TNI AL Akan Gelar Operasi di Wilayah Perbatasan

Manado - Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut VIII (Danlantamal VIII) Manado bersama Komandan Gugus Tempur Laut Wilayah Timur (Guspurlatim) bekerjasama dengan Gubernur Sulawesi Utara akan menggelar operasi rutin di wilayah perbatasan.

Operasi rutin itu juga dirangkaikan dengan kegiatan kunjungan kerja Pemerintah Provinsi Sulut di pulau-pulau terluar yang masuk wilayah Sulawesi Utara. Kegiatan yang rencananya akan dimulai Senin (11/7), telah mendapat dukungan dan apresiasi dari petinggi TNI AL, yang langsung menunjuk KRI Oswald Siahaan-354 yang merupakan kapal keempat dari kapal perang kelas perusak.

Kapal berpeluru kendali itu, sebagai kapal operasional pada kegiatan operasi rutin menjaga kemanan wilayah perbatasan. Sekaligus dengan kegiatan kunjungan kerja pemerintah provinsi Sulut di pulau-pulau terluar wilayah Sulut, untuk memantau dan meninjau proses pembangunan masyarakat di kawasan-kawasan pulau terluar. Hal tersebut disampaikan Danlantamal VIII Laksma TNI Sugiono saat menggelar konfrensi pers di Markas Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut VIII, Jumat (8/7).

"Kegiatan operasi ini direncanakan berlangsung selama tiga hari dengan rute perjalanan dimuali dari Bitung menuju perbatasan paling utara Indonesia (Miangas) ke mudian Marore setelahnya ke Melonguane lalu kembali ke Bitung. Kegiatan ini sifatnya kegiatan rutin namun jalur rutenya tentu akan random atau acak, tergantung hasil deteksi radar," ujar Sugiono.

Danlantamal juga mengekspose laporan hasil operasi jajaranya di lapangan, dimana selang tahun 2011 ini telah berhasil mengamankan 30 pelanggaran di laut dengan berbagai jenis dan motif. 30 unit kapal ikan jenis Pamboot ikut diamankan sebagai barang bukti di lanal-lanal yang ada dalam jajaran Lantamal VIII beserta 32 orang nelayan warga asal Philipina, sebagai awak kapal yang ternyata sebagian adalah milik warga Indonesia.

Sumber : Tribun

Readmore --> TNI AL Akan Gelar Operasi di Wilayah Perbatasan

TNI Butuh Anggaran Rp.50 Triliun Dalam Pembelian Alutsista Sampai 2014

Jakarta - Untuk mendorong percepatan pembangunan Minimal Essential Forces yang diharapkan tercapai pada tahun 2014, TNI membutuhkan dana Rp50 Triliun. "TNI membutuhkan Rp50 triliun dengan rincian, Rp11 triliun pada 2011, Rp12 triliun pada tahun 2012, Rp13 triliun pada 2013, dan Rp 14 triliun pada 2014,"kata Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono di Jakarta, Jumat (8/8).

Dikatakan Agus, dari harapan Rp11 triliun pada 2011, pemerintah hanya memberikan Rp2 triliun. "Kalau memang kemampuan negara saat ini hanya Rp2 triliun, kami optimalkan untuk kepentingan pengadaan alutsista," ujarnya.

Agus menegaskan, proyeksi terbesar dari dana tersebut dialokasikan untuk pengadaan Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista). Pengadaan alutsista tersebut, jelas Agus, tidak bisa diprioritaskan untuk matra tertentu. Pengadaan alutsista harus berjalan bersama untuk tiap matra. "Karena pada dasarnya sudah ada program peta pembangunan kekuatan jadi tak bisa diprioritaskan antara matra yang satu dengan yang lain. Harus sama-sama supaya jalannya sama,"kata Agus.

Agus berharap, ada peningkatan alokasi anggaran agar bisa menutupi kebutuhan dan menjalankan program yang direncanakan. "Kalau 2011 hanya dapat Rp2 triliun dari harapan Rp11 triliun, tentu kami prioritaskan dalam konteks yang sudah kami buat. Mudah-mudahan ada peningkatan ditahun mendatang sehingga bisa menggeser kebutuhan di 2012,"ungkap Agus.

Sumber: JURNAS

Readmore --> TNI Butuh Anggaran Rp.50 Triliun Dalam Pembelian Alutsista Sampai 2014

PT PAL Janjikan Penuhi Kebutuhan Kapal Perang Untuk TNI AL

Jakarta - PT PAL, Perusahaan BUMN yang bergerak dibidang perkapalan berjanji dapat memenuhi kebutuhan nasional, khususnya menyedikan kapal perang untuk Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Kepastian itu, digelorakan setelah pada Rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi VI dengan Menteri BUMN dan Menko Perekonomian, menyepakati Badan Usaha Milik Negara yang dianggap strategis akan disuntik dana Penyertaan Modal Negara (PMN) dari dari Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditentukan Statusnya.

Direktur Utama PT PAL, Harsusanto dalam siaran pers kepada primaironline.com, Kamis (7/7) mengatakan, komitmen itu diambil semata agar Indonesia sebagai sebuah negara maritim mampu menyediakan kapal-kapalnya sendiri tanpa ketergantungan pada bangsa lain.

"Saya menyambut baik kemauan politik Pemerintah bersama DPR dalam melakukan penyehatan BUMN Strategis, khususnya PT PAL. PAL akan mampu memenuhi kebutuhan kapal nasional baik kapal komersial maupun kapal perang," ujar dia.

Rencana Penyertaan Modal Negara (PMN) dan Subsidiary Loan Agreement (SLA) kepada PT PAL senilai lebih kurang Rp2,1 trilliun.

Dijelaskan Harsusanto, PMN dan SLA yang dialokasikan kepada PT PAL dengan rincian Rp648,3 miliar bersumber dari APBN Perubahan tahun anggaran 2011, Rp1,39 trilliun berupa PMN Cash bersumber dari APBN tahun 2012, serta PMN sebesar Rp193,7 miliar PMN cash bersumber dari APBN tahun 2012.

"Industri perkapalan Indonesia yang besar ini dapat diwariskan ke generasi Indonesia di masa yang akan datang," kata dia.

Sebagai informasi, PT PAL Indonesia (Persero) adalah perusahaan perkapalan terbesar nasional yang telah berhasil memproduksi lebih dari 300 kapal komersial, 50 kapal perang berukuran mulai dari 1.000DWT sampai dengan 50.000DWT. PT PAL juga telah mampu memproduksi platform Offshore/Onshore untuk Pertamina maupun Production Sharing Contractor.

Produk-produk PT PAL, selain digunakan oleh TNI-Polri dan perusahaan nasional, juga telah menembus pasar Asia hingga Eropa. Saat ini PT PAL mampu memerankan sebagai tulang punggung Pertahanan khususnya TNI-AL terutama untuk pembangunan kapal perang, pemeliharaan, perbaikan kapal dan pemasangan senjata.

Sementara itu, seperti tertera dalam realise, kini PT PAL sedang merampungkan dua unit kapal tanker pesanan Pertamina setelah sebelumnya berhasil menyelesaikan 17 kapal selama 3 tahun terakhir dari total 24 kapal ex pesanan lama.

"Kami akan segera mempercepat penyelesaian proyek pembangunan kapal pesanan dalam dan luar negeri," kata dia.

Selain mendapat suntikan dana, PT PAL juga mendapat SLA berupa konversi hutang sebesar Rp462 miliar. Dengan adanya keputusan yang diambil dari hasil Rapat Kerja Komisi VI yang dipimpin Airlangga Hartarto dengan Menko Perekonomian Hatta Radjasa, Menteri BUMN, Mustafa Abubakar dan Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas, Armida Alisyahbana, Senin (4/7) lalu.

Harsusanto mengklaim, pihaknya juga akan konsen terhadap kewajiban-kewajiban kepada customer, kreditur dan karyawan.  Menurut dia, dengan adanya skema PMN dan SLA yang diterima PT PAL, maka dalam waktu dekat, diharapkan seluruh kewajiban-kewajiban PT PAL dapat segera diselesaikan.

"Kami akan melaksanakan restrukturisasi dan revitalisasi perusahaan untuk segera menyelesaikan kewajiban kepada kreditur," kata dia.

Sumber : Primaironline

Readmore --> PT PAL Janjikan Penuhi Kebutuhan Kapal Perang Untuk TNI AL

PT DI Butuh Rp 3,8 Triliun Untuk Melakukan Restrukturisasi

Bandung - PT Dirgantara Indonesia (DI) membutuhkan Rp 3,8 Triliun untuk melakukan restrukturisasi. Hal itu berdasarkan kajian PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) "Kami harap pemerintah menyetujui penghapusan utang masa lalu sebesar Rp3,8 Triliun. Komisi VI sudah menyetujui, tinggal diajukan ke kementerian keuangan,"kata Presiden Direktur PT DI Budi Santoso saat dihubungi di Jakarta, Kamis (7/7).

Budi mengatakan, nilai hutang tersebut merupakan hutang PT DI pada pemerintah dalam menyelesaikan pesawat N250. Dia juga berharap hutang tersebut dapat dikonversi. "Kalau bisa yang Rp3,8 triliun itu dikonversi jadi tunai agar bisa pinjam modal di bank. Sisanya, Rp2 triliun lagi dipropose ke APBN 2012. Tapi karena kalau menunggu 2012 terlalu lama, jadi PPA bantu. Dia kasih pinjaman ke PT DI,"jelas Budi.

Dikatakan Budi, kesulitan keuangan ini membuat PT DI tak bisa mengerjakan pesananan yang diterimanya. "2008-2009 kami dapat order cukup, tapi tak terkirim. Tahun lalu kami sengaja nggak cari karena nggak bisa kirim,"katanya.

Sejak 2010 lalu, PPA memberikan bantuan dana untuk penyelesaian pekerjaan PT DI dalam 2 tahap. Tahap pertama sebesar Rp236 milyar, dan tahap kedua Rp89 milyar.

Selain itu, untuk mengatasi defisit cash flow PT DI tahun 2011, PPA memberikan pinjaman dana restrukturisasi dan revitalisasi sebesar Rp65 milyar.

Sumber: JURNAS

Readmore --> PT DI Butuh Rp 3,8 Triliun Untuk Melakukan Restrukturisasi

KSAD : Alutsista Dan SDM Harus Seimbang

Jakarta - KSAD Letjen Pramono Edhie Wibowo hanya akan meneruskan saja apa yang telah menjadi program pendahulunya, Jenderal George Toisutta. Semua perkembangan yang terjadi di tubuh TNI belum selesai sampai akhir.

"Jadi kebijakan KSAD sebelumnya sama dengan yang akan saya terapkan," kata Pramono Edhie, usai cara serah terima jabatan KSAD, di Mabes AD, Jakarta, Kamis (7/7). Pramono tak menganut sistem program 100 hari kerja karena sudah ada program yang akan dijalankan.

Untuk peningkatan alat utama sistem senjata (alutsista), menurut Pramono, harus seiring dengan peningkatan sumber daya manusia. "Dua-duanya harus seiring. Alutsista modern tapi SDM-nya tidak siap akan tertinggal, kalau SDM siap tapi alutsista-nya tak siap, tertinggal juga," katanya.

Dikatakan Pramono Edhie, ada beberapa hal yang harus dia jalankan mengikuti apa yang telah dilaksanakan George Toisutta. Yakni peningkatan kualitas SDM, membentuk mental dan karakter yang dicintai rakyat, meningkatkan kesejahteraan prajurit, dan pembenahan alutsista.

Terkait kabar yang menyatakan Pramono Edhie disiapkan untuk menjadi calon presiden, Pramono membantahnya. "Saya adalah prajurit, dan saya hanya ingin jadi tentara. Dan itu semua akan saya lakukan sesuai aturaan yang berlaku. Jadi pada dasarnya saya adalah orang yang taat aturan dan taat azas," katanya.

Sumber : JURNAS

Readmore --> KSAD : Alutsista Dan SDM Harus Seimbang

Raja Brunei Kunjungi Stand Indonesia di BRIDEX 2011

Bandar Sri Begawan - Stand ndonesia di acara Brunai Darussalam International Defence Exibition 2011 (BRIDEX) dikunjungi Raja Brunei Darussalam Sultan Hasanah Bolkiah. Selain Raja Brunei, Wakil Menteri Pertahanan Letnan Jenderal TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin dan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL)Laksamana TNI Soeparno juga mengunjungi Stand Indonesia tersebut. Brunai Darussalam International Defence Exibition 2011 (BRIDEX) itu sendiri dilaksanakan pada 6-9 Juli 2011 di Jerudong, Brunai Darussalam.

Acara yang diselenggarakan untuk memperingati ulang tahun emas angkatan bersenjata Brunai Darusalam tersebut dibuka oleh Raja Brunai Sultan Hassanah Bolkiah dan dihadiri oleh petinggi Militer dari negara-negara yang mengikuti pameran BRIDEX. Ditampilkan juga pada pembukaan BRIDEX, simulasi penanggulangan teroris dari angkatan bersenjata Brunai, demo pesawat tempur dari angkatan udara Brunai Darussalam, serta demo manuver dari panser produksi industri pertahanan Singapura dan panser industri pertahanan Indonesia oleh PT. PINDAD.

Panser Indonesia memamerkan kemampuan manuver dari panser Commando Anoa 1. Selain itu, dalam acara tersebut, Indonesia juga menampilkan replika dari Kapal TNI AL KRI Banjarmasin-592 produksi PT.PAL yang berjenis LPD. Kapal ini dapat dimanfaatkan dalam pergeseran personel dan material pameran pada event tersebut. Selain replika KRI Banjarmasin-592,Indonesia juga menampilkan replika kapal TNI AL seperti KRI Singa-651 dan KRI Lemadang-632, serta replika dari produk ke-6 industri pertahanan Indonesia yang mengikuti ajang tersebut.

Guna memamerkan produk industri pertahanan Indonesia, Kementerian Pertahanan RI mengikutsertakan industri pertahanan dalam negeri seperti PT.PINDAD, PT.PAL, PT.DI, PT.DAHANA, PT.Len Industri, serta PT. Palindo Marine yang juga memamerkan replika kapal TNI AL KRI Clurit.

Sumber : JURNAS

Readmore --> Raja Brunei Kunjungi Stand Indonesia di BRIDEX 2011

Wakasal Lakukan On Board Di USS George Washington

Selat Sunda - Wakil Kepala Staf Angkatan Laut (Wakasal) Laksamana Madya TNI Marsetio, M.M On Board di kapal Induk AS bernama USS George Washington, kamis (7/7) di perairan Samudera Hindia. On board ke Kapal Induk menggunakan pesawat C2 US Navy VRC-30DET5 milik Amerika yang menjemput Wakasal beserta stafnya di Bandara Halim PerdanaKusuma, kemudian take off menuju ke Kapal Induk USS George Washington.

Keberadaan Kapal Induk USS George Washington adalah dalam rangka kegiatan TF 70 Battle Ships yang melintas di ALKI-1 dari arah Laut China Selatan ke arah Samudera Hindia untuk menuju Australia dalam rangka latihan. Pada kesempatan pelayaran tersebut, dimanfaatkan kegiatan latihan bersama atau Passing Exercises (Passex) dengan unsur-unsur kapal perang TNI AL. Komposisi Passex melibatkan USN Ship-73 (kapal induk USS George Washington), USN Ship- 54 (Fregatte), USN Ship-63 (Fregatte), HMAS Darwin-04 (kapal perang AL Australia), serta kapal perang TNI AL yakni KRI Diponegoro-365 dan KRI Slamet Riyadi-352.

Materi latihan dalam Passing Exercise ini meliputi Flash ex-Flaghoist, Manuver Tactical, Officers Exchange (TNI AL mengirimkan 7 orang Perwira) hingga berakhir di Selat Sunda, serta Demonstrasi EOD oleh tim USN di USS George Washington. Turut hadir mendampingi Wakasal dalam peninjauan tersebut, Wakil Asisten Operasi (Waasops) Kasal Laksamana Pertama TNI Ari Soedewo, S.E., serta Kepala Staf Armada Barat (Kasarmabar) Laksamana Pertama TNI Herry Setianegara, S.Sos.,S.H.,M.M.

Sumber: POS KOTA

Readmore --> Wakasal Lakukan On Board Di USS George Washington

TNI AU Kerahkan Lima Halikopter Untuk Pantau Aceh

Banda Aceh - TNI Angkatan Udara mengerahkan lima unit helikopter jenis "Colibri Flight" untuk memantau dan mencegah aksi kriminal di kawasan perairan dan hutan Aceh.

Komandan Lanud Sultan Iskandar Muda Kolonel Pnb Maman Suherman di BlangBintang, Kabupaten Aceh Besar, provinsi Aceh, Kamis (7/7) mengatakan lima helikopter yang didatangkan dari squadron 7 pangkalan TNI AU Surya Dharma, Kalijati, Subang, Jawa Barat itu akan memantau kawasan perairan Pulo Aceh dan pantai Timur.

"Tidak hanya wilayah laut, operasi yang menggunakan helikopteR dengan sandi bina walet itu juga akan memonitor kawasan hutan dari aksi ilegal logging," kata Maman Suherman.

Menurutnya, TNI AU juga telah berkoordinasi dengan instasi terkait seperti Kepolisian dan Dinas Kehutanan agar operasi dapat terlaksana dengan baik.

"Hasil pemantauan helikopter yang menggunankan kemera akan ditindak lanjuti jika melanggar perturan yang berlaku," katanya.

Lima helikopter milik TNI-AU itu berangkat dari Bandara Sultan Iskandar Muda dan melaksanakan pemantauan mulai dari Pulau Aceh dan beberapa daerah lainnya yang dianggap rawan.

Propinsi Aceh memiliki panjang garis pantai 1.660 km dan luas wilayah perairan laut 295.370 km dinilai rawan praktek illegal fishing yang dilakukan oleh kapal nelayan asing.

Begitu juga dengan kawasan hutan sangat rentan terjadi kebakaran dan aksi ilegal logging.

Sumber: DEPHAN

Readmore --> TNI AU Kerahkan Lima Halikopter Untuk Pantau Aceh

Armada Pesawat Tempur F-15 Jepang Dilarang Terbang

Tokyo - Kementerian Pertahanan Jepang melarang terbang semua armada pesawat tempur F-15 Eagle negara itu, Rabu (6/7). Keputusan itu diambil setelah satu pesawat F-15J jatuh secara misterius di Laut China Timur, sehari sebelumnya.

Pesawat tempur yang hilang tersebut tinggal landas dari pangkalan udara Naha di Okinawa, Jepang, Selasa pagi, untuk menjalani latihan tempur bersama tiga pesawat lain. Sekitar pukul 10.33, pilot Mayor Yuji Kawakubo (37) mengirim sinyal tanda bahaya dan hilang dari radar di titik berjarak 180 kilometer sebelah barat laut kota Naha, Okinawa.

Kawakubo sendiri hingga berita ini diturunkan masih belum ditemukan. Militer Jepang mengerahkan tak kurang dari enam kapal perang dan 13 pesawat militer, ditambah tiga kapal patroli penjaga laut, untuk mencari Kawakubo di perairan Laut China Timur.

”Sampai saat ini kami masih menyelidiki detail kecelakaan ini dan melakukan segala daya upaya untuk mencari pilot yang hilang. Kami akan terus memberikan kabar terbaru jika ada perkembangan,” tutur Kepala Staf Pasukan Bela Diri Udara (ASDF) Jepang Shigeru Iwasaki, seperti dikutip The Japan Times.
Salah satu pesawat pencari menemukan jejak tumpahan minyak dan beberapa bagian pesawat, termasuk bagian ekor pesawat jet tersebut, di laut. ”Kami menemukan beberapa bagian pesawat, tetapi pesawatnya sendiri belum ditemukan,” ujar juru bicara ASDF.

Belum diketahui apakah Kawakubo sempat menggunakan kursi pelontar untuk keluar dari pesawat sebelum pesawat itu jatuh ke laut.

Semua armada F-15 Jepang dilarang terbang sampai penyebab jatuhnya pesawat tersebut diketahui. Jepang memiliki 202 pesawat F-15 dan merupakan pengguna terbesar pesawat tempur tersebut di luar negara asalnya, Amerika Serikat.

Jepang memproduksi sendiri pesawat-pesawat tersebut di bawah lisensi yang diberikan kepada Mitsubishi Heavy Industries. Saat ini, Jepang sedang mencari pesawat baru untuk menggantikan armada F-15 yang sudah mulai menua.

AS sendiri juga berencana menggantikan armada F-15-nya dengan pesawat-pesawat yang lebih modern, seperti F-35 Lightning II dan F-22 Raptor. Meski demikian, pesawat-pesawat terbaru tersebut bukannya tanpa masalah.

Hingga saat ini, Angkatan Udara AS masih melarang terbang semua armada F-22 milik AS. Pesawat tempur termodern di dunia itu dilarang terbang sejak 3 Mei karena ditengarai bermasalah pada sistem pasokan oksigen untuk pilot.

Keputusan itu diambil AU AS setelah terjadi serentetan insiden, yang melibatkan pesawat berharga 411 juta dollar AS per unit ini. Salah satu insiden terjadi di Alaska saat sebuah F-22 menyerempet pucuk-pucuk pepohonan sebelum mendarat. Saat diperiksa, pilot pesawat itu mengaku sama sekali lupa telah menyerempet pohon, yang menunjukkan ia kemungkinan menderita hipoksia atau kekurangan oksigen.

Sumber: KOMPAS

Readmore --> Armada Pesawat Tempur F-15 Jepang Dilarang Terbang

T-50 Pesanan Indonesia Gunakan Produk Dari Aerosonic Untuk Air Data System

Florida (MIK/WDN) - Aerosonic Corporation sebagai pemasok produk penerbangan untuk pesawat komersil,bisnis dan militer terkemukan, pada hari ini mengumumkan bahwa telah menerima pesanan dari Korea Aerospace Industries Ltd (KAI) dalam mendukung proyek pengadaan T-50 Golden Eagle pesanan Indonesia.

Dalam kerjasama tersebut Aerosonic Corporation menyediakan data sistem udara meliputi Integrated multifunction atau disebut juga (IMFP) serta peralatan lain yang dibutuhkan untuk memproduksi pesawat latih tersebut.

Pengiriman alat tersebut akan dikirim ke KAI pada maret 2012 bersamaan dengan pengiriman T-50 melalui kapal.

IMFP memiliki kemampuan sudut serangan, tekanan udara, data pengindraan untuk pesawat tempur dalam satu probe, juga mengurangi kerumitan dalam melakukan mengatur sistem penerbangan pada pesawat tempur. Saat ini sudah terpasang di beberapa pesawat militer.

"Kami bangga bisa memainkan peran penting dalam keberhasilan program ekspor pesawat latih T-50", kata Doug Hillman sebagai presiden Aeorsonic Corporation.

"Pesanan ini memberikan kita keuntungan yang sangat signifikan karena salah satu produk kami menggunakan teknologi canggih yang sesuai dengan tuntutan pasar peralatan militer yang terus tumbuh, dan selanjutnya kami akan memperkuat hubungan kita dengan pelanggan".

Sumber: Bratendon

Readmore --> T-50 Pesanan Indonesia Gunakan Produk Dari Aerosonic Untuk Air Data System

Komisi I DPR RI Tolak Tambah Anggaran Pertahanan Rp 9 Triliun

Jakarta - DPR menolak permintaan tambahan anggaran pertahanan Rp 9 triliun yang diajukan, Rabu 6 Juli 2011. Permintaan itu, menurut Wakil Komisi Pertahanan DPR Tubagus Hasanudin berasal dari APBN -Perubahan yang akan dipakai untuk optimalisasi pencapaian minimum essential force (MEF) TNI.

"Melihat situasi keuangan negara kita tidak akan bisa sampai Rp 9 triliun," kata Hasanuddin usai rapat dengar pendapat dengan jajaran Kementerian Pertahanan dan TNI di Jakarta, Rabu 6 Juli 2011.

Komisi Pertahanan minta kementerian mengajukan tiga opsi rancangan baru, diantaranya Rp 2 triliun, Rp 2,5 triliun, dan Rp 3 triliun. Menurut Hasanuddin, tiga opsi itu paling mungkin dipenuhi oleh APBN-P.

Komisi juga meminta agar penambahan anggaran ini berimplikasi pada peningkatan nilai ekonomis dari belanja pertahanan. Caranya dengan membeli alutsista (alat utama sistem senjata) dari dalam negeri. "Agar badan usaha industri strategis kita juga berkembang," kata Hasanuddin.

Apalagi jika anggaran itu hanya digunakan untuk pembelian suku cadang, sebaiknya dibeli dari dalam negeri. Pengecualian untuk pembelian alutsista TNI Angkatan Udara yang masih harus diimpor.

Setiap tahun, lanjut Hasanuddin, idealnya pemerintah mengalokasikan Rp Rp 150-180 triliun untuk kebutuhan pertahanan jika ingin mencapai standar MEF sesuai yang dirancang dalam buku biru TNI. Namun, sampai saat ini keuangan pemerintah belum bisa memenuhi sejumlah itu. Ia mengakui pemerintah tidak mungkin mengejar hal ini.

"Tidak mungkin mengejar sesuatu yang akan mengurangi kepentingan publik, seperti pendidikan dan kesehatan," kata Tubagus. Pemegang kendali di lapangan diharapkan bisa memodifikasi kebutuhan ini.

Ia menyarankan TNI menyusun skala prioritas ancaman. Caranya dengan memperkuat sistem pertahanan di wilayah-wilayah yang lebih tinggi tingkat ancamannya. Misalnya di bagian barat Indonesia dan di wilayah-wilayah yang berbatasan langsung dengan negara lain, juga di wilayah-wilayah yang sering terjadi gesekan.

Sumber:TEMPO

Readmore --> Komisi I DPR RI Tolak Tambah Anggaran Pertahanan Rp 9 Triliun

Komisi I DPR Tanyakan Rencana Pemerintah Biayai Pesawat Tempur Hibah

Jakarta - Komisi I DPR mempertanyakan rencana pembelian pesawat tempur F-16 baru oleh pemerintah karena rencana tersebut tiba-tiba berubah dengan membeli pesawat tempur hibah dari Amerika Serikat.

Wakil Ketua Komisi I Tubagus Hasanudin mengatakan awalnya pemerintah berencana membeli enam unit pesawat F-16 senilai US$ 430 juta, tapi belakangan dana untuk pembelian pesawat baru akan dialihkan untuk membiayai hibah dan upgrade pesawat hibah.

"Rencana itu sudah diprogram di Kementerian Pertahanan, padahal belum ada persetujuan dari DPR," katanya usai rapat dengar pendapat dengan jajaran Kementerian Pertahanan dan TNI di Jakarta, Rabu, 6 Juli 2011. Bahkan, pemerintah dituding sudah melakukan pendandatanganan Memorandum of Understanding (MoU).

Langkah pemerintah itu, menurut Hasanudin, dinilai mendahului DPR karena dua rencana tersebut sama-sama belum dibicarakan dan disetujui DPR. DPR hanya mengetahui rencana Kementerian Pertahanan untuk membeli pesawat baru. Namun, di luar kementerian justru mengungkapkan bahwa dana tersebut akan digunakan untuk membiayai upgrade pesawat hibah.

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro membenarkan awalnya pemerintah memang berencana membeli enam pesawat baru tipe F-16, tetapi sampai saat ini belum diputuskan apakah akan memilih pesawat baru atau hibah.

"Tim sedang meninjau untuk menghitung (biaya). Kita, kan, perlu menghitung, misalnya kita dapat (pesawat) akan di-upgrade ke blok berapa dan tingkat kecanggihannya seperti apa," katanya. Tim dari kementerian juga masih menunggu keputusan dari pihak Amerika Serikat apakah setuju untuk menjual pesawat hibah itu. Pasalnya, penjualan pesawat hibah harus mendapat persetujuan dari senat AS.

Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara, Marsekal Pertama Bambang Samoedro, mengatakan pembelian pesawat F-16 direncanakan untuk memperkuat skuadron tempur yang berlokasi di Madiun. "Kami sedang dalam proses membangun kembali kekuatan AU supaya lebih maksimal," katanya.

Sumber: TEMPO

Readmore --> Komisi I DPR Tanyakan Rencana Pemerintah Biayai Pesawat Tempur Hibah

PT Dirgantara Indonesia Hanya Mampu Kerjakan Kontrak Rp2,54 Triliun

Jakarta - PT Dirgantara Indonesia mengaku bila tahun ini hanya bisa mengerjakan kontrak sebesar Rp2,54 triliun dari total kontrak yang sebesar Rp3 triliun.

Hal tersebut diungkapkan oleh Presiden Direktur PT DI, Budi santoso saat ditemui di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (6/7/2011).

"Kontrak tahun ini di antaranya adalah pengadaan dua unit pesawat jenis CN-235 untuk Korea yang rencanannya akan dikirim pada semester-II 2011," terangnya.

Kontrak lainnya adalah pengadaan tiga unit untuk TNI-AL jenis patroli maritim yang akan diserahkan bertahap sampai dengan 2014. "Sementara sisanya adalah kontrak aerostruktur jenis CN320, CN-380 dan eurokopter yang masih dalam naungan Airbus Military," jelasnya.

Budi menjelaskan, adapun problem terbesar yang dihadapi oleh PT DI terkait dengan tidak bisa terpenuhinya seluruh kontrak di 2011 adalah modal yang terbatas. Namun, hal itu bisa diatasi karena PTDI memperoleh bantuan di antaranya yang berasal dari Perusahaan pengelola Aset sebesar Rp675 miliar, dan juga dari Penyertaan Modal Negara 2012 (PMN) sebesar Rp2,06 triliun.

"Dengan tambahan cash sebesar Rp2 triliun yang diharapkan bisa cair pada 2012, Perusahaan bisa memperoduksi pesanan yang diterima tahun lalu, yang kami tidak bisa order," pungkasnya.

Sebagai informasi, adapaun total keseluruhan total kebutuhan dana PT DI sebesar Rp5,8 triliun. Berdasarkan rapat dengar pendapat (RDP) dengan komisi VI beberapa waktu lalu, disepakati bahwa DPR mendukung program restrukturisasi PT DI dalam bentuk PMN noncash sebesar Rp3,8 triliun untuk 2011 dan PMN cash sebesar Rp2,06 triliun untuk 2012.

Sumber: OKEZONE

Readmore --> PT Dirgantara Indonesia Hanya Mampu Kerjakan Kontrak Rp2,54 Triliun

Panglima TNI : Suku Cadang Pesawat Tempur Harus Impor Dari Luar Negeri

Senayan - Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono mengaku sulit memenuhi permintaan anggota Komisi I DPR agar semua alustsista TNI harus menggunakan buatan industri lokal. Suku cadang pesawat tempur misalnya, harus diimpor karena tidak tersedia buatan dalam negeri.

"Banyak pesawat milik Angkatan Udara kita yang di-grounded, dan suku cadangnya harus dibeli dari luar negeri," kata Agus saat memberikan penjelasan kepada Komisi I DPR dalam rapat kerja di gedung Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (6/7).

Sebelumnya, sebagian besar anggota Komisi I DPR berharap bahwa BUMN Industri Pertahanan dan BUMN Industri Strategis bisa direvitalisasi untuk memenuhi kebutuhan alutsista TNI.

"Kita akan undang BUMN Industri Pertahanan dan BUMN Industri Strategis," kata Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq. Ada tiga BUMN Industri Pertahanan dan Industri Strategis yakni PT DI (Dirgantara Indonesia) yang membuat pesawat, PT PAL yang membuat kapal laut dan PT Pindad untuk peralatan militer lainnya. Komisi XI sudah menyetujui penggunaan anggaran dari PMN (Penyertaan Modal Negara) sebanyak Rp 4, 9 triliun, untuk revitalisasi ketiga BUMN tersebut.

Namun Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengatakan bahwa bila BUMN industri pertahanan dan BUMN industri strategis mendapatkan order 100 persen alutsista TNI, itu hanya menyerap anggaran Kemenhan sebanyak Rp 1,350 triliun dari RAPBN Kemenhan 2012.

Sumber: JURNAL PARLEMEN

Readmore --> Panglima TNI : Suku Cadang Pesawat Tempur Harus Impor Dari Luar Negeri

Menhan : Industri Dalam Negeri Hanya Serap 15% Kebutuhan Alutsista

Jakarta - Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro menyatakan, industri dalam negeri hanya mampu menyerap 15 persen untuk kebutuhan alat utama sistem pertahanan (alutsista) TNI saat ini.

Dari nilai RAPBN Kementerian Pertahanan (Kemhan) tahun Anggaran 2012 sebanyak Rp 9 triliun, maka hanya sekitar Rp 1,350 triliun yang kemungkinan dibelanjakan untuk alutsista dalam negeri.

Purnomo melanjutkan, untuk lokal konten non alutsista sebesar Rp 300 miliar. Yakni, untuk kebutuhan rumah sakit yang akan diberikan kepada kontraktor-kontraktor kecil.

“Saya kira kontraktor kecil juga butuh hidup, sebab pertahanan juga untuk membantu ekonomi,” kata Purnomo, saat Rapat Dengar Pendapat ( RDP) dengan Komisi I DPR, di Jakarta, Rabu (6/7).

Hal itu, kata Menhan, termasuk di dalamnya untuk mengurus sertifikat tanah milik TNI yang harus keluar dana sebanyak Rp 200 miliar setiap tahun.

Sedangkan anggaran untuk joint venture, Purnomo menyebut sekitar 5 persen dari total anggaran.

Dalam joint venture, katanya, juga ada konten lokal. Setelah dihitung, maka angka yang akan dialokasikan sekitar Rp 2 triliun sampai Rp 2,5 triliun dari angka Rp 9 triliun. “Tapi semua tergantung BUMN indutri pertahanan,” katanya.

Anggota Komisi I dari Fraksi PKB Effendi Choirie tetap meminta Menhan berusaha agar untuk alokasi alutsista buatan indutsri lokal bisa sampai 100 persen.

Sedangkan untuk urusan tanah yang sering menimbulkan konflik dengan masyarakat juga bisa diselesaikan.

“Tentara menembak masyarakat karena urusan tanah, tentara menipu rakyat karena urusan tanah. Ini harap diselesaikan, sebelum Panglima TNI pensiun pada 2013 nanti,” katanya.

Demikian juga untuk urusan rumah sakit tentara.  Effendi berpendapat, banyak rumah sakit milik tentara tidak jelas keberadaannya.

Sementara itu, anggota Komisi I dari Fraksi Partai Golkar Enggartiasto Lukito menyatakan, Kemhan harus memprioritaskan pembelian alutsista  produksi dalam negeri.

“Saat ini saja beberapa negara ASEAN tertarik pada alutsista dari Indonesia,” katanya.

Dia melanjutkan, Komisi I  mendorong agar industri dalam negeri dilakukan revitalisasi. “Industri alutsista dalam negeri akan sehat kalau ada kepastian usaha,” katanya.

Dengan membeli alutsista dalam negeri, katanya, maka uang akan berputar di dalam negeri. Karena itu, dia mengemukakan, untuk program APBNP 2012, seluruh kebutuhan Kemhan ditawarkan ke produksi dalam negeri.

“Kalau industri dalam negeri belum sanggup, ditunda dulu,” katanya.     

Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq menyatakan, ketika Komisi I mengusulkan agar alutsista dibeli dari dalam negeri, Komisi IX setuju dengan menyediakan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebanyak Rp 4,9 triliun. Bahkan, Komisi VI sudah meminta agar BUMN yang menangani soal alutsista dilakukan revitalisasi, yakni  PT Dirgantara Indonesia, PT PAL dan Pindad dari dana PMN tersebut.

Untuk tahun 2012, Kemhan mengusulkan penambahan anggaran Rp 9 triliun. Tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk memenuhi alutsista Angkatan Darat, Angkatan Udara dan Angkatan Laut. Anggaran Kemenhan untuk 2010-2014 sebanyak Rp 150 triliun. Namun  alokasi anggaran baseline sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014 Rp 99,78 triliun sehingga ada kekurangan Rp 50 triliun.

Sementara itu, anggota Komisi I dari Fraksi Hanura Susaningtyas  meminta agar pengajuan APBN-P tidak lepas dari sistem program dan budgeting. “Jadi harus ada sinkronisasi antara kebutuhan TNI dan Kemhan. Jangan sampai yang diusulkan Kemhan tidak match dengan TNI,” katanya.

Sumber: Suara Pembaruan

Readmore --> Menhan : Industri Dalam Negeri Hanya Serap 15% Kebutuhan Alutsista

TNI AU Uji Coba UAV "Peacock" Buatan PT. Aviator Teknologi Indonesia Di Lanud Sulaiman

Komandan Lanud Sulaiman Kolonel Pnb Elianto Susetio S.I.P, sedang mengecek kesiapan demo pesawat “peacock” di Shelter Runway Lanud Sulaiman, Bandung (06/07).

Bandung - Peacock merupakan pesawat tanpa awak buatan PT. Aviator Teknologi Indonesia yang mampu menjalankan misi autonomous dan way point following dalam radius 5 km dengan baik.

Hal ini dikatakan Presiden Director PT. Aviator Teknologi Indonesia, Rinda Syafrinda disela-sela demo terbang pesawat tanpa awak bertempat di shelter Runway Pangkalan TNI AU Sulaiman, Bandung. Rabu (6/7)

Ditambahkannya, pesawat jenis back pack dengan nama peacock ini merupakan pesawat terbang tanpa awak hasil rancang putra-putri dalam negeri sehingga permasalahan kesinambungan pengembangan teknologi dan layanan purna jual tidak akan menjadi kendala di masa yang akan datang. “Selain itu, kerahasiaan misi dan teknologi terjamin,” kata Rinda.

Hadir pada kesempatan tersebut Komandan Lanud Sulaiman Kolonel Pnb Elianto Susetio, S.IP, Wadan Korpaskhasau Kolonel Psk Harvin Ondeh, Aslog dan Aspers Makorpaskhasau, para pejabat dislitbangau, dan para pejabat dari Mabesau.

Sumber: TNI AU

Readmore --> TNI AU Uji Coba UAV "Peacock" Buatan PT. Aviator Teknologi Indonesia Di Lanud Sulaiman

Indonesia Pamerkan Industri Pertahanan Di BRIDEX 2011

Bandar Seri Begawan - Dalam rangka mempromosikan produk – produk industri pertahanan dalam negeri kepada negara – negara di kawasan ASEAN  pada khususnya dan internasional pada umumnya,  Indonesia melalui Kementerian Pertahanan RI bersama dengan Badan Usaha Milik Negara Industri Pertahanan (BUMNIP) mengikuti ajang Brunei Darussalam Internasional Defence Exhibition & Coference (BRIDEX) 2011 di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam.

BRIDEX 2011 diselenggarakan oleh Kementerian Pertahanan Brunei Darussalam untuk yang ketiga kalinya dalam rangka memperingati ulang tahun emas Angkatan Bersenjata Kerajaan Brunei Darussalam. BRIDEX 2011 berlangsung selama empat hari dibuka tanggal 6 sampai dengan 9 Juli 2011.

Keikutsertaan Indonesia dalam ajang pameran industri pertahanan berskala internasional di Brunei Darussalam tersebut, yaitu dengan  membuka satu Pavilium Industri Pertahanan Indonesia yang menyajikan beberapa miniatur dari produk - produk industri pertahanan dari dalam negeri baik BUMN maupun swasta nasional antara lain PT. Pindad, PT. PAL, PT. Dirgantara Indonesia, PT.   Dahana, PT. LEN  dan PT. Palindo Marine , PT.Sritex dan PT. Famatex.

Direktur Teknik Industri Pertahanan Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan (Dirtekind Ditjen Pothan) Kemhan RI Brigjen TNI Agus Suyarso, Selasa (5/7) sehari sebelum pembukaan BRIDEX 2011 di Brunei Darussalam mengatakan,  melalui keikutsertaan Kemhan RI bersama dengan BUMNIP dalam BRIDEX 2011 kali ini, diharapkan Indonesia dapat mempromosikan produk – produk industri pertahanan baik yang Alutsista maupun yang non Alutsista kepada negara – negara lain khususnya di kawasan regional ASEAN.

Dijelaskan Dirtekind, bahwa dalam event yang penting ini Kemhan berusaha untuk menampilkan yang terbaik untuk menunjukan bahwa Indonesia sudah mulai bangkit untuk mampu dan mandiri dalam memenuhi kebutuhan peralatan pertahanan.

PT. Pindad misalnya menampilkan Panser Anoa 6x6,  Mobile  Shooting Galery dan berbagai varian senjata untuk perorangan, PT. PAL menampilkan kapal jenis Landing Platform Dock (LPD), PT. Dirgantara Indonesia menampilkan pesawat CN 235 dan pesawat maritim patrol CN 235 dan sejumlah perusahaan industri pertahanan dalam negeri  lainnya yang menampilkan produknya masing - masing.

Menurut Dirtekin, beberapa negara seperti Philipina dan Brunei Darussalam selaku tuan rumah menyatakan ketertarikannya untuk membeli sejumlah produk pertahanan buatan  Indonesia. Brunei Darussalam telah menyatakan tertarik untuk membeli Panser Anoa 6x6 dan Mobile Shooting Galery produksi PT. Pindad.

Untuk itu, pada kesempatan BRIDEX ini, Panser Anoa 6x6 dan Mobile Shooting Galery produksi PT.  Pindad  mendapatkan kesempatan diujicoba untuk memastikan apakah performance-nya sesuai dengan kebutuhan dari Angkatan Bersenjata Brunei Darussalam.

Selain Panser Anoa 6x6 dan Mobile Shooting Galery, dalam event BRIDEX kali ini  Indonesia juga mencoba secara khusus  menawarkan kepada Brunai Darussalam beberapa produk pertahanan Alutsista lainnya seperti pesawat maritim patrol CN2 35 buatan PT. Dirgantara Indonesia dan juga produk pertahanan Non Alutsista misalnya pakaian untuk prajurit,  helm,  dan rompi anti peluru.

“Brunai sudah beli pesawat CN 235,  kita mencoba tawarkan lagi untuk maritime patrolnya CN 235 mau beli baru atau mau retrovit  menjadi  maritime patrol”, jelas Dirtekin Ditjen Pothan Kemhan.

Menurut Dirtekind Kemhan berharap selain secara konsisten dipergunakan di dalam negeri, produk – produk pertahanan Indonesia juga dapat dipergunakan  oleh negara-negara di kawasan ASEAN.

Dirtekind menyatakan optimis bahwa hal itu akan dapat tercapai karena disamping telah ada kesepatakan diantara negara - negara ASEAN tentang kolaborasi industri pertahanan, juga karena produk industri pertahanan Indonesia  berkualitas dan banyak dibutuhkan oleh pasukan.
Sumber: DMC

Readmore --> Indonesia Pamerkan Industri Pertahanan Di BRIDEX 2011

PT DI Dan Airbus Military Semakin Gencar Incar Pangsa Pasar Asia Pasifik

Bandung - PT Dirgantara Indonesia (PTDI) bersama PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) memperbaharui komitmen kerjasama dengan Airbus Military (CASA). Kerjasama strategis ini diharapkan mentransformasi industri dirgantara Indonesia supaya mampu berkompetisi di kawasan Asia Pasifik.

Kesepakatan kerjasama itu dilakukan di kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (6/7/2011).

Kesepakatan itu ditandatangani oleh Direktur Utama PTDI Budi Santoso, Direktur Utama PPA Boyke W. Mukijat dan CEO Airbus Military Domingo Ureña Raso, disaksikan oleh Menteri BUMN Mustafa Abubakar.

"Dalam tiga dekade lalu, CASA (saat ini Airbus Military) telah bekerjasama dengan Nurtanio (sekarang PTDI) untuk meluncurkan pesawat baru di kala itu, CN235 yang kemudian sukses menjadi pemimpin pasar di kategorinya," kata Mustafa.

Kesepakatan dengan Airbus Military hari ini akan membantu PTDI merevitalisasi industri dirgantara, dengan cara pengembangan dan pemutakhiran produk serta dibukanya pasar-pasar baru bersama mitra strategis tersebut.

Budi menyatakan, pilihan terbaik untuk penguatan kerjasama dengan pihak Airbus Military adalah melalui strategic collaboration, karena sangat sesuai dengan rencana restrukturisasi dan revitalisasi yang saat ini dilakukan di PTDI.

Sementara Boyke menambahkan, PPA telah menunjukkan komitmennya dalam restrukturisasi dan revitalisasi PTDI dengan membantu pendanaan untuk penyelesaian kontrak PTDI dalam 2 Tahap sejak akhir tahun 2010 lalu, yaitu tahap pertama sebesar Rp 236 miliar serta tahap kedua sebesar Rp 89 miliar.

Selain itu, PPA juga telah mengkaji penyelamatan PTDI dengan pemberian pinjaman dana restrukturisasi dan revitalisasi sebesar Rp 675 miliar untuk mengatasi defisit cash flow PTDI di tahun 2011. 

"Hubungan dirgantara antara Spanyol dengan Airbus Military-nya dan Indonesia dengan PT DI telah terjalin lama dan menguntungkan bagi kedua pihak. Hubungan ini mempunyai prospek masa depan yang positif," ungka Domingo. 

Akan tetapi, kata Domingo, industri dirgantara global saat ini semakin kompetitif, sehingga setiap pemain di industri ini harus terus memperbaharui dan mengembangkan diri. Airbus Military berniat mendukung PTDI supaya terus mempertahankan perannya di panggung dunia.

Kerjasama PTDI dengan Airbus Military (dahulu CASA Spanyol) sudah berlangsung sejak perusahaan pelat merah berdiri di tahun 1976. Setelah PTDI berhasil memproduksi C212 di bawah lisensi Spanyol, pada tahun 1979 PTDI melaksanakan rancang bangun dan produksi bersama pesawat CN-235.

Sampai saat ini, sudah lebih dari 260 pesawat CN-235 dioperasikan di seluruh dunia. CN-235 terbang perdana tahun 1983 dan masuk pasar tahun 1986. Ke depan, pesawat jenis tersebut masih memiliki prospek pasar yang sangat cerah.

Dalam kesempatan tersebut, juga ditandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara PTDI, PT Nusantara Turbin dan Propulsi (anak perusahaan PTDI) dan PPA. 

Tujuan MoU tersebut adalah untuk penggabungan salah satu unit usaha PTDI yang bergerak dalam bidang perawatan dan pemeliharaan pesawat udara dengan NTP yang selama ini bergerak di bisnis Maintenance, Repair and Overhaul (MRO) Aircraft Engines dan Industrial Turbines.

Sumber: Bandung News

Readmore --> PT DI Dan Airbus Military Semakin Gencar Incar Pangsa Pasar Asia Pasifik

Komisi I DPR Sarankan Kemhan Belanja Alutsista dari Dalam Negeri

Senayan - Sebagian anggota Komisi I DPR meminta agar Kementerian Pertahanan memprioritaskan membeli alutsista (alat utama sistem pertahanan) dari dalam negeri.

"Saat ini saja beberapa negara Asean tertarik pada alutsista dari Indonesia," ujar Fayakhun Andriadi dalam rapat kerja dengan Kemhan di Kompleks Parlemen, Rabu (6/7).

Senada dengan Fayakhun, anggota Fraksi Partai Golkar lainnya, Enggartiasto Lukita juga mendorong agar industri dalam negeri dilakukan revitalisasi. "Industri alutsista dalam negeri akan sehat kalau ada kepastian usaha," kata Enggar.

Dengan membeli alutsista dalam negeri, sambungnya, maka uang akan berputar di dalam negeri. Karena itu, untuk program APBNP 2012, Enggar meminta agar seluruh kebutuhan Kemenhan ditawarkan ke produksi dalam negeri. "Kalau industri dalam negeri belum sanggup, ditunda dulu," katanya.

Menurut Ketua Komisi I dari Fraksi PKS Mahfudz Siddiq, ketika ketika Komisi I mengusulkan agar alutsista dibeli dari dalam negeri, Komisi IX setuju dengan menyediakan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebanyak Rp 4,9 triliun, Bahkan, Komisi VI sudah meminta agar BUMN yang menangani soal alutsista dilakukan revitalisasi, yakni PT Dirgantara Indonesia, PT PAL dan Pindad dari dana PMN tersebut.

Untuk tahun 2012, Kemhan mengusulkan penambahan anggaran Rp 9 triliun. Tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk memenuhi alutsista Angkatan Darat, Angkatan Udara dan Angkatan Laut. Anggaran Kemhan untuk 2010-2014 sebanyak Rp 150 triliun. Namun alokasi anggaran baseline sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014 Rp 99, 78 triliun sehingga ada kekurangan Rp 50 triliun.

Sementara Susaningtyas Nefo Handayani dari Fraksi Partai Hanura meminta agar pengajuan APBNP tidak lepas dari sistem program dan bujeting. "Jadi harus sinkron antara kebutuhan TNI dan Kemhan. Jangan sampai yang diusulkan Kemenhan tidak match dengan TNI," ujarnya.
Sumber: JurnalParlemen

Readmore --> Komisi I DPR Sarankan Kemhan Belanja Alutsista dari Dalam Negeri

Mabes TNI : Hibah Hercules Dari Australia Masih Dibahas

Jakarta - Markas Besar TNI Angkatan Udara menyatakan, rencana hibah sejumlah pesawat angkut C-130 Hercules dari Australia , hingga kini masih dalam pembahasan dua pihak.
    Juru bicara Mabes TNI Angkatan Udara Marsekal Pertama TNI Bambang Samoedro di Jakarta, Rabu mengatakan, rencana hibah pesawat Hercules tipe H dari Australia masih dalam tahap pembicaraan dua kepala staf angkatan udara kedua negara.

    "Masih perlu tahapan-tahapan lainnya, yang memerlukan pembahasan intensif kedua pihak," katanya, menambahkan.

    Mabes TNI Angkatan Udara berencana mengadakan sembilan unit Hercules, untuk menggenapkan menjadi 30 unit dengan 21 unit yang sudah ada sebelumnya.

    Ketigapuluh unit Hercules itu, terdiri atas pesawat tanker sebanyak dua unit, pesawat VIP dua unit, dan pesawat operasional untuk mengangkut dua batalyon sebanyak 26 unit.

    Untuk memenuhi sembilan unit Hercules ke depan maka pihaknya telah menjajaki beberapa tawaran dari beberapa negara.

    Hingga kini sudah ada negara yang menawarkan hibah pesawat angkut C-130 Hercules kepada Indonesia.

    Hingga kini setidaknya tiga negara yang menawarkan hibah pesawat angkut C-130 Hercules kepada Indonesia, seperti Amerika Serikat, Australia dan Norwegia.

    Pemerintah Amerika Serikat dan Australia menawarkan enam pesawat angkut C-130 Hercules tipe E dan J dengan potongan harga khusus kepada pemerintah Indonesia pada 2012.

    Enam Hercules hibah dari AS itu merupakan pesawat yang sebelumnya diperuntukkan bagi tiga negara di Asia dan Afrika. Namun, semua sebelum dihibahkan ke Indonesia telah mengalami perbaikan dan modifikasi.

    AS menjanjikan bantuan pengadaan enam pesawat angkut C-130 Hercules tipe H dan J untuk Indonesia. Bantuan berupa potongan harga dengan menggunakan fasilitas Foreign Military Financing (FMF) dan bantuan suku cadang bagi pesawat angkut berat Hercules.

    Sementara Pemerintah Norwegia menawarkan empat unit pesawat angkut C-130 Hercules tipe H kepada Indonesia, yang telah digunakan Angkatan Udara Norwegia.

    Sebelum dihibahkan, Norwegia sepakat untuk melakukan peremajaan terlebih dulu atas biaya mereka. Empat unit Hercules tipe H yang ditawarkan tersebut keseluruhannya bernilai 66 juta dolar AS.

Sumber: SUARA KARYA

Readmore --> Mabes TNI : Hibah Hercules Dari Australia Masih Dibahas

Berita Foto : Tetap Jaya Di Lautan

Kerabat melepas keberangkatan pelayaran muhibah KRI Dewaruci didermaga Ujung, Komando Armada Timur, Surabaya, Selasa, (5/7). Perjalanan muhibah KRI Dewaruci kali ini akan keliling Asia selama 52 hari sebagai praktek dan latihan Kartika Jalakrida untuk praktek pelayaran Astronomi dan pelajaran profesi dasar matra laut.

Sejumlah kerabat melepas keberangkatan pelayaran muhibah KRI Dewaruci didermaga Ujung, Komando Armada Timur, Surabaya, Selasa, (5/7). Perjalanan muhibah KRI Dewaruci kali ini akan keliling Asia selama 52 hari sebagai praktek dan latihan Kartika Jalakrida untuk praktek pelayaran Astronomi dan pelajaran profesi dasar matra laut.

Sejumlah kadet taruna Akademi Angkatan laut yang menjadi awak kapal layar KRI Dewaruci melakukan persiapan sesaat sebelum upacara militer keberangkatan di dermaga Ujung, Komando Armada Timur, Surabaya, Selasa, (5/7). Perjalanan muhibah KRI Dewaruci kali ini akan keliling Asia selama 52 hari sebagai praktek dan latihan Kartika Jalakrida untuk praktek pelayaran Astronomi dan pelajaran profesi dasar matra laut.

Lonceng kapal terpasang diatas KRI Dewaruci yang akan melakukan pelayaran muhibah saat upacara militer didermaga Ujung, Komando Armada Timur, Surabaya, Selasa, (5/7). Perjalanan muhibah KRI Dewaruci kali ini akan keliling Asia selama 52 hari sebagai praktek dan latihan Kartika Jalakrida untuk praktek pelayaran Astronomi dan pelajaran profesi dasar matra laut.

Kadet taruna Akademi Angkatan laut yang menjadi awak kapal layar KRI Dewaruci menaiki tiang kapal sesaat sebelum memulai pelayaran muhibah didermaga Ujung, Komando Armada Timur, Surabaya, Selasa, (5/7). Perjalanan muhibah KRI Dewaruci kali ini akan keliling Asia selama 52 hari sebagai praktek dan latihan Kartika Jalakrida untuk praktek pelayaran Astronomi dan pelajaran profesi dasar matra laut.

Kadet taruna Akademi Angkatan laut yang menjadi awak kapal layar KRI Dewaruci membawakan Tari Saman seusai upacara militer keberangkatan KRI Dewaruci didermaga Ujung, Komando Armada Timur, Surabaya, Selasa, (5/7). Perjalanan muhibah KRI Dewaruci kali ini akan keliling Asia selama 52 hari sebagai praktek dan latihan Kartika Jalakrida untuk praktek pelayaran Astronomi dan pelajaran profesi dasar matra laut.

Sumber: TEMPO

Readmore --> Berita Foto : Tetap Jaya Di Lautan

Pembangunan PLTN Di Babel Akan Terus Berjalan

Pangkalpinang - Gubernur Provinsi Bangka Belitung (Babel), Eko Maulana Ali, mengatakan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Bangka Selatan dan Bangka Barat tetap berjalan sesuai yang direncanakan untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional.

"Program PLTN merupakan kebijakan Pemerintah Pusat dan sudah masuk dalam `master plant` untuk percepatan dan perluasan pembangunan," ujarnya di Pangkalpinang, Selasa.

Ia mengatakan, pemerintah sampai saat ini masih mencari sumber alternatif lain untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional, selain dari minyak dan gas yang semakin lama semakin menipis persediaannya.

Persediaan bahan bakar dari fosil seperti batubara, minyak dan gas persediaannya sudah mulai menipis, karena penggunaannya tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri tetapi juga untuk dieksport dalam jumlah besar.

"Untuk mengandalkan tenaga air juga mengalami kendala karena diperkirakan sudah mulai berkurang yang disebabkan anomali cuaca dan kerusakan lingkungan," ujarnya.

Untuk itu, katanya, pada 2025 sampai 2030 diharapkan proyek PLTN tersebut sudah mulai berjalan dan dapat memenuhi 40 persen kebutuhan listrik di wilayah Pulau Sumatera, Jawa dan Bali.

"Pemerintah pusat mengharapkan 2013 sampai 2015 tahap persiapan dan perencanaan sudah selesai dengan matang, jika hasil uji tapak tersebut menyatakan layak dan memungkinkan untuk dibangun, baru Pemerintah Pusat akan memulai program selanjutnya," katanya.

Proses pembangunan PLTN sangat panjang, kata dia, saat ini pemerintah masih mempelajari dan terus melakukan uji tapak di Babel, kerja sama dan penjajagan terus dilakukan untuk mencari kemungkinan terbaik untuk kemajuan pembangunan.

Untuk membangun satu unit berkapasitas satu gigawatt dibutuhkan dana sekitar Rp35 triliun, dan rencananya di Babel akan membangun dua unit yang akan ditempatkan di Muntok dan Permis.

"Dengan kebutuhan dana lebih dari Rp70 triliun tersebut, pemerintah tidak perlu khawatir karena sudah banyak investor luar negeri yang ingin ikut andil dalam proyek tersebut," katanya.

Jika proyek ini berjalan, katanya, Babel akan memiliki peran penting dan strategis dalam menentukan pembangunan nasional, karena sebagian besar kebutuhan listrik untuk industri akan bergantung PLTN tersebut.

"Dengan peran penting tersebut, kami mengharapkan dukungan dari seluruh masyarakat untuk memahami kebutuhan kelistrikan dimasa yang akan datang dan demi percepatan pembangunan nasional," katanya.

Sumber: ANTARA

Readmore --> Pembangunan PLTN Di Babel Akan Terus Berjalan

Pangkolinlamil : Kami Akan Melakukan Peremajaan Landing Ship Tank Untuk Mengganti LST Yang Sudah Tua

Surabaya - Panglima Komando Lintas Laut Militer (Pangkolinlamil), Laksamana Muda TNI Didit Herdiawan menegaskan , pengadaan Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) tetap dilaksanakan secara bertahap sesuai anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah melalui program minimum essential forces atau MEF (kekuatan pokok minimum). “Jadi sudah dimasukkan di dalam blue print yaitu MEF pengadaan alutsista tersebut secara bertahap ditingkatkan. Untuk alutsista yang sudah tidak layak operasi, itu dilaksanakan pemeliharaan peralatan saja. Namun demikian untuk pengoperasiannya sudah tidak dilaksanakan,” katanya usai bertindak sebagai Inspektur Upacara HUT ke-50 Kolinlamil di Markas Kolinlamil, Jakarta, Senin (4/7).

Didit menambahkan, Kolinlamil sudah mendapatkan tambah KRI tipe 2 LPD (Landing Platform Dock) yang merupakan generasi kapal angkut yang terbaru yang dibuat oleh PT PAL.

2 KRI jenis LPD itu ditempatkan di Surabaya dan Jakarta. Sedangkan untuk kedepan konservasi landing ship tank KRI yang tua ini dilaksanakan peremajaan kembali. “Sekarang ini sedang ditata kembali untuk pengadaannya bagaimana pelaksanaan kegiatannya, bagaimana spesifikasi teknisnya sedang direncanakan untuk pengadaan Landing Ship tank yang baru,” katanya.

Sumber: JURNAS

Readmore --> Pangkolinlamil : Kami Akan Melakukan Peremajaan Landing Ship Tank Untuk Mengganti LST Yang Sudah Tua

Pangkolinlamil : Kolinlamil Tetap Mobilisasi Pasukan di Perbatasan

Surabaya - Panglima Komando Lintas Laut Militer (Pangkolinlamil), Laksamana Muda TNI Didit Herdiawan mengatakan Kolinlamil tetap mengutamakan mobilisasi atau pergeseran pasukan dan pergeseran peralatan tempur di wilayah-wilayah terpencil dan pulau-pulau terluar (terdepan, red) dan daerah perbatasan. Mobilisasi personel dan peralatan ini bertujuan untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan prosedur yang berlaku. “Dalam rangka HUT ke-50, Kolinlamil berperan melakukan pengawasan di daerah perbatasan dengan melakukan mobilisasi pasukan dan peralatan demi menjaga kedaulatan NKRI,” kata Didit usai bertindak sebagai Inspektur Upacara HUT ke-50 Kolinlamil di Markas Kolinlamil, Jakarta, Senin (4/7).

Pada upacara HUT Kolinlamil, Pangkolinlamil membacakan amanat Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Soeparno.

Menurut Pangkolinlamil, sesuai petunjuk dari komando atas yaitu Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Laut tentang pergeseran pasukan, pergeseran peralatan dan personel tetap diutamakan. Jadi, pergeseran pasukan itu di wilayah-wilayah terpencil dan pulau-pulau terluar tetap dilakukan sesuai dengan prosedur dan berapa kali setahun itu tetap dilakukan. “Alhamdullilah, sampai sekarang ini kita bisa laksanakan dengan tertib, lancar dan aman,” kata Didit Herdiawan.

Menurutnya, mobilisasi tersebut tetap mengacu kepada proyek atau kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam kaitannya kegiatan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yang membantu kegiatan pengadaan personel di sana. Kekurangan-kekurangannya ditambahkan dan diangkut dari Kolinlamil.

Didit juga mengatakan, Kolinlamil tetap berkomitmen, termasuk di dalam rangka mendukung kegiatan operasi di luar pelaksanaan pergeseran pasukan di dalam negeri maupun di luar negeri seperti saat pelaksaan pembebasan WNI yang disandera oleh perompak di perairan Somalia. “Kita mengangkut juga pasukan khusus, peralatan tempur dan sebagainya untuk mendukung kegiatan operasi tersebut,” katanya.

Sumber: JURNAS

Readmore --> Pangkolinlamil : Kolinlamil Tetap Mobilisasi Pasukan di Perbatasan

Kasal : Alutsista Kolinlamil Yang Sudah Tua Akan Diganti

Surabaya - TNI Angkatan Laut telah merencanakan program penghapusan alat utama sistem persenjataan (Alutsista) Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil) untuk menggantikan Alutsista yang tidak efisien dalam menunjang tugas pokok Kolinlamil. "Kolinlamil saat ini telah melaksanakan peremajaan unsur Angkut personel dengan bergabungnya beberapa unit LPD (Landing Platform Dock-kapal besar untuk pendaratan pasukan) ke dalam jajaran Kolinlamil," kata Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Soeparno dalam amanat tertulis yang dibacakan Panglima Kolinlamil, Laksamana Muda TNI Didit Herdiawan pada peringatan HUT Kolinlamil ke-50 di Markas Kolinlamil, Jakarta, Senin (4/7).

Menurut Soeparno, meskipun kondisi KRI yang berada di Kolinlamil saat ini rata-rata sudah mencapai usia antara 25 sampai dengan 66 tahun, namun secara faktual dan obyektif Kolinlamil tetap dapat menuntaskan tugas-tugas sesuai amanat UU Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI. Hal ini merupakan suatu prestasi yang perlu dipertahankan. Karena ke depan Angkutan Laut Militer memiliki peran yang sangat penting dalam mengisi program pembangunan nasional.

KSAL menjelaskan, keterbatasan kemampuan Pemerintah dalam mengalokasikan anggaran pertahanan, secara tidak sadar telah memengaruhi paradigma cara berpikir dalam melihat keterbatasan anggaran tersebut dijadikan satu kendala utama dan menurunnya kesiapan Alutsista sehingga memengaruhi tingkat profesionalisme prajurit.

Karena itu, konsep baru TNI Angkatan Laut diperlukan untuk mengubah paradigma cara berpikir menjadi lebih inovatif dan kreatif dengan cara menumbuhkembangkan nilai-nilai kehormatan, kejujuran, keikhlasan, dedikasi, loyalitas, profesionalisme dan keberhasilan.

Pada kesempatan itu, KSAL menilai tepat tema peringatan HUT Kolinlamil "Dengan Semangat Baru TNI Angkatan Laut Kita Wujudkan Prajurit Matra Laut Yang Sejahtera, Berkualitas, Profesional dan handal".

Makna dari tema tersebut, lanjut KSAL, terkandung keteguhan tekad untuk meningkatkan profesionalisme prajurit Kolinlamil agar senantiasa termotivasi untuk memberikan pengabdian terbaik bagi TNI AL, TNI bangsa dan negara.

Ia berharap agar tekad luhur yang terkandung di dalam tema tersebut hendaknya dapat diwujudkan dalam setiap derap langkah menuju pada perbaikan organisasi Kolinlamil sehingga dapat mewujudkan TNI AL yang handal dan disegani.

Sumber: JURNAS

Readmore --> Kasal : Alutsista Kolinlamil Yang Sudah Tua Akan Diganti

Malaysia Ingin Membeli Kembali Panser Buatan Pindad

Jakarta- Panglima TNI TNI Laksamana Agus Suhartono mengatakan, Malaysia menyatakan minatnya untuk membeli panser 6x6 dari Indonesia. “Tadi disinggung soal rencana Malaysia untuk membeli panser 6x6. Ini akan terus dilanjutkan. Tapi, tergantung pihak Malaysia. Kalau komitmen panglima Malaysia, dia ingin terus berupaya membeli dari kita,” kata Agus usai mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, menerima kunjungan kehormatan delegasi panglima baru angkatan tentera Malaysia Jenderal Tan Sri Datuk Sri Zulkifli Mohd Zein, di kantor Presiden, Jakarta, Selasa (5/7).

Namun, Agus tidak merinci lebih lanjut mengenai rencana tersebut. Dia menambahkan, dalam pertemuan hari ini, memang tidak ada komitmen khusus untuk saling menjaga perdamaian di wilayah perbatasan. Akan tetapi, yang lebih penting, adanya keinginan untuk meningkatkan hubungan kedua negara. “Hubungan yang ada ini harus dipertahankan dan ditingkatkan. Itu harus menjadi komitmen. Jadi, komitmennya untuk meningkatkan hubungan kedua negara,” ujarnya.

Agus juga enggan menjelaskan program yang akan dilakukan angkatan bersenjata kedua negara kedepannya. “Kalau program detailnya pasti ada di lingkungan TNI. Tapi, tadi, hubungan kerja sama yang ada selama ini, seperti pertukaran perwira, pelatihan bersama, itu senantiasa harus ditingkatkan,” katanya.

Sebagai informasi, Panglima Malaysia baru saja diangkat menjadi panglima angkatan Diraja Malaysia. “Presiden pada siang ini berkenan untuk menerima kunjungan kehormatan delegasi panglima angkatan tentera Malaysia Jenderal Tan Sri Datuk Sri Zulkifli Mohd Zein untuk lebih meningkatkan hubungan yang terjalin selama ini. Itu poinnya. Presiden menyampaikan bahwa pilar penting dari hubungan dua negara ini adalah hubungan antara angkatan bersenjata. Kalau hubungan angkatan bersenjatanya bagus, tentu hubungan kedua negara itu akan lebih bagus,” ucap dia.

Sumber: JURNAS

Readmore --> Malaysia Ingin Membeli Kembali Panser Buatan Pindad

PT DI Butuh Kepercayaan Dan Dukungan Dari Dalam Negeri

Jakarta- Krisis yang dialami PT Dirgantara Indonesia (PT DI) bukan sekedar masalah keuangan. PT DI saat ini sangat memerlukan kepercayaan konsumen dalam negeri. Ini akan sangat membantu PT DI untuk keluar dari masalah yang membelitnya.

"Masalah yang utama sebenarnya kami butuh pekerjaan dan kepercayaan dalam negeri. Mau disuntik dana berapapun kalau tidak dibutuhkan sama saja, akhirnya hancur juga,"kata Direktur Direktorat Pengembangan Bisnis dan Teknologi Dita Ardonni Jafri saat dihubungi Jurnal Nasional di Jakarta, Senin (4/7).

Dia mengatakan, hingga saat ini PT DI masih mendapatkan proyek rutin dari luar negeri seperti Korea dan Turki. Namun begitu, kata Donni, ini tidak mencukupi kebutuhan PT DI sehingga diperlukan pasar yang lebih luas. "Dalam bussiness plan kami, kami terus lakukan penawaran ke luar negeri. Memang kami masih mendapatkan pekerjaan, tapi makin lama makin berkurang."

Hal ini dikarenakan konsumen dalam negeri pun tak menaruh kepercayaan terhadap PT DI. Dikatakan Donni, kebiasaan masyarakat Indonesia yang lebih percaya pada luar negeri telah membudaya dan menjadi akar masalah.

"Itu sudah jadi budaya. Orang sakit saja kan berobatnya ke Singapura. Mereka melihat, orang Indonesianya saja nggak pake, ngapain beli dari Indonesia. Jadi pasar kami makin berkurang,"jelasnya.

Padahal, menurutnya, pejabat pemerintah luar negeri seperti Korea dan Malaysia menggunakan produk PT DI. Minimnya kepercayaan dalam negeri pada PT DI, berpengaruh pada konsumen PT DI di luar negeri.

Untuk pemesanan dalam negeri, saat ini PT DI tengah mengerjakan pesawat CN 235 pesanan TNI Angkatan Laut. Sebelumnya, Kementerian Pertahanan mengumumkan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara kementerian pertahanan dengan beberapa industri pertahanan termasuk PT DI.

"Iya, tapi dari pengalaman sebelumnya, MoU itu cuma jadi MoU. Tapi mudah-mudahan kali ini tidak begitu,"kata Donni.

Masalah lain yang sedang dihadapi PT DI adalah persoalan pembukuan. Donni mengharapkan pemerintah membantu membereskan utang-utang lama PT DI. "Kalau utang-utang lama dibebankan pada kami semua tidak bisa. Kami mengharapkan pemerintah dapat membantu agar perusahaan tetap berjalan,"ungkapnya.

Sumber: JURNAS

Readmore --> PT DI Butuh Kepercayaan Dan Dukungan Dari Dalam Negeri

Bandara Antariksa Di Enggano Akan Di Bangun 2015

Bengkulu - Pembangunan Bandara antariksa milik Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) diperkirakan akan terlaksana pada tahun 2015. Prediksi itu disampaikan Kepala Pusat Pemanfaatan Teknologi dan Dirgantara LAPAN Arisdiyo, Senin (4/7).

"Saat ini masih tahap riset lokasi yang sudah ditentukan sebelumnya, sedangkan pembangunannya dimulai pada 2015," katanya di Bengkulu. Saat ini LAPAN sedang melakukan penelitian terhadap 6 desa di Kecamatan Enggano Kabupaten Bengkulu Utara sebagai lokasi peluncuran satelit dan roket.

Enam desa tersebut yakni Banjar Sari, Meok, Ka'ana, Apoho, Malakoni, dan Kahyapuh. Jika nantinya sudah ditetapkan lokasi peluncuran satelit itu maka LAPAN akan membuat lokasi zona aman radius 5 kilo meter.

Dampak negatif dari progam ini terhadap masyarakat hanyalah pada saat peluncuran roket dimana dalam radius 5 kilometer harus bersih dari kegiatan apapun.

Sementara itu, Bupati Bengkulu Utara Imron Rosyadi mengatakan adanya bandar antariksa tersebut dapat menguntungkan masyarakat setempat baik secara ekonomi dan pendidikan.

Bupati berharap, masyarakat dapat menerima dengan baik rencana LAPAN, mengingat banyak sisi positif yang akan didapatkan warga Pulau Enggano dan Bengkulu pada umumnya.

Pembangunan bandar antariksa milik LAPAN di Pulau Enggano ini merupakan tindaklanjut dari penandatanganan perjanjian antara Pemerintah Provinsi Bengkulu pada 2010.

Pulau Enggano dinilai sebagai tempat yang sesuai untuk pembangunan bandar antariksa. Enggano memiliki populasi penduduk yang tidak terlalu banyak dan tidak berhubungan langsung dengan wilayah negara lain.

Tak hanya itu, Enggano juga memiliki luas wilayah yang luas dan lingkungan aman. Selain letaknya strategis, pulau itu juga berhadapan langsung dengan laut bebas, yaitu Samudera Hindia.

Sumber: REPUBLIKA

Readmore --> Bandara Antariksa Di Enggano Akan Di Bangun 2015

Merpati Pesan 20 Pesawat N-219 Dari PT DI

Jakarta - PT Merpati Nusantara Airlines menggandeng PT Dirgantara Indonesia untuk pengadaan 20 unit pesawat jenis N219 yang akan dimulai pada 2015 senilai US$80 juta.

"PT Merpati Nusantara Airliner akan ada kesepakatan kerjasama dengan PT Dirgantara Indonesia untuk pengadaan pesawat N219 yang dimulai pada 2015," ujar Menteri BUMN Mustafa Abubakar, Senin (4/7) seusai Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR, di Jakarta.

Mustafa mengatakan, kebutuhan 20 unit pesawat tersebut sesuai proyeksi Merpati.

Sementara itu, Direktur Utama PT Merpati Nusantara Airlines Sardjono Jhony Tjitrokusumo menuturkan, perseroan membutuhkan 20 unit pesawat N219 pada 2020. Dengan sinergi BUMN dan produksi dalam negeri ada, Sardjono mengatakan, pihaknya juga menginginkan menggunakan produksi dalam negeri."Kita mau sekali menggunakan produk dalam negeri," tegas Sardjono.

Lebih lanjut Sardjono mengatakan, dana yang dibutuhkan sekitar US$80 juta untuk pengadaan 20 unit pesawat. Tapi ia belum dapat menjelaskan lebih detil mengenai pendanaan tersebut. "Satu unit membutuhkan dana sebesar US$4 juta. Pendanaannya nanti kita cari," kata Sardjono.

Sumber: INILAH

Readmore --> Merpati Pesan 20 Pesawat N-219 Dari PT DI

Presiden Ingin Kerja Sama Militer RI-Malaysia Ditingkatkan

Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerima kunjungan kehormatan Panglima Angkatan Tentera Malaysia, Jenderal Tan Sri Dato Sri Zulkifeli bin Mohd Zin dan rombongan. Dalam pertemuan itu, Presiden SBY menginginkan kerja sama angkatan bersenjata kedua negara terus dilanjutkan. Kerja sama ini dinilai penting bagi kelanjutan hubungan bilateral Indonesia-Malaysia.

"Presiden menyampaikan bahwa pilar penting dari hubungan dua negara ini adalah hubungan antara angkatan bersenjata. Kalau hubungan angkatan bersenjatanya bagus, tentu hubungan kedua negara lebih bagus," kata Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono di Kantor Presiden, Selasa 5 Juli 2011.

Dalam pertemuan itu, SBY didampingi antara lain Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, Sekretaris Kabinet Dipo Alam, dan Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono. Sedangkan Jenderal Tan Sri Zulkifeli datang didampingi Asisten Operasi ATM Laksamana Muda Dato' Abd Hadi bin A Rashid, Dubes Malaysia untuk Indonesia Dato' Syed Munshe Afdzaruddin Syed Hassan, serta Atase Pertahanan Malaysia di Indonesia, Brigadir Jenderal Mohd Anuar Rijaludin.

Tan Sri Zulkifeli adalah Panglima Tentara Malaysia yang ke-18. Ia diangkat menjadi Panglima pada 15 Juni 2011, menggantikan Jenderal Tan Sri Dato’ Sri Azizan Ariffin. Kerja sama yang akan dilanjutkan oleh angkatan bersenjata kedua negara ini antara lain pertukaran perwira serta pelatihan bersama.

Namun, dalam pertemuan tersebut tak disinggung soal kerja sama terkait perbatasan dua negara. Menurut Agus, tidak ada komitmen secara konkret yang disampaikan, tapi yang penting adalah meningkatkan hubungan dua negara serumpun ini. "Hubungan yang ada ini harus dipertahankan, ditingkatkan, dan itu harus menjadi komitmen," katanya.

Kerja sama mengenai persenjataan juga tidak dibahas secara khusus, meski sempat disinggung soal panser 6 x 6 buatan Indonesia. "Malaysia yang berkeinginan membeli, akan terus dilanjutkan," ujar Agus.

Staf Khusus Presiden bidang Hubungan Internasional Teuku Faizasyah menambahkan, Presiden SBY menekankan soal hubungan militer kedua negara yang berjalan baik. Hal itu menjadi satu jaminan stabilitas hubungan kedua negara. "Indonesia negara pertama yang ditetapkan untuk dikunjungi, Ini suatu indikasi bagaimana Malaysia melihat Indonesia penting," katanya.

Adapun mengenai masalah perbatasan kedua negara, Faizasyah mengatakan soal itu menjadi bagian yang akan ditangani. Beberapa batas wilayah kedua negara kini masih menjadi masalah, yang juga berpotensi memunculkan konflik di lapangan, sehingga pimpinan militer kedua negara perlu membangun hubungan baik satu sama lain. "Agar potensi masalah itu tidak menjadi ekskalasi di lapangan," ujarnya.

Guna menghindari konflik, Faizasyah juga menyinggung perlunya transparansi persenjataan antarnegara di ASEAN. Seperti Defence White Paper, sebuah dokumen penting yang harus dikeluarkan oleh negara, sehingga ada tranparansi dan kenyamanan hubungan dengan negara lainnya.

Hal ini, menurut Faizasyah, sudah dilakukan dalam mekanisme ASEAN Defence Minister Meeting, di mana ada mekanisme penyampaian informasi fasilitas militer yang dimiliki masing-masing negara. Dalam konteks itu sudah ada tranparansi, sehingga bisa saling mengukur kapasitas militer masing-masing negara.

Sumber: TEMPO

Readmore --> Presiden Ingin Kerja Sama Militer RI-Malaysia Ditingkatkan

KRI Frans Kaiseipo Singgah Di Sri Langka

Kolombo (MIK/WDN) - Kapal perang KRI Frans Kaisiepo 368 milik TNI AL telah tiba di pelabuhan Kolombo untuk berkunjung selama tiga hari dan melakukan pengecekan logistik pada 03 juli 2011.

KRI Frans Kaisiepo 369 merupakan kapal perang jenis korver milik TNI AL yang memiliki panjang 90.71 meter dan memiliki berat sekitar 1444 ton. Kapal perang ini dinakodai oleh komandan Wasis Priyono, selain membawa perlengkapan juga terdapat 100 personel TNI AL termasuk 30 perwira dan 70 pelaut.

Kapal ini berkunjung sampai tanggal 5 juli dan kru dijawdalkan untuk berpartisispasi dalam serangkaian program yang diselenggarakan AL Sri Langka untuk meningkatkan hubungan kerjasama antara kedua angkatan laut selam berkunjung.

Sumber: Sri Langka Navy/MIK/WDN

Readmore --> KRI Frans Kaiseipo Singgah Di Sri Langka

KRI Diponegoro-365 Lakukan Simulasi Artileri Di Pulau Gundul

Laut Jawa - Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Diponegoro-365 “membombardir” Pulau Gundul yang berada di sekitar Kepulauan Karimun Jawa Sabtu (02/06). Sebanyak sembilan butir peluru dimuntahkan dari moncong Senjata Artileri jenis meriam laras tunggal super rapid dengan kaliber 76mm berhasil menghujam daratan Pulau tak berpenghuni itu. Pulau Gundul merupakan daerah latihan milik TNI AL kusus untuk gladi tempur penembakan senjata artileri kapal-kapal perang.

Meriam kaliber 76mm Otomelara yang terpasang di Geladak Haluan kapal ditembakkan secara otomatis melalui Pusat Informasi Tempur (PIT) didukung radar senjata jenis LIROD MK2 sebagai tracking sasaran. Selain menggunakan kendali penembakan otomatis melalut PIT juga dilakukan penembakan secara manual dengan Target Designation Sight (TDS). Jarak tembak dari KRI Diponegoro menuju sasaran kurang lebih 5 nautical mile (9,8km).

Akurasi penembakan meriam 76mm sangat tinggi karena didukung Module Combat System (MCS) terintegrasi dengan senjata ini, berupa radar LIROD yang mampu melakukan tracking video dan memberikan data kontrol senjata secara tiga dimensi mulai dari jarak, baringan dan ketinggian sasaran. Radar tersebut juga memiliki kemampuan mengunci sasaran udara secara manual dan otomatis.

Peluru yang ditembakkan dari laras meriam 76mm merupakan proyektil jenis Target Practice(TP). Meriam buatan Italia ini mampu memuntahkan peluru sebanyak 120 butir per menit dengan jarak jangkau maksimal 16 sampai 20 kilometer sesuai dengan jenis Amunisi yang ditembakkan. Untuk Amunisi jenis Semi Armour Piercing Otomonition Extended Range (Sapomer) dapat menjangkau sasaran dengan jarak maksimum 20km.

Serbuan pagi hari itu merupakan program latihan yang dilaksanakan oleh kapal perang yang berada di jajaran Koarmatim tersebut, saat melakukan perjalanan Lintas Laut (Linla) dari Pangkalan Surabaya menuju Jakarta dalam rangka akan mengikuti Latihan Bersama (Latma). Disamping itu kapal ini akan mendapatkan tugas patroli laut wilayah barat yang berada disekitar Kepulauan Karimun Jawa, Selat Sunda, Perairan Kepulauan Riau (Kepri), Selat Malaka dan Laut Cina Selatan.

Tujuan galdi tempur penembakan senjata Artileri atas air tersebut sebagai tolak ukur untuk melihat sejauh mana kemampuan operasional persenjataan serta piranti pendukung yang terintegrasi dengan senjata tersebut. Selain itu juga untuk meninggkatkan kemampuan dan profesionalisme prajurit dalam mengawaki dan mengoperasikan persenjataan yang dimiliki oleh KRI.

“Latihan penembakkan ini berhasil dengan baik, karena seluruh peluru yang ditembakkan mencapai target dengan akurat”, kata Komandan KRI Diponegoro-365 Letkol Laut (P) Antonius Widyoutomo.

Sumber: KOARMATIM

Readmore --> KRI Diponegoro-365 Lakukan Simulasi Artileri Di Pulau Gundul

PT DI Akan Produksi Dua Helikopter Jenis Baru

Jakarta - PT Dirgantara Indonesia bakal mengembangkan dua helikopter baru untuk menggantikan NBO 105 yang produksinya bakal berakhir tahun ini. Pengembangan dua jenis helikopter itu merupakan hasil kerjasama dengan perusahaan asal Eropa, Eurocopter.

Juru bicara PT Dirgantara Indonesia, Rakhendi Triyatna mengatakan dua helikopter yang akan diproduksi masih sejenis dengan helikopter NBO 105. Kedua jenis helikopter yang akan diproduksi adalah Fennec dan Ecuirrel. "Kami sudah menandatangani kerjasama lanjutan dengan Eurocopter minggu lalu," kata Rakhendi, Senin (4/7).

Rakhendi mengatakan produksi NBO 105 yang berakhir tahun ini juga bekerjasama dengan Eurocopter sejak 1976. Hingga tahun 2011, PT Dirgantara Indonesia sudah memproduksi 123 unit NB 105. Dirgantara Indonesia juga bekerjasama dengan Eurocopter sejak 1982 untuk membuat helikopter Super Puma.

Selain itu, mereka juga bekerjasama dalam memproduksi helikopter EC 725 dan EC225, namun Dirgantara Indonesia hanya membuat badan dan ekor helikopter. Sedangkan perakitannya dilakukan oleh Eurocopter di Prancis.

Produksi dua helikopter terbaru menurut Rakhendi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pasar di dalam negeri terutama untuk TNI. Demikian juga dengan dua helikopter terbaru yang akan diproduksi menurutnya akan memenuhi kebutuhan pasar baik TNI atau SAR. "Selain untuk kebutuhan dalam negeri, helikopter yang diproduksi juga akan dipasarkan ke negara tetangga," kata Rakhendi.

Rakhendi berharap produksi dua jenis helikopter terbaru dapat dilakukan secepatnya. Namun dia belum bisa memastikan waktunya karena pembicaraan yang dilakukan dengan Eurocopter masih tahap awal.

Kepala Pusat Komunikasi Publik (Kapuskom) Bambang S Ervan mengatakan Dirgantara Indonesia pasti sudah mempertimbangkan pasar dari dua jenis helikopter terbaru yang akan diproduksi. Namun jika helikopter itu merupakan pengembangan dari NBO 105, maka menurutnya akan cocok dengan kebutuhan pasar di Indonesia. "Selain untuk kebutuhan TNI dan SAR, bisa juga dipergunakan oleh perusahaan pertambangan dan kebutuhan pesawat charter," kata Bambang.


Sumber: KONTAN

Readmore --> PT DI Akan Produksi Dua Helikopter Jenis Baru