Pengamat : Lebih Baik Membuat Pesawat Sipil Dulu Sebelum Pesawat Tempur

Pontianak - Aneh, kebijakan pemerintah mendahulukan pembuatan pesawat tempur jika dibandingkan dengan pesawat sipil. Indonesia bekerja sama dengan Korsel untuk membuat jet tempur generasi 4,5 berkode KFX yang bakal siap 2013. Konon, pesawat itu memiliki prestasi terbang dan avionika yang lebih maju jika dibandingkan dengan F-16 seri A/B dan Sukhoi seri 27/30 yang sekarang dimiliki Indonesia.

Di saat banyak dibutuhkan pesawat penumpang di bawah 130 orang, sangat ironis bila pemerintah malah menganggarkan dana USD 1,6 miliar untuk pembuatan pesawat tempur. Padahal, untuk melanjutkan proyek N-250 yang terbengkalai, hanya butuh dana sekitar USD 300 juta (Angkasa nomor 10, Juli 2005). Karena pesawat itu untuk dijual, jika laku, modal pun akan kembali plus keuntungan.

Kalau pesawat tempur, uangnya ya ”hilang” jadi pesawat, tidak pernah kembali lagi. Pembelian pesawat bagi airline merupakan paket investasi triliunan rupiah. Lihat saja pembelian pesawat Boeing oleh Lion Air yang menghebohkan itu. Habis Rp 70 triliun lebih sampai membuat Presiden Obama syukuran. Bayangkan jika belinya di PT DI, tentulah uang sebesar itu akan tetap berputar di dalam negeri.Kenapa pemerintah tidak mendukung kemajuan perekonomian nasional melalui pengembangan industri kedirgantaraan dalam negeri?

Sumber: Pontianak Post

Readmore --> Pengamat : Lebih Baik Membuat Pesawat Sipil Dulu Sebelum Pesawat Tempur

Menuju Kemandirian Indonesia Dalam Membuat Rudal

Jakarta - Universitas Gadjah Mada (UGM), Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) serta Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) bekerja sama mengembangkan teknologi roket Indonesia. Kerjasama ini bagian dari cita-cita beberapa tahun lalu untuk membuat produk roket berhulu ledak yang merupakan basis teknologi rudal itu.

Rektor UGM, Prof. Dr. Pratikno, mengatakan teknologi roket perlu dikembangkan untuk meningkatkan kemandirian bangsa dalam bidang penyediaan persenjataan pertahanan negara. Di samping itu, pengembangan juga diperlukan untuk pemanfaatan roket bagi kesejahteraan masyarakat kendati teknologi ini tidak bersentuhan langsung dengan kepentingan rakyat.

“Ketika dokter dan guru tidak ada, orang akan protes. Tapi kalau tidak ada roket, orang tidak akan protes karena roket tidak bersentuhan dengan kehidupan sehari-hari. Kewajiban kita menempatkan sesuatu yang penting menjadi penting dan mewacanakan hal yang penting itu menjadi komitmen politik,” kata Pratikno, dalam keterangan yang diterima VIVAnews, Jumat 8 Juni 2012.

Manurut Pratikno, pengembangan roket menjadi pilihan kebijakan strategis kepentingan jangka panjang yang seharusnya menjadi perhatian negara. “Pengembangan roket butuh investasi yang sangat besar dengan hasil yang penuh risiko dengan manfaat yang abstrak dan jangka panjang. UGM siap kerja sama terhadap hal yang penting dan strategis ini,” katanya.

UGM bersama Kemristek dan Lapan telah membentuk Komunitas Roket Uji Muatan (RUM). Rencananya, komunitas RUM akan memanfaatkan kawasan Pantai Pandansimo, Bantul, sebagai area pelatihan peluncuran uji roket muatan.

Roket Berhulu Ledak Staf Ahli Pertahanan dan Keamanan Kemenristek RI, Ir. Hari Purwanto, M.Sc., DIC, mengatakan Kemenristek tengah merencanakan produksi roket hasil pengembangan Lapan. Roket tersebut direncanakan akan dimanfaatkan untuk pertahanan negara dan sebagai pengganti roket yang dibeli dari luar negeri.

Roket merupakan salah satu teknologi strategis, tetapi memiliki biaya produksi yang sangat mahal. Fungsi roket ada dua macam, yakni di bidang militer dan nonmiliter. “Kami akan produksi 1.000 roket dengan nama R-Han 122. Roket ini merupakan roket pertahanan kaliber 122 yang sudah diberikan hulu ledak. Roket ini akan dimanfaatkan untuk menggantikan roket yang dibeli dari luar negeri,” ujarnya.

Roket yang akan diproduksi memiliki jangkauan 15-20 kilometer. “Ini merupakan investasi besar negara, sekaligus untuk menambah kekuatan pertahanan keamanan dan melengkapi tugas TNI,” ujarnya.

Uji coba peluncuran roket R-Han 122 ini sudah berhasil dilakukan di Baturaja, Sumatera Selatan, beberapa waktu lalu. Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menjelaskan, Kementerian Pertahanan menggandeng Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dalam memproduksi roket yang memiliki daya jelajah 15 kilometer dan dapat digunakan sebagai amunisi artileri tersebut.

"Seribu roket sebetulnya akan kami pakai untuk multiple launcher, atau meluncur bersama-sama," ujar dia dalam acara penandatanganan nota kesepahaman bersama antara Kementerian Pertahanan dan BPPT di Jakarta, Kamis 17 Maret 2011 lalu.

Kepala Lapan, Drs. Bambang Setiawan Tejakusuma, Dipl.Ing., menuturkan program produksi roket merupakan proyek ambisius Lapan. Pasalnya, sedikit negara telah memiliki program pengembangan roket, antara lain Rusia, Amerika, Perancis, China, India, Jepang, Korea Utara, Iran, dan Pakistan.

“Kita dalam proses untuk mengembangkan. Ujung-ujungnya, roket yang kita hasilkan mampu mengantarkan benda ke luar angkasa,” katanya.

Alih Teknologi Rudal Untuk roket yang bisa mengantarkan benda ke angkasa, Indonesia sebenarnya sudah berhasil membuatnya. Juli 2009 lalu, Lapan berhasil menerbangkan roket terbesar dengan nama RX-420. Roket yang akan digunakan untuk pengorbit satelit itu mampu menjangkau jarak 101 kilometer, dengan kecepatan 4,4 mach atau setara dengan kecepatan suara sekitar 344 meter per detik.

Juru bicara Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Elly Kuntjahyowati, dalam keterangan tertulis kepada VIVAnews, Kamis, 2 Juli 2009, mengatakan, uji terbang roket itu merupakan tahapan untuk membangun Roket Pengorbit Satelit (RPS) yang diharapkan terbang pada 2014.

Dan Menteri Pertahanan saat itu, Juwono Sudarsono, menyatakan, kemampuan ini menjadi dasar untuk pengembangan sistem persenjataan rudal. "Salah satu uji coba Lapan dan Menristek adalah untuk mengajukan alternatif salah satu penangkal, tidak perlu kapal perang atau senjata. Tapi rudal yang berpangkal di darat," kata Juwono Sudarsono.

Kementerian Pertahanan memang sudah lama memikirkan produksi rudal dalam negeri. Ini mulai tercetus tahun 2005. Dana sebesar Rp2,5 miliar digelontorkan untuk proyek pembuatan rudal pada tahun itu. Dan bila itu terwujud Dephan akan menggandeng PT Pindad Indonesia, pabrik senjata dalam negeri yang melakukan penelitian hulu ledak kaliber 122 milimeter.

Untuk teknologi rudal ini, Indonesia pelan-pelan melakukan alih teknologi dari negara-negara yang lebih dulu mengembangkannya. Maret 2012 lalu, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menyatakan, ada pembicaraan dengan China untuk membangun pabrik rudal C-705 di Indonesia. "Kita akan lakukan joint production, atau transfer teknologi," kata Purnomo.

Peluru kendali jenis C-705 memiliki jarak tembak sampai 140 kilometer. "Peluru kendali ini kalau kita bisa produksi dalam negeri, kita akan pasang di daerah perbatasan untuk pengamanan," kata dia. Rudal C-705 yang pertama diproduksi di China ini akan melengkapi armada Kapal Cepat Rudal (KCR) milik TNI Angkatan Laut. Proses kerjasama produksi rudal ini dilakukan Kementerian Pertahanan RI dan China Precision Machinery Import-Export Corporation (CPMEIC) yang menjadi pemegang proyek pengerjaan rudal C-705.

Sumber : VIVANEWS

Readmore --> Menuju Kemandirian Indonesia Dalam Membuat Rudal

Afsel Ingin Bekerjasama Dengan Indonesia Dibidang Industri Pertahanan

Jakarta - Afrika Selatan berkeinginan menggandeng Indonesia untuk mengembangkan kerjasama industri strategis. Keinginan itu mencuat dalam kunjungan Paramount Group, sebuah perusahaan berskala global yang bergerak dalam bidang industri pertahanan berbasis di Afrika Selatan, ke Indonesia (5-6/6/2012).

“Kunjungan Paramount Group ke Indonesia bertujuan untuk menjajaki kemungkinan terbentuknya kerja sama dan kemitraan di bidang industri strategis dengan pihak Indonesia serta membentuk kerja sama bisnis dan teknik yang saling menguntungkan melalui proses alih teknologi dan penelitian dan pengembangan,” demikian rilis yang dikeluarkan Direktorat Afrika Kemlu.

Delegasi Paramount Group diwakili oleh direksi dan pimpinan manajerial, yang dipimpin oleh John Craig, Under CEO, Paramount Group.

Dalam kunjungan ke PT. Pindad dan PT. Dirgantara Indonesia, delegasi Paramount Group yang didampingi oleh Direktorat Afrika dan pejabat fungsi ekonomi KBRI Pretoria menyatakan Indonesia memiliki potensi yang cukup besar untuk memperdalam dan memperluas bisnis dalam produk industri peralatan militer dan keamanan.

Selain itu dinyatakan bahwa Indonesia juga terlibat aktif dalam kegiatan peace keeping forces untuk perdamaian global.

Dengan modalitas demikian, Paramount Group memiliki keinginan untuk memperluas jaringan akses kerja sama industri dan teknologi dengan Indonesia. Lebih lanjut, Paramount Group juga ingin menjadikan Indonesia sebagai basis pengembangan produk industrinya di kawasan Asia Tenggara.

Menanggapi tawaran kerja sama dari Paramount Group tersebut, direksi PT. Pindad dan PT. Dirgantara Indonesia mengemukakan bahwa Paramount Group menawarkan kontinuitas kerja sama yang bersifat jangka panjang melalui mekanisme pendanaan yang teratur dan tidak menekankan hanya pada proses jual-beli serta profit semata.

Oleh karena itu, kunjungan ini merupakan sarana dan wadah yang baik untuk memulai langkah awal kerja sama, sehingga ke depan Indonesia dapat mengembangkan sayap lebih jauh melalui kemitraan strategis dengan pihak yang tepat dan berdaya guna optimal.

Sumber : KEMLU

Readmore --> Afsel Ingin Bekerjasama Dengan Indonesia Dibidang Industri Pertahanan

Pertamina: Jika RI Perang, Stok BBM Hanya Cukup 1 Hari Saja

Jakarta - Semua negara tidak menginginkan terjadinya perang, termasuk Indonesia. Namun jika memang terpaksa perang, dari sisi ketahanan energi khususnya pasokan BBM yang dimiliki Indonesia hanya cukup untuk 1 hari saja.

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan mengatakan negara-negara seperti Korea atau Amerika mempunyai pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang cukup lama digudang penyimpanannya.

"Korea itu punya simpanan BBM di bawah tanah yang di atasnya hanya hamparan rumput selama 6 (enam) bulan, Amerika juga lebih lama lagi setahun, jadi Amerika punya pasokan yang sangat cukup untuk perang," kata Karen pada Kuliah Umum di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Indonesia, Jumat (8/6/2012).

Bagaimana dengan Indonesia? menurut Karen, kalau Indonesia sampai perang, pasokan BBM-nya hanya cukup untuk sampai satu hari saja.

"Jadi Indonesia tidak usah perang, karena BBM nya cuma cukup 1 hari saja," ujar Karen.

Menurutnya pasokan BBM yang disimpan seperti yang dilakukan Korea dan Amerika memiliki konsekuensi ada uang yang mengendap di gudang BBM, yang harus ditanggung oleh negara.

"Bandingkan dengan di Indonesia, 22 hari stok BBM nasional di setiap depo-depo Pertamina, uang Pertamina yang mengendap ditanggung Pertamina sendiri," ucapnya.

Diungkapkan Karen, untuk uang Pertamina yang mengendap di depo-depo Pertamina 1 harinya saja mencapai US$ 150 juta (Rp 1,3 triliun), jika dikali selama 22 hari uang yang mengendap sebesar US$ 3,3 miliar (Rp 29 triliun).

"Itu belum termasuk cost of fund, belum lagi untuk membayar tagihan ke Pemerintah, Pertamina harus menunggu jeda selama 1 bulan, makanya saya hampir tiap hari melototi cost of fund. Dan semua itu ditanggung Pertamina, betapa super body-nya Pertamina," tandasnya.

Sumber : DETIK

Readmore --> Pertamina: Jika RI Perang, Stok BBM Hanya Cukup 1 Hari Saja

Lapan Dan UGM Siap Produksi Roket Berhulu Ledak

Jakarta - Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) serta Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional membentuk Komunitas Roket Uji Muatan (RUM) dalam rangka pengembangan teknologi industri roket di tanah air.

Menurut rencana, komunitas RUM akan memanfaatkan kawasan Pantai Pandansimo, Bantul, sebagai area pelatihan peluncuran uji roket muatan.

Rektor UGM, Prof. Dr. Pratikno, mengatakan teknologi roket perlu dikembangkan untuk meningkatkan kemandirian bangsa dalam bidang penyediaan persenjataan pertahanan negara. Di samping itu, pengembangan juga diperlukan untuk pemanfaatan roket bagi kesejahteraan masyarakat kendati teknologi ini tidak bersentuhan langsung dengan kepentingan rakyat.

“Ketika dokter dan guru tidak ada, orang akan protes. Tapi kalau tidak ada roket, orang tidak akan protes karena roket tidak bersentuhan dengan kehidupan sehari-hari. Kewajiban kita menempatkan sesuatu yang penting menjadi penting dan mewacanakan hal yang penting itu menjadi komitmen politik,” kata Pratikno, dalam keterangan yang diterima VIVAnews, Jumat 8 Juni 2012. Manurut Pratikno, pengembangan roket menjadi pilihan kebijakan strategis kepentingan jangka panjang yang seharusnya menjadi perhatian negara. “Pengembangan roket butuh investasi yang sangat besar dengan hasil yang penuh risiko dengan manfaat yang abstrak dan jangka panjang. UGM siap kerja sama terhadap hal yang penting dan strategis ini,” katanya.

Jangkauan 20 Kilometer

Staf Ahli Pertahanan dan Keamanan Kemenristek RI, Ir. Hari Purwanto, M.Sc., DIC, mengatakan Kemenristek tengah merencanakan produksi roket hasil pengembangan Lapan. Roket tersebut direncanakan akan dimanfaatkan untuk pertahanan negara dan sebagai pengganti roket yang dibeli dari luar negeri.

Roket merupakan salah satu teknologi strategis, tetapi memiliki biaya produksi yang sangat mahal. Fungsi roket ada dua macam, yakni di bidang militer dan nonmiliter. “Kami akan produksi 1.000 roket dengan nama R-Han 122. Roket ini merupakan roket pertahanan kaliber 122 yang sudah diberikan hulu ledak. Roket ini akan dimanfaatkan untuk menggantikan roket yang dibeli dari luar negeri,” ujarnya.

Roket yang akan diproduksi memiliki jangkauan 15-20 kilometer. “Ini merupakan investasi besar negara, sekaligus untuk menambah kekuatan pertahanan keamanan dan melengkapi tugas TNI,” ujarnya.

Hari Purwanto menjelaskan, roket menjadi salah satu teknologi penting yang krusial untuk segera dikembangkan secara mandiri oleh Indonesia. Selama ini, Indonesia lebih banyak mengandalkan roket yang dibeli dari negara lain. ”Roket dikembangkan untuk kepentingan-kepentingan kesejahteraan, misalnya menambah alat utama sistem pertahanan (alusista) sehingga kemanfaatan roket mendesak untuk segera dikembangkan mengingat negara-negara lain telah memiliki teknologi roket mandiri,” tuturnya.

Selain roket, Kemenristek juga tengah mengembangkan teknologi pesawat tempur bersama Korea Selatan dengan nama Fighter Indonesian Experiment. “Kita juga sudah membuat panser sendiri dan telah diekspor ke beberapa negara, seperti Malaysia, Brunei, dan Filipina. Ini merupakan langkah positif dan diharapkan bisa semakin berkembang," ujarnya.

Kepala Lapan, Drs. Bambang Setiawan Tejakusuma, Dipl.Ing., menuturkan program produksi roket merupakan proyek ambisius Lapan. Pasalnya, sedikit negara yang telah memiliki program pengembangan roket, antara lain Rusia, Amerika, Perancis, China, India, Jepang, Korea Utara, Iran, dan Pakistan.

“Kita dalam proses untuk mengembangkan. Ujung-ujungnya, roket yang kita hasilkan mampu mengantarkan benda ke luar angkasa,” katanya.

Sumber : VIVANEWS

Readmore --> Lapan Dan UGM Siap Produksi Roket Berhulu Ledak

Disaat Hercules "beranak" Cassa di Bandung

Jakarta - Pernahkah melihat atau mendengar saja ada C-130 Herkules "beranak" NC-212 Cassa Aviocar?. Kejadian tersebut hanya terjadi di Pangkalan Udara TNI AU Husein Sastranegara, Bandung.

Saat "Si Hidung Botol" Herkules mendarat dan parkir di pangkalan udara yang dulu bernama Pangkalan Udara Andir itu, Minggu (3/6), dia membawa bagian-bagian pesawat Cassa itu. Pintu rampa belakang C-130 menjadi tempat "anak"-nya, bagian-bagian Cassa itu dikeluarkan.

NC-212 Aviocar itu dibawa ke Bandung untuk dijadikan Monumen Cassa. Secara persis, monumen itu berlokasi di samping kiri Markas Komando Pangkalan Udara TNI AU Husein Sastranegara.

Diterbangkan langsung dari home base-nya di Pangkalan Udara Utama TNI AU Abdurrahman Saleh, Malang, dia semula berada di bawah perawatan Skadron Teknik 022.

Untuk bisa menerbangkan seluruh bagian Cassa itu, diperlukan dua sortie penerbangan C-130 Herkules dari Skuadron Udara 31, yang juga berpangkalan di Malang.

Menurut Komandan Lanud Husein Sastranegara, Kolonel Penerbang Umar Hariyono, kedatangan pesawat ini memang sudah ditunggu di rumah barunya untuk dijadikan monumen kebanggaan bagi pangkalan itu.

Sumber : ANTARA

Readmore --> Disaat Hercules "beranak" Cassa di Bandung

Berita Foto : Penandatanganan Kontrak Pengadaan Sigma Antara RI Dan Belanda

Jakarta - Kepala Badan Sarana Pertahanan (Baranahan) Kementerian Pertahanan Mayjen TNI Ediwan Prabowo selaku perwakilan Kemenhan bersama Director Naval Seal of DSNS Event Van Den Broek yang merupakan perwakilan Belanda, menandatangani kontrak pengadaan satu unit Kapal Perusak Kawat Rudal (PKR) 10514 di Kantor Kemenhan, Medan Merdeka Barat, Selasa (5/6/2012). Pengadaan Kapal PKR 10514 untuk memperkuat alutsista di jajaran TNI AL guna mendukung tugas menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI. Selain digunakan untuk tugas–tugas tempur, kapal ini juga diperlukan untuk memberikan deterrent effect (efek gentar) terhadap pihak manapun yang akan mencoba mengganggu kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI.











Kepala Baranahan Kementerian Pertahanan Mayjen TNI Ediwan Prabowo selaku perwakilan Kemenhan bersama Director Naval Seal of DSNS Event Van Den Broek yang merupakan perwakilan Belanda, menandatangani kontrak Pengadaan 1 unit Kapal PKR 10514 di Kantor Kemenhan, Medan Merdeka Barat, Selasa (5/6/2012).

Sumber : OKEZONE

Readmore --> Berita Foto : Penandatanganan Kontrak Pengadaan Sigma Antara RI Dan Belanda

Komisi I : Lebih Baik Memilih Kapal Perang Kelas Horizon Daripada Sigma

Jakarta - Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang menjadi Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat, Tubagus Hasanuddin, menyatakan bahwa Kontrak Kementerian Pertahanan dengan Director Naval Sale of Damen Schelde Naval Shipbuilding Evert van den Broek, Belanda, untuk pengadaan Kapal Perusak Kawal Rudal 10514 telah dilaksanakan kemarin, Selasa 5 Juni 2012.

Rencana pengadaannya memang telah disetujui DPR RI, yaitu bahwa kapal perang itu akan dibangun di PT PAL dengan melibatkan para teknisi anak bangsa. Tapi DPR RI kecewa dengan detail kontrak yang dibuat pemerintah, dalam hal ini Kemenhan.

"Ternyata rincian detail kontrak yang dilakukan pemerintah banyak dipertanyakan. Kapal itu sekarang dipastikan akan dibangun di galangan kapal Belanda, dan dari nilai kontrak seharga 220 juta USD, Indonesia (PT PAL) hanya mendapat pekerjaan sebesar 7 juta USD saja (kurang dari 3%), sementara untuk TOT (transfer of technology) Indonesia malah harus membayar lagi sebesar 1,5 juta USD, belum lagi harus membayar untuk sistem senjata dan pelurunya," ujar Tubagus kepada VIVAnews, Rabu 6 Juni 2012.

Kondisi kontrak semacam itu, lanjut Tubagus, bertentangan dengan semangat Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang pengadaan Alat Utama Sistem Persenjataan terutama sebagaimana diatur pasal 4 ayat 2 (d): "dalam pemenuhan kebutuhan Alutsista TNI sekurang kurangnya memiliki syarat alih tehnologi/produk bersama untuk kepentingan pengembangan industri pertahanan dalam negeri."

Oleh karena itu, Komisi I DPR RI yang membidangi pengawasan kinerja pemerintah dalam program pertahanan, keamanan, dan politik luar negeri, akan memprotes kontrak antara Kemenhan dengan perusahaan galangan kapal di Belanda tersebut dalam agenda rapat kerja mendatang. "Komisi I DPR akan menanyakan rincian kontrak ini pada kesempatan pertama," kata Tubagus.

"Mengapa harus memaksakan diri membeli dari Belanda? Padahal pabrik kapal Orizonte dari Itali menurut PT PAL sudah menawarkan diri bekerjasama membangun kapal itu di Indonesia dengan local content minimal 25% dan siap melibatkan perusahaan lain di dalam negeri seperti PT Pindad, PT Karakatau Steel dan lain-lain," ujar Tubagus.

Sumber : VIVANEWS

Readmore --> Komisi I : Lebih Baik Memilih Kapal Perang Kelas Horizon Daripada Sigma

Kabaranahan Kemhan : Kesiapan PT PAL Dalam Pembuatan Sigma Hampir 80 Persen

Jakarta - Kementerian Pertahanan (Kemhan) membantah PT PAL Indonesia mendapat porsi kecil dalam pembangunan Kapal PKR 10514 yang dilakukan dengan skema joint production dengan Belanda. Indonesia-Belanda melakukan kerja sama pembangunan kapal PKR 10514 dengan nilai $220 juta.

Kepala Badan Sarana Pertahanan (Kabaranahan) Mayjen TNI Ediwan Prabowo mengatakan, pengetahuan yang didapat PT PAL tak bisa dibandingkan dengan uang.

“Tak semata-mata terhitung dari harga barang, tapi seberapa besar teknik dan kemampuan yang diberikan pada Indonesia,”kata Ediwan usai melakukan penandatanganan kontrak pengadaan Kapal PKR 10514 di kantornya di Jakarta, Selasa (5/6).

Direktur Utama PT PAL Indonesia Firmansyah juga mengatakan hal yang sama. Menurutnya, apa yang didapat Indonesia dalam kerja sama ini tak bisa di ukur dengan uang. “Kami mendapatkan kesempatan belajar. Kalau diukur dengan uang, tentu sangat tinggi,”ujarnya.

Firmansyah juga mengatakan, untuk menunjang kerja sama pembangunan PKR 10514 itu, PT PAL terus mempersiapkan diri. Selain mempersiapkan sarana dan prasarana, PT PAL juga tengah menyiapkan personel yang akan membangun kapal tersebut.

“Kesiapan kami sudah hampir 80 persen. Tinggal menyiapkan personel, dan personel pun dilakukan dengan seleksi yang tak cuma sekali,”jelasnya.

Sumber : JURNAS

Readmore --> Kabaranahan Kemhan : Kesiapan PT PAL Dalam Pembuatan Sigma Hampir 80 Persen

Kemhan Dan DSNS Tandatangani Kontrak Pengadaan Kapal Perang Sigma

Jakarta - Kementerian Pertahanan, Selasa 5 Juni 2012, resmi menandatangani kontrak pembelian satu unit Kapal Perusak Kawal Rudal (PKR) 10514 dengan Damen Schelde Naval Shipbuilding (DSNS), Belanda.

Kontrak pengadaan tersebut ditandatangani Kepala Badan Sarana Pertahanan (Baranahan) Kemhan, Mayjen TNI Ediwan Prabowo dan Director Naval Sale of DSNS, Evert van den Broek, di Gedung Kemhan, Jakarta.

Menurut Ediwan, pembelian Kapal PKR ini dalam rangka memperkuat alutsista di jajaran TNI AL guna mendukung tugas menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI.

"Di samping digunakan untuk tugas-tugas tempur, Kapal PKR ini juga diperlukan untuk memberikan deterrent effect terhadap pihak manapun yang akan mencoba mengganggu kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI," kata Ediwan.

Ediwan menambahkan, dalam pembangunan Kapal PKR ini, DSNS melakukan kerja sama produksi dengan PT PAL Indonesia selaku industri pertahanan dalam negeri. "DSNS telah memutuskan untuk memberikan Transfer of Technology (ToT) dalam konstruksi desain dan pembangunan Kapal PKR kepada PT PAL Indonesia," ujarnya.

Menurut Ediwan, kerja sama ini adalah awal yang baik dari industri pertahanan dalam negeri, khususnya PT PAL Indonesia dalam mengembangkan kemandirian di bidang alutsista.

Rencana ini, sambung Edwin, juga sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk merevitalisasi industri pertahanan dalam rangka mendorong dan meningkatkan industri pertahanan dalam negeri. "Dalam jangka panjang kita bisa membuat sendiri alutista yang ada," katanya.

Namun demikian, Edwin enggan menyebut berapa besar dana yang digelontorkan untuk membeli kapal ini. Begitu juga dengan waktu yang dibutuhkan hingga kapal siap dipakai oleh TNI.

Sumber : VIVANEWS

Readmore --> Kemhan Dan DSNS Tandatangani Kontrak Pengadaan Kapal Perang Sigma

Bank Mandiri Kucurkan Kredit Untuk PT Dok & Kodja Bahari Dalam Pembuatan Kapal LST

Jakarta - PT Bank Mandiri Tbk mengucurkan kredit pembiayan sebesar Rp320 miliar kepada PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) untuk membangun dua unit kapal jenis landing ship tank (LST) pesanan TNI Angkatan Laut.

Penandatanganan perjanjian kredit disaksikan Dirut Mandiri Zulkifli Zaini, Dirut Dok Kodja Bahari Riry Syeried Jetta, dan Menteri BUMN Dahlan Iskan, di Jakarta, Selasa.

Menurut Zulkifli Zaini, kredit sebesar Rp320 miliar terdiri atas kredit modal kerja transaksional sebesar Rp126 miliar dengan jangka waktu 24 bulan.

Kredit "non cash loan" sebesar Rp187 miliar dan sebesar 9,5 juta dolar "treasury loan" masing-masing jangka waktu 24 bulan.

"Kredit tersebut diberikan dengan jaminan piutang tagihan, persediaan, dan aset berupa peralatan pembangunan kapal," kata Zaini.

Sementara itu Dirut Dok Kodja Bahari Riry mengatakan, kapal pengangkut tank tersebut memiliki panjang 117 meter.

"Masa pembangunannya selama 22 bulan, atau ditargetkan selesai pada pertengahan tahun 2014," kata Riry.

Ia menjelaskan, pesanan kapal tersebut merupakan bagian dari pengadaan alutsista TNI Angkatan Laut.

Sesuai dengan arahan Kementerian Pertahanan diharapkan selesai dan dapat digunakan pada parade alat militer pada Hari Angkatan Bersenjata 5 Oktober 2014.

Sementara itu Dirut Bank Mandiri Zulkifli Zaini mengatakan pembiayaan untuk Dok Kodja Bahari bagian dari target Mandiri untuk meningkatkan kredit korporasi.

"Kredit ini bagian dari sinergi BUMN dalam rangka mendorong kemampuan keuangan perusahaan milik negara sehingga dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi, khususnya pada pembangunan alutsista," kata Zulkifli.

Sedangkan Menteri BUMN Dahlan Iskan mengatakan sinergi pembiayaan tersebut merupakan momentum kebangkitan Dok Kodja Bahari.

Namun kata Dahlan, yang tidak kalah penting adalah Bank Mandiri tetap melakukan kontrol dan pengawasan yang ketat terhadap Dok Kodja Bahari.

"Pengawasan diperketat untuk mengontrol keuangan sistem, apakah memadai untuk menerima kredit ratusan miliar. Kalau di tengah jalan ada kecurigaan terjadi penyelewengan kredit cepat diberitahukan kepada manajemen Mandiri agar tidak terjadi kemacetan," ujar Dahlan.

Sumber : Yahoo

Readmore --> Bank Mandiri Kucurkan Kredit Untuk PT Dok & Kodja Bahari Dalam Pembuatan Kapal LST

Satelit Lapan A2 Akan Diluncurkan Bulan Agustus 2012

Jakarta - Deputi Bidang Teknologi Dirgantara Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) Soewarto Hardhienta mengatakan LAPAN akan mengorbitkan satu satelit bikinan Indonesia pada Agustus mendatang.

»Itu satelit seluruhnya bikinan Indonesia,” kata Soewanto di kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Senin siang, 4 Juni 2012.

Satelit yang akan diorbitkan itu diberi nama LAPAN-A2. Ia mengatakan LAPAN menyertakan tiga perangkat utama dalam satelit tersebut. Perangkat pertama adalah pemotret Bumi. Nantinya Indonesia bisa memotret Bumi dari angkasa dengan satelit tersebut.

Perangkat kedua adalah pembaca sinyal kapal. Dengan perangkat tersebut, pemerintah bisa mengetahui setiap kapal besar yang memasuki wilayah perairan Indonesia. »Kapal secara otomatis mengirim sinyal yang akan ditangkap satelit,” kata Soewarto.

Kapal-kapal yang mampu dilacak oleh satelit itu umumnya adalah kapal besar. Satelit belum bisa menangkap keberadaan kapal nelayan kecil yang umumnya terbuat dari kayu. »Selama ada pengirim sinyal, bisa dilacak,” katanya.

Perangkat ketiga adalah penunjang komunikasi radio amatir. Perangkat tersebut akan sangat berguna bagi proses penanggulangan bencana. Ini untuk menjamin alat komunikasi radio amatir tetap menyala dalam situasi genting. »Kalau saat bencana, umumnya alat komunikasi konvensional mati,” ujarnya.

Satelit tersebut akan diorbitkan menggunakan sebuah roket peluncur satelit dari India. Soewarto mengatakan Indonesia belum menguasai teknologi roket peluncur satelit, sehingga pengorbitan satelit dilakukan di India.

Sumber : YAHOO

Readmore --> Satelit Lapan A2 Akan Diluncurkan Bulan Agustus 2012

Dubes RI : Kita Harus Perkuat Kerjasama Pertahanan Dengan China

Beijing - Duta Besar RI untuk China merangkap Mongolia, Imron Cotan mengatakan kerjasama militer serta pertahanan Indonesia dan China terus mengalami peningkatan.

Berbicara saat menerima 11 mahasiswa Universitas Pertahanan RI di Beijing, Senin, Dubes Imron Cotan mengatakan, hubungan dan kerjasama kedua negara dalam bidang pertahanan menunjukkan kemajuan yang siginifikan antara lain ditandai dengan saling kunjung antarpejabat tinggi kedua negara.

"Terakhir kunjungan Menteri Pertahanan RI dan ditindaklanjuti dengan pejabat tinggi lainnya, termasuk kedatangan para mahasiswa Universitas Pertahanan RI untuk belajar di Universitas Pertahanan Nasional (National Defence University/NDU) China, menunjukkan hubungan serta kerjasama pertahanan kedua negara yang semakin baik dan meningkat," tuturnya.

Tak hanya itu, tambah Imron, Indonesia juga telah membeli beberapa persenjataan dari China dan bahkan kini kedua negara sepakat untuk melakukan produksi bersama persenjataan seperti peluru kendali C-705 bagi TNI Angkatan Laut.

Imron memaparkan sebagai bagian dari kemitraan strategis yang telah disepakati kedua negara pada 2005, maka untuk kerjasama pertahanan dan keamanan telah dibentuk forum konsultasi.

Pada 2007, kedua negara telah menandatangani Agreement between the Goverment of The Republic of Indonesia and The People"s Republik of China on Cooperation Activities in the field of Defence.

Dan pada 2011, kedua negara telah menandatangani nota kesepahaman kerjasama industri pertahanan.

"Kini hanya dalam kurun waktu kurang dari dua dekade China telah tumbuh menjadi negara besar baik dari segi ekonomi, politik, maupun pertahanan secara global," ungkap Imron.

Ia menambahkan, "dengan jumlah anggota militer sekitar tiga juta personel, didukung perkembangan industri pertahanan yang cukup maju maka pantaslah China menjadi mitra kerjasama pertahahan bagi Indonesia,".

"Jika dengan Pakistan, China bisa bekerjasama membuat pesawat jet tempur, mengapa dengan Indonesia tidak bisa? yang jelas-jelas telah menjalin kemitraan strategis," ujar Imron.

Sumber : ANALISA

Readmore --> Dubes RI : Kita Harus Perkuat Kerjasama Pertahanan Dengan China

Dispen TNI AL : Di Laut Kita Kalah Karena Kondisi BBM

Jakarta - TNI Angkatan Laut kewalahan mengatasi pencurian ikan yang melibatkan kapal berbendera asing. Selain karena minimnya armada patroli, hal itu juga karena maraknya penyalahgunaan izin untuk kapal asing. Apalagi, tingkat kesiapan operasional tidak selalu 100 persen.

Kepala Dinas Penerangan TNI AL Laksamana Pertama Untung Suropati di Jembrana, Bali, Senin (4/6/2012), menerangkan, saat ini baru ada sekitar 150 kapal perang TNI AL untuk mengamankan wilayah perairan Nusantara.

”Kita kekurangan sarana kapal untuk mengamankan wilayah seluas 5,9 juta kilometer persegi,” kata Untung.

Menurut Untung, jumlah tersebut juga jauh dari memadai. Apalagi, tingkat kesiapan operasional tidak semuanya dalam kondisi 100 persen. ”Adanya perhatian soal pencurian ikan merupakan kritik membangun terhadap pengambil kebijakan, terutama menyangkut alat utama sistem persenjataan TNI AL,” ujar Untung.

Komandan Gugus Keamanan Laut Komando Armada RI Kawasan Barat Laksamana Pertama Pranyoto mencontohkan, kapal patroli TNI AL butuh minimal 5 ton solar untuk patroli sehari. Laut Natuna yang berhadapan langsung dengan Laut China Selatan hanya dijaga rutin empat kapal. Akibatnya, terus terjadi pencurian ikan di area lebih dari 250.000 kilometer persegi itu.

”Kami harus memastikan benar setiap informasi sebelum mengerahkan KRI. Kalau ternyata tidak benar, hanya menghabiskan BBM yang terbatas,” ujar Pranyoto.

Keterbatasan armada juga dialami aparat di Aceh. Dengan luas perairan mencapai 295.370 kilometer persegi dan panjang garis pantai 1.660 kilometer (terpanjang di Sumatera), kepolisian di Aceh hanya dilengkapi satu kapal yang hanya mampu berlayar hingga 12 mil laut (sekitar 21,6 kilometer).

”Padahal, kapal-kapal Thailand yang mencuri ikan di perairan Aceh umumnya berada di 12 mil laut ke atas. Kapal tak mampu mengejarnya,” kata Kepala Bagian Bina Operasi Direktorat Airud Polda Aceh Ajun Komisaris Besar Nawan.

Menurut Nawan, dibutuhkan tiga kapal besar untuk patroli perairan di Aceh yang berada di pertemuan Samudra Hindia, Laut Andaman, dan Selat Malaka.

Abdus Syukur dari Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh mengatakan, pencurian ikan di wilayah perairan Aceh biasanya dilakukan pada waktu malam hari dengan radius 12 mil laut dari pantai Aceh. Pencurian ikan oleh kapal asing di Aceh dalam semalam mencapai 10.000 ton. Artinya, dalam setahun setara 4 juta ton.

Sumber : KOMPAS

Readmore --> Dispen TNI AL : Di Laut Kita Kalah Karena Kondisi BBM

Pengamat : Industri Strategis dan Pertahanan Indonesia Butuh Revitalisasi

Jakarta - Pemerintah diminta untuk mengevaluasi dan inventarisasi permasalahan atas industri strategis dan pertahanan. Hal ini dikarenakan minimnya anggaran untuk biaya produksi yang membuat industri strategis dan pertahanan tidak memiliki daya saing.

"Sektor industri strategis dan pertahanan membutuhkan banyak investasi dalam bidang industri pertahanan," kata pengamat ekonomi Universitas Indonesia, Firmanzah, di Jakarta, Ahad (3/6).

Dalam amatan Firmanzah, kinerja bisnis industri strategis dan pertahanan nasional dianggap rendah. Karena itu, ia mengatakan investasi sangat diperlukan untuk merangsang pertumbuhan industri pertahanan dalam negeri.

"Industri strategis dan pertahanan bukan hanya terkait dengan masalah pertahanan dan keamanan negara. Namun, masalah minimnya investasi menjadi kendala yang menghambat," paparnya.

Lebih lanjut, Firmanzah mengatakan pemerintah harus berpihak pada industri strategis dan pertahanan dalam negeri. Salah satunya melalui berbagai kebijakan yang mampu menciptakan iklim kondusif bagi pengembangan industri pertahanan nasional.

Menurutnya, keberpihakan pemerintah sangat penting dalam proses revitalisasi industri pertahanan. "Merevitalisasi industri pertahanan harus segera dilakukan agar menjadi industri pertahanan yang unggul dan bersaing dengan industri pertahanan negara lain. Selain itu, pemerintah harus mengimplementasikan konsep, cetak biru, dan rencana besar revitalisasi industri pertahanan melalui program yang terperinci, terukur, dan terkontrol," ujarnya.

Firmanzah menambahkan, revitalisasi industri pertahanan memerlukan insentif fiskal bagi BUMN industri strategis dan BUMN industri pertahanan yang saat ini terancam tutup.

"Idealnya ada kebijakan insentif fiskal, karena saat ini kondisi PT PAL Indonesia dan PT Dirgantara Indonesia yang sudah masuk taraf mengkhawatirkan. PAL mampu berproduksi namun tidak mampu memasarkan akibat faktor pajak yang notabene dibebankan oleh pemerintah sendia.

Sumber : Metro TV

Readmore --> Pengamat : Industri Strategis dan Pertahanan Indonesia Butuh Revitalisasi

Menhan : Asean Harus Bisa Damaikan Konflik Laut China Selatan

Singapura - Indonesia menjalankan peran diplomasi keamanan di Asia Tenggara. Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro meyakinkan negara-negara anggota ASEAN agar jernih menyikapi sengketa di Laut China Selatan. Purnomo berhasil mengajak dua pihak (China dan negera-negera yang bersengketa ) membuka pintu dialog.

"Menhan menekankan agar permasalahan Laut China Selatan dibahas dengan damai untuk menciptakan kawasan yang stabil," ujar juru bicara Kementrian Pertahanan Brigjen Hartind Asrin, Minggu (03/06). Menhan Purnomo Yusgiantoro sudah bertemu dengan semua menteri pertahanan ASEAN di Phnom Penh Kamboja pada 30 Mei lalu.

Seperti diketahui, di wilayah Laut China Selatan, Tiongkok berselisih paham dengan Filipina dan Brunei Darussalam terhadap beberapa wilayah. Ketegangan ini makin meruncing setelah Amerika Serikat menegaskan dukungannya di Singapura pekan lalu.

Pemerintah Tiongkok bereaksi serius dengan meminta Amerika Serikat tidak mencampuri permasalahan Laut China Selatan di Asia Tenggara. Dalam pertemuan Asean Defense Minister Meeting tersebut"para Menhan se-ASEAN telah berkomitmen untuk segera membahas code of conduct (tata etika) di Laut China Selatan yang akan menjadi pedoman berhubungan dengan Tiongkok.

Purnomo juga memimpin delegasi menteri-menteri pertahanan ASEAN bertemu Menhan Tiongkok Liang Guanglie. "Dalam pertemuan yang hangat itu dibahas berbagai kemungkinan kerjasama dengan pihak Tiongkok," katanya.

Menurut Hartind, Menhan Purnomo juga menyampaikan beberapa permasalahan keamanan regional diantaranya rencana latihan counter terrorisme yang akan diikuti 18 negara di Indonesia tahun depan. "Termasuk mengundang Amerika Serikat dan Tiongkok," katanya.

Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Strategi Pertahanan Indonesia Lespersi Rizal Darmaputra menilai langkah Menhan Purnomo melakukan inisiatif di Kamboja sebagai tindakan tepat. "Indonesia selama ini dikenal baik oleh dua kutub yakni Amerika dan Tiongkok, peran yang netral itu sangat bagus bagi diplomasi pertahanan di masa depan," katanya.

Sumber : JPNN

Readmore --> Menhan : Asean Harus Bisa Damaikan Konflik Laut China Selatan

China Tawarkan Radar Maritim ke Indonesia Senilai Rp. 1,5 Triliun

London - China dikabarkan menawarkan pemasangan sistem pengawas maritim senilai 1 miliar yuan (sekitar Rp 1,5 triliun) di kawasan Indonesia. Nantinya, sistem tersebut akan melengkapi sistem serupa buatan AS yang lebih dulu dipasang di Indonesia.

Demikian diungkapkan majalah pertahanan terkemuka IHS Jane's Defence Weekly (JDW) edisi 16 Mei 2012 yang mengutip berbagai sumber. Menurut JDW, tawaran tersebut disampaikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat berkunjung ke Beijing, akhir Maret.

Detail sistem pengawas maritim yang ditawarkan China itu belum diketahui. Namun, JDW menduga sistem tersebut akan terdiri atas jaringan radar yang ditempatkan di Pulau Lombok, Selat Sunda, Kalimantan Barat, dan pantai barat daya Sulawesi. Nantinya, data pengamatan yang diperoleh dari sistem ini akan dibagi dengan China.

Dengan sistem ini, Beijing akan mendapat keuntungan berupa data kondisi perairan di Selat Sunda, Selat Karimata, dan Selat Makassar, yang menjadi titik-titik penyempitan penting di jalur komunikasi laut (SLOC).

Tawaran China itu diberikan hanya beberapa bulan setelah pemerintah AS menyumbangkan Sistem Pengawasan Maritim Terpadu (IMSS) senilai 57 juta dollar AS (Rp543,9 miliar) kepada TNI Angkatan Laut. Menurut pernyataan Departemen Luar Negeri AS, IMSS terdiri atas jaringan sensor terpadu yang dipasang di darat maupun di kapal-kapal perang Indonesia, berbagai peralatan komunikasi dan perangkat komputasi untuk mengumpulkan, mengirim, dan menganalisa berbagai data maritim.

Secara konkret, IMSS terdiri atas 18 stasiun pengawas pantai (CSS), 11 radar berbasis kapal, dua pusat komando regional, dan dua pusat komando armada di Jakarta dan Surabaya. Pemerintah AS juga telah mengalokasikan dana tambahan sebesar 4,6 juta dollar untuk merawat sistem tersebut sampai tahun 2014.

Meski demikian, sumber-sumber JDW mengatakan, bahkan dengan tambahan alokasi dana dari AS ini, IMSS masih terlalu mahal untuk dioperasikan oleh TNI AL dan belum terintegrasi secara menyeluruh.

Dengan adanya tawaran dari China ini, China akan memiliki sistem tandingan strategis terhadap IMSS, dan memungkinkan negara itu memantau pergerakan kapal-kapal AS dan lalu lintas laut lainnya di perairan Indonesia.

Sumber : KOMPAS

Readmore --> China Tawarkan Radar Maritim ke Indonesia Senilai Rp. 1,5 Triliun

BJ Habibie : Pembuat Pesawat Tempur Belum Tentu Mampu Membuat Pesawat Komersil

Jakarta - BJ Habibie lebih memilih membuat pesawat komersial dibanding pesawat tempur seperti Sukhoi. Ahli pesawat yang dijuluki Mr Crack ini menyebut orang yang pintar mendesain pesawat tempur belum tentu bisa membuat pesawat komersial. "Sekarang, anda bisa bayangkan manusia yang jagoan mendesain fighter, he can never be the number one commercial airplane designer," ujar Habibie. Presiden RI ketiga itu mengatakan itu usai menghadiri acara HUT PT Permodalan Nasional Madani (PMN) di Gedung Smesco, Jl Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Sabtu (2/6/2012). Menurut Habibie, bukti jika orang yang jago membuat pesawat tempur namun tidak bisa membuat komersial, yakni tidak ada pesawat komersial buatan Rusia atau China. Pesawat komersial hanya buatan Eropa dan Amerika Serikat."Tadinya Indonesia (yang buat), karena kita tidak mau. Saya tidak mau, saya pilih yang komersil. Karena yang buat Airbus itu kan saya, saya dari situ. Saya itu wakil direktur dan presidennya di Airbus itu, di Hamburg," beber pria yang membuat pesawat dalam negeri CN-235 ini. Habibie mengungkapkan perbedaan pesawat tempur dengan komersial. Pesawat tempur itu mempunyai misi perang. Kedua, keamanan dan ketiga biayanya murah. Sedangkan pesawat komersial yang paling diutamakan yakni keamanan. Kedua, biayanya murah dan ketiga daya jual tinggi. Sementara itu, soal jatuhnya pesawat Sukhoi Super Jet 100 di Gunung Salak, Jawa Barat, Habibie enggan berspekulasi. Dia meminta menunggu hasil penyelidikan. "Soal itu lebih baik kita tunggu saja, daripada nanti berspekulasi. Kita sudah temukan black boxnya. Tunggu data-data dari black box itu," kata dia.

Sumber : DETIK

Readmore --> BJ Habibie : Pembuat Pesawat Tempur Belum Tentu Mampu Membuat Pesawat Komersil

Presiden : Modernisasi Militer Indonesia akan Memperkuat Kerja Sama Keamanan di Kawasan

Singapura - Di kawasan Asia, kita melihat tren peningkatan anggaran belanja militer dan upaya-upaya untuk memodernisasi peralatan militer. Ini adalah konsekuensi logis dari fakta tentang pertumbuhan ekonomi di Asia dan mereka mampu membelanjakannya bagi anggaran pertahanan.

"Ini juga terjadi di Indonesia yang berusaha untuk memordenisasi kemampuan militer kami," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat menyampaikan pidato kunci pada Opening Dinner for the 11th International Institute for Strategic Studies (IISS), the Shangri-La Dialogue di Island Ballroom, Tower Hotel Shangri-La, Singapura, Jumat (1/6) malam.

Dalam 20 tahun terakhir atau lebih, terang Presiden SBY, krisis ekonomi dan faktor-faktor yang lain memaksa pemerintah Indonesia untuk mengalokasikan anggaran yang minim bagi pertahanan dan keamanan. "Sebagai hasilnya, postur pertahanan kami sangat minim," kata SBY.

"Sekarang, Indonesia adalah ekonomi terbesar di Asia Tenggara dengan pertumbuhan GDP berkisar antara 6.5 persen. Kami berada di posisi yang lebih baik untuk mengalokasikan bagian yang lebih besar untuk anggaran pertahanan nasional. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kapasitas kami untuk melindungi wilayah perbatasan, untuk menanggulangi ancaman transnasional, untuk meningkatkan kontribusi pada operasi menjaga perdamaian dunia, untuk lebih siap pada Operasi Militer Selain Perang, dan untuk melaksanakan operasi khusus," Presiden SBY menjelaskan.

"Baru-baru ini, sebagai contoh, pasukan bersenjata kami untuk pertama kalinya melaksanakan operasi militer terjauh untuk menyelamatkan pelaut Indonesia yang disandera perompak Somalia, sebuah misi sulit yang alhamdulillah berjalan sukses," ujar Kepala Negara.

Namun demikian, Presiden SBY meyakinkan dunia bahwa usaha memodernisasi militer Indonesia akan berlangsung transparan, dan akan dipadukan dengan usaha intensif pada upaya-upaya membangun kepercayaan seperti pelatihan dan pertukaran militer bersama. "Kami akan memastikan bahwa modernisasi militer kami tidak akan membuat sebuat ketegangan baru, namun justru akan memperkuat kerja sama keamanan di kawasan," tegas Presiden SBY.

Sumber : Presiden RI

Readmore --> Presiden : Modernisasi Militer Indonesia akan Memperkuat Kerja Sama Keamanan di Kawasan

Presiden : Nipah Dirancang dan Dibangun untuk Gugus Depan Pertahanan

Batam - KRI Diponegoro-365 yang membawa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Hj Ani Bambang Yudhoyono merapat di dermaga Pulau Nipah, Provinsi Kepulauan Riau, Sabtu (2/6) pukul 16.00 WIB. Setibanya di Pulau Nipah, SBY dan Ibu Ani disambut Korps Marinir TNI AL dan Satuan Tugas Pengamanan Pulau Nipah, setelah itu melaksanakan peninjauan pulau dan barak Satgas Pulau Terluar Nipah.

Usai peninjauan, Presiden SBY memberikan keterangan pers kepada wartawan. "Dalam pelayaran tadi, saya mendapatkan briefing dari Menteri Pertahanan dan dilanjutkan Menteri Kelautan dan Perikanan," kata SBY. "Menhan melaporkan kepada saya apa saja yang telah dikembangkan di pos depan kita ini, satuan Marinir dan satuan Angkatan Darat, dengan komposisi kurang lebih dua pertiga Marinir dan sepertiga Angkatan Darat, yang tentu melaksanakan tugas-tugas pos depan tempur bagi pertahanan negara kita," jelas SBY.

"Juga dilaporkan kepada saya, rencana pembangunan Batalyon Marinir di wilayah ini. Dan telah saya putuskan tadi, dari 3 alternatif yang diusulkan Menteri Pertahanan dan Panglima TNI, kita pilih tempat yang kita rasa paling memiliki nilai strategis dan taktis, dan insya Allah akan segera dibangun," ujar Presiden. "Dengan demikian akan ada 1 Batalyon Marinir di kawasan ini yang disamping benar-benar menjadi pos depan pertahanan kita, juga bisa ikut menjaga keamanan di Selat Malaka dan Selat Singapura di bagian kita, dan kemudian juga ikut dalam menghadapi kejahatan transnasional bersama-sama dengan Kepolisian dan penegak hukum yang lain," terangnya.

Sementara dari Menteri Kelautan dan Perikanan, Presiden SBY mendapatkan penjelasan bahwa wilayah Nipah nanti juga akan dikembangkan, sehingga disamping berfungsi sebagai pos depan pertahanan, juga ada kegiatan ekonomi yang akan dilaksanakan. "Mengingat kawasan kita ini: Batam Bintan, Karimun, Singapura, dan Johor adalah kawasan ekonomi dan usaha, kita ingin memanfaatkan letak yang strategis ini untuk kepentingan ekonomi kita. Namun demikian, Nipah kita bangun, kita rancang memang untuk gugus depan pertahanan kita," SBY menegaskan.

Saat melakukan peninjauan di Pulau Nipah, Presiden SBY dan Ibu Ani menyempatkan menanam pohon di wilayah itu. SBY menanam pohon Waru, sementara Ibu Ani menanam pohon Jati Londo. Setelah menyampaikan keterangan pers, SBY dan Ibu Ani melanjutkan perjalanan menuju Pulau Bintan, masih di wilayah Kepulauan Riau, dengan Ferry Dumai Line-1.

Sumber : Presiden RI

Readmore --> Presiden : Nipah Dirancang dan Dibangun untuk Gugus Depan Pertahanan