2011, Tiga Radar Terpasang di Selat Sunda

BOGOR--MI: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menargetkan pemasangan tiga radar pantai ISRA (Indonesian Sea Radar) di Selat Sunda pada 2011, yaitu dua di Banten dan satu di Lampung, untuk memantau lalu lintas kapal di Selat Sunda.

"Radar ini akan menjadi model bagi pembangunan sistem radar di Indonesia," kata Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Teknik LIPI Dr Ir Syahrul Aiman di sela-sela peluncuran Beyonic di Cibinong Science Center, Kabupaten Bogor, Sabtu (30/1).

Ketiga radar tersebut akan bekerja dalam satu sistem, dan saat ini sudah satu radar terpasang di Anyer, Banten. Radar pantai ini, lanjut dia, 100 persen dibuat dengan teknologi dalam negeri sehingga bisa leluasa diotak-atik ataupun diperbanyak untuk kepentingan nasional.

"Target kita sebenarnya adalah memiliki radar yang dibuat dengan teknologi dalam negeri sehingga pihak asing tidak bisa menghambat, di samping harganya juga bersaing," katanya.

Syahrul memperkirakan, dengan daya jangkau 100 kilometer, dibutuhkan setidaknya 800 radar untuk mengawasi pantai Indonesia yang panjangnya mencapai 80.000 kilometer.

Harga satu unit radar pantai ini di tingkat penelitian mencapai Rp2,5 miliar dan jika sudah di tingkat produksi harganya bisa lebih rendah. Daya jangkau radar mencapai 30 kilometer. Sementara harga radar pengawas pantai dengan teknologi impor (teknologi FM-CW) mencapai Rp8 miliar per unit.

Proyek pembuatan radar ISRA dilakukan pada tahun 2006 hingga 2009. Ia mengatakan, pengembangan radar pengawas pantai ini diharapkan menjadi solusi bagi masalah penyelundupan, pencurian ikan dan pelanggaran wilayah yang dihadapi Indonesia.

"Indonesia membutuhkan peralatan, kapal maupun sumberdaya manusia yang sangat banyak untuk mengawasi seluruh wilayah pantainya yang luas. Radar merupakan solusi yang relatif murah dan strategis," katanya.

Ia menjelaskan, saat ini sudah dioperasikan beberapa radar namun belum terintegrasi sebagai sistem atau jaringan. Di samping itu, setiap produk impor dengan vendor yang berbeda memiliki sistem yang berbeda pula, katanya.

Rencana program radar LIPI adalah mengembangkan varian ISRA berupa radar pelabuhan untuk pengaturan lalu lintas laut dan radar pantai untuk pemantauan lalu lintas laut serta pengamanan garis pantai dan perbatasan, kata Syahrul.

Saat ini, LIPI telah menyelesaikan 50 persen pembuatan prototype II ISRA. (Ant/OL-04)

Sumber : Media Indonesia

Readmore --> 2011, Tiga Radar Terpasang di Selat Sunda

Russia orbits military satellite

Russia on Thursday put a new military satellite into orbit, a spokesman for the Space Forces said.

Alexei Zolotukhin said the Raduga-series satellite was launched with a Proton-M rocket from the Baikonur space center in Kazakhstan.

Space Forces Commander Maj. Gen. Oleg Ostapenko said the satellite "is a new project that will help significantly increase the capabilities of the space communication system."

Russia reportedly operates a constellation of 60-70 military satellites with reconnaissance, missile early warning and other capabilities.

Ostapenko earlier said Russia would be using new-generation Angara-class carrier rockets for launches from the Plesetsk center to reduce Moscow's dependence on Baikonur, the main launch facility for the current generation of Russian rockets.

Sumber : RIA Novosti

Readmore --> Russia orbits military satellite

5 Militan Tewas Taliban dalam Serangan Udara

PESHAWAR - Pesawat pengebom tak berawak milik Amerika Serikat (AS) kembali memakan korban. Kali ini lima orang anggota militan Taliban dikabarkan tewas dalam sebuah serangan di Waziristan Utara, Pakistan.

Menurut keterangan dari pihak militer AS serangan tersebut diarahkan pada basis pertahanan dari kelompok militan Taliban dan berhasil menewaskan lima orang. Militer AS pun menyebutkan jika dua dari korban tewas merupakan warga asing. Tetapi pihak militer AS menolak untuk memberi tahu identitas serta kewarganegaraan warga asing tersebut.

Serangan yang kedua belas kalinya terjadi dalam bulan ini, berlangsung di sekira 20 kilometer kota Miranshah, kota utama yang terletak di Waziristan Utara. Serangan ini menandakan meningkatnya operasi udara militer AS sejak penyerangan bom yang menewaskan tujuh anggota intelijen AS di Khost, Afghanistan 30 Desember lalu.

AS memang menganggap penting operasi yang ditujukan kepada basis pertahanan Taliban di wilayah barat daya Pakistan, dimana Waziristan Utara menjadi incaran utama. Wilayah yang berbatasan dengan Afghanistan ini memang dianggap sebagai markas Taliban yang mengorganisir aksi kekesaran di Afghanistan. Demikian diberitakan Reuters, Sabtu (30/1/2010).

Selain itu kelompok Taliban dan Al Qaeda yang bersembunyi di daerah tersebut seringkali bekerja sama untuk menganggu stabilitas keamanan di Afghanistan, mengingat banyaknya pasukan AS yang bertugas di wilayah konflik tersebut.

Serangan dari militer AS yang ditujukan kepada Taliban dan Al Qaeda di Pakistan, seringkali dilakukan melalui pesawat pengebom tak berawak. Namun penggunaan pesawat ini seringkali mengundang kecaman dari Pakistan, meskipun berhasil membunuh beberapa pimpinan Taliban.

Pakistan menilai serangan pesawat AS ini melanggar kedaulatan mereka dan mengundang kemarahan dari rakyat Pakistan. Negeri tetangga India ini menginginkan AS untuk menyediakan pesawat pengebom tak berawak untuk mereka operasikan sendiri. Namun dalam kelanjutannya, AS hanya mau menyediakan pesawat pengintai.

Selama tahun 2009 AS telah melancarkan serangan udara selama 51 kali. Dibandingkan tahun 2008, angka ini meningkat tajam. Sementara angka serangan udara AS makin meningkat tajam pada awal tahun ini. Hal ini dipicu serangan bom yang menewaskan anggota CIA pada 30 Desember lalu.

Sumber : Okezone

Readmore --> 5 Militan Tewas Taliban dalam Serangan Udara

5 Militan Tewas Taliban dalam Serangan Udara

PESHAWAR - Pesawat pengebom tak berawak milik Amerika Serikat (AS) kembali memakan korban. Kali ini lima orang anggota militan Taliban dikabarkan tewas dalam sebuah serangan di Waziristan Utara, Pakistan.

Menurut keterangan dari pihak militer AS serangan tersebut diarahkan pada basis pertahanan dari kelompok militan Taliban dan berhasil menewaskan lima orang. Militer AS pun menyebutkan jika dua dari korban tewas merupakan warga asing. Tetapi pihak militer AS menolak untuk memberi tahu identitas serta kewarganegaraan warga asing tersebut.

Serangan yang kedua belas kalinya terjadi dalam bulan ini, berlangsung di sekira 20 kilometer kota Miranshah, kota utama yang terletak di Waziristan Utara. Serangan ini menandakan meningkatnya operasi udara militer AS sejak penyerangan bom yang menewaskan tujuh anggota intelijen AS di Khost, Afghanistan 30 Desember lalu.

AS memang menganggap penting operasi yang ditujukan kepada basis pertahanan Taliban di wilayah barat daya Pakistan, dimana Waziristan Utara menjadi incaran utama. Wilayah yang berbatasan dengan Afghanistan ini memang dianggap sebagai markas Taliban yang mengorganisir aksi kekesaran di Afghanistan. Demikian diberitakan Reuters, Sabtu (30/1/2010).

Selain itu kelompok Taliban dan Al Qaeda yang bersembunyi di daerah tersebut seringkali bekerja sama untuk menganggu stabilitas keamanan di Afghanistan, mengingat banyaknya pasukan AS yang bertugas di wilayah konflik tersebut.

Serangan dari militer AS yang ditujukan kepada Taliban dan Al Qaeda di Pakistan, seringkali dilakukan melalui pesawat pengebom tak berawak. Namun penggunaan pesawat ini seringkali mengundang kecaman dari Pakistan, meskipun berhasil membunuh beberapa pimpinan Taliban.

Pakistan menilai serangan pesawat AS ini melanggar kedaulatan mereka dan mengundang kemarahan dari rakyat Pakistan. Negeri tetangga India ini menginginkan AS untuk menyediakan pesawat pengebom tak berawak untuk mereka operasikan sendiri. Namun dalam kelanjutannya, AS hanya mau menyediakan pesawat pengintai.

Selama tahun 2009 AS telah melancarkan serangan udara selama 51 kali. Dibandingkan tahun 2008, angka ini meningkat tajam. Sementara angka serangan udara AS makin meningkat tajam pada awal tahun ini. Hal ini dipicu serangan bom yang menewaskan anggota CIA pada 30 Desember lalu.

Sumber : Okezone

Readmore --> 5 Militan Tewas Taliban dalam Serangan Udara

Rencana Induk Penggunaan Produk Industri Pertahanan Disusun

29 Januari 2010, Jakarta -- Kementerian Pertahanan (Kemhan) segera menyusun master plan (rencana induk) penggunaan produk-produk industri pertahanan dalam negeri oleh TNI, menyusul kebijakan pemerintah tentang revitalisasi industri pertahanan nasional.

"Kita akan segera susun master plan yang sifatnya memaksa TNI untuk memetakan kebutuhan persenjataan dan perlengkapannya yang dapat dipenuhi oleh industri pertahanan dalam negeri," kata Dirjen Sarana Pertahanan Kemhan Laksamana Muda TNI Gunadi di Jakarta, Jumat (29/1).

Ia mengakui daya serap TNI untuk menggunakan produk-produk industri pertahanan dalam negeri masih sangat rendah. Penyebabnya karena berbagai persoalan, antara lain mutu, batas waktu penyelesaian, serta harga yang relatif lebih mahal dibandingkan dengan produk luar negeri.

"Tetapi, bagaimana pun kita harus dorong agar kini mulai lebih intensif menggunakan produk-produk dalam negeri. Mahal sedikit tidak apa, mutunya kurang tidak apa, yang penting kita berupaya untuk memberdayakan industri pertahanan dalam negeri demi kemajuan bangsa," ujar Gunadi.

Pada kesempatan terpisah, Markas Besar TNI menyatakan hampir sekitar 70% persenjataannya sudah berusia di atas 20 tahun. "Namun begitu, apakah seluruh persenjataan itu akan langsung dikandangkan dan tidak digunakan lagi, itu perlu kajian dan penelitian lebih lanjut," kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Marsekal Muda Sagom Tamboen.

Sumber : MEDIA INDONESIA

Readmore --> Rencana Induk Penggunaan Produk Industri Pertahanan Disusun

LAPAN Analisis Hasil Peluncuran Roket Kendali Nasional

Salah satu roket LAPAN


Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Riset dan Teknologi (KRT) masih menyelidiki penyebab kegagalan terbang Roket Kendali Nasional (RKN) 200 double stage yang sempat mencelakai dua warga pada peluncurannya, Rabu lalu (27/1), terkait kinerja Fin, sistem separasi dan kinerja sustainer.

"Penyebab kegagalan terbang masih diselidiki, di antaranya terkait kinerja Fin (semacam sayap roket), sistem separasi dan kinerja sustainer," kata Menristek Suharna Surapranata kepada wartawan di Jakarta, Jumat.

Faktor tersebut cukup dimungkinkan selain faktor kecepatan angin yang tidak menentu, ujarnya yang saat itu didampingi Deputi Bidang Program Riptek, KRT, Teguh Raharjo, Deputi Teknologi Dirgantara LAPAN Soewarto Hardhienata, Direktur Teknologi dan Pengembangan Rekayasa PT Dirgantara Indonesia Andi Alisjahbana, dan Dirut PT Pindad Didik Avianto.

Suharna menyatakan pihaknya merasa prihatin atas musibah cideranya dua penduduk Dusun Rekesan, Desa Pandanwangi, Lumajang dan memohon maaf serta berjanji membantu meringankan beban korban selama di rumah sakit maupun setelah kembali.

"Musibah ini akan menjadi pelajaran sangat berharga bagi tim pengembang teknologi kedirgantaraan," ujarnya sambil meminta peristiwa nahas ini tidak menyurutkan semangat para pengembang roket untuk terus melakukan riset.

Dikatakan Menteri, pihaknya sudah meminta masyarakat agar keluar dari lokasi peluncuran yang luasnya sekitar 80 ribu hektare dengan panjang 13km dan lebar 1km, sejak sehari sebelumnya.

"Tapi rupanya kami tidak tahu kalau ternyata masih ada petani penggarap berada di sana, di salah satu saung, bukan rumah tinggal, berhubung daerah tersebut subur dan kabarnya ada yang sakit, sehingga terlewatkan untuk diungsikan," katanya.

Suharna mengatakan, pada 27 Januari itu, untuk kedua kalinya lokasi milik TNI AU di Lumajang itu digunakan untuk uji terbang dari roket tipe RX 1210 single stage dan RX 1213/1210 double stage serta RKN 200.

Rencana awal akan dilakukan pengujian 14 roket, tetapi hanya 10 roket yang sempat diterbangkan, sembilan di antaranya berhasil terbang dengan performa sangat baik, namun untuk RKN 200 double stage kinerja terbang tak seperti diharapkan, sehingga selongsong roket jatuh menimpa rumah singgah (saung) penduduk.

Menurut Menristek, kegiatan pengembangan roket ini bukan sesuatu yang baru, tetapi merupakan agenda riset nasional dan sejak 2006 telah dibentuk konsorsium penelitian dan pengembangannya.(*)

Sumber : Antara

Readmore --> LAPAN Analisis Hasil Peluncuran Roket Kendali Nasional

Super Tucano VS OV-10

Indonesia is buying sixteen EMB-314 Super Tucano aircraft, to replace twelve 1960s era OV-10s. The two seat, 5.2 ton, single engine turbo prop Super Tucano will be used for COIN (Counter Insurgency) operations. It can fly low and slow, yet still has a 1,000 combat kilometer radius, five hour endurance, 600 kilometers per hour top speed, and a 35,000 foot ceiling. The Super Tucano armament consists of twin 12.7mm (.50 caliber) machine guns and nearly two tons of guided bombs and rockets. Counter Measure equipment is available for defense against missiles.

The OV-10, at least in its prime, is a hard act to follow. The OV-10 is a 6.5 ton, twin prop aircraft that could carry over two tons of weapons and stay in the air for three hours per sortie. The first one was delivered to the U.S. Air Force, for use in Vietnam, in 1968. The last one was produced (for export to Indonesia) in 1976. The U.S. Air Force and Marines were the primary users of OV-10s, and the last of these was retired, by the marines, in 1994. Over a hundred were exported to Germany, Thailand, Colombia, Venezuela and Indonesia. Several dozen of these are still in use out of over 300 manufactured. In Vietnam, the OV-10 was used more for reconnaissance and directing air and artillery strikes, than in using its own firepower. But that's what irregular warfare was all about, finding an elusive enemy, and killing him. That's what the OV-10 was designed to do, and did it well.

Sumber : strategypage

Readmore --> Super Tucano VS OV-10

AS Akan Jual Senjata Ke Taiwan

Washington (ANTARA News/AFP) - Pentagon hari Jumat mengumumkan rencana penjualan senjata senilai enam milyar dolar ke Taiwan, yang mencakup rudal Patriot dan helikopter Black Hawk, namun tidak memenuhi permintaan Taipeh bagi jet tempur F-16.

Termasuk dalam paket penjualan senjata terakhir itu adalah perlengkapan komunikasi bagi F-16 Taiwan, namun tidak ada jet tempur baru seperti yang diinginkan Taipeh dalam daftar usulan mereka, kata Badan Keamanan Kerja Sama Pertahanan.



Penjualan itu mencakup 114 rudal Patriot senilai 2,81 milyar dolar dan 60 helikopter Black Hawk senilai 3,1 milyar dolar, kata badan keamanan itu dalam sebuah pernyataan.

Di tengah spekulasi bahwa Washington bersiap-siap menanggapi permintaan senjata Taiwan, China memperingatkan AS agar tidak menjual senjata lagi ke pulau tersebut.

Presiden Taiwan Ma Ying-jeou, meski menjalin hubungan yang baik dengan Bejing, meminta AS menjual senjata dengan alasan pulau itu harus tetap bersiaga ketika China meningkatkan anggaran militernya secara tajam.

Washington memelopori penjualan senjata ke Taiwan meski mengalihkan pengakuan diplomatik dari Taipeh ke Beijing pada 1979.

China dan Taiwan berpisah pada akhir perang saudara pada 1949. Beijing masih menganggap pulau itu sebagai bagian dari wilayahnya yang menunggu penyatuan kembali, dengan kekuatan jika perlu.

Selama kunjungannya ke China pada November, Presiden Barack Obama menegaskan lagi bahwa AS yakin hanya ada satu China.(*)

Sumber : Antara

Readmore --> AS Akan Jual Senjata Ke Taiwan

Kasad: Kawasan Perbatasan Cerminan Wajah Indonesia

Pontianak (ANTARA News) - Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI George Toisutta mengatakan, kawasan perbatasan adalah cerminan wajah Indonesia sehingga ke depannya menjadi prioritas pembangunan termasuk pengamanan dari gangguan musuh.

"Kawasan perbatasan seperti Kalbar - Malaysia, halaman depan rumah kita sehingga menjadi prioritas dari segala hal termasuk pengamanan," kata George Toisutta pada acara silaturahmi dengan pemuka masyarakat Kalimantan Barat di Pontianak, Jumat malam.

Kunjungan Kerja (Kunker) Kasad ke Kalbar dalam rangka melakukan silaturahmi dengan pemuka masyarakat serta meninjau lokasi pembentukan Komando Daerah Militer (Kodam) di Kalbar yang rencananya akan diresmikan April 2010.

George menyatakan, TNI siap menjaga kawasan perbatasan dari ancaman musuh baik dari luar maupun dari dalam.

Panglima Kodam VI Tanjungpura Mayor Jenderal TNI Tono Suratman, menyatakan, secara umum keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di Kalbar dan Pulau Kalimantan aman dan kondusif.

"Terciptanya suasana aman dan kondusif tidak terlepas dari peran serta masyarakat Kalbar sendiri dalam menciptakan suasana tersebut," katanya.

Dalam pengamanan di sepanjang perbatasan Kalimantan - Malaysia Timur, Kodam VI Tanjungpura telah mendirikan sebanyak 54 pos pengamanan dan telah membentuk lima Komando Kewilayahan TNI Angkatan Darat.

Untuk perbatasan Kalbar - Malaysia Timur sepanjang 857 kilometer saja sebanyak 31 pos pengamanan telah didirikan, kata Tono Suratman.

Ia mengatakan, pembentukan Kodam di Kalbar sangat diperlukan mengingat panjangnya perbatasan dan besarnya peluang terjadinya tindakan melanggar hukum disepanjang perbatasan itu, seperti pembalakan liar, perdagangan manusia dan lain-lain.

Sementara itu, Gubernur Kalbar Cornelis, menyambut baik akan dibentuknya Kodam di provinsi itu. "Kodam memang sudah layak dibentuk, mengingat luas dan tingginya ancaman musuh dari darat dan laut," ujarnya.

Ia menambahkan, malah Pulau Kalimantan setidaknya butuh empat Kodam atau satu Kodam satu provinsi. "Di Pulau Jawa saja yang jauh lebih kecil dari Kalimantan ada empat Kodam apalagi Kalimantan," kata Cornelis.(*)

Sumber : Antara

Readmore --> Kasad: Kawasan Perbatasan Cerminan Wajah Indonesia

BPPT Kembangkan UAV Sriti dan Alap-Alap

Pesawat Udara Nir Awak (PUNA)

Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat luas. Tapi wilayah yang luas itu ternyata memiliki resiko tersendiri dari segi pengamanan wilayahnya. Karena sangat luas, berarti TNI harus mengeluarkan biaya yang besar dan juga sumber daya yang banyak untuk tetap menjaga keamanan wilayah kesatuan Negara Republik Indonesia.

Dari latar belakang pengawasan keamanan tersebut, para ahli di BPPT membuat sebuah pesawat tanpa awak yang bertujuan sebagai pendukung pertahanan keamanan nasional dan pengintai teroris. Hal ini mempermudah kerja TNI dan sekaligus menghemat biaya pengawasan terhadap wilayah-wilayah Indonesia.

Ir. Djoko Purwono Soehardi, M.Eng, Direktur Pusat Teknologi Industri Pertahanan dan Keamanan BPP, menyampaikan Pesawat Udara Nir Awak (PUNA) merupakan sebuah wahana terbang yang dikendalikan dari jarak jauh untuk melakukan misi tertentu. Dengan pengendalian dari jarak jauh, maka pesawat ini mampu mengerjakan berbagai misi tanpa terhambat oleh keterbatasan manusia, antara lain, pengoperasian pada daerah yang berbahaya bagi manusia, pengoperasian dalam jangka waktu yang sangat lama, dan pengoperasian pada kondisi terbang yang lebih murah dan minim resiko terhadap ancaman keselamatan awak.

Pengoperasian pada daerah yang berbahaya bagi manusia dapat meliputi garis depan pertempuran, daerah yang terkena bencana alam (misal. gunung berapi yang tengah aktif), daerah kebakaran hutan, daerah yang terkena kebocoran radiasi nuklir atau bahan kimia beracun, dan lain-lain. Jadi PUNA buatan BPPT ini merupakan pesawat pengintai dari udara yang dilengkapi kamera digital mini untuk memotret kejadian di lapangan (darat dan laut).

Menurut Djoko, seiring dengan pentingnya peran PUNA bagi Indonesia, maka BPPT berupaya mendorong kemandirian bangsa di bidang teknologi PUNA dengan melakukan rancang bangun PUNA. BPPT telah menghasilkan prototipe PUNA jenis Wulung, Gagak dan Pelatuk, dengan berat masing-masing 120 kg dan jangkauan ketinggian s.d 120 km. Prototipe jenis pertama dengan designasi BPPT-01A “Wulung” merupakan PUNA dengan konfigurasi Hi Rectangular-Wing, Low Boom T-Tail. Prototipe jenis kedua dengan designasi BPPT-01B “Gagak” merupakan PUNA dengan konfigurasi Lo Rectangular-Wing, Low Boom V-Tail. Prototipe jenis ketiga dengan designasi BPPT-02A “Wulung” merupakan PUNA dengan konfigurasi Hi Rectangular-Wing, Hi Boom Inverted V-Tail.

Kegiatan Rancang Bangun PUNA ini, ungkap Djoko masih dilanjutkan dengan pengembangan PUNA tipe Sriti (6,5kg) jangkauan 10km, untuk kebutuhan taktis pasukan atau jenis short range, konfigurasi Flying Wing atau Tailless Configuration. Tipe berikutnya Alap-alap dengan berat 25kg dan jangkauan 50km, untuk operasi surveillance dan reconnaissance. Jenis ini konfigurasi Low Rectangular Wing dengan Low Boom V-Tail. Pada tahun 2010 ini akan dilakukan uji sertifikasi bagi beberapa tipe Puna baik jenis Wulung maupun Sriti. Diharapkan setelah lulus uji kelaikan, direncanakan untuk masuk dalam tahap produksi komersial. Beberapa potensi user antara lain TNI, Departemen kehutanan dan departemen kelautan.

Djoko menjelaskan ada dua cara menerbangkan PUNA. Bisa dengan dikontrol oleh pilot yang sudah terlatih ada juga yang tanpa pilot, yaitu dengan katapul (bukan dengan remote control). Setelah itu pengontrolan lewat kamera yang ada di pesawat bisa dilakukan di darat. Keunggulan Puna selain untuk mengawasi kawasan wilayah Indonesia, ternyata bisa untuk membuat hujan buatan di wilayah yang sedang kekeringan. Bahkan, Puna pun bisa melihat hot spot daerah yang sedang dilanda kebakaran hutan.

Pada prinsipnya PUNA seperti layaknya pesawat komersil biasa. Hanya saja ukurannya tidak sama. Kemampuan terbang dan daya tembus PUNA terhadap cuaca buruk pun sebenarnya sama saja. Pengoperasian dalam jangka waktu yang sangat lama, kata Djoko dapat meliputi patroli rutin perbatasan negara, patroli kelautan, pengamatan lalu lintas, dll. Dengan konsumsi bahan bakar yang lebih hemat dan kebutuhan landas pacu yang lebih ringkas, maka operasional PUNA menjadi lebih murah untuk kebutuhan misi-misi tertentu, seperti pemotretan udara dan pemetaan udara. Dengan Ground Control Station (GCS), maka pilot dan awak tidak berada di pesawat udara, sehingga meminimalkan resiko yang mengancam keselamatan operator PUNA.

Saat ini kegiatan Rancang Bangun PUNA masih dilanjutkan dengan pengembangan PUNA tipe Sriti (6,5kg) jangkauan 10km, untuk kebutuhan taktis pasukan atau jenis short range, konfigurasi Flying Wing atau Tailless Configuration.

Tipe berikutnya Alap-alap dengan berat 25kg dan jangkauan 50km, untuk operasi surveillance dan reconnaissance. Jenis ini konfigurasi Low Rectangular Wing dengan Low Boom V-Tail.

Pada tahun 2010 akan dilakukan uji sertifikasi bagi beberapa tipe Puna baik jenis Wulung maupun Sriti. Diharapkan Djoko setelah lulus uji kelaikan maka direncanakan untuk masuk dalam tahap produksi komersial. Beberapa potensi user antara lain TNI, Departemen kehutanan dan departemen kelautan. Tidak menutup kemungkinan bagi BPPT bila ada swasta yang ingin ikut berpastisipasi dalam mengembangkan Puna ini.
Sumber : Ristek

Readmore --> BPPT Kembangkan UAV Sriti dan Alap-Alap

Pengadaan Pesawat Kepresidenan Direalisasikan 2011

TEMPO Interaktif, Jakarta - Meski terus dikritik, pemerintah memastikan pengadaan pesawat khusus kepresidenan tetap akan dilanjutkan. Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi menyatakan program tersebut baru akan terealisasi pada 2011 mendatang.

"2011, masih lama kan?" ujar Sudi saat ditanya kapan pesawat kepresidenan akan terealisasi usai mengikuti seminar dan pameran 'Feed Of The World' di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jumat (29/01).

Sudi menambahkan untuk kebijakan tersebut hingga kini masih dibahas antara pemerintah dengan DPR. Keputusan akhirnya, juga atas hasil pembahasan dari kedua belah pihak."Kita harus sama-sama lagi dengan DPR," katanya.

Sebelumnya, Sudi menyatakan pengadaan pesawat kepresidenan dilakukan atas usul dari DPR. Alasannya, karena lebih murah dari pada terus menyewa.

Hingga saat ini, pengadaan pesawat kepresiden, masih dalam proses. Diperkirakan pesawat yang akan dibeli berjenis Boeing karena pihak Sekretariat Negara sudah pernah mengunjungi ekspose pabrik pesawat tersebut.

Sementara itu, seperti dikonfirmasi sebelumnya, Ketua Badan Anggaran DPR Harry Azhar Azis menilai pemerintah tidak transparan saat mengajukan persetujuan pengadaan pesawat khusus untuk kepresidenan. Waktu itu, pemerintah belum mengajukan harga total dari pesawat tersebut, tetapi sudah meminta persetujuan pembayaran uang muka untuk tanda jadi pembelian pesawat senilai Rp 200 miliar.

Anggaran juga direncanakan diambil dari Anggaran 999.06 atau Pos Belanja Lain-lain di APBN 2010. Padahal, pos belanja lain-lain adalah untuk anggaran dengan kategori yang belum bisa diprkirakan, seperti anggaran bencana alam, anggaran untuk tuntutan pihak ketiga kepada pemerintah yang dikabulkan pengadilan dan lainya.

Sumber : TEMPO

Readmore --> Pengadaan Pesawat Kepresidenan Direalisasikan 2011

DPR Bantah Tudingan Mensesneg Soal Pesawat RI 1

JAKARTA - Rencana pengadaan pesawat kepresidenan menuai pro dan kontra. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membantah pengadaan pesawat senilai ratusan miliar itu atas usul DPR.

"Tidak, itu usul pemerintah. DPR tidak pernah mengusulkan itu," ujar Ketua Badan Anggaran DPR Harry Azhar Azis disela-sela diskusi di Gedung DPD, Senayan, Jakarta, Jumat (29/1/2010).

Posisi DPR hanya pada posisi menolak, menerima, atau memodifikasi usulan pemerintah. "Ada anggapan bahwa membeli jauh lebih murah daripada menyewa, coba lah tolong dijelaskan, kita transaparan saja soal ini. DPR tidak pernah mengusulkan apapun terkait pengadaan pesawat," tambahnya.

Pengadaan pesawat kepresidenan juga disangkal Istana Negara sebagai usulan dari pihaknya. Pengadaan pesawat ini menurutnya merupakan usulan dari DPR.

"Ide ini dari DPR, maka kami coba tagih. Ternyata betul bahwa lebih murah kalau pengadaan pesawat kepresidenan sendiri, dengan pertimbangan-pertimbangan itu, ya setuju diproses lah," tutur Mensesneg Sudi Silalahi kepada para wartawan di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu 27 Januari 2010.

Menurut Sudi, DPR mempertimbangkan jika memiliki pesawat sendiri akan lebih murah pengeluarannya, dibanding menyewa pesawat setiap kepala negara melakukan lawatan.

Kemudian, lanjut Sudi, Istana mempertimbangkan usulan dari Komisi II DPR itu. Istana akhirnya setuju dengan usulan tersebut, setelah membandingkan pengeluaran membeli dengan menyewa pesawat.

Sumber : OkeZone

Readmore --> DPR Bantah Tudingan Mensesneg Soal Pesawat RI 1

"Kompromi Politik di Balik Isu Pesawat Kepresidenan"

JAKARTA - Direktur Indonesian Budget Center Arif Nur Alam mensinyalir adanya kompromi politik di balik rencana pembelian pesawat kepresidenan bernilai Rp700 miliar. Persetujuan Komisi II dan Badan Anggaran DPR adalah buktinya.

"Ada indikasi orientasinya proyek," kata Arif saat berbincang dengan okezone melalui sambungan telepon, Jumat (29/1/2010).

Dia menilai, apa yang dilakukan DPR sebagai bentuk legitimasi yang buruk. Apapun alasannya, pengadaan pesawat kepresidenan belum layak dilakukan kerena pemerintah belum menjawab pelayanan dasar masyarakat. "Semestinya mereka memiliki sense of crisis," tegas Arif.

Kebijakan anggaran, menurut Arif, seharusnya mengedepankan kepentingan rakyat kecil. Kesehatan murah, pendidikan gratis dan program kesejahteraan lainnya."Apakah pesawat ini digunakan untuk menonton rakyat kita yang kelaparan, ini tidak indah dan tidak pantas," tukasnya.
Seperti diberitakan, pembelian pesawat kepresidenan ini hamper pasti terealisasi. Anggaran yang digelontorkan sebesar USD75 juta atau setara dengan Rp700 miliar.

DPR berdalih, program ini sudah direncanakan sejak anggoda DPR perode 2004-2009 berkantor di Senayan. Dan rencana pengadaan ini disetujui dengan alasan efesiensi dan keamanan.
(ded)

Sumber : OkeZone

Readmore --> "Kompromi Politik di Balik Isu Pesawat Kepresidenan"

Duh, Tank Tua TNI Keras Suaranya, Lambat Jalannya

Jakarta - Kondisi alat-alat persenjataan milik TNI sudah sangat memprihatinkan. Kekurangan anggaran membuat TNI kesulitan memodernisasi alutsistanya.

Hal ini disampaikan Dirjen Sarana Pertahanan (Ranahan) Kementerian Pertahanan Laksda Gunadi saat membuka rapat pembahasan penyusunan master plan tentang revitalisasi Industri Pertahanan di Kantornya, Jl Medan Merdeka Barat, Jumat (29/1/2010).

Gunadi mencontohkan, kapal-kapal milik TNI AL merupakan buatan tahun 1950-an, pesawat-pesawat TNI AU juga sudah tua. Begitu pula dengan persenjataan milik TNI AD.

"Tank itu tidak tahu buatan tahun berapa. Saat ada anggota Komisi I DPR RI meninjau Batalyon Tank di Jawa Tengah. Itu tanknya mengkilat sekali. Tapi saat dinyalakan suaranya lebih keras dari kecepatannya," ujar Gunadi.

Gunadi berseloroh, dari luar tank tersebut memang tampak kinclong. Namun mesinnya sudah tidak bagus lagi. Hal ini karena kekurangan biaya untuk membeli suku cadang.

"Karena kekurangan biaya, belinya bukan sparepart tapi semir dan oli, biar mengkilat," canda jenderal bintang dua ini.

Menurut Gunadi, kondisi ini membuat Indonesia dilecehkan. Menurutnya jika ingin berdiplomasi dalam politik dunia, harus ditunjang dengan kekuatan militer yang kuat.

"Kalau mau wibawa di luar negeri, bukan hanya diplomasi. Diplomasi tanpa kekuatan senjata tidak ampuh. Makanya itu harus dijalankan sama-sama," tegasnya.

Sumber : DetikNews

Readmore --> Duh, Tank Tua TNI Keras Suaranya, Lambat Jalannya

Sukhoi PAK FA Diuji Coba Pertama Kali Jumat Ini

Rusia diatur untuk mengadakan ujian pertama yang futuristik generasi kelima jet tempur pada hari Jumat, seorang sumber di negara produsen pesawat terbesar mengatakan pada hari Kamis.

"The [tes] penerbangan pada awalnya dijadwalkan untuk Kamis, tetapi telah ditunda," kata sumber di KNAAPO Gagarin perusahaan, anak perusahaan memegang pesawat Sukhoi, kata.

Rusia hanya dikenal generasi kelima proyek Sukhoi's PAK FA dan prototipe saat ini adalah T-50. Ini dirancang untuk bersaing dengan Amerika Serikat F-22 Raptor, sejauh ini satu-satunya di dunia pesawat tempur generasi kelima, dan F-35 Lightning II, tetapi belum untuk dibawa ke langit.

Berbicara pada jumpa pers kemudian pada hari Kamis, kepala negara Rusia yang dikontrol pengekspor senjata Rosoboronexport Rusia mengatakan India tetap satu-satunya mitra dalam proyek.

"Kami [Rusia dan India] bekerja untuk membangun generasi kelima pesawat," kata Anatoly Isaikin.

Rusia telah mengembangkan pesawat tempur terbaru sejak tahun 1990-an. Negara atas pejabat militer sebelumnya mengatakan pesawat jet tempur siluman dengan jarak hingga 5.500 km akan memasuki layanan dengan Angkatan Udara pada tahun 2015.

India, yang memiliki sejarah panjang hubungan pertahanan dengan Rusia, bergabung dengan proyek setelah menandatangani kesepakatan pada Oktober 2007. Namun kedua negara masih dalam pembicaraan untuk menyelesaikan kontrak.

India's Hindustan Aeronautics Ltd (HAL) dilaporkan mencari 25% saham dalam desain dan pengembangan dalam proyek. Hal ini juga berusaha untuk memodifikasi Sukhoi kursi tunggal prototipe ke kembar-kursi pesawat tempur Angkatan Udara India yang diinginkannya.

Rusia menyumbang sekitar 70% dari persediaan senjata India. HAL memiliki lisensi produksi Sukhoi Su-30MKI figther, bekerja sama dalam pengembangan Brahmos rudal jelajah supersonik, dan rencana untuk bekerja pada multirole bersama pesawat angkut.

Hubungan pertahanan telah tegang Namun, di atas pesawat tempur generasi kelima program dan meningkatnya biaya perbaikan kapal induk Rusia, Laksamana Gorshkov untuk angkatan laut India.

The PAK FA harus bersenjata dengan generasi udara-ke-udara, udara-ke-permukaan, dan udara-ke-kapal rudal, dan memiliki dua 30-mm meriam.

Prototipe pertama jet sudah diuji di landasan pacu pesawat tanaman di Komsomolsk-on-Amur di Timur Jauh Rusia. Tes pilot membuat dua berjalan di landasan, di mana rem diaplikasikan beberapa kali.

Sumber :
RIA Novosti

Readmore --> Sukhoi PAK FA Diuji Coba Pertama Kali Jumat Ini

Sebagian Besar Alutsista Koarmabar Sudah Tua

KRI Siliman eks HMAS Archer P86 diluncurkan dari galangan kapal Walkers Limited di Maryborough, Queensland 2 Desember 1967. KRI Siliman salah satu KRI yang dibina oleh Armada RI Kawasan Barat. (Foto: Armabar)


28 Januari 2010, Jakarta -- Panglima Komando Armada RI Kawasan Barat (Pangarmabar), Laksamana Muda TNI Marsetio, MM membuka Rapat Staf dan Komando (Rasko) di jajaran Koarmabar, Kamis (28/1). Rasko yang dilaksanakan ini merupakan kelanjutan dari Rapat Pimpinan (Rapim) TNI dan Rapim TNI AL tahun 2010.

Pangarmabar dalam amanatnya mengatakan, Penyelenggaraan rasko tahun 2010 kali ini, merupakan momentum yang sangat strategis bagi seluruh jajaran Koarmabar. Melalui forum ini seluruh jajaran Koarmabar mendapat manfaat ganda, di satu sisi Pangarmabar dapat menyampaikan program kegiatan yang akan dilaksanakan, di sisi lain dapat diperoleh masukan perkembangan terbaru situasi di lapangan dan ide-ide segar dari kesatuan bawah sebagai bahan pertimbangan penentuan program Koarmabar mendatang.

Lebih lanjut ditegaskan bahwa, Tahun 2010, Pemerintah melalui Kementrian Pertahanan menetapkan kebijakan untuk membangun kekuatan pertahanan menuju kekuatan pokok minimum atau Minimum Essential Force (MEF) dengan konsep Tri Matra Terpadu. Salah satu “nafas” dan hakekat dari Tri Matra Terpadu adalah koordinasi dan sinkronisasi sejak tahap perencanaan dan perumusan, sampai dengan proses pengadaan atau pembelian dan penggunaannya.

Selain itu kebijakan pertahanan diarahkan menuju sistem pertahanan negara yang “pro kesejahteraan”, dengan mengoptimalkan perhatian terhadap kebijakan petahanan negara, mengintensifkan peran industri pertahanan dalam negeri, memantapkan soliditas kerja sama Dephan dan TNI, dan mengembangkan pola pengelolaan wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar.

Dihadapkan pada perkembangan lingkungan strategis, Koarmabar masih menghadapi berbagai kendala dalam upaya pembinaan kemampuan, kekuatan dan gelar operasi. Kendala-kendala tersebut antara lain, sebagian besar Alutsista di jajaran Koarmabar berusia tua sehingga berpengaruh terhadap kemampuan tempur dan dapat membahayakan bagi keselamatan personel dan material itu sendiri, keterbatasan alokasi BBM untuk mendukung pelaksanaan operasi, kualitas personel pengawak serta sarana prasarana pendukung unsur jajaran Koarmabar dirasakan belum memadai dan kemampuan pangkalan jajaran Koarmabar belum sesuai dengan standarisasi pangkalan sehingga berpengaruh pada kemampuan dukungan untuk ketahanlamaan gelar satuan operasi Koarmaabar.

Dengan adanya kendala-kendala tersebut, maka tantangan tugas Koarmabar ke depan semakin berat. Untuk itu, seluruh jajaran Koarmabar harus mampu mengembangkan kreatifitas dan inovasi serta melakukan upaya-upaya cerdas dan nyata, dalam meminimalkan kendala-kendala yang terjadi, ujar Pangarmabar.

Hadir pada acara pembukaan Rasko tersebut Kepala Staf Koarmabar Laksamana Pertama TNI Hari Bowo, Komandan Guspurlabar, Komandan Guskamlabar, Komandan Lantamal I, II, III dan IV serta seluruh pejabat teras di jajaran Koarmabar.

KRI Imam Bonjol Ikut Satgas Milan 2010 di India

KRI Iman Bonjol. (Foto: ANTARA)

Salah satu unsur Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Komando Armada RI Kawasan Barat (Koarmabar), yang tergabung dalam Satuan Kapal Eskorta yakni KRI Imam Bonjol-383 bertolak ke India dalam rangka melaksanakan kegiatan yang dikemas dalam sandi Satgas Milan 2010.

Kepala Dinas Penerangan Armabar, Letkol Laut (KH) Drs. Supriyono, mengatakan itu di Markas Komando Armabar Jalan Gunung Sahari No 67 Jakarta Pusat, Selasa (23/1). Menurutnya, kegiatan KRI Imam Bonjol-383 yang diberi sandi Satuan Tugas (Satgas) “MILAN 2010” ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kerjasama dan mempererat hubungan baik Angkatan Laut India dan Angkatan Laut Indonesia, maupun kedua negara, sekaligus juga memenuhi undangan Kepala Staf Angkatan Laut India untuk berpartisipasi pada kegiatan “MILAN 2010” di Port Blair India pada 3 hingga 8 Pebruari 2010 ini.

Sebagai duta bangsa Satgas “MILAN 2010” di bawa pimpinan Kolonel Laut (P) I Wayan Suarjaya, S. Sos, juga membawa misi untuk mempromosikan kebudayaan Indonesia kepada dunia Internasional melalui negara-negara peserta MILAN 2010.

Rencanannya selama berada di India, Satgas “MILAN 2010” akan melaksanakan beberapa kegiatan diantaranya seminar tentang penanggulangan bencana alam, diskusi dan latihan bersama Angkatan Laut India (Table Top Exercise), olah raga bersama, cocktail party, atraksi kebudayaan dan kirab kota dan Passex.

Dispenarmabar/POS KOTA

Readmore --> Sebagian Besar Alutsista Koarmabar Sudah Tua

Uji Coba Angkut Ranpur MLRS, RM-70 Grad

SURABAYA - Sejumlah prajurit Korps Marinir bersiap melakukan uji coba pengangkutan roket multi laras RM-70 Grat ke atas Landing Craft Utility (LCU) milik KRI Surabaya-591 di Dermaga Ujung Koarmatim Surabaya, Kamis (28/1). Uji coba tersebut dilakukan untuk mendukung latihan operasi dalam memobilisasi ranpur dari debarkasi kapal ke darat. FOTO ANTARA/Serda Mar Kuwadi/EI/ed/pd/10





Debarkasi basah LPD kelas KRI Makassar-590

Readmore --> Uji Coba Angkut Ranpur MLRS, RM-70 Grad

TNI AL Optimalkan Penggunaan Radar Hibah AS

Pemantauan situasi peraian wilayah dengan IMSS (photo : Infoglobal)

Jakarta - Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana Madya TNI Agus Suhartono mengemukakan, pihaknya akan mengoptimalkan penggunaan radar intai maritim hibah dari Pemerintah Amerika Serikat, untuk memaksimalkan pengamanan wilayah laut nasional.

"Bahkan kami mengimbau agar penggunaan radar hibah dari pemerintah AS itu dapat pula dimanfaatkan oleh instansi lain yang terkait dengan pengelolaan dan pengamanan wilayah laut," katanya, usai membuka Rapat Pimpinan TNI Angkatan Laut 2010 di Jakarta, rabu.

Pemerintah AS telah memberikan hibah sejumlah radar intai yang terintegrasi dalam sistem pengintaian maritim terintegrasi (Integrated Maritime Surveillance System/IMSS), yakni di sepanjang wilayah RI di Selat Malaka (ALKI I) dan di Selat Makassar (ALKI II).

Untuk di wilayah RI di sepanjang Selat Malaka, Pemerintah AS menghibahkan delapan radar dan kini telah terintegrasi dengan empat radar RI dan telah beroperasi dengan baik sedangkan di Selat Makassar, AS menghibahkan delapan radar, kata Agus.

"Dari delapan yang akan dibangun di Selat Makassar, kini telah terbangun empat unit," ungkapnya, menambahkan.

Kasal mengemukakan, sistem IMSS memiliki kemampuan sangat besar, sehingga tidak dapat digunakan oleh instansi lain yang berkaitan dengan keamanan laut, misalnuya Dirjen Perhubungan Laut yang dapat memanfaatkan radar itu untuk mendukung keselamatan pelayaran.

Pemerintah AS berkomitmen untuk membantu peningkatan daya mampu (capacity building) Indonesia dalam mengamankan wilayah perairannya, salah satunya dengan memberikan bantuan radar intai (surveillence radar), dan berfungsi untuk pencegahan aksi teror di laut.

Hal itu, lanjut dia, sesuai dengan komitmen bersama ASEAN tentang pertahanan dan keamanan maritim bagi kawasan ASEAN," ujarnya.

Di kawasan Asia Pasifik termasuk ASEAN dan Indonesia, jaminan keamanan "Sea Lines Of Communication" (SLOC) atau Garis-garis Perhubungan Laut (GPL), merupakan hal pokok bagi para pengguna laut di dua kawasan yang menjadi fokus perhatian dunia tersebut.

Terkait hal itu, Indonesia dituntut untuk dapat memberikan jaminan keamanan di Selat Malaka, Selat Singapura, Selat Philip, perairan Natuna dan jalur-jalur laut yang dikenal ALKI.

Semisal Armada Pasifik AS yang akan menuju wilayah teluk/Timur Tengah, mengharapkan kemudahan untuk menggunakan ALKI timur-barat melalui Laut Sulawesi, Selat Makassar, Laut Flores, Laut Jawa, Selat Karimata, Laut Natuna, Selat Singapura dan Selat Malaka sebagai jalur pendekat.

(Dephan)

Readmore --> TNI AL Optimalkan Penggunaan Radar Hibah AS

Upgraded Frigates Finally Join Fleet

Adelaide class : upgrade included combat and fire control systems, air search radar, improved air defence and sonar and upgraded missile systems.(photo : Maleny S)

THE navy has accepted into service four Adelaide Class frigates, about five years behind schedule, ending a troubled $1.5 billion upgrade contract.

Speaking at the opening of the Pacific 2010 Maritime Congress exposition in Sydney yesterday, Defence Minister John Faulkner said valuable lessons had been learned during the upgrade, but the navy was now equipped with a lethal new capability.

The delays resulted from a "significant underestimation" of the complexity of the upgrade at the start of the project in the late 1990s, Senator Faulkner said.

The four US-designed Oliver Hazard Perry Class frigates -- HMAS Sydney, Melbourne, Darwin and Newcastle -- were acquired in the late 1970s and early 1980s.

The Defence Minister conceded that, soon after being elected, the government had doubts about the viability of the upgrade contract because it was so far behind schedule. The frigate contract was put on the government's "projects of concern" blacklist.

"Changes in project scope, from six to four ships, and decisions in 2006 regarding the prime contract, resulted in an agreed new program schedule which I am pleased to publicly acknowledge, has now been achieved," Senator Faulkner said.

"The upgraded FFG is a formidable capability.

"We have learnt valuable lessons from the FFG upgrade experience and more importantly we are delivering a significantly improved capability with substantial opportunities for further improvement."

The frigate upgrade program was the most sophisticated and complex naval systems integration project undertaken in Australia, said prime contractor Thales (Australia) managing director Chris Jenkins..

The warship makeover involved upgrades to the combat and fire control systems, air search radar, improved air defence and sonar and upgraded missile systems.

Other improvements include installation of a modernised 20mm Phalanx "last ditch" close defence system and new lightweight torpedoes.

It's expected that, following the upgrade, the warships will now be capable of deployment on operational duties to the Persian Gulf.

The four warships are now the most lethal vessels in the navy

(The Australian)

Readmore --> Upgraded Frigates Finally Join Fleet

A New Royal Thai Military UAV

Thailand's new UAV (photo : ThaiRath)

On January 25 Lieutenant General Pongsak Ruhi Siri Wattana women executives group of research and development aircraft without pilots (Unmanned Aerial Vehicle) or AV UK later in the award of Outstanding Research 2009 Annual office. Research Fund (Skw.) that same day. Current Thai military to focus on the UK AV is the first. In a major military parade in the building are military must be on the UK import version of AV Searcher by Israel of 1 set to patrol check. Instead of the past required the pilots control the aircraft. In addition to the high costs already. It will also avoid the danger to pilots who may be opponent attacks also listed the benefits of AV is designed to use surveillance and inspection. Also point target and image signals in real (real time) is increased accuracy in artillery fire made no savings in the number of the cartridge.

Ruhi female lieutenant Phong said that the aircraft without pilot made U AV to replace imports and loss of maintenance cost millions of baht each year. Efforts to study the possibility of creating AV UK. Own up to it occurs within the country. The initial set to meet the performance requirements of military ordnance division (Pl.p.) for reconnaissance missions to find and track targets investigator. Office of Research Fund (Skw.) and Office of Defense, military research and development (Swp.kh.) has sponsored research and development projects. Research and development of aircraft without pilots. The agencies use research scholars from 50 institutions of people knowledgeable in software and software development of the R project.

As a result of the development of prototype U AV more than 5 years, researchers have created the knowledge and experience in designing and building wireless systems, aircraft pilots and not less, and has deep knowledge base necessary for wireless aircraft. pilots. Both design and build aircraft without pilots. Flight control system. Aviation communication systems. Video signal processing systems. Systems connected to the geospatial system. Design and build equipment researchers and private companies in the country. Sales can be produced as a pilot training for military artillery division of the company sold 10 aircraft and Israeli Intelligence Agency ID number 24 has been the royalties of approximately 1 million baht was also the knowledge from this research project. Help with the negotiating team of the new system that classified military save at least 650 million baht, "the executive said research projects listed AV.

(ThaiRath)

Readmore --> A New Royal Thai Military UAV

KRI Imam Bonjol-383 Latihan Bersama Angkatan Laut India

KRI Imam Bonjol-383 Bertolak Menuju India dalam Rangka melakukan Kegiatan Bersama Dengan AL India (Satgas “MILAN 2010“). (Foto Dispen TNI-AL)

Jakarta - Salah satu unsur Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Komando Armada RI Kawasan Barat (Koarmabar) yang tergabung dalam Satuan Kapal Eskorta yakni KRI Imam Bonjol-383 bertolak ke India dalam rangka melaksanakan kegiatan yang dikemas dalam sandi Satgas Milan 2010. Demikian dikatakan Kepala Dinas Penerangan Armabar Letkol Laut (KH) Drs. Supriyono, di Markas Komando Armabar Jalan Gunung Sahari No 67 Jakarta Pusat, Selasa (23/1).

Kegiatan KRI Imam Bonjol-383 yang diberi sandi Satuan Tugas (Satgas) “MILAN 2010” ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kerjasama dan mempererat hubungan baik Angkatan Laut India dan Angkatan Laut Indonesia maupun kedua negara, sekaligus juga memenuhi undangan Kepala Staf Angkatan Laut India untuk berpartisipasi pada kegiatan “MILAN 2010” di Port Blair India yang dilaksanakan pada tanggal 3-8 februari 2010.

Sebagai duta bangsa Satgas “MILAN 2010” di bawa pimpinan Kolonel Laut (P) I Wayan Suarjaya, S. Sos, juga membawa misi untuk mempromosikan kebudayaan Indonesia kepada dunia Internasional melalui negara-negara peserta MILAN 2010.

Rencanannya selama berada di India Satgas “MILAN 2010” akan melaksanakan beberapa kegiatan diantaranya seminar tentang penanggulangan bencana alam, diskusi dan latihan bersama Angkatan Laut India (Table Top Exercise), olah raga bersama, cocktail party, atraksi kebudayaan dan kirab kota dan Passex.

Sumber : Dispen TNI-AL

Readmore --> KRI Imam Bonjol-383 Latihan Bersama Angkatan Laut India

TNI AD Sempurnakan Beberapa Piranti Lunak

Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso (2 kiri) didampingi (dari kiri) KASAD Jenderal TNI George Toisutta, KASAL Laksamana Madya TNI Agus Suhartono dan KASAU Marsekal Madya TNI Imam Sufaat memberikan keterangan pers terkait hasil Rapat Pimpinan TNI tahun 2010 di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (26/1). Panglima TNI mengatakan selain melanjutkan dan meningkatkan pencapaian hasil berdasarkan Pancatunggal kebijakan tahun 2009, terdapat dua aspek yang dinilai sangat strategis untuk tahun 2010 yaitu pengawasan dan optimalisasi peran TNI. (Foto: ANTARA/Widodo S. Jusuf/ss/mes/10)

28 Januari 2010, Jakarta -- Saat ini TNI Angkatan Darat sedang melakukan penyempurnaan beberapa peranti lunak, yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas ke depan.
Hal itu dikatakan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI George Toisutta dalam amanatnya ketika membuka Rapim TNI Angkatan Darat tahun 2010 di Aula AH Nasution, Mabesad, Jakarta, Rabu (27/1).

Rapat yang berlangsung satu hari diikuti 114 pejabat dan dihadiri Wakasad Letjen TNI J Suryo Prabowo serta para Asisten Kasad dan pejabat teras Mabesad.

Penyempurnaan piranti lunak itu dilakukan dengan mempertimbangkan pengaruh lingkungan strategis, yang memerlukan penyesuaian terhadap perkembangan organisasi dan hasil evaluasi keberadaannya selama ini. Selain itu adanya perubahan yang signifikan, baik ditinjau dari tugas pokok maupun fungsi TNI Angkatan Darat, seperti tertuang dalam Undang Undang RI Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, kata jenderal bintang empat lulusan Akabri 1976 itu.

Oleh karena itu, perlu penyempurnaan Doktrin, Pokok-pokok Organisasi dan Prosedur, Pendidikan dan Latihan, serta hal-hal lainnya.

Semua ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan profesionalisme sumber daya prajurit dan satuan jajaran TNI Angkatan Darat, dalam menghadapi tugas yang semakin kompleks di masa yang akan datang.

Kita semua tentunya berharap, agar penyempurnaan peranti lunak tersebut dapat segera diselesaikan dan dioperasionalkan, agar tujuan yang ingin dicapai dapat direalisasikan, kata Kasad Jenderal TNI George Toisutta.

Sumber : PELITA

Readmore --> TNI AD Sempurnakan Beberapa Piranti Lunak

Kemajuan Program 100 hari Kementerian Pertahanan

26 Januari 2009, Jakarta -- Laporan kemajuan program 100 hari Kementerian Pertahanan (Kemhan) pada posisi tanggal 19 Januari 2010 (hari ke 90), yaitu Pertama, menyusun konsep kebijakan khusus penetapan wilayah perbatasan dan pulau terluar. Kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain melanjutkan pengumpulan data, melanjutkan penyusunan Position Paper, pelaksanaan pertemuan Indonesia-Malaysia Technical Meeting (IMT) ke-39 di Manado tanggal 11-13 Januari 2010, melanjutkan Penggambaran Peta/skala batas darat RI-PNG, melanjutkan Exercise batas laut territorial, Selat Malaka, Selat Singapura dan perairan P.Sebatik, melanjutkan Exercise batas ZEE serta LK Laut Sulawesi dan melanjutkan Exercise Extended LK Samudra Pasifik. Kendala yang dihadapi dalam penyusunan ini adalah tidak semua data primer dan sekunder dapat ditemukan sehingga penyusunan draft Position Paper berdasarkan data yang tersedia. Prosentase kemajuan dalam hal ini telah mencapai 90%.

Kedua, merumuskan Remunerasi prajurit, dengan melakukan kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain memonitor perkembangan surat yang masih dalam kajian Tim Reformasi Birokrasi (TRB) Ditjen Anggaran Kemkeu serta koordinasi dengan Staf Ditjen Anggaran Kemkeu dan Staf Kempan tentang usulan Remunerasi Kemhan, pembentukan Tim Pengarah dan penyiapan konsep Keputusan Presiden. Prosentase kemajuan dalam hal ini telah mencapai 85 %.

Ketiga, merumuskan tindak lanjut proses pengalihan bisnis TNI, dengan melakukan kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain memonitor penyusunan Permenkeu, melaksanakan rapat lengkap Tim Pengendalian Pengambilalihan Aktivitas Bisnis TNI untuk persiapan pelaksanaan pengendalian pengambilalihan aktivitas bisnis TNI dan mengajukan permohonan audit Koperasi dan Yayasan kepada Panglima TNI. Prosentasi kemajuan dalam hal ini telah mencapai 99 %.

Keempat, memantapkan perumusan legislasi yang telah ditetapkan dalam prolegnas, dengan melakukan kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain menyiapkan rapat berikutnya dalam rangka penyempurnaan draft versi pemerintah, menyiapkan rapat pembahasan konsep jawaban atas pernyataan Dewan Pers, menyampaikan RUU tentang Komponen Cadangan Pertahanan Negara yang telah selesai di paraf oleh 3 Menteri ke Menteri Sekretaris Negara dalam rangka pembuatan surat Presiden kepada DPR RI dan menyiapkan rapat pembahasan naskah awal tentang Terminologi Keamanan Negara dan Keamanan Nasional. Prosentase kemajuan dalam hal ini telah mencapai 89 %.

Kelima, memantapkan kebijakan khusus di wilayah perbatasan, terdepan dan terluar melalui pemberian tunjangan khusus bagi penjaga perbatasan sebelum Januari 2010, dengan melakukan kegiatan yang telah dilaksanakan adalah mengajukan Surat Ijin Prinsip ke Kempan dan Reformasi Birokrasi. Prosentase kemajuan dalam hal ini telah mencapai 90 %.

Keenam, revitalisasi industri pertahanan, dengan melakukan kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain mengirim / mengajukan konsep Perpres tentang Revitalisasi Indhan dan konsep Keppres tentang KKIP (Komite Kebijakan Industri Pertahanan) ke Sekab dan pendistribusian MoU ke Kementerian Lembaga terkait serta ke Industri Pertahanan/produsen. Prosentase kemajuan dalam ha ini telah mencapai 95 %.

Dari keenam kegiatan yang dilaksanakan Kementerian Pertahanan dalam pelaksanaan 100 hari Kementerian Pertahanan, rata-rata prosentase kemajuan mencapai 91,3 %.

Sumber : DMC

Readmore --> Kemajuan Program 100 hari Kementerian Pertahanan

Letih Berperang, Masa Depan Afganistan Dibicarakan di London

TEMPO Interaktif, Sejumlah negara kuat berkumpul di London membicarakan masa depan Afganistan dan mencari jalan keluar mengakhiri perang yang berlangsung selama delapan tahun.

Pejabat pemerintah dari 60 negara, Kamis, hadir di ibu kota Inggris sehari penuh mendiskusikan masalah keamanan negara.

Pada konferensi internasional tersebut, presiden Afganistan Hamid Karzai diharapkan memanfaatkan pertemuan ini untuk mendapatkan dukungan membujuk para pejuang Taliban agar bersedia meletakkan senjata dan melakukan rekonsiliasi dengan pemerintah.

Dalam konferensi itu, para peserta bersedia menyediakan dana bantuan cash sebesar Rp 9,3 triliun, pekerjaan, dan sejumlah insentif untuk Taliban dan kelompok-kelompok pejuang lainnya. Dana sebesar itu dimaksudkan untuk meyakinkan para pejuang Taliban agar tidak mendukung al-Qaidah.

Zalmay Rasoul, menteri luar negeri senior Afganistan mengatakan program tersebut ditujukan kepada para anggota Taliban yang lelah berperang. "Setiap perang ada saatnya berhenti. Target kami adalah mereka yang lelah dan menderita akibat perang," ujarnya kepada kantor berita The Associated Press, Rabu.

Mendengar rencana tersebut, Taliban menolaknya. Dalam sebuah pernyataannya, Rabu, kelompok ini menyatakan para pejuang tidak akan menerima rayuan dan iming-iming uang. Mereka hanya menginginkan penarikan seluruh pasukan asing dari Afganistan.

Sumber : Tempo

Readmore --> Letih Berperang, Masa Depan Afganistan Dibicarakan di London

Malaysia Tahan 10 Orang Terkait Rencana Peledakan Pesawat AS

TEMPO Interaktif, Kuala Lumpur - Malaysia menahan 10 orang diduga terkait dengan rencana pemuda Nigeria yang akan meledakkan pesawat di AS, demikian sebuah laporan menyebutkan, Kamis.

Menteri dalam negeri Malaysia mengumumkan, Rabu, telah menahan sejumlah orang asing yang memiliki jaringan teroris internasional.

Mereka terdiri dari empat pria Syria, dua dari Nigeria, dan masing-masing satu orang dari Yaman serta Yordan, jelas Syed Ibrahim Syed Noh. Mereka ditahan berdasarkan Undang-Undang Keamanan Dalam Negeri Malaysia (ISA Malaysia).

Ketika ditangkap polisi, mereka berada di antara 50 orang yang sedang menghadiri ceramah dosen Universitas Syria, 21 Januari, di sebuah rumah tak jauh dari Kuala Lumpur. "Sisanya dibebaskan polisi," ujar Syed Ibrahim.

Surat kabar pemerintah New Straits Times mengabarkan, mereka adalah warga asing yang memiliki keterkaitan dengan Umar Farouk Abdulmuttalab, pemuda Nigeria yang didakwa akan melakukan peledakan pesawat terbang dari Amsterdam menuju Detroit pada perayaan Natal tahun lalu. Namun koran ini tidak memberikan informasi lebih jauh, seberapa kuat hubungan mereka.

Menteri dalam negeri Hishammuddin Hussein, Rabu, menolak menjelaskan alasan kanapa mereka ditangkap namun sedikit berkomentar, "Mereka ancaman serius keamanan negara."

Beberapa tahun lalau Malaysia menahan lebih dari 100 militan yang diduga sebagai anggota al-Qaidah terkait jaringan Jemaah Islamiya Asia Tenggara yang melakukan serangan bom di Bali 2002 membunuh 202 orang. Namun mereka dibebaskan setelah menjalani hukuman beberapa tahun di penjara. Selanjutnya, pemerintah merehabilitasi mereka sepanjang tak mengancam keamanan negara.

Sumber : TEMPO

Readmore --> Malaysia Tahan 10 Orang Terkait Rencana Peledakan Pesawat AS

Roket Nyasar, Pindad Siap Tanggung Jawab

TEMPO Interaktif, BANDUNG - PT Pindad Bandung menyatakan siap bertanggungjawab soal insiden roket nyasar di kawasan Desa Pandanwangi kecamatan Tempeh, Lumajang. Roket yang diujicobakan PT PIndad, LAPAN dan Kementerian Riset dan Teknologi itu melukai warga. "Konsorsium akan bertanggungjawab sampai sembuh dan semua biaya rumah sakit akan ditanggung" kata Timbul Sitompul, Juru Bicara PT Pindad saat dihubungi Tempo, Kamis (28/1).

Timbul mengakui, sempat terjadi insiden pada ujicoba peluncuran roket itu. Dua buah roket menyasar dari Lapangan Tembak TNI AU itu dan selongsongnya jatuh menimpa warga. "Soal teknis bagaimana bisa terjadinya itu nanti Kementerian yang akan menyampaikan" ujarnya sambil mengungkapkan, direksi telah menjenguk korbam.

Uji coba peluncuran roket dilakukan Rabu (27/1) kemarin di Lapangan Tembak TNI AU. Dua buah roker yang diluncurkan, nyasar dan selongsongnya jatuh menimpa warga. Roket pertama yang diluncurkan berjenis RX 1210 kaliber 122 milimeter. Roket itu nyasar ke tambak milik warga. Adapun roket kesepuluh nyasar ke gubuk milik warga hingga melukai pasangan suami istri Muhammad, 55 tahun dan Tiamah, 45 tahun. Keduanya terluka parah Seorang diantaranya terluka bakar dan harus diamputasi kakinya.

Sumber : TEMPO

Readmore --> Roket Nyasar, Pindad Siap Tanggung Jawab

Pesawat Militer Filipina Jatuh Menewaskan Delapan Orang

TEMPO Interaktif, Manila – Pesawat militer Filipina jatuh di daerah perumahan di selatan Filipina. Dalam kecelakaan ini, menewaskan seorang komandan angkatan udara senior dan tujuh orang lainnya yang berada dalam pesawat. Sedangkan dua korban terluka bukan penumpang pesawat.



Komandan militer regional Letnan Jenderal Raymundo Ferrer mengatakan, Pesawat Nomad berbaling-baling ganda ini lepas landas dari Kota Cotabato dan terbakar dan menabrak tiga rumah yang juga ikut terbakar.

Setelah lepas landas, pilot mengatakan pesawat bikinan Australia itu dalam keadaan darurat dan sedang menuju kembali ke pangkalan. Dari rekaman televisi menunjukkan satu tubuh hangus terbakar di antara puing-puing ketika orang-orang berusaha untuk membantu petugas pemadam kebakaran memadamkan api. Beberapa orang lainnya menyiramkan air dengan selang dan ember air. Di antara mereka yang tewas dalam kecelakaan itu Mayor Jenderal Butch Lacson, komandan angkatan udara di bagian selatan Filipina.

Seorang wanita yang berada di salah satu dari tiga rumah mengalami luka di kepala dan tubuhnya, kata juru bicara polisi Superintenden Kepala Leonardo Espina. Walikota Cotabato Muslimin Sema mengatakan salah satu petugas pemadam kebakaran juga terluka.

Sumber : TEMPO

Readmore --> Pesawat Militer Filipina Jatuh Menewaskan Delapan Orang

Al Qaeda Klaim Bertanggungjawab Atas Serangan 3 Hotel Irak

BAGHDAD, KOMPAS.com - Kelompok gerilyawan Irak yang terkait dengan jaringan Al-Qaeda hari Rabu mengklaim bertanggung jawab atas serangan bom pekan ini terhadap tiga hotel di Baghdad yang menewaskan sedikitnya 36 orang. Mereka pun sesumbar bahwa pertumpahan darah akan terus dilanjutkan.

"Para ksatria Baghdad turun ke pusat kota yang terluka ini dan menyerang tempat-tempat penjahat," kata pesan itu, yang dipasang di situs berita yang digunakan oleh kelompok-kelompok militan.

Pernyataan itu menyebut nama Hotel Babylon, (Sheraton) Ishtar, dan Al Hamra yang menjadi sasaran dalam serangan-serangan bom di Baghdad pusat itu, yang terjadi dalam selang waktu beberapa menit antara yang satu dan yang lain.

"(Serangan) pada sasaran keamanan lain akan segera dilakukan, insya Allah... karena lokasi ini merupakan sasaran sah bagi serangan mujahidin," katanya.

Serangan-serangan itu menunjukkan rapuhnya keamanan Irak enam pekan sebelum pemilihan umum nasional.

Rangkaian pemboman Senin itu disusul dengan serangan bom bunuh diri pada Selasa di luar kantor Kementerian Dalam Negeri Irak di Baghdad, yang menewaskan sedikitnya 17 orang. Serangan pada hari Senin itu berbeda dari pemboman tingkat tinggi di Baghdad beberapa waktu lalu yang ditujukan pada gedung-gedung pemerintah.

Hampir 400 orang tewas dan lebih dari 1.000 lain cedera tahun lalu dalam serangan-serangan bom terkoordinasi di sejumlah gedung pemerintah, termasuk kementerian-kementerian keuangan, luar negeri dan kehakiman pada Agustus, Oktober dan Desember.

Sumber : KOMPAS

Readmore --> Al Qaeda Klaim Bertanggungjawab Atas Serangan 3 Hotel Irak

Korea Utara Kembali Memprovokasi Tetangganya

SEOUL - Korea Utara terus mengundang ketegangan di wilayah perbatasan laut yang menjadi rebutan dengan tetangganya Korea Selatan.

Aksi yang terjadi hari ini, berlangsung sehari setelah Korut melepaskan tembakan mortir saat latihan perang, yang memaksa Korsel meresponsnya dengan tembakan peringatan.

Aksi provokatif dari pihak Korut kali ini, melibatkan tembakan senjata altileri yang jatuh di wilayah Korut sendiri. Korea Selatan sendiri tidak bereaksi atas provokasi tetangganya tersebut. Menurut seorang pejabat militer Korsel, pihaknya saat ini hanya memperhatikan manuver yang dilakukan oleh tetangganya. Demikian diberitakan Associated Press, Kamis (28/1/2010).

Perbatasan laut antara dua Korea yang terletak tidak jauh dari Semenanjung Korea, memang dinilai ditentukan tanpa ada kejelasan. Wilayah perbatasan tersebut ditentukan pada akhir Perang Korea oleh PBB dibawah kuasa Amerika Serikat. Wilayah ini seringkali menjadi sumber perdebatan dari kedua negara tetangga tersebut.

November lalu, angkatan laut kedua negara tersebut sempat terlibat pertempuran yang menewaskan seorang anggota Angkatan Laut Korea Utara dan melukai tiga orang lainnya. Pertempuran berdarah yang terjadi di wilayah perbatasan sebelumnya juga berlangsung di tahun 1999 dan 2002.

Provokasi Korea Utara ini menimbulkan kecaman dari Amerika Serikat. Juru Bicara Departemen Pertahanan AS, P.J Crowley mengkritik Korea Utara yang terus menimbulkan ketegangan. Menurut AS aksi provokatif Korut tidak membantu upaya rekonsiliasi kedua Korea sama sekali. (faj)(rhs)

Sumber :Okezone

Readmore --> Korea Utara Kembali Memprovokasi Tetangganya

Tiga Matra TNI Rapat Serentak

YOGYAKARTA - Tiga matra Tentara Nasional Indonesia (TNI), yakni TNI Angkatan Udara (AU), Angkatan Darat (AD), dan Angkatan Laut (AL) melakukan Rapat Pimpinan (Rapim) secara serentak, Rabu (27/1). Rapim TNI AU dilakukan di Yogyakarta, sedangkan TNI AD dan AL dikalukan di Jakarta.

TNI AU

Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Madya TNI Imam Sufaat mengungkapkan, tujuan Rapim untuk menyamakan pemahaman Panglima TNI dan KSAU untuk menghadapi tugas, termasuk memantapkan visi, persepsi, dan interprestasi TNI AU dalam menghadapi perkembangan lingkungan yang dinamis.

"Sekitar 14 program yang ingin disosialisasikan untuk menyamakan visi dan persepsi seluruh jajaran TNI AU. Ini tindak lanjut dari Rapim TNI terkait dengan rencana strategi program pembangunan kekuatan (Probangkuat) TNI tahun 2010-2014," kata Imam Sufaat.

"Rencana kesiapan Alutsista TNI AU di tahun 2010 ini membutuhkan jam terbang sebanyak 55.252 jam yang digunakan untuk mendukung kesiapan operasi dan latihan. Antara lain untuk operasi dan latihan awak pesawat, pendidikan, penanggulangan bencana dan kegiatan lainnya, serta membutuhkan jam operasional radar sebanyak 18 jam per hari secara bergantian," katanya.

TNI AL

Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Madya TNI Agus Suhartono mengatakan, TNI AL akan mengutamakan penggunaan Alutsista produk dalam negeri. Dia juga menyatakan, pembangunan kekuatan pokok minimum (Minimum Essential Force) sejalan dengan konsep Tri Matra Terpadu serta dalam pemenuhannya melibatkan industri pertahanan dalam negeri.

"Untuk mencapai sasaran Program Pertahanan 2010 menuju Sistem Pertahanan Negara yang Pro Kesejahteraan akan lebih mengoptimalkan perhatian terhadap perumusan dan implementasi berbagai kebijakan pertahanan negara, mengintensifkan peran industri pertahanan, memantapkan solidaritas kerja sama Dephan dan TNI, mengembangkan pola pengelolaan wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar," katanya.

KSAL juga mengemukakan, pihaknya akan mengoptimalkan penggunaan radar intai maritim hibah dari Pemerintah Amerika Serikat, untuk memaksimalkan pengamanan wilayah laut nasional.

"Bahkan kami mengimbau agar penggunaan radar hibah dari pemerintah AS itu dapat pula dimanfaatkan oleh instansi lain yang terkait dengan pengelolaan dan pengamanan wilayah laut," katanya, usai membuka Rapat Pimpinan TNI Angkatan Laut 2010 di Jakarta, rabu.

Pemerintah AS telah memberikan hibah sejumlah radar intai yang terintegrasi dalam sistem pengintaian maritim terintegrasi (Integrated Maritime Surveillance System/IMSS), yakni di sepanjang wilayah RI di Selat Malaka (ALKI I) dan di Selat Makassar (ALKI II).


Integrated Maritime Surveillance System (IMSS)

Untuk di wilayah RI di sepanjang Selat Malaka, Pemerintah AS menghibahkan delapan radar dan kini telah terintegrasi dengan empat radar RI dan telah beroperasi dengan baik sedangkan di Selat Makassar, AS menghibahkan delapan radar, kata Agus.

"Dari delapan yang akan dibangun di Selat Makassar, kini telah terbangun empat unit," ungkapnya, menambahkan.

Kasal mengemukakan, sistem IMSS memiliki kemampuan sangat besar, sehingga tidak dapat digunakan oleh instansi lain yang berkaitan dengan keamanan laut, misalnuya Dirjen Perhubungan Laut yang dapat memanfaatkan radar itu untuk mendukung keselamatan pelayaran.

TNI AD

Sedangkan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) George Toisutta mengatakan bahwa TNI AD menetapkan prioritas kebijakan pada pembinaan kemampuan intelijen, tempur, Binter, dan kemampuan dukungan.

Peningkatan kemampuan tempur, menurut KSAD, ditujukan untuk mewujudkan kemampuan pemukul strategis guna menghancurkan ancaman strategis pada dua daerah trouble spot secara bersamaan dan membantu pertahanan wilayah.

Sedangkan kemampuan Binter ditujukan untuk mewujudkan kemampuan prajurit, baik perorangan maupun satuan. "Dan kemampuan dukungan meliputi kemampuan diplomasi militer, penguasaan teknologi industri militer, kemampuan manajemen, kemampuan Komando Kendali Komunikasi Komputerisasi dan Informasi, kemampuan bantuan operasi kemanusiaan dan penanggulangan akibat bencana alam, kemampuan melaksanakan bantuan kepada Pemda dan Polri, serta kemampuan mewujudkan perdamaian dunia," katanya.

Sumber : JURNAS

Readmore --> Tiga Matra TNI Rapat Serentak

Australian Aerospace Promises 750 Jobs with NFH

NH-90 at Sidney (photo : Australian Aviation)

EADS subsidiary Australian Aerospace has promised to create 750 skilled jobs to build the NH90 NFH (Nato Frigate Helicopter) locally if it is chosen to replace the Royal Australian Navy’s fleet of S-70 Seahawks and cancelled Super Seasprites.

The announcement came as an NH90 NFH started demonstration flying in Australia, with an Italian Navy example arriving on January 24 aboard an Antonov AN-124, and conducted a dipping sonar demonstration on Sydney Harbour as part of the January 26th Australia Day celebrations and demonstration flights for key delegates at the PAC10 maritime exposition and conference. The NFH 90 is up against the Sikorsky/Lockheed Martin MH-60R ‘Romeo’ in the competition under Project AIR 9000 Phase 8.

“The job creation and investment Australian Aerospace is planning in Queensland and across the nation is unmatched in the helicopter industry,” said Australian Aerospace CEO Dr Jens Goennemann. “Our competitor’s helicopters are built in the United States – so there’s a straight choice between creating jobs in Australia and jobs in the US.”

“The NH90 NFH is, without doubt, the most technically-advanced anti-submarine, anti-surface ship combat helicopter in its class,” he added. “It has world-leading performance which would take Australian naval aviation to a new level of operational capability. It also features 80 per cent commonality with the MRH90 multi-role helicopter which Australian Aerospace is now delivering to the Australian Defence Force. This will help the Federal Government achieve its aim of increasing effectiveness and efficiency by reducing the variety of helicopters in service with the ADF.”

First pass decision on Phase 8 is expected to be made by federal cabinet’s National Security Committee in early February, with an announcement expected soon after. Lockheed Martin and Sikorsky officials are confident their more mature offering will carry the day, while Australian Aerospace is hoping its increased Australian industry package and more capable offering will prevail.

(Australian Aviation)

Readmore --> Australian Aerospace Promises 750 Jobs with NFH

Thailand Add More Gripens

RTAF Seeks B20bn Jet Fleet Budget

The air force is seeking cabinet approval to buy six more Gripen jet fighters and upgrade six F-16 fighters at a combined cost of more than 20 billion baht.

Royal Thai Air Force deputy spokesman Monthon Satchukorn yesterday said a proposal had been submitted to cabinet to buy the Gripens for about 15.4 billion baht and upgrade the F-16 fighters at a cost of about 6.9 billion baht.

The air force hopes the submission will be approved by the cabinet today.

Gp Capt Monthon said the RTAF wanted the cabinet to approve the two projects in principle first so it had enough time to prepare its 2011 fiscal budget, which will be considered in May.

The two projects have been on hold since they were withdrawn from a cabinet meeting in May last year.

Gp Capt Monthon said: "If we cannot buy the Gripen fighters under the 2011 fiscal budget, this will affect the air force's operations planning."

He said the air force originally planned to upgrade 18 F-16 fighters at a cost of more than 20 billion baht.

The project was revised and will now be carried out in three phases of upgrading six F-16 fighters each time at a cost of 6.9 billion baht.

F-16 A/B fighters from Nakhon Sawan-based Wing 4 would be upgraded in the first phase, Gp Capt Monthon said.

"The air force is badly in need of the two projects," he said.

A military source said air force commander Itthaporn Subhawong met Deputy Prime Minister Suthep Thaugsuban on Friday to discuss the two projects.

The source said Mr Suthep reassured ACM Itthaporn the cabinet would approve the projects in principle with the budget arranged and disbursed later.

The air force had hoped to decommission its 12 US-made F-5 E/F fighters, in operation at the Surat Thani-based Wing 7 for 30 years, once it took commission of 12 new Gripen 39 C/D fighter jets.

(Bangkok Post)

Readmore --> Thailand Add More Gripens

Australia Opens Osborne Naval Shipyard

Techport Australia at Osbourne, South Australia (image : ASC)

Australian Submarine Corporation's (ASC) new $120m shipyard, which will be the construction site for Australia's biggest defence project, the $8bn Hobart Class air warfare destroyer (AWD) programme, has been officially opened at Osborne, South Australia.

Royal Australian Naval Reserve chairman Vice Admiral Chris Ritchie said that the shipyard represents a significant investment in Australia's naval future.

"The shipyard incorporates the latest production design features currently utilised in international naval build programmes," he said.

The state-of-the-art shipyard features dedicated AWD production facilities, new office accommodation for 400 employees, a wharf support building with office space and workshops, and a significant upgrade to existing facilities.

ASC's 14ha shipyard is part of Techport Australia and is located at Osborne, South Australia, adjacent to ASC's submarine maintenance facilities and the South Australian Government's common user facility.

(Naval Technology)

Readmore --> Australia Opens Osborne Naval Shipyard