang ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dari luar maupun dari dalam negeri, yang dinilai mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan bangsa.

Berdasarkan sifat ancaman, hakikat ancaman digolongkan ke dalam ancaman militer dan ancaman nirmiliter. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa.

Ancaman militer dapat berupa agresi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, ancaman keamanan laut dan udara, serta konflik komunal. Sedangkan Ancaman nirmiliter pada hakikatnya ancaman yang menggunakan faktor-faktor nirmiliter yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman nirmiliter dapat berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi dan informasi, serta keselamatan umum.

Ancaman militer dapat dilihat dari masalah penanganan perbatasan, persoalan pencurian SDA di laut, yaitu pencurian ikan (illegal fishing). FAO (Food and Agriculture Organization) memperkirakan Indonesia memperoleh kerugian mencapai Rp30triliun/tahun.

Dengan estimasi tingkat kerugian sekitar 25 persen dari total potensi perikananyang dimiliki Indonesia sebesar 1,6 juta ton per tahun. Laut Cina Selatan, Perairan Sulawesibagian utara dan Laut Arafura merupakan tempat yang sering menjadi tindakan pencurianikan oleh kapal-kapal asing yang sebagian besar berasal dari China, Thailand dan Filipina. (www.interpol,go.id, 9/3/2011).

Ancaman bagi NKRI dari berbagai dimensi kehidupan dalam 25 tahun ke depan diprediksi oleh Connie R. Bakrie (2007) dalam bukunya “Pertahanan Negara dan Postur TNI Ideal” dimana ada tiga level ancaman yaitu ancaman Internasional, regional dan nasional. Pada level internasional, bentuk ancaman berupa globalisasi ekonomi dengan tipe ancaman berupa hegemoni ekonomi.

Pada level regional, di kawasan Asia Pasifik berupa ancaman ekonomi kesehatan. Sedangkan di kawasan Asia Tenggara bentuk ancaman berupa terorisme, human trafficking, perdagangan obat, penyelundupan ekonomi perbatasan.

Pada level nasional, berupa konflik suku agama ras antar golongan (SARA), Separatisme, Pengangguran, Kemiskinan, Bencana Alam, Pengungsian, Illegal Logging, Illegal Fishing dan Pulau-pulau Kosong.

Jika diasosiasikan sebagai seorang gadis, Indonesia termasuk gadis yang “seksi” dengan “pakaian mini” yang memperlihatkan keseksian “tubuhnya”. Potensi sumber daya alam yang terhampar di seluruh penjuru tanah air menjadi “magnet” yang “menggoda” negara-negara lain untuk terus mengamati, menyentuh bahkan menjarah Indonesia. Untuk memproteksi Indonesia yang seksi ini, peran seluruh komponen bangsa mutlak diperlukan untuk mempertahankan mahkota bangsa agar tidak kehilangan harga dirinya sebagai sebuah bangsa dan kemandiriannya sebagai bangsa yang berdaulat. Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang berada di garda terdepan dan tertinggi dalam piramida pertahanan negara mempunyai tugas yang amat mulia dalam rangka menjaga mahkota Indonesia.

Strategi Pertahanan

Panglima perang China, Sun Tzu, pada masa lampau pernah berpesan dalam bukunya Art of War: “Dalam peperangan, janganlah mengandalkan pada kegagalan musuh untuk tidak datang, malainkan pada kesiapan diri untuk menyambutnya; jangan mengandalkan pada kegagalan musuh untuk tidak menyerang, tetapi pada kemampuan diri untuk membangun pertahanan yang tangguh”.

Jika dikontekskan dalam kondisi kekinian Indonesia, bangsa ini penting untuk mempersiapkan segala “amunisi” untuk mempertahankan kedaulatan bangsa Indonesia. Untuk menyiapkan “amunisi” tersebut, bangsa Indonesia tidak selamanya bersandar pada anggaran pertahanan yang terbatas.

Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro menjelaskan bahwa TNI membutuhkan anggaran sebesar Rp150 triliun sampai 2014 untuk mencapai pemenuhan kekuatan pokok minimal (www.topix.com, 30/9). Pemerintah Indonesia menyediakan dana US$5 miliar atau sekitar Rp60 triliun untuk pengadaan Alat Utama Sistem Persenjataan atau Alutsista terutama untuk meningkatkan keamanan di wilayah perbatasan. Namun, untuk mengadakan anggaran pertahanan yang begitu besar, tentu harus mengorbankan anggaran publik, seperti pendidikan dan kesehatan yang juga membutuhkan biaya besar dalam membangun sumber daya manusia Indonesia sebagai amunisi dan pemikir (think tank).

Menurut Donny Gahral Adian (2011), perang tidak lagi hanya mengandalkan kekuatan militer, prajurit berotot atau misil berpandu laser, melainkan diplomat yang cerdas dan tangkas dalam bernegosiasi. Hal ini diungkapkan oleh Sun Tzu: “biasanya seseorang yang sedang berperang menggunakan kekuatan langsung untuk melibatkan musuh, tetapi menggunakan kekuatan tidak langsung untuk mencapai kemenangan”. Nah, kekuatan tidak langsung adalah bagaimana menyiapkan sumber daya manusia Indonesia menjadi manusia-manusia cerdas melalui penguasaan teknologi, keahlian diplomasi dan penguasaan media.

Sun Tzu mengakui pentingnya personalia mengenai menilai situasi negara. Ada tiga segi pada fungsi penilaian situasi oleh personalia, antara lain: Pertama, pengaruh moral penguasa. Menurutnya, pengaruh morallah yang membuat rakyat sepenuhnya mendukung penguasa mereka, sehingga dengan sukarela mendampinginya kalau perlu sampai mati tanpa mempedulikan bahaya. Gerakan Ganyang Malaysia sebagai bukti bahwa bangsa ini rela membubuhkan tanda tangan dengan tinta darah untuk menjadi pejuang perang sebagai bukti nasionalisme mereka kepada negara.

Kedua, kepanglimaan komandan. Kepanglimaan komandan menunjuk kepada sifat-sifat kearifan, ketulusan, kedewasaan, keberanian dan keteguhan hati panglima. Karakter panglima yang arif dan teguh akan terinternalisasi pada karakter prajuritnya.

Ketiga, doktrin. Doktrin menunjuk kepada organisasi, kendali, prosedur pemberitahuan, susunan kepangkatan militer dan tanggungjawabnya, pengaturan dan pengelolaan jalur pasokan serta pengadaan keperluan bagi tentara. Nah, organisasi militer dengan manajemen yang modern akan berdampak pada perencanaan strategis yang matang dan pengendalian negara.

Kesaktian Pancasila yang telah terbukti 46 tahun lalu kini diperhadapkan lagi pada kompleksnya ancaman bagi kelangsungan NKRI. Bukan hanya ancaman level nasional pada bahaya laten PKI, melainkan kesaktian pancasila dalam menangkap koruptor, mengurangi kemiskinan, menyediakan lapangan pekerjaan, memberikan pendidikan murah, menangkal terorisme dan menangkal pornografi*. Oleh: Umar Ibsal (Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Negeri Malang)

Sumber : Fajar Online

Readmore --> Pengamat : Menguji Kesaktian Pancasila

Presiden Meminta Pemprov Jatim Sediakan 1000 Hektar Untuk Industri Pertahanan Hi-Tech

Ilustrasi

Surabaya - Pemerintah akan membangun industri peralatan perang di Jawa Timur. Menurut Gubernur Jawa Timur Soekarwo, timnya sedang menyiapkan lahan pabrik seluas 1.000 hektare. Lahan itu kemungkinan berada kawasan pantai utara Jawa Timur, yaitu Gresik, Lamongan, dan Tuban.

"Senin dua pekan lalu saya dipanggil Presiden diminta mencarikan tanah seribu hektare," kata Soekarwo setelah salat Jumat di kompleks Kantor Gubernur Jalan Pahlawan Surabaya, 30 September 2011.

Presiden, kata Soekarwo, memberikan syarat tambahan, lahan1.000 hektare ini haruslah berada di pinggir pantai dan memiliki kandungan batu dolomit yang besar. Di Jawa Timur potensi dolomit besar berada di sekitar Kabupaten Gresik.

Lahan itu akan dibangun perusahaan raksasa berupa peralatan militer dengan teknologi tinggi. "Pokoknya ini untuk perusahaan teknologi tinggi, salah satunya produksi pesawat," ujar Gubernur.

Soekarwo mengaku telah memberikan penawaran kepada Presiden tiga lokasi yang bisa digunakan, yaitu di Gresik, Lamongan, dan Tuban. Soekarwo sudah merundingkan hal tersebut dengan bupati setempat.

Sekitar areal pabrik peralatan pertahanan juga akan ditempati tiga perusahaan pendukung pabrik peralatan seperti gas. Tiga perusahaan pendukung ini butuh lahan seluas 300 hektare. Masing-masing 100 hektare. Jadi total kebutuhan lahan mencapai 1.300 hektare.

Saat ini industri strategis yang ada di daerah itu baru sebatas PT PAL. Perusahaan ini membuat kapal militer dan kapal sipil.

Sumber : TEMPO

Readmore --> Presiden Meminta Pemprov Jatim Sediakan 1000 Hektar Untuk Industri Pertahanan Hi-Tech

PT DI Akan Memproduksi Dan Menjual Pesawat Amfibi Pada Tahun 2012

Bandung - PT Dirgantara Indonesia (PT DI) akan memproduksi pesawat amfibi melalui kerja sama under license dengan perusahaan pesawat Jerman Dornier Seawings.

"Saat ini, PT DI sedang mempersiapkan produksi dan customer support untuk mendukung layanan purnajual. Dan, pesawat amfibi tersebut akan mulai dipasarkan tahun 2012," kata Direktur Teknologi dan Pengembangan PT Dirgantara Indonesia, Andi Alisyahbana di Bandung kemarin.

Menurutnya, pesawat amfibi memiliki potensi ekonomis dan cocok dengan kondisi Indonesia yang 62% konsentrasi dan perekonomian masyarakatnya ada di wilayah pesisir laut, danau, dan sungai. Selain itu, 70% wilayah nasional merupakan perairan.

"Jadi, apa pun kendaraan yang bisa memiliki kemampuan water base transportation pasti akan memiliki potensi ekonomi yang sangat besar," ujarnya.

Market penggunaan pesawat amfibi sangat besar. Menurutnya, bupati yang biasanya sulit mencapai pelosok dan membutuhkan waktu hingga 2-3 hari menjangkau daerahnya dengan pesawat itu nantinya mereka hanya membutuhkan waktu kurang dari sejam.

Andi menuturkan pesawat amfibi itu mampu mendarat di darat dan di air sehingga bisa jadi solusi bagi Indonesia yang merupakan negara kepulauan. Menurutnya, bila membuat landasan pesawat dan airport kan membutuhkan biaya sangat mahal dan lahan yang luas.

"Pesawat amfibi tersebut membutuhkan amphibiport untuk tempat menurunkan penumpang dengan luas lahan hanya sebesar pesawat itu sendiri. Rasio perbandingannya dengan pembuatan airport biasa adalah sekitar 1 : 8," tuturnya.

Pesawat amfibi dirancang dengan menggunakan composite material atau sejenis fiberglass khusus (tahan karat dan air laut). Pesawat diperuntukkan empat belas penumpang dan dilengkapi dua mesin dan dapat melewati ombak tinggi (stage 3 operation) dengan jarak take-off dan landing relatif pendek yaitu take- off 770 meter, sedangkan landing memerlukan 385 meter.

Sumber : Pikiran Rakyat

Readmore --> PT DI Akan Memproduksi Dan Menjual Pesawat Amfibi Pada Tahun 2012

Komisi I DPR Meminta Masukan Ke ITS Tentang RUU Pertahanan

Surabaya - Komisi I DPR RI meminta masukan atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang pemanfaatan dan pengembangan industri strategis pertahanan (RUU PPIP) ke kampus Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Jumat.

Ketua Rombongan Komisi I DPR RI, Hayono Isman, mengatakan, pihaknya akan segera menyelesaikan RUU ini, karena itu pihaknya meminta masukan dari kalangan akademisi di antaranya ITS dan ITB untuk menyempurnakan draf RUU ini.

"Kami upayakan RUU tentang pemanfaatan BUMN Industri Strategis untuk Pertahanan diselesaikan tahun ini, karena itu kami minta masukan dari perguruan tinggi," katanya di Gedung Rektorat ITS.

Anggota Komisi I lainnya, Heri Ahmadi, menambahkan, industri dalam negeri sangat diperlukan untuk pemenuhan alat utama sistem senjata (Alutsista) sehingga tidak perlu dari luar.

"Itu merupakan komitmen Komisi I sejak awal untuk memberikan dukungan sepenuhnya agar memanfaatkan Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis (BUMNIS) tersebut," katanya.

Untuk itu, salah satu upaya DPR RI adalah mengeluarkan usul inisiatif DPR tentang RUU pengembangan dan pemanfaatan BUMNIS untuk pertahanan.

Selain itu, pihaknya juga memiliki komitmen agar Indonesia memiliki TNI yang kuat dengan dukungan Alutsisita yang memadai serta prioritas memanfaatkan industri dalam negeri.

Menanggapi hal itu, Pembantu Rektor (PR) IV ITS (Bidang Kerja Sama), Prof Darminto, mengatakan, industri pertahanan saat ini berada di luar sistem pertahanan dan keamanan, sehingga koordinasinya sangat lemah.

"Mungkin nantinya bisa diatasi dengan RUU ini, sehingga dipertimbangkan posisi industri pertahanan itu," ujarnya.

Darminto juga berharap, perguruan tinggi dilibatkan dalam proses penelitian hingga pembuatan persenjataan. "Dengan begitu, peran PTN bisa langsung menunjang peran sistem hankam," katanya.

Dalam pertemuan itu, topik pembicaraan pun berkembang pada prestasi mahasiswa Jurusan Teknik Kimia ITS Surabaya sebagai juara ketiga dalam "Chemical Engineering Car Competition" (Chem-E Car) atau lomba mobil berbahan bakar energi alternatif di Jerman.

"Prestasi itu menandakan bahwa kita sangat bisa mandiri, karena itu kemandirian lewat UU PPIP harus dilaksanakan. ITS mengusulkan kemandirian lewat optimalisasi PT PAL, jangan beli kapal lagi dari asing, kita mampu kok," kata PR I ITS (Bidang Akademik dan Kemahasiswaan) Prof Herman Sasongko.

Sumber : ANTARA

Readmore --> Komisi I DPR Meminta Masukan Ke ITS Tentang RUU Pertahanan

Kemhan Akan Melakukan Pengadaan 1.000 Roket R-HAN 122

Jakarta - Kementerian Pertahanan (Kemhan) berencana mengadakan 1.000 Roket R-HAN 122. Program itu bertujuan memenuhi kebutuhan roket di lingkungan Kemhan.

Sekjen Kemhan Marsdya TNI Eris Heryanto mengatakan, program pengadaan 1.000 Roket R-HAN 122 dimulai pada Tahun Anggaran 2011. Untuk memuluskan rencana itu, kata Eris, Kemhan telah membentuk tim.

“Program itu dikoordinasi oleh Kemhan dengan membentuk konsorsium roket untuk TNI AL dan TNI AD,” kata Eris saat Rapat Koordinasi Penentu Kebijakan, Pengguna dan Produsen Bidang Alutsista ke XIV dan Bidang Non-Alutsista, di Kantor Kementerian Pertahanan, Senin (26/9).

Menurut Eris, saat ini Kemhan sudah melakukan perjanjian kerjasama dengan Industri Pertahanan Dalam Negeri terkait pengadaan roket tersebut.

“Perjanjian kerjasama itu juga sudah ditandatangani pada sidang ketiga KKIP (Komite Kebijakan Industri Pertahanan) 27 Juni 2011.”

Dikatakan Eris, program 1.000 roket tersebut harus terealisasi dan berlanjut. Sebab, Indonesia membutuhkan penguasaan teknologi roket dan rudal sejalan dengan program akuisisi yang telah direncanakan dalam shoping list (daftar belanja) hingga Tahun Anggaran 2014.

Kendati sudah terncana dan sudah dilakukan penandatanganan kesepakatan kerjasama, Eris meminta agar semua pihak yang memiliki kaitan langsung dengan pengadaan roket tersebut memiliki komitmen untuk merealisasikannya.

“Ini perlu ada komitmen dari kita.”

R-HAN 122 adalah roket hasil karya anak bangsa. Roket itu diwujudkan lewat kerja keras selama enam tahun. Tiga tahun pertama adalah penelitian yang dilakukan institusi LAPAN, Pindad, PT Dirgantara Indonesia, Kemhan dan Menristek. Tiga tahun selanjutnya adalah proses kolaborasi.

R-HAN berkaliber 122 mm, dengan kecepatan maksimum 1,8 mach. Anggaran yang dibelanjakan untuk riset dan kolaborasi selama enam tahun adalah Rp9 miliar.

Sumber : Pelita Online

Readmore --> Kemhan Akan Melakukan Pengadaan 1.000 Roket R-HAN 122

KSAL : TNI AL Sedang Melakukan Penjajakan Kapal Perang Dari Eropa

Jakarta - Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) akan melakukan pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) berupa kapal perang dalam rangka menegakkan hukum dan menjaga keamanan wilayah laut Indonesia.

TNI AL telah melakukan penjajakan ke sejumlah negara untuk pengadaan kapal dan persenjataannya tersebut. "Kami sudah lakukan tinjauan ke Eropa untuk melihat langsung (alutsista yang akan dibeli)," kata Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Soeparno usai menghadiri Gelar Hiburan Prajurit menyambut HUT TNI ke-66, 5 Oktober di Mabes AL Jakarta, Jumat (30/9).

KSAL menuturkan, dirinya telah melakukan perjalanan selama 10 hari ke negara-negara Eropa untuk meninjau langsung lokasi produsen alutsista terkait pengadaan alutsista bagi AL. "Ke Inggris untuk kapal perang jenis fregate, Spanyol kapal layar latih, Perancis kapal oseanografi," katanya.

Kapal oseanografi ini diperuntukkan bagi dinas hidrografi untuk menunjang tugasnya seperti membuat peta wilayah laut Indonesia. Selama ini, dinas hidrografi minim perhatian, padahal memiliki fungsi penting untuk mengetahui batas-batas wilayah laut Indonesia.

Untuk pengadaan mesin kapal, KSAL menambahkan, dirinya telah meninjau produsen alutsista di Jerman, sedangkan persenjataan untuk melengkapi kapal perang AL nantinya, dia telah melakukan peninjauan ke Belanda.

Dia berharap, pengadaan alutsista sebagai alat dukung AL dalam melaksanakan tugasnya ini dapat berjalan lancar dengan waktu tidak terlalu lama.

Sumber : Jurnas

Readmore --> KSAL : TNI AL Sedang Melakukan Penjajakan Kapal Perang Dari Eropa

KSAL : TNI AL Pesan 3 Unit Kapal Selam Dari Korsel

Jakarta - Pengadaan tiga kapal selam untuk Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) akan disediakan dari Korea Selatan.

Pengadaan kapal selam yang sempat tertunda 2-3 tahun ini akan dipercepat untuk memenuhi kebutuhan alat utama sistem senjata (alutsista) TNI AL dalam rangka pengamanan wilayah laut Indonesia. "Pengadaannya kami datangkan dari Korea Selatan," kata Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Soeparno usai menghadiri Gelar Hiburan Prajurit dalam rangka HUT TNI yang jatuh pada 5 Oktober di Mabes AL Jakarta, Jumat (30/9).

KSAL menjelaskan, Korea dipilih untuk pengadaan kapal selam ini karena memiliki kemampuan sama dengan Eropa dalam menyediakan kebutuhan kapal selam yang diperlukan TNI AL. "Tapi harganya lebih murah," kata KSAL.

Sebelumnya, Kementerian Pertahanan (Kemhan) melalui Sekretaris Jenderal Kemhan Marsekal Madya Eris Herryanto mengatakan, pengadaan kapal selam ini sudah terlambat 2-3 tahun. Karenanya, pengadaan kapal selam ini akan dipercepat dari 30 bulan menjadi hanya 1,5 tahun. Alokasi kapal selam untuk mendukung TNI AL ini berjumlah tiga unit. "Harganya dalam rupiah Rp9,5 triliun untuk tiga unit," kata KSAL.(JURNAS/WDN)

Sumber : Jurnal

Readmore --> KSAL : TNI AL Pesan 3 Unit Kapal Selam Dari Korsel

Kasad Terima Kunjungan Dubes Rusia

Jakarta - H. E. Mr. A. Ivanov, Duta Besar Rusia Untuk Indonesia, didampingi Atase Pertahanan Colonel Vladimir Afanasenkov, melakukan kunjungan kehormatan yang diterima Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad), Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo, di Markas Besar TNI Angkatan Darat, Jl. Veteran No. 5 Jakarta Pusat, Kamis (29/9/2011).

Kunjungan tersebut dalam rangka meningkatkan hubungan antara kedua pemerintahan, khususnya di bidang industri pertahanan, yang dihadiri oleh para pejabat teras TNI Angkatan Darat.

Sumber : Pos Kota

Readmore --> Kasad Terima Kunjungan Dubes Rusia

Komisi I Batalkan Studi Banding ke Spanyol Dan Korea Selatan

Jakarta - Komisi I DPR membatalkan rencana studi banding ke Spanyol dan Korea Selatan. Mereka mengaku lebih berkonsentrasi fokus menyelesaikan Rancangan Undang-Undang Intelijen.

Demikian penegasan Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Kamis (29/9). Ia mengakui komisinya pernah merencanakan menyambangi Spanyol dan Korsel untuk mengkaji model koordinasi intelijen yang makin kompleks serta melakukan kunjungan ke industri pertahanan.

"Tapi rencana itu dibatalkan karena Komisi I akan fokus selesaikan RUU ini sebelum berakhir masa sidang. Karena RUU ini sudah diperpanjang 1x masa sidang."Jelasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin menyatakan pihaknya akan melakukan studi banding ke Spanyol dan Korsel untuk RUU Instra Alutsita.

TB menjelaskan tujuan ke Spanyol karena Komisi I akan melihat bagaimana industri kapal tempur buatan mereka. Sementara ke Korea Selatan untuk mengetahui industri pembuatan senjata, pesawat T 50 dan kapal selam.

“Kita kan mau membuat industri startegis Alutsita dalam negeri tapi kita tidak bisa bekerja sendirian. Kita harus bisa kerja sama, kapan agendanya akan kita break down, dan lain-lain,” ujarnya.

Sumber : Metro TV

Readmore --> Komisi I Batalkan Studi Banding ke Spanyol Dan Korea Selatan

Indonesia Akan Bangun Pabrik Pesawat

Surabaya - Meski Indonesia sudah memiliki PT Dirgantara Indonesia yang merupakan perusahaan pembuat pesawat di tanah air, ternyata pemerintah masih berambisi membangun pabrik serupa di Jawa Timur.

Hal itu diketahui dari permintaan Menteri Perhubungan Freddy Numberi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk segera menyiapkan lahan 1.000 hektar yang akan diperuntukan bagi pembangunan pabrik pesawat terbang.

"Sebelumnya saya katakan, kenapa tidak dibangun di Bandung?" ujar Gubernur Jawa Timur Soekarwo dalam diskusi Forum Rektor Perguruan Tinggi Negeri (PTN) se-Jatim di kampus ITS, Surabaya, Jawa Timur, Kamis, 29 September 2011.

Soekarwo mengaku telah berbicara dengan sejumlah kepala daerah perihal rencana pembangunan pabrik pesawat tersebut. "Mereka umumnya siap merealisasikan rencana itu," katanya.

Pemilihan Jatim sebagai lokasi pembangunan pabrik pesawat, ujar Soekarwo, dikarenakan provinsi ini dianggap memiliki pertumbuhan ekonomi yang stabil. Bahkan tingkat pertumbuhan ekonomi Surabaya cenderung meningkat melebihi DKI Jakarta.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur berharap jika proyek pembangunan pabrik pesawat tersebut itu terwujud, pelayanan transportasi udara di tanah air akan mengalami peningkatan.

Lebih jauh, Soekarwo berharap keberadaan pabrik pesawat itu akan membantu percepatan pertumbuhan perekonomian di Kawasan Timur Indonesia (KTI).

Sumber : Vivanews

Readmore --> Indonesia Akan Bangun Pabrik Pesawat

TB Hasanudin : Kunjungan Ke Spanyol Untuk Melihat Industri Kapal Perang

Jakarta - Komisi I DPR berencana melakukan studi banding industri pertahanan ke Spanyol dan Korea Selatan. Untuk Korea Selatan bisa diterima mengingat kerja sama pertahanan yang dilakukan. Tapi untuk Spanyol, patut dipertanyakan, tidak ada kerja sama yang dilakukan.

"Untuk Spanyol harus memiliki profil yang jelas. Setelah pulang dari Spanyol harus dijelaskan apa yang dibawa dari sana," kata pengamat militer dari LIPI, Jaleswari Pramodhawardani saat dihubungi detikcom, Kamis (29/9/2011).

Dia menjelaskan, dalam beberapa tahun terakhir ini dengan Korea Selatan memang ada koneksi. Awal September lalu, tim dari Kementerian Pertahanan Korsel datang ke Indonesia. Nah, untuk Spanyol belum ada catatan yang siginifikan.

"Kalau industri pertahanan di Spanyol yang menjadi studi banding, lalu apakah industri pertahanan kita, alutsista yang kita beli dari luar berkaitan dengan Spanyol?" jelasnya.

Untuk itu, Jaleswari berharap DPR mau memberikan penjelasan terlebih dahulu apa tujuan studi banding ke Spanyol, selain itu juga hasil kunjungan agar dipublikasikan.

"Apakah nanti ada hasil yang pas untuk industri pertahanan Indonesia? Kita juga punya road map industri pertahanan dan tentu studi banding harus mendukung ke sana. Ini kan pakai anggaran publik, jadi publik juga berhak tahu," tuturnya.

Diketahui Dalam waktu dekat Komisi I DPR berencana ke Spanyol dan Korea Selatan. Kunjungan ini dalam rangka pembahasan RUU Industri Strategis Alat Utama Sistem Persenjataan (Insra Alutsista).

"Yang mau pergi itu dalam rangka RUU Instra Alutsita, awalnya seperti itu rencananya," kata Wakil Ketua Komisi I DPR, TB Hasanudin di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (29/9)

Hasanudin menjelaskan Komisi I ke Spanyol untuk melihat bagaimana industri kapal perang buatan negara itu. Sementara ke Korea Selatan untuk melihat industri pembuatan senjata, pesawat T 50 dan kapal selam.

Sumber : DETIK

Readmore --> TB Hasanudin : Kunjungan Ke Spanyol Untuk Melihat Industri Kapal Perang

BPPT Akan Bangun Indonesia Science Technopark

Jakarta - Guna mengoptimalkan perekayasaan teknologi di Indonesia, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) akan membangun fasilitas laboratoria baru di Puspitek Serpong berkonsep Indonesia science technopark yang akan beroperasi tahun 2013.

Bersamaan dengan terbangunnya dan optimalisasi laboratorium di kawasan Puspitek Serpong, hampir 80 persen kegiatan BPPT di Jakarta pun akan dipindahkan ke Serpong.

Sekretaris Utama BPPT Jumain Appe mengatakan, pemindahan BPPT dari Jakarta ke Serpong selaras dengan ciri khas BPPT terkait perekayasaan teknologi untuk menghasilkan prototipe bukan penelitian ilmiah yang hanya berorientasi pada buku ilmiah atau data kepustakaan.

"Nantinya di Puspitek Serpong akan dibangun lima cluster untuk memaksimalkan fasilitas perekayasaan. Pembangunan Indonesia science technopark ini juga mensinergikan agar dunia industri terlibat di dalamnya," katanya di Jakarta, Rabu (28/9).

Di luar negeri, lanjutnya, konsep seperti itu sudah terbukti mampu mengembangkan produk melalui technopark. Saat ini di Indonesia, sejumlah daerah sudah merintis konsep itu, seperti di Solo untuk technopark permesinan dan Cimahi untuk animasi. Technopark yang akan dibangun di Serpong akan lebih luas lagi lingkup laboratoriumnya.

Jumain menjelaskan setelah sebelumnya di kawasan Puspitek Serpong sudah dibangun laboratorium agroindustri dan bioteknologi yang sinergi dengan industri bahan baku obat, makanan nonberas serta minyak nilam dan serai, lima cluster lab berbagai bidang akan segera dibangun.

Kelima cluster laboratorium itu yakni lab industri rancang bangun material dan pertahanan keamanan (alutsista), lab transportasi dan material, lab informasi teknologi dan sistem komputasi, lab industri berbasis sumber daya alam serta lab energi alternatif.

Dalam cluster lab informasi teknologi dan komputasi akan dijadikan rujukan validasi sistem teknologi e-KTP dan simulasi chip yang terkait dengan KTP elektronik tersebut.

"Lab itu juga diharapkan menjadi desain institut sehingga industri bisa melihat apakah hasil perekayasaan sesuai kebutuhan. Setelah diinkubasi maka hasilnya akan diserahkan ke industri yang bermitra," ucapnya.

Selain mengoptimalkan tugas perekayasaan, meski alokasi dalam RAPBN tahun 2012 bagi BPPT turun yakni hanya Rp 853 miliar dibanding 2011 Rp 893 miliar namun BPPT siap meningkatkan pemberian jasa teknologi, pengembangan sumber daya manusia dan reformasi birokrasi.

Sumber : Suara Pembaruan

Readmore --> BPPT Akan Bangun Indonesia Science Technopark

TNI AU : Konflik Indonesia Dan Malaysia Hanya Persepsi

Pontianak - Pada tanggal 5 Oktober nanti, Tentara Nasional Indonesia akan memasuki usia yang ke 66. Nah, di usia yang sudah cukup matang ini, Peralatan Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) banyak dinilai orang masih lemah, bila dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Hal senada juga diungkapkan oleh Panglima Komando Operasi Angkatan Udara 1, Marsekal Muda Sunarso.

Saat ini TNI AU sangat membutuhkan Alutsista yang modern.“Kalau dilihat dari sumber daya manusia, jumlah dan kemampuan tentara kita tidak ada masalah. Tapi kalau Alutsista, memang perlu ditingkatkan. Supaya tidak tertinggal dengan negara lainnya,” ujarnya selepas upacara penutupan Latihan Bersama Elang Malindo, antara TNI AU dan Tentara Udara Diraja Malaysia (TUDM), Kamis (28/9) di Lanud Supadio.

Namun, jenderal bintang dua ini optimis bahwa peralatan tempur dari tentara Indonesia akan semakin meningkat. “Anggaran ini (pengadaan Alutsista) sudah dibahas. Pemerintah sudah berkomitmen untuk meningkatkan Alutsista sampai tahun 2014,” kata Sunaryo. Sebagai informasi, sampai dengan tahun 2014 telah disediakan anggaran Rp100 triliun untuk pengadaan Alutsista.

Bahkan, sedang dibahas untuk penambahan anggaran sebesar Rp50 triliun.Soal ancaman dari luar, ternyata tidak datang dari negeri jiran. Mewakili TUDM Malaysia; Panglima Division 2, Mayor Jenderal Sabri menyebut tidak ada yang perlu ditakutkan soal hubungan antara Indonesia dan Malaysia. “Selama ini hubungan antara kedua negara selalu baik, tidak pernah ada pertentangan. Kalaupun ada kehebohan itu hanya persepsi publik saja. Kedua negara bekerjasama dengan baik,” ungkapnya.

Khusus hubungan antar-kedua angkatan udara, Sabri mengatakan hubungannya sangat akrab. Bahkan latihan tempur bersama Elang Malindo sudah rutin dilakukan sejak tahun 1975. Latihan tempur kemarin adalah kali ke 24 dilangsungkan Indonesia dan Malaysia. Direktur Latihan Elang Malindo Kol Pnb Kustono beberapa waktu lalu mengatakan kegiatan semacam ini sudah sering dilaksanakan kedua negara, sebagai tanda persahabatan dan penguatan pertahanan kawasan.Untuk personil, Malaysia membawa 125 orang, 24 diantaranya anggota pasukan khusus.

Sedangkan pesawat yang diboyong adalah 3 Hawk, 1 CN 235, dan 1 Helikopter Nuri. Khusus latihan itu, TNI AU juga memiliki jatah tentara yang hampir sama dengan TUDM. Begitu pula dengan jumlah dan jenis pesawatnya yang nyaris serupa. RI dan Malaysia adalah dua dari sedikit negara di dunia yang sudah memiliki komite bersama sektor pertahanan dalam memerangi terorisme.

Sumber : Pontianak Post

Readmore --> TNI AU : Konflik Indonesia Dan Malaysia Hanya Persepsi

Indonesia dan Thailand Pererat Kerjasama Pertahanan

Jakarta - Indonesia dan Thailand sepakat untuk makin meningkatkan kerja sama militer kedua negara yang telah berjalan baik selama ini.

Kesepakatan itu disampaikan Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono dan Panglima Angkatan Bersenjata Thailand Jenderal Songkitti Jaggabatara di Jakarta, Rabu.

Songkitti yang akan segera mengakhiri masa jabatannya itu menyampaikan terima kasih atas dukungan militer Indonesia dalam menjalin hubungan yang baik bagi kedua pihak.

Ia berharap hubungan militer yang sudah berjalan cukup baik itu dapat diteruskan, bahkan ditingkatkan di masa depan oleh penerusnya.

Menanggapi itu Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono juga menyampaikan harapan serupa bahkan kerja sama militer yang sudah terjalin antara dua pihak dapat makin diperluas.

Selama ini militer kedua negara telah memiliki komite tingkat tinggi untuk membahas beragama kerja sama yang telah, sudah dan akan dilakukan kedua pihak.

Pertemuan puncak komite militer kedua negara tersebut terakhir dilaksanakan di Thailand pada medio September 2011.

Ikut mendampingi Panglima TNI dalam pertemuan tersebut, Kasau Marsekal TNI Imam Sufaat, Wakasad Letjen TNI Budiman, Wakasal Laksdya TNI Marsetio, Asintel Panglima TNI Mayjen TNI Tisna Komara, Staf Khusus Panglima TNI Marsma TNI Prayitno, Athan RI untuk Bangkok Kolonel Kav Daru Cahyono.

Sumber : ANTARA

Readmore --> Indonesia dan Thailand Pererat Kerjasama Pertahanan

TNI AU Akan Melakukan Penjajakan Simulator Pesawat Tempur Sukhoi

Jakarta - Indonesia akan segera membangun simulator pesawat jet tempur Sukhoi untuk menempa keterampilan dan kemampuan para pilot pesawat tempur tersebut secara intensif, efektif dan efisien.

Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Imam Sufaat kepada ANTARA usai peresmian simulator Super Puma NAS 332 di Bogor, Kamis mengatakan, "penjajakannya sudah lama dan akan mulai dimantapkan pada 2012,".

Ia menambahkan, pembangunan simulator itu akan diusahakan melibatkan PT Dirgantara Indonesia dengan beberapa perusahaan mancanegara.

"Perusahaan mancanegara kemungkinan bisa dari Rusia, China atau Kanada. Ini semua kita jajaki," kata Kasau.

Ia menegaskan, dengan adanya simulator tersebut maka keahlian dan kemampuan para pilot pesawat jet tempur Sukhoi TNI Angkatan Udara dapat terus diasah dan ditingkatkan dengan efektif dan efisien.

"Bayangkan jika kita berlatih dengan pesawat yang sesungguhnya. Berapa biaya yang harus dikeluarkan...bisa ratusan juta rupiah. Di Rusia pun pesawat Sukhoi tidak dipakai setiap hari," tutur Kasau.

Ia menambahkan, pembangunan simulator Sukhoi akan ditempatkan di Skuadron Udara 11 Pangkalan Udara Sultan Hassanuddin, Makassar.

"Ini untuk memudahkan para penerbang menjangkau simulator. Tidak seperti para penerbang Hawk yang berada di Pontianak yang harus ke Pekanbaru karena simulatornya di sana. Itu tidak efektif dan efisien. Jadi kita upayakan simulator dibangun tidak jauh dari pangkalan pesawat atau heli dimaksud," ujar Imam.

Indonesia selama ini mengirimkan penerbang Sukhoinya ke Rusia selaku produsen dan pengguna, atau China yang telah memiliki pabrik dan simulator Sukhoi.

Indonesia telah memiliki Sukhoi sejak 2003 dan kini telah memiliki 10 unit pesawat Sukhoi dengan berbagai jenis. Kini Indonesia tengah menjajaki pembelian enam unit lagi pesawat sejenis untuk memperkuat skuadron tempurnya.

Sumber : Yahoo

Readmore --> TNI AU Akan Melakukan Penjajakan Simulator Pesawat Tempur Sukhoi

TNI AU Punya Simulator NAS-332 Pertama Di ASEAN

Jakarta - Indonesia salah satu negara pertama Asia Tenggara yang mengoperasikan helikopter buatan Aerospatiale, Perancis, dari seri Puma. Bahkan kita juga membuat mereka dalam lisensi. Kini efektivitas dan efisiensi menuju peningkatan kemahiran pilot dan navigatornya semakin baik karena simulator helikopter sedang itu sudah ada.

Kepala Staf TNI-AU, Marsekal TNI Imam Sufaat, meresmikan pemakaian simulator seri Super Puma (NAS-332) di dalam Gedung Simulator di Pangkalan Udara Utama TNI-AU Atang Sandjaja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis.

"Simulator NAS-332 Super Puma ini merupakan yang pertama dimiliki TNI-AU. Ini sangat berguna, selain menghemat biaya latihan juga untuk melatih emerjensi, dan latihan terbang sesuai dengan silabus yang diajarkan," kata Sufaat.

Situasi dan kondisi yang ditampilkan layar monitor setara pandangan 3 dimensi dan efek-efek sejati bisa dihadirkan. Dengan begitu, awak pesawat terbang itu bisa berada dalam keadaan yang sangat mendekati kenyataannya sejatinya.

Ada keistimewaan dari simulator buatan Perancis yang dibeli Indonesia itu. Simulasi enam situasi dan kondisi penerbangan dengan berbagai variannya terutama cuaca buruk dan pendaratan darurat di laut ataupun darat bisa dilakukan.

Sumber : ANTARA

Readmore --> TNI AU Punya Simulator NAS-332 Pertama Di ASEAN

Komisi I DPR Akan Kunjungi Korsel Dan Spanyol Untuk Bahas Intelijen Dan Kapal Selam

Jakarta - Komisi I DPR berencana melawat ke Spanyol dan Korea Selatan. Komisi I DPR dibagi menjadi dua rombongan dalam kunjungan tersebut.

"Rencana Kunjungan ke Spanyol sedang dibicarakan lagi. Dalam rangka terkait RUU Intelijen juga terkait pengawasan KBRI," ujar Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddik.

Hal ini disampaikan Mahfudz kepada detikcom, Kamis (29/9/2011).

Selain ke Spanyol, rombongan Komisi I DPR juga melawat ke Korea Selatan. Rombongan kedua ini berencana melihat sejumlah industri militer di Korea.

"Ke Korsel agendanya mengunjungi industri militer, Kemhan kan sudah berencana memesan kapal selam," terang Wasekjen PKS ini.

Rombongan pertama rencananya akan berangkat pada Jumat (30/9) pekan ini. Sedangkan Rombongan kedua rencananya akan berangkat pekan depan.

"Sebenarnya itu agenda beberapa waktu lalu, tapi tertunda terus," jelasnya.

Sumber : DETIK

Readmore --> Komisi I DPR Akan Kunjungi Korsel Dan Spanyol Untuk Bahas Intelijen Dan Kapal Selam

Menhan : Rapat Larut Malam di Istana Juga Bahas Modernisasi Alutsista

Jakarta - Rapat yang mengundang sejumlah menteri dan petinggi bidang Polhukam di Istana Presiden semalam ternyata tidak hanya membahas soal menanam pohon. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ternyata juga berbicara soal keamanan nasional termasuk kondisi Ambon.

"Iya, juga dibahas (tentang Ambon)," kata Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro saat ditemui di Istana Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Rabu (28/9/2011). Kedatangan Purnomo ke Istana untuk mengikuti rapat yang digelar tertutup.

Menurut Purnomo, SBY meminta jajaran menteri di bidang pertahanan untuk lebih waspada. Koordinasi di tingkat bawah seperti Kodim, Koramil, dan Komindo lebih diaktifkan.

"Pokoknya bahas tiga hal, modernisasi alutsista, keamanan, dan ketiga soal tanam pohon," kata Purnomo tertawa sambil berjalan masuk ke ruang rapat.

Selain Purnomo, rapat hingga larut malam Selasa 27 September juga dihadiri oleh Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsuddin, Kapolri Jenderal Timur Pradopo, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, KSAD Jenderal Pramono Edhie Wibowo.

Rapat berlangsung selama kurang lebih dua jam. Usai dipanggil SBY, Menhan Purnomo Yusgiantoro mengaku pertemuan cuma membahas penanaman pohon.

"Tadi dalam rangka mencapai target satu miliar satu tahun penanaman pohon," kata Purnomo semalam. Sebelum memberikan pernyataan itu, Purnomo sempat berdiskusi dengan pejabat lainnya.

Sumber : DETIK

Readmore --> Menhan : Rapat Larut Malam di Istana Juga Bahas Modernisasi Alutsista

English News : Plan To Replace The Royal Malaysian Air Force's MiG-29 Fleet On Hold

Kuala Lumpur - There are no plans to purchase new military assets in the near future.

This includes replacements for the Royal Malaysian Air Force's MiG-29N Fulcrum aircraft, said Defence Minister Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi.

Instead, the ministry will conduct a study for possible replacements for the multi-role combat aircraft for future purposes.


Zahid said the government had more important things to focus on under the 10th Malaysia Plan (10MP).

Speaking after opening the Kompleks Mutiara Pernama at Camp Syed Sirajuddin here, yesterday, he said the Fulcrums would be replaced when the need arose. It was recently reported that the ministry was looking into replacing the MiG-29N fleet, which was purchased in 1995.

Five aircraft had been identified as leading contenders for the contract -- France's Dassault Aviation's Rafale; the United States' Boeing F/A-18E/F Super Hornet; Europe's Eurofighter Typhoon; the Swedish JAS- 39 Gripen and the Russian Sukhoi Su-35 Flanker-E.


Zahid said the ministry would continue with the other planned purchases under the 10MP, including second-generation offshore patrol vessels for the Royal Malaysian Navy.

Earlier, Zahid said the new Kompleks Mutiara Pernama offered those staying there the chance to purchase goods at cheaper prices.

"The chain of Pernama stores nationwide sells 370 products at cheaper prices through an annual RM5 million subsidy."


The RM10 million, three-storey complex on a 0.65ha site has 22 business premises.

Source : New Straits Times

Readmore --> English News : Plan To Replace The Royal Malaysian Air Force's MiG-29 Fleet On Hold

Sekjen Kemhan : Indonesia Siap Terima Alih Teknologi Alutsista

Jakarta - Kementerian Pertahanan meminta agar seluruh pihak yang terkait dengan pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) kapal selam, menyiapkan diri untuk proses transfer of technology(ToT).

Perusahaan dan negara yang diajak bekerja sama akan diputuskan maksimal dua bulan mendatang. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Marsekal Madya TNI Eris Herryanto mengungkapkan, pengadaan kapal selam untuk TNI Angkatan Laut seharusnya sudah di-lakukan 2–3 tahun lalu.Pasalnya, jumlah armada kapal selam RI hanya dua unit, yakni Cakra dan Nanggala, sehingga tidak mencukupi untuk mendukung pengamanan wilayah laut. Sudah sejak lama pemerintah mencari perusahaan dan negara yang dinilai paling cocok untuk diajak bekerja sama dalam pengadaan kapal selam.

Beberapa negara sempat dijajaki, seperti Jerman dan Korea Selatan. “Kita belum memutuskan siapa negara pemenangnya,” kata Eris di Jakarta kemarin. Diharapkan, tahun ini proses pengadaan memperlihatkan progres yang berarti.“Dalam dua bulan ini, Badan Ranahan Kemhan harus sudah memutuskan negara mana,” kata perwira tinggi berpangkat bintang tiga ini. Badan Ranahan tidak hanya memutuskan negara mana yang dipilih,tapi juga meminta spek dari pengguna, yaitu TNI AL, menyangkut kapal selam seperti apa yang dibutuhkan.

“Kemudian, dia (Badan Ranahan) mencari perusahaan mana yang bisa memenuhi. Sekarang ini dalam fase akan memutuskan,” terang dia. Meski belum ditentukan,pihaknya meminta agar semua pihak yang berkepentingan dengan pengadaan kapal selam ini menyiapkan diri mulai dari sekarang. “Nanti begitu diputuskan siapa yang menang,kita sudah punya konsep. Ini lho yang kita butuhkan kalau kita mau transfer teknologi. Nah, konsep itu nanti kita bicarakan dengan siapa pemenangnya,” bebernya.

Eris menyatakan sejauh ini telah ada gambaran mengenai seperti apa tahapan-tahapan yang harus dilakukan jika telah ditentukan produsennya.“Kita juga perlu mengaudit sekarang ini, misalkan yang mau diajak kerja sama nantinya PT PAL, bagaimanaPTPALmenyiapkan diri untuk bisa sebagai industri yang kita tunjuk untuk transfer teknologi,”tuturnya. Menurut Eris, sejauh ini PT PAL belum memberikan pernyataan terkait kesanggupannya untuk ikut membuat komponen tertentu dari kapal selam itu.

“Belum ada komitmen itu, tetapi kita, pemerintah, menginginkan bahwa teknologi ini bisa kita serap saat kita mengadakan ini,”tegas dia. Di samping itu, ke depan juga akan dinegosiasikan lagi di antaranya terkait teknis pelaksanaan maupun jumlah unit yang akan diproduksi. “Kalau misalnya kita sudah involvedalam pembuatan,bagaimana?” sebutnya.

Dirjen Perencanaan Pertahanan Kemhan Marsekal Muda TNI Bonggas S Silaen sebelumnya menuturkan, pengadaan kapal selam merupakan salah satu prioritas dalam pembangunan alutsista TNI Angkatan Laut.Program ini menjadi salah satu proyek yang bakal cukup banyak menyedot anggaran.

Sumber : Seputar Indonesia

Readmore --> Sekjen Kemhan : Indonesia Siap Terima Alih Teknologi Alutsista

Delegasi IT Kemhan Indonesia Kunker ke Singapura dan Korsel

Jakarta - Delegasi IT (Information Technologies) Kementerian Pertahanan RI, Mabes TNI dan Mabes Angkatan Darat melaksanakan kunjungan Kerja ke beberapa negara pengguna IT terkemuka. Adapun tujuan kunjungan kerja tersebut adalah mempelajari tentang sistem pengamanan Jaring internal dan Eksternal di jajaran Kemhan dan TNI.

Delegasi mengawali kunjungan kerja selama lima hari (19-23 September 2011) tersebut dengan menghadiri Workshop “ The IBM Smarter Defense” di IBM Singapura Pte Ltd 9 Changi Business Park Central I The IBM Place, Singapura Senin (19/9). Workshop tersebut menjelaskan tentang Defense Operation Platform yang digunakan dilingkungan Kementerian Pertahanan Amerika, Australia dan negara-negara barat lainnya.

Pada hari berikutnya Delegasi IT Kemhan Selasa, (21/9) melanjutkan rangkaian kunjungan kerjanya menuju Huneed Technologies di Incheon, Korea Selatan dan Pameran IT di CoexMall, Seoul Korsel. Usai mengikuti pameran tersebut Rabu, (22/9) delegasi mengunjungi Microsoft Korea, Inc Seoul Korsel dan diterima oleh Direktur Public Sector, Mr. Woo Sung Lim. Saat berada di Microsoft Korea, Inc rombongan menerima paparan tentang produk-produk terbaru yang dihasilkan Microsoft Korea diantaranya, Microsoft Link Communication serta menyaksikan demo teleconfrance.

Pada hari yang sama delegasi meneruskan kunjungan ke Bandara di Perbatasan Negara Korea Selatan dan Korea Utara. Seluruh rombongan juga berkesempatan menyaksikan sistem pengamanan Bandara dari dalam Bunker. Keesokan harinya Kamis, (23/9) Delegasi melanjutkan perjalanan ke DMZ ( Demiliterized Zone) dan Tunnel no. 3 di Paju perbatasan Korsel dengan Korut.

Turut serta dalam Delegasi IT Kemhan dan TNI, diantaranya Kapusdatin Kemhan, Brigjen TNI Akhmad Buldan, M.A, Kapuskom Publik Kemhan, Brigjen TNI Hartind Asrin, Waka Pusinfolahta TNI, Kolonel Arm. Royke Kaparang, dan Ses Disinfolahta, Kol. Caj Drs. Syarif Usman.

Sumber : DMC

Readmore --> Delegasi IT Kemhan Indonesia Kunker ke Singapura dan Korsel

Indonesia Dan India Patroli Di Selat Malaka

Jakarta - Indonesia dan India memulai patroli terkoordinasi di Selat Malaka.

Komandan Satuan Kapal Penyapu Ranjau Komando Armada RI Kawasan Barat (Dansatran Koarmabar), Letnan Kolonel Laut (P) Heribertus Yudho Warsono, sebagai Dansatgas Patroli Terkoordinasi India dan Indonesia (Patkor Indindo) ke-18/2011, mengemukakan hal itu susai menerima perwakilan Angkatan Laut India di Belawan, Sumatera Utara, Senin.

Kedatangan Kapal Perang Angkatan Laut India yaitu Indian Navy Ship (INS) Mahish L 15 dan INS Bangaram T 65, dengan komandannya Yasho Vijay Joshi sebagai Komandan Satgas Angkatan Laut India, menandai patroli terkoordinasi tersebut.

Dansatran Koarmabar Letkol Laut (P) H Yudho Warsono mengatakan Indonesia dan India mempunyai sejarah panjang dalam hubungan baik sebagai negara tetangga.

"Angkatan Laut kedua negara mempunyai tanggung jawab dalam pengamanan laut bersama, khususnya perairan internasional Selat Malaka," katanya.

Yudho menambahkan, "Melalui kegiatan Patroli Terkoordinasi TNI Angkatan Laut dengan Angkatan Laut India ini, diharapkan perairan Selat Malaka terbebas dari berbagai ancaman dan gangguan keamanan laut antara lain perompakan, penyelundupan, illegal logging, dan pencemaran,".

Patkor Indindo ke-18/2011 rencananya berlangsung selama 30 hari, dan akan ditutup di Port Blair India.

Dalam kegiatan pengamanan perairan Selat Malaka, TNI Angkatan Laut melibatkan unsur Kapal Republik Indonesia (KRI) Silas Papare-386 dan Pesawat udara Patroli Maritim P-850.

Sumber : ANTARA

Readmore --> Indonesia Dan India Patroli Di Selat Malaka

Pengamat : Kor - Ina, Begitu Dekat Begitu Nyata

Jakarta - Sepanjang minggu kedua September 2011, hampir semua media di Indonesia menempatkan berita gembira tentang kabar belanja alat utama sistem senjata (alutsista) TNI. Ada sidang kabinet terbatas tanggal 7 September 2011 yang dihadiri Presiden, Wapres, Menko Polhukam, Menkeu, Menhan, Panglima TNI dan Kapolri, khusus membahas dana alutsista dan progres pengadaannya sampai dengan tahun 2014.

Presiden yang tahu persis tentang seluk beluk pengadaan alutsista, termasuk potensi korupsinya (karena dia seorang jenderal purnawirawan TNI) memberi arahan secara lugas, rinci dan sistematis bahwa pengadaan alutsista TNI harus tepat waktu, tepat sasaran dan tepat anggaran.

Senada dengan itu, Menteri Keuangan memperjelas kembali bahwa sampai dengan tahun 2014 telah disediakan anggaran Rp 100 triliun untuk pengadaan alutsista. Yang sedang disiasati saat ini adalah penambahan Rp 50 triliun lagi agar target anggaran yang telah disepakati antara pemerintah dan DPR sebesar Rp 150 triliun bisa tercapai.

Menteri Keuangan sangat berharap agar penyerapan belanja alutsista tepat waktu karena yang terjadi selama ini proses pengadaannya yang bertele-tele, sehingga tahun anggaran terlewati begitu saja.

Kalau mau dirunut, ini adalah puncak rangkaian gelar statemen yang dilakukan oleh para petinggi TNI dan Kemhan. Sebelumnya, di Wates, 1 September 2011, KSAU Marsekal TNI Imam Sufaat mempertegas bahwa proses pengadaan alutsista TNI AU akan dipercepat sehingga tahun 2014 pengawal dirgantara ini sudah memiliki kekuatan alutsista yang kuat bersamaan dengan berakhirnya era SBY.

Kemudian KSAL Laksamana TNI Soeparno dalam sertijab Panglima Armada Timur, 6 September 2011, di Surabaya, menyatakan alutsista TNI AL tahun 2014 akan sesuai dengan target Minimum Essential Force (MEF).

Terbesar

Harus diakui, inilah proyek pengadaan alutsista terbesar setelah era Dwikora, di mana dalam kurun waktu 5 tahun (2010 - 2014) dilakukan penambahan alutsista TNI secara besar-besaran.

Yang menarik adalah dalam pengadaan alutsista itu, di samping mengutamakan industri hankam strategis di dalam negeri, salah satu pola yang dilakukan adalah pola transfer teknologi. Kita membeli alutsista dari luar negeri, namun dengan persyaratan bahwa negara / perusahaan / produsen luar negeri mau memberikan transfer teknologi kepada kita.

Contohnya dalam proses pembuatan kapal jenis light fregat PKR (Perusak Kawal Rudal) saat ini PT PAL melakukan kerja sama dengan Damen Schelde Belanda untuk pembuatan 10 KRI.

Demikian juga pola kerja sama alih teknologi alutsista dengan Korea Selatan. Negeri Park Ji Sung ini mendulang berkah karena tak pelit transfer teknologi sehingga ketiban rezeki devisa (dolar).

Korea Selatan memang sudah memiliki industri alutsista berskala dunia akreditasi A sejak 10 tahun terakhir ini yang semuanya diawali dengan pola kerja sama alih teknologi dengan negara-negara utama penghasil industri alutsista seperti AS, Jerman, Israel, Inggris, dan Prancis.

Walaupun terhitung baru dalam perjalanan industri alutsista dibanding negara-negara tadi, negeri ginseng ini tak pelit ilmu dan mau berbagi jurus dengan Indonesia, misalnya yang sudah terbukti kerja sama pembuatan empat kapal perang jenis Landing Platform Dock (LPD) untuk TNI AL.

Saat ini, berbagai jenis alutsista buatan Korsel yang sudah bermukim di Indonesia selain LPD adalah pesawat latih KT-1 Wongbee, rantis Barracuda untuk Brimob, senapan mesin K3, ranpur amphibi LVT-7, radio panggul VHF dan FM PRC 999KE/C, submachinegun Daewoo K7, truk angkut pasukan sekelas Reo, jip KIA dan upgrade kapal selam KRI Cakra. Yang sedang dinantikan kedatangannya adalah upgrade KRI Nanggala selesai akhir tahun ini, jet latih tempur T-50 golden eagle, panser canon Anoa Tarantula, tank IFV K-21. Yang sedang diriset-kembangkan bersama adalah jet tempur generasi 4.5 KFX.

Dari pola produksi bersama ini nantinya Indonesia akan mendapatkan 50 unit jet tempur dengan kemampuan tempur melebihi kualitas F16. Dan, puncak dari semua kerja sama transfer teknologi alutsista itu adalah dinantikannya proyek prestisius pembuatan 3 kapal selam dalam waktu dekat ini. Kunjungan Menhan Korsel ke Jakarta 8 September 2011 lalu menyiratkan upaya kuat negeri itu memenangkan pertarungan tender pengadaan kapal selam melawan Turki. Yang menarik, Turki dan Korsel sebenarnya masih satu perguruan dalam alih teknologi kapal selam, yaitu berguru pada maestro kapal selam tangguh, Jerman.

Kedekatan Emosional


Nah, kalau mau didolarkan, nilai kerja sama proyek alutsista RI termasuk dengan pola berbagi ilmu tadi, Korsel setidaknya akan mendulang 3,8 miliar dolar AS. Rinciannya 2 miliar dolar AS untuk proyek jet tempur KFX, 1,2 miliar dolar AS untuk proyek kapal selam, 400 juta untuk proyek jet latih tempur T-50, sisanya proyek tank IFV K21, proyek panser anoa tarantula dan upgrade kapal selam KRI Nanggala.

Kedekatan hubungan Korina (Korea - Indonesia) tidak hanya belaku pada sektor alutsista. Barang-barang produk Korsel mulai dari otomotif sampai dengan gadget sudah begitu kita kenal dan pergunakan. Kedekatan lain yang mampu mengikat kedekatan emosional adalah hadirnya beragam jenis sinetron Korea di layar kaca TV kita. Sinetron dari negeri ginseng itu saat ini begitu melekat di mata pemirsa.

Hebohnya lagi, ada satu stasiun TV nasional, Indosiar, yang menayangkan beragam jenis sinetron Korsel dari pagi sampai sore, mestinya namanya ditukar saja dari Indosiar menjadi Indorea (Indonesia - Korea). Tak ketinggalan jua, kiblat model dan gaya grup penyanyi kita, ya prianya ya wanitanya, mengikuti banget gaya artis Korsel.

Nah, kalau yang ini bukan transfer teknologi melainkan transfer mode dan style kontemporer. Ini adalah sebuah fenomena yang jarang terjadi untuk hubungan antarnegara. Ada kerja sama pertahanan yang begitu dekat, ada kerja sama alih teknologi militer, ada kerja sama ekonomi yang sudah akrab duluan, dan sekarang ada pula kerja sama kedekatan emosional dalam dunia hiburan.

Siapa yang tak kenal dengan nama-nama artis Korea yang setiap hari berkunjung via media TV untuk kemudian pemirsa kita terbawa dalam dinamika emosi jalan cerita sinetron.

Suka tidak suka, itulah yang terjadi saat ini. Budaya Korsel memang banyak persamaan dengan Indonesia, menghargai tata krama, tidak arogan, hubungan antar negara dan rakyatnya dibangun dalam konsep kesetaraan. Tenaga kerja Indonesia banyak yang bekerja di Korsel dengan perjanjian kerja yang menghargai konsep kemitraan.

Kedekatan hubungan dengan Korsel itu malah melebihi kedekatan hubungan kita dengan negara tetangga Malaysia. Jadi tak salah kalau kita menyebut kedekatan dan kemesraan hubungan Korina ini seperti moto iklan sebuah perusahaan telekomunikasi: ''begitu dekat, begitu nyata''. Atau, walau jauh di mata, namun dekat di hati.

Sumber : Suara Merdeka

Readmore --> Pengamat : Kor - Ina, Begitu Dekat Begitu Nyata

Pemerintah Akan Selesaikan Empat Proyek Unggulan Di Sektor Pertahanan

Jakarta - Pemerintah segera menyelesaikan empat proyek unggulan di sektor pertahanan. Proyek-proyek dalam program Four in One yang diprakarsai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono adalah Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP), Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan Standby Forces.

Menurut Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono, Senin (26/9/2011), di Sentul, Jawa Barat, PMPP akan menjadi pusat pelatihan untuk misi operasi perdamaian bersama pihak asing. Selain Indonesia, Malaysia dan Australia juga memiliki fasilitas serupa di kawasan Asia Tenggara dan Oseania.

Panglima mengemukakan, pembangunan keempat program tersebut sangat penting dan memiliki urgensi tinggi guna menyiapkan para prajurit TNI dan anggota Polri dalam pelatihan serta kerja sama dengan negara sahabat di bidang penjaga perdamaian, penanggulangan bencana, dan terorisme.

Sumber : KOMPAS

Readmore --> Pemerintah Akan Selesaikan Empat Proyek Unggulan Di Sektor Pertahanan

Rudal C-705 Akan Digunakan Di Kapal Cepat Rudal TNI AL

Jakarta - TNI AL telah memilih rudal C 705 untuk dipasang di kapal-kapal kawal cepat rudal (KCR). C 705 ini akan diproduksi bersama Indonesia dan China.

"Sastind mau kasih kerja sama supaya kita bisa dapat teknologi," kata Sekjen Kementerian Pertahanan Eris Herryanto saat membuka rapat koordinasi tentang Alat Utama Sistem Persenjataan, Senin (26/9/2011).

Sastind adalah industri pertahanan China yang pada 22 Maret lalu telah menandatangani letter of intend dengan Dirjen Pothan. Rudal C 705 ini memiliki jangkauan 110-120 km dan dipersiapkan untuk sasaran permukaan.

Saat ini, Kementerian Pertahanan sedang menyusun rencana terkait dengan proses transfer teknologinya. Selain itu, juga dibahas realisasi program 1.000 rudal RHan 122 yang harus dicapai hingga 2014. Hal ini juga berkaitan dengan penguasaan teknologinya.

Sumber : KOMPAS

Readmore --> Rudal C-705 Akan Digunakan Di Kapal Cepat Rudal TNI AL

Sekjen Kemhan : Jangan Sampai Gagal Beli Kapal Selam Walaupun Sudah Telat 2-3 Tahun

Jakarta - Walau diakui sudah terlambat sampai tiga tahun, namun Kementerian Pertahanan sangat tidak ingin gagal membeli armada kapal selam untuk memperkuat jajaran kapal perang TNI-AL.

Kini, tahapan pengadaan kapal-kapal perang itu sudah di tingkat Tim Evaluasi Pengadaan.

"Pengadaan kapal selam sudah telat dua hingga tiga tahun," kata Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan, Eris dalam Rapat Koordinasi Penentu Kebijakan, Pengguna dan Produsen Bidang Alutsista ke XIV dan Bidang Non-Alutsista, di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Senin.

Dia katakan, selain sudah ke tingkat TEP, Kemhan juga sudah melakukan penjaringan ke produsen kapal selam untuk melakukan kerja sama.

"Sudah kita jaring ke beberapa produsen. Jangan sampai program ini lewat begitu saja," katanya.

Tak hanya mengenai pengadaan kapal selam, rapat itu juga membahas realisasi program kerja sama pengembangan rudal C-705 yang telah dipilih TNI-AL sebagai senjata strategis yang akan dipasang di kapal Kawal Cepat Rudal (KCR).

"Letter of Intent" (LOI) tentang program transfer teknologi rudal C-705 telah ditandatangani di Kementerian Pertahanan oleh Dirjen Pothan Kemhan dan Sastind China pada 22 Maret 2011.

Program akuisisi alutsista dari luar negeri perlu dibarengi dengan upaya pemberdayaan industri pertahanan dalam negeri (offset). Program offset telah dituangkan dalam Rencana Pengadaan Alutsista TNI Program Pengadaan Luar Negeri tahun anggaran 2011-2014.

Sumber : ANTARA

Readmore --> Sekjen Kemhan : Jangan Sampai Gagal Beli Kapal Selam Walaupun Sudah Telat 2-3 Tahun

Bangkitnya Industri Tekstil Untuk Pertahanan

Jakarta - Oerlikon adalah nama perusahaan teknologi dari Swiss. Kantor pusatnya terletak di Plaffikon, dekat Kota Zurich. Oerlikon memiliki divisi tekstil, solar energy, vacuum, dan produsen Oerlikon System yang banyak digunakan dalam hard-disc maupun CD di seluruh dunia.

Keunggulan perusahaan teknologi itu membuat mesin tekstil, misalnya untuk spinning, menjadi salah satu yang terbaik di dunia. Mesin spinning Oerlikon inilah yang saya temui di pabrik pemintalan benang yang dimiliki oleh perusahaan Sritex di Sukoharjo, Jawa Tengah. Di pabrik tersebut, yang saya lihat waktu itu adalah spinning unit V, mesin-mesin Oerlikon tertata sangat rapi dalam pabrik yang seluruh lantainya menggunakan granit. Ini menyebabkan mesin tekstil yang penuh presisi merek Oerlikon itu menjadi tampak lebih menonjol di atas lantai pabrik yang sangat bersih dan bahkan berkilap bagaikan lantai Grand Indonesia Shopping Mall.

Pabrik spinning yang diresmikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2009 ini tampak sangat terawat dengan tingkat kebersihan yang sangat prima sehingga menimbulkan kesan sebagai sebuah pabrik yang baru saja dibangun. Perusahaan tekstil Sritex memang luar biasa.Kesan inilah yang sungguh diucapkan oleh Ibu Sinta Nuriyah Wahid, istri mendiang Presiden Abdurrahman Wahid,dalam testimoni di perusahaan tersebut. Kesan seperti ini pun bisa kita peroleh dari Presiden Soeharto, Pak Habibie, Ibu Mega, Presiden SBY, dan bahkan Letjen (Pur) Prabowo Subianto yang pada tanggal 16 dan 17 Agustus 2010 lalu berkunjung ke perusahaan tersebut bersama para pengusaha Indonesia.

Kesan ini bahkan juga muncul dari parabuyer yang berasal dari 40 negara di dunia yang merupakan langganan perusahaan tersebut. Pada saat mengunjungi perusahaan itu, kami datang bersamaan dengan empat orang Norwegia yang mewakili departemen pertahanan mereka yang selama ini menggunakan seragam produksi Sritex bagi tentaranya.Mereka tidak membayangkan di Indonesia terdapat perusahaan tekstil yang memiliki karakteristik prima seperti Sritex. Sritex memang bukan perusahaan main-main.

Perusahaan tersebut merupakan penyuplai tetap kebutuhan baju seragam militer yang dibutuhkan oleh 27 negara yang tergabung dalam NATO. Pada saat kunjungan kami ke salah satu pabrik garmen mereka, kita bisa secara langsung melihat baju seragam tentara Belanda dengan bendera Biru- Merah-Putih yang baru saja selesai dikerjakan dan siap masuk pengepakan dan akhirnya dikirim dengan menggunakan kontainer ke negara tersebut. Kebutuhan baju seragam tentara Indonesia maupun berbagai instansi lain juga dicukupi oleh perusahaan tersebut.

Jika tentara NATO saja menggunakan baju seragam buatan perusahaan tersebut (yang memiliki karakteristik antiapi dan antiinfra merah), maka sudah selayaknya jika tentara negara kita sendiri menggunakan seragam yang diproduksi oleh perusahaan tersebut. Namun bukan hanya itu. Di luar kebutuhan militer, perusahaan tersebut juga memenuhi pesanan baju fashion yang dipesan oleh berbagai perusahaan pakaian maupun jaringan pertokoan di seluruh dunia.Di Amerika Serikat,mereka memenuhi pesanan dari Gap, JC Penney, dan banyak perusahaan lain.

Demikian juga perusahaan lain di Eropa maupun di negara lain yang sampai saat ini berjumlah 40 negara. Itulah sebabnya, tidak mengherankan, dari seluruh produknya, Sritex dewasa ini mampu mengekspor 70%-nya untuk memenuhi pasar ekspor, terutama untuk kebutuhan seragam NATO.Pabrik garmen mereka, yang dewasa ini sedang dalam proses menyelesaikan unit pabrik yang ke- 10, yang kesemuanya dilengkapi dengan hanger system canggih, terus berkembang sesuai dengan tuntutan kebutuhan pasar, baik domestik maupun ekspor.

Melihat keberhasilan itu, saya menjadi semakin yakin, kebangkitan industri tekstil sebetulnya sedang berlangsung. Sritex bahkan dewasa ini secara berturut-turut sedang membangun pabrik pemintalan (spinning) yang ketujuh sampai yang ke-12 di tanah perluasan mereka yang mencapai 30 hektare. Untuk bisa dibayangkan, satu unit pabrik pemintalan biasanya berdiri di tanah seluas 3 sampai 4 hektare, yaitu beberapa kali lapangan sepak bola.Sementara itu perusahaan tersebut juga dalam proses penyelesaian pabrik tenun (weaving) dan garmen yang meskipun belum selesai penuh ternyata bahkan mulai berproduksi.

Ini menggambarkan betapa dinamisnya perusahaan tersebut. Apa yang terjadi di Sritex bukanlah fenomena tunggal.Di Indonesia saat ini mulai bangkit lagi industri poliester yang selama 14 tahun mengalami stagnasi. Indorama baru saja melakukan akuisisi perusahaan SK Keris dan mulai membangun pabrik poliester baru di Purwakarta.Demikian juga pengambilalihan beberapa perusahaan poliester milik Jepang oleh pengusaha Indonesia, yaitu Unilon dan Tifico,ternyata mampu men-turn-around perusahaan tersebut yang semula mengalami kerugian besar,dewasa ini mulai mengalami keuntungan, bahkan dalam jumlah cukup besar.

Perkembangan tersebut menyebabkan meningkatnya kebutuhan bahan baku poliester, yaitu PTA (purified terephtalic acid) yang selama ini dihasilkan oleh Amoco-Mitsui, Mitsubishi Chemical Indonesia (dulunya Bakrie Kasei), Asia Pacific Fibre (sebelumnya adalah Polysindo Eka Perkasa),dan sebagainya. Gonjang-ganjingnya harga kapas beberapa waktu lalu akhirnya melahirkan kesempatan bagi perkembangan yang lebih baik bagi industri poliester di Indonesia. Selain kapas dan poliester, bahan baku tekstil lainnya adalah rayon yang bahan bakunya berasal dari pohon eukaliptus.

Kenaikan harga kapas yang lalu telah menaikkan juga harga rayon meskipun dalam persentase jauh lebih kecil. Keadaan tersebut membuat rayon yang merupakan substitusi atau komplemen dari kapas mengalami kenaikan permintaan yang sangat tinggi. Di Indonesia dewasa ini hanya ada dua pabrik rayon, yaitu Indobharat yang dimiliki oleh Birla Group India serta South Pacific Viscose. Itulah sebabnya, South Pacific Viscose,anak perusahaan dari Lenzing Group Austria, melakukan ekspansi pabriknya di Purwakarta.

Jika pada Mei 2010 lalu perusahaan tersebut meresmikan pabriknya yang keempat dengan kapasitas 80.000 ton sehingga menjadi 245.000 ton, maka dalam tahun 2012 mendatang mereka akan menyelesaikan pabrik yang kelima dengan kapasitas yang sama sehingga total kapasitas mereka akan menjadi 325.000 ton.

Perkembangan ini akan membuat South Pacific Viscose sebagai perusahaan rayon terbesar di dunia.Keadaan ini pulalah yang telah menarik minat Sritex untuk masuk ke sektor hulu tekstil tersebut. Rasanya tidak mengada - ada jika kita menyimpulkan terjadinya kebangkitan industri tekstil di Indonesia.

Sumber : Seputar Indonesia

Readmore --> Bangkitnya Industri Tekstil Untuk Pertahanan

Tubagus Hasanuddin : Lebih Baik 6 Unit F-16 Block 52 Daripada 24 Unit F-16 Block 32

Jakarta – Komisi I Bidang Pertahanan DPR RI menyetujui pembelian 6 unit pesawat tempur baru jenis F-16 Block 52 senilai Rp3,8 triliun. Wakil Ketua Komisi I, Tubagus Hasanuddin, menyatakan bahwa pesawat tempur RI perlu direvitalisasi.

“Meski kita memiliki beberapa skuadron pesawat tempur, tapi pesawat tempur kita memang sudah tua. Harus ada penggantinya. Pesawat kan harus mengikuti perkembangan zaman,” kata Hasanuddin dalam perbincangan dengan VIVAnews.com, Minggu 25 September 2011.

Menurutnya, beberapa jenis pesawat tempur RI sudah harus diperbarui, seperti F5 untuk bantuan dekat tembakan ke darat, dan Hawk untuk melakukan patroli. Untuk itu, ujar Hasanuddin, DPR dan pemerintah sudah sepakat untuk menganggarkan sejumlah dana.

“Anggaran sudah disiapkan. Kami sudah memprogram pembelian F-16 Block 52. Pesawat sekelas itu sudah cukup canggih,” tutur politisi PDIP itu. Sebelumnya, anggota Komisi I Tjahjo Kumolo menjelaskan, F-16 Block 52 dipilih karena kemampuannya yang memadai. “Kehadirannya memiliki efek getar dan daya tangkal yang cukup,” kata Tjahjo.

Namun, terang Hasanuddin, RI belum langsung memutuskan untuk mendatangkan F-16 Block 52, karena mendadak ada tawaran lain dari Amerika Serikat. “AS tiba-tiba menawarkan hibah pesawat F-16 grounded. Jadi pemerintah dan DPR masih membahas, apakah tetap akan membeli pesawat tempur baru, atau menerima tawaran hibah dari AS itu,” papar Hasanuddin.

Ia sendiri menilai, pembelian pesawat tempur baru lebih banyak manfaat dan keuntungannya bagi RI. Pasalnya, pesawat baru memiliki daya tahan lebih lama ketimbang pesawat grounded. “Pesawat baru bisa 30 tahun umurnya. Tapi pesawat grounded cuma 12 tahun,” kata Hasanuddin.

“Lagipula, pesawat hibah yang ditawarkan AS itu secara terbuka justru disimpan dan ditongkrongkan AS begitu saja seperti rongsokan di Gurun Arizona. Apa kita mau yang seperti itu?” ujar Hasanuddin. Lebih lanjut, ia menyatakan, biaya upgrade pesawat grounded bisa lebih mahal daripada membeli pesawat baru.

Hasanuddin menjelaskan, bila Indonesia menerima tawaran hibah dari AS, maka Indonesia akan mendapatkan 24 unit pesawat grounded. Sementara bila membeli yang baru, Indonesia hanya akan memperoleh 6 unit pesawat. “Tapi pesawat hibah adalah jenis Block 32 yang lebih rendah dari Block 52 yang sudah canggih,” kata dia.

Sumber : Vivanews

Readmore --> Tubagus Hasanuddin : Lebih Baik 6 Unit F-16 Block 52 Daripada 24 Unit F-16 Block 32

Fayakhun : Polemik Hibah F-16

Jakarta - Kesepahaman antara DPR dan pemerintah dalam pengadaan F-16 masih terus mencari titik temu dari segi teknologi dan pembiayaan. Komisi I DPR, sebagai mitra pemerintah dalam bidang pertahanan dan keamanan nasional, memberikan beberapa persyaratan dan skema pembiayaan. Seperti apa? Berikut saya paparkan polemik sekitar ini.

DPR dan pemerintah telah sepakat bahwa pengadaan F-16 penting bagi TNI untuk meningkatkan performa dan kewibawaan TNI di lingkungan regional. Tertuang dalam rencana pembelian di tahun 2011, telah disepakati alokasi dana untuk pembelian 6 unit F16 baru untuk block 52+, senilai lebih kurang us$ 430juta. Alokasi pembelian armament (senjata) dipersiapkan secara terpisah.

Dalam perkembangannya timbul opsi lain. Hasil komunikasi antara TNI AU dan pemerintah Amerika, secara Goverment to Goverment, pemerintah Amerika menawarkan program hibah F-16 kepada pihak Indonesia. Program hibah ini disampaikan juga oleh Presiden Barrack Obama dalam kunjungan singkatnya ke Indonesia pada 9 November 2010 yang lalu. Hibah F-16 ini telah mendapat persetujuan dari Kongres Amerika, dengan komposisi sbb : maksimal 28 unit F-16 block 25, 2 unit F-16 block 15, dan 28 engine utk F-16 block 25, dengan kondisi “as is where is” (seperti itu, di lokasi itu) alias apa adanya untuk pesawat F-16 yang diparkir di Arizona.

Di Arizona, terdapat sebuah padang luas, tempat dimana Amerika memarkir pesawat-pesawat tempur, baik yang masih digunakan maupun yang tidak digunakan lagi oleh militer Amerika. Padang Arizona memiliki kelembaban yang rendah, sehingga pesawat yang diparkir di sana tidak mengalami korosi/kerusakan akibat humiditas. Kongres Amerika telah memberikan izin 28 unit F-16 untuk Indonesia, sementara Indonesia hanya butuh 24, jadi sudah terdapat titik terang. F-16 yang dimaksud kondisi nya terpakai 4000jam sd 6000jam, sehingga harus dilakukan program Falcon Star agar dapat digunakan hingga 8000jam terbang. Menurut KSAU, rata-rata pesawat akan digunakan 10-20jam/bulan, sehingga pesawat bekas tersebut dapat digunakan selama 12 – 15 tahun.

Karena “as is where is”, berarti delegasi Indonesia harus berangkat ke Arizona akan memilih 24 unit pesawat yang terbaik dari ratusan F-16 yang terdapat di sana.

Dalam penjelasan yang disampaikan menteri pertahanan kepada komisi 1, lebih lanjut ditengarai bahwa pemerintah Amerika ternyata tidak memberikan hibah “begitu saja”. There no ain’t such thing as a free lunch, tidak ada makan siang yang gratis. Mereka menawarkan konsep hibah plus upgrade.

Terjadi Dispute. Proposal yang disampaikan menteri pertahanan, diperlukan biaya sekitar us$ 450 juta – 600 juta untuk proses hibah (termasuk upgrade 24 pesawat) tersebut. Pada kesempatan yang berbeda, terjadi penjelasan Panglima TNI dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi I, ada dua catatan terhadap proses hibah dan upgrade ini. Pertama, pesawat setelah diambil dari Arizona, kemudian akan diupgrade ke block 32. Hasil upgrade bisa selesai dan dikirim ke Indonesia, paling cepat pada tahun 2014 sebanyak 4 (empat) unit, setelah itu disusul dengan pengiriman lainnya. Kedua, biaya hibah dan upgrade 450 juta US dollar harus dibayar pemerintah Indonesia di awal, tunai.

Atas persyaratan tersebut, maka terjadilah perdebatan panjang di ruang rapat Komisi I antara anggota Komisi I DPR RI dengan Pihak Kemenhan.

Beberapa pemikiran yang dimunculkan oleh anggota Komisi I antara lain:

Pertama; kalau waktu delivery nya lama, kenapa harus beli bekas. Kalau beli baru, kita butuh waktu sekitar 36 bulan (sekitar 3 tahun) untuk mendapatkan 6 unit saja dengan daya tahan atau pemakaian jauh lebih lama (up to 8000jam pemakaian). Resiko membeli bekas, dari segi teknologi sudah pasti ketinggalan, walau memang harus diakui dari segi jumlah pesawat lebih banyak dengan jumlah uang yang sama.

Kedua; bila membeli bekas dan kemudian akan melakukan upgrade, maka Komisi I secara bulat mempunyai pemikiran, “bagaimana jika 24 unit pesawat F-16 tersebut diupgrade ke teknologi terbaru saja?”. Berdasarkan penjelasan Kemhan dan TNI AU, block 25 dan bloc 52 memiliki 2 perbedaan mendasar yaitu Perbedaan Sistem Avionik (block 32 menggunakan teknologi Commercial Fire Control Computer – CFCC, block 52 menggunakan teknologi Modular Mission Computer – MMC), Perbedaan Engine (engine block 52 berukuran lebih besar), dan Perbedaan Airframe (mengakomodasi mesin block 52 yang lebih besar, dan penambahan ruang angkut bahan bakar). Pilihannya adalah 24 F-16 block 25 tersebut diganti sistem avionik nya (termasuk mengganti cockpit) menjadi sistem avionic block 52 (sistem persenjataan menyesuaikan), sementara airframe dan engine tetap.

Sisi Teknologi

Konsep Hybrid (perkawinan), yaitu F-16 block 25, dengan kekuatan mesin tetap block 25, tapi avionik serta senjatanya di upgrade ke block 52. Keunggulan terdapat di avionic block 52, yang lebih canggih dari avionic block 25 dan block 32. Catatan : Proposal Kemhan mengusulkan agar upgrade avionic dilakukan menjadi block 32.

Pertimbangan yang mengemuka : karena Indonesia negara kepulauan, maka tidak membutuhkan mesin dengan jangkauannya lebih jauh. Untuk menjangkau Malaysia, misalnya, bisa dari kepulauan Riau, atau Pontianak untuk menjangkau wilayah Malaysia yang dekat Kalimantan. Begitu juga, untuk menjangkau Timor Leste bisa dari Kupang.

Dasar pemikiran dari Komisi I dengan konsep Hybryd itu terkait dengan “efek getar” (deterrent effect) dan daya tangkal. Singapura memiliki F-16 block 52 sejak tahun 1998 yang lalu.. Jadi kalau Indonesia di tahun 2014 memiliki 24 unit F-16 yang diupgrade “hanya” menjadi block 32, maka dinilai tidak mempunyai efek getar di kawasan.

Komisi 1 mempersilahkan Kemhan untuk mempersiapkan beberapa opsi, dilengkapi perkiraan biaya dan waktu, untuk menjadi bahan pertimbangan yang diperlukan. Proposal Kemhan untuk meng upgrade menjadi block 32, dan butuh waktu 3 tahun, dengan ongkos us$450 juta, sementara dari segi efek getarnya juga tidak terasa, maka menurut Komisi I, adalah keputusan yang “nanggung”, perbuatan setengah-setengah. Adalah lebih baik sekalian saja beli pesawat tempur baru sebanyak 6 unit blok 52. Selain efek getarnya lebih terasa, umur pemakaian juga akan lebih lama, yaitu sekitar 30 tahun, dibanding pesawat bekas yang hanya berumur 12 tahun.

Sisi Pembiayaan

Polemik kedua berkaitan dengan sisi pembiayaan. Skema pembayaran FMS (Foreign Military Sale) yang ditawarkan oleh pemerintah, sangat menarik, yaitu G to G (negara dibayar oleh Negara). Namun muncul pemikiran : Hibah, kok Mbayar?

Muncul pemikiran : (mungkin) pesawat bekas nya hibah, tetapi di “bundled” dengan membayar utk pelaksanaan program Falcon Star dan Upgrade.

Skema pembayaran FMS, ada kelemahannya : Pemerintah Amerika minta dibayar tunai 70% dimuka. Artinya, pesawat dikirim 2014 tapi pemerintah harus bayar lebih dulu, sekarang juga. Uang sebesar itu (70% x us$450 juta) tertahan diam di kas pemerintah Amerika. Sungguh disayangkan, semestinya dana sebesar itu bisa kita manfaatkan untuk membeli keperluan TNI lainnya seperti pembangunan pesawat patroli, kapal patroli, tank tempur, dan lain-lain. Ada masukan agar melalui Pinjaman Dalam Negeri oleh Bank Pemerintah, sebagai contoh melalui Bank Mandiri cabang New York, Bank Mandiri atas nama Pemerintah membayar penuh ke pemerintah Amerika, sementara Kemhan membayar ke Bank Mandiri secara installment per tahun (dicicil).

Komisi I sekarang ingin berbuat lebih baik dalam masa pengabdiannya. Jangan sampai hanya menjadi “tukang stempel” pemerintah. Tapi harus benar-benar menjadi mitra pemerintah dalam menghasilkan sesuatu yang terbaik untuk bangsa dan negara. Karenanya Komisi I membahas setiap persoalan, secara detil, teliti, dan berorientasi pada kepentingan bangsa dan negara secara konsisten.

Sisi Pengerjaan Upgrade

Komisi 1 juga menyampaikan pemikiran : untuk memberdayakan kemampuan engineering Dalam Negeri, bagaimana bila proses Falcon Star dan Upgrade Block, dilakukan di wilayah Republik Indonesia? Sehingga terjadi proses pembelajaran dan transfer of technology yang bisa diserap oleh bangsa Indonesia. Kalau proses Falcon Star dan pelaksanaan Upgrade sepenuhnya dilakuka di Amerika, komisi 1 menganggap tidak ada nilai lebih yang signifikan buat industri pertahanan Dalam Negeri. Ini bagian dari komitmen Komisi 1 untuk mendukung pemberdayaan terhadap teknologi dan industri dalam negeri dalam menuju kemandirian alutsista. Pengerjaan upgrade-nya harus dilakukan di Indonesia dengan supervisi dari pihak produsen utama. Kami di Komisi I mengetahui bahwa anak-bangsa kita mempunyai potensi dan kemampuan untuk di bidang teknik perawatan dan upgrade alutsista.

Memahami pemikiran Komisi 1, anak bangsa Indonesia akan mempunyai kesempatan untuk melakukan bongkar-pasang pesawat-pesawat F-16 tersebut. Meskipun mengerjakan barang bekas, ilmu dan pengetahuan yang diperoleh anak bangsa tersebut merupakan aset yang sangat berharga dalam perjalanan bangsa ke depan. Jelas itu jauh lebih berguna bila dibandingkan : beli barang bekas, diupgrade oleh produsen langsung, duit terbang ke negara lain, sementara bangsa sendiri tidak pernah diberi kesempatan untuk pintar.

Jadi selain syarat teknologi dan pembiayaan, Komisi I juga memberikan penekanan pada aspek pengerjaan up-grade tersebut.

Dalam dua kali pertemuan, yaitu Senin (19/09) dan Rabu (21/9) antara pihak Pemerintah dan DPR, kesepakatan belum dicapai. Pihak pemerintah masih akan mengkaji keinginan Komisi I, dan Komisi I juga belum bisa menyetujui kemauan pemerintah. Pihak pemerintah yang hadir dalam pertemuan antara lain Menhan, Wamenhan, Sekjenhan, Panglima TNI, Asrenum (Asisten Perencanaan Umum) didamping oleh Kasau, Wakasau, dan jajaran Angkatan Udara.

Semoga informasi deskriptif ini bermanfaat bagi masyarakat untuk memberikan masukan yang terbaik untuk bangsa dan negara yang kita cintai ini.

Sumber : Fayakhun

Readmore --> Fayakhun : Polemik Hibah F-16

Komisi I DPR Setujui Pembelian 6 Unit F-16 Block 52+

Jakarta - Komisi I Bidang Pertahanan DPR RI menyetujui pembelian enam unit pesawat tempur baru berjenis F-16 Bloc 52 senilai US$430 juta atau setara dengan Rp3,8 triliun. Dana pembelian sudah dianggarkan dari Rencana Strategis (Renstra) jangka pendek Kementerian Pertahanan anggaran tahun 2011.

"Kemenhan dengan persetujuan Komisi I telah memutuskan membeli enam buah pesawat tempur F-16 Bloc 52 baru. Anggarannya bahkan telah dialokasikan sebesar US$430 juta," kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPR, Tjahjo Kumolo, dalam rilis kepada VIVAnews, 24 September 2011.

Dipilihnya Bloc 52, lanjut Tjahyo, karena agar kehadiran pesawat tempur itu memiliki efek getar dan daya tangkal yang cukup. "Dan untuk menggantikan pesawat F-16 lama yang sudah dimiliki sebelumnya," ucapnya.

Kemudian, kata Tjahyo, adanya tawaran hibah pesawat F-16 (grounded) dari Amerika Serikat adalah kesempatan bagi Indonesia untuk menambah kuantitas pesawat tempur. Namun hal itu harus diberi dua syarat.

Syarat pertama, pesawat-pesawat tersebut harus dapat di up grade menjadi F-16 Bloc 52 sesuai dengan RENSTRA awal tentang minimum essential force (MEF). "Kedua, pesawat itu harus di up grade di Indonesia dengan melibatkan tenaga ahli Indonesia dan Badan Usaha Milik Negara Industri Pertahanan (BUMNIP)," katanya.

Hal ini, sesuai dengan program nasional dalam rangka mewujudkan kemandirian sistim pertahanan Indonesia sesuai UU INSTRA yang sedang dalam proses penyelesaian.

"Kalau dua syarat itu tak bisa dipenuhi, maka Fraksi PDI Perjuangan akan tetap konsisten mempertimbangkan untuk menolak hibah dan mendorong pembelian dengan program membeli enam pesawat F-16 Bloc 52 baru, atau memilih membeli pesawat tempur jenis lain," kata Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan ini.

Sebagai informasi, kata Tjahyo, jika membeli pesawat tempur Sukhoi satu skuadron sebanyak 16 pesawat, harganya sekitar US$800 juta. "RI masih punya plafon pinjaman State Credit dari Rusia sebesar US$1,1 miliar, langsung bisa terbeli atau kalau mau beli F-16 Bloc 52 kita juga punya alokasi anggaran 2012-2014 sebesar US$1 milyar," tuturnya.

Sumber : VivaNews

Readmore --> Komisi I DPR Setujui Pembelian 6 Unit F-16 Block 52+