Upacara untuk Senjata

Seorang "Pemangku" atau orang suci Hindu memimpin persembahyangan Hari Tumpek Landep atau hari khusus untuk mengupacarai persenjataan/peralatan di Markas Brimob Polda Bali, Denpasar, Sabtu (9/10). Umat Hindu di Bali merayakan Hari Tumpek Landep itu dengan persembahyangan bersama untuk memohon kekuatan iman dan mental yang baik dalam penggunaan persenjataan serta peralatan yang sifatnya tajam. (FOTO ANTARA/Nyoman Budhiana)

Sumber: ANTARA

Readmore --> Upacara untuk Senjata

Pertahanan Negara harus Diperkuat

JAKARTA--MICOM: Mantan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sutiyoso mengatakan Indonesia perlu memperkuat pertahanan negara terkait dengan banyaknya konflik yang terjadi. "Kehidupan yang individualistis, tidak bisa lagi bergotong-royong," katanya di Jakarta saat menghadiri acara silaturahmi tokoh nasional, Jumat (8/10).

Hidup individuaistis juga bisa menciptakan konflik horizontal yang sangat parah, katanya pada acara bertema "Mengurai Problematika Bangsa dan Solusinya" di Kantor Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Jakarta.

Menurut dia, kehidupan individualistis semakin menjadi parah sejak era reformasi di samping reformasi itu memberi kebebasan dan hak yang hampir tidak ada batasnya. Namun, lanjutnya, kebebasan tersebut juga seakan-akan tidak ada rambu-rambunya dan mengesampingkan masyarakat.

"Hukum jadi tidak jalan. Terlihat, jika berbuat kriminal asal berjamaah (bersama-sama) jadi tidak masalah," kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) itu.

Sutiyoso menilai, kondisi aparat yang enggan melakukan tindakan kepada masyarakat biasa juga menjadi contoh lemahnya sistem pertahanan di Indonesia. Pertahanan yang lemah akan menyebabkan negara tetangga tidak takut melakukan kesalahan kepada Indonesia karena mereka mengetahui Indonesia tidak siap berperang. "Solusi atas masalah tersebut adalah dengan memperkuat armada Indonesia di darat, laut, dan udara dari segi jumlah, dan fasilitas," katanya.

Sumber: MEDIA INDONESIA

Readmore --> Pertahanan Negara harus Diperkuat

TNI Bertanggung Jawab Pulihkan Keamanan

SURABAYA (SINDO) – Ancaman terorisme sudah dalam taraf meresahkan. Para prajurit TNI Angkatan Darat (AD) merasa ikut bertanggung jawab untuk memulihkan keamanan Indonesia.

“Kementerian Pertahanan sudah memutuskan agar institusi TNI dan Polri saling bekerja sama. Putusan sudah ada, tinggal masalah teknis saja seperti apa,” kata Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI George Toisutta kepada wartawan seusai memimpin upacara serah terima jabatan (sertijab) Pangdam V/Brawijaya di Lapangan Makodam V/Brawijaya kemarin,”katanya. Meski sertijab diguyur hujan deras, disiplin tinggi menjadikan prajurit TNI tetap bersiap di lapangan.

Dipimpin Jenderal TNI George Toisutta, upacara dilaksanakan tepat pukul 08.00 WIB. Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Suwarno beserta calon Pangdam Mayjen TNI Gatot Nurmantyo berdiri tegap di samping podium. Setelah Komandan Upacara Kolonel (Inf) Hilman beserta pemimpin upacara mempersiapkan pasukan, sertijab siap dilaksanakan.

Hujan yang turun deras ini mengantar Suwarno menempati posisi baru sebagai Kepala Bagian Pendidikan dan Latihan (Kabagdiklat) Kementerian Pertahanan dan Gatot Nurmantyo yang sebelumnya Gubernur Akademi Militer Magelang menjadi Pangdam V/Brawijaya. KSAD Jenderal TNI George Toisutta dalam amanatnya mengatakan, KodamV/Brawijaya sebagai salah satu Komandan Utama (Kotama) Pembinaan TNI Angkatan Darat dan Kotama Operasional TNI mengemban peran, fungsi, dan tugas yang sangat strategis.

Sumber: SINDO

Readmore --> TNI Bertanggung Jawab Pulihkan Keamanan

China dan Turki Latihan Perang Bareng

WASHINGTON, KOMPAS.com - Angkatan udara China dan Turki telah melakukan latihan bersama, dalam kegiatan yang tampaknya akan menjadi latihan pertama yang melibatkan Beijing dan sebuah negara anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO).

Turki telah memberi jamin kepada Amerika Serikat bahwa negara itu akan "berhati-hati sepenuhnya" untuk melindungi teknologi AS dan NATO yang sensitif, kata Letnan Kolonel AD AS Tamara Parker, seorang jurubicara Departemen Pertahanan AS, Jumat. Ia melukiskan, pemerintah Turki berkomitmen pada aliansi NATO dan keberlanjutan hubungan yang kuat dengan AS. "Sepanjang pengetahuan kami yang pasti, pesawat tempur F-16 buatan AS tidak dilibatkan dalam pelatihan itu," kata Parker.

Menurut laporan-laporan pers Turki, latihan itu terjadi pada 20 September hingga 4 Oktober di pangkalan udara Konya di wilayah Anatolia di Turki tengah.

Beberapa pakar AS melukiskan latihan itu sebagai upaya untuk menekankan kemampuan China untuk beroperasi melewasti wilayahnya. David Finkelstein, direktur Studi China di kelompok riset CNA di Alexandria, Virginia, mengatakan, mungkin akan menjadi yang pertama kali angkatan udara Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) China terlibat dalam pelatihan gabungan dengan sebuah negara NATO. "Sesungguhnya, ekspedisi PLA yang baru mulai sedang dilakukan," kata Finkelstein.

Pejabat Pentagon lainnya, yang minta tidak disebutkan namanya, mengatakan indikasi yang ada bahwa angkatan udara Turki telah menerbangkan pesawat-pesawat tempur Phantom F-4, yang digunakan secara luas pada saat Perang Vietnam, sementara China menerbangkan SU-27 buatan Rusia.

Manuver China-Turki itu terjadi sebelum kunjungan Perdana Menteri Wen Jiabao ke Turki pekan ini. Turki dan China bermaksud melipat-tigakan perdagangan dua arah menjadi senilai 50 miliar dollar AS setahun pada tahun 2015 berdasarkan kemitran strategis baru, kata Wen pada konferensi pers di Ankara, Jumat, dengan Perdana Meneri Turki Tayyip Erdogan.

Sumber: KOMPAS

Readmore --> China dan Turki Latihan Perang Bareng

Industri Pertahanan Harus di Bawah Kemenhan

Pindad Salah Satu Industri Pertahanan Strategis

JAKARTA – Komisi I DPR mendukung usaha Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) untuk merancang Undang-Undang Revitalisasi Industri Strategi Pertahanan dan Keamanan Nasional. RUU tersebut diperlukan untuk menguatkan industri pertahanan agar tidak gampang kolaps.

Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq berharap dalam RUU tersebut juga diatur agar industri pertahanan berada langsung di bawah Kementerian Pertahanan (Kemenhan), tidak lagi ditangani lintas sektoral seperti yang sekarang terjadi.

“Jika industri pertahanan berada di bawah Kemenhan, mereka tak akan mudah kolaps karena didukung langsung oleh pemerintah,” kata Mahfudz yang ditemui di Gedung DPR, Jumat (8/10).

Meski demikian, RUU tersebut harus benar-benar disiapkan dan harus banyak didiskusikan agar arahnya jelas. Juga diperlukan sosialisasi ke masyarakat untuk mendapat banyak masukan.

“Pembicaraannya saya pikir masih panjang. Paling mungkin RUU itu bisa diusulkan menjadi program legislasi nasional tahun 2011,” kata Mahfudz. Wakil Ketua Komisi I Tubagus Hasanuddin juga setuju RUU Industri Strategis segera dirumuskan.

Selain memperkuat industri pertahanan, RUU tersebut bisa menjadi payung agar orientasi pengadaan alutsista tidak digunakan untuk kebutuhan sesaat. “Pengadaan alutsista harus menjadi kebutuhan negara.

Artinya harus melalui UU karena kita punya pengalaman yang pa hit dengan Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN),” katanya. Hasanuddin mengatakan kalau dari dulu IPTN terus berkembang, mungkin pada tahun 2015 Indonesia sudah mampu membuat pesawat tempur.

Nyatanya IPTN tidak dikelola dengan baik oleh negara. “Ujung-ujungnya menjadi kolaps. Teknisinya pergi ke Brasil. Sekarang kalau kita mau membeli pesawat dari sana, yang bikin orang Indonesia,” katanya. Oleh sebab itu, dia setuju dengan niat KKIP membuat RUU industri strategis.

Ke depan, RUU itu harus mencantumkan beberapa poin yang bertujuan memperkuat industri pertahanan. Pertama, harus ada kebijakan bagaimana membantu industri pertahanan agar mampu mandiri dengan mempermudah bantuan modal, khususnya oleh perbankan.

Kedua, harus ada iktikad baik dari pengguna, yakni TNI dan Polri, untuk membeli dan mau menggunakan produk mereka. Ketiga, negara pun harus mau memasarkan perlengkapan itu ke luar negeri.

Sumber: Koran Jakarta

Readmore --> Industri Pertahanan Harus di Bawah Kemenhan

Update : RDP Komisi I dengan PT Pindad, PT DI, dan PT PAL

Dirut PT PAL Harsusanto:

Kami bawa dua paparan Pak. Paparan pertama kapal PKR dan paparan mengenai kapal selam. Pada tanggal 16 Agustus yang lalu, telah ditetapkan pemenang kapal perusak rudal. DSNS dari Belanda, akan dibangun di PT PAL dengan komponen lokal akan diprioritaskan . Kapal yang kedua akan bisa dilakukan sendiri.

Kesepakatan dengan Belanda 25 persen sampai 40 persen 220juta US dolar. Sudah ada kesepakatan juga bahwa kita bisa menjual tanpa royalty. Akan ada transfer ke instusi lain, PT Inti dan PT LEN. Kita butuh investasi juga, kita dapat business to business kita dapat 7 juta US dolar.

Kontrak PT PAL dengan Belanda ditandatangani sebelum kontrak induk RI-Belanda ditandatangani. Kita sudah dapat design kapal Sigma dan bisa kita include kan kapal ini. Kemudian tanpa terkena pajak. Prosesnya tak semudah itu Pak kontraknya, butuh waktu. Meski secara teori bisa satu bulan. Bahkan, menghilangkan tanda bintang pun di DPR butuh waktu. Empat bulan, maka sliding akan jatuh di awal tahun depan. Kapal ini sepenuhnya akan dibangun dalam hangar dan nantinya bisa untuk kapal selam.

Berdasarkan pengalaman masa lalu, aka nada satu projek officer, bintang satu dari Kemhan yang akan memimpin pembangunan ini. Kita bisa menggandeng PT Krakatau Steel. Yang paling mahal ada combat system manajemen. Kita harus beli atau kita “curi” kemudian dikembangkan bersama PT LEN. Engine harus kita beli. Sayangnya kita belum mampu membuat main engine. Kami mohon konsistensi dari pemerintah dan DPR dalam kebutuhan alat perang. Ada kebutuhan 40 meter untuk rudal. Kenapa 40 meter, kami sudah bisa membuat yang 37 dan 38 meter dan sudah dipersenjatai rudal.

Mengenai security dan after sale service. Pembuatan kapal perang bisa dibuat di galangan kapal swasta. Saya dengar ada kapal perang dibuat di galangan kapal Batam. Batam kan dekat Singapura. Nah, bagaimana securitynya.

Kami sedang membicarakan kepada komisaris kami adalah restrukturisasi perbankan. Mungkin perlu ada rapat yang melibatkan komisi-komisi yang lain. Saya usulkan RDP yang terpadu.

Berikutnya kapal selam. Tahun ini sudah selesai tendernya dan akan ada pembahasan lanjutan. Latarbelakangnya adalah rencana Kemhan dan TNI AL untuk pengadaan satu kapal selam, dan adanya tawaran kerja sama dari Negara lain untuk membuat kapal selam, salah satunya adalah Daewoo. Salah satu yang ditawarkan adalah Kelas 209. Dia beli 9 unit, memang Daewoo belajar dari Jerman, yang mereka bilang mbahnya teknologi kapal selam. Selanjutnya HDW. Sebenarnya kapal selam yang ada di TNI AL itu kelasnya 209 Pak. Ada lagi diatas 209, yaitu 214 tapi memang lebih mahal.

Direktur Utama PT Pindad Adik A Soedarsono:

Dalam pemaparan ini kami bagi dua, yaitu yang memiliki daya gempur dan daya gerak. Kita mengintegrasikan 125 unit yang sudah kita deliver ke TNI, di antaranya sudah beroperasi di Libanon. Kita akan bergerak ke roda rantai Pak. Insya Allah kita akan memproduksi kendaraan tempur roda rantai.

Sebelumnya yang dijual itu receh Pak. Amunisi itu Rp 5000. Senjata itu Rp 7 jutaan. Begitu kita dapat ranpur yang satunya itu nilainya ratusan dolar US Pak. Panser sebanyak 154 unit akan selesai akhir tahun ini, belum ada kejelasan untuk kelanjutan program panser ini di tahun depan Pak.

Selama ini yang mulai 2010 satuan batalyon tempur sudah memakai SS 2 dan pasukan perbatasan. Pistol generasi baru, yaitu G3. Ini agak berat, karena karyawan kami belum terlatih untuk memproduksi pistol ini. Sedangkan untuk amunisi, tahun ini kami produksi 80 juta butir munisi kecil, yang biasanya 60 juta. Ada amunisi khusus dan amunisi kaliber besar.

Untuk 65 panser unit bukan karena kemampuan produksi tapi karena keterbatasan anggaran, jadi belum deliver. Selain itu, ada produk sniper yang telah kami kembangkan dan disertifikasi.

Dari teknologi yang ada ini kita sudah pasarkan ke Negara tetangga, selama ini sudah ditest oleh drivernya dari Malaysia. Sudah lulus dan tinggal penandatanganan kontrak atau LoI, dan tinggal dikirim ke Libanon. Jadi dikirimnya ke Libanon, bukan ke Malaysia. Jadi begitu LoI ditandatangani kami akan memulai produksi.

Untuk kendaraan taktis, juga akan kita deliver ke kodim-kodim yang ada. Beuty kontesnya akan dimulai bulan Oktober. Ini proyeknya ada di Dirjen Renahan Pak. Untuk retroviting AMF kendaraan tank Angkatan Darat. Semua komponen dinyatakan original, jadi harus dari subjek. Jadi kami hanya berlaku sebagai assembly Pak.

Sedangkan di situ juga kami sudah ada MoU untuk senjatanya apakah 90 milimerter. Kenapa 90 milimeter, agar bisa ganti-gantian dengan tank Scorpion Pak. Hingga kini yang masih idle ini soal produksi feel TNT dan Filling Plant TNT Pak. Kita harapkan sampai hari ini ke menteri pertahanan, tapi belum ada respon. Teknologinya, bagaimana mencampur TNT dengan bahan yang lain, agar daya ledaknya lebih besar dari TNT murni.

Selain itu, ada kontrak dari mitra TOT Produk Alutsista , tapi perlu ada patner lokal. Kami sudah teken MoU-nya. Untuk meriam tarik, kita berharap ada kesepakatannya patner joint production. Ada yang agak a lot, karena dalam TOT Kemhan belum sepakat soal konten local. Selain itu, pembuatan TOT itu diplot berdasarkan gambar. Gambar dihitung 5 juta US dolar gitu lho Pak. Kita lihat gambar ini untuk apa? Kalau kita bisa tanpa dengan gambar so what gitu lho? Gambar itu cukup mahal.

Varian-varian yang kita kembangkan, ampibi, dengan canon maupun APC. Kita akan pamerkan dan pada Oktober akan diuji coba Angkatan Darat. Untuk jembatan yang akan habis di Aceh, kita bekerja sama dengan PT Krakatau Steel.

Sebagai penutup kami sampaikan bahwa program 2010, karena problem yang tiba-tiba maka beberapa produk menyebrang ke tahun 2011. Ke depan, untuk mengantisipasi, kalau sudah disetujui di RKAL, maka itu sudah merupakan kesepakatan produk-produk yang akan diproduksi.

Untuk pengembangan produk diharapkan ada DIPA-nya Pak, seperti panser 6x6 dari Pindad dan dibantu sedikit dari Menristek, bukan dari pemerintah langsung. Kalau bisa dipinjamkan sepenuhnya dari bank, karena kalau terlambat, bank akan senang-senang saja Pak, karena argonya jalan terus. Soal administrasi kita disamakan dengan perusahaan swasta. Pembayarannya Pak, dibayarnya sepenuhnya diterima kalau semua barangnya sudah selesai semuanya dikirim. Kalau bisa dibayar per termin Pak.

Sebagai contoh pengadaan 3 unit maritim patrol, kami menawarkan 5 bank, 3 dari dalam negeri dan 2 dari luar negeri untuk kredit eksport (KE), yaitu BNI dan BRI. BRI New York dan akan dilakukan di Keyman Island. Dari luar negeri, BNP Paribas Paris, dan dari Jerman. Itu nanti akan dipilih langsung oleh Kementerian Keuangan.

Direktur Utama PT DI Budi Santoso:

Kami menunggu kontrak antara BNI dengan Kementerian Keuangan. Administrasinya pun mencapai satu tahun sendiri. Padahal dengan TNI Angkatan Laut sendiri kami janji 2 tahun, ini sudah mundur 10 bulan.

Pada 27 Desember 2007 itu kami baru bangkit setelah dipailitkan. Betapa beratnya bagi perusahaan yang baru bangun dari dipailitkan untuk mendapat kepercayaan. Kami mendapat kontrak CN 235, akhir bulan lalu kami mendapat kontrak pembangunan Puma dan heli Bell untuk Angkatan Darat.

Untuk renstra 2010-2014 ada kontrak untuk 3 helikopter, 33 super puma. Super puma sudah selesai tesnya, tapi kami belum berani menerbangkannya. Untuk cobat SAR di TNI Angkatan Udara, cogar, sebenarnya pengembangan dari pesawat Super Puma.

Kami dibayar oleh pemerintah Turki untuk mengembangkan pesawat yang akan digunakan TNI Angkatan Laut Turki, berupa pesawat anti submarine dan sedang akan diuji di Prancis, karena di Prancis yang memiliki peralatan tes-nya.

Tiga buah pesawat patrol akan dikembangkan menjadi pesawat kapal anti sub marine (kapal selam), tapi terhambat bukan karena kemampuan tapi karena keterbatasan dana, karena membutuhkan dana sekitar 80 juta dolar US. Dengan setiap pesawat diperkirakan membutuhkan dana tambahan sebesar 15 juta US dolar hingga 20 juta US dolar.

Untuk renstra 2010-2014 dibutuhkan 84 helikopter serbut dan 16 helikopter serang. Kami menawarkan heli bell 412 yang sesuai dengan standar TNI Angkatan Darat, bisa untuk tempur bisa juga untuk evakuasi.

Sumber: Jurnal Parlemen

Readmore --> Update : RDP Komisi I dengan PT Pindad, PT DI, dan PT PAL

TNI Diminta Fokus Beli Kapal Perang

illustrasi

Jakarta - Tentara Nasional Indonesia harus lebih fokus memperkuat dirinya dengan membeli kapal-kapal perang modern serta kapal selam canggih di samping kapal-kapal patroli super cepat yang dilengkapi peralatan sergap mumpuni.

"Kita melakukan bukan untuk siap perang dengan negara lain, tapi demi menjaga kedaulatan dan mengamankan kekayaan alam serta manusia," kata anggota Komisi I DPR RI Fayakhun Andriadi di Jakarta, Jumat.

Melihat komitmen pemerintah yang terus didorong DPR RI, ia yakin kekuatan pokok minimum atau 'minimum essential force' (MEF) TNI akan terpenuhi selama 2011-2015.

"MEF TNI dipastikan tercapai dalam periode 2011-1015 dengan anggaran sebesar Rp150 triliun, jika semua berjalan sesuai rencana strategi pertahanan,," kata Anggota Fraksi Partai Golkar ini kepada ANTARA.

Optimismenya itu juga dikaitkannya dengan pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang telah menyetujui MEF tersebut.

"Berarti sesuai rencana itu, Rp93 triliun sudah bisa ditangani oleh Pemerintah. Tinggal Rp57 triliun (yang dibutuhkan), dan itu pun sudah ditegaskan akan menjadi prioritas oleh Presiden," ungkap.

Fayakhun Andriadi menjelaskan pula, terus menurunnya MEF sangat berimbas pada pertahanan Indonesia.

"Itu bisa dilihat pada persenjataan TNI yang tidak diperbarui, karena anggaran yang terbatas," ungkapnya.

Penurunan MEF tersebut, menurutnya, terjadi sejak dekade 1980-an, karena ada anggapan ketika itu yang mengatakan, berapapun dikasih dana, TNI siap.

"Di situlah mulai terjadi penurunan Alutsista TNI. Inilah yang kita perbaiki bersama. Dan sekarang ada target yang diberikan oleh Pemerintah kepada TNI soal MEF," ujarnya.

Tetapi ia kembali mengingatkan, dengan MEF tersebut, TNI harus lebih memfokuskan pada pengadaan dan pembelian kapal perang, kapal selam serta kapal patroli guna memperkuat sekaligus mengamankan wilayah maritim Indonesia.

Ia juga mengingatkan banyak aksi kejahatan, termasuk yang berskala transnasional terjadi di perairan kita.

"Khusus 'illegal fishing', terjadi pencurian terbesar-besaran di laut. Setiap tahun, kerugian negara minimal sebesar Rp40 triliun. Belim lagi aktivitas 'illegal logging' dan aksi penyelundupan, 'trafficking' dst," ungkapnya.

Fayakhun Andriadi memperkirakan, kalau pencurian ikan saja bisa diminimalisasi ini dapat digunakan untuk membangun infrastruktur maupun pembangunan berbagai fasilitas publik.


Sumber: ANTARA

Readmore --> TNI Diminta Fokus Beli Kapal Perang

Komite Kebijakan Industri Pertahanan

Industri pertahanan mempunyai peran strategis dalam penyelenggaraan pertahanan, sehingga perlu didorong dan ditumbuhkembangkan agar mampu memenuhi kebutuhan alat peralatan untuk mendukung sistem pertahanan negara. Industri pertahanan negara perlu sinergitas sebagai pemangku kepentingan (stakeholder) industri pertahanan yaitu pemerintah, industri dan pengguna.

Dalam rangka pelaksanaan, pengendalian dan kebijakan nasional industri pertahanan, maka dibentuk Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) dengan Perpres Nomor 42 Tahun 2010. KKIP ini nantinya akan mengkoordinasikan terkait perumusan, pelaksanaan, dan pengendalian kebijakan nasional industri pertahanan.

KKIP memiliki tugas dalam hal mengkoordinasikan kerja sama luar negeri dalam rangka memajukan dan mengembangkan industri pertahanan serta melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan industri pertahanan. Saat ini KKIP telah memulai operasional, pembentukan kelompok-kelompok kerja sudah dapat dibentuk sesuai kebutuhan. Keanggotaan Pokja nantinya diisi oleh Pejabat atau personel dari Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan pihak terkait lainnya. Sebagaimana diatur dalam Perpres 42/2010, pembentukan, susunan keanggotaan, tata kerja, pengangkatan, pemberhentian, anggota Pokja ditetapkan Menhan.

Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro menjelaskan, sesuai tertuang di dalam Perpres 42 Tahun 2010 telah diatur tugas-tugas KKIP, meliputi perumusan kebijakan nasional yang bersifat strategis di bidang industri pertahanan, mengkoordinasikan pelaksanaan dan pengendalian kebijakan nasional indsutri pertahanan.

Adapun keanggotaan KKIP terdiri dari Menhan sebagai Ketua merangkap anggota, Menteri BUMN sebagai Wakil Ketua merangkap anggota, Wamenhan selaku Sekretaris merangkap anggota, serta anggota yang terdiri dari Menteri Perindustrian, Menteri Ristek, Panglima TNI dan Kapolri.

Agar penyiapan bahan perumusan kebijakan strategis di bidang industri pertahanan dapat terwujud sesuai keinginan pemerintah, industri dan pengguna, maka perlu dilaksanakan sidang pertemuan KKIP. Sidang KKIP tersebut dijadikan suatu wadah untuk menampung aspirasi dari instansi terkait sesuai dengan tantangan yang dihadapi oleh industri pertahanan dalam negeri.

Sidang I KKIP penentu dilaksanakan pada Kamis, 7 Oktober 2010 bertempat di Aula Bhineka Tunggal Ika Kantor Kementerian RI. Selain itu sidang ini akan mengagendakan penetapan Grand Strategi KKIP dan Penetapan Tim Pokja.

Pada kesempatan Sidang I KKIP tersebut juga diadakan penyerahan prototype Alat Komunikasi (Alkom) dan Maket Roket hasil Litbang dari Menristek, Suharna Surapranata Kepada Menhan, Purnomo Yusgiantoro dan dilanjutkan penyerahan prototype Alkom dari Menhan kepada Panglima TNI.

Roket D230/R-Han-122

Sebagai langkah awal Kementerian Riset dan Teknologi sejak tahun 2007 telah berupaya membangun kembali Teknologi Kedirgantaraan untuk keperluan pertahanan serta mendorong kemandirian Industri Dalam Negeri. Keberadaan program pengembangan teknologi kedirgantaraan ini diawali dengan memadukan tingkat potensi kapabilitas dan kapasitas baik unsur BUMNKIP, LPNK, Balitbanghan, Dislitbang TNI dan Perguruan Tinggi yang diwadahi melalui konsorsium.

Berkaitan dengan hal tersebut, untuk menjaga keberlanjutan program pengembangan teknologi R-Han 122 ini, Kemenristek dan Kemhan telah sepakat bahwa konsorsium harus focus pada perbaikan kualitas. Keberpihakan kebijakan sudah dapat dipastikan, mengingat tingkat kompleksitas dan senstivitas pengmbangan teknologi kedirgantaraan untuk pertahanan dan sebagai komitmen untuk memenuhi hal tersebut Kementerian Riset dan Teknologi dengan Kementerian Pertahanan telah bersepakat mengawal Penelitian dan Pengembangan R-Han 122 ini dalam kurun 5 Tahun (2011-2015) yang akan diproduksi 1.000 Roket dan tahun 2011 akan direalisasikan 200 unit R-Han 122 oleh Kemenristek dan Kemhan. Dengan demikian cita-cita nasional ini akan secara jelas dapat terealisir untuk memenuhi kemandirian industri pertahanan dalam negeri termasuk industry pendukungnya yang selanjutnya hasil sinergi dalam bentuk program bersama ini dapat dibuktikan pada latihan gabungan TNI.

Alkom ManPack Fiscor – 100

Bermula dari keinginan TNI untuk mengembangkan dan memproduksi alkom militer butan dalam negeri, pada tahun 2001 hingga 2003 Puslitbang TNI bekerjasama dengan PT. LEN Industri dalam program RUK Kementerian Riset dan Teknologi mengembangkan alkom radio anti sadap dan anti jamming. Kegiatan ini menghasilkan prototype alkom VHF FH dengan kecepatan hopping 1 hop/sec. Selanjutnya di tahun 2007 PT LEN industry berhasil melakukan rancang bangun mandiri alkom manpack HF Spread Spectrum Frecuency Hopping, dengan kecepatan hopping 5 hop/sec. Pada tahun 2008, melalui penyempurnaan alkom tersbut dapat mencapai kecepatan hop/sec. Alkom radioma manpack inilah yang kemudian diberi nama “FISCOR-100”.

Setalah melalui berbagai penyempurnaan dari tahun 2008 hingga 2010, maka dihasilkanlah produk nasional Alkom Manpack HF FISCOR -100 dengan spesifikasi mode hopping 5, 10, 20 dan 50 hop/second dan random hop speed, yang tidak dimiliki alkom militer lainnya. Saat ini, FISCOR – 100 sedang dalam proses sertifikasi uji litbang di Dislitbang TNI AD, dengan TKDN mencapai lebih dari 85 %.

Diharapkan dengan diserahterimakan peralatan sebanyak 20 unit kepada Kementerian Pertahanan, alkom tersebut dapat diteruskan ke TNI/angkatan agar dapat diuji coba dan dimanfaatkan untuk mendukung tugas TNI/Angkatan. Demi untuk penyempurnaan produk, maka PT LEN industri selaku pabrikan, sangat mengharapkan adanya berbagai masukan dan feedback membangun dari TNI/angkatan.

Sumber: RISTEK

Readmore --> Komite Kebijakan Industri Pertahanan

TNI Siap Berantas Teroris Tanpa Diminta Bantuan Polri

Surabaya - TNI AD mengaku siap memberantas teroris yang meresahkan masyarakat Indonesia. Untuk terjun memberantas pelaku aksi teror, kini TNI AD tidak lagi harus menunggu permintaan dari pihak kepolisian. Karena, Kementerian Pertahanan sudah memutuskan agar kedua institusi itu saling bekerja sama.

Hal ini disampaikan oleh KSAD Jenderal TNI George Toisutta kepada wartawan usai memimpin upacara serahterima jabatan Komandan Pangdam V/Brawijaya, di Lapangan Makodam V/Brawijaya, Surabaya, Jumat (8/10/2010).

"Putusan sudah ada. Kini tinggal masalah teknis saja seperti apa," katanya.

George juga menjelaskan, jika saat ini pihak TNI tidak perlu ada lagi menunggu permintaan bantuan dari kepolisian. "Tanpa permintaan lagi sekarang. Karena sudah ada putusan dari Menhan," ujarnya.

Selain itu, George juga menjelaskan jika pihaknya saat ini bangga meski alutsista yang dimiliki sudah uzur. "Kita harusnya bangga karena mampu merawat yang lama, tapi kalau kita mau bersaing dengan negara tetangga sahabat kita harusnya punya yang modern," pungkasnya.

Sumber: DETIK SURABAYA

Readmore --> TNI Siap Berantas Teroris Tanpa Diminta Bantuan Polri

Taiwan Membutuhkan F-16 C/D Dan Mempertimbangkan F-35 Untuk Menghalau Rudal China

F-16 C/D Blok 52 Buatan US

Taiwan sangat membutuhkan pesawat tempur F-16 C/D dari Amerika Serikat untuk melawan rudal Cina daratan tumbuh dan ancaman pesawat, Wakil Menteri Pertahanan Nasional Andrew Yang mengatakan 6 Oktober.

Dia kengatakan kepada harian AS The Washington Times bahwa Taiwan membutuhkan model F-16 lebih baru untuk menggantikan senjata tua dalam rangka meningkatkan pertahanan udara dan keamanan secara keseluruhan, menambahkan bahwa militer juga ingin membeli lebih maju F-35 jet di masa depan .

"Kami memiliki sekitar 90 F-5 sebagai bagian dari pesawat pertahanan udara kita, dan jelas [mereka] sangat membutuhkan penggantian," katanya. Yang sedang dalam kunjungan empat hari untuk menghadiri sebuah konferensi industri pertahanan di Cambridge, Maryland.

Yang mengatakan China daratan saat ini menyebarkan antara 1.200 dan 1.400 rudal balistik dan jelajah terhadap Taiwan, sebagian besar yang menargetkan pangkalan angkatan udara dan aset militer besar.

Seperti Beijing kemungkinan akan menggunakan kekuatan udara untuk mencoba mengendalikan wilayah udara atas Taiwan dan melakukan serangan amfibi berikut operasi rudal, "melindungi kemampuan militer kita sangat penting sehingga kita masih bisa memiliki kemampuan untuk melakukan serangan balik," kata Yang.

Dia menambahkan bahwa kemampuan pertahanan Cina daratan merupakan menjadi perhatian utama bagi Taiwan. Permintaan untuk F-16 dengan demikian "rasional dan dibenarkan," katanya.

Sumber: Taiwan Today / MIK

Readmore --> Taiwan Membutuhkan F-16 C/D Dan Mempertimbangkan F-35 Untuk Menghalau Rudal China

Kasad: Tak Ada Masalah Keamanan di Perbatasan

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI George Toisutta (tengah), memberikan tongkat Komando pada Mayjen TNI Gatot Normantyo saat upacara serah terima jabatan Panglima Kodam V/Brawijaya. (ANTARA/M Risyal Hidayat)

Surabaya (ANTARA News) - Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad), Jenderal TNI George Toisutta, mengaku tidak ada masalah mengenai keamanan negara di wilayah perbatasan.

Hal tersebut ditegaskannya di hadapan wartawan ketika ditemui di sela-sela upacara serah terima jabatan (Sertijab) Pangdam V/Brawijaya yang kini dipegang Mayor Jenderal TNI Gatot Nurmantio, Jumat, di Surabaya.

"TNI selalu siap di setiap wilayah perbatasan dan sampai saat inhi tidak ada masalah disana. Sebab semua tahu bahwa TNI siap kapan saja demi negara dan bangsa," ujar George.

Ia mengemukakan, saat ini anggotanya tengah berkonsentrasi membantu korban bencana alam banjir bandang di Wasior, Kabupaten Wondama, Papua Barat. Bantuan tersebut diantaranya mengirimkan pasukan menolong proses evakuasi hingga aktifitas di tempat pengungsian.

"Pasukan, khususnya AD, saat ini kita kerahkan membantu proses evakuasi di wilayah bencana alam Wasior hingga batas waktu yang belum ditentukan," papar jenderal bintang empat tersebut.

George juga mengungkapkan, persoalan alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang dimiliki TNI AD saat ini tidak ada masalah. Bahkan, kata dia, pihaknya mengaku bangga dengan peralatan tempur yang dimilikinya.

"Meski sudah tua, tapi kita harus bangga karena bisa merawatnya dengan baik dan sungguh-sungguh. Kalau dipakai saat ini, masih bisa dibanggakan. Hanya saja, kalau mau bersaing dengan negara sahabat, harusnya punya yang lebih modern," jelas dia.

Sebelumnya, di hadapan ribuan prajurit, KSAD menekankan bahwa TNI AD sebagai alat pertahanan negara harus berpijakan pada keputusan yang diambil oleh negara.

Selain itu, Kodam V/Brawijaya memikul peran dan tanggung jawab yang sangat besar, terutama dalam upaya menjamin integeritas serta membantu pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan.

"Oleh karena itu, hendaknya perli dipahami bahwa Pembinaan Teritorial sebagau pola yang digunakan TNI AD untuk memberdayakan wilayah pertahanan di darat, pada hakikatnya adalah upaya terpadu dengan Aparatur Pemerintah Daerah beserta seluruh masyarakat dalam rangka menciptakan suasana kondusif bagi terlaksananya pembangunan," katanya menambahkan.

Sumber: ANTARA

Readmore --> Kasad: Tak Ada Masalah Keamanan di Perbatasan

KRI Lemadang Patroli di Perairan Natuna

Pontianak (ANTARA News) - Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Pontianak, Kolonel Laut (S) Parno menyatakan, saat ini Kapal Republik Indonesia Lemadang 806 sedang meningkatkan patroli di perairan Natuna guna mencegah masuknya teroris luar dan pencurian ikan.

"KRI Lemadang 806 menggantikan KRI Pati Unus 384 yang telah melakukan patroli di perairan tersebut demi menjaga keamanan di perairan Indonesia yang berbatasan langsung dengan perairan China Selatan," kata Parno di Pontianak, Jumat.

Ia menjelaskan, patroli tersebut sifatnya hanya meningkatkan kewaspadaan terkait ancaman keamanan di wilayah laut Indonesia. "Meskipun perairan Kalbar tidak terlalu rawan terhadap ancaman masuknya teroris maupun pencurian ikan, tetapi tidak ada salahnya meningkatkan kewaspadaan," kata Parno.

KRI Lemadang 806 merupakan kapal patroli cepat kelas Todak milik TNI-AL. Bertugas sebagai armada patroli cepat yang beroperasi di laut dangkal, dan sebagai kapal perang anti kapal permukaan, kata Danlanal Pontianak.

"Sudah menjadi tugas TNI-AL, yakni menjaga kedaulatan Negara Kesatuan RI, terutama di kawasan perairan yang rawan terjadi pelanggaran hukum," kata Parno.

Menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) ada tiga wilayah perairan Indonesia yang menjadi primadona pencurian ikan bagi nelayan asing karena kaya akan ikan dan sumber daya kelautan lainnya, yaitu perairan Natuna, perairan Arafura, dan perairan utara Sulawesi Utara.

Pelaku pencurian ikan di perairan Indonesia, yaitu nelayan asal Vietnam, Thailand, RRC dan nelayan dari Malaysia.

Perairan Kalbar termasuk dalam Zona III bersama Natuna, Karimata dan Laut China Selatan dengan potensi ikan tangkap sebanyak satu juta ton per tahun. Jenis ikan bervariasi seperti tongkol, tenggiri dan cumi-cumi.

Luas areal perairan Kalbar sampai Laut China Selatan seluas 26.000 km, meliputi 2.004.000 hektare perairan umum, 26.700 hektare perairan budi daya tambak dan 15.500 hektare laut.

Sumber: ANTARA

Readmore --> KRI Lemadang Patroli di Perairan Natuna

Kemerdekaan RI Tak Butuh Pengakuan Resmi Belanda!

INILAH.COM, Jakarta - Presiden SBY diminta untuk tidak mementingkan pengakuan tertulis Belanda atas kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945.

Anggota Komisi I DPR Teguh Juwarno mengatakan, pengakuan resmi Belanda terhadap kemerdekaan dan proklamasi 17 Agustusn 1945 tidaklah penting.

"Inggris tidak pernah memberikan dokumen resmi kemerdekaan Amerika pada 1776 kok, Pakistan merdeka juga tanpa pengakuan India. Jadi tidak masalah kok," ujar Teguh kepada INILAH.COM, Jumat (8/10/2010).

Menurut Sekretaris FPAN di DPR ini, jika kunjungan Presiden SBY ke Belanda menyebabkan pembatalan pengakuan tertulis kemerdekaan Indonesia maka hal itu tak perlu disesali.

"Tanpa pengakuan tertulis Belanda toh Indonesia sudah merdeka, PBB mengakui, semua negara mengakui. Hari gini masih perlu pamitan sama Belanda?" ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, Presiden SBY mendadak membatalkan kunjungan kenegaraan ke Belanda karena mendapat kabar pengadilan setempat menggelar pengadilan pelanggaran HAM di Maluku dan Papua. Salah satu agenda pertemuan atas undangan Ratu Belanda itu adalah penyerahan pengakuan tertulis kemerdekaan Indonesia.

"Ini menyangkut harga diri dan kehormatan bangsa," ujar Presiden dalam jumpa pers di ruang VIP landasan udara Halim Perdanakusumah, Jakarta, Selasa (5/10).

Sumber: INILAH

Readmore --> Kemerdekaan RI Tak Butuh Pengakuan Resmi Belanda!

TNI AU Terjunkan Paskhas

BIAK--MI: Sebanyak 10 prajurit Pasukan Khas (Paskhas) TNI AU Bataliyon 468 Sarotama, Kabupaten Biak Numfor, Papua, Jumat, dikirim ke Wasior, Kabupaten Teluk Wondama untuk membantu evakuasi korban banjir bandang.

Komandan regu Paskhas Pelda Suyanto di Biak mengakui pengiriman prajurit Paskhas ke lokasi banjir bandang Wasior dan bergabung dengan tim SAR untuk memberikan bantuan kemanusiaan dan mengevakuasi korban banjir.

Ia mengatakan, untuk membantu kelancaraan kegiatan memberikan bantuan kemanusiaan ke Wasior pihaknya bersama tim SAR nasional berangkat dari Kabupaten Biak Numfor menuju lokasi bencana menggunakan kapal laut.

Selama bertugas di lokasi bencana Wasior, lanjut Suyanto, ke-10 prajurit Paskhas akan membantu penanganan tanggap darurat untuk bantuan kemanusiaan bagi para korban baik terkait makanan, tempat tinggal maupun kesehatan.

Disinggung peralatan yang dibawa, menurut Suyanto, selain kebutuhan logistik berupa bahan makanan, mereka prajurit membawa alat-alat komunikasi serta berbagai jenis kebutuhan di lapangan.

"Warga korban banjir bandang di Wasior hingga saat ini masih sangat membutuhkan bantuan kemanusiaan," ungkap Suyanto.

Bencana banjir bandang di Wasior, Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat terjadi Senin (4/10) mengakibatkan seratusan warga meninggal dan ratusan luka-luka serta kerugian material cukup besar akibat rusaknya rumah penduduk, perkantoran pemerintah serta fasilitas umum lainnya.

Sumber: Media Indonesia

Readmore --> TNI AU Terjunkan Paskhas

TNI AL-RAN Tingkatkan Kerja Sama Pengamanan Perbatasan

Kapal Patroli TNI AL Dan RAN (Foto: BH)

Surabaya - TNI Angkatan Laut dan Angkatan Laut Australia (Royal Australian Navy/RAN) meningkatkan kerja sama dalam memelihara keamanan di perbatasan laut kedua negara.

Hal itu terlihat dari kunjungan pejabat RAN, Commodore David Gwyther, ke markas Komando Armada RI Kawasan Timur (Koarmatim) di kawasan Ujung, Surabaya, Kamis.

Kedatangan Gwther diterima langsung oleh Panglima Koarmatim, Laksamana Muda TNI Bambang Suwarto di Gedung Gajah Mada, Ujung, Surabaya.

Dalam kunjungan singkat itu, Gwyther menyampaikan maksud dan tujuan melakukan kunjungan kerja di Koarmatim, di antaranya membahas pelaksanaan latihan militer bersama.

"Kami menyadari latihan bersama ini sangat penting dalam meningkatkan hubungan kerja sama antara TNI-AL dengan RAN," katanya.

Hubungan armada laut kedua negara tersebut sudah teruji, terutama dalam menjaga dan memelihara keamanan di perbatasan.

Kunjungan kehormatan itu diakhiri dengan tukar-menukar cendera mata dari kedua belah pihak dengan disaksikan para pejabat yang hadir.

Sebelumnya, Panglima Koarmatim menerima kunjungan kerja Duta Besar Slowakia untuk Indonesia, Steven Roskopal, di tempat yang sama.

Bambang didampingi para pejabat teras Koarmatim, di antaranya Kepala Staf Koarmatim Laksamana Pertama TNI Arief Rudianto,para asisten, komandan satuan kapal, dan para kepala satuan kerja lainnya.

Sementara itu, Dubes Slowakia didampingi tiga orang staf kedutaan saat meninjau langsung Pangkalan TNI-AL di Ujung itu.

"Dubes Slowakia berkeinginan mempererat hubungan kerja bilateral dengan Indonesia," kata Bambang mengenai kunjungan Steven Roskopal itu.

Sumber: ANTARA

Readmore --> TNI AL-RAN Tingkatkan Kerja Sama Pengamanan Perbatasan

India Borong Jet Tempur dari Rusia

PakFa

NEW DELHI--MI: India telah setuju untuk membeli 250 sampai 300 jet tempur canggih stealth dari Rusia. Demikian penjelasan Menteri Pertahanan India AK Antony dalam konferensi pers, Kamis (7/10). Menurutnya, kesepakatan pembelian jet temput itu menghabiskan dana sekitar US$30 miliar.

Antony yang dalam kesempatan itu didampingi rekannya Anatoly Serdyukov, mengatakan bahwa negara-negara telah sepakat bahwa Rusia akan memasok Pesawat Tempur Generasi Kelima (FGFA) serta 45 pesawat transportasi. "India akan menerima 250-300 FGFA paling canggih," kata Antony.

"Ini adalah dua proyek utama untuk sepuluh tahun ke depan yang akan menjadi contoh kerja sama India-Rusia yang bersinar." Para ahli mengatakan setiap FGFA bernilai sampai dengan US$100 juta.

Sumber: MEDIA INDONESIA

Readmore --> India Borong Jet Tempur dari Rusia

Israel Beli 20 Jet Tempur F-35 Senilai Rp 24,5 Triliun

F-35 Buatan LM

TEMPO Interaktif, New York - Israel hari Kamis menandatangani kesepakatan senilai US$ 2,75 miliar (Rp 24,5 triliun) dengan Amerika untuk membeli sekitar 20 jet tempur anti radar F-35 buatan Lockheed Martin Corp. Jet tempur itu disebut-sebut sebagai pesawat tempur paling canggih di dunia.

Israel akan menerima jet itu dari 2015 sampai 2017, menurut sebuah pernyataan Israel pada upacara penandatanganan di konsulat di New York. Negara Yahudi itu adalah pembeli pertama di luar sembilan negara yang terlibat pengembangan pesawat itu.

Perjanjian ini diteken setelah pembicaraan bertahun-tahun tentang berbagai isu seperti soal harga pesawat, partisipasi industri Israel dalam produksi F-35, serta integrasi kemampuan Israel terhadap armada F-35 miliknya.

Biaya itu sekitar US$ 96 juta (Rp 856 miliar) per pesawat, termasuk mesin. Selain itu, kesepakatan itu meliputi simulator, suku cadang dan pemeliharaan - yang membuat nilai totalnya US$ 2,75 miliar, menurut pernyataan Israel.

Setidaknya 19 F-35 diharapkan menjadi bagian dari pengiriman pertama. Nilai total bisa mencapai US$ 15,2 miliar (Rp 135,5 triliun) jika semua opsi dilaksanakan, kata Pentagon kepada Kongres dalam sebuah informasi awal pada bulan September 2008.

"Penandatanganan ini adalah peristiwa strategis dan penting bersejarah," kata Michael Oren, Duta Besar Israel untuk Amerika Serikat, dalam sebuah pernyataan terpisah.

Menggambarkan F-35 sebagai pesawat tempur paling canggih di dunia, Oren mengatakan jet tempur baru itu akan meningkatkan kemampuan Israel untuk menghadapi ancaman dari mana saja di Timur Tengah.

Mayor Jenderal Purnawirawan Ehud Shani, direktur jenderal kementerian pertahanan, meneken kesepakatan itu untuk Israel. Wakil Laksamana Angkatan Laut AS David Venlet, kepala program bersama F-35 Pentagon, menandatanganinya untuk Amerika Serikat.

Berlawanan dengan pernyataan tertulis, Shani mengatakan kepada wartawan F-35 akan mulai tiba pada tahun 2016, atau berbeda satu tahun dari rilis pers.

Sumber: TEMPO

Readmore --> Israel Beli 20 Jet Tempur F-35 Senilai Rp 24,5 Triliun

Pejabat AS Hindari soal Pembelian Senjata

F-16 TNI AU

Jakarta, Kompas - Asisten Menteri Luar Negeri Amerika Serikat untuk Urusan Ekonomi, Energi, dan Bisnis Jose W Fernandez enggan mengomentari keganjilan harga dalam pembelian senjata ke AS.

Ditemui seusai diskusi ”Antikorupsi dan Transparansi” di Unika Atma Jaya, Jakarta, Kamis (7/10), Fernandez mengatakan, perbedaan harga jual yang mencolok antarnegara dalam pembelian senjata ke AS merupakan hal biasa.

”Kalau membeli barang ada perbedaan harga yang diberikan kepada satu pembeli dengan pembeli lain, itu adalah hal biasa,” kata Fernandez seusai tanya jawab dengan mahasiswa.

Ketika ditanya lebih lanjut soal adanya perbedaan harga mencolok dalam pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista) dari AS yang dibeli oleh sesama negara ASEAN dengan kualitas dan kuantitas yang sama, Fernandez enggan menerangkan lebih lanjut.

Sejumlah pengamat militer mengatakan, negara ASEAN seperti Indonesia dan Thailand kerap membeli persenjataan dengan harga lebih mahal dari AS dan sekutunya untuk jenis yang sama jika dibandingkan dengan Singapura.

Dalam pelbagai publikasi militer internasional, seperti penerbitan kelompok Jane Defense, kerap didapati perbedaan harga beli senjata dari negara berkembang, semisal sesama negara ASEAN, yang membeli alutsista dari AS dan negara blok Barat.

Saat ditanya tentang sanksi hukum terhadap Lockheed Industry yang diduga memberikan suap kepada almarhum Pangeran Bernard, suami Ratu Juliana, dari Belanda pada medio 1970-an, Fernandez tidak memberikan jawaban tegas. Kasus itu menjadi skandal besar di dunia dan nyaris membuat Lockheed Industry bangkrut.

”Semua perusahaan terkait militer di Amerika Serikat harus mengikuti undang-undang yang melarang pemberian suap,” kata Fernandez singkat.

Sebelumnya Fernandez mengatakan, AS sudah memiliki undang-undang yang melarang perusahaan swasta memberikan suap dalam bentuk apa pun kepada pejabat negara asing yang dibuat pada era Presiden Richard M Nixon tahun 1970.

Dia mengakui, AS pun tidak kebal dari praktik korupsi. ”Kami berada di peringkat ke-21 dunia dalam transparansi dan korupsi,” ujarnya.

Secara keseluruhan, Fernandez mengatakan, transparansi dan pemberantasan korupsi akan membangkitkan minat asing untuk berinvestasi di Indonesia.

Sumber: KOMPAS

Readmore --> Pejabat AS Hindari soal Pembelian Senjata

Pembangunan Maritim Kian Terpuruk

ilustrasi

Jakarta, Kompas - Orientasi pembangunan yang lebih bertumpu pada daratan dinilai telah mengingkari eksistensi dan kondisi obyektif Indonesia sebagai negara kepulauan. Hal itu pula yang mengakibatkan maritim Indonesia, yang pernah jaya semasa Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, kini kondisinya malah terpuruk.

Dibutuhkan reorientasi pembangunan serta kemauan politik pemerintah dan segenap elemen bangsa untuk mengembalikan kejayaan maritim. Pilihan reorientasi itu juga diyakini dapat mempercepat pencapaian kesejahteraan rakyat.

Demikian mengemuka dalam seminar nasional bertajuk ”Membangun Negara Maritim dalam Perspektif Ekonomi, Sosial Budaya, Politik, dan Pertahanan”, Kamis (7/10) di Jakarta.

Seminar yang digelar Indonesia Maritime Institute itu menghadirkan pembicara kunci Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Madya Soeparno. Pembicara lainnya adalah mantan KSAL Laksamana (Purn) Bernard Kent Sondakh; pakar hukum laut internasional Dimyati Hartono; pengamat pertahanan dari Universitas Indonesia, Connie Rahakundini Bakrie; pakar kelautan dari Universitas Diponegoro, Sahala Hutabarat; dan Ketua Fraksi Partai Demokrat Moh Jafar Hafsah.

”Meskipun pemerintah telah menerbitkan berbagai kebijakan yang terkait dengan pembangunan sektor maritim, hal ini ternyata belum mampu mendorong percepatan pembangunan di sektor tersebut,” kata Soeparno. Masukan dari berbagai pihak, menurut dia, perlu untuk membangun kembali kejayaan maritim Indonesia.

Dari Presiden

Menurut Bernard, yang dibutuhkan Indonesia saat ini adalah kesadaran dan kesungguhan berbagai pihak, mulai dari Presiden, gubernur, bupati, hingga masyarakat, dalam membangun maritim.

Dimyati mengkritik pola berpikir pemerintah yang masih menyebut Indonesia sebagai negara agraris. Padahal, kondisi obyektif bangsa Indonesia adalah negara kepulauan.

Pola pikir negara agraris tersebut, menurut dia, merupakan warisan kolonial Belanda yang sengaja membuat kebijakan tanam paksa untuk meningkatkan hasil pertanian agar kemudian mereka bisa memonopoli perdagangannya. ”Langkah yang perlu dilakukan adalah kesamaan tekad dan mengubah pola pikir bangsa dalam membangun maritim,” katanya.

Dalam perspektif pertahanan, Connie menyayangkan minimnya anggaran pertahanan, termasuk untuk membangun armada laut dan udara yang kuat. ”Indonesia demikian luas, tetapi anggaran pertahanannya sangat kecil. Kalau anggaran pertahanan dinaikkan, muncul anggapan militer hendak kembali ke politik. Anggapan seperti itu keliru,” katanya.

”Kalau mau membangun pertahanan maritim, tambah armada laut dan udaranya, bukan menambah personel,” ucapnya.

Sementara Sahala menyatakan, pembangunan berbasis maritim perlu dilakukan karena secara fisik, laut merupakan faktor dominan di Indonesia dengan potensi ekonomi yang sangat besar dan beragam. ”Saatnya Indonesia harus menentukan kebijakan maritim secara tegas,” katanya.

Sumber: KOMPAS

Readmore --> Pembangunan Maritim Kian Terpuruk

Menhan : Panser Tarantula Buatan Pindad Akan Dilengkapi Misil

Panser Tarantula Buatan Korea

JAKARTA(SINDO) – PT Pindad akan memproduksi panser yang dipersenjatai dengan kanon 90 mm atau Panser Tarantula.Pembangunan panser tersebut bekerja sama dengan Pemerintah Korea Selatan dan Prancis.

Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro mengatakan rencana tersebut merupakan bagian penguatan industri pertahanan dalam negeri yang telah dicanangkan pemerintah. “Jika sebelumnya PT Pindad sudah bisa membangun Panser Anoa, nantinya akan dibangun juga Panser Tarantula yang dilengkapi dengan misil,”ujarnya seusai sidang pertama Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, kemarin.

Sidang tersebut juga diikuti Panglima TNI Laksamana TNIAgus Suhartono,Menteri BUMN Mustafa Abubakar, Menteri Riset dan Teknologi Suharna Suryapranata Seperti diketahui, PT Pindad telah berhasil memproduksi Panser APS-2 6x6 (Anoa) yang dipersenjatai dengan senapan mesin. Bahkan tahun 2008,Kementerian Pertahanan telah memesan 150 Panser Anoa kepada PT Pindad untuk memperkuat TNI AD dan digunakan pasukan TNI untuk misi perdamaian di Lebanon.

Purnomo melanjutkan, pemerintah sangat mendukung upaya industri pertahanan dalam negeri untuk mengembangkan kemampuan produksinya.Karena saat ini, lanjut Purnomo, pemerintah sedang berusaha melakukan revitalisasi industri pertahanan nasional untuk meningkatkan kemandirian, sistem persenjataan, serta perlengkapan dan peralatan pertahanan.

Selain upaya produksi Panser Tarantula oleh PT Pindad, lanjut Purnomo, untuk memperkuat industri pertahanan dalam negeri TNI AD juga sedang memesan produksi non-alutsista (alat utama sistem senjata) berupa payung terjun statis dari Tulung Agung untuk memperkuat divisi lintas udara. “Pembeliannya melalui pinjaman dalam negeri dan merupakan usaha kita untuk terus menggunakan produksi dalam negeri,”ujarnya.

Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral itu juga menyebutkan bahwa KKIP membahas pula rencana pembuatan undang-undang (RUU) revitalisasi industri strategis pertahanan keamanan nasional. Pendanaan terhadap komite ini akan masuk dalam undang-undang tersebut. “RUU ini belum final karena masih diproses, masih akan diajukan ke sekretariat negara dan diharmonisasi untuk diajukan dengan ampres. Itu pun harus masuk dulu ke prolegnas (DPR),”ujarnya.

Sementara itu,Wakil Menteri Pertahanan Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin menambahkan, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010–2014, total kebutuhan dana untuk perawatan dan pengadaan alutsista mencapai Rp150 triliun. Namun dana yang dialokasikan sekitar Rp100 triliun. “Ada kekurangan sekitar Rp50 triliun untuk digunakan lima tahun,”ujarnya.

Untuk menutupi kekurangan tersebut, lanjut Sjafrie, harus ada dasar hukum agar Kementerian Keuangan memiliki pijakan dalam mencari sumber pembiayaan alternatif. “Dari 50 triliun tersebut sudah diadakan pemilahan, untuk 2011 ditentukan 11 triliun. Nah inilah yang harus dicarikan legalitasnya agar Kemenkeu mempunyai dasar mencarikan anggaran. Legalitasnya dalam bentuk peraturan presiden.

Tapi itu porsinya Kemenkeu. Mereka yang mencari alternatif,” katanya. Namun dia menegaskan pendanaan pengadaan alutsista bertumpu pada pendanaan dalam negeri. “Presiden minta supaya setiap pengadaan alutsista itu tak selalu menggunakan kredit ekspor,”ujarnya. Menteri Badan Usaha Milik Negara Mustafa Abubakar menambahkan, dalam proses revitalisasi ini, subkontrak-subkontrak dihindari, kecuali untuk produk komponen yang spesifik.

Subkontrak-subkontrak yang tidak sehat dan berimplikasi pada penggelembungan anggaran tidak boleh ada lagi.Langkah ini untuk membuat industri pertahanan menjadi lebih kompetitif. “Yang akan menjadi perhatian ke depan akan dikoreksi secara radikal, tidak boleh ada lagi subkontak.Kita lebih memilih dengan mengambangkan joint operation,”tegasnya.

Sumber: SINDO

Readmore --> Menhan : Panser Tarantula Buatan Pindad Akan Dilengkapi Misil

Partai Golkar : Penuhi Kekuatan Pokok Minimum TNI

JAKARTA--MI: Fraksi Partai Golkar mendesak pemerintah untuk bisa memenuhi kekuatan pokok minimum atau minimum essential force TNI sebesar Rp150 triliun selama periode 2011-2015.

"Fraksi Golkar mendesak pemerintah untuk melaksanakan kekuatan pokok minimum itu agar bisa dipenuhi sehingga soal alat utama sistem persenjataan TNI bisa teratasi karena alutsista kita sangat lemah dan saya yakin Presiden Yudhoyono dengan sangat setuju untuk tambah alutsista," kata Ketua Fraksi Partai Golkar, Setya Novanto di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (7/10).

Menurut dia, bila kekuatan pokok minimum itu terpenuhi, maka akan berdampak positif bagi TNI dan juga bagi negara. "Kita akan evaluasi kinerja pemerintah khususnya di TNI. Dengan adanya kepemimpinan baru di TNI ini, kalau memang alutsista berhasil baik, ini tentu akan perbaiki masalah kekuatan dalam menghadapi masalah situasional yang ada, khususnya di TNI," kata Novanto.

Terkait peningkatan alutsista TNI, Fraksi Golkar memandang perlu agar mengutamakan pembelian pesawat angkut seperti Hercules, pembelian kapal perang dan pemberdayaan industri militer seperti Pindad, PT PAL, galangan kapal lainnya.

"Pembelian pesawat angkut seperti Hercules yang hanya tinggal 7 pesawat, padahal dibutuhkan 45 pesawat Hercules. Pesawat angkut ini sangat berguna untuk membawa logistik karena negara kita adalah negara maritim. Kapal perang yang dipersenjatai oleh Pindad," kata Novanto.

Ia memperkirakan, bila kekuatan pokok minimum bisa diwujudkan dan pemberdayaan industri militer seperti industri pesawat digairahkan kembali, maka seluruh sumber daya manusia yang dimiliki Indonesia di luar negeri akan kembali ke Tanah Air.

"Industri pesawat mulai digalakkan kembali, bila ada pemberdayaan industri dalam negeri, maka teknisi orang Indonesia di Turki akan pulang. Kita harus tarik kembali, kalau tidak hanya menguntungkan Turki saja," ujar dia.

Anggota Komisi I DPR RI Fayakhun Andriadi merasa yakin bahwa kekuatan pokok minimum atau minimum essential forceTNI akan terpenuhi selama 2011-2015. "Saya yakin minimum essential force (MEF) TNI akan tercapai dalam rencana strategi pertahanan 2011-1015 sebesar Rp150 triliun, bisa terpenuhi," kata Fayakhun.

Ia mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menyetujui MEF tersebut. "Rp93 triliun sudah bisa ditangani oleh pemerintah. Tinggal Rp57 triliun, dan itu pun sudah ditegaskan akan menjadi prioritas oleh presiden," kata politisi Partai Golkar itu.

Sumber: MEDIA INDONESIA

Readmore --> Partai Golkar : Penuhi Kekuatan Pokok Minimum TNI

Pindad sedang membuat panser Canon

TEMPO Interaktif, Jakarta - Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan, saat ini pemerintah sedang menggodok RUU revitalisasi industri strategis pertahanan keamanan nasional. Undang-undang ini akan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan dan pembinaan didalam industri pertahanan nasional.

"Payung hukum di dalam pemberdayaan industri dalam negeri, menyangkut pendanaan, pemasaran, dan industri-nya. Selama ini kita belum memiliki payungnya, dengan KKIP dan UU ini nantinya kita sudah mempunyai batas (kebutuhan pertahanan) mana yang diproduksi dalam negeri, itu kita tegaskan nggak di beli dari luar," kata Sjafrie, di Jakarta, Kamis (7/10).

Menurut Sjafrie, saat ini pemerintah sudah berusaha meningkatkan pemenuhan kebutuhan TNI dari industri pertahanan dalam negeri. Salah satu contohnya adalah payung udara/payung statik untuk pasukan lintas udara yang kini diproduksi di Tulung Agung. "Jadi yang payung plastik tidak lagi impor," ujarnya.

Selain meningkatkan produksi dalam negeri, pemerintah juga tetap melakukan kerjasama di bidang industri pertahanan dengan sejumlah negara seperti Amerika, Korea Selatan, Perancis dan sebagainya. Pemerintah juga melakukan join production yang antara lain dilakukan PT Dirgantara Indonesia, Pindad, PT PAL, dengan Belanda dalam pembuatan rudal dan kapal perang. "Pindad sedang membuat panser Canon, mungkin selesai dalam dua tahun," ujarnya.

Sjafrie adalah sekretaris Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP). Komite ini dibentuk pemerintah untuk mengkoordinasikan perumusan, pelaksanaan, pengendalian, dan kebijakan nasional industri pertahanan. Komite ini juga berupaya untuk meningkatan kapasitas produksi produsen alusista dan nonalusista. KKIP beranggotakan Menteri Pertahanan sebagai Ketua, Menteri BUMN sebagai wakil ketua, Wakil Menteri Pertahanan sebagai sekretaris dan anggota terdiri dari Menteri Perindustrian , Menteri Riset dan Teknologi, Panglima TNI, dan Kapolri.

Sumber: TEMPO

Readmore --> Pindad sedang membuat panser Canon

TNI AL Kirim KRI Kalakay-818 ke Wasior

Liputan6.com, Jakarta: TNI Angkatan Laut mengerahkan Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Kalakay-818 untuk membantu korban banjir bandang di Wasior, Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat. Kapal perang dari jajaran Komando Armada RI Kawasan Timur itu sudah merapat di Wasior, Rabu (6/10).

"KRI Kalay-818 yang menggerakkan bantuan-bantuan logistik serta logistik cair," kata Kadispen TNI Angkatan Laut Laksamana Pertama Herry Setianegara, melalui pesan singkat yang dikirim ke redaksi Liputan6.com, Kamis (7/10).

Menurut informasi dari Komando Armada RI Kawasan Timur, kapal itu mengangkut personel tim kesehatan dari Fasilitas Pemeliharaan dan Perbaikan (Fasharkan) Manokwari, satu peleton Komando Intai Para-Amfibi TNI-AD, empat personel RAPI (Radio Antar Penduduk Indonesia), lima anggota Pramuka, tiga wartawan, dan seorang pejabat Pemkab Teluk Wondama.

Kapal itu juga mengangkut alat berat milik Dinas Pekerjaan Umum setempat, yang akan digunakan untuk membantu pembersihan puing-puing bangunan yang hancur diterjang banjir bandang.

Sumber: YAHOO

Readmore --> TNI AL Kirim KRI Kalakay-818 ke Wasior

Jakarta Belum Setuju Jalan Pararel Perbatasan

Ilustrasi

PONTIANAK. Pemerintah Pusat (Pempus) belum mengabulkan pembangunan jalan pararel di perbatasan Kalbar-Malaysia. Padahal keberadaan jalan itu sangat penting, untuk pembangunan ekonomi dan keamanan negara.

”Kalau sudah memiliki jalan pararel, mobilitas prajurit dalam mengawasi daerah perbatasan akan lebih mudah,” ujar Brigjen TNI Armyn Alianyang, Kepala Staf Kodam (Kasdam) XII/Tanjungpura dalam sambutannya saat menghadiri Halal Bihalal DPRD Kalbar dan unsur Muspida Kalbar di kantor DPRD Kalbar, kemarin (6/10).

Selama ini prajurit TNI yang bertugas di perbatasan hanya mengandalkan jalan tikus untuk mengawasi daerah perbatasan. Padahal daerah yang harus diawasi cukup luas. ”Mobilitas mereka di perbatasan biasanya hanya mengandalkan sepeda motor,” jelas Armyn.

Kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalbar terbentang sepanjang kurang lebih 966 kilometer (KM), mulai dari Tanjung Datuk di Kabupaten Sambas hingga Gunung Cemeru di Kabupaten Kapuas Hulu. Panjang perbatasan tersebut mencakup sekitar 70,58 persen dari 1.200 KM garis perbatasan kedua negara di Pulau Kalimantan. Dari 966 km panjang perbatasan darat itu, masih terdapat sekitar 200 km yang tanpa penjagaan aparat keamanan Indonesia.

Menurut Armyn, saat ini ada 31 pos penjagaan TNI di kawasan perbatasan. Masing-masing pos berjarak hingga puluhan kilometer. ”Jika ditempuh melalui jalur tikus, bisa memakan waktu beberapa hari dari satu pos penjagaan ke pos penjagaan lainnya,” ulas putra pejuang Ali Ayang itu.

Meski demikian, Armyn mengaku selalu memerintahkan Komandan Batalyon (Danyon) untuk mengecek anak buahnya hingga ke pos-pos penjagaan. Namun dalam pengecekan ini, ada kalanya mereka harus melewati jalan di Malaysia. ”Untuk pengecekan menggunakan jalan dari Malaysia ini, mereka (danyon, red) harus meminta ijin dulu,’ tukasnya.

Wakil Gubernur Kalbar, Cristiandy Sanjaya SE MM menegaskan, pembangunan jalan pararel perbatasan bukan barang mudah. ”Jika mengandalkan APBD Kalbar, jelas tidak mungkin,” tegas Cristiandy.

Keinginan membangun jalan pareral di perbatasan bukan barang baru. Usul tersebut telah masuk ke pemerintah pusat sejak 2005, hingga kini belum disampaikan ke DPR. Bahkan, baru tahun ini pembangunan jalan paralel perbatasan Kalimantan masuk dalam agenda nasional.

Lambannya pemerintah pusat memproses usulan ini, karena mempertimbangkan kawasan perbatasan yang masih sepi. Pempus hanya mempertimbangkan ekonomi, padahal dengan lemahnya pengawasan, penyelundupan marak dan mengakibatkan kerugian ekonomi yang lebih besar.

”Selama pemerintah pusat hanya melihat pembangunan jalan pararel perbatasan berdasarkan pertimbangan profit oriented dan biaya pembangunan, jalan itu tidak akan terealisasi,” yakinnya.

Ketua Komisi C DPRD Kalbar bidang pembangunan H Mulyadi H Yamin didampingi sejumlah anggota Komisi C lainnya juga menganggap keberadaan jalan pararel di perbatasan sangat penting. ”Kita setuju jika jalan pareral ini harus segera dibangun,” ujarnya.

Mulyadi menegaskan, sebagai bentuk persetujuan itu, pihaknya akan audiensi dengan Pangdam XII/Tanjungpura. ”Kita juga siap melobi pusat untuk mempercepat pembangunan jalan tersebut,” pungkasnya.

Sumber: EQUATOR NEWS

Readmore --> Jakarta Belum Setuju Jalan Pararel Perbatasan

Indonesia Hadapi Delapan Ancaman Kedaulatan

Tiga orang prajurit marinir melakukan patroli rutin di sekitar Pulau Nipah, Batam, Kepulauan Riau (16/1). Pulau Nipah merupakan pulau terluar yang berbatasan langsung dengan negara Singapura. ANTARA/Feri

TEMPO Interaktif, Balikpapan -Panglima Komando Daerah Militer VI Mulawarman Mayor Jenderal Tan Aspan menyatakan, Indonesia tengah menghadapi delapan ancaman dari dalam maupun luar negeri.

Ancaman ini dapat menggangu kedaulatan dan kondusitas negara. “Ada delapan ancaman negeri ini,” kata Tan Aspan, Kamis (7/10).

Menurut Tan Aspan gangguan itu ialah kedaulatan kawasan Malaka yang berbatasan dengan Malaysia – Singapura, terorisme, separatisme, pelanggaran perbatasan pulau terluar Indonesia, bencana alam, konflik horizontal, kelangkaan energi, dan kegiatan-kegiatan ilegal di kehutanan, pertambangan, dan perikanan.

Ancaman potensial, kata Tan Aspan adalah pemanasan global yang menjadi pemicu perubahan iklim, pencemaran lingkungan, krisis keuangan, hingga kejahatan internet.

Meski begitu, Tan Aspan menyatakan tidak ada aktifitas militer negara tetangga yang terindikasi mengganggu kedaulatan Indonesia di wilayah perbatasan Malaysia.

Pasukan TNI, katanya telah disiagakan dalam mengawal keberadaan daerah kedaulatan Indonesia di Kalimantan. Tan Aspan mengatakan TNI menugaskan Batalyon Infantri 613 Palangkaraya untuk mengawasi perbatasan Kalimantan Timur – Sabah.

Adapun perbatasan laut Kalimantan Timur dijaga pasukan Marinir yang ditugaskan dari Surabaya. “Mereka patroli rutin terutama untuk memberantas illegal logging dan illegal fishing,” tegasnya.

Sumber: TEMPO

Readmore --> Indonesia Hadapi Delapan Ancaman Kedaulatan

RI Harus Waspadai Perang Dunia Maya

INILAH.COM, Jakarta - Di ulang tahun ke-65 TNI harus mulai memikirkan medan pertempuran baru yakni dunia maya. China, Malaysia, Singapura dan Australia adalah negara yang berpotensi menyerang RI.

Setelah darat, laut, udara dan ruang angkasa, cyber atau dunia maya kini menjadi ancaman bagi suatu negara. Amerika, Iran dan Israel telah mengakui adanya serangan cyber yang menargetkan infrastrukturnya.

Negara-negara maju lain juga telah membangun pasukan khusus untuk berperang di dunia maya. Sementara Indonesia sendiri sudah biasa mendapat serangan.

Pengamat Intelejen Dynno Chresbon mengatakan Indonesia sudah sering menjadi target serangan cyber. Jaringan internet Kementrian Pertahanan, Mabes TNI dan Polri adalah beberapa langganan serangan.

Serangan cyber itu sendiri bagian dari operasi tertutup intelejen, baik dari organisasi ataupun institusi yang direkrut untuk terlibat di dunia maya. "Ini merupakan tren yang sering terjadi sejak fenomena industri cyber," kata Dyno saat dihubungi INILAH.COM, kemarin.

Pengamat telekomunikasi Budi Raharjo juga memiliki catatan menyangkut serangan cyber. Sejak 1998, Indonesia telah melakukan perang cyber dengan negara lain. Hal itu terkait masalah politik dan sosial yang terjadi.

Misalnya ketika terjadi kerusuhan rasial Indonesia berperang di dunia maya dengan para hacker dari China dan Taiwan. Sementara pada 1999 juga muncul kerusuhan di dunia maya antara Indonesia dan Portugal menyangkut kasus Timor-Timur.

"Kalau perang dengan Portugal, kita saling masuk sistem sehinga menghapus semua data. Di sisi lain, kerusuhan rasial hanya menunjukkan protes di web sehingga tidak sampai diformat," kata Budi.

Indonesia juga jadi korban pencurian data lewat teknologi. Menurut pakar telematika yang juga anggota DPR Roy Suryo, sejak belasan tahun lalu data satelit Palapa sudah sering dicuri negara lain.

"Di media Sydney Morning Herald Australia misalnya, mereka pernah melaporkan bukti adanya pembinaan tentara Timor-Timur oleh pejabat Indonesia. Ini hasil dari penyadapan data kita," katanya.

Namun Roy Suryo melihat tidak ada perang yang benar-benar merusak dan terorganisir. Karena selama ini tidak ada konflik spesifik dengan negara tertentu sehingga tidak sampai terjadi perang.

Dalam kasus ambalat, hacker dari Indonesia memang menyerang Malaysia. Tapi masih banyak unsur penting, hingga perang cyber dikatakan telah terjadi. Salah satunya penghancuran infrastruktur telekomunikasi milik lawan, baik perusahaan atau kelompok masyarakat dan pemerintah.

Meskipun begitu, Dyno Chresbon optimis bahwa Indonesia memiliki kemampuan untuk perang cyber. "Indonesia bisa melakukan antisipasi dengan baik. Tidak ada kasus lebih dari 6 jam untuk memperbaiki kegagalan yang berasal dari serangan cyber pada fasilitas negara," katanya.

Menurut Dyno, negara yang berpotensi melakukan serangan adalah China dan Malaysia, terkait dengan kepemilikan sumber daya minyak dan gas di Indonesia.

Sementara Roy Suryo menganggap Singapura dan Australia adalah 'musuh' karena negara itu yang paling banyak berseberangan kepentingan dengan Indonesia.

Budi Raharjo menilai meskipun ada badan intelejen atau pihak keamanan, Indonesia harus meningkatkan penjagaannya. Hal itu karena rendahnya infrastruktur keamanan cyber yang ada di Indonesia.

Sumber: INILAH

Readmore --> RI Harus Waspadai Perang Dunia Maya

Kekuatan Pokok Minimum TNI bisa Dipenuhi

JAKARTA--MI: Anggota Komisi I DPR RI Fayakhun Andriadi merasa yakin bahwa kekuatan pokok minimum atau minimum essential force TNI akan terpenuhi selama 2011-2015.

"Saya yakin 'minimum essensial force' (MEF) TNI akan tercapai dalam rencana strategi pertahanan 2011-1015 sebesar Rp150 triliun, bisa terpenuhi," kata Fayakhun di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (7/10).

Ia mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menyetujui MEF tersebut. "Rp93 triliun sudah bisa ditangani oleh pemerintah. Tinggal Rp57 triliun, dan itu pun sudah ditegaskan akan menjadi prioritas oleh presiden," kata politisi Partai Golkar itu.

Dia menceritakan, MEF terus menurun dan berimbas pada pertahanan Indonesia, di mana persenjataan TNI tidak diperbaharui karena anggaran yang terbatas. "Pertahanan kita mulai menurun sejak TNI dipimpin oleh Jenderal (Purn) Leonardus Benyamin Moerdani. MEF menurun hanya karena Moerdani mengatakan berapapun TNI dikasih dana, TNI siap. Di situlah mulai terjadi penurunan Alutsista TNI. Sekarang ada target yang harus diberikan oleh pemerintah kepada TNI soal MEF," kata dia.

Ia menambahkan, dari MEF yang ada, TNI lebih memfokuskan untuk pembelian kapal perang, kapal selam dan kapal patroli guna memperkuat dan menjaga wilayah maritim Indonesia. "Kita bukan perang dengan negara lain tapi untuk menjaga kedaulatan dan menjaga kekayaan alam," kata Fayakhun.

Ia mencontohkan, pembelian kapal patroli, di mana kapal tersebut nantinya berisikan anggota TNI AL, Petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan, petugas Bea Cukai, Polisi Air. "Dengan tim gabungan, akan semakin terkontrol wilayah maritim kita dan mempererat koordinasi antar instansi. Pencurian terbesar terjadi di laut. Setiap tahun, terjadi kerugian negara sebesar Rp40 triliun. Kalau pencurian tersebut bisa diminimalisir, maka bisa digunakan untuk membangun infrastruktur di negeri ini," ujar Fayakhun.

Terkait dengan pengadaan alutsista bagi TNI, ia menyarankan kepada Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro agar menggandeng perusahaan-perusahaan industri kapal yang ada untuk menjadi bagian dari industri pertahanan. "Menteri Pertahanan harus menggandeng galangan kapal besar untuk jadi industri pertahanan karena PT PAL tidak akan mampu bikin kapal perang sendiri," kata dia.

Bila pemerintah tetap mengandalkan PT PAL yang selama ini memproduksi kapal dinilai tak sanggup membuat kapal sendiri. Ia menyebutkan, selama ini jika PT PAL diberikan pekerjaan untuk membuat kapal, maka disubkontrakkan kepada perusahaan lain. "Ada beberapa perusahaan kapal besar seperti PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari bisa dimasukkan sebagai industri pertahanan," kata Fayakhun.

Sumber: MEDIA INDONESIA

Readmore --> Kekuatan Pokok Minimum TNI bisa Dipenuhi

KSAL: TNI AL Butuh Tambahan 151 Kapal Baru

ilustrasi

Jakarta - Agar bisa melakukan pengamanan ke seluruh wilayah laut Nusantara, TNI AL membutuhkan tambahan 151 unit kapal. Target minimal tersebut diharapkan bisa terpenuhi secara bertahap hingga 2014 mendatang.

"Diharapkan 2014 akan tercapai sebanyak 151 kapal," kata Kepala Staf KSAL Laksamana Madya, Soeparno, usai seminar bertajuk 'Membangun Negara Maritim dalam Perspektif Ekonomi, Sosial, Budaya, Politik dan Pertahanan'.

Kepada wartawan yang mencegatnya usai seminar di Balai Sartika, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (7/10/2010), itu, Soeparno menjelaskan Indonesia memiliki 17.499 pulau dengan garis pantai sepanjang 80.570 kilometer. Sementara luas wilayah perairan mencapai 5,9 juta kilometer persegi.

Dengan wilayah laut sedemikian luas, maka seluas itu pula wilayah yang harus TNI AL amankan. Untuk bisa mencakup seluruh pelosok laut Nusantara, maka TNI AL membutuhkan 151 unit pada 2014 nanti.

"Ada kapal patroli, kapal perang hingga kapal selam. Termasuk penggantian Kapal Dewa Ruci (kapal latih) yang berusia 60 tahun. Kapal usia 60 tahun di dunia sudah mati," jelas dia.

Mengenai kemajuan dari proses pengadaan 151 unit kapal tambahan itu, Soeparno menolak memberi jawaban yang jelas. Dia hanya memastikan bahwa prosesnya masih berlangsung.

"Pokoknya sekarang sedang diproses," jawabnya sambil tersenyum.

Sebelumnya KSAL yang baru dilantik pekan itu, menilai kebijakan pembangunan nasional masih lebih condong ke daratan. Padahal dengan luas wilayah laut Indonesia dua kali lipat lebih besar dibanding daratan, pembangunan laut tak boleh diabaikan.

"Selama ini kebijakan pemerintah masih ada kecenderungan ke daratan. Potensi di laut masih banyak yang belum tergali," ujarnya.

Sumber: DETIK

Readmore --> KSAL: TNI AL Butuh Tambahan 151 Kapal Baru

Brasil Beli Jet Tempur Usai Pemilu

ilustrasi

SAO PAULO, KOMPAS.com — Brasil menunggu hasil pemilihan umum presiden pada akhir Oktober untuk memutuskan pembelian jet tempur baru seharga multi-miliar dollar AS yang tertunda, kata Menteri Pertahanan Brasil, Nelson Jobim, Rabu.

Presiden Luiz Inacio Lula da Silva, yang akan demisioner, akan membicarakan rencana itu kepada siapa pun yang terpilih untuk menggantikannya dalam pemilu putaran kedua pada 31 Oktober, kata Jobim di Sao Paulo. "Jika putaran kedua telah usai, kami akan merundingkan wacana F-X," katanya mengacu kepada kode pesanan 36 jet tempur moderen bagi Angkatan Udara Brasil. "Pelaksanaan F-X akan berada di bawah keputusan pemerintah baru. Oleh karena itu, Presiden harus membicarakan F-X dengan presiden terpilih nanti," tambahnya.

Tiga perusahaan pembuat pesawat berebut untuk mendapatkan pesanan Brasil yang diperkirakan menelan anggaran empat hingga tujuh miliar dollar AS. Pilihan Lula pada akhir tahun 2009 menempatkan jet tempur Rafale buatan Dassault dari Perancis di urutan pertama pada daftar pesanan, disusul jet Grippen NG buatan Saab dari Swedia, serta F/A-18 Super Hornet buatan perusahaan raksasa AS, Boeing. Namun, prospek tawaran Perancis telah pudar seiring waktu pemilu Brasil, dan Angkatan Udara Brasil dengan jelas telah memberitahu melalui media bahwa mereka lebih tertarik kepada jet tempur Swedia yang lebih murah.

Brasil yang dapat meningkatkan pembeliannya hingga 100 pesawat bersikeras pada perjanjian itu agar dapat meningkatkan perubahan teknologi sehingga dapat memajukan sektor penerbangannya.

Calon pilihan Lula yang seorang mantan ketua kabinet, Dilma Rousseff, saat ini memimpin pemilihan presiden, yang bersaing dengan rival terberatnya, seorang mantan Gubernur Negara Bagian Sao Paulo, Jose Serra.

Sumber: KOMPAS

Readmore --> Brasil Beli Jet Tempur Usai Pemilu

Polisi Malaysia Macem-macem Lagi

BATAM, KOMPAS.com - Malaysia berulah lagi. Kali ini kapal Malaysian Marine Police dengan sengaja menabrak kapal nelayan Indonesia di perairan Pulau Pisang, Selasa (5/10/2010) sekitar pukul 15.00 WIB.

Akibat tabrakan itu, kapal nelayan hancur berkeping-keping. Lima orang nelayan asal Meral belum diketahui nasibnya. Mereka adalah Cing Ling (51), A An (50), Kim Wan (55) dan seorang lagi pria Melayu.

"Saya mendapat informasi dari rekan kapal lainnya bahwa KM Nelayan asal Sungai Pasir, Meral ditabrak hingga tenggelam oleh satu unit kapal patroli Police Marine Malaysia sekitar pukul 15.00. Nakhoda dan ABK kapal belum diketahui nasibnya," ujar Amo (41), rekan sesama nelayan.

Amo mengaku sudah melaporkan kejadian itu ke pihak berwenang seperti Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Tanjungbalai Karimun.

Awalnya Amo dan bersama rekannya berangkat dari pelabuhan rakyat di Sungai Pasir, Selasa sekitar pukul 10.00 tujuan perairan Pulau Pisang. Mereka tidak sendiri melainkan ada 5-6 kapal sejenis lainnya.

Sekitar pukul 15.00 WIB, rombongan dikejar oleh satu unit kapal patroli Malaysia warna putih yang diduga berasal dari Johor Bahru. Melihat itu, kontan saja mereka berusaha meloloskan diri. "Padahal berdasarkan peta, posisi itu masih berada di perairan Indonesia," terang rekan korban lainnya kepada Tribun.

Sayangnya, KM Nelayan GT 04 tersebut berada diposisi paling belakang. Akibatnya, mereka langsung ditabrak oleh kapal patroli dan mengenai lambung kiri kapal.

Rabu (6/10/2010) sekitar pukul 07.00 WIB bangkai Kapal Motor (KM) Nelayan GT 04 dengan nomor lambung R. 20. 10. 1380 milik agen kapal PT Arena Bahtera, Kecamatan Meral, Karimun ditemukan. Kapal tersebut rusak dan kini dievakuasi ke pelabuhan rakyat di Meral.

Proses penarikan dilakukan oleh kapal nelayan asal Sungai Pasir lainnya yang mengetahui peristiwa tersebut. Kapal itu di antaranya KM Sue Jaya dengan nakhoda Sui Tong (31) dan KM ABC, dinakhodai Buyung (40) dan 3 kapal sejenis lainnya. Mereka melakukannya setelah lokasi kejadian di titik koordinat 1. 23. 942, 103. 07. 200 itu bersih dari keberadaan kapal patroli polisi perairan Malaysia.

Meski kapal mereka berhasil ditemukan, namun keberadaan para nelayan Kepri itu belum ditemukan. Ada kemungkinan mereka tenggelam. Namun ada dugaan pula mereka ditangkap polisi Malaysia dan kini diamankan di Negeri Jiran tersebut.

Sumber: KOMPAS

Readmore --> Polisi Malaysia Macem-macem Lagi

Negara Harus Dukung Industri Pertahanan

JAKARTA (SINDO) – Keberhasilan program revitalisasi industri strategis pertahanan yang saat ini dicanangkan pemerintah sangat ditentukan oleh dukungan negara.

Salah satunya melalui alokasi anggaran terhadap sektor-sektor strategis pertahanan. Menteri Badan Usaha Milik Negara Mustafa Abubakar mengatakan, di negaranegara industri terkemuka di Asia, seperti Jepang, China, Korea Selatan, dan Singapura,peran negara sangat besar.

“Kendati bersifat terbuka, negara-negara tersebut menganut sistem ekonomi di mana skala prioritas kepentingan tidak ditentukan di dalam sistem pasar,melainkan oleh negara,”ujar Mustafa dalam seminar yang bertajuk “Revitalisasi Industri Strategis guna Mendukung Pembangunan Nasional dalam Rangka Ketahanan Nasional” di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Jakarta kemarin.

Untuk industri strategis atau pertahanan di Indonesia sendiri, Mustafa mengakui, dalam pelaksanaan revitalisasi industri pertahanan, masih cukup banyak kendala yang harus dihadapi.Di mana industri yang fokus pada bisnis produksi alat utama sistem persenjataan (alutsista) mempunyai ketergantungan yang sangat besar pada arah kebijakan Kementerian Pertahanan untuk memenuhi kebutuhan pertahanan.

“Jadi, pasarnya sangat spesifik,”ujarnya. Dia menambahkan,belum ada sistem anggaran yang tepat, teratur, dan terencana baik bagi pengadaan alutsista dalam negeri. Begitu juga komitmen dan konsisten penganggaran pengadaan alutsista yang berkesinambungan dalam tahun jamak (multiyears).“Penganggaran multiyears ini perlu karena pada umumnya pengadaan alutsista memerlukan waktu lebih satu tahun,“ katanya.

Karena itu,lanjut mantan Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog) ini,kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam rangka revitalisasi industri strategis adalah menyusun inisiatif dengan merumuskan Rancangan Undang-Undang tentang Revitalisasi Industri Strategis Pertahanan dan Keamanan Nasional. Dalam RUU tersebut akan ada pasal pengaturan anggaran dalam APBN yang menjamin tersedianya anggaran biaya untuk program pemenuhan kebutuhan pertahanan keamanan negara sesuai dengan standar.

“Serta dapat terlaksana pemeliharaan dan perawatan alat utama sistem persenjataan secara berkesinambungan yang dituangkan dalam penetapan besaran secara proporsional anggaran dalam APBN sebagaimana pada Undang- Undang Pendidikan dan Undangundang Kesehatan,”katanya. Hal senada juga diungkapkan Gubernur Lemhannas Muladi.Menurutnya, intervensi negara sangat diperlukan untuk melakukan pembangunan industri pertahanan dalam negeri.

“Peningkatan produksi alutsista dalam negeri sangat diperlukan untuk meningkatkan kondisi dan kesiapan alutsista nasional dari keadaan yang memprihatinkan dan sangat bergantung pada produk-produk dari luar negeri,”tegas Muladi. Pengamat ekonomi Econit Hendri Saparini mengatakan, pernyataan pemerintah soal revitalisasi industri pertahanan harus dibuktikan dengan implementasi yang jelas pada kebijakan-kebijakan.

Dia menilai selama ini belum ada sinkronisasi kebijakan antarkementerian untuk mendorong pembangunan industri strategis. “Contohnya, program privatisasi BUMN,”ujarnya.Dia menyatakan, jika ingin membangun industri strategis, program privatisasi BUMN harus dimoratorium.Tanpa itu, akan muncul ketergantungan baru terutama pada sektor industri pendukung.

Sumber: SINDO

Readmore --> Negara Harus Dukung Industri Pertahanan

Satelit untuk Amankan Laut

Foto Hasil Satelit LAPAN

Pangkal pinang, Kompas - Badan Koordinasi Keamanan Laut bekerja sama dengan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional dalam pemanfaatan teknologi pengindraan jarak jauh. Teknologi itu diharapkan meningkatkan efektivitas pengawasan, pengamanan, dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia.

Penandatanganan kerja sama itu dilakukan Kepala Pelaksana Harian Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) Laksamana Madya Y Didik Heru Purnomo dan Deputi Pengindraan Jarak Jauh Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) Nur Hidayat, Rabu (6/10) di Pangkal Pinang, Bangka Belitung (Babel). Acara itu disaksikan Gubernur Babel Eko Maulana Ali.

Hasil pengindraan jarak jauh menggunakan citra satelit diterima dua stasiun bumi milik Bakorkamla di Pulau Bangka dan Bitung. Dari pengindraan itu bisa diketahui wilayah yang memiliki potensi perikanan dan perlu mendapat pengawasan ketat. Teknologi itu juga memungkinkan melacak kapal, mengidentifikasi kapal, serta memindai tumpahan minyak dan pencemaran dari limbah kapal.

Kerja sama Bakorkamla dan Lapan berlangsung untuk lima tahun ke depan. Pemanfaatan sistem pengindraan jarak jauh itu akan diperluas di sejumlah wilayah perairan Indonesia.

”Kerja sama ini diharapkan bisa membantu penegakan hukum di laut, khususnya di sekitar Selat Bangka dan Laut Natuna, terkait pencurian ikan,” kata Didik.

Eko Maulana berharap gangguan kapal ikan asing di perairan Babel ke depan tiada lagi.

Sumber: KOMPAS

Readmore --> Satelit untuk Amankan Laut

Agenda Reformasi TNI Belum Tuntas

Jakarta, Kompas - Masih banyak agenda reformasi TNI yang belum selesai. Untuk itu dibutuhkan penyelesaian di tataran konseptual, legislasi, pelaksanaan, dan pengawasan.

Hal itu mengemuka dalam diskusi yang diadakan Institute for Defence Security and Peace Studies di Jakarta, Rabu (6/10). Pembicara dalam diskusi itu, antara lain, Ketua Centre for Security and Defence Studies Kusnadi Kardi, Direktur Eksekutif Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia Rizal Darma Putra, serta aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Haris Azhar.

Haris Azhar menyatakan, dari sudut pandang Kontras, pekerjaan rumah terbesar adalah akuntabilitas. TNI harus menjadi barang publik, dalam arti ada transparansi dan pengawasan, terutama dalam aspek kebijakan. Ia mencontohkan, terkait dengan agenda reformasi peradilan militer, resistensi masih tinggi dari Kementerian Pertahanan dan dari TNI.

”Dari DPR, yurisdiksi dari pemberlakuan peradilan militer tidak berbasis individual, tetapi berbasis kejahatannya. Jadi, kejahatan nonmiliter harus bisa diadili dengan pidana umum,” kata Haris.

Masalah akuntabilitas ini juga terkait dengan penyelesaian bisnis TNI dan pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme. Walaupun Kementerian Pertahanan selalu mewacanakan bahwa pengambilalihan bisnis militer berada di jalur yang diinginkan, permasalahannya tidak sesederhana itu. ”Yang disentuh Kementerian Pertahanan hanya bisnis legal. Padahal, kita semua tahu bahwa yang lebih besar itu bisnis ilegalnya,” ujar Haris.

Oleh karena belum tuntasnya masalah ini, Haris menganggap pelibatan TNI dalam operasi penanggulangan terorisme masih prematur. Secara konsep hal ini memang memungkinkan, tetapi secara kontekstual reformasi belum berjalan sempurna. ”Manajemen, kesejahteraan, dan pembinaan masih belum bagus, nanti malah akan menimbulkan pelanggaran lagi,” katanya.

Rizal menyoroti konsep besar yang belum jelas dan begitu banyak kebijakan yang tidak sinkron. Rizal mempertanyakan bagaimana RUU Komponen Cadangan diajukan Kementerian Pertahanan. Padahal, yang dimaksud dengan ancaman tidak didefinisikan dengan jelas. ”Siapa musuhnya?” katanya.

Kusnadi, yang purnawirawan marsekal muda, menyoroti pentingnya pembuatan doktrin terpadu trimatra. Menurut dia, berkaitan dengan konsep pertahanan berlapis, harus dibuat juga doktrin terpadu trimatra TNI.

Ia mengatakan, saat ini tidak muncul, misalnya, ahli intelijen udara dan laut. Hal ini harus tampak pada organisasi dan juga pendidikan. ”Agar perwira ada pemikiran yang integratif juga,” katanya.

Selain itu, Kusnadi juga menyoroti perlunya penguatan industri pertahanan agar kebutuhan alat utama sistem persenjataan dapat dipenuhi dari dalam negeri. Pencapaian alat utama sistem persenjataan yang memenuhi kebutuhan pokok minimum adalah sebuah kemutlakan.

Dari sisi organisasi pun harus ada kejelasan atau kepastian supremasi sipil terhadap militer yang tecermin dari posisi TNI dan Kementerian Pertahanan. Hingga kini hal tersebut masih rancu.

Sumber: KOMPAS

Readmore --> Agenda Reformasi TNI Belum Tuntas

Kasad: Pertahankan Prestasi di AARM Malaysia

Depok (ANTARA News) - Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI George Toisutta menginstruksikan kontingen tembak TNI Angkatan Darat untuk mempertahankan prestasinya di ajang lombak tembak angkatan darat se-ASEAN (AARM) di Malaysia, 20-29 Oktober 2010.

"Jangan terlena dengan prestasi yang telah diraih sebelumnya. Saya tahu, kontingen TNI Angkatan Darat selalu meraih prestasi di ajang itu, bahkan menyabet gelar juara umum," katanya di Cilodong, Depok, Rabu.

Berbicara saat melepas keberangkatan kontingen TNI Angkatan Darat di Markas Komando Divisi-1/Kostrad, Kasad menegaskan, "Jangan terlena dan lengah dengan prestasi yang telah diraih."

George mengatakan, agenda tahunan yang disepakati angkatan darat se-ASEAN sebagai tolok ukur profesionalisme prajurit matra darat terutama dalam menembak.

"Kontingen TNI Angkatan Darat telah membuktikan dirinya, dengan meraih prestasi yang membanggakan yaitu juara umum," katanya.

Namun, prestasi tersebut hendaknya tidak membuat prajurit terlena, lengah hingga mengabaikan latihan, katanya.

"Tetaplah berlatih maksimal, jangan terlena, jangan lengah, sehingga kelak kalian dapat tampil meyakinkan di ajang berskala internasional seperti AARM," ujar George.

Lombak tembak angkatan darat se-Asean ke-20 dilaksanakan di Camp Terendak, Malaysia.

Kontingen TNI Angkatan Darat terdiri atas 62 orang 37 diantaranya adalah petembak.

Ke-37 petembak itu terdiri atas senapan (11 orang), karaben, pistol putra, putri masing-masing enam orang, dan senjata perorangan delapan orang.

Para petembak itu merupakan petembak pilihan dari Kostrad, Kopassus dan beberapa kodam serta Komando Pendidikan dan Latihan Angkatan Darat.

Jenis senjata yang digunakan antara lain, STI, SS2-V1 dan SS2-V2.

Sumber: ANTARA

Readmore --> Kasad: Pertahankan Prestasi di AARM Malaysia

Wamenhan: Jangan Remehkan Industri Swasta Pendukung Pertahanan

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin minta agar industri swasta pendukung pertahanan jangan diremehkan hingga tidak mampu berkembang maksimal.

"Industri swasta pendukung pertahanan atau alat utama sistem senjata, justru telah mampu memenuhi kebutuhan militer luar negeri," katanya, kepada ANTARA di Jakarta, Rabu.

Disela-sela kunjungan kerjanya ke beberapa industri swasta pendukung alat utama sistem senjata di Tulungagung, Jawa Timur ia mencontohkan, PT Maju Mapan yang telah memproduksi payung terjun hingga diekspor ke Kamboja.

"Untuk Indonesia, TNI Angkatan Darat telah memesan sekitar 500 payung terjung bagi Satuan Lintas Udara Kostrad," ungkap Sjafrie.

Seluruh produk payung terjun CV Maju Mapan telah melalui beberapa uji kelayakan di dalam dan luar negeri.

"Jadi, jangan diremehkan. Mereka memiliki kualitas yang tidak kalah dengan produk serupa dari produsen negara lain," katanya, menambahkan.

Selain payung terjun, maka CV Maju Mapan juga telah mampu memproduksi peralatan dan perlengkapan perorangan seperti ransel, velbed, dan rompi. Bahkan perusahaan ini juga telah banyak memproduksi tenda peleton, tenda komando dan tenda dapur lapangan.

Sjafrie menegaskan, pemerintah dan pihak terkait hendaknya mampu mendorong potensi produktif industri swasta pendukung pertahanan sehingga kualitas dan kuantitas produksi serta pengembangannya dapat ditingkatkan.

"Sehingga kedepan, industri pertahanan nasional secara keseluruhan akan semakin berkembang, tidak saja dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri tetapi juga di luar negeri," katanya.


Sumber: YAHOO

Readmore --> Wamenhan: Jangan Remehkan Industri Swasta Pendukung Pertahanan