Pemerintah Siapkan RPP Badan Penjaga Laut dan Pantai

ilustrasi

TEMPO Interaktif, Jakarta - Pemerintah tengah menyiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Badan Penjaga Laut dan Pantai Indonesia atau Indonesian Sea and Coast Guard. Penjaga Laut dan Pantai adalah sejenis badan pelaksana yang akan bertugas menjaga dan menegakkan aturan hukum di wilayah laut serta pantai Indonesia. Penjaga Laut dan Pantai nantinya akan memiliki kewenangan yang lebih luas ketimbang Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) yang sudah ada saat ini.

"Rancangan Peraturan Pemerintah itu sedang diselesaikan oleh Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan," kata Kepala Pelaksana Harian Bakorkamla, Laksamana Madya TNI Y Didik Heru Purnomo kepada Tempo di kantornya, Jumat 3 Desember 2010.

Pembentukan Badan Penjaga Laut dan Pantai ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Beleid tersebut mengatur bahwa Badan Penjaga Laut dan Pantai harus sudah terbentuk tiga tahun setelah UU Pelayaran diundangkan. "Jadi paling lambat pada Mei 2011," ujar Didik.

Dalam melaksanakan tugas keamanan dan penegakan hukum di laut dan pantai, badan ini memiliki kewenangan yang cukup luas. Seperti memberikan komando pengawasan keamanan di seluruh wilayah laut dan pantai Indonesia, serta menjadi koordinator institusi-intitusi lain yang bertugas di laut. Seperti TNI Angkatan Laut, Satuan Polisi Air dan Udara Kepolisian RI, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. "Badan ini bisa memanggil unsur-unsur yang bergerak di laut dalam kaitan pengamanan laut."

Sedangkan dalam melaksanakan penegakan hukum, Penjaga Laut dan Pantai juga akan memiliki kewenangan penyelidikan. "Personil badan ini akan dilengkapi kemampuan melakukan tindakan penyelidikan," ujar mantan Wakil Kepala Staf TNI AL dan Kepala Staf Umum TNI ini. Namun badan ini tak berwenang melakukan tindakan hukum selanjutnya, seperti penyidikan.

Jika penyelidikan selesai, Badan Penjaga Laut dan Pantai akan melimpahkannya ke institusi yang lebih berwenang. Misalnya masalah kepabeanan akan dilimpahkan ke Ditjen Bea dan Cukai. "Atau kasus perompakan akan kita kasih ke polisi, kasus keimigrasian ke Direktorat Jenderal Imigrasi," kata dia. Namun kendati kewenangannya cukup luas, badan ini tak bertanggungjawab terhadap ancaman teritorial atau kedaulatan negara. Ini tetap menjadi tugas komponen pertahanan negara yakni TNI Angkatan laut.

Kepala Badan Penjaga Laut dan Pantai juga akan bertanggungjawab kepada Presiden dan pembinaan teknisnya berada di tangan Menteri Polhukam. Saat ini, Bakorkamla hanya sebatas berwenang mengkoordinir penyusunan kebijakan dan pelaksanaan operasi keamanan laut secara terpadu.

Bakorkamla sejatinya telah dibentuk sejak 1972. Di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kehadiran Bakorkamla diperkuat lagi melalui Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2005, dan diresmikan opersionalnya pada 29 Desember 2006 lalu. Duduk sebagai Ketua Bakorkamla adalah Menteri Koordinator Polhukam Djoko Suyanto. Dengan hadirnya Bakorkamla versi baru itu, Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP) yang sudah ada dibawah Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan pun melebur ke dalamnya.

Sumber: TEMPO

Readmore --> Pemerintah Siapkan RPP Badan Penjaga Laut dan Pantai

Pasukan TNI di Lebanon Dipuji PBB

Pasukan TNI yang tergabung dalam Kontingen Garuda UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon). TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO Interaktif, Jakarta - Pasukan TNI yang bergabung dalam misi United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) mendapat pujian dari PBB. Satuan-satuan tugas (Satgas) TNI dalam UNIFIL dinyatakan sebagai Satgas "Well Organized" dan "Well Trained" atau sukses dalam melaksanakan tugas di daerah operasi. Demikian dikatakan Panglima TNI, Laksamana Agus Suhartono melalui pidato sambutannya dalam upacara penerimaan dan pembubaran Satgas TNI yang baru kembali dari penugasan di Lebanon, di Markas Besar TNI Cilangkap, Jumat 3 Desember 2010 kemarin. "Saya bangga atas prestasi yang telah ditunjukkan para prajurit selama bertugas di Lebanon, dan telah mendapat apresiasi dari PBB," ujar Panglima TNI melalui siaran pers Markas Besar TNI.

Menurut Agus, hingga akhir penugasannya, Satgas-Satgas TNI di UNIFIL masih melaksanakan tugas pemeliharaan perdamaian di sebagian besar hot spot daerah konflik Lebanon. Hasil kerja pasukan TNI itu telah mendapat apresiasi baik dari Komandan Pasukan UNIFIL maupun Komandan Sektor Brigade Timur UNIFIL yang menjadi wilayah tugas Pasukan TNI disana. "Khususnya saat terjadi kemelut di Blue Line pada bulan Agustus lalu," katanya.

Saat itu, tentara Lebanon atau Lebanese Armed Forces dan Israel (Israeli Defence Forces) terlibat konflik dan baku tembak. Prajurit TNI dipuji profesionalitasnya karena tetap bertahan sebagai penengah di tengah dua seteru. Sikap Pasukan TNI itu menurutnya tak hanya berguna bagi kepentingan operasi PBB, "Tapi juga dinikmati masyarakat di daerah tanggung jawab Satgas."

Pasukan TNI yang baru pulang dari penugasan di Lebanon sebanyak 1.301 personel, terdiri dari Satgas Kontingen Garuda (Konga) XXVI-B1/ Force Headquarters Support Unit (FHQSU) sebanyak 50 personel dipimpin Kolonel Infanteri Restu Widiantoro, Konga XXV-B/Sector East Military Police (SEMPU) 75 personel dipimpin Letnan Kolonel Cpm Eko Yatma, Konga XXVI-B2/ Force Protection Company (FPC) 150 personel pimpinan Letkol Inf Fulad, Konga XXIII-D/ Indonesian Mechanized Battalion (Indobatt) sebanyak 1.015 personel dipimpin Letkol Inf Andi Perdana Kahar, dan Military Staff 11 personel dipimpin Kolonel Inf Surawahadi. Mereka telah bertugas selama setahun di Lebanon terhitung mulai pertengahan November 2009.

Sumber: TEMPO

Readmore --> Pasukan TNI di Lebanon Dipuji PBB

Menteri Minta Dahana Penuhi Kebutuhan Bahan Peledak Militer

Purnomo Yusgiantoro.

TEMPO Interaktif, Subang - Menteri Pertahanan dan Keamanan Purnomo Yusgiantoro meminta manajemen PT Dahana (Persero) mampu memenuhi kebutuhan bahan peledak khusus militer secara mandiri.

"Kita (Indonesia) memerlukan segera kawasan propellant ," kata Purnomo, usai peletakan batu pertama pembangunan Energetik Material Center (EMC) di kawasan pabrik bahan peledak milik PT Dahana di wilayah Kecamatan Cibogo, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Sabtu (4/12).

Industri propellant, kata Purnomo, kehadirannya sangat diharapkan agar pemenuhan kebutuhan bahan peledak militer Indonesia tidak bergantung ke luar negeri. "Harus bisa dipenuhi secara mandiri," ujar Purnomo.

Ia mengharapkan perusahaan pelat merah yang khusus memproduksi bahan peledak tersebut bisa mewujudkan propellant yang terintegrasi sehingga keberadaannya bisa dijadikan wahana pusat penelitian dan pengembangan yang strategis demi kemajuan bangsa dan negara serta masyarakat Indonesia.

"Saya juga mengharapkan agar industri bahan peledak tersebut tidak hanya memenuhi kebutuhan militer tetapi juga komersial," kata Purnomo.

Direktur Keuangan PT Dahana, Fajar Hary Sampoerno, mengatakan kebutuhan bahan peledak buat kepentingan militer Indonesia yang dipenuhi perusahaannya saat ini baru 80 persen.

Belum terealisasinya pemenuhan kebutuhan bahan peledak militer oleh Dahana karena perusahaan mengalami kendala dalam soal pengadaan bahan baku ammonium nitrat. "Kita masih nol dan untuk memenuhi kebutuhan itu 100 persen masih mengandalkan impor," ujar Fajar.

Tetapi, dia mengaku optimistis jika industri propellant yang berada satu kompleks dengan EMC Subang, ke depan militer Indonesia, akan memenuhi kebutuhan bahan peledak secara mandiri dari Dahana.

"Pada tahun 2013 saya yakin pasokan bahan peledak militer Indonesia akan dipasok secara mandiri oleh Dahana," papar Fajar. Pembangunan kawasan EMC dan industri propellant, di Cibogo, Subang, dipastikan tuntas dibangun pada 2012.

Tarto Dirgantiri, Direktur Utama PT Dahana (Persero), mengatakan kawasan industri bahan peledak di Cibogo akan dibangun di atas lahan seluas 120 hektare.

"Lokasi itu berada di hamparan lahan milik PT Dahana yang memiliki luas 596 hektare," kata Tirto. EMC, dalam kiprahnya kelak, akan menjadi pusat penelitian, pengembangan sekaligus pendidikan bahan peledak Indonesia.

Sumber: Tempo

Readmore --> Menteri Minta Dahana Penuhi Kebutuhan Bahan Peledak Militer

AS: Indonesia Tak Kuasai TNI

INILAH.COM, Jakarta – Bocoran dokumen AS di situs WikiLeaks menyebutkan bahwa Amerika sempat merasa Indonesia tak menguasai militernya sendiri atau TNI.

Pernyataan dalam laporan Report RL33260 dan bertanggal 19 Januari 2006 ini membahas mengenai kondisi di Papua. Terutama setelah terbunuhnya dua warga AS di Timika.

“Laporan keberadaan militer Indonesia di Papua meningkatkan perhatian Kongres terhadap teritori paling timur di negara tersebut,” demikian laporan yang disusun Congressional Research Service (CRS), tangan riset untuk Kongres (DPR) AS.

Dalam laporan itu, penyusun menyatakan bagian barat provinsi tersebut yang bukan bagian dari teritori Papua Nugini, merupakan tempat kaya sumber daya alam. Serta disebutkan, banyak terjadi pelanggaran HAM di wilayah ini.

Sebab itulah, laporan yang disusun oleh Bruce Vaughn ini menyebutkan, hubungan Indonesia dan AS bisa membuka kesempatan bagi Amerika untuk mendukung penegakan HAM.

“Serta mengembangkan hubungan militer dengan partner berharga demi perang melawan terorisme di kawasan dan aktor geopolitik penting di Asia Tenggara.” Hal ini dilakukan untuk memperbaiki kondisi HAM di Papua.

Menurut laporan, anggota Kongres merasa kegagalan Indonesia untuk mengadili siapapun yang bertanggung jawab atas insiden Timika dan pelanggaran HAM lainnya membuktikan sesuatu.

“Militer Indonesia (TNI) dalam beberapa hal, masih di luar kendali pemerintah dan Amerika Serikat sebaiknya menunda beberapa bantuan militer.”

Namun penahanan Anthonius Wamang yang dianggap bertanggung jawab atas insiden Timika 2002 lalu cukup memuaskan AS. Artinya, Amerika menyatakan hubungan antar militer bisa dimulai kembali.

Sumber: INILAH

Readmore --> AS: Indonesia Tak Kuasai TNI

Cegah Ketegangan, KASAL Malaysia Dapat Bintang

INILAH.COM, Jakarta - Hubungan antara Indonesia dan Malaysia sempat mengalami ketegangan akibat persengketaaan batas wilayah dua negara. Puncaknya adalah saat pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Indonesia ditangkap oleh Tentara Laut Diraja Malaysia. Namun sepertinya, dua negara perlahan melupakan ketegangan itu.

Buktinya adalah Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono yang menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Jalasena Utama mewakili Pemerintah Indonesia kepada Panglima Tentera Laut Diraja Malaysia, Laksamana Dato’ Sri Abdul Aziz Bin Hj.

"Pemberian tanda kehormatan ini, sebagai penghargaan atas jasa-jasanya dalam rangka lebih meningkatkan dan mempererat hubungan kerja sama yang lebih baik antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah Kerajaan Malaysia pada umumnya serta untuk meningkatkan kemajuan dan pembangunan Angkatan Laut kedua negara pada khususnya," ujar Kadispenum Puspen TNI, Kolonel Cpl Minulyo.S di , Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (3/12/2010).

Dalam menerima kunjungan Kasal Diraja Malaysia, Panglima TNI menyampaikan, bahwa hubungan kedua Angkatan Laut kedua negara dari hari ke hari semakin baik, terlebih dengan telah dilaksanakannya Asean Navies Interaction (ANI). Dalam kaitan kerjasama TNI dan Angkatan Tentera Malaysia (ATM), masing-masing jajarannya akan mengadakan pertemuan tahunan High Level Committee (HLC) 2010 di Jakarta. Disamping itu TNI juga akan mengirim Delegasi Wira Malindo pada pertandingan Sepak Bola dan Volly Ball di Kuala Lumpur Malaysia.

Dengan ditingkatkannya kerjasama tersebut, diharapkan dapat menghindari segala permasalahan dan kesalahpahaman di lapangan. Untuk itu, perlu dilibatkan para penegak hukum di laut yang memahami garis batas imajiner perairan kedua negara, sehingga pelaksanaan patroli tidak melanggar kedaulatan wilayah negara masing-masing.

Sebelum mengakhiri kunjungannya, Kasal Malaysia juga menyampaikan salam hormat dari Menhan dan Pangab Malaysia serta menyampaikan undangan kepada Panglima TNI untuk melaksanakan kunjungan resmi ke Malaysia.

Sumber: INILAH

Readmore --> Cegah Ketegangan, KASAL Malaysia Dapat Bintang

Kapal Selam Nuklir Pertama India Segera Dioperasikan

REPUBLIKA.CO.ID, NEW DELHI--Panglima Angkatan Laut India, Nirmal Varma, menyatakan bahwa kapal selam bertenaga nuklir pertama negara ini akan dioperasikan dalam dua tahun mendatang. IRNA (2/12) melaporkan, Varma dalam konferensi pers tahunannya di New Delhi menyatakan, "Program pembangunan kapal selam nuklir yang dimulai tahun 2009 itu dirahasiakan dan dijadwalkan akan beroperasi pada tahun 2012."

Dikatakannya, pascapengoperasian kapal selam nuklir itu, Angkatan Bersenjata India akan memiliki kemampuan meluncurkan rudal-rudal strategis baik dari permukaan maupun dari bawah permukaan laut. Kapal selam nuklir itu merupakan satu dari rencana produksi tiga kapal selam nuklir yang dibantu oleh para pakar dari Rusia.

Sumber: REPUBLIKA

Readmore --> Kapal Selam Nuklir Pertama India Segera Dioperasikan

AS Takut ASEAN-China Bersatu

INILAH.COM, Jakarta – Kebocoran laporan kabel rahasia milik Amerika Serikat mengungkap alasan negara adidaya ini begitu tertarik memperhatikan ASEAN. Alasannya: China. Kok bisa?

Laporan kabel rahasia AS yang dipaparkan oleh situs WikiLeaks itu menjabarkan pertemuan EAS serta anggota-anggotanya. EAS menyatukan ASEAN dengan anggota-anggota plus three-nya, China, Korsel dan Jepang. Kemudian Australia, Selandia Baru dan India.

EAS yang bertujuan untuk membahas isu-isu dengan kepentingan sama itu membuat AS ketar-ketir. Apalagi, pejabat Jepang mendeskripsikan EAS sebagai pertemuan historis untuk menyatukan pandangan-pandangan masa depan komunitas Asia Timur.

“Kelompok macam ini bisa menggantikan forum mulitateral utama Asia dalam perdagangan dan investasi, APEC,” demikian laporan itu, yang juga menyebutkan bahwa Rusia diundang dalam EAS sebagai tamu spesial.

“Beberapa orang di AS khawatir bahwa EAS akan menandakan kebangkinan regionalisme Asia, dimana AS tidak memiliki peran memimpin,” lanjutnya. Amerika juga khawatir China akan menggunakan EAS untuk mengkonsolidasikan peran pemimpin di Asia.

Laporan Report RL33242 bertajuk ‘East Asia Summit (EAS): Issues for Congress’ ini menyimpulkan, ASEAN memegang peranan penting untuk memimpin Asia. Sebab, ASEAN adalah kunci pendirian EAS dan segala prosesnya. Tak heran Indonesia penting, sebab Indonesia saat ini adalah Ketua ASEAN.

Penyusun laporan itu, Bruce Vaughn yang seorang analis Asia Tenggara dan Asia Selatan untuk Foreign Affairs, Defense, and Trade Division, melakukan pekerjaannya atas nama Congressional Research Service (CRS). Lembaga ini merupakan tangan riset untuk Kongres (DPR) AS.

Sumber: INILAH

Readmore --> AS Takut ASEAN-China Bersatu

TNI Cegah Data Militer Bocor di Wikileaks

INILAH.COM, Jakarta - Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono menegaskan bahwa pihaknya akan mengantisipasi kebocoran data intelejen dan militer Indonesia.

Baru-baru ini, marak pembocoran dokumen rahasia sejumlah negara oleh situs Wikileaks. Namun hal itu belum dianggap oleh TNI sebagai ancaman serius. Pasalnya sejauh ini TNI belum mendapatkan konfirmasi mengenai kebocoran dokumen rahasianya.

"Belum ada secara resmi diumumkan kalau TNI membocorkan," tutur Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono, usai upacara penerimaan 1.301 anggota TNI yang baru saja kembali dari Libanon untuk misi perdamaian di mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (3/12/10).

Ia menjelaskan saat ini TNI tengah mendalami apakah ada kebocoran yang terjadi. TNI juga tengah melakukan pencegahan-pencegahan terjadinya kebocoran dokumen rahasia TNI, yang dapat mengancam kedaulatan bangsa.

"Jika memang ada kebocoran, bisa saja hal tersebut disebabkan oleh keteledoran anggotanya, maupun kesengajaan dari pihak-pihak tertentu yang ingin stabilitas negara terganggu," imbuhnya.

Sebelumnya, situs Wikileaks telah membocorkan rahasia intelejen dan militer dari berbagai negara. Wikileaks juga membocorkan kawat diplomatik Kedutaan Besar Amerika Serikat.

Antara lain berisi penghinaan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Clinton terhadap Presiden Argentina dan permintaan Raja Arab Saudi untuk menyerang Iran dan menyebut Presiden Iran sebagai ular berbisa.

Sumber: INILAH

Readmore --> TNI Cegah Data Militer Bocor di Wikileaks

Inilah Kekuatan Korsel yang Ditakuti Korut

INILAH.COM, Jakarta- Angkatan Darat Korea Selatan (Republic of Korea Army / ROKA) terbesar nomor enam di dunia. Negara ini juga memiliki lebih dari satu juta tentara yang kuat.

ROKA dibagi menjadi tiga ketentaraan yaitu First Army (FROKA), Second Army (Sroka) dan Third Army (TROKA) di mana masing-masing memiliki markas, korps dan divisi.

Tiap ketentaraan memiliki markas besar Angkatan Darat, Komando Penerbangan dan Komando Khusus Perang dengan 11 korps, 49 divisi dan 19 brigade. Ini termasuk 522 ribu pasukan yang diperkirakan didukung oleh 5.850 kendaraan lapis baja, 11.337 sistem rudal, 7.032 sistem pertahanan rudal dan 13 ribu sistem pendukung infanteri.

Tank ROKA termasuk M48A5, T-80U, K1 dan K1A1 yang memiliki meriam 120 mm yang dibuat lokal. Tentara ROKA juga didukung 2.872 tank termasuk 1.524 K1 dan K1A1.

Pengganti masa depan K1 MBT adalah XK2 Black Panther yang memiliki mesin Diesel 1.500 hp, meriam utama 120mm/L55 dan senapan mesin koaksial. Tank baru itu juga memiliki peralatan radar dengan sistem deteksi laser serta relatif kuat dibandingkan M1A2 dari Amerika atau Leclerc dari Perancis.

Saat ini, Korea Selatan telah memproduksi K-9 Thunder yang sudah diekspor ke Turki, sama seperti seri K200 yang aksinya bisa kita lihat di operasi perdamaian PBB, sebagai bagian dari pasukan perdamaian Malaysia.

Korea Selatan juga memiliki K21 yang seluruhnya dibangun dari fiberglass di mana dapat mengurangi beban kendaraan. Ini memungkinkan tank melakukan perjalanan pada kecepatan yang tinggi tanpa mesin besar dan kuat. Saat diproduksi, K21 tipe NIFV dibangun lebih ringan, bahkan jika dibandingkan seri Bradley milik Amerika atau seri BMP dari Rusia.

ROMA juga memiliki K-SAM Pegasus yang dilengkapi dengan 8 rudal yang dapat terbang maksimum 2,6. Seri K-30 Biho juga didukung sistem senapan kembar 30mm yang mampu meledak sendiri di udara.

Sumber: INILAH

Readmore --> Inilah Kekuatan Korsel yang Ditakuti Korut

SERAH TERIMA TANK AMPHIBI BMP-3 F RUSIA 11 DESEMBER 2010

Tank Amphibi BMP-3 F buatan Rusia

Paparan tentang serah terima Tank Amphibi BMP-3 F buatan Rusia kepada Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro dilaksanakan di Markas Komando Korps Marinir, Jalan Prapatan No. 40 Jakarta Pusat, Jumat (3/12).

Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Soeparno beserta rombongannya turut hadir disitu serta diterima langsung oleh Komandan Korps Marinir Mayjen TNI (Mar) M. Alfan Baharudin.

Sebelumnya, Kasal beserta rombongan Sholat Jum’at bersama para prajurit Marinir dan warga sekitar mako di Gedung Graha Marinir.

Menurut rencana upacara serah terima BMP-3 F akan dilaksanakan di Banongan Situbondo tanggal 11 Desember 2010, serta diakhiri kegiatan pengangkatan Menhan sebagai warga kehormatan Korps Marinir.

Paparan disampaikan langsung oleh Dan Pasmar 1 Kolonel Marinir A. Faridz Whashington, serta dihadiri Irjenal Mayjen TNI (Mar) Djunaedi Djahri, Asops Kasal, Aspers Kasal, Aslog Kasal, Komandan Kobangdikal, Komandan Seskoal, para pejabat teras Mabesal dan pejabat teras di lingkungan Korps Marinir.

Sumber: KORP MARINIR

Readmore --> SERAH TERIMA TANK AMPHIBI BMP-3 F RUSIA 11 DESEMBER 2010

Menhan RI : Sidang Ke-6 Kerjasama Teknik – Militer RI – Rusia Diharapkan Tingkatkan Kerjasama Alutsista Kedua Negara

Sukhoi TNI AU

Jakarta, DMC - Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Rabu (30/11), menerima kunjungan kehormatan Ketua Delegasi Rusia dalam Sidang ke-6 kerjasama teknik-militer RI-Rusia Mr Vyaheslav Dzirkaln, di kediaman Menhan, Jakarta. Kedatangannya kali ini menjadi pembicaraan pembuka sebelum dilaksanakannya Sidang ke-6 kerjasama teknik-militer RI-Rusia di kantor Kementerian Pertahanan. Sidang akan berlangsung selama dua hari dimana hari kedua akan digunakan khusus untuk membicarakan kemungkinan kerjasama antar industri pertahanan kedua negara.

Menhan Purnomo yang saat menemui Ketua Delegasi Rusia didampingi Kepala Badan Sarana Pertahanan Laksda TNI Susilo, mengharapkan sidang ke-6 yang akan dipimpin oleh Sekjen Kemhan Marsdya TNI Eris Herryanto ini dapat berhasil dengan baik.

Usai mengadakan pertemuan dengan Menhan Purnomo di kediaman Menhan, Ketua Delegasi Rusia juga mengadakan pertemuan dengan Wakil Menhan Sjafrie Sjamsoeddin di Kantor Kemhan, Jakarta sebelum memulai Sidang ke-6 RI-Rusia tentang kerjasama teknik-militer yang dipimpin oleh Sekjen Kemhan.

Ketua Delegasi Rusia Mr Vyaheslav Dzirkaln mengatakan, pemerintahnya menyambut baik pertemuan dengan Menhan Purnomo sebelum dilaksanakannya sidang ke-6 kerjasama teknik-militer RI-Rusia. Karena menurutnya pertemuan ini dapat digunakan untuk membicarakan perkembangan terbaru hubungan teknik militer kedua negara. Dirinya menyetujui apa yang menjadi harapan Menhan Purnomo dan menyatakan bahwa pihak Rusia juga mengharapkan hasil terbaik dari pertemuan ini.

Sementara itu, saat membuka Sidang ke-6 kerjasama teknik-militer RI-Rusia, Sekjen Kemhan Marsdya TNI Eris Herryanto mengatakan, sidang ke-6 ini merupakan pertemuan rutin setiap tahun dilaksanakan secara bergantian sesuai dengan statuta perjanjian Pemerintah RI-Rusia di bidang kerjasama teknik-militer. Pertemuan tahun sebelumnya yaitu sidang ke-5 dilaksanakan di Rusia, karena itu sidang ke-6 ini diadakan di Jakarta.

Banyak hal yang telah dirumuskan dari hasil pertemuan tahunan sebelumnya yang sangat berguna dalam membangun kerjasama teknik-militer antara RI dan Rusia. Beberapa isu penting yang akan dibahas dalam pertemuan saat ini adalah tentang rencana penambahan enam pesawat Sukhoi-30 dan Sukhoi-27 serta pembangunan fasilitas service maintainance center untuk beberapa alutsista produk-produk Rusia yang ada di Indonesia seperti pesawat Sukhoi, helicopter, dan peluru kendali.

Hal lain yang ingin dibahas adalah bagaimana sistem atau rantai pengadaan alutsista dari Rusia dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien sehingga kesiapan-kesiapan alutsista yang dimiliki oleh TNI dapat cepat teratasi. Hal itu dimaksudkan agar tingkat kesiapan operasional alutsista TNI menjadi lebih tinggi.

Sumber: DMC

Readmore --> Menhan RI : Sidang Ke-6 Kerjasama Teknik – Militer RI – Rusia Diharapkan Tingkatkan Kerjasama Alutsista Kedua Negara

WAMENHAN RI: Media Massa Sebagai Sarana Transformasi Informasi Kebijakan Pertahanan

illustrasi Media Massa Yang Membahas Tentang Militer

Jakarta, DMC – Setiap esensi kebijakan Pertahanan dan setiap kegiatan Kementerian Pertahanan, yang perlu diketahui oleh masyarakat sebagai stake holder, harus mampu dikomunikasikan oleh para pejabat yang berwenang dilingkungan Kementerian Pertahanan. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) RI, Sjafrie Sjamsoeddin, sebelum membuka secara resmi pelaksanaan Workshop Pertahanan Pelatihan Mengenal Media Massa, Public Relation dan Jurnalis dengan tema, "Peningkatan SDM dan Citra Kementerian Pertahanan (Kemhan) Melalui Media Massa", di Gedung Urip Sumohardjo, Kemhan RI, Jakarta, Rabu(1/12).

Lebih lanjut Wamenhan mengatakan, penyampaian kinerja Kemhan langsung kepada masyarakat dilaksanakan, salah satunya melalui interaksi dengan media melalui jalur interaksi dengan media massa. Meskipun para pejabat Kemhan saat ini, sebagian telah memiliki kualitas dasar dan pengembangan berkomunikasi dengan publik, namun perlu diperhatikan mengenahi prinsip-prinsip, etika dan estetika dalam penyampaiaan informasi. Sehingga pesan yang akan ditransformasikan dapat secara tepat dan benar dipahami masyarakat, demikian Wamenhan mengingatkan.

Sejalan dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), sejak tanggal 30 April 2008 Wamenhan mengharapkan masyarakat dapat dibanjiri dengan informasi yang dimiliki oleh Kemhan secara benar. Media massa sebagai sarana transformasi informasi, dapat diibaratkan sebagai telor mentah yang kita pegang, terlalu kuat digengga, pecah, terlalu lemah pun, telor akan lepas dan pecah. Sehingga para pejabat diajak memahami bagaimana sebaiknya berhubungan dengan media massa.

Hal senada disampaikan salah satu nara sumber Benny S. Butarbutar, salah seorang praktisi bidang informasi publik dan mantan jurnalis di beberapa media massa, mengingat Kemhan menjadi 10 institusi teratas negara yang menjadi sosrotan media dan setiap kebijakan terkait pertahanan langsung menyentuh kepada kepentingan publik, diperlukan kemampuan dan kepiawaian pejabat publik dalam menghadapi media massa.

Kemampuan dan kepiawaian tersebut didapatkan dari penguasaan terhadap masalah dan kepercayaan diri ketika dihadapkan pada situasi memberikan informasi dan menjawab pertanyaan wartawan. Para peserta juga diajak merubah pemahaman yang bukan lagi bagaimana pejabat menghadapi media namun bagaimana kita mampu menggunakan media massa sebagai sarana penyampaian infomasi publik.

Workshop yang diadakan oleh Kantor Pusat Informasi Publik Kemhan bekerja sama dengan Ira Kusno Communication, salah satu lembaga pelatihan jurnalistik, berlangsung selama dua hari. Untuk hari pertama dikhususkan kepada pejabat Eselon I dan II yang berjumlah 33 peserta sedangkan untuk hari kedua bagi pejabat Eselon III dan IV di lingkungan Kemhan RI. Materi yang diterima peserta, diantaranya berupa tekhnik wawancara dan tekhnik door stop. Sedangkan narasumber yang menyampaikan materi hari pertama Ira Kusno, Simon Silalahi (Kompas) dan Indiarto (presenter TV ONE).

Pada hari kedua pelatihan workshop untuk eselon III dan IV materi yang diberikan terkait dengan cara membuat press release, wawancara dan pengenalan media net working.

Sumber: DMC

Readmore --> WAMENHAN RI: Media Massa Sebagai Sarana Transformasi Informasi Kebijakan Pertahanan

RI – Malaysia Tingkatkan Kerjasama Angkatan Laut

Jakarta, DMC – Menteri Pertahanan RI, Purnomo Yusgiantoro, Rabu (2/12) menerima kunjungan kehormatan Panglima Tentera Laut Deraja Malaysia, Admiral Tan Sri Abdul Aziz bin Haji Jaafar, di Kantor Kementerian Pertahanan RI, Jakarta. Kesempatan pertemuan tersebut digunakan untuk membahas beberapa peluang kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan yang dilaksanakan oleh Angkatan Laut kedua negara selama ini.

Salah satu kerjasama yang dibahas adalah peluang kerjasama pertahanan kedua angkatan laut lebih dikhususkan kepada peningkatan latihan pengamanan bersama di wilayah perairan timur atau tepatnya di wilayah Ambalat. Latihan bersama diwilayah tersebut dilaksanakan atas dasar faktor bersama, dengan tujuan untuk mencegah kesalahpahaman didalam melaksanakan tugas dari personil yang bertanggungjawab di lapangan.

Pada pertemuan itu, Menhan juga menyampaikan rencana pertemuan bilateral Indonesia-Malaysia melalui Forum GBC yang akan diselenggarakan pada tahun 2011. Menhan berharap pertemuan melalui bilateral GBC ini kedua negara dapat menyamakan pemikiran dalam rangka mempererat hubungan diplomatik antara Indonesia- Malaysia.

Menhan berharap pada pertemuan ini sehubungan dengan pihak-pihak terkait agar dapat lebih diperluas. Bukan hanya institusi Angkatan bersenjata kedua negara, melainkan institusi sipil yang memiliki peranan juga bisa diikutsertakan. Pihak Malaysia sangat menerima dan merespon positif dari harapan yang di sampaikan oleh Menhan RI.

Disamping itu dilaksanakan melalui kegiatan patroli terkoordinasi oleh angkatan laut kedua negara, kasus pelanggaran yang dilakukan oleh nelayan tradisional dapat diselesaikan cukup dengan mengirim kapal nelayan tersebut untuk kembali ke wilayah masing-masing.

Turut mendampingi Menhan Purnomo Yusgiantoro dalam pertemuan tersebut, Kepala Staf Angkatan Laut (KASAL), Laksamana Madya TNI Soeparno, Dirjen Strahan Kemhan Mayjen TNI Puguh Santoso,S.T.,M.Sc, Staf Ahli Menhan Bidang Keamanan Kemhan, Mayjen TNI Muchamad Nasrun dan Kapus Kom. Publik Kemhan, Brigjen TNI I. Wayan Midhio.

Sumber: DMC

Readmore --> RI – Malaysia Tingkatkan Kerjasama Angkatan Laut

Dilema Pengadaaan Alutsista TNI

Alutsista TNI

November 2, 2010: Indonesia telah meningkatkan anggaran pertahanan lebih dari $ 6 miliar untuk tahun depan. Itu sekitar satu persen dari PDB. Selama empat tahun ke depan, rencananya akan ditingkatkan 1,5 persen dari PDB. Karena pengadaan alutsista membutuhkan banyak pengeluaran, dan saat ini TNI sangat membutuhkan peralatan baru.

Lebih dari dua dekade kediktatoran, yang berakhir pada tahun 1998, korupsi melihat banyak anggaran pertahanan dialihkan untuk penggunaan non-militer. Para jenderal mendirikan bisnis komersial sendiri, daripada memelihara peralatan militer yang up-to-date.

Dengan berakhirnya kediktatoran, ada upaya untuk mengontrol kekuatan politik dan ekonomi militer. Hal ini memperlambat upgrade peralatan. Ada banyak kerusakan untuk memperbaiki. Misalnya, ketika Perang Dingin berakhir, Indonesia membeli sebagian besar angkatan laut Jerman Timur. Hal ini dilihat sebagai cara yang cepat dan murah untuk menghadapi memenuhi kapal TNI AL yang sudah tua dan tidak bisa dioperasi.

Banyak kapal Jerman Timur yang kecil dan mempunyai umur diatas 10 tahun. Tapi dipertahankan oleh Jerman, karena kapal tersebut masih dalam kondisi cukup bagus. Karena TNI AL setengah hati merawat kapal tersebut membuat banyak kapal mulai kerusakan. Itu disebabkan karena Indonesia memiliki daerah tropis, bukan daerah Baltik dingin, sehingga mempercepat kapal tersebut rusak. Pemerintah masih belum punya uang untuk membeli kapal baru, atau bahkan banyak kapal lama masih dalam perbaikan. Sehingga Indonesia mencari kapal perang terjangkau dari Rusia dan Korea Selatan. Indonesia berpaling ke Rusia membeli pesawat tempur baru.

Sekarang telah dalam rangka yaitu penambahan menjadi 16 Su-27s dan Su-30s. Meski mahal, pesawat tempur Rusia modern, dan canggih. Tapi hemat dalam perawatan. Namun, untuk menghemat anggaran, Indonesia mengirim para pilot sukhoi ke Cina untuk membantu pelatihan pilot untuk menerbangkan Su-30-an. Yang memnyebabkan Rusia tidak senang dengan ini, dan ketakutan bahwa Cina akan mencoba dan menjual salinan ilegal (di bawah Rusia) dari Su-27 (yang J-11) untuk negara-negara berkembang seperti Indonesia.

Rusia telah berjanji akan memproses melalui jalur hukum jika hal ini terjadi. Saat ini China telah memproduksi lebih dari 120 J-11. Indonesia ingin setidaknya membeli 50 pesawat tempur Rusia, tetapi Indonesia bisa tergoda oleh korupsi dan penurunan harga bila membeli J-11.

Saat ini TNI telah mengakuisisi peralatan senjata infanteri banyak yang baru, tetapi tidak banyak peralatan utama (tank, artileri). Anggaran pertahanan akan menyedot banyak anggaran yaitu pengadaan pesawat tempur dan kapal perang, hal ini bisa menyebabkan rawan korupsi dalam pengadaannya ( dari pemasok).

Sumber: STRATEGY PAGE/MIK

Readmore --> Dilema Pengadaaan Alutsista TNI

10 Tema Akan Dibocorkan WikiLeaks dari Jakarta

London - 3.059 Dokumen Kedubes AS di Jakarta akan dibocorkan situs whistleblower WikiLeaks. Semuanya terangkum dalam 10 tema besar. Namun tema terorisme tidak termasuk, walaupun menjadi masalah besar di Indonesia dalam dekade terakhir ini.

Seperti dilansir dari guardian.co.uk, Jumat (3/12/2010), dokumen yang bakal dibocorkan dari Jakarta mencakup 10 bidang utama. Sepuluh bidang ini ditandai dengan kode khusus yang hanya dipahami para diplomat AS.

Kode-kode ini adalah PHUM, KTIP, KCRM, KWMN, SNIG, KFRD, ASEC, PREF, ELAB, dan KMCA. Belum semua kode-kode ini bisa diterjemahkan. Namun beberapa sudah bisa diketahui artinya.

PHUM adalah untuk tema Hak Asasi Manusia. Artinya akan ada kasus-kasus pelanggaran HAM yang akan dibongkar WikiLeaks. Ada juga ELAB yang terkait dengan isu-isu buruh dan tenaga kerja.

Sedangkan PREF adalah soal pengungsi. Ini diduga terkait dengan kasus manusia-manusia perahu yang singgah ke Indonesia dalam perjalanan ke Australia. Australia sedang merayu Indonesia agar membantu mereka mengatasi manusia-manusia perahu ini.

Yang tentunya akan menarik adalah dokumen Kedubes AS di Jakarta bertema ASEC. Ini adalah isu pertahanan. WikiLeaks akan membongkar memo-memo dari Kedubes AS yang menyoroti pertahanan di Indonesia. Tentu akan menarik jikalau nanti dibongkar kawat-kawat yang mengomentari soal Kopassus yang akan kembali bekerja sama dengan militer AS. Sedangkan sisanya, belum bisa diketahui definisinya.

Namun ada juga sejumlah tema yang terkait dengan Indonesia, namun tidak ada kodenya dari Kedubes AS di Jakarta. Artinya, WikiLeaks tidak melirik tema-tema tersebut.

Tema-tema yang absen itu misalnya PGOV, yang artinya WikiLeaks akan membongkar memo-memo AS terkait pemerintahan setempat di mana kedubes mereka berada. Tidak ada juga dokumen dengan tema ECON yang isinya bagaimana AS memantau kondisi perekonomian di negara target.

Yang juga absen adalah PTER atau pemberantasan terorisme. Padahal, kasus terorisme sangat marak di Tanah Air, bahkan hotel Amerika seperti JW Marriott menjadi sasaran bom. Namun entah kenapa tidak ada tema terorisme dari dokumen Kedubes AS di Jakarta yang akan dibocorkan WikiLeaks.

Sumber: DETIK

Readmore --> 10 Tema Akan Dibocorkan WikiLeaks dari Jakarta

10 Tema Akan Dibocorkan WikiLeaks dari Jakarta

London - 3.059 Dokumen Kedubes AS di Jakarta akan dibocorkan situs whistleblower WikiLeaks. Semuanya terangkum dalam 10 tema besar. Namun tema terorisme tidak termasuk, walaupun menjadi masalah besar di Indonesia dalam dekade terakhir ini.

Seperti dilansir dari guardian.co.uk, Jumat (3/12/2010), dokumen yang bakal dibocorkan dari Jakarta mencakup 10 bidang utama. Sepuluh bidang ini ditandai dengan kode khusus yang hanya dipahami para diplomat AS.

Kode-kode ini adalah PHUM, KTIP, KCRM, KWMN, SNIG, KFRD, ASEC, PREF, ELAB, dan KMCA. Belum semua kode-kode ini bisa diterjemahkan. Namun beberapa sudah bisa diketahui artinya.

PHUM adalah untuk tema Hak Asasi Manusia. Artinya akan ada kasus-kasus pelanggaran HAM yang akan dibongkar WikiLeaks. Ada juga ELAB yang terkait dengan isu-isu buruh dan tenaga kerja.

Sedangkan PREF adalah soal pengungsi. Ini diduga terkait dengan kasus manusia-manusia perahu yang singgah ke Indonesia dalam perjalanan ke Australia. Australia sedang merayu Indonesia agar membantu mereka mengatasi manusia-manusia perahu ini.

Yang tentunya akan menarik adalah dokumen Kedubes AS di Jakarta bertema ASEC. Ini adalah isu pertahanan. WikiLeaks akan membongkar memo-memo dari Kedubes AS yang menyoroti pertahanan di Indonesia. Tentu akan menarik jikalau nanti dibongkar kawat-kawat yang mengomentari soal Kopassus yang akan kembali bekerja sama dengan militer AS. Sedangkan sisanya, belum bisa diketahui definisinya.

Namun ada juga sejumlah tema yang terkait dengan Indonesia, namun tidak ada kodenya dari Kedubes AS di Jakarta. Artinya, WikiLeaks tidak melirik tema-tema tersebut.

Tema-tema yang absen itu misalnya PGOV, yang artinya WikiLeaks akan membongkar memo-memo AS terkait pemerintahan setempat di mana kedubes mereka berada. Tidak ada juga dokumen dengan tema ECON yang isinya bagaimana AS memantau kondisi perekonomian di negara target.

Yang juga absen adalah PTER atau pemberantasan terorisme. Padahal, kasus terorisme sangat marak di Tanah Air, bahkan hotel Amerika seperti JW Marriott menjadi sasaran bom. Namun entah kenapa tidak ada tema terorisme dari dokumen Kedubes AS di Jakarta yang akan dibocorkan WikiLeaks.

Sumber: DETIK

Readmore --> 10 Tema Akan Dibocorkan WikiLeaks dari Jakarta

Korsel Akan Gunakan Kekuatan Udara

illustrasi

Seoul (ANTARA News) - Korea Selatan akan membalas dengan serangan udara dan "memukul penyerang dengan telak" seandainya Korea Utara melancarkan serangan militer lagi, kata menteri pertahanan, Jumat.

"Kita pasti akan menggunakan angkatan udara untuk melancarkan serangan balasan," kata Menteri Pertahanan baru Kim Kwan-Jin, menjawab satu pertanyaan dalam dengar pendapat di parlemen tentang apa tanggapan Korsel jika terjadi serangan lagi, sebagaimana dikutip dari AFP.

Serangan balasan militer Korsel dengan menembakkan artielri setelah Korut pada 23 November menembaki sebuah pulau perbatasan Korsel yang menewaskan dua warga sipil dan dua amrinir.

Korsel mengatakan pada saat itu kita tidak menggunakan kekuatan udara terhadap posisi-posisi artileri Korut karena khawatir situasi akan semakin tegang.

Tanggapan itu dianggapi sebagian besar pihak sebagai lemah dan menteri pertahanan sebelumnya mengundurkan diri untuk memikul tanggung jawab.

Kim mengatakan Korsel akan menggunakan haknya untuk mempertahankan diri dan "menghukum penyerang dengan telak sampai sumber permusuhan itu dimusnahkan."

Tetapi ia membantah peluang perang berskala penuh itu kecil, dan menyebut kekuatan militer Korsel dan pasukan Amerika Serikat sekutunya dan masalah-masalah dalam negeri Korut.

"Melalui pasukan gabungan AS-Korsel, kami mengamati dengan seksama semua tanda-tanda kemungkinan provokasi oleh Korut," kataya.

"Karena itu, kendatipun jika kita menanggapi dengan keras atas satu tindakan provokatif lebih jauh, akan sulit bagi Korut untuk meningkatkan menjadi perang berskala penuh."

Kim mengutip kesulitan-kesulitan ekonomi dan ketidak pastian menyangkut transisi kekuasaan dari pemimpin Kim Jong-Il kepada putranya Kim Jong-Un , sebagai faktor-faktor yang menghambat Korut ke perang berskala penuh.

Amerika Serikat menggelar 28.500 tentara di Korsel, yang secara teknis bagian dari satu Komando PBB.

Seorang pejabat Seoul mengatakan pekan lalu Korsel berencana untuk mengubah perjanjian yang sekarang untuk berkonsultasi dengan Komando PBB sebeum menggunakan jet-jet Korsel untuk perang.

Baek Seung -Joo, seorang pengamat di "Institute Korea for Defence Analyses", Jumat mengatakan Korsel menimbulkan kekhawatiran pada pihak pemimpin Korut bahwa mereka akan kehilangan nyawa jika mereka melancarakan serangan lagi.

Ia menyerukan Korsel menggelar rudal-rudal di pulau Yeonpyeong dan pulau-pulau garis depan lainnya yang dapat menghantam pos-pos komandon dalam hal terjadi provokasi bersenjata lagi.

Serangan artileri dan roket Korut terhadap pulau Yeeonpyeong adalah serangan pertama terhadap satu daerah sipil sejak Perang Korea 1950-1953.

Sumber: ANTARA

Readmore --> Korsel Akan Gunakan Kekuatan Udara

Butuh 30 Tahun untuk Sediakan Rumah Dinas TNI

JAKARTA--MICOM: Kebutuhan rumah dinas yang dipenuhi negara baru kurang dari setengah yang dibutuhkan oleh TNI. Jika menghitung kuantitas pengadaan setiap tahun, Kementerian Pertahanan meyakini pengadaan seluruh kebutuhan baru bisa terpenuhi setelah tiga puluh tahun kemudian.

Hal ini terungkap dalam rapat kerja antara Panja Aset Tanah dan Rumah Dinas DPR dan jajaran kementerian terkait di Jakarta, Kamis (2/12).

"Kebutuhan rumah negara untuk Kemhan-TNI sebanyak 433.196 unit. Yang ada baru sebanyak 192.742 unit. Yang dihuni prajurit sebanyak 158.658 unit. Yang dihuni oleh purnawirawan dan lain-lain sebanyak 34.157 unit. Penghuni yang tidak berhak sebanyak 6.658 unit dari seluruh angkatan," jelas Sekjen Kemenhan Marsdya Eris Heriyanto di Jakarta, Kamis (2/12).

Upaya pemenuhan kebutuhan melalui jalur normal dengan memanfaatkan APBN, TNI hanya bisa memenuhi sekitar 3000 unit per tahun. Sementara itu, kebutuhan mencapai 274.571 unit sehingga jika dikalkulasi, pemenuhan kebutuhan baru bisa dipenuhi 89 hingga 90 tahun. Jika pemerintah melakukan upaya lain seperti pembangunan rusunawa dan pengadaan rumah melalui jalur Asabri atau YKPP, penyelesaian pemenuhan bisa dipercepat menjadi 30 tahun.

"Pembangunan rusunawa dan rusus, satu tahun bisa menghasilkan 2000 unit setahun. Kemudian, dengan bantuan pengadaan rumah dari Asabri dan YKPP, rata-rata bisa menghasilkan 1.700 unit. Kalau dikalkulasi, penyelesaiannya bisa dilakukan dalam 30 tahun," tukasnya.

Anggota Komisi I DPR RI dari FPKS Syahfan B Sampurno menyatakan keprihatinannya. Menurut dia, hal itu wujud ketidaksiapan negara saat memutuskan kebijakan bahwa TNI harus kembali ke barak. Oleh karena itu, harus dipikirkan betul oleh DPR dan pemerintah menangani persoalan ketersediaan rumah. Hal ini juga ditimpali oleh Ketua Panja Aset Enggartyasto Lukita yang menyatakan pernyataan tersebut sebagai bentuk tekanan bagi pemerintah.

Sumber: MEDIA INDONESIA

Readmore --> Butuh 30 Tahun untuk Sediakan Rumah Dinas TNI

Korut Kerahkan 5.200 Unit Peluncur Roket

Seorang pengunjung mengambil gambar replika rudal Scud B Korea Utara dan rudal-rudal Korea selatan yang dipajang di Korean War Memorial di Seoul pada 28 June, 2010.

SEOUL, KOMPAS.com - Korea Utara menempatkan banyak peluncur roket yang mampu menjangkau Seoul di tengah ketegangan yang meninggi terkait serangan artileri mematikan ke sebuah pulau perbatasan Korea Selatan, demikian menurut sebuah laporan, Jumat (3/12). "Korea Utara baru-baru ini meningkatkan jumlah peluncur roket sekitar 100 unit menjadi 5.200 unit," kata kantor berita Yonhap yang mengutip seorang sumber militer.

"Roket-roket tersebut bisa meningkatkan serangan terkonsentrasi dari pangkalan-pangkalan mereka terhadap Seoul dan daerah sekitarnya," kata sumber itu, yang menambahkan, roket-roket itu memiliki jangkauan efektif 60 kilometer. Departemen Pertahanan dan Pimpinan Staf Gabungan menolak mengomentari laporan tersebut. Seoul berjarak hanya sekitar 40 kilometer dari perbatasan dan penduduknya selalu hidup di bawah ancaman serangan roket dan artileri jarak jauh Korea Utara.

Sumber itu tidak mengatakan apakah roket-roket yang baru dikerahkan itu telah diletakkan di dekat perbatasan yang dijaga ketat. Seoul dan kota-kota satelit di dekatnya merupakan tempat tinggal bagi hampir setengah dari 50 juta penduduk Korea Selatan. Serangan artileri dan roket Korea Utara ke Pulau Yeonpyeong pada 23 November lalu menewaskan dua warga sipil dan dua marinir serta menghancurkan hampir 30 rumah. Itu merupakan serangan pertama ke area sipil sejak perang Korea tahun 1950-1953.

Sumber: KOMPAS

Readmore --> Korut Kerahkan 5.200 Unit Peluncur Roket

"Indobatt" Fasilitasi Unifil Bantu Masyarakat Taibe Lebanon

Surabaya (ANTARA) - Pasukan "Indobatt" (Indonesia Battalion) di Lebanon Selatan memfasilitasi Unifil dan memberikan bantuan alat keselamatan kerja dan pemadam kebakaran kepada masyarakat Desa At Taibe, Lebanon Selatan, Kamis (2/12) waktu setempat.

Staf Penerangan Satuan Tugas (Satgas) Yonif Mekanis Kontingan Garuda (Konga) XXIII-E/Unifil kepada ANTARA melalui surat elektronik, Jumat, melaporkan penyerahan alat keselamatan kerja dan pemadam kebakaran itu merupakan bentuk nyata dari komitmen Unifil dalam membantu pemerintah dan masyarakat Lebanon.

"Bantuan yang diserahkan oleh perwakilan Unifil Sektor Timur Mayor Calabuig dan diterima perwakilan masyarakat At Taibe Moh Hebeish itu merupakan bagian dari upaya untuk menjaga stabilitas keamanan pada lingkungan kerja dengan sarana prasarana yang dibutuhkan masyarakat Lebanon," katanya.

Ketika menerima bantuan itu, Hebeish mengatakan, kegiatan ini bukan yang pertama dilakukan Unifil dalam membantu masyarakat, khususnya di desa At Taibe, karena itu diharapkan kegiatan semacam ini akan tetap berlanjut.

"Kami percaya bahwa peran Unifil dalam menjaga perdamaian (peacekeeper) dapat mempererat hubungan kemanusiaan," tegasnya.

Dalam sambutannya, Komandan Satgas Yonif Mekanis Konga XXIII-E/Unifil, Letkol Inf Hendy Antariksa, mengatakan penyaluran peralatan keselamatan kerja dan pemadam kebakaran itu merupakan proyek yang berkesinambungan sehingga dapat membantu masyarakat At Taibe dalam menjaga keamanan lingkungan kerja.

"Indobatt akan selalu menyambut baik kegiatan Sektor Timur Unifil, khususnya di wilayah penugasan pasukan Indobatt di Lebanon Selatan," kata orang nomor satu di jajaran Satgas Yonmek Konga XXIII-E/Unifil itu.

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Unifil Sektor Timur atas kerja sama dalam mewujudkan proyek bantuan itu, sehingga jalinan kerja sama antara Unifil dengan masyarakat At Taibe berjalan dengan baik.

Penyerahan peralatan keselamatan kerja dan pemadam kebakaran ITU diawali dengan penandatanganan MoU, lalu pembukaan selubung alat keselamatan kerja.

Acara penyerahan bantuan itu juga ditandai dengan pemotongan kue yang diakukan oleh Komandan Satgas Yonif Mekanis Konga XXIII-E/Unifil Letkol Inf Hendy Antariksa, M Hebeish, dan Mayor Calabuig.

Sumber: YAHOO

Readmore --> "Indobatt" Fasilitasi Unifil Bantu Masyarakat Taibe Lebanon

Pertahanan Negara dan Urgensi UU Komponen Cadangan

illustrasi

Mengingat ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kian kompleks, maka masyarakat perlu memahami urgensi RUU Komponen Cadangan (Komcad) Pertahanan Negara. Selain UU ini, juga ada RUU Komponen Pendukung yang sedang dibahas di Biro Hukum Kemhan.

"Kedua RUU ini merupakan amanat dari pasal 8 UU No 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, sekaligus sebagai upaya membangun sistem pertahanan negara yang bersifat semesta," kata Direktur Jenderal Potensi Pertahanan (Dirjen Pothan) Kementerian Pertahanan Budi Susilo Soepandji, di Jakarta, baru-baru ini.

Menurut dia, sebagaimana diamanatkan pasal 7 UU No 3 Tahun 2002 bahwa sistem pertahanan negara menghadapi ancaman militer menempatkan TNI sebagai komponen utama, dan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung.

"Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa dalam sistem pertahanan negara kita menganut sistem pertahanan semesta. Akan tetapi yang sudah eksis baru TNI sebagai komponen utama, sementara komcad dan komponen pendukung masih belum terbentuk. Kedua komponen inilah yang sedang dan harus disiapkan oleh pemerintah sejak dini," ucapnya.

Budi Susilo menegaskan, komcad bukanlah wajib milliter. Tetapi, merupakan latihan dasar militer sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

"Wajib militer sebagaimana diterapkan oleh negara lain adalah memaksa warga negaranya untuk menjadi militer secara wajib pada umur tertentu, dengan waktu yang ditentukan. Apabila tidak mengikuti kewajiban tersebut, maka akan terkena sanksi yang amat berat. Negara berkewajiban membiayai atau memberi gaji terhadap warga negara yang menjadi militer atas ketentuan wajib tersebut," katanya.

Sebaliknya, tutur dia, komponen cadangan dari aspek SDM, adalah orang sipil yang mendapat kehormatan dan memenuhi kriteria bisa dilatih dan disiapkan dengan tujuan memperbesar dan memperkuat kekuatan TNI. "Pada saat digunakan melalui mobilisasi, baru berubah menjadi kombatan atau militer. Negara tidak memberi gaji atau membiayai komponen cadangan sebagaimana militer atau TNI. Namun, memberi insentif berupa pelayanan kesehatan dan uang saku harian bila melaksanakan latihan yang telah ditetapkan," ujarnya.

Secara umum, kata dia menjelaskan, komponen cadangan bisa disebut melatih dan menyiagakan seluruh warga negara Indonesia beserta sarana prasarana yang dimiliki yang memenuhi syarat dan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan.

Sesuai amanat UU No 3/2002 tentang Pertahanan Negara, untuk menghadapi ancaman militer, sistem pertahanan negara ditopang oleh tiga komponen. Yaitu, komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung.

RUU Komcad merupakan bagian dari pembangunan sistem pertahanan negara yang bersifat semesta, yang harus disiapkan sejak dini oleh pemerintah. Menurut dia, sejak UU No 3/2002 diundangkan, sampai sekarang sudah delapan tahun UU Komcad belum terwujud.

Bukan Wajib Militer

Sebelum RUU Komcad diundangkan, maka pelibatan sumber daya nasional (SDN) dan sarana dan prasaranan nasional (sarprasnas) dalam rangka sistem pertahanan semesta (sishanta), tidak dapat direalisasikan.

Soal kekhawatiran masyarakat bahwa pembentukan komcad yang dibekali latihan dasar kemiliteran, justru akan menimbulkan militerisme, bahkan berpotensi mendidik calon teroris dan kriminalis, menurut Budi Susilo, seleksi untuk menjadi anggota komcad mencakup persyaratan umum dan kompetensi, dengan menetapkan aspek fisik dan psikis (ideologi Pancasila dan loyalitas kepada NKRI).

"Latihan dasar kemiliteran tidak identik dengan militerisme. Materi pelatihan meliputi peningkatan kesadaran bela negara, latihan dasar kemiliteran, agar memiliki jiwa nasionalisme dan patriotisme yang tinggi. Latihan dasar kemiliteran memiliki nilai-nilai positif, antara lain disiplin, loyalitas, rasa kebersamaan (jiwa korsa), pengabdian, pantang menyerah, etos kerja, moral dan etika bermasyarakat," katanya.

Lantas bagaimana dengan kesejahteraan dan alutsista TNI? Budi menjawab, bahwa pembangunan alutsista TNI dan peningkatan kesejahteraan telah dilaksanakan secara bertahap dan bersinambungan oleh pemerintah.

Hal ini bisa dilihat dalam perencanaan strategis yang telah dibuat oleh Kemhan (minimum essential force/MEF dan remunerasi). Di sisi lain, bangsa Indonesia perlu mempersiapkan dan mewujudkan sistem pertahanan negara yang bersifat semesta yang dilaksanakan secara bertahap dan simultan dengan pembangunan komponen utama (TNI).

Untuk itu, tutur dia, konsep dan strategi jangka panjang pembentukan komcad telah masuk dalam UU No 17/2007 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Sehingga, pembangunan Komcad 2010-2029 diproyeksikan sebanyak 160.000 personel dan dilaksanakan secara bertahap, sesuai kebutuhan dan alokasi anggaran.

Bila nanti RUU Komcad disetujui DPR, Kemhan masih perlu waktu sekitar dua tahun untuk menyiapkan aturan pelaksanaannya. "Pembentukan komcad akan dimulai secara bertahap dengan sasaran daerah terpilih. Misalnya, di flash point atau wilayah yang diidentifikasi memiliki potensi tinggi terjadinya berbagai ancaman aktual.

"Memang konsep bela negara itu spektrumnya sangat luas. Tetapi, konsep kami tentunya angkat senjata. Karena itu, komponen cadangan yang penekanannya pada bela negara, ya tugasnya adalah dalam operasi militer. Warga sipil juga harus mengerti hal ini. Karena komcad berasal dari warga sipil, dalam berperang keterlibatan mereka dilindungi undang-undang. Itu berbeda dengan warga sipil misalnya, yang statusnya tidak sebagai komcad," katanya.

Meski demikian, ucap Budi Susilo, komponen cadangan memang tidak hanya disiapkan untuk berperang.

"Memang tidak untuk itu saja. Karena dilatih secara militer, mereka akan lebih tangguh dan siap dalam keadaan kapan saja untuk menanggulangi ancaman yang tidak direncanakan. Dalam hal ini, tidak perlu dimobilisasi. Perang harus dimobilisasi dulu. Diperhatikan dulu UU-nya, disetujui DPR dan diputuskan presiden. Jadi, ada proses persiapannya dulu," ucapnya.

Menurut dia, yang dimaksud ancaman, ada dua. Yaitu, ancaman tradisional dan non-tradisional.

Sumber: SUARA KARYA

Readmore --> Pertahanan Negara dan Urgensi UU Komponen Cadangan

Panglima TNI : Saya lebih suka Pengadaan Alutsista Langsung Dengan Pabrikan Daripada lewat E-procruitment

Pengadaan Tender Lewat sistem online E-procruitment.

JAKARTA--MICOM: Pengadaan barang dan jasa TNI yang mencakup pengadaan sistem alat utama sistem persenjataan (alutsista) dengan anggaran mencapai Rp47,5 triliun di APBN, masih belum diproses di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Panglima TNI Agus Suhartono di Jakarta, Kamis (2/12) mengungkapkan, sebagian pengadaan barang dan jasa telah dilaporkan. Tetapi, pengadaan barang dan jasa melalui sistem online (E-procruitment) masih terkendala. "Sistem E-Procruitment yang akan dilakukan mempunyai kendala tersendiri, yang baru bisa dilaporkan ke KPK adalah sistem pengadaan barang yang tidak tercakup kepada E-procruitment", kata Agus saat jumpa pers di Balai Samudra.

Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) tahun 2011 mendapatkan alokasi anggaran Rp47,5 triliun atau sekitar 3,86 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2011. Sistem E-Procruitment ini merupakan rancangan yang bekerja sama dengan Kementrian Pertahanan.

Saat wawancara Agus menjelaskan E-procruitement terdiri dari dua pengadaan. Yaitu E-procruiment untuk barang/jasa dan pengadaan untuk sistem alutsista. "E-procruitment itu baru mulai kita lakukan. Kita menggunakan sistem yang menggunakan IT ini untuk transparansi", kata Agus.

Sistem yang baru ini sudah tidak menggunakan rekanan lagi, tetapi menggunakan pabrikan. Panglima TNI menjelaskan sistem E-procruitment memiliki kesulitan yang lebih tinggi karena bisa menggunakan lebih dari 10 komputer untuk operasi pengadaan barang, jasa, dan alutsista di TNI. Agus juga mengaku sistem ini baru bisa di back up secara manual, karena apabila diberlakukan sistem IT kepada semua pengadaan, akan membuat blank pada seluruh sistem.

"Saya lebih suka langsung dengan pabrikan daripada lewat rekanan. Namun harus didukung lewat peraturan perundangan", lanjut Agus menjelaskan.

Sementara itu saat ditanyai mengenai pelaporan pelaksanaan kepada Komisi Pemberantas Korupsi, Agus mengaku pemeriksaan APBN diserahkan kepada BPK terlebih dahulu. "Kita adalah pengguna APBN apabila KPK ingin memeriksa. Kalau ada indikasi korupsi pada proses ini barulah KPK masuk. Tetapi kalau pemeriksaan yang terkait dengan APBN, BPK yang yang pertama bertindak," ungkap Agus.

Sumber: MEDIA INDONESIA

Readmore --> Panglima TNI : Saya lebih suka Pengadaan Alutsista Langsung Dengan Pabrikan Daripada lewat E-procruitment

Helikopter Mi-38 Akan Diproduksi Awal Tahun 2013

Helikopter Rusia akan dimulai pada 2013, produksi angkutan utilitas jenis baru helikopter Mi-38 setelah menyelesaikan masalah pasokan dengan pemasok mesin Pratt & Whitney Kanada, Kanada, produsen helikopter Rusia milik negara Helikopter Rusia mengatakan Kamis. Rusia Helicopters'spokesman Romawi Kirillov mengatakan bahwa semua masalah dengan Pratt & Whitney telah diselesaikan.

"Perusahaan berencana untuk melengkapi mesin helikopter Rusia dan Kanada. Kami melihatnya sebagai manfaat tambahan untuk pembeli kami. Mitra di Rusia dan negara-negara CIS tradisional memilih untuk mesin dibuat di Rusia, bahkan jika para mitra di dunia lebih memilih Kanada, "katanya. Pertengahan-38 program telah tertunda beberapa kali.

Mil Moskow Helikopter Plant helikopter Rusia mengatakan tahun lalu bahwa produksi helikopter generasi baru akan dimulai awal tahun 2014, Pratt & Whitney Kanada, awalnya dipilih sebagai pemasok pilihan motor, berencana untuk menarik diri dari proyek tersebut.

keengganan mereka untuk menyediakan mesin adalah karena embargo AS atas penjualan bivalensi peralatan di Rusia. Prototipe kedua Mi-38 telah 127/TS PW Pratt & Whitney, tetapi juga dapat dilengkapi dengan mesin diproduksi Rusia TV7-117V. Hal ini juga dilengkapi dengan diubah bilah rotor utama dan avionik baru sistem "kemudi" dari Tranzas. helikopter saat ini sedang menjalani pengujian dan kemudian siklus tes dalam penerbangan.

"Helikopter telah menyelesaikan 26 runup tanah dan tujuh hover dan penerbangan kecepatan rendah di landasan pacu," kata helikopter Rusia. Sebuah prototipe ketiga saat ini sedang dirakit di pabrik di Kazan, Tatarstan helikopter. Pertengahan-38 kembar tidur sampai dengan 30 penumpang, atau membawa muatan lima ton dan dapat digunakan untuk sipil dan militer.

Sumber: RIA / MIK

Readmore --> Helikopter Mi-38 Akan Diproduksi Awal Tahun 2013

India melakukan uji rudal jelajah BrahMos

India berhasil melakukan ujicoba peluncuran rudal jelajah supersonik BrahMos dari sebuah pangkalan militer di pantai timur laut negara bagian Orissa pada Kamis, Dikutip dari Press Trust of India (PTI).

Rudal jelajah supersonic dengan kemampuan uji penembakan dari sebuah peluncur bergerak pukul 11.00 waktu setempat (05:30 WIB) dari Test Range Terpadu di Chandipur. "Uji coba ini berhasil," kata dari sumber pertahanan PTI tanpa merinci.

Akhirnya uji BrahMos pada tanggal 5 September rudal jelajah mencapai target pada kecepatan supersonik dalam mode steep-dive untuk pertama kalinya. Didirikan pada tahun 1998, BrahMos Aerospace Ltd, perusahaan patungan Rusia-India untuk memproduksi rudal jelajah supersonik oleh Rusia Mashinostroyenie NPO-3M55 Yakhont dirancang (SS-N-26).

Rudal BrahMos memiliki jangkauan 290 km (180 mil) dan dapat membawa hulu ledak konvensional hingga 300 kg (660 lbs). Bisa efektif terlibat sasaran dari ketinggian rendah 10 meter (30 kaki) dan yang memiliki kecepatan maksimum 2,8 Mach.

Sumber: RIA / MIK

Readmore --> India melakukan uji rudal jelajah BrahMos

5 Pesawat Hercules Latihan Terbang Formasi

MALANG (Pos Kota) – Dengan meningkatnya kesiapan pesawat C-130 Hercules yang dimiliki, maka Skadron Udara 32 melaksanakan training formasi 5 pesawat dengan tujuan untuk meningkatkan dan memelihara kemampuan awak pesawat Skadron Udara 32 yang dilaksanakan sejak Selasa hingga Kamis (2/12) ini.

Adapun kesiapan pesawat C-130 B/H/BT yang berada dibawah perawatan Skadron Udara 32 sebanyak 6 pesawat, masing-masing dengan Nomor registrasi A-1305, A-1308, A-1313, A-1315, A-1316 dan satu pesawat tanker dengan nomor registrasi A-1310, yang memiliki kemampuan pengisian bahan bakar di udara (air refueling).

Formation Flight dengan Call sign “HERKY FLIGHT” ini, berada dibawah supervisi Komandan Lanud Abdulrachman Saleh, Marsekal Pertama TNI A. Dwi Putranto dengan bimbingan Komandan Wing 2 Lanud Abdulrachman Saleh, Kolonel Pnb Eko Dono Indarto, S.IP., pesawat pertama dengan Nomor registrasi A-1315 diawakioleh Komandan Skadron Udara 32, Letkol Pnb Wayan Superman, serta Kapten Pnb Dodik Supriyanto dan Kapten Pnb Miftahul Hidayat selaku Flight Leader.

Pesawat kedua dengan nomor registrasi A-1305 diawaki oleh Kepala Seksi Operasi Skadron Udara 32, Mayor Pnb R. Kusmayadi dan Kapten Pnb Ari Susiono berperan sebagai Deputy Lead. Pesawat ketiga dengan nomor registrasi A-1308 diawaki oleh Kepala Ruang Operasi Lanud Abdulrachman Saleh, Letkol Pnb M. Arifin dan Kapten Pnb Taufik Nur Cahyanto.

Sedang pesawat keempat yang juga sebagai leader Elemen 2 dengan nomor registrasi A-1316 diawaki oleh Kepala Seksi Operasi dan Latihan Lanud Abdulrachman Saleh, Mayor Pnb Hermawan Widhianto dan Kapten Pnb Suryo Anggoro, dan pesawat terakhir atau kelima dengan nomor registrasi A-1313 diawaki oleh Komandan Flight Ops B Skadron Udara 32, Mayor Pnb Sugeng Budiono dan Kapten Pnb Heru Wardhana.

Secara psikologis, pelaksanaan penerbangan formasi ini telah memberikan kebanggaan tersendiri kepada personil Skadron Udara 32. Kerja keras anggota Skadron Udara 32 di bawah kendali Kepala Seksi Pemeliharaan Skadron Udara 32, Mayor Tek Sidik Dhani B.N., telah menunjukkan hasil yang nyata, yaitu 6 pesawat yang siap terbang dan siap operasi. Tiada kebanggaan yang lain dari personil Skadron Udara 32, selain menyaksikan pesawat yang mereka rawat berhasil mengudara dan dapat melaksanakan misi penerbangan.

Sumber: POS KOTA

Readmore --> 5 Pesawat Hercules Latihan Terbang Formasi

Tentara AS Bakal Punya Mobil Terbang

Transformer atau TX, Mobil terbang tentara Amerika.(dailymail)

TEMPO Interaktif, Tentara Amerika Serikat yang bertugas di Afghanistan sebentar lagi bakal punya "mainan" baru: mobil terbang. Mobil yang diberi nama Transformer atau TX ini memang bukan sembarang mobil. Selain berpenggerak empat roda, mobil yang bentuknya mirip Humvee ini punya baling-baling sehingga bisa terbang seperti helikopter.

Transformer memang kendaraan super canggih, bila tentara Amerika tengah melintasi gurun lalu dihadang oleh pasukan Taliban, maka mereka tinggal menekan tombol, lalu kendaraan berubah menjadi helikopter. Tentara Amerika pun bisa kabur dari sergapan dengan mudah.

Selain bisa kabur dengan cepat, mobil terbang ini bisa dengan mudah mengangkut tentara yang terluka. Mereka tidak perlu lagi menunggu helikopter untuk menjemput. Tingkat keselamatan tentara Amerika pun diyakini lebih tinggi berkat kendaraan ini.

Adalah Lembaga penelitian pertahanan Amerika atau The Defense Advanced Projects Agency (DARPA) yang mengembangkan kendaraan lapis baja ini. Mereka telah mengeluarkan uang sebesar 41 juta poundsterling. Mereka akan bekerja sama dengan Terrafugia yang telah lebih dulu mengembangkan mobil terbang.

Menurut bos Terrafugia, Carl Dietrich pembuatan mobil ini akan memakan waktu sekitar 5 tahun dan diperkirakan akan selesai pada 2015. "Untuk tahap awal detil dan konsepnya akan selesai tahun depan," kata Dietrich.

Yang jelas, Transformer akan terbuat dari baja komposit untuk melindungi prajurit dari tembakan, ledakan, dan misil. Kendaraan ini juga bisa menempuh perjalanan perjalanan 448 kilometer di darat maupun udara serta bisa lepas landas dan mendarat secara vertikal. Canggihnya lagi, tak perlu keahlian seperti pilot untuk menerbangkan kendaraan ini karena dilengkapi dengan kontrol penerbangan otomatis.

Sumber: TEMPO

Readmore --> Tentara AS Bakal Punya Mobil Terbang

Prajurit TNI di Perbatasan dan Pulau Terluar Dapat Tunjangan Khusus

Pasukan TNI ditempatkan di Pulau Sebatik

TEMPO Interaktif, Jakarta - Prajurit TNI yang bertugas di wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar mulai tahun ini memperoleh tunjangan khusus. Tunjangan hanya diberikan kepada prajurit yang bertugas di dua daerah penugasan tersebut, sedangkan prajurit di daerah pasca konflik tak mendapatkan tunjangan khusus itu. Keputusan pemberian tunjangan khusus ini ternyata sudah disetujui Kementerian Keuangan, dan terhitung sejak 1 Januari tahun ini diberlakukan. kemudian Kementerian Keuangan akan menyalurkan uang tunjangan khusus ke KPPN (Kantor Pemberdayaan Pembayaran Negara) yang ada di tiap wilayah penugasan, berkoordinasi dengan panglima atau komandan setempat.

"Mulai bulan Oktober lalu anggaran sudah masuk dari Kemenkeu ke KPPN. Saya tinggal kirim surat telegram ke setiap panglima atau komandan lapangan untuk segera dilaksanakan pembayaran tunjangan perbatasan," kata Direktur Jenderal Rencana Pertahanan Kementerian Pertahanan, Marsekal Muda TNI BS Silaen, Rabu 1 Desember 2010.

Ia memastikan uang tunjangan khusus tak bisa diintervensi siapapun, termasuk panglima dan komandan lapangan, karena uang tersebut ada di KPPN. Proses transfer uang tunjangan akan dilakukan secara langsung oleh KPPN ke setiap nomor rekening prajurit. "Komandan skuadron dan komandan batalyon pasti tidak tahu, uang tunjangan sudah masuk atau belum ke rekening prajurit," sambungnya.

menurut Silaen, besaran tunjangan khusus perbatasan ditentukan bersama oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Pertahanan, Markas Besar TNI, dan Bappenas. Prajurit yang bertugas di pulau tak berpenduduk akan mendapat tunjangan 150 persen dari gaji pokok. Prajurit di pulau berpenduduk memperoleh 100 persen dari gaji pokok. Sedangkan prajurit yang bertugas di wilayah perbatasan memperoleh tunjangan sebesar 75 persen dari gaji pokok. Adapun prajurit yang hanya bertugas sesaat di wilayah perbatasan akan mendapatkan tunjangan setengah dari gaji pokoknya.

Seperti diketahui, Indonesia memiliki 12 pulau terluar, 7 pulau di antaranya tak berpenduduk. Untuk wilayah perbatasan darat, Indonesia berbatasan langsung dengan Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Di wilayah laut, Indonesia berbatasan langsung dengan Australia, India, Kepulauan Palau, Malaysia, Papua Nugini, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Wilayah perbatasan udara Indonesia mengikuti batas kedaulatan negara di darat dan di laut, serta batas dengan angkasa luar yang ditetapkan berdasarkan hukum internasional.

Silaen mengatakan, bagi prajurit yang ingin memperoleh tunjangan khusus, mereka harus memenuhi dua kriteria. Pertama, prajurit benar-benar melaksanakan tugasnya di pulau terluar atau di wilayah perbatasan. Kedua, prajurit sudah memperoleh sprint (pengesahan) dari panglima atau komandan atau kepala satuan kerja di daerah penugasan. Untuk TNI AD dipimpin Pangdam, TNI AU oleh Pangkoops, dan TNI AL oleh Panglima Armada. "Tergantung komandan, kalau sudah di-ACC dan diprint, maka duit (tunjangan) bisa langsung turun," ujarnya.

Data lengkap besaran tunjangan tiap prajurit ada di Mabes TNI dan sudah diserahkan ke Kementerian Keuangan sebagai basis data (database). Teknis pembayaran ada pada panglima setempat dan KPPN. "Saya dengar ada panglima dan komandan yang masih belum membuat skep surat-surat. Tapi saya pastikan tunjangan turun semua," kata Silaen.

Sumber: TEMPO

Readmore --> Prajurit TNI di Perbatasan dan Pulau Terluar Dapat Tunjangan Khusus

Pengadaan Alutsista TNI Belum Bisa Secara Elektronik

Letjen Sjafrie Sjamsoeddin. TEMPO/Hariandi Hafid

TEMPO Interaktif, Jakarta - Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoedin mengatakan, pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) yang dilakukan Kementerian Pertahanan belum bisa dilakukan secara elektronik. Sejauh ini, hanya pengadaan barang-barang umum yang sudah bisa dilakukan secara elektronik.

"Kalau untuk alutsista belum bisa dielektronikkan karena alutsista bukan barang umum dan punya spesfifikasi untuk kepentingan pertahanan negara," kata Sjafrie di kantornya, Rabu (1/12).

Kendati demikian, Sjafrie membantah anggapan bahwa pengadaan alutsista menjadi tidak transparansi dan tidak akuntabel. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, pengadaan alutsista dapat dilakukan melalui metode pelelangan. "Artinya, (pengadaan alutsista) tetap bisa lewat metode pelelangan umum melalui koran, dan sebagainya," kata dia.

Pengadaan alutsista secara elektronik, kata Sjafrie, memiliki kelemahan, yakni pemerintah tidak bisa menjamin beberapa aspek. Khususnya, aspek spesifikasi teknis dari peralatan militer yang akan dibeli.

Seperti yang pernah terjadi di tahun 2007, Kementerian Pertahanan pernah mencoba melemparkan tawaran pembelian di internet. Ketika itu, Sjafrie mengatakan, pernah ada yang mengajukan tawaran yang ternyata bukan pabrikan, melainkan broker. "Kami minta company profile mereka tidak bisa ngikuti. Ini satu contoh bagaimana kita harus melakukan evaluasi pengadaan elektronik khusus untuk alutsista," katanya.

Beda cerita jika pengadaan alutsista dilakukan lewat proses lelang melalui koran. Calon penjual yang sudah mendaftar harus bertemu muka (face to face) dengan calon pembeli, yakni Kementerian Pertahanan. Hal tersebut dimaksudkan agar kementerian bisa melakukan pengecekan fisik dan administrasi secara langsung untuk menjamin terjawabnya spesifikasi teknis dan kualifikasi administrasi alutsista yang akan dibeli.

Meski terkesan kurang efisien, kata Sjafrie, bukan berarti pengadaan alutsista secara lelang menjadi tidak transparan dan akuntabel. Sebab, proses transaksinya dilakukan dengan cara langsung tatap muka. "Transparansinya kita umumkan di koran bahwa kita akan membeli peralatan militer tertentu," ujarnya.

Sumber: TEMPO

Readmore --> Pengadaan Alutsista TNI Belum Bisa Secara Elektronik

Jika Menguntungkan, Tak Ada Salahnya Retrofit F-16 Bekas

TEMPO Interaktif, Jakarta - Anggota Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat, Mayor Jenderal Purnawirawan Salim Mengga mendukung langkah pemerintah untuk mengkaji tawaran hibah jet bekas F16-A dari Amerika Serikat. Jika memang biaya retrofit bisa lebih murah ketimbang beli baru, tak ada salahnya tawaran itu diterima. Meski demikian, mantan Panglima Kodam Pattimura ini menegaskan, tindakan meretrofit pesawat bukan hanya untuk memperbaiki. Retrofit, kata dia, adalah mengganti seluruh pesawat, sehingga yang ada tinggal body pesawat. "Sistemnya diganti, mesin baru, alat komunikasi baru, senjata juga baru," kata dia.

Menurut dia, jangan sampai retrofit hanya dilakukan pada mesin saja. Ini pernah dilakukan saat Indonesia meretrofit panser. Yang diganti, kata dia, cuma mesin, sementara senjata tak diganti baru. Parahnya, senjata model lama sudah tidak diproduksi pabrik asal.

Dengan pengkajian matang, Kementerian Pertahanan bisa menentukan apakah tawaran 24 pesawat bekas itu layak diterima atau tidak. "Kalau itu bisa lebih murah dibanding kita beli 6 Sukhoi, ya, kenapa nggak," ujarnya.

Persoalan utama memutuskan tawaran tersebut, lanjut politisi Demokrat ini, adalah apakah kemampuan tempur pesawat tersebut bisa maksimal. Untuk itu, kajian yang dilakukan Kemenhan harus melibatkan banyak pihak, bukan cuma TNI Angkatan Udara, tapi juga industri senjata dalam negeri. Namun hingga kini, belum ada keputusan apakah Komisi Pertahanan akan mendukung pemerintah membeli pesawat bekas atau yang baru. "Kami belum tahu persis hasil kajiannya." Sikap komisi akan dilakukan setelah Kementerian Pertahanan memaparkan kajiannya.

Sumber: TEMPO

Readmore --> Jika Menguntungkan, Tak Ada Salahnya Retrofit F-16 Bekas

Jepang-AS Akan Latihan Perang Bareng

TOKYO, KOMPAS.com — Jepang akan mendemonstrasikan hubungannya dengan Amerika Serikat dalam latihan militer besar bersama hanya beberapa hari setelah AS dan Korea Selatan unjuk kekuatan di tengah ketegangan di Semenanjung Korea, kata para pejabat, Kamis (2/12/2010).

Sebelumnya diumumkan latihan militer Keen Sword (Pedang Tajam), yang direncanakan sebelum serangan artileri Korea Utara terhadap sebuah pulau Korea Selatan pada pekan lalu, akan dimulai Jumat, 10 Desember 2010, tutur seorang juru bicara kementerian pertahanan.

Untuk menunjukkan solidaritas dengan Seoul, Konstitusi Pasifik akan mengundang para petugas militer Korea Selatan untuk pertama kalinya menyaksikan latihan-latihan itu, demikian diberitakan media massa Jepang. "Ternyata menjadi saat baik untuk menunjukkan ikatan antara Jepang dan Amerika Serikat," kata seorang pejabat senior kementerian pertahanan kepada harian Yomiuri Shimbun.

Latihan perang AS-Korea Selatan itu berakhir hari Rabu. Sekitar 34.000 personel militer Jepang dengan 40 kapal perang dan 250 pesawat akan bergabung dengan lebih dari 10.000 personel AS dengan 20 kapal perang dan 150 pesawat udara dalam latihan tersebut, kata pejabat pertahanan.

Latihan AS-Jepang terbesar sejak tahun 2007 itu akan berlangsung di perairan pulau selatan Jepang, dekat dengan pantai selatan Korea Selatan, menurut para pejabat. Dengan pengamatan perwira militer Korea Selatan terhadap latihan Jepang-AS itu, Tokyo berharap untuk menunjukkan solidaritasnya dengan ketiga negara, ujar kantor berita Kyodo dan Jiji Press.

Jepang mengirimkan tentara dalam kapasitas pengamat untuk mengambil bagian dalam latihan gabungan AS-Korea Selatan pada Juli, yang diadakan setelah tenggelamnya kapal perang Cheonan, sebuah korvet angkatan laut berbobot 1.200 ton Korea Selatan, demikian Kementerian Pertahanan Jepang. Sebuah penyelidikan internasional menyalahkan Korea Utara atas tenggelamnya kapal itu, yang menewaskan 46 pelaut Korea Selatan.

Manuver bersama akan jauh lebih besar dari sebuah latihan angkatan laut yang diadakan oleh Washington dan Seoul pekan ini, sebagai unjuk kekuatan setelah Pyongyang mengejutkan dunia dengan serangan artileri mematikan di sebuah pulau di perbatasan Korea Selatan. Jepang telah siaga tinggi sejak serangan tersebut dan Perdana Menteri Naoto Kan menginstruksikan menterinya untuk tinggal di Tokyo selama latihan AS-Korea Selatan di Laut Kuning untuk mempersiapkan setiap keadaan darurat.

Jepang sangat bergantung pada Amerika Serikat untuk keamanan karena di bawah Konstitusi Pasifik, yakni militer tidak diperkenankan menyerang wilayah musuh. "Latihan antara Jepang dan Amerika Serikat ini telah menjadi rutinitas, acara berulang selama bertahun-tahun," begitu pernyataan Angkatan Udara AS. Mereka menambahkan bahwa latihan dimaksudkan untuk meningkatkan kerja sama antara pasukan AS dan Jepang.

Setelah serangan 23 November Pyongyang di Pulau Yeonpyeong, yang menewaskan empat orang, China mengusulkan enam negara yang terlibat dalam perundingan denuklirisasi yang macet menyelenggarakan pertemuan darurat tentang krisis tersebut. Namun, sebaliknya Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan telah bersepakat untuk mengadakan pembicaraan sendiri di Washington pada 6 Desember 2010. Para anggota lain dari perundingan enam pihak adalah China, Korea Utara, dan Rusia.

Sumber: KOMPAS

Readmore --> Jepang-AS Akan Latihan Perang Bareng

Anggaran Pertahanan Indonesia Jauh dari Ideal

TEMPO Interaktif, Jakarta - Anggaran pertahanan Indonesia dinilai masih jauh di bawah anggaran minimal. Menurut Anggota Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat Mayor Jenderal Purnawirawan Salim Mengga, anggaran pertahanan Indonesia, idealnya Rp 150 hingga 180 triliun. Karena itu anggaran pertahanan Indonesia saat ini yang berkisar Rp 47,7 triliun masih jauh dari cukup.

"Sebanyak 55 persen dipakai buat belanja modal," kata Salim di gedung DPR, Kamis 2 Desember 2010. Dari angka Rp 47,7 triliun itu, kata politisi Partai Demokrat ini, biaya untuk pengadaan alat utama sistem persenjataan (Alutsista) hanya sekitar Rp 7 triliun saja. "Jadi (anggaran) kita masih 30 persen dari anggaran pertahanan minimal," kata dia.

Dengan anggaran pertahanan yang ideal, yakni berkisar antara Rp 150-180 triliun, anggaran untuk Alutsista pun bisa jauh lebih besar ketimbang yang harus dikeluarkan untuk gaji.

Sumber: TEMPO

Readmore --> Anggaran Pertahanan Indonesia Jauh dari Ideal

Media Jepang: Akhir Tahun Korut Serang Korsel

Korea Utara menyerang Pulau Yeonpyeong di Korea Selatan (AP Photo/Yonhap)

VIVAnews - Korea Utara (Korut) dikhawatirkan kembali menyerang Korea Selatan (Korsel) akhir tahun ini. Lima pulau Korsel di dekat perbatasan kedua negara bakal menjadi sasaran awal Korut, yang menggempur Pulau Yeonpyeong melalui rentetan tembakan artileri pada 23 November lalu.

Demikian kabar yang muncul di media massa Korsel dan Jepang. Harian Jepang, Tokyo Shimbun, pada Kamis 2 Desember 2010 mengabarkan bahwa Korut akan kembali melakukan serangan atas Korsel akhir tahun ini.

Informasi itu diperoleh dari seorang sumber Tokyo Shimbun, yang tidak ingin disebutkan namanya. Dia mengaku mendapat kabar itu setelah berbicara dengan seorang pejabat Korut. Sumber tersebut mengatakan bahwa Korut akan mengincar provinsi Gyeonggi di baratlaut Korsel dan akan menyerang kapal perang Korsel di Laut Kuning.

Sementara itu kantor berita Korsel, Yonhap, mengungkapkan bahwa peluang Korut untuk kembali melancarkan serangan ke Korsel sangatlah besar. Lima pulau Korsel dekat perbatasan di Laut Kuning diduga bakal menjadi sasaran utama serangan Korut berikutnya. Informasi itu dilontarkan Kepala Badan Intelijen Korsel, Won Sei-hoon.

“Korut didesak banyak kalangan dalam negeri untuk melakukan tindakan gegabah lagi menjelang suksesi kekuasaan dan di tengah buruknya perekonomian,” ujar Won, Rabu 1 Desember 2010.

Won mengatakan bahwa informasi itu dia peroleh dari sebuah rekaman percakapan pejabat Korut Agustus lalu. Dia menjelaskan bahwa lima pulau Korsel di dekat perbatasan dengan Korut di perairan Laut Kuning terancam bahaya.

“Korut seringkali membuat ancaman yang mengintimidasi. Kami berharap semoga warga sipil tidak menjadi korban serangan Korut,” ujar Won.

Ancaman dari Korut bukanlah sesuatu yang baru. Hampir setiap hari pemerintah Korut melalui kantor beritanya, KCNA, memperingatkan kehancuran bagi Korsel.

Sebelumnya, Korut mengancam akan kembali menggempur Korsel jika tetap melaksanakan latihan militer gabungan dengan Amerika Serikat akhir pekan lalu. Korsel dan AS tetap berlatih, namun tidak ada ancaman serius dari Korut setelah insiden Yeonpyeong.

Sumber: VIVANEWS

Readmore --> Media Jepang: Akhir Tahun Korut Serang Korsel

Komisi I Prihatin Bocornya Data Tentang Indonesia

Logo CIA

Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi I DPR RI Teguh Juwarno mengaku prihatin bocornya data-data tentang Indonesia yang dimiliki oleh Amerika Serikat melalui internet.

"Kita sangat prihatin dengan bocornya informasi tentang Indonesia yang dimiliki oleh Amerika Serikat. Komisi I akan segera klarifikasi soal tersebut," kata Teguh di Gedung DPR, Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan, bocornya data-data tentang Indonesia yang dimiliki oleh Amerika Serikat di laman sebuah situs static.guim.co.uk membuktikan lemahnya Badan Inteligen Negara (BIN) dan Sandi Yudha untuk mengamankan rahasia penting negara ini.

Oleh karena itu, Komisi I akan mengklarifikasi soal bocornya informasi tersebut dengan mengundang Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto, Kepala BIN Sutanto, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro.

Bocornya rahasia negara yang dimiliki oleh Amerika Serikat itu merupakan sebuah peringatan kepada Indonesia, khususnya kepada BIN dan badan sandi negara.

Ia juga meminta kepada Presiden Yudhoyono untuk secepatnya mengambil langkah-langkah.

"Presiden Yudhoyono harus segera memerintahkan jajarannya untuk segera mengambil langkah-langkah penting, salah satunya adalah dengan mengajukan protes kepada pemerintah AS yang telah menyusup terlalu jauh tentang Indonesia," kata dia.

Sebuah situs static.guim.co.uk berhasil membongkar data-data yang dimiliki oleh Amerika Serikat. Dari data-data yang dimiliki oleh AS itu, terdapat data-data penting tentang Indonesia.

Menurut informasi tersebut, ada 3.059 dokumen penting rahasia Amerika tentang Indonesia. Ribuan data tentang Indonesia disusun Kedutaan Besar AS di Jakarta.

Memang, tak ada rincian isi dan hanya klarifikasi dokumen resmi biasa dari laporan resmi untuk Kongres AS tentang Indonesia itu. Hanya disebut, ada laporan berjudul Congressional Research Service; Report RS21874 disusun Bruce Vaughn. Analis soal Asia Tenggara dan Asia Selatan dari Divisi Hubungan Luar Negeri, Pertahanan dan Perdagangan ini, mengupas singkat hasil Pemilihan Umum 2004 di Indonesia.

Sumber: ANTARA

Readmore --> Komisi I Prihatin Bocornya Data Tentang Indonesia

Kemhan Selenggarakan Seminar “Defence Offsets”

Jakarta, DMC – Kementerian Pertahanan melalui Direktorat Jenderal Sarana Pertahanan (Ditjen Ranahan) menyelenggarakan seminar “Defence Offsets”, Selasa (30/11) di Jakarta. Seminar dibuka oleh Dirjen Ranahan Kemhan Laksda TNI Susilo dan menghadirkan keynote speaker Menhan RI Purnomo Yusgiantoro.

Seminar sehari tersebut dihadiri oleh sejumlah perwakilan dari Kemhan, Badan Usaha Milik Negara Industri Pertahanan (BUMNIP), perusahaan swasta nasional Industri Pertahanan Non Alutsista (IPNAS), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Perguruan Tinggi.

Seminar menghadirkan empat pembicara antara lain Prof. Ron Matthews dari RSIS Singapura, Professor Emeritus Peter Hall dari UNSW, Mr. Laxman Kumar Behera dari Associate Research Fellow, IDSA India dan Fajar H. Sampoerno , PhD. dari PT. Dahana.

Seminar Defence Offsets tersebut membahas tentang kompensasi yang didapat dalam setiap pembelian suatu peralatan pertahanan atau Alutsista yang diadakan dari luar negeri. Program offsets tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk membangun kapasitas industri pertahanan dalam negeri.

Menhan dalam keynote speech-nya mengatakan, pemerintah telah menetapkan bahwa revitalisasi industri pertahanan dalam negeri menjadi salah satu prioritas dalam program kerja Kabinet Indonesia Bersatu II.

Untuk mendukung program tersebut, Kemhan telah menetapkan kebijakan bahwa setiap pengadaan Alutsista sedapat mungkin diadakan dari dalam negeri. Namun memang masih ada beberapa Alutsista yang belum dapat dibuat di dalam negeri dan terpaksa diadakan dari luar negeri.

Menurut Menhan, setiap pengadaan Alusista dari luar negeri, Kemhan berkeinginan agar semaksimal mungkin untuk mendapatkan semacam resent atau pengembalian dari nilai - nilai kontrak pengadaan Alutista tersebut.

Untuk itu, lebih lanjut Menhan menekankan agar dalam seminar ini diharapkan tidak hanya dibahas mengenai pendekatan offsets hubungan antara supplier dan buyer, tetapi juga dalam skala yang lebih luas lagi misalkan lisensi, transfer of technology dan joint production.

Menhan menjelaskan melalui program offsets, intinya diharapkan bahwa setiap pengadaan Alutsista dari luar negeri dapat dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan kemandirian dan kapasitas industri pertahanan dalam negeri

Sumber: DMC

Readmore --> Kemhan Selenggarakan Seminar “Defence Offsets”

Belanja Pegawai Kementerian Pertahanan dan TNI Menurun

TEMPO Interaktif, Jakarta - Belanja pegawai Kementerian Pertahanan dan TNI tahun depan dipastikan menurun dibandingkan tahun ini. Jika tahun ini belanja pegawai mencapai 50,1 persen dari total anggaran, maka tahun depan akan menurun menjadi 47,55 persen.

"Jumlah pegawai relatif tetap. Dialihkan ke belanja modal dan barang," kata Direktur Jenderal Rencana Pertahanan Kementerian Pertahanan, Marsekal Muda TNI BS Silaen, Rabu (1/12).

Rencana kebutuhan anggaran Kementerian Pertahanan untuk tahun 2010-2029 sebesar 1,8-2,1 persen dari produk domestik bruto (PDB) masyarakat Indonesia. Anggaran tersebut diperoleh dalam bentuk rupiah murni, pinjaman luar negeri, pinjaman dalam negeri, dan kredit ekspor.

Silaen mengatakan, ketersediaan anggaran kementerian tahun 2010-2014 sendiri mencapai Rp 279,8 triliun. Sebanyak Rp 62,5 triliun di antaranya berasal dari pinjaman luar negeri dan kredit ekspor. "Sebanyak Rp 99 triliun akan digunakan untuk pembelian alutsista," ujarnya.

Berdasarkan data yang dihimpun The Military Balance 2009 oleh IISS, jumlah penduduk dan pendapatan domestik bruto (PDB) Indonesia menduduki peringkat satu di kawasan Asia Tenggara. Sayang sekali, dalam anggaran pertahanan negara, Indonesia menempati nomor 6. "Singapura menduduki peringkat pertama di Asia Tenggara," kata Silaen.

Sumber: TEMPO

Readmore --> Belanja Pegawai Kementerian Pertahanan dan TNI Menurun

KRI FRANS KAISIEPO-368 SEBAGAI FORCE PROTECTION COMMAND

KRI FRANS KAISIEPO-368 SEBAGAI FORCE PROTECTION COMMANDER DALAM PENGAMANAN TRIPARTITE MEETING Naquora.Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Frans Kaisiepo-368 dalam mengemban misi perdamaian dunia di Lebanon mendapat kepercayaan untuk menjadi Forces Protection Commander (FPC) dari Force Commander UNIFIL Mayor Jenderal Alberto Asarta dalam rangka pengamanan Tripartite Meeting. Minggu lalu waktu setempat.

Tripartite Meeting di UNIFIL Naquora Headquater itu dihadiri oleh Force Commander UNIFIL Mayor Jenderal Alberto Asarta, pejabat senior Lebanon Armed Forces dan Israel Defences Forces. Tripartite Meeting pertemuan yang diselenggarakan untuk membahas UN Security Council Resolution 1701 terkait penempatan tanda batas yang jelas pada Blue Lines (perbatasan) dan daerah Al Ghajar (masih diduduki Israel).

Tripartite Meeting yang diselenggarakan di perbatasan Lebanon-Israel tersebut memiliki makna yang sangat penting bagi kelangsungan stabilitas perdamaian di Lebanon, terlebih di tengah meningkatnya suhu politik di Lebanon berkaitan dengan issue STL (Special Tribunal for Lebanon). Untuk itu dilaksanakan kegiatan pengamanan darat, laut mapun udara. Seperti diketahui STL tersebut merupakan suatu upaya penyelidikan internasional terhadap pembunuhan mantan PM Lebanon Rafiq Hariri pada tanggal 14 Februari 2005.

Dalam rangka kegiatan pengamanan tersebut KRI Frans Kaisiepo-368 dibawah komandan Letkol Laut (P) Wasis Priyono,ST ditunjuk sebagai Force Protection Coordinator (FPC) terhadap maritime threat sekaligus mengintegrasikan general air surveillance menghadapi ancaman udara yang mungkin timbul di sekitar tempat pertemuan.

Dalam pelaksanaan force protection tersebut selaku FPC KRI Frans Kaisiepo-368 membawahi unsur-unsur MTF yang sedang beroperasi di AMO yang terdiri atas FGS Auerbach (Patrol Boat/Germany), TCG Salihrreis-F 246 (Frigate/Turkey), BNS Osman F-18 (Frigate/Banglades). Dalam pelaksanaan tugas di lapangan KRI. Frans Kaisiepo-368 Selain dituntut untuk mampu membangun dan mengkoordinir gambaran permukaan (surface compilation), FPC juga dituntut untuk mampu membangun dan mengkoordinir gambaran situasi udara (Air Picture Compilation) seluruh aset kawan yang terlibat seperti Quick Reaction Force - Air Defense Asset (French) yang berkedudukan di Naquora maupun radar udara di bandara.

Hal ini tentunya bukanlah tugas yang mudah, khususnya berkaitan dengan integrasi general air surveillance yang menuntut kemampuan dan kesiapan peralatan deteksi udara sekaligus pertahanan udara yang memadai. Menurut Komandan KRI Frans Kaisiepo-368 Letkol Laut (P) Wasis Priyono,ST. Karena cukup padatnya marine traffic (kapal permukaan) ditambah Air Traffic (pesud) sipil maupun militer yang padat di sekitar wilayah perbatasan benar-benar merupakan sebuah ujian bagi profesionalisme prajurit dan kemampuan alut sista Satgas MTF Kontingen Garuda XXVIII B/UNIFIL.

Namun demikian dengan kerja keras dan didukung oleh peralatan Sewaco (Sensor, Weapon And Command System) yang memadai, kerja sama yang baik dengan unsur force protection lainnya serta dukungan Call Sign Garuda sebagai mata di udara kegiatan force protection dapat berjalan aman dan lancar. Seluruh pergerakan kontak permukaan maupun pergerakan pesawat di sekitar wilayah perbatasan dapat termonitor dengan baik, sitrep (situation reporting) yang dituangkan dalam RMP (Recognized Maritime Picture) dan RAP (Recognized Air Picture) kepada seluruh unit MTF dan Force Protection juga terlaksana dengan baik.

Penunjukkan KRI Frans Kaisiepo-368 sebagai Force Protection Commander (FPC) dalam kegiatan pengamanan ini kembali menegaskan kepercayaan dunia Internasional terhadap profesionalisme prajurit pengawak dan kemampuan alut sista TNI AL dalam melaksanakan tugas-tugas peace-keeping. Pencapaian ini diharapkan akan dapat mengangkat nama bangsa Indonesia. Kepala Dispenarmatim Letkol Laut Drs. Yayan Sugiana.

Sumber: TNI AL

Readmore --> KRI FRANS KAISIEPO-368 SEBAGAI FORCE PROTECTION COMMAND