Tifatul Bantah Tudingan Bocorkan Rahasia Negara

JAKARTA--MI: Menghadapi desakan beberapa anggota komisi I DPR agar dirinya tidak kembali keceplosan mengenai rahasia negara, Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring menolak dikatakan membocorkan rahasia negara.

Sebelumnya, dalam jaring sosial Twitter, Tifatul dengan gamblang menyatakan bahwa "ongkos perang dengan Malaysia pernah disimulasikan dan biayanya kira-kira Rp30 triliun per bulan".

"Itukan hitung-hitungan perkiraan jika terjadi perang. Angka-angka tersebut bukanlah hasil perhitungan di Kementerian Pertahanan misalnya," ungkap Tifatul kepada mediaindonesia.com, Jumat (27/8) malam.

Ia menegaskan bahwa pernyataannya di Twitter bukanlah sebuah kerahasiaan negara. Menurutnya itu hanyalah perkiraan dirinya semata. "Jadi (itu hanya) perkiraan biaya, perhitungan sebelum terjadi, bukanlah rahasia negara," tegasnya.

Menurutnya juga, pernyataannya tidak tergolong sebagai pembocoran rahasia negara karena Indonesia sendiri belum memiliki rencana perang dengan negara jirannya tersebut. "Orang rencana perang saja belum ada kok. Tapi sebelum mengambil keputusan, tentu harus cermat menghitungnya," tutupnya.

Sebelumnya, anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Fayakhun Andriadi, atas nama rekan-rekannya di fraksi maupun komisi, meminta dengan sangat kepada Menkominfo Tifatul Sembiring agar jangan lagi suka keceplos soal rahasia negara (RHN).

"Ada hal yang sangat gawat baru dilakukan saudara Menteri Negara Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) itu. Dan, sepertinya ini dia keceplosan ketika dua hari lalu dia membocorkan sebuah RHN vital melalui jaringan sosial 'Twitter' soal perang RI-Malaysia," ungkap Fayakhun.

"Bukannya ini sangat berbahaya kalau sampai dibaca pihak Malaysia karena ini menyangkut kapasitas pertahanan kita," tambah Hayakhun seraya menyatakan Tifatul melakuakn pengkhianatan terhadap negara.

Sumber: MEDIA INDONESIA

Readmore --> Tifatul Bantah Tudingan Bocorkan Rahasia Negara

Indonesia-Malaysia The Next Irak-Iran di Asia?

JAKARTA- Rumor adanya pihak ketiga yang menunggangi konflik antara Indonesia dan Malaysia mencuat. Disebutkan ada upaya menjadikan Indonesia dan Malaysia sebagai Irak dan Iran di kawasan Asia.

“Disinyalir ada pihak yang sengaja mengadu domba Indonesia dan Malaysia agar berperang supaya simbol umat Islam hancur dan dijadikan Iran-Irak nya Asia. Dibalik kasus ini ada operasi intelijen internasional yang sengaja buat Indonesia konslet dengan Malaysia. Waspada provokasi!!!,” demikian isi peringatan yang beredar di situs jejaring sosial Facebook.

Pengamat Hubungan Internasional dari Universitas Indonesia (UI) Fredy Buhama Lumban Tobing ketika dikonfirmasi mengenai isu ini menyatakan peringatan tersebut sekadar rumor saja.

“Saya melihat itu sekadar rumor, gak lah kalau antara Indonesia dan Malaysia. Apalagi dalam situasi sekarang antar pimpinan dalam kerangka negara bersahabat, dalam kerangka ASEAN,” ujarnya.

Dia pun menegaskan hampir mustahil Indonesia dan Malaysia akan berperang, lantaran terlalu banyak kepentingan kedua negara yang akan dipertaruhkan. Fredy menyarankan insiden penangkapan tiga petugas DKP oleh marine police Malaysia seharusnya dijadikan bahan instropeksi atas kondisi Indonesia. “Ini saatnya kita bangkit bahwa keterpurukan ini harus segera diakhiri,” ujarnya.

Seperti dikutip dari Wikipedia, Perang Iran-Irak bermula pada September 1980 dan berakhir pada Agustus 1988. Umumnya, perang ini dikenal sebagai Perang Teluk Persia sehingga Konflik Iraq-Kuwait meletus pada awal 1990-an, dan untuk beberapa waktu dikenali sebagai Perang Teluk Persia Pertama.

Peperangan ini bermula ketika pasukan Irak menerobos perbatasan Iran pada 22 September 1980 akibat masalah perbatasan yang berlarut-larut antara kedua negara dan juga kekhawatiran Saddam Hussein atas perlawanan Syiah yang dibawa oleh imam Khomeini dalam revolusi Iran.

Walaupun Irak tidak mengeluarkan pernyataan perang, tentaranya gagal dalam misi mereka di Iran dan akhirnya serangan mereka dapat dipukul mundur Iran. Walaupun PBB meminta adanya gencatan senjata, pertempuran tetap berlanjut sampai tanggal 20 Agustus 1988. Pertukaran tawanan terakhir antara kedua negara ini terjadi pada tahun 2003. Perang ini telah mengubah wilayah dan situasi poltik global.

Perang ini juga memiliki kemiripan seperti Perang Dunia I. Taktik yang digunakan seperti pertahanan parit, pos-pos pertahanan senapan mesin, serangan dengan bayonet, penggunaan kawat berduri, gelombang serangan manusia serta penggunaan senjata kimia(seperti gas mustard) secara besar-besaran oleh tentara Irak untuk membunuh pasukan Iran dan juga penduduk sipilnya, seperti yang dialami juga oleh warga suku Kurdi di utara Irak.

Dalam perang ini dipercaya lebih dari satu juta tentara serta warga sipil Irak dan Iran tewas, dan lebih banyak lagi korban yang terluka dari kedua belah pihak selama pertempuran berlangsung.

Sumber: OKEZONE

Readmore --> Indonesia-Malaysia The Next Irak-Iran di Asia?

Menhan tak Mengerti Hitungan Tifatul Soal Dana Perang

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro, pertanyakan keterangnan Menteri Komunikasi dan Informatika, Tifatul Sembiring, soal dana jika perang melawan Malaysia. Dalam salah satu jejaring sosial disebutkan, bahwa Indonesia akan menghabiskan Rp 30 triliun per bulan jika berperang dengan Malaysia.

"Mesti ditanyakan Pak Tifatul dari mana hitungan itu," ujar Purnomo seusai acara buka puasa bersama staf Kementerian Politik Hukum dan Keamanan, Jumat (27/8), di Jakarta. Menurut dia, pemerintah belum pernah menghitung besaran dana yang bakal dihabiskan jika berperang dengan negeri jiran itu.

"Jangan pernah menganggap rendah kemampuan kita," kata Purnomo. Berdasarkan perhitungan Kementerian Pertahanan, batalion darat yang dimiliki oleh Indonesia adalah yang terkuat di ASEAN.

Kemudian dari hasil audit di tahun 2009, Indonesia memiliki jumlah sumber daya manusia (SDM) yang besar. Potensi ini bisa menambah kekuatan jika dikombinasikan dengan alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang ada.

"Kalau bicara kekuatan kita tidak ada masalah," ujar Purnomo. Apalagi ada pasukan yang selalu siap bertempur jika penugasan datang.

Sementara itu, Panglima TNI, Djoko Santoso, menjelaskan bahwa untuk bisa mengeluarkan angka yang dibutuhkan dalam berperang, perlu penghitungan dari seorang ahli. Terkait penyelesaian dengan Malaysia, Djoko mengungkapkan, pemerintah Indonesia telah memilih jalur diplomasi. Oleh karena itu, sampai saat ini pun belum ada penambahan personel di perbatasan.

Sumber: REPUBLIKA

Readmore --> Menhan tak Mengerti Hitungan Tifatul Soal Dana Perang

Jika Situasi RI-Malaysia Memburuk, TNI AD Siap Jaga Kedaulatan

Pasukan TNI AD (Foto: MATANEWS)
Jakarta - Masalah perbatasan kembali menjadi aral dalam hubungan Indonesia dan Malaysia. TNI yang bertugas menjaga kedaulatan negara, tidak akan mencampuri langkah-langkah politik, namun TNI AD siap bersiaga.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigadir Jenderal S Widjanarko, ketika menjawab pertanyaan mengenai kemungkinan terburuk pasca insiden penangkapan 3 personel KKP.

"Tugas dan fungsi TNI sesuai dengan amanat UUD 45 sebagai penjaga kedaulatan negara," kata Widjanarko, saat jumpa pers di kantornya, Jalan Veteran V, Jakarta Pusat, Jumat (27/8/2010).

Widjanarko enggan berkomentar banyak mengenai sikap TNI AD terhadap masalah RI-Malaysia saat ini. Menurutnya, porsi perhatian TNI AD bukanlah aspek politik dan diplomasi, melainkan pembinaan internal sebagai kesiapan untuk menghadapi segala situasi.

"TNI AD tetap dalam kerangka pembinaan. Pembinaan itu membina atau menyiapkan suatu wadah untuk supaya siap perang. Siap gunakan bukan kita tapi Panglima TNI. Kalau ada desakan-desakan silakan ke Mabes TNI, tidak ke sini," kata dia.

Ia mencontohkan pembinaan yang dilakukan pihaknya dalam mengembleng personel TNI adalah dengan latihan tembak, taktik patroli, bahkan gerilya. "Kita hanya menyiapkan bagaimana prajurit batalyon ini bisa menembak satu kepala satu peluru," jelasnya.

Sumber: DETIK

Readmore --> Jika Situasi RI-Malaysia Memburuk, TNI AD Siap Jaga Kedaulatan

Alutsista Terbatas, Prajurit TNI AD Harus Kuasai Bela Diri

Jakarta - Sudah menjadi rahasia umum jika tentara Indonesia memiliki keterbatasan Alutsista. Oleh karena itu, TNI AD mempersiapkan kemampuan seluruh personelnya dengan kemampuan beladiri dengan tingkatan Dan 1 untuk seluruh satuan.

"Makanya sekarang harus Dan 1, Secaba harus Dan 1, Secapa harus Dan 1, Seskoad harus Dan 1. Beladiri harus dikuasai," kata Kepalas Dinas Penerangan Angkatan Darat, Brigjen TNI S Widjanarko, saat jumpa pers di kantornya, Jalan Veteran V, Jakarta Pusat, Jumat (27/8/2010).

"Ini kembali kepada alutsista kan sangat kurang bagus, karena sudah tua. Manusia kan sebagai alat, equipment. Harus seperti itu, karena terpaksa sekali kita harus kuat," imbuh dia.

Menurut dia, hal tersebut merupakan instruksi dari Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal George Toisutta. "Dari KSAD, seluruh prajurit paling tidak harus Dan 1. Ini sudah kita gembar-gemborkan dari Kodam di timur sampai Kodam di barat," urainya.

Bukan hanya kemampuan beladiri yang harus dimiliki, kecakapan menguasai bahasa asing pun patut dikuasai personel TNI. "Termasuk bahasa, banyak perwira muda kita sekolahkan di Inggris dan Australia," katanya.

Ia menambahkan, langkah tersebut diambil demi penigkatan kualitas SDM personel di jajaran Angkatan Darat. "Tidak saja dari segi latihan, tapi juga bahasa," papar jenderal bintang satu ini.

Sumber: DETIK

Readmore --> Alutsista Terbatas, Prajurit TNI AD Harus Kuasai Bela Diri

Menhan: Tidak Ada Peningkatan Kekuatan di Perbatasan

Pulau Nipah (foto: tandef)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro menegaskan, saat ini tidak ada peningkatan gelar kekuatan di wilayah perbatasan RI-Malaysia. Pengamanan wilayah perbatasan pun berlangsung normal.

"Hingga saat ini tidak ada laporan mengenai peningkatan eskalasi di perbatasan RI-Malaysia pascainsiden kemarin," ujar Menhan usai menghadiri buka bersama jajaran Kementerian Politik, Hukum, dan HAM di Jakarta, Jumat (27/8).

Menurut Menhan, berdasarkan pantauan di Nipah, Berhala, dan Rondo, tidak ada peningkatan eskalasi di perbatasan laut RI-Malaysia. ''Pengamanan wilayah perbatasan darat dan laut Indonesia dengan negara lain, termasuk Malaysia, seperti biasa, atau standar normal,'' kata Purnomo menambahkan.

Hal senada diungkapkan Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso yang mengatakan apa pun yang dilakukan TNI harus berdasar keputusan politik. "Sampai saat ini, pemerintah menetapkan penyelesaian melalui jalur diplomasi. Ya, kita ikuti. Jadi, tidak ada penambahan atau peningkatan gelar kekuatan di perbatasan meski hubungan kedua negara (RI-Malaysia) menghangat," tuturnya.

Hubungan Indonesia-Malaysia kembali menghangat pascapenangkapan tiga petugas Kementerian Laut dan Perikanan oleh aparat Malaysia saat bertugas di Tanjung Berakit, Indonesia.

Namun, akhirnya kedua pihak sepakat kembali merundingkan persoalan perbatasan kedua negara di Kinabalu, Malaysia pada 6 September mendatang.

Sumber: REPUBLIKA

Readmore --> Menhan: Tidak Ada Peningkatan Kekuatan di Perbatasan

DPR: Tenggelamkan Saja Kapal Asing Pelanggar Wilayah

Ramahan Pohan(Foto: PRIMAIRONLINE)

Pacitan (ANTARA News) - Anggota DPR RI Ramadhan Pohan mendesak pemerintah bersikap tegas dengan menenggelamkan setiap kapal asing yang kedapatan melakukan provokasi pelanggaran wilayah NKRI.

"Jika (sudah) diperingatkan satu dua tiga kali tetap tidak diindahkan, ditenggelamkan saja," ujarnya saat melakukan kunjungan kerja dalam rangka reses di Kabupaten Pacitan, Jumat.

Menurut Pohan, pendekatan militer secara lebih tegas diperlukan untuk menjaga kedaulatan teritorial NKRI.

Sebab jika pelanggaran wilayah terus dibiarkan, kapal/pihak asing akan semakin berani melakukan provokasi wilayah.

Indikasi itu setidaknya terlihat dalam beberapa kali insiden perbatasan Indonesia-Malaysia selama beberapa tahun terakhir.

Kurang tegasnya diplomasi pemerintah RI dalam melindungi kawasan perbatasan, termasuk teritorial laut, menyebabkan kapal berbendera asing kerap melintas perbatasan dengan semena-mena.

Kejadian mutakhir yang menjadi sorotan Ramadhan Pohan adalah kasus penangkapan tiga pegawai Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI oleh "Polis Marine Malaysia" (polisi laut) beberapa waktu lalu.

"Insiden ini tidak akan pernah terjadi apabila pemerintah bertindak lebih tegas," kritiknya.

Padahal, lanjut pohan, saat itu ketiga petugas KKP tersebut tengah mengamankan tujuh nelayan asal Malaysia yang kedapatan menyusup hingga ke wilayah NKRI.

Namun saat ketiganya hendak membawa ketujuh penyusup Malaysia tadi ke kantor KKP terdekat, tiba-tiba muncul polisi laut Malaysia dan balik menangkap tiga pegawai KKP RI.

"Yang harus kita fahami bersama adalah, belum tentu kapal-kapal asing yang berkeliaran hingga melintas batas wilayah RI tersebut adalah nelayan. Bisa jadi mereka memainkan peran ganda sebagai intelijen asing yang ingin mengetahui kekuatan Indonesia," kata Ramadhan berargumentasi.

Terkait kendala persenjataan, Ramadhan mendukung wacana penyegaran sekaligus peningkatan infrastruktur keamanan, terutama logistik alutsista (alat utama sistem senjata) di wilayah-wilayah perbatasan.

Menuruntnya, insiden penangkapa tiga petugas KKP RI beberapa waktu lalu juga menjadi bukti petugas yang mengawal wilayah perbatasan perlu dipersenjatai.

"Alutsista kita yang tidak memadai. Ini sudah tidak hanya masalah fasilitas, tapi kebutuhan aparat kita yang ada di perairan," ujarnya.

Sumber: ANTARA

Readmore --> DPR: Tenggelamkan Saja Kapal Asing Pelanggar Wilayah

Perbatasan Indonesia-Malaysia Kondusif

Perbatasan Entikong- Indonesia
Entikong, Kalbar (ANTARA News) - Kawasan tapal batas yang langsung menghubungkan Indonesia dengan Malaysia (Serawak) di Kalimantan saat ini dalam kondisi kondusif, kendati hubungan kedua negara tengah memanas.

Hasil pantauan ANTARA di daerah perbatasan Entikong (Kalimantan Barat) - Tebedu (Malaysia), Jumat, tidak terlihat adanya aktivitas yang mencolok.

Semuanya masih berjalan seperti biasa. Bus lintas negara jurusan Pontianak-Kuching-Brunei tetap menjalankan rutinitas membawa penumpang ke Pontianak, Kalimantan Barat, tidak terpengaruh dengan perkembangan hubungan kedua negara.

Perseteruan Indonesia-Malaysia mulai memuncak ketika tiga anggota DKP ditahan oleh pihak Malaysia. Penahanan itu menimbulkan reaksi yang cukup panas di dalam negeri.

Kendati situasi tengah memanas mewarnai hubungan kedua negara, hubungan kekerabatan di antara warga di perbatasan tidak tergangu sama sekali.

Stefen, warga Tebedu (Sarawak) ketika dijumpai sewaktu berbelanja di pasar tradisional di Entikong (Kalimantan Barat) mengatakan, dirinya mengetahui hubungan kedua negara saat ini tengah memanas. "Namun hal itu untuk warga di tapal batas tidak mempengaruhi hubungan warga serumpun," katanya dengan logat Malaysia.

"Saya selalu datang lah ke pasar tradisional, belanja pakaian, apa lagi ini mendekat hari raya. Semua pekerja saya asal Indonesia, memang sewaktu saya tengok news di TV kemarin tengah hangat membincangkan masalah kedua negara," katanya.

Diakui Stefen bahwa dirinya juga mengetahui jika pemerintahnya memberikan peringatan agar waspada jika berkunjung ke Indonesia. Imbauan itu sifatnya untuk berhati-hati.

Namun bagi Stefen, selaku warga Tebedu tentu dirinya tidak perlu "was-was" (khawatir) karena di perbatasan Indonesia-Malaysia, tidak terjadi hal-hal yang bisa menyebabkan hubungan semakin memburuk. Semuanya masih seperti biasa.

"Orang tempatan masih berniaga di Serian, begitu juga sebaliknya orang Malaysia berkunjung ke Entikong," katanya.

Di area batas Malaysia terlihat tidak ada aktivitas yang mencolok, namun terlihat pengamanan yang lebih banyak dari biasanya.

Terlihat Polisi Malaysia berada di setiap sudut area border. Tentara Diraja Malaysia juga tampak berjaga-jaga dan ada pasukan anti "penjenayah" atau pelaku kriminal.

Salah satu anggota Polisi Malaysia yang tidak mau namanya disebutkan, mengatakan bahwa pengamanan yang dilakukan masih seperti biasa. Memang ada tambahan anggota, namun itu bukan lantaran adanya hubungan yang memanas antara Malaysia-Indonesia.

"Melainkan karena Malaysia akan menyambut HUT Kemerdekaan tanggal 31 Agustus dan mengantisipasi arus mudik lebaran," katanya.

Di tempat terpisah, tokoh masyarakat perbatasan yang juga Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Yordanus Pinjamin, mengatakan pemerintah harus tegas terhadap Malaysia. Jika masih bersikap lembut maka akan semakin diinjak-injak.

"Tegas dalam arti segera selesaikan masalah yang terjadi jangan menunggu terus, lakukan pertemuan dan tuntaskan," katanya.

Selain itu, Pinjamin juga meminta kepada pemerintah untuk melakukan pengawasan dan memperhatikan pulau-pulau yang berbatasan dengan Malaysia. Jangan sampai diklaim lagi seperti Sipadan dan Ligitan.

Dia menyatakan, bukan hanya pulau saja yang harus diperhatikan pemerintah, kesenian, adat istiadat juga patut dijaga jangan sampai "diambil" (diklaim) oleh negara lain.

"Kita di perbatasan tetap mendukung pemerintah RI dan tetap cinta NKRI," katanya.

Pinjamin mengingatkan kembali, memanasnya hubungan kedua negara ini perlu segera diselesaikan agar masyarakat di tapal batas tidak khawatir. "Apalagi melihat adanya pengamanan yang berlapis di wilayah perbatasan Malaysia sejak dua hari lalu," katanya.

Sumber: ANTARA

Readmore --> Perbatasan Indonesia-Malaysia Kondusif

Indonesia akan tambah wilayah laut

Pulau Sumatra

Jakarta - Indonesia diperkirakan akan memiliki wilayah laut baru di sebelah barat laut Sumatera.

"Dalam konvensi hukum laut, memberikan hak kepada negara kita untuk memiliki landas kontinen," kata Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri Arif Havas Oegroseno, di kantor Kemenlu, Jakarta, Jumat (27/8).

Menurutnya, Indonesia berpotensi wilayah lautnya bertambah luas sekitar 400 ribu km2. Luasnya setara dengan luas Pulau Madura.

"Klaim awal kita, wilayah ini bisa menjadi tambahan baru," ungkapnya.

Oleh karena itu, Havaz melanjutkan, untuk memperkuat klaim tersebut, pemerintah membentuk tim nasional yang didalamnya akan melakukan survei lebih mendalam terhadap wilayah laut yang akan menjadi milik Indonesia.

"Kita membentuk satu tim nasional, dari Kemenlu, Mabes Polri, Angkatan Laut, ESDM/Migas, dan BPPT. Kita menyusun klaim awal kita," jelasnya.

Ia menambahkan, dari hasil survei awal, pihaknya telah menemukan adanya nilai ekonomis dalam laut tersebut.

"Nilai ekonomisnya ada mineral yang bisa dipakai keperluan industri, mineral-mineral lain yang bisa bioteknologi. Diluar resmi laut ada juga permata. Kita belum nelakukan full survei. Nanti segera setelah kita mendapatkan konfirmasi baru akan melakukan full survei," paparnya.

Havaz yang menjadi pengacara pemerintah dalam perundingan perbatasan pembahasan tersebut berharap klaim pemerintah akan dibahas di awal September.

"Pembahasan diharapkan dilakukan minggu depan sehingga awal September akan mendapatkan maksimal," pungkasnya.

Sumber: PRIMAIRONLINE

Readmore --> Indonesia akan tambah wilayah laut

Kebijakan Kelautan Indonesia sedang Disusun

JAKARTA--MI: Konflik dengan Malaysia baru-baru ini merupakan dampak belum tuntasnya penetapan batas wilayah laut Indonesia. Untuk itu, Dewan Kelautan Indonesia (Dekin) tengah mempersiapkan Kebijakan Kelautan Indonesia.

"Dengan permasalahan yang terjadi, intinya satu, kita tidak punya kebijakan laut. Kalau punya, tidak akan seperti ini," ujar Ketua Harian Dewan Kelautan Indonesia (Dekin) yang juga Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad.

Ia menuturkan, sebetulnya kebijakan ini telah lama diusulkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun, baru sekarang dimatangkan lantaran banyaknya permasalahan yang terjadi di laut Indonesia. "Kita punya wilayah rawan yang bisa diklaim negara lain. Makanya, kita harus punya kebijakan yang mengatur kelautan Indonesia."

Fadel menambahkan, Indonesia dilintasi 60% lalu lintas perdagangan dunia. Oleh karena itu harus ada peraturan yang tegas soal kelautan Indonesia.

Senada dengannya, Sekretaris Dekin Rizald Max Rompas menyatakan kualitas peraturan kelautan Indonesia harus diperkuat. "Presiden ingin memperdalam kebijakannya seperti apa perbatasan antar negara lain dan ocean's economic. Ini menjadi milik masyarakat," kata dia.

Hasil dari seminar ini, menurut Fadel, akan diserahkan kepada presiden. "Kemungkinan akan dibuatkan Keputusan Presiden karena kan ada RUU Kelautan yang menjadi Program Legislasi Nasional. KKI ini hanya memperdalam dan mempertegas," tandasnya.

Sumber: MEDIA INDONESIA

Readmore --> Kebijakan Kelautan Indonesia sedang Disusun

Anggaran untuk Menjaga Kedaulatan NKRI Masih Minim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kemampuan Indonesia menjaga kedaulatan dan hak-hak berdaulat atas wilayah negara berikut yurisdiksi dipastikan berjalan loyo. Hal ini terlihat dari kebijakan pemerintah yang belum mampu menyediakan anggaran untuk kekuatan pokok minimum.

"RAPBN 2011 hanya menyuplai seperlima dari anggaran minimum essential force," ujar Anggota DPD Kepulauan Riau Aida Zulaika Nasution Ismeth di gedung DPD, Jakarta, Jumat (27/8/2010 ).

Bukan hanya itu, menurutnya, kesiapan alat utama sistem persenjataan di matra laut dan udara kurang dari 50 persen. Rencana kerja dan anggaran kementerian negara atau lembaga tahun 2011 pada matra laut tidak ada rencana pembelian kapal perang teranyar.

"Hanya ada pengadaan material alutsista sebanyak 11 unit," jelasnya seraya menegaskan, negara juga berencana mengadakan pesawat udara sebanyak 11 unit.

Sumber: TRIBUN

Readmore --> Anggaran untuk Menjaga Kedaulatan NKRI Masih Minim

Senjata Pindad Diduga Dijual Ilegal

SS2-V4 buatan Pindad

JAKARTA (SINDO) – Mabes Polri menyatakan tengah menyelidiki penjualan ilegal senjata api buatan Pindad Bandung via internet.Pada situs www.gudangsenjata.com ditawarkan berbagai jenis senjata api, salah satunya senjata laras panjang jenis SS2-V4 kaliber 5,56 x 45 mm yang hanya dijual Rp22.5 juta.

Kepala Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Iskandar Hasan mengaku pihaknya akan berkoordinasi dengan intelijen, reserse maupun TNI untuk menyelidiki kebenaran penjualan senjata api melalui situs tersebut. ”Tolong datanya kasih ke saya, kita akan kroscek,” ujarnya.Menurut Iskandar, penjualan senjata ilegal tidak diperbolehkan, apalagi itu merupakan senjata api. Dalam situs tersebut, senjata laras panjang lain yang juga ditawarkan adalah senjata laras panjang jenis M 249 SAW buatan FN Herstal kaliber 5,56 x 45 mm NATO yang memiliki jarak efektif 800 meter seharga Rp27,5 juta.

Termasuk senjata laras panjang jenis MSG 90-A1 buatan Heckler dan Koch kaliber 7.62 mm dengan magasin 30 peluru seharga Rp24 juta. Lalu senjata api jenis FN buatan Taurus dengan kaliber 45 ACP isi magasin 8 butir seharga Rp13 juta. Selain menjual senjata api dalam berbagai jenis,situs tersebut juga menawarkan berbagai senjata lain, termasuk berbagai aksesori senjata seperti peralatan peredam untuk jenis senjata berkaliber 9 mm maupun glock 19 seharga Rp3,5 juta. Kemudian, baju antipeluru seharga Rp5,5 juta.

Baju antipeluru tersebut mampu menahan balistik senjata seperti senjata api jenis 40 S&W FMJ, senjata kaliber 9 mm, dan senjata api 357 magnum. Humas PT Pindad, Timbul Sitompul menyatakan pihaknya tidak tahu menahu soal adanya penjualaan senjata buatan Pindad di internet.

Sumber: SINDO

Readmore --> Senjata Pindad Diduga Dijual Ilegal

Pemerintah Disarankan Konfrontasi Terbuka dengan Malaysia

Jakarta - Hubungan Indonesia-Malaysia kian memanas pasca penangkapan 3 petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) 13 Agustus lalu. Pemerintah disarankan melakukan konfrontasi terbuka jika jalur diplomasi tidak mampu berjalan efektif.

"Konfrontasi terbuka artinya tidak harus jalur diplomasi, jika mereka keluarkan travel advisory kita juga keluarkan. Perusahaan Malaysia di Indonesia dibekukan, pilihan akhirnya bisa gelar senjata," ujar Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Ray Rangkuti saat berbincang dengan detikcom, Kamis (26/8/2010). Ray mendemo Kemlu 19 Agustus lalu untuk memprotes pembebasan 7 nelayan Malaysia yang mencuri ikan di perairan Indonesia.

Ray mengatakan saat ini Malaysia sudah jelas-jelas tidak merasa takut dengan Indonesia. Sudah seharusnya pemerintah melakukan sikap tegas terhadap Malaysia.

"Jika tidak tegas, maka akan membuktikan Malaysia tidak bisa diancam dan kita terlihat keok.
Kedua, secara tidak sadar kita mengatakan bahwa daerah di mana polisi kita menangkap 7 nelayan Malaysia adalah daerah sengketa, sehingga kita mengabaikan batas lautan kita," paparnya.

Menurut Ray, jika hal ini terus berlanjut, secara tidak sadar berdampak panjang kepada bangsa kita yang akan dinilai miskin dan hina. Selain itu akan membuat masyarakat harga dirinya tidak ada.

"Pemerintah harus menaikkan harga dirinya, mengajak ini menjadi konflik terbuka. Karena mereka berkeyakinan Indonesia tidak akan serang balik mereka," jelasnya.

Ray tidak yakin Presiden SBY mampu membawa Indonesia meningkatkan harga dirinya di hadapan Malaysia. Ray membandingkan dengan Presiden RI pertama, Soekarno, yang berani angkat senjata melawan Malaysia.

"Itu yang jadi problem. Kelasnya SBY itu kelasnya pemimpin untuk keluarga bukan untuk bangsa, karena kegiatan SBY yang selalu bercitra akan tidak berlaku dalam masalah ini. Berbeda dengan Presiden Soekarno," tambahnya.

Sumber: DETIK

Readmore --> Pemerintah Disarankan Konfrontasi Terbuka dengan Malaysia

Kasal : Kapal Selam Akan Ditambah

illustrasi U-214 buatan Jerman

Cilegon (ANTARA News) - Armada kapal selama yang dimiliki oleh Indonesia yang hanya dua buah, dianggap kurang baik untuk melakukan patroli laut, dan rencananya dalam waktu dekat ini akan dilakukan penambahan.

"Kami akan menambah armada kapal selam, yang selama ini melakukan pengamanan ditertirorial wilayah perairan Indonesia," kata Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal), Laksamana TNI Agus Suhartono, usai menerima Brevet Hiu Kencana yang dilakukan oleh Komandan Satuan Kapal Selam Koarmatim, Kolonel Laut (P) Muhammad Ali, Kamis.

Di Tempat terpisah, Kepala Dispenal, Laksamana Pertama TNI, Herry Setianegara menjelaskan, kapal selam merupakan senjata berdaya tangkal tinggi, karena karakternya yang sulit dideteksi dam mampu membawa berbagai jenis senjata, seperti torpedo, ranjau maupun peluru kendali.

"Bagi Indonesia , memiliki dan mengoperasikan kapal selam akan memperkuat daya dan kekuatan tangkal," kata Herry menjelaskan.

Sejarah peperangan laut katanya, membuktikan bahwa hanya kapal selam yang mampu masuk dan menembus jantung pertahanan lawan, selain itu, kapal selam dapat menghancurkan sebuah armada tempur. "Kapal selam juga dapat menjadi center of gravity Angkatan laut," imbuhnya.

Melihat dari fungsi dan kegunaan itu masih menurut Herry dimana dengan memiliki kapal selam semakin menguatkan pemikiran bahwasanya kapal selam merupakan senjata yang bernilai strategik bagi TNI AL.

"Memiliki kapal selam baik dalam jumlah yang cukup maupun kemampuan tempur yang handal merupakan keniscayaan dalam mewujudkan TNI AL yang kuat dan dicintai rakyat,." jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, selain Kasal, Laksamana TNI Agus Suhartono yang menerima Brevet Hiu Kencana, Kepala Staf Angkatan Darat Jendral TNI George Toisutta, dan Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Imam Sufaat juga menerima penghargaan yang merupakan kehormatan kapal selam TNI AL.

Penyematan brevet itu sendiri dilaksanakan di dalam kapal selam KRI Cakra-401 yang menyelam pada kedalaman sekitar 15 meter dibawah permukaan laut di perairan Selat Sunda, sekitar pukul 14.00 WIB.

Sumber: ANTARA

Readmore --> Kasal : Kapal Selam Akan Ditambah

PT PAL Mendapatkan Kontrak 10 PKR Oktober Mendatang

REPUBLIKA.CO.ID,SURABAYA--PT PAL Indonesia menjajaki peluang pengadaan kendaraan perang dari Kementerian Pertahanan (Kemenhan) setelah berhasil mendapatkan kontrak pembangunan kapal perusak kawal rudal (PKR) senilai Rp 4 triliun.

Direktur Utama PAL, Harsusanto mengatakan, Kemenhan sudah menyatakan minat untuk membuat kontrak lanjutan tersebut. "Yang sudah di depan mata untuk landing ship tank dan hydrography," katanya ketika ditemui usai menghadiri Kontrak Pembangunan Kapal (Ship Building Contract) Lima Kapal Kanker Pertamina dengan Empat Galangan Kapal, Kamis (26/8).

Untuk pembangunan kapal PKR sendiri, kata Harsusanto, pihaknya akan melanjutkan finalisasi kontrak pada bulan depan dan merampungkannya Oktober mendatang. Dalam proyek ini, PAL bermitra dengan Damen Schelde, pabrikan kapal asal Belanda. Bagi Damen sendiri, kata dia, pembuatan PKR gabungan ini merupakan pengalaman pertama bagi mereka.

Harsusanto berharap, terjadi transfer teknologi dalam proyek PKR yang perdana ini. Sehingga, untuk proyek selanjutnya dapat dilakukan secara mandiri. "Wah, potensinya ke depan bisa sampai 10 kapal (PKR)," katanya.

Menteri Perindustrian, MS Hidayat berharap proyek perdana kapal PKR oleh PAL ini mampu menjadi titik awal yang baik bagi industri alutsista nasional. "Karena itu, ini (proyek PKR) menjadi tugas berat bagi PAL," ucapnya dalam kesempatan yang sama.

Sumber: REPUBLIKA

Readmore --> PT PAL Mendapatkan Kontrak 10 PKR Oktober Mendatang

TERBANG FAJAR SKADRON UDARA 12

Panggilan tugas operasi dapat saja terjadi kapanpun tanpa mengenal waktu, baik pada pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari maupun pada saat dini hari. Pelaksanaan tugas merupakan kewajiban yang harus segera ditunaikan tanpa bisa ditunggu ataupun diundur waktu pelaksanaannya. Kesiapan tempur tersebut harus selalu melekat dalam diri seorang “fighter”/penerbang tempur. Demikian juga halnya dengan para “fighters” Skadron Udara 12 Lanud Pekanbaru, mereka harus selalu siap melaksanakan tugas tugas yang diperintahkan. Untuk itu, sejak tanggal 13 Agustus yang lalu hingga 7 September yang akan datang, seluruh penerbang Skadron Udara 12 melaksanakan terbang fajar dengan waktu Take Off pukul 05.00 WIB.

Sebagai satu-satunya pangkalan induk yang berada di pulau Sumatera, Lanud Pekanbaru harus selalu meningkatkan kesiapan satuan-satuan yang ada di jajarannya, termasuk Skadron Udara 12 yang mengawaki pesawat tempur Hawk 109/209. Latihan Terbang Fajar ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan para penerbang khususnya melaksanakan penerbangan pada saat Fajar yang lebih banyak mengandalakan instrument karena visual yang sangat terbatas. Dengan demikian para penerbang tempur Skadron Udara 12 dapat melaksanakan tugas setiap saat tanpa mengenal waktu baik pada siang hari maupun malam hari.

Dengan pelaksanaan latihan Terbang Fajar ini para penerbang dan seluruh satuan yang terkait dalam operasional penerbangan Lanud Pekanbaru melakukan disertifikasi dengan merubah waktu latihan dari pukul 05.00 WIB samapai pukul 12.00 WIB.

Sumber: TNI AU

Readmore --> TERBANG FAJAR SKADRON UDARA 12

Spionase Asing Dalang Serangan "Cyber" Militer AS

Washington (ANTARA News) - Badan spionase asing telah menjadi dalang serangan cyber terhadap sistem komputer militer Amerika Serikat (AS) pada 2008, kata seorang pejabat senior Pentagon, yang membuka tabir apa yang disebutnya kasus penerobosan keamanan cyber militer AS paling signifikan.

Wakil Menteri Pertahanan William Lynn mengatakan serangan terjadi setelah flash-disk bervirus disambungkan dengan komputer laptop militer di markas Timur Tengah, mengunggah kode komputer tersirat ke dalam jejaring Komando Sentral.

"Kode tersebut menyebar tanpa terdeteksi pada sistem rahasia dan tidak rahasia, memulai berpijak secara digital dari data yang bisa ditransfer pada server di bawah kendali asing," tulis Lynn dalam artikel untuk majalah "Foreign Affairs" terbit pada Rabu.

"Insiden ini yang sebelumnya dirahasiakan merupakan penerobosan komputer militer AS paling signifikan," katanya.

Lynn tidak mengatakan asal negara dari badan spionase yang mendalangi serangan tersebut. Tetapi ia mengatakan bahwa lebih dari 100 organisasi intelijen asing telah mencoba untuk meretas ke dalam jejaring AS.

"Beberapa pemeritah sudah memiliki kapasitas untuk mengacaukan infrastruktur informasi AS," jelasnya.

Setiap tahun, katanya, para peretas (hacker) mencuri data yang cukup dari badan pemerintah AS, bisnis dan universitas sebanyak beberapa kali data dari Perpustakaan Kongres AS.

Sumber: ANTARA

Readmore --> Spionase Asing Dalang Serangan "Cyber" Militer AS

Ada Upaya Malaysia Lemahkan Indonesia

Pintu Perbatasan Indonesia-Malaysia

Pontianak, Kompas - Badan Pengelola Kawasan Perbatasan dan Kerja Sama Kalimantan Barat melihat ada upaya Malaysia melemahkan ekonomi Indonesia. Tujuannya agar Malaysia tetap bisa menggunakan tenaga kerja asal Indonesia dengan upah murah karena ketiadaan kesempatan kerja di Indonesia.

Kepala Badan Pengelola Kawasan Perbatasan dan Kerja Sama (BPKPK) Kalimantan Barat Robert Nusanto mengatakan, upaya itu terlihat dari arogansi aparat Malaysia dalam berbagai kasus, termasuk di Kalbar. ”Provokasi terakhir jelas terlihat pada kasus penangkapan tiga petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan. Di Kalimantan Barat, kasus pembabatan hutan dan penelantaran tenaga kerja bisa menjadi contoh,” kata Robert.

Robert mengatakan, provokasi-provokasi itu dilakukan untuk membuat Indonesia sibuk sehingga tidak memiliki waktu memikirkan kemajuan ekonomi. ”Kalau ekonomi kita tumbuh, Malaysia terancam karena TKI akan pulang dan bekerja di Indonesia,” tutur Robert.

Sebelum menjadi Kepala BPKPK, Robert pernah menjadi Kepala Bidang Tenaga Kerja di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalbar. ”Hampir setiap pekan saya harus mengurus para TKI yang kabur dengan hanya pakaian di badan karena dikejar-kejar polisi Malaysia,” kata Robert.

Setelah ditelusuri, para TKI itu masuk ke Malaysia secara ilegal. Walau bekerja ilegal, kedatangan para TKI adalah karena pesanan perusahaan-perusahaan Malaysia. Status ilegal itu akan dipakai sebagai sarana menipu TKI.

Pengusaha hubungi polisi

”Ketika masuk ke Malaysia dan mulai bekerja, gaji mereka dibayar hanya setengah dari yang dijanjikan. Setelah kontrak kerja berakhir, sisa gaji akan dibayarkan hanya untuk ongkos pulang kampung. Namun, satu bulan sebelum masa kontrak kerja berakhir, para pengusaha menghubungi polisi dan menyatakan bahwa di wilayah usahanya ada para TKI ilegal. Ketimbang ditangkap, ya para TKI itu memilih kabur,” tutur Robert.

Ironisnya, sejak Pemerintah Indonesia menghentikan sementara penempatan TKI informal sektor domestik ke Malaysia 25 Juni 2009, jumlah TKI ilegal terus meningkat. Ketua Himpunan Pengusaha Jasa Tenaga Kerja Indonesia Yunus M Yamani mengatakan, pemerintah telah gagal menghentikan penempatan TKI ke Malaysia.

Sumber: KOMPAS

Readmore --> Ada Upaya Malaysia Lemahkan Indonesia

KSAL: Belum Perlu Gelar Pasukan

Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Agus Suhartono(Foto: KOMPAS)

JAKARTA (Suara Karya): Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Agus Suhartono menyatakan, keberadaan kapal-kapal patroli TNI Angkatan Laut di beberapa titik perbatasan maritim Indonesia dengan negara tetangga, masih dalam kapasitas cukup dan efektif.

Oleh karena itu, gelar pasukan untuk mengantisipasi pelanggaran perbatasan yang dilakukan Malaysia belum perlu dilakukan.

"Keberadaan personil dan kapal-kapal patroli masih cukup. Tak perlu ada penambahan dan gelar pasukan," ujar KSAL kepada Suara Karya di sela-sela peresmian Komite Olah Raga Militer Indonesia di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Rabu (25/8).

Maritim Indonesia berbatasan langsung dengan Malaysia, India, Australia, Singapura, Vietnam, Filipina, Papua Nugini, Palau (berbatasan Ambon), Thailand dan Timor Leste. Sebanyak 16 perbatasan telah diselesasikan Kementerian Luar Negeri RI dengan 10 negara itu, baik bilateral maupun trilateral.

Sementara itu, untuk batas zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia dengan Malaysia masih harus menyelesaikan persoalan perbatasan maritim untuk zona ekonomi eksklusif (ZEE), di antaranya di Selat Malaka, Laut China Selatan, laut wilayah dan landas kontinen di laut Sulawesi yang saat ini sedang menjadi perhatian, perairan utara Pulau Bintan dan Pulau Batam. "Keberadaan kapal-kapal kita di sana masih cukup untuk mengawasi," ujar Agus.

Menurut Agus, batas maritim Indonesia berdasarkan peta Nomor 349/ 2009 tentang Batas Maritim Indonesia. "Tidak ada wilayah abu-abu pada posisi Indonesia. Karena itu, TNI AL tetap berada pada posisi di wilayah maritim Indonesia," ujarnya.

Sumber: SUARA KARYA

Readmore --> KSAL: Belum Perlu Gelar Pasukan

RI Rancang Kapal Selam Dan Kapal Perang

illustrasi Dok U-214 jerman

Jakarta, Kompas - Setelah merasa mapan dalam industri pertahanan untuk matra darat, Indonesia pun merancang industri pertahanan bagi matra laut. Meski belum resmi diluncurkan, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengungkapkan, Indonesia akan membangun kapal selam sendiri. Terlebih setelah PT PAL Surabaya mengembangkan kapal perang jenis fregat kelas La Fayette.





Kapal Perang frigate kelas La Fayette

”Kami sebenarnya cukup bisa membangun sendiri industri pertahanan untuk Angkatan Laut. Sekarang Indonesia sudah membangun kapal perang modern sejenis fregat kelas La Fayette seperti yang dimiliki Singapura dan akan selesai dalam waktu empat tahun oleh PT PAL,” ujar Purnomo di sela-sela seminar ”Pertahanan Nasional Indonesia dalam Perspektif Sosial-Budaya” di Gedung Widya Graha LIPI, Jakarta, Rabu (25/8).

Menurut Purnomo, keberhasilan membangun kapal perang modern membuat pemerintah cukup percaya diri memperkuat industri pertahanan untuk Angkatan Laut. ”Saya katakan bisa enggak dalam waktu dekat ini kita membangun kapal selam. Kita, kan, punya dok yang cukup untuk membangunnya di Surabaya,” ujarnya.

Industri pertahanan dalam negeri, lanjut Purnomo, sudah cukup membanggakan, terutama untuk matra darat. Keberhasilan PT Pindad membuat panser dan senapan serbu SS1 dan SS2 merupakan salah satu contoh. Panser buatan Pindad kini sudah diekspor ke negara-negara ASEAN.

SS-1 & SS-2 Buatan PT.PINDAD

Pengamat militer Salim Said mengungkapkan, Indonesia memiliki kemampuan untuk membangun industri Angkatan Laut sendiri. Menurut dia, sebenarnya sudah sejak dulu Indonesia dapat membuat kapal perang, termasuk kapal selam, sendiri.

Salim mengatakan, pembangunan industri pertahanan TNI Angkatan Laut sudah sangat mendesak. Beberapa insiden di perbatasan laut Indonesia-Malaysia harus menjadi pelajaran, betapa mendesaknya Indonesia memperkuat industri pertahanan bagi matra laut.

Sumber: KOMPAS

Readmore --> RI Rancang Kapal Selam Dan Kapal Perang

Menteri: Kebijakan Pertahanan Menuju Pro Kesejahteraan

Dari kiri: Ketua BPK Hadi Poernomo, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, dan Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso, dalam acara penyerahan hasil audit BPK ke Kementerian Pertahanan di Jakarta (7/6). TEMPO/Subekti.

TEMPO Interaktif, Jakarta - Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro menegaskan arah kebijakan pertahanan nasional Indonesia adalah menuju sistem pertahanan negara yang pro kesejahteran. Hal itu ia sampaikan dalam seminar "Konsepsi Pertahanan Nasional Indonesia" di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) hari ini, Rabu (25/8).

PKR Buatan PT PAL

Purnomo mengemukakan, kebijakan Minimum Essential Forces (MEF) atau kekuatan esensial minimal ini sejalan dengan Kepmenhan No KEP/17/M/1/2010. "Kecil, tapi mampu menanggulangi ancaman," jelasnya.

KRI Irian 1965

Purnomo juga mengibaratkan ekonomi dan kekuatan pertahanan bagai dua sisi mata uang. "Jangan sampai seperti ketika merebut Irian Barat tahun 1965, angkatan bersenjatanya kuat tapi rakyatnya miskin. Atau sebaliknya," ujarnya.

Implementasi kebijakan pertahanan yang pro kesejahteran ini salah satunya melalui pemberian tunjangan khusus bagi prajurit TNI yang bertugas di pulau-pulau kecil terluar. Selain itu, Purnomo juga menjanjikan prajurit dapat berobat ke rumah sakit mana pun. "Kalau harus ke Rumah Sakit TNI, biayanya habis," ujarnya.

Saat ini, dari Rp 1000 triliun APBN, Kementerian Pertahanan mendapat prioritas ketiga setelah Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Pekerjaan Umum. Namun, menurut Purnomo, 50 persennya habis untuk belanja pegawai yang jumlahnya mencapai 460 ribu orang, terdiri dari 400 ribu prajurit TNI dan 60 ribu PNS.

KFX 201 kerjasama Korea-Indonesia

Lebih lanjut, Purnomo mengemukakan, kebijakan pertahanan yang pro kesejahteran juga berarti memajukan industri alutsista. Ia menuturkan, hingga saat ini Indonesia sudah mampu memroduksi sendiri alutsista untuk kepentingan pertahanan di darat, laut, dan udara.

Kapal Patroli Cepat 57 meter NAV V buatan PT.PAL
Alutsista tersebut di antaranya panser, kapal life free guard 40 meter, 50 meter, dan 60 meter. "Yang sedang kami coba yang 110 meter. Juga pesawat tempur generasi 4,5 kerjasama dengan Korea, ditargetkan selesai tahun 2020," tambah Purnomo.

Sumber: TEMPO

Readmore --> Menteri: Kebijakan Pertahanan Menuju Pro Kesejahteraan

Panglima TNI Resmikan Komite Olahraga Militer

Jakarta (ANTARA News) - Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso meresmikan pendirian Komite Olahraga Militer Indonesia (KOMI) guna mendukung kebangkitan olahraga nasional di kancah internasional.

Peresmian yang dilakukan di Mabes TNI, Rabu, itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Mabes TNI.

Menegpora Andi Mallarangeng mengatakan, KOMI merupakan salah satu sarana atau ajang bagi anak-anak bangsa untuk berjuang, berkompetisi di arena internasional dalam bidang olahraga.

"KOMI juga membuka kesempatan lebih luas bagi anggota TNI untuk ikut dalam ajang olimpiade militer yang akan dilaksanakan pada 2011," katanya.

Andi mengatakan, melalui keikutsertaan TNI dalam ajang olimpiade militer akan makin memperkuat semangat juang, semangat bela negara di arena internasional.

Ia menambahkan, selama ini telah banyak anggota TNI yang menjadi atlet nasional di berbagai cabang olahraga.

"Dengan adanya KOMI, diharapkan makin banyak lagi anggota TNI yang berkontribusi sebagai atlet nasional dan membela nama bangsa di kancah internasional," katanya.

KOMI juga akan memperkuat pembinaan olah raga yang telah dilakukan di lingkungan TNI hingga mampu meningkatkan prestasi olahraga di tingkat nasional dan internasional, sekaligus mendukung kebangkitan olahraga nasional, tutur Andi.

Pemerintah mendukung penuh pembinaan prestasi olahraga, baik yang dilakukan sipil maupun militer, untuk mengharunkam nama bangsa dan negara di mata internasional, katanya.

Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso mengatakan, TNI sudah bertekad untuk membangun prestasi olahraga nasional terutama di arena internasional.

Ia mengatakan, olahraga merupakan salah satu sarana untuk nasionalisme, membela dan memperjuangkan nama baik bangsa dan negara.

Djoko mengatakan, ada kesamaan antara militer dan olahgara militer.

"Namun, secara esensi dan semangatnya sama yaitu nasionalisme, semangat juang yang diimplementasikan dengan meraih prestasi di arena internasional," katanya.

Djoko menambahkan, "Melalui olahraga juga kita dapat memperkuat diplomasi dan hubungan antarbangsa,".

Sumber: ANTARA

Readmore --> Panglima TNI Resmikan Komite Olahraga Militer

PBB Gaet Garuda Indonesia Emban Misi Kemanusiaan

JAKARTA - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Indonesia gaet PT Garuda Indonesia menjalin kerja sama dengan menandatangani memorandum of understanding (MoU) di bidang corporate sales.

Penandatanganan MoU kedua institusi ini dilaksanakan oleh Direktur Utama Garuda Indonesia, Emirsyah Satar dan Resident Coordinator of United Nations (Kepala Perwakilan Perserikatan Bangsa Bangsa) di Indonesia El-Mostafa Benlamih, di Jakarta, Rabu (25/8/2010).

"Dalam mengemban berbagai program dan misi kemanusiaan, serta dalam kaitan pelaksanaan tugas-tugas penting lainnya, maka PBB kantor Indonesia perlu didukung frekuensi penerbangan yang lebih baik dan jaringan penerbangan yang lebih luas," kata Emirsyah.

Penandatanganan ini juga merupakan bagian dari upaya Garuda Indonesia untuk tetap fokus pada pasar korporasi. Garuda Indonesia secara konsisten telah melaksanakan penggarapan pasar korporasi sejak lama mengingat bahwa pangsa pasar ini merupakan target market yang potensial bagi Garuda.

Hingga saat ini, Garuda Indonesia berhasil menjalin kerja sama “corporate sales” dengan sekira 939 perusahaan besar di Indonesia.

PBB yang beroperasi di Indonesia terdiri dari berbagai badan program dan pendanaan, juga ada beberapa badan yang menerapkan berbagai program di Indonesia tetapi tidak memiliki perwakilan tetap di Indonesia.

Dengan menitikberatkan kepada pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) dan mengurangi kesenjangan regional, Perserikatan Bangsa-Bangsa setiap tahunnya mengeluarkan biaya sebesar USD120 juta dalam hal pembangunan dan kegiatan humaniter di Indonesia. Pada saat-saat kegiatan darurat dan rekonstruksi, jumlah ini akan meningkat secara signifikan.

Adapun PBB di Indonesia adalah mitra utama Pemerintah dalam masa-masa krisis kemanusiaan, bekerja secara efektif untuk melakukan koordinasi kemanusiaan antar sesama pemerintah, masyarakat madani dan masyarakat internasional serta melakukan pertolongan untuk mengurangi jumlah jatuhnya korban.

"Kami bekerja sama dengan pemerintah untuk membangun kembali yang lebih baik di berbagai kawasan yang terimbas musibah dan menjamin bahwa kebangkitkan dari masyarakat akan bertahan lama dan berkesinambungan," pungkasnya.

Sumber: OKEZONE

Readmore --> PBB Gaet Garuda Indonesia Emban Misi Kemanusiaan

Iran uji kebakaran rudal jarak pendek baru

rudal pendek Fateh 110

Iran telah berhasil menguji meluncurkan rudal jarak pendek Fateh 110 (Penakluk), kantor berita Isna melaporkan pada hari Rabu.

Rudal Fateh generasi ketiga kelas 110 merupakan buatan dalam negeri, dirancang dan dibangun sepenuhnya oleh Iran. rudal itu "bisa menjangkau dimanapun di dunia," kata Menteri Pertahanan Iran Brigadir Jenderal Ahmad Vahidi.

"Rudal itu yang membimbing dan sistem kontrol untuk membantu mencapai target itu dengan presisi," katanya.

Menurut beberapa laporan media, Fateh 110 memiliki jangkauan 150-200 kilometer.

Menteri mengatakan pengiriman rudal untuk Angkatan Bersenjata Iran akan mulai "dalam beberapa minggu mendatang."

Sumber: RIA/MIK

Readmore --> Iran uji kebakaran rudal jarak pendek baru

Menhan: Perbatasan Laut Luas, Apa Tiap Hari Harus di Situ?

Jakarta - Ada 6 instansi yang terlibat dalam pengamanan garis perbatasan laut Indonesia dengan negara tetangga. Tetapi tetap tidak semua perbatasan bisa dijaga oleh aparat, mengingat jumlah sumber daya yang tidak sebanding dengan panjang garis perbatasan.

"Kita harus realistis. Perbatasan laut itu luas sekali, apa tiap hari kita harus di situ?" kata Menhan Purnomo Yusgiantoro usai Seminar Pertahanan Nasional Indonesia dalam Perspektif Sosial Budaya, Rabu (25/8/2010), di Gedung LIPI, Jl Gatot Subroto, Jakarta.

Alasan serupa juga membuat tidak setiap pulau terluar wilayah NKRI dijaga oleh aparat keamanan. Di samping pulau tersebut memang tidak dapat dihuni, hanya berfungsi sebagai titik untuk menarik garis batas laut dengan titik lainnya.

Menyinggung tanggung jawab patroli penjagaan garis perbatasan, ada 6 instansi yang terlibat dalam kapasitasnya masing-masing. Selain Polri dan TNI AL, juga ada Bea dan Cukai, Kementerian Kelautan Perikanan dan Kementerian Perhubungan.

Meski terkesan tidak efisien dan tumpang tindih, Poernomo membantah bahwa di antara mereka tidak ada koordinasi sehingga menyebabkan insiden pelanggaran garis batas laut bisa terjadi. "Kita tetap ada koordinasi," tegas dia.

Khusus untuk wilayah Laut Tanjung Berakit, menurutnya masih dalam status sengketa batas laut dengan Malaysia. Ini karena jarak titik pertemuan perbatasan dua negara kurang dari 12 mil laut yang jadi kesepakatan internasional.

"Di sana sempit sekali wilayahnya, jadi rawan overlapping batas wilayah," jelas Poernomo.

Sumber: DETIK

Readmore --> Menhan: Perbatasan Laut Luas, Apa Tiap Hari Harus di Situ?

Latma TNI AU-Singapura Digelar di Lanud Pekanbaru

PEKANBARU (Pos Kota) – Guna meningkatkan kemampuan para penerbang helikopter kedua Negara, khususnya dalam bidang Search And Rescue, latihan bersama (Latma) dengan sandi “Manyar Indopura 05/2010” antara TNI Angkatan Udara (TNI AU) dengan Republic Of Singapore Air Force (RSAF) kembali digelar di Lanud Pekanbaru, Riau.

Pembukaan latihan secara resmi dilaksanakan oleh perwakilan kedua Negara, yakni Kolonel Pnb Emir Panji Darmawan dari TNI AU sekaligus selaku Direktur Latihan dan LTC Mun Kok Shing dari RSAF serta dihadiri oleh Komandan Lanud Pekanbaru, Kolonel Pnb Nanang Santoso.

Pada “Manyar Indopura 05/2010” RSAF melibatkan empat unit pesawat helikopter, yaitu helikopter Colibri dan helikopter Apache dengan jumlah personel sebanyak 45 orang, sedangkan TNI AU melibatkan helikopter Colibri. Latihan bersama yang telah dimulai sejak tahun 2009 tersebut direncanakan akan berlangsung hingga 2 September yang akan datang.

Selain meningkatkan kemampuan para prajurit kedua Negara, tentunya pelaksanaan latihan bersama ini juga bertujuan untuk meningkatkan hubungan baik antar kedua Negara bertetangga tersebut.

Sumber: POS KOTA

Readmore --> Latma TNI AU-Singapura Digelar di Lanud Pekanbaru

Panglima: TNI Siap Pinjamkan Senjata Untuk DKP

Jakarta (ANTARA News) - Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso menyatakan, pihaknya siap meminjamkan persenjataan individu pada petugas instansi lain yang mengamankan wilayah laut nasional.

"Jika TNI diminta bantuannya untuk meminjamkan senjata dan melatih penggunannya, kami siap," kata Djoko Santoso, usai meresmikan Komite Olahraga Militer Indonesia di Jakarta, Kamis.

Djoko menekankan, selain meminjamkan dan memberikan pelatihan penggunaannya, pihaknya juga akan mengawasi ketat penggunaan senjata yang dipinjamkan.

"Saat ini sudah ada yang diberikan pinjaman seperti senjata individu kaliber 12,7 mm milik TNI Angkatan Laut kepada petugas patroli Kementerian Kelautan dan Perikanan," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama Kasal Laksamana TNI Agus Suhartono kepada ANTARA mengatakan, pihaknya telah meminjamkan sejumlah senjata personel kepada petugas instansi lain untuk patroli laut.

"Untuk persenjataan bagi KKP ya kita sudah pinjamkan kepada beberapa personel KKP dan KPLP. "Yang jelas, tidak semua instansi yang terkait pengamanan laut dipinjami senjata," katanya.

Agus menjelaskan, senjata tidak mungkin dipinjamkan untuk instansi yang kapal patrolinya di bawah 20 m, minimal 60 m.

"Syarat lain, kapal harus dikomandani oleh seseorang yang memiliki kewenangan untuk penggunaan senjata sehingga bisa mempertanggungjawabkan penggunaan, pemeliharaan dan perawatannya," ujarnya.

Jika tidak diatur seperti itu, maka seandainya terjadi sesuatu akan menjadi tanggung jawab TNI Angkatan Laut. "Kita hindari itu," kata Agus.


Sumber: http://www.antaranews.com/berita/1282723413/panglima-tni-siap-pinjamkan-senjata

Readmore --> Panglima: TNI Siap Pinjamkan Senjata Untuk DKP

DI-China Jajaki Kerja Sama Industri Pesawat Terbang

pesawat MA60

JAKARTA - Menteri BUMN Mustafa Abubakar menuturkan adanya peluang kerja sama industri pesawat terbang milik Cina, Xi'an dengan BUMN industri pesawat terbang PT Dirgantara Indonesia (PTDI). Menurut Mustafa, Xi'an berminat untuk melakukan kerja sama dalam hal pembiayaan, desain, produksi, dan pemasaran pesawat PTDI.

"Diharapkan PTDI dan Xi'an dapat menjalin kerja sama strategis. Kita tidak hanya ingin membeli pesawat mereka, tapi yang penting, kerja sama dengan mereka untuk bekerja sama dengan industri pesawat terbang kita," tutur Mustafa saat ditemui pada acara Lebaran Fair 2010 di JCC, Jakarta, Rabu (25/8/2010).

Menurutnya, nanti diharapkan Xi'an bisa membeli pesawat produk PT DI karena mereka dianggap juga membutuhkan pesawat-pesawat kecil berkapasitas 20-50 kursi. "Mereka nanti bersedia kerja sama di pembiayaan, desain, produksi, pemasaran, bukan hanya di kedua negara ini, tapi juga di region, ASEAN. Kita lakukan win-win solution," ujarnya.

Meski berencana bekerja sama dalam pembiayaan, tapi menurutnya belum ada pembahasan lebih lanjut mengenai jumlah pendanaan yang akan diberikan. Tapi, lanjutnya, sesuai komitmen pemerintah Cina yang disebutkan beberapa waktu lalu, pemerintah Cina menyediakan USD35 miliar guna mengimbangi neraca perdagangan kedua negara. Dana tersebut akan cenderung dipakai untuk produk teknologi tinggi, seperti senjata dan pesawat terbang.

"USD 35 miliar ini bisa digunakan untuk membeli produk-produk Indonesia, produk yang hightech (teknologi tinggi), seperti senjata dan pesawat terbang. Nah diharapkan produk PTDI ini bisa dibeli mereka, sehingga bisa mengimbangi neraca perdagangan kita," tuturnya.

Sekedar informasi, Xi'an dikabarkan akan menjual 15 pesawat MA60 mereka kepada PT Merpati Nusantara yang akan segera didatangkan ke Indonesia.

Sumber: OKEZONE

Readmore --> DI-China Jajaki Kerja Sama Industri Pesawat Terbang

Menhan Sebut Buatan Rusia, Sisa Konflik Aceh dari Eks GAM

JAKARTA - Pemerintah terus menelusuri asal-usul persenjataan yang digunakan dalam perampokan yang marak akhir-akhir ini. Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro menduga senjata tersebut berasal dari sisa-sisa konflik Aceh.

Dia menyatakan, dalam perjanjian Helsinki terdapat kesepakatan pengumpulan senjata eks GAM. Namun, dia mendapat laporan bahwa belum semua senjata dapat dikumpulkan. ''Jadi, itu yang sekarang kami minta klarifikasi. Dihitung lagi dulu jumlahnya berapa, yang sudah terkumpul berapa, yang masih beredar berapa, dan di mana saja. Itu yang penting,'' katanya di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin (24/8).

Purnomo memastikan senjata perampok tidak berasal dari TNI. ''Di gudang-gudang tidak ada dan itu bukan pegangan TNI. Sebab, itu AK-47,'' ujar Purnomo. Saat ini, TNI tidak menggunakan senjata buatan Rusia tersebut.

Dia mengungkapkan, TNI sekarang tengah berada dalam peralihan penggunaan senjata jenis M-16 ke SS-1 dan SS-2. ''Jadi, sangat ketahuan SS-1 dan SS-2 dipegang personel kita,'' kata mantan menteri energi dan sumber daya mineral itu.

Dia menyatakan, selain sisa konflik Aceh, kemungkinan lain adalah dari penyelundupan. Dia menambahkan, selain TNI dan Polri yang berhak memegang senjata, berdasar undang-undang, memang ada organisasi lain yang juga berhak. ''Saya tidak katakan yang mana. Saya tahu ada beberapa organisasi yang bisa menggunakan sejata,'' jelasnya.

Panglima TNI Djoko Santoso juga menegaskan bahwa tak ada senjata api milik TNI yang digunakan para perampok. ''Jadi, dari hasil penelitian, senjata itu sampai saat ini bukan senjata TNI,'' tegasnya. Dia menyatakan, penertiban senjata api harus dilakukan bersama-sama dengan kepolisian.

Menko Polhukam Djoko Suyanto juga menegaskan bahwa kepolisian akan terus mengusut dan mengejar jaringan kejahatan perampokan. ''Pengejaran akan dilaksanakan sangat serius. Di beberapa tempat sudah ada. Kita tunggu saja, antisipasi dengan gerakan-gerakan menangkap pelaku-pelaku itu segera dilaksanakan,'' ujarnya.

Secara terpisah, pihak Mabes Polri mengatakan, peredaran senjata gelap masih susah dibendung. Meski begitu, aparat kini fokus merazia senjata dan mendata ulang senjata api yang beredar di masyarakat.

''Peredaran senjata api saat ini memang memprihatinkan. Namun, jumlah senjata api yang beredar saat ini, kami tidak tahu. Ini kelemahan kita semua,'' ujar Kepala Divisi Humas Polri Brigjen Pol Iskandar Hasan.

Mantan Kapolda Bangka Belitung itu menuturkan bahwa peredaran senjata api saat ini sulit dilacak. Tidak sedikit senjata api ilegal masuk melalui daerah yang minim pengawasan polisi. Misalnya, daerah perairan yang kerap digunakan sebagai lokasi untuk menyelundupkan senjata api.

''Kita memiliki daerah perairan yang sangat luas dan sulit dikontrol. Semua pantai tidak terpantau semua. Mereka (penyelundup) masih memiliki celah, meskipun kita sudah membangun pos keamanan di beberapa pantai,'' katanya.

Perampok di Medan dan beberapa wilayah lainnya menggunakan senjata api genggam dan juga laras panjang. Di Medan, misalnya, mereka menggunakan senpi FN, AK-47 dan AK-56. Senjata itu diduga mudah beredar di pasar gelap.

Dalam beberapa kasus kriminal yang berhasil dibongkar polisi, biasanya tersangka mengakui senjatanya berasal dari ''orang dalam''. Misalnya, dalam kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen. Eksekutor Nasrudin, Daniel mengaku bahwa revolver Colt-38-nya didapat dari anggota Brimob dan anggota TNI-AL. Senjata itu ternyata tidak teregistrasi karena ditemukan saat tsunami Aceh, diperbaiki, lalu dijual ulang.

Tembak Mati Perampok

Pengejaran terhadap para perampok yang menyatroni tiga toko emas di Pasar Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, membuahkan hasil. Salah seorang anggota kawanan tersebut, KR yang juga otak kejahatan itu, berhasil dikirim ke akhirat oleh polisi.

KR ditembak mati di tempat persembunyiannya di Kota Ambarawa, Jawa Tengah, Senin malam (23/8). Dari tangan dia, polisi menyita sepucuk pistol rakitan jenis FN dan pelurunya.

Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombespol Boy Rafli Amar menyatakan, saat hendak ditangkap, KR justru melepaskan tembakan ke arah petugas sambil berusaha kabur. ''Anggota kami sudah melepaskan tembakan peringatan, tapi tak digubris,'' ungkapnya.

''Anggota kami terpaksa melepaskan tembakan terarah ke kaki dan belakangan ke tubuh KR karena terus berusaha melawan,'' lanjutnya.

Dia menambahkan, selain menembak mati KR, pihaknya sudah menangkap hidup-hidup 10 pelaku perampokan tiga toko emas di Pasar Bukit Duri pada Jumat (6/8). Di antaranya berinisial RP, RK, KP, dan MG dengan barang bukti dua pucuk pistol jenis Revolver serta lima pistol jenis FN dari tangan para tersangka.

''Empat di antaranya penadah. Mereka diduga kawanan yang sama dalam kasus perampokan di Bogor, Depok, dan Bekasi,'' terang Boy.

Dia mengungkapkan, saat ini pihaknya masih memburu lima pelaku lain yang diduga sedang bersembunyi di Pulau Sumatera. ''Tapi, dari seluruh tersangka yang dapat ditangkap, berhasil diselamatkan pula 10 kg emas hasil kejahatan mereka,'' tegasnya.

Sumber: JAWA POST

Readmore --> Menhan Sebut Buatan Rusia, Sisa Konflik Aceh dari Eks GAM

RI Dorong Kerja Sama Konvensi Senjata Biologi

London (ANTARA News) - Duta Besar/Wakil Tetap RI untuk PBB, WTO dan Organisasi Internasional Lainnya, Dian Triansyah Djani, mengatakan bahwa Indonesia yakin bahwa keberadaan senjata biologi secara kontinyu merupakan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan global.

Hal itu disampaikannya dihadapan Sidang Pembukaan Pertemuan Para Ahli Konvensi Senjata Biologi (KSB) di Jenewa, ujar sekretaris Pertama Perwakilan Tetap Republik Indonesia (PTRI) Jenewa, Yonatri Rilmania, dalam keterangan persnya yang diterima ANTARA News di London, Rabu.

Djani mengatakan, senjata biologi kemungkinan digunakan oleh pihak-pihak tak bertanggungjawab yang bermaksud menggunakan secara ilegal.

Dalam kaitan ini, pemerintah, laboratorium dan industri terus menghadapi sejumlah penyakit seperti flu burung, rabies, salmonella, anthrax, dan flu babi (swine flu).

Selain itu, peningkatan globalisasi telah berdampak pada sifat dan penyebaran penyakit tersebut yang berdampak langsung pada sektor perdagangan, investasi dan pariwisata.

Setiap negara harus bertanggungjawab bagi keselamatan dan keamanan atas material dan fasilitas biologi mereka berkenaan dengan manusia dan binatang, dari pencurian, sabotase, dan kegiatan ilegal lainnya, ujarnya.

Menurut dia, masalah materi biopathogens dan biologi harus dijalin melalui kerjasama internasional, dan pengaturan transparan dan saling bermanfaat antara negara pihak sesuai dengan Pasal X pada Konvensi Senjata Biologi.

Pasal X Konvensi juga menyatakan setiap Negara pihak memiliki hak untuk partisipasi penuh dalam pertukaran perlengkapan, materi dan teknologi ilmiah berkenaan dengan penggunaan bahan dan toksin biologis untuk keperluan damai.

Dengan demikian, ia mengemukakan, kerjasama yang lebih luas juga akan menciptakan suatu sistem pengawasan dan pendeteksian serta pemajuan pemahaman yang lebih baik antara para pemangku kepentingan yang relevan di bidang ini.

Dalam kaitan ini, Indonesia telah menjalin kerjasama kemitraan dengan sejumlah negara maju, salah satunya melalui proyek bersama dalam Biosecurity Management Strategies for Disease Investigation Centres (DICs) di berbagai daerah di Indonesia dan tengah menyelesaikan suatu nota kesepahaman di bidang Capacity Building to Strengthen the Security of Biological Pathogen.

Dengan kontribusi Indonesia dalam mengembangkan kerjasama internasional diharapkan negara-negara lain juga dapat lakukan hal yang sama dalam rangka mengedepankan transparansi dan pertukaran informasi demi peningkatan upaya pengembangan kapasitas dan sebagai langkah nyata yang sejalan dengan tujuan-tujuan yang terkandung dalam Konvensi Senjata Biologi.

Indonesia dalam pembicaraan itu diwakili Deputi Direktur Lembaga Eijkman, Dr. Herawati Sudoyo, yang juga membagi keahliannya untuk mengatasi kebutuhan dan tantangan memajukan kapabilitas nasional dalam mengawasi penyakit, deteksi dan diagnosa dan sistem kesehatan publik di dalam rapat kerja KSB.

Indonesia telah menjadi pihak pada Konvensi Senjata Biologis pada tanggal 19 Februari 1992. Sebanyak 163 negara telah menjadi pihak pada Konvensi dimaksud. Pertemuan KSB ini akan berlangsung hingga 27 Agustus 2010.

Pertemuan kali ini dimaksudkan untuk membahas topik yang telah ditentukan pada Konferensi Kaji Ulang ke-6 yaitu pemajuan pembangunan kapasitas dalam bidang pengawasan penyakit, deteksi, diagnosa dan pencegahan.

Sumber: ANTARA

Readmore --> RI Dorong Kerja Sama Konvensi Senjata Biologi

AS Setuju Jual Teknologi Radar ke Taiwan

illustrasi (foto: www.globalsecurity.org)

Washington (ANTARA News/Reuters) - Amerika Serikat (AS) menyetujui penjualan peralatan radar pertahanan ke Taiwan, dan tindakan ini akan meningkatkan kemampuan pertahanan diri pulau yang otonom, dan Pentagon menilai dilampaui secara cepat oleh China.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri AS, P.J. Crowley, pada Selasa mengemukakan bahwa pihaknya telah diberi tahu Kongres, mereka telah menyetujui izin ekspor pada perusahaan swasta untuk menjual peralatan itu ke Taipei.

"Keputusan untuk menyetujui izin eskpor itu akan memungkinkan ekspor komersial ke Taiwan, peralatan pertahanan, data teknis dan barang-barang pertahanan untuk mendukung sistem radar pertahanan Taiwan yang ada dan meningkatkan radar yang ada pada pesawat tempur pertahanan asli Taiwan yang ada," kata Crowley pada konferensi pers.

"Pengabsahan skspor itu konsisten sepenuhnya dengan kebijakan Satu-China AS," katanya.

Crowley tidak menyebut perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam penjualan itu, yang kecil dibandingkan dengan perjanjian senjata senilai 6,4 miliar dolar yang Presiden Barack Obama usulkan pada Taiwan Januari lalu.

Dewan bisnis AS-Taiwan menolak menyebutkan secara khusus penjual-penjualnya.

Satu laporan Pentagon pekan lalu mengatakan China telah meningkatkan militernya yang mencemaskan Taiwan, yang China anggap sebagai provinsi pembangkang sejak berakhirnya perang saudara China pada 1949 dan mengatakan pada suatu hari akan dipersatukan dengan wilayah lain negara itu, dengan kekuatan jika diperlukan.

Laporan itu, yang Beijing katakan telah mengancam untuk merusak lagi hubungan militer AS-China yang sudah tegang, mencatat bahwa ada penambahan kekuatan China melawan Taiwan terus tak berkurang dan rudal-rudal jarak pendeknya semakin akurat.

AS membuka hubungan diplomatik dengan Beijing pada 1979, tapi tetap diwajibkan oleh undang-undang untuk memberi Taiwan dengan senjata untuk pertahanan diri.

China telah menangguhkan pertukaran militer dengan AS pada Januari setelah Obama memberi tahu Kongres kemungkinan penjualan senjata ke Taiwan senilai 6,4 miliar dolar yang, jika diselesaikan, dapat mencakup helikopter-helikopter Black Hawk, rudal anti-misil dam kapal pemburu ranjau.

Pada Juni, Beijing menampik kunjungan untuk memperbaiki hubungan yang diusulkan kepada China oleh Menteri Pertahanan AS Robert Gates, dan ketegangan itu diperbesar oleh latihan angkatan laut bersama AS-Korea Selatan belum lama ini di perairan dekat pantai China.

Sumber: ANTARA

Readmore --> AS Setuju Jual Teknologi Radar ke Taiwan

Disiapkan Satu Batalyon di Perbatasan

Jakarta, Kompas - Pasukan Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Kostrad siap untuk mengamankan perbatasan. Ada satu batalyon yang telah dipersiapkan untuk menjaga perbatasan di Kalimantan.

”Kostrad selalu siap untuk mengamankan perbatasan sesuai dengan kebijakan Panglima TNI,” kata Panglima Kostrad Letjen Burhanudin Amin di sela-sela latihan terjun freefall dan terjun statis di Pangkalan Udara Surya Darma, Kalijati, Subang, Jawa Barat, Senin (23/8). Menurut Burhanudin, di Papua, misalnya, telah ada Batalyon 433 yang rencananya akan segera diganti dengan Linud 330.

Sementara perbatasan dengan Malaysia di Kalimantan, Burhanudin mengatakan, untuk sementara ini aman-aman saja. Kostrad telah menyiapkan satu batalyon untuk dikirim ke perbatasan Kalimantan dengan Malaysia. Namun, hingga saat ini belum ada permintaan dari dua kodam di Kalimantan. ”Kalau ada perintah, kami sudah siap. Akan tetapi, soal penempatannya tergantung kodam,” kata Burhanudin.

Di sela-sela penerjunan Linud 305/17/1 di bawah pimpinan Letkol (Inf) Tehuteru tersebut, Burhanudin mengatakan, latihan terus diadakan karena Kostrad bertugas untuk membina kesiapan operasional satuannya. Sesuai dengan kebijakan Panglima TNI, Kostrad juga harus siap di tingkat pertahanan strategis. ”Kami latihan terus sehingga sewaktu-waktu siap dipakai,” katanya.

Saat ini Kostrad juga tengah mempersiapkan pendirian Divisi 3 Kostrad. Divisi 3 itu akan diprioritaskan untuk kawasan timur Indonesia. Walaupun belum ditentukan di mana panglima divisi akan bermarkas, daerah operasinya akan meliputi Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. ”Kami akan lebih berat ke Indonesia timur karena ada kekurangan di sana,” katanya.

Sumber: KOMPAS

Readmore --> Disiapkan Satu Batalyon di Perbatasan

RI-Malaysia Berunding 6 September

JAKARTA, KOMPAS.com- Pemerintah Malaysia telah sepakat dengan usulan Indonesia bahwa pertemuan joint ministerial commission akan dilangsungkan pada tanggal 6 September 2010. Terkait lokasi pertemuan, disepakati berlangsung di Kinabalu, Malaysia.

Pertemuan yang diketuai kedua menlu, baik Indonesia dan Malaysia, akan membicarakan sejumlah isu, termasuk soal perbatasan yang saat ini disengketakan. "Fokusnya kemungkinan besar adalah masalah perbatasan. Apakah perbatasan di mana insiden terjadi atau di perbatasan lainnya," kata Menteri Luar Negeri RI Marty Natalegawa di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (24/8/2010) usai mengikuti sidang kabinet paripurna.

Marty mengatakan, pertemuan tersebut merupakan payung kerja sama Indonesia-Malaysia di dalam berbagai bidang. "Ada beberapa kelompok kerja di bawah joint ministerial commission ini," katanya.

Terkait langkah-langkah perlindungan WNI, Marty mengatakan, pihaknya meningkatkan kemampuan deteksi dini perwakilan RI atas kasus yang menimpa WNI melalui komunikasi secara pro aktif dan terus-menerus dengan Kementerian Luar Negeri Malaysia, aparat kepolisian, Imigrasi, dan penjara di Malaysia.

"Pemerintah Indonesia juga memberikan pendampingan dan advokasi hukum dalam rangka memastikan due process of law. KBRI menyewa pengacara tetap, dan menyediakan penerjemah.

Pemerintah juga memberikan fasilitas komunikasi pihak keluarga dan penampungan, serta langkah-langkah antarpemerintah, termasuk diplomasi untuk mengupayakan pengampunan dan atau keringanan hukuman," katanya.

Sumber: KOMPAS

Readmore --> RI-Malaysia Berunding 6 September

Masyarakat Ingin SBY Sosialisasikan PLTN

JAKARTA, KOMPAS.com — Sebanyak 28,7 persen dari 3.000 responden menginginkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan sosialisasi mengenai pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Keinginan masyarakat tersebut tampak dalam hasil jajak pendapat yang dilaksanakan Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) di 22 daerah di Jawa dan Bali pada Mei-Juni.

"Yang menarik adalah, masyarakat yang menginginkan Presiden sosialisasi, tolonglah Presiden menjelaskan melalui pidatonya atau apa," ujar Ibnu Hamad, peneliti ahli dari lembaga penelitian Tridakomi Andalan Semesta yang juga Guru Besar Komunikasi Universitas Indonesia, saat memaparkan hasil penelitian untuk Batan di Kantor Batan, Kuningan, Jakarta, Selasa (24/8/2010).

Sebagian masyarakat tersebut ingin Presiden menyampaikan sepatah kata mengenai dampak pembangunan PLTN terhadap lingkungan, jaminan keamanannya, serta rencana pembangunan PLTN.

Ibnu mengatakan, menurut jajak pendapat, pemahaman masyarakat mengenai PLTN masih sangat rendah. "Sangat paham 1,1 persen, cukup paham 18,9 persen, kurang paham 51,2 persen, tidak paham 28,9 persen," katanya.

Sebanyak 97,5 persen responden mengaku belum pernah mendapat sosialisasi nuklir dari Batan. "Sosialisasi sebagian besar dari media, terutama televisi," kata Ibnu.

Padahal, menurut Ibnu, jika sosialisasi ditingkatkan, akan lebih banyak masyarakat yang menerima rencana pembangunan PLTN. Adapun sosialisasi yang ideal, menurut Guru Besar Ilmu Komunikasi UI itu, adalah melalui pemberitaan media yang proporsional.

Berdasarkan hasil penelitian Batan melalui lembaga penelitian Tridakomi Andalan Semesta, sebanyak 57,6 persen responden di Jawa dan Bali menerima rencana pembangunan PLTN. Angka penerimaan tertinggi datang dari wilayah Denpasar, sedangkan terendah datang dari daerah Pati dan Kudus. Jajak pendapat dilakukan dengan metode wawancara tatap muka dengan sampel yang dipilih acak.

Sumber: KOMPAS

Readmore --> Masyarakat Ingin SBY Sosialisasikan PLTN

Kasad Terima Kunjungan Panglima AD Kerajaan Thailand

JAKARTA (Pos Kota) – Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad), Jenderal TNI George Toisutta, didampingi Wakasad Letjen TNI Johanes Suryo Prabowo, Asisten Pengamanan Kasad Mayjen TNI Tisna Komara, Asisten Operasi Kasad Mayjen TNI Hariyadi Soetanto, Koorsahli Kasad Mayjen TNI Agung Revulton, Kadispenad Brigjen TNI S. Widjonarko dan Paban V/Hublu Kolonel Infanteri Afanti S. Uloli, menerima kunjungan kehormatan Panglima Angkatan Darat Kerajaan Thailand Jenderal Anupong Paojinda beserta rombongan di Markas Besar Angkatan Darat, Jakarta, Senin (23/8).

Sebelum diterima Kasad, Jenderal Anupong Paojinda disambut dengan Upacara Penghormatan Militer dilanjutkan dengan perkenalan dengan pejabat teras TNI AD. Sedangkan malam harinya Kasad mengadakan jamuan makan malam resmi untuk Panglima Angkatan Darat Kerajaan Thailand bersama rombongan di Balai Kartini.

Dalam kesempatan ini Kasad menyampaikan sambutan kepada Panglima Angkatan Darat Kerajaan Thailand, kunjungan Jenderal Anupong Paojinda beserta rombongan memiliki makna yang sangat positif bagi upaya meningkatkan persahabatan dan kerjasama yang sudah dibangun selama ini. khususnya antara Angkatan Darat Kerajaan Thailand dengan TNI Angkatan Darat, dan meningkatkan semangat persaudaraan antara kedua bangsa pada umumnya.

Kasad mengatakan, kerjasama militer yang dibangun oleh kedua Angkatan Darat, telah berlangsung dengan baik dan kesemuanya itu sangat bermanfaat bagi peningkatan profesionalitas prajurit. Selain itu itu kedua Angkatan Darat telah melaksanakan berbagai program kerjasama yang meliputi, pertukaran kunjungan perwira senior, pertukaran personel dalam pendidikan maupun kegiatan latihan bersama. Kasad juga percaya bahwa kerjasama kedua Angkatan Darat kedua Negara akan semakin memiliki peluang yang sangat luas untuk dikembangkan di masa yang akan datang.

Kasad mengungkapkan, sehubungan dengan akan berakhirnya Memorandum of Understanding program kerjasama militer antara TNI AD dan Angkatan Darat Kerajaan Thailand, maka TNI AD menganggap perlu untuk memperpanjang Memorandum of Understanding tersebut, agar program kerjasama militer yang telah dilaksanakan selama ini dapat terus dilanjutkan dan ditingkatkan di masa yang akan datang.

Hal ini penting karena dengan adanya Memorandum Of Understanding kerjasama militer kedua negara, maka program kerjasama yang direncanakan akan lebih jelas kemana arah dan tujuannya, sehingga masing-masing kedua Angkatan Darat kedua negara dapat melaksanakan program kerjasama tersebut dengan baik sesuai dengan isi MOU, tambah kasad.

Sumber: POSKOTA

Readmore --> Kasad Terima Kunjungan Panglima AD Kerajaan Thailand

Kasau Terima Athan Prancis, Kasal Terima Athan Turky

JAKARTA (Pos Kota) – Kepala Staf Angkatan Udara (KASAU) Marsekal TNI Imam Sufaat, S.IP., menerima kunjungan Atase Pertahanan (Athan) Prancis, Colonel Jacques Rinaudo dan Letcol Alexis Brossollet, di Mabesau Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (24/8).

Kunjungan Colonel Jacques Rinaudo tersebut bertujuan untuk berpamitan sehubungan telah selesainya tugas sebagai Athan Prancis di Kedubes Prancis Jakarta dan memperkenalkan penggantinya Letcol Alexis Brossollet sebagai Athan baru .

Kasau pada kesempatan tersebut menyampaikan ucapan terima kasih kepada Colonel Jacques Rinaudo atas kerjasamanya selama ini yang telah terjalin dengan baik dan kepada Letcol Alexis Brossollet, Kasau meyampaikan selamat datang di Jakarta dan semoga dapat segera menyesuaikan serta melanjutkan kerjasama yang selama ini telah terjalin dengan baik dan berharap dapat lebih ditingkatkan di kemudian hari.

Dalam kesempatan tersebut itu Kasau didampingi Asisten Pengamanan Kasau (Aspam) Marsda TNI Gunpanadi, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Udara (Kadispenau) Marsma TNI Bambang Samoedro, S.Sos dan Paban IV Hublu Kolonel Pnb. Andjar Sungkowo.

Kasal Terima Athan Turki

JAKARTA (Pos Kota) – Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal), Laksamana TNI Agus Suhartono S.E. menerima kunjungan kerja Atase Pertahanan (Athan) Turki untuk Indonesia, Colonel Erden Kargin.

Kunjungan itu dalam rangka silaturahmi dan sekaligus memperkenalkan diri selaku pejabat Athan baru di Mabes TNI Angkatan Laut, Cilangkap, Jakarta, Selasa (24/8).

Sumber: POSKOTA

Sumber: POSKOTA

Readmore --> Kasau Terima Athan Prancis, Kasal Terima Athan Turky

Petugas KKP Akan Dipersenjatai SS-1

illustrasi Senjata SS-1 Buatan Pindad Yang Akan Digunakan KKP

TEMPO Interaktif, Jakarta - Akibat insiden ditahannya tiga orang petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di dekat Kepulauan Bintan, perairan Indonesia, pihak KKP mengusulkan agar petugas KKP di perbatasan dipersenjatai.

"Baru-baru ini izin telah dikeluarkan oleh pihak TNI dan Angkatan Laut. Khususnya untuk peminjaman senjata kapal patroli," kata Drjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Aji Sularso, seusai RDPU dengan Komisi I DPR, sore ini (24/8).

Tapi bukan kapal speedboat, kata Aji, kalau speedboat yang diberikan senjata nanti adalah personilnya. Misalnya pistol atau SS1. "Izinnya dari Polri, pengadaan dari kita. Kita sudah punya, sudah beli SS1," ujar Aji

Sebenarnya, lanjut Aji, sudah ada beberapa kapal dan petugas yang dipersenjatai. Namun karena kapal yang digunakan ketiga petugas KKP yang sempat ditahan Malaysia itu adalah kapal baru jadi belum dilengkapi dengan persenjataan. "Pengawas kita juga baru, belum sempat diberi senjata," kata dia.

Saat ditanya mengapa ketiga petugas tersebut tak dipersenjatai, menurut Aji, karena keterbatasan stok senjata. Sehingga hanya petugas tertentu yang mendapatkan izin meminjam senjata.

Sumber: TEMPO

Readmore --> Petugas KKP Akan Dipersenjatai SS-1

Alih Kodal Pesawat Foker A-2701

Komandan Lanud Halim Perdanakusuma Marsekal Pertama TNI M. Nurullah, S,IP secara resmi melakukan pengalihan operasional (Alih Kodal) pesawat Fokker A-2701 yang selama ini menjadi kekuatan Skadron Udara 17 VIP/VVIP dialihkan ke Skadron Udara 2. Selasa, (24/8) di Hanggar Skadron Udara 17 Lanud Halim Perdanakusuma. Setelah terlebih dahulu ada keputusan Kasau. Tampak pada gambar Pesawat Fokker A-2701 saat ditarik dari Skadron Udara 17 menuju Skadron Udara 2 oleh Komandan Skadron Udara 17 Letkol Pnb Ronald Siregar, bersama anggota, diterima oleh Komandan Skadron Udara 2 Letkol Pnb Muhammad Mujib. (Foto : Pentak Lanud Halim).

Sumber: TNI AU

Readmore --> Alih Kodal Pesawat Foker A-2701

TERBANG SUBUH, TINGKATKAN PROFISIENSI

Para teknisi sedang mempersiapkan pesawat F-16/Fighting Falcon yang akan melaksanakan latihan terbang Subuh, Senin (23/8). (Foto: Pentak Lanud Iswahjudi).

Dalam beberapa hari ini, meski di bulan suci Ramadhan, deru mesin pesawat tempur Lanud Iswahjudi sejak dini hari sudah mulai terdengar. Hal tersebut bukan dimaksudkan untuk membangunkan umat muslim untuk melaksanakan makan sahur, akan tetapi dalam rangka latihan terbang dini hari/subuh, Senin (23/8), hingga sepekan kedepan.

Bagi Lanud Iswahjudi sendiri, latihan terbang subuh tersebut sudah merupakan agenda tetap, karena selain untuk mengasah ketrampilan juga untuk membiasakan para penerbangnya melaksanakan misi pada dini hari/ subuh yang hanya mengandalkan instrument yang ada disamping visual yang sangat terbatas. Dengan demikian para penerbang tempur setiap saat dapat melaksanakan tugas dan tidak mengenal siang maupun malam hari.

Latihan terbang subuh kali ini melibatkan seluruh pesawat tempur yang berada dijajaran Wing 3 Lanud Iswahjudi, seperti Skadron Udara 3 dengan pesawat tempur F-16/Fighting Falcon, Skadron Udara 14 dengan F-5/Tiger dan Skadron Udara 15 dengan pesawat tempur Hawk MK-53.

Sebagai pangkalan operasi maka penerbang Lanud Iswahjudi senantiasa dituntut kesiapan dalam menjalankan tugas, oleh karena itu saat ini para penerbang melakukan disertifikasi yakni merubah waktu latihan yang biasanya siang hari sesuai jam dinas menjadi pukul 04.00 sampai 10.00 WIB yang dilaksanakan setelah para penerbang makan sahur.

Dalam latihan terbang Subuh tersebut, para penerbang menggunakan area latihan seperti pada siang hari yaitu Lanud Iswahjudi-Ponorogo-Tulungagung-Kediri-Nganjuk-Ngawi-Solo-Jogyakarta serta kembali ke Lanud Iswahjudi.

Sumber: TNI AU

Readmore --> TERBANG SUBUH, TINGKATKAN PROFISIENSI

Staf Ahli Menhan: Indonesia Harus Lebih Berani

Jakarta (ANTARA News) - Indonesia harus lebih berani menjaga kedaulatannya sesuai aturan hukum internasional, kata Koordinator Staf Ahli Menteri Pertahanan Agus Brotosusilo di Jakarta, Selasa.

"Meski belum ada keputusan final bahwa sebuah titik atau wilayah itu merupakan bagian wilayah RI, kita harus berani mempertahankan dan menjaganya, sampai ada keputusan final secara internasional," ujar Agus Brotosusilo, ketika ditemui di ruang kerjanya.

Dia mencontohkan insiden Tanjung Berakit. "Jika kita yakin Tanjung Berakit itu milik Indonesia, ya kita klaim dulu, kita pertahankan dan kita jaga. Sampai ada keputusan final tentang status wilayah itu, apakah Indonesia atau Malaysia," katanya.

"Kita harus bisa buktikan keyakinan itu, dengan pengetahuan tentang hukum laut internasional dan sarana prasarana memadai, seperti GPS atau alat komunikasi satelit dari masing-masing penjaga wilayah perairan kita. Kalau kita sudah tidak yakin, bagaimana kita mau mempertahankannya?" tutur Agus.

Wilayah Kepulauan Riau Kepri yang lebih dari 90 persen lautan, sering kali jadi sasaran kegiatan pencurian ikan, mulai dari perairan Pulau Pisang di sekitar Pulau Tokong Hiu, Karimun hingga perairan antara Selat Malaka dan Bengkalis.

Termasuk perairan Natuna -sekitar Pulau Bone dan Kijang, serta Tanjung Berakit, Kabupaten Bintan yang terakhir kali menjadi lahan jarahan tujuh nelayan Malaysia yang sempat memanaskan lagi hubungan bilateral Indonesia-Malaysia.

Agus mengatakan, sengketa wilayah laut antara Indonesia dan beberapa negara seperti Malaysia, bisa terjadi di landas kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

"Sengketa dengan Malaysia seringkali terjadi karena negeri jiran itu kerap menggunakan hukum laut tahun 1979 untuk menetapkan batas wilayah lautnya, sedangkan kita mengacu pada Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) 1982, meski Malaysia ikut dalam konvensi tersebut," ungkapnya.

Tentang mungkinkah Indonesia menggugat Malaysia yang tidak "mentaati" Konvensi Hukum Laut 1982, Agus mengatakan, hal itu mungkin saja dilakukan.

"Tetapi jika hingga ke Mahkamah Internasional menggugat memakan waktu lama dan biaya besar. Langkah yang paling efisien ya melalui perundingan. Tetapi sebelum berunding, kita harus yakin dulu dengan klaim kita atas suatu wilayah, sesuai hukum berlaku. Kalau kita tidak yakin dan tidak berani yaaa...percuma," ujar Agus.

Selain itu, Indonesia juga harus membenahi koordinasi antarinstansi terkait dalam penanganan wilayah laut yang berbatasan dengan negara lain.

"Pemahaman yang baik tentang hukukm internasional, sarana prasarana yang memadai dan koordinasi yang solid dalam pengelolaan perbatasan laut, menjadi kunci utama Indonesia untuk lebih berani mempertahankan dan menjaga kedaulatan kita," katanya.

Sumber: ANTARA

Readmore --> Staf Ahli Menhan: Indonesia Harus Lebih Berani