Jakarta - Komisi I DPR RI berharap Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan TNI AD dapat mengkaji lebih mendalam lagi rencana pembelian heli serbu dari Amerika Serikat, Apache. Kajian dilakukan dari segi anggaran, urgensi, dan manfaatnya dalam kondisi saat ini.
Kepada JurnalParlemen, Jumat (11/1), Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq mengatakan, pembelian itu sejauh ini akan menggunakan anggaran reguler TNI AD. "Anggarannya akan dibebankan ke belanja rutin TNI AD. Sehingga itu akan sangat mengganggu pemenuhan kebutuhan operasional rutin TNI AD sendiri, karena jumlahnya besar," ujarnya.
Kedua, kata Mahfudz, dalam perkembangannya ternyata ada kenaikan harga yang cukup fantastis, hingga mencapai di angka 70 juta dolar AS per unitnya. "Saya tidak tahu apakah kenaikan harga Apache ini karena persoalan paket kontraknya memasukkan elemen-eleman lainnya atau apa. Itu yang nanti masih akan didalami di Komisi I melalui Panja Alutsista."
Peningkatan harga ini, menurut Mahfudz, tentu akan semakin membebani anggaran TNI AD. Apalagi, hingga saat ini juga belum ada kepastian bahwa Kemenkeu akan menutup pos itu untuk menggantikan alokasi belanja rutin yang sementara ini dibebankan untuk pembelian Apache. "Jadi menurut saya, karena dua hal itu menjadi penting bagi Kemhan dan TNI AD untuk kembali mengkaji lagi lebih dalam," ujarnya.
Selain itu, kata Mahfudz, jika dilihat skala prioritas, sebenarnya pembelian Apache tidak terlalu mendesak. "Kita bisa alihkan pada kebutuhan yang lebih multifungsi, seperti pembelian helikopter angkut Chinook. Karena itu juga bisa dipakai untuk kendaraan angkut sekaligus juga sebagai pesawat yang dioperasikan selain perang, seperti dalam penanggulangan bencana alam," jelas Mahfudz.
Mahfudz mengakui, di APBN 2013, rencana pembelian Apache telah dimasukkan dalam program pengadaan TNI AD. Namun, rencana tersebut hingga kini belum pernah secara resmi dan khusus dibahas Komisi I. "Saya kira Komisi I nantinya juga akan mencoba mendetailkan pembahasannya dalam rencana pembelian alutsista 2013 ini," ujarnya.
Hal itu penting agar dapat dipastikan TNI AD tidak terganggu secara anggaran. Juga agar hal itu tidak terus menambah beban kredit ekspor. "Karena salah satu arahan Presiden kan ternyata harus meminimalkan kredit ekspor."
Seperti diketahui, Kemhan pada 2013 ini tetap akan melanjutkan rencana pembelian helikopter Apache dari AS. Rencana pembelian delapan helikopter Apache Longbow AH 64 D itu sudah dikabulkan oleh Kongres AS.
Sumber : JP
Readmore --> Komisi I : Kami Berharap Kemhan Dan TNI AD Kaji Pembelian Apache
Kepada JurnalParlemen, Jumat (11/1), Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq mengatakan, pembelian itu sejauh ini akan menggunakan anggaran reguler TNI AD. "Anggarannya akan dibebankan ke belanja rutin TNI AD. Sehingga itu akan sangat mengganggu pemenuhan kebutuhan operasional rutin TNI AD sendiri, karena jumlahnya besar," ujarnya.
Kedua, kata Mahfudz, dalam perkembangannya ternyata ada kenaikan harga yang cukup fantastis, hingga mencapai di angka 70 juta dolar AS per unitnya. "Saya tidak tahu apakah kenaikan harga Apache ini karena persoalan paket kontraknya memasukkan elemen-eleman lainnya atau apa. Itu yang nanti masih akan didalami di Komisi I melalui Panja Alutsista."
Peningkatan harga ini, menurut Mahfudz, tentu akan semakin membebani anggaran TNI AD. Apalagi, hingga saat ini juga belum ada kepastian bahwa Kemenkeu akan menutup pos itu untuk menggantikan alokasi belanja rutin yang sementara ini dibebankan untuk pembelian Apache. "Jadi menurut saya, karena dua hal itu menjadi penting bagi Kemhan dan TNI AD untuk kembali mengkaji lagi lebih dalam," ujarnya.
Selain itu, kata Mahfudz, jika dilihat skala prioritas, sebenarnya pembelian Apache tidak terlalu mendesak. "Kita bisa alihkan pada kebutuhan yang lebih multifungsi, seperti pembelian helikopter angkut Chinook. Karena itu juga bisa dipakai untuk kendaraan angkut sekaligus juga sebagai pesawat yang dioperasikan selain perang, seperti dalam penanggulangan bencana alam," jelas Mahfudz.
Mahfudz mengakui, di APBN 2013, rencana pembelian Apache telah dimasukkan dalam program pengadaan TNI AD. Namun, rencana tersebut hingga kini belum pernah secara resmi dan khusus dibahas Komisi I. "Saya kira Komisi I nantinya juga akan mencoba mendetailkan pembahasannya dalam rencana pembelian alutsista 2013 ini," ujarnya.
Hal itu penting agar dapat dipastikan TNI AD tidak terganggu secara anggaran. Juga agar hal itu tidak terus menambah beban kredit ekspor. "Karena salah satu arahan Presiden kan ternyata harus meminimalkan kredit ekspor."
Seperti diketahui, Kemhan pada 2013 ini tetap akan melanjutkan rencana pembelian helikopter Apache dari AS. Rencana pembelian delapan helikopter Apache Longbow AH 64 D itu sudah dikabulkan oleh Kongres AS.
Sumber : JP