Kemhan : Pengembangan KFX Tertunda Dengan Penggantian Presiden Baru

Jakarta - Pemerintah Korea Selatan (Korsel) menunda kerjasama industri pesawat tempur bersama Indonesia yang diberi nama Korea Fighter Xperiment/Indonesia Fighter Xperiment (KFX/IFX). Alasannya pemerintah Korsel masih dalam tahap transisi kekuasaan terkait pergantian presiden baru Korsel.

"Ditunda setahun setengah karena ada perubahan pemimpin Korea yang baru dilantik kemarin kan presidennya, jadi dia Ingin meyakinkan pemerintah supaya lebih ada data, dasarnya menghadapi parlemen," kata Dirjen Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan, Pos Hutabarat di acara Seminar Pembangunan Industri Pertahanan Yang Terintegrasi Melalui Penguasaan Teknologi, Guna Kemandirian Bangsa di Kementerian Perindustrian, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (28/2).

Pos menuturkan penundaan kerjasama ini terhitung mulai Januari 2013 hingga satu tahun setengah. Sehingga pada Juni 2014 kerjasama ini bisa realisasi kembali. "Tapi realisasinya dalam hal engineering ya," katanya.

Ia menjelaskan dalam proyek ini pemerintah Indonesia berkontribusi hanya 20% selebihnya oleh pemerintah dan BUMN strategis Korsel. Rencananya dari proyek ini akan diproduksi pesawat tempur KFX/IFX atau F-33 yang merupakan pesawat tempur generasi 4,5 masih di bawah generasi F-35 buata AS yang sudah mencapai generasi 5. Namun kemampuan KFX/IFX ini sudah di atas pesawat tempur F-16.

Pesawat KFX/IFX akan dibuat 250 unit, dari jumlah itu Indonesia akan mendapat 50 unit di 2020. Harga satu pesawat tempur ini sekitar US$ 70-80 juta per unit.

"Tapi kita yang ini mungkin bisa dapat US$ 50-60 juta, karena kita ikut membangun, dari APBN kita," katanya.

Sebelumnya PT Dirgantara Indonesia (PT DI) akan terlibat dalam pengembangan dan produksi pesawat jet tempur buatan Indonesia. Pesawat itu dikembangkan atas kerja sama Kementerian Pertahanan Korea Selatan dan Indonesia, pesawat tempur KFX/IFX.

Direktur Utama Dirgantara Indonesia Budi Santoso menuturkan, untuk mengembangan pesawat yang lebih canggih dari F-16 dan di bawah F-35 ini, PT DI telah mengirimkan sebanyak 30 orang tenaga insinyur ke Korsel untuk terlibat dalam pengembangan proyek pesawat tempur versi Indonesia dan Korsel.

Sumber : Analisa Daily

Readmore --> Kemhan : Pengembangan KFX Tertunda Dengan Penggantian Presiden Baru

TNI AL Resmikan First Steel Cutting Pembangunan LST Ketiga

Jakarta - Wakil Asisten Logistik (Waaslog) Kasal Laksamana Pertama (Laksma) TNI Ir. Sayid Anwar membuka First Steel Cutting pembangunan Kapal Angkut Tank-3 TNI Angkatan Laut di salah satu galangan kapal mitra TNI Angkatan Laut Srengsem Panjang Lampung, Kamis (28/3).

Kegiatan tersebut, dihadiri Kadismatal Laksma TNI Ir. Bambang Nariyono, M.M., Kadisadal Laksma TNI Mulyadi, S.I.P, M.A.P, Kadislaikmatal Laksma TNI Hary Pratomo, Pusada Baranahan Kemhan yang diwakili oleh Kabid Matra Laut Kolonel Laut (T) Sriyanto, Danlanal Lampung Kolonel Laut (E) Ir. Fery Sidjaja, Danbrigif 3 Marinir Kolonel (Mar) Hardimo dan Dirut PT. Daya Radar Utama (DRU) Amir Gunawan.

Pelaksanaan Steel Cutting Kapal Angkut Tank-3 TNI Angkatan Laut ditandai dengan penekanan tombol sirine oleh Waaslog Kasal didampingi Dirut PT. Daya Radar Utama (DRU) dan Pusada Baranahan Kemhan.

Dalam sambutannya Waaslog Kasal Laksma TNI Ir. Sayid Anwar mengatakan, dengan adanya pembangunan Kapal Angkut Tank TNI Angkatan Laut diharapkan dapat memajukan industri pertahanan dalam negeri sehingga dapat mengurangi ketergantungan dari luar negeri. Pelaksanaan pembangunan ini sebagai wujud pembinaan dari pemerintah dalam hal ini Kemhan/TNI, dengan harapan PT. Daya Radar Utama tetap memberikan Technigal Support di luar masa Warrantinya sehingga kapal ini dapat berfungsi sesuai usia.

Melalui pelaksanaan Steel Cutting Kapal Angkut Tank-3 TNI Angkatan Laut tersebut, membuktikan bahwa PT. Daya Radar Utama berkomitmen dan siap menjadi lead integrator pembangunan produk Alat Utama Sistem Senjata (Alut Sista) bidang kemaritiman.

Sumber : Koarmabar

Readmore --> TNI AL Resmikan First Steel Cutting Pembangunan LST Ketiga

Pesawat Antonov Kembali Kirim Empat Mesin Pesawat Sukhoi TNI AU

Makassar - Setelah beberapa hari lalu dua Pesawat Tempur SU-30 MK 2 dari 6 Pesawat pesanan pemerintah Indonesia buatan Rusia memperkuat Skadron Udara 11 Wing 5 Lanud Sultan Hasanuddin, Tim penerimaan kedatangan Pesawat tempur Sukhoi Lanud Sultan Hasanuddin Rabu malam (27/2) kembali disibukan untuk menerima kedatangan empat engine Pesawat tempur Sukhoi 27/30 yang diangkut dengan menggunakan Pesawat Antonov AH-124-100 Flight Number RA/82043 dengan Pilot Ustelenov.

Kedatangan Pesawat AH-124-100 yang parkir di Base Ops Lanud Sultan Hasanuddin tersebut disaksikan oleh Komandan Lanud Sultan Hasanuddin Marsekal Pertama TNI Barhim, Para Kepala Dinas, Komandan Satuan, Tim dari Kemhan, Mabes TNI dan Mabesau serta Pejabat dari PT Trimarga Rekatama.

Pesawat AH-124-100 mempunyai panjang badan 68.96 m dan lebar sayap 73.3 m serta tinggi 20.78 m, yang membawa empat engine pesawat tempur SU-27/30 buatan KNAPO (Komsomolsk-na Amure Aircraft Production Association) Rusia, Take off dari Bandara Dzemgi Rusia Selasa (26/2) dengan rute penerbangan Bandara Dzemgi Rusia- Bandara Calcutta (India) - Lanud Sultan Hasanuddin Makassar, yang merupakan satu rangkaian tahapan dari kedatangan enam unit pesawat Temnpur SU-30 MK2 pesanan pemerintah Indonesia buatan Rusia.

Sumber : TNI AU

Readmore --> Pesawat Antonov Kembali Kirim Empat Mesin Pesawat Sukhoi TNI AU

Pengamat : Industri Pertahanan Butuh Kepastian Dari Pemerintah

Jakarta - Pemerintah dinilai tidak mempunyai komitmen yang kuat terhadap penyerapan alat utama sistem pertahanan (alutsista) yang diproduksi industri pertahanan dalam negeri.

"Idealnya sudah bisa memperkirakan berapa jenis dan berapa banyak alutsista yang akan dibuat sampai 2024 karena mereka sudah punya perencanaan postur sampai 2024," ujar Pengamat Militer Andi Widjajanto di kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, Kamis (28/2).

Namun, kenyataan di lapangan lebih kental dengan politik anggaran tahunan yang membuat tidak terwujudnya efisiensi dalam skala ekonomi produksi. Akibatnya, industri pertahanan dalam negeri sulit untuk menetapkan efekifitas produksi alutsista dalam skala besar.

"Industri pertahanan kesulitan mengembangkan kapasitas produksi optimal jangka menengah dan jangka panjang. Semua industri tentu menginginkan kapasitas produksi memengah dan jangka panjang sehingga investasi akan lebih efisien," katanya.

Dalam postur pertahanan yang ditetapkan pada periode 2007-2024, pemerintah sudah mempunyai pedoman pemesanan senjata ke industri pertahanan.

Sebagai contoh, sistem armada terpadu Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut sampai 2024 membutuhkan 174 kapal dari berbagai jenis. Sedangkan Angkatan Udara membutuhkan 10 skuadron dan Angkatan Darat setidaknya membutuhkan 120 main battle tank.

"Rencana ini sudah ada hanya belum terwujud menjadi kontrak kerja ke industri pertahanan sehingga mereka belum bisa dengan sistematis mengembangkan kapasitas prouduksi," katanya.

Direktur Utama PT Pindad Adik A Sodersono juga mengeluhkan hal yang sama menyangkut ketidakpastian permintaan alutsista dari pemerintah. Misalnya, pemerintah sempat menyatakan minatnya untuk membuat 500 kendaraan lapis baja jenis Anoa yang diproduksi PT Pindad.

"Anoa dulu dibilangnya mau bikin 500. Posisi saya saat itu sudah bisa punya alat pemotong baja (laser cutting) sendiri, punya enginer dan kontraknya lebih murah tapi dikasih 150 juga enggak jelas," ungkapnya.

Kejadian sama berlaku saat Pindad berinisiatif mengembangkan bom untuk pesawat tempur F-16 yakni MK-82. Sudah berjalan 10 tahun sejak diproduksi namun belum ada pembelian dari pemerintah.

"Kalau kita mau serius bangun industri pertahanan kayak Malaysia lah. Dia kalau mau beli senjata M4 dikasih tahu industri pertahanannya mau order 120 ribu pucuk. Nah kalau seperti itu kita bisa hitung biaya produksinya. Kalau dikasih tahu pengembangan industri lebih mudah," ungkapnya.

Sumber : MetroTV

Readmore --> Pengamat : Industri Pertahanan Butuh Kepastian Dari Pemerintah

Super Tucano Lakukan Ujicoba Pengeboman Di Lumajang

Malang - Empat pesawat tempur taktis EMB-314 Super Tucano telah memperkuat Skadron Udara 21 Wing 2 Lanud Abd Saleh sejak 17 September 2012 lalu. Hari ini pesawat tempur antigerilya ini melakukan uji coba pengeboman perdana.

Bom yang digunakan jenis mk-82 Innert/praktis yang bertempat di Air Weapon Ring (AWR) Pandan Wangi Lumajang Jawa Timur. Latihan digelar mulai Senin 25 Februari hingga 4 Maret mendatang.

"Uji coba tersebut dilakukan dalam rangka Latihan Air to Ground (udara ke darat) dan bertujuan untuk melatih kemampuan seorang pilot pesawat tempur dalam menghancurkan sasaran yang dituju," demikian keterangan pers dari Pentak Lanud Abdulrahman Saleh, Malang, Selasa (26/2).

Latihan ini rencananya akan dilaksanakan secara berkala dengan melibatkan seluruh penerbang Pesawat Super Tucano. Untuk menjadi penerbang tempur yang handal dan profesional tidak hanya mampu menerbangkan pesawat saja, akan tetapi harus dapat menghancurkan sasaran. Ini syarat mutlak harus dikuasai oleh seorang fighter.

Uji coba pengeboman dilakukan bersamaan dengan latihan Garuda Perkasa yang merupakan latihan rutin tahunan Lanud Abd Saleh. Kali ini diasumsikan AWR Pandan Wangi Lumajang sebagai daerah kedudukan musuh yang harus dihancurkan.

EMB 314 Super Tucano merupakan pesawat tempur buatan Brazil. Pesawat ini digunakan untuk memberikan bantuan tembakan udara ke darat. Pesawat ini cocok digunakan untuk memburu sasaran di wilayah Indonesia yang diselimuti hutan dan pegunungan. Super Tucano menggantikan OV-10 Bronco yang setia bertugas di TNI AU sejak era perang Timor Timur tahun 1970an.

Sumber : Merdeka

Readmore --> Super Tucano Lakukan Ujicoba Pengeboman Di Lumajang

Dubes Korsel : Pergantian Presiden, Tidak Mempengaruhi Kerjasama Pertahanan

Jakarta - Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Letjen TNI Budiman S.I.P. menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia Kim Young Sun, Rabu (27/2) di Kantor Kemhan, Jakarta. Dalam kesempatan tersebut dibicarakan berbagai hal terkait peningkatan kerjasama Indonesia-Korsel di bidang pertahanan.

Dubes Korsel menyampaikan bahwa Korsel menganggap Indonesia sebagai salah satu mitra strategis yang sangat penting. Meskipun saat ini telah terjadi pergantian kepemimpinan di Korsel dimana telah dilantik Presiden baru Korsel Park Geun-hye, Senin (25/2) hal tersebut tidak mempengaruhi hubungan kerjasama Indonesia-Korsel, karena pada prinsip dasarnya Indonesia dan Korsel sebagai negara sahabat yang memiliki kerjasama yang sangat mendalam.

Menurutnya, hubungan kerjasama kedua negara di berbagai bidang saat ini mencapai titik puncaknya, dimana selama dua tahun terakhir hubungan kedua negara semakin maju secara positif. Atas kemajuan tersebut, Kim Young Sun yang sudah dua tahun menjabat sebagai Dubes Korsel untuk Indonesia menyampaikan rasa senang dan bangganya.

Khusus di bidang pertahanan, Dubes Korsel berharap kerjasama kedua negara akan terus meningkat terutama kerjasama industri pertahanan. Menurutnya pemerintah Korsel sangat memahami dengan baik kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia dewasa ini terkait dengan kebijakan pertahanan khususnya kebijakan revitalisasi industri pertahanan.

“Korea Selatan sepakat dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia dan berharap bahwa melalui penyesuaian tersebut hubungan kedua negara makin meningkat”, tambanya.

Sementara itu, menanggapi apa yang disampaikan oleh Dubes Korsel, Sekjen Kemhan RI juga mengatakan bahwa saat ini hubungan kerjasama antara Korsel dengan Indonesia di bidang pertahanan adalah yang tertinggi di antara berbagai negara baik dilihat dari kuantitas maupun macam dari kerjasama yang dilakukan.

Peningkatan kerjasama pertahanan kedua negara terlihat dari berbagai kerjasama mulai dari pembelian alat peralatan teknologi menengah sampai dengan teknologi tinggi hingga kerjasama dalam rangka pengembangan pesawat tempur.

Lebih lanjut Sekjen Kemhan RI atas nama pemerintah Indonesia menyampaikan ucapan selamat atas dilantiknya Ibu Presiden Korsel dan berharap hubungan erat antara Indonesia dengan Korea Selatan yang terjalin selama ini akan terus dapat meningkat khususnya kerjasama di bidang pertahanan.

Turut mendampingi Sekjen Kemhan RI dalam kesempatan tersebut Kepala Badan Sarana Pertahanan (Kabaranahan) Kemhan Laksda TNI Ir. Rachmad Lubis, Direktur Teknik dan Industri Pertahanan Ditjen Pothan Kemhan Marsma TNI Darlis Pangaribuan M.Sc, dan Brigjen TNI Sisriadi. Sementara itu, Dubes Korsel didampingi Athan Korsel di Jakarta.

Sumber : DMC

Readmore --> Dubes Korsel : Pergantian Presiden, Tidak Mempengaruhi Kerjasama Pertahanan

Ketua DPR : Beban Hutang Luar Negeri Picu 'Seretnya' Pengadaan Alutsista

Jakarta - Ketua DPR Marzuki Alie mengakui akan segera memberikan penguatan industri alutsista (alat utama sistem pertahanan, red) dalam negeri. Kondisi itu itu tidak berlaku untuk alutsista yang tidak mampu diproduksi negeri.

"Pemerintah akan sangat selektif untuk menggunakan kredit ekspor dengan berbagai pertimbangan. Artinya tinggi beban utang luar negeri menjadi pertimbangan," kata Marzuki Alie usai bertemu dengan Presiden SBY di Istana Negara, Jakarta, Senin (25/02/2013).

Politisi Partai Demokrat itu juga mempertimbangkan tingkat tinggi beban utang luar untuk pengadaaan alutsista dalam negeri.

Selain itu, dalam pertemuan itu juga dibahas soal memperkuat TVRI dan RRI. Selama ini, menurut Marzuki, kedua lembaga pers milik negara itu dianggap kurang tepat waktu, akurat terhadap sajian-sajian berita yang menjadi produk kedua lembaga itu.

Sumber : Kabar Cepat

Readmore --> Ketua DPR : Beban Hutang Luar Negeri Picu 'Seretnya' Pengadaan Alutsista

Panglima TNI : Komnas HAM Itu Biadab!

Jakarta – Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono berang dituding komisioner Komnas HAM tidak pernah bekerja dan terkesan hanya tidur dalam mengatasi konflik di Papua.

Sebelumnya, komisioner Komnas HAM asal Papua Natalius Pigai menyebut bahwa dalam mengamankan Papua TNI kerjaannya hanya tidur. "Saya rasa pernyataan Komnas HAM yang menyatakan TNI tidur, merupakan pernyataan yang tidak simpatik dan tidak pantas yang dilakukan Komnas HAM. Karena tidak mengerti situasinya," kata Agus, dalam Rapat Dengar Pendapat di Komisi I DPR, Jakarta, Senin (25/2/13).

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Staf Kodam Cendrawasih, di Papua Brigjen I Made Agra. Menurut Made, pernyataan Natalius Pigai sebagai pimpinan Komnas HAM asal Papua sangat provokatif. Bahkan, dia menyebut Natalius kurang ajar. "Itu sangat biadab, saya sudah bertahun-tahun meningalkan anak," serunya dengan tegas.

Ia menjelaskan, hubungan antara TNI dengan warga Papua itu sangat harmonis. Hal itu terlihat ketika evakuasi korban penembakan yang menewaskan delapan prajurit TNI, seluruh masyarakat berbondong-bondong untuk membantu TNI mengevakuasi Jenazah korban penembakan orang tak dikenal yang telah membusuk.

"Koramil di sana itu sama, kami tidak pernah menggunakan senjata tajam, karena kami tahu kita mengahadapai rakyat sipil, saya bertanggung jawab memang di sana ada pembiasaan TNI," terangnya.

Sumber : INILAH

Readmore --> Panglima TNI : Komnas HAM Itu Biadab!

KSAD Kecewa Dengan Hasil Negosiasi Apache

Jakarta - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal Pramono Edhie Wibowo lebih memilih membeli helikopter Black Hawk daripada Apache.

Sebab harga Apache lebih mahal dua kali lipat daripada Black Hawk. "Kami masih mengkaji terus. Black Hawk menjadi pilihan bagus," kata Pramono di Mabes TNI AD, Senin (25/2).

Dijelaskannya, pada awal kunjungan ke pabrik helikopter di Amerika Serikat, harga Apache sebenarnya masih standar. Meski tidak menyebut harga, Pramono tampak kecewa ketika menjelang persetujuan pembelian harganya meningkat.

Karena hanya mendapat alokasi 200 juta dolar AS, pihaknya akhirnya lebih membeli helikopter Black Hawk. "Harga tidak boleh dinaikkan. Pas datang harga sesuai, pasti deal harga naik. Siapa yang menaikkan? Saya tidak tahu," cetus Pramono.

Terkait pengadaan tank tempur utama Leopard, Pramono mengatakan tinggal penyelesaian pembayaran. "Leopard pada tahap penyelesaian di Kemenhan," ujarnya.

Sumber : Republika

Readmore --> KSAD Kecewa Dengan Hasil Negosiasi Apache