Korsel Serukan Korut Minta Maaf

Seoul (ANTARA News) - Korea Selatan pada Sabtu menyerukan Korea Utara untuk minta maaf atas tenggelamnya salah satu kapal perangnya, Cheonan, setelah Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) mengecam serangan tersebut.

Kementerian pertahanan Korea Selatan mengatakan, tidak ada perubahan untuk rencana melakukan latihan perang laut gabungan dengan Amerika Serikat di Laut Kuning, meskipun terdapat keberatan dari China, sebagaimana dikutip dari AFP.

Dewan Keamanan PBB Jumat dengan suara bulat menyetujui pernyataan yang menyesalkan tenggelamnya kapal perang Korea Selatan, Cheonan, di Laut Kuning pada Maret, yang menewaskan 46 pelautnya. Namun sesaat setelah itu PBB menghentikan kecaman terhadap negara komunis itu.

Pernyataan itu menggarisbawahi "pentingnya mencegah terjadinya serangan-serangan semacam selanjutnya atau permusuhan terhadap (Korea Selatan)," dan memuji Seoul karena telah menunjukkan sikap "menahan diri" sejak serangan itu.

Kementerian luar negeri Korea Selatan menyambut baik sikap PBB tersebut.

"Pernyataan Dewan Keamanan (DK) sangat penting sebagai kecaman masyarakat internasional atas serangan Korea Utara terhadap Cheonan dengan satu suara, dan menegaskan pentingnya pencegahan provokasi-provokasi lebih lanjut terhadap Korea Selatan," ujarnya.

"Pemerintah menyerukan Korea Utara agar menghormati semangat dari pernyataan itu, menerima dengan tegas tanggung jawabnya dan minta maaf."

Seorang juru bicara kementerian pertahanan mengatakan, Korea Selatan akan terus maju dengan latihan angkatan laut dengan AS di Laut Kuning, meskipun terdapat protes-protes dari China.

"Tidak ada perubahan sikap kami untuk melakukan latihan militer bersama," kata juru bicara itu kepada AFP, beberapa jam setelah pernyataan DK PBB dikeluarkan.

"Namun demikian, tanggal dan metode latihan belum diputuskan," katanya menambahkan.

Kantor berita Yonhap mengutip seorang pejabat tinggi militer yang tidak disebut namanya Sabtu mengatakan, bahwa sebuah kapal induk AS tampaknya akan ikut ambil bagian dalam latihan tersebut.

China Kamis memperingatkan AS dan Korea Selatan terhadap rencana latihan militer di dekat wilayah perairannya, dan menyerukan kepada mereka agar tidak menambah ketegangan-ketegangan dengan sekutunya, Korea Utara.

Korea Selatan, merujuk penemuan-penemuan investigasi multinasional, menuduh Korea Utara men-torpedo kapal perangnya.

Pyongyang marah dan menolak bertanggungjawab serta mengancam akan melakukan perang atau mati dalam membalas kecaman di PBB mengenai insiden itu.

Latihan militer semula akan dilakukan bulan lalu, namun ditunda sampai DK PBB menyelesaikan pembahasan tenggelamnya kapal tersebut.

Korea Selatan mengumumkan pihaknya juga melakukan balasan non militer terhadap Korea Utara, termasuk larangan sebagian perdagangan dan menyerukan DK PBB mengeluarkan kecaman kepada Pyongyang.

Sumber: ANTARA

Readmore --> Korsel Serukan Korut Minta Maaf

Korsel Sambut Baik Pernyataan Soal Kapalnya

Seoul (ANTARA News) - Korea Selatan hari Jumat menyambut baik pernyataan Dewan Keamanan PBB mengenai penenggelaman kapal perang negara itu. PBB mendesak Korea Utara mengendalikan diri dari provokasi lebih lanjut dan mengakui kesalahan atas serangan itu.

DK PBB mengecam penenggelaman kapal Cheonan pada 26 Maret namun tidak secara langsung menyalahkan Korea Utara, meski AS dan Korea Selatan meminta kecaman PBB terhadap negara komunis itu.

"Pernyataan presiden DK itu mengandung makna penting bahwa masyarakat internasional mengecam serangan Korea Utara terhadap kapal Cheonan dengan satu suara dan menekankan pentingnya mencegah provokasi selanjutnya" terhadap Korea Selatan, kata juru bicara kementerian luar negeri di Seoul, Kim Young-sun, seperti dikutip kantor berita Yonhap.

"Pemerintah mendesak Korea Utara tidak melakukan lagi provokasi atau bertindak yang melukai perdamaian dan stabilitas di Semenanjung Korea, dengan menanggapi secara serius sikap kuat masyarakat internasional bahwa provokasi terhadap Korea Selatan tidak akan ditoleransi," katanya.

Kim juga mendesak Korea Utara mengakui tanggung jawabnya dan meminta maaf, kata Yonhap.

Teks pernyataan Dewan Keamanan PBB tidak secara langsung menyalahkan Korea Utara (DPRK) atas serangan tersebut, meski penyelidikan internasional menyalahkan Pyongyang atas insiden mematikan itu.

Pernyataan yang dibacakan presiden DK saat ini, Duta Besar Nigeria untuk PBB Joy Ogwu, mengatakan bahwa terkait dengan hasil penyelidikan "yang menyimpulkan bahwa DPRK bertanggung jawab atas penenggalaman Cheonan, DK mengungkapkan keprihatinan terbesarnya".

Korea Utara membantah terlibat dalam tenggelamnya kapal Cheonan di dekat perbatasan laut yang disengketakan kedua negara Korea itu.

Hubungan antara kedua negara Korea itu memanas akhir-akhir ini terkait dengan tenggelamnya kapal Korea Selatan itu.

Penyelidik internasional pada 20 Mei mengumumkan hasil temuan mereka yang menunjukkan bahwa sebuah kapal selam Korea Utara menembakkan torpedo berat untuk menenggelamkan kapal perang Korea Selatan itu, dalam apa yang disebut-sebut sebagai tindakan agresi paling serius yang dilakukan Pyongyang sejak perang Korea 60 tahun lalu.

Sebanyak 46 orang awak Korea Selatan tewas ketika kapal perang itu tenggelam di dekat perbatasan Laut Kuning yang disengketakan dengan wilayah utara pada Maret lalu dalam kondisi misterius setelah ledakan yang dilaporkan.

Korea Selatan mengumumkan serangkaian pembalasan yang mencakup pemangkasan perdagangan dengan negara komunis tetangganya itu.

Korea Utara membantah terlibat dalam insiden tersebut dan membalas tindakan Korea Selatan itu dengan ancaman-ancaman perang.

Seorang diplomat Korea Utara mengatakan, Kamis (3/6), ketegangan di semenanjung Korea setelah tenggelamnya kapal perang Korea Selatan begitu tinggi sehingga "perang bisa meletus setiap saat".

Dalam pernyataan pada Konferensi Internasional mengenai Perlucutan Senjata, wakil utusan tetap Korea Utara untuk PBB di Jenewa, Ri Jang-Gon, menyalahkan "situasi buruk" itu pada Korea Selatan dan AS.

"Situasi semenanjung Korea saat ini begitu buruk sehingga perang bisa meletus setiap saat," katanya.

Kedua negara Korea itu tidak pernah mencapai sebuah perjanjian pedamaian sejak perang 1950-1953 dan hanya bergantung pada gencatan senjata era Perang Dingin.

Sumber: ANTARA

Readmore --> Korsel Sambut Baik Pernyataan Soal Kapalnya

Kamboja Gelar Latihan Perang

AP PHOTO/LING SHUO
Tentara Kamboja berpatroli di dekat Kuil Preah Vihear di perbatasan Kamboja-Thailand, Provinsi Preah Vihear, Kamis (24/7). Kuil ini berada di atas lahan sengketa Thailand-Kamboja. Sejak tahun 1962, Mahkamah Internasional menyatakan kuil itu sebagai milik Kamboja, tetapi tidak pernah diterima pihak Thailand. Sengketa kembali mencuat setelah kuil itu, atas usulan Kamboja, mendapat status sebagai Warisan Dunia dari UNESCO.


KOMPAS.com — Mulai minggu depan, untuk kali pertama, Kamboja menggelar latihan perang dalam skala akbar. Pelatihan ini merupakan bagian dari kerja sama dengan Pasukan Penjaga Perdamaian PBB. Sebagaimana Xinhua mewartakan pada Sabtu (10/7/2010), tujuan kegiatan ini adalah memperkuat kondisi damai dan keamanan di negeri tersebut.

Menurut Juru Bicara Kementerian Pertahanan Nasional Chhum Socheat, pelatihan ini bertajuk Pengawal Angkor 2010. "Kami menggelar mulai 17 Juli hingga 30 Juli tahun ini," katanya.

Kegiatan besar itu, imbuh Socheat, bakal melibatkan 26 negara, termasuk Indonesia, Perancis, Filipina, Australia, India, Italia, Jerman, Jepang, Mongolia, dan Inggris. Jumlah prajurit yang terlibat ada 1.000 orang, sebagian besar tentara Kamboja dan AS.

Pelatihan tempur dalam kerangka Operasi Keamanan Global (GPOI) PBB itu bakal dilaksanakan di dua lokasi berbeda. Yang pertama ada di Provinsi Kompong Speu, sekitar 50 kilometer dari Phnom Penh. Lalu, sesi kedua digelar di Phnom Penh.

Sumber: KOMPAS

Readmore --> Kamboja Gelar Latihan Perang

2010, PT PAL Bikin 14 Kapal

ilustrasi Galangan kapal selam

SURABAYA - Seiring program restrukturisasi untuk penyelamatan industri strategis, PT PAL tetap melayani pemesanan kapal. Bahkan, pada 2010 sedikitnya ada 14 pesanan kapal yang diharapkan bisa menjaga aktivitas produksi.

Kepala Bidang Restrukturisasi PT PAL Bambang Hardianto mengatakan, 14 unit kapal tersebut di antaranyalima unit jenis bulk carrier. “Sekitar enam di antaranya merupakan pesanan luar negeri. Nanti kita cek lagi. Tapi, intinya dengan penggarapan tersebut kita ingin kinerja produksi perusahaan tetap aktif dan bisa dipertahankan,” katanya kemarin.

Sekadar mengingatkan, tahun ini, PAL Indonesia tengah mengincar teknologi dua negara, Jerman dan Korea Selatan, untuk digandeng membuat kapal selam di Indonesia.

Direktur Jenderal Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan Gunadi menjelaskan, produsen kapal PT PAL masih terkendala teknologi untuk memproduksi sendiri kapal selam di galangannya.

Sumber: OKEZONE

Readmore --> 2010, PT PAL Bikin 14 Kapal

Mata-mata Rusia Gunakan Teknologi Biasa

Anna Chapman

INILAH.COM, Jakarta - Tersangka mata-mata asal Rusia yang ditangkap pada minggu lalu ternyata tidak begitu gemerlap seperti James Bond. Mereka hanya menggunakan alat elektronik yang banyak dipakai orang biasa.

"Pada masa lalu, mereka memiliki peralatan khusus tipe-KGB. Saat ini mereka menggunakan komputer biasa, laptop normal,” kata Sujeet Shenoi, profesor ilmu komputer di University of Tulsa sekaligus konsultan rutin bagi FBI.

"Teknologi begitu hebat saat ini sehingga Anda tidak lagi butuh peralatan khusus," ujarnya lagi.

Berdasarkan keterangan FBI peralatan dari 11 orang Rusia itu di antaranya adalah laptop, kartu memori dan setidaknya satu ponsel prabayar. Para tersangka ini dituduh punya teknologi mata-mata ‘gaya lama’ seperti radio gelombang pendek, tinta tidak terlihat dan metode enkripsi manual yang klasik dikenal dengan nama one-time pad.

Radio gelombang pendek rata-rata mudah ditemui di rumah-rumah, dan banyak kesempatan untuk lari jika FBI mencurigai seseorang sebagai mata-mata. Begitu pula dengan laptop, ponsel dan flash drives.

Namun, ini bukan berarti mata-mata dapat aman. Cara penggunaan perangkat teknologi oleh mata-mata Rusia ini telah diketahui oleh agen FBI selama beberapa tahun.

Glenn Fleishman, editor dari blog Wi-Fi Net News mengatakan, berdasarkan titik teknis, link Wi-Fi yang muncul oleh para amatir sangat mudah untuk diketahui.

Dia menekankan bahwa setidaknya ada satu teknologi transmisi jangka pendek, dikenal seabgai ultra-wideband radio yang tampaknya sedikit kemungkinan untuk dijejak oleh FBI.

Namun di lain pihak, Keith Melton yang merupakan salah satu penerbit buku Spycraft dengan mantan direktur CIA, mengatakan bahwa penggunaan Wi-Fi dapat menjadi ‘sangat cerdas’ karena tidak ada data yang terlewati di internet. Koneksi bisa menjadi sesuatu yang cukup sulit di lacak jika FBI tidak cukup cerdas dan memiliki peralatan analisis Wi-Fi pada saat yang sama.

Melton mengatakan bahwa teknik ini mengingatkan kita pada tanda di BlackBerry saat ini, dikembangkan oleh CIA pada 1970 yang memberikan cara bagi mata-mata Rusia mengirimkan pesan tak terlihat pada penerima yang dekat. Kejatuhan ini dapat ditangkap dengan peralatan yang memungkinkan wacana kematian.

Selama lebih dari satu abad, mata-mata telah memiliki metode untuk ‘mengkerdilkan’ dokumen di mana biasanya menggunakan fotografi lewat perangkat khusus. Chip flash memory, penggunaan kamera, ponsel, USB drives, segala teknologi yang memungkinakan ‘bocah’ menyederhanakan dokumen ke dalam bentuk kecil.

Ini cukup mengejutkan jika jaringan mata-mata ini diduga telah menggunakan salah satu cara tertua dalam menyembunyikan sesuatu; tinta tidak terlihat. "Benda ini memiliki popularitas tinggi dalam lingkaran para intelijen saat Perang Dunia I," ujar Melton.

Saat ini, bahkan benda tersebut dapat ditemukan di toko mainan, meskipun memang cara ini belum tentu usang. Meskipun FBI tidak menyebutkan adanya dokumen menggunakan tinta tidak terlihat, namun disebutkan bahwa tersangka Juan Lazaro, mengatakan pada isterinya Vicky Pelaez, bahwa Lazaro akan menulis sesuatu dengan cara tidak tampak. Ia berharapa pesan ini dapat tersampaikan pada seseorang yang menuju Amerika Selatan.

Bentuk baru dari tinta tidak tampak ini bisa jadi adalah steganografi digital.

Dengan alat ini, pesan dapat tersembunyi di balik lagu, gambar atau file lainnya, kemudian diunggah ke situs publik di internet. Tak ada yang tahu bagaimana mengetahui gambar ini ataupun melakukan proses kode.

Di tiga rumah milik tersangka, FBI menemukan mereka menggunakan semacam disk untuk steganografi. Agen AS juga mengatakan bahwa mereka menemukan sebuah password yang ditulis pada selembar kertas di Hoboken, New Jersey, yang merupakan rumah Richard dan Cynthia Murphy selama pencarian tahun 2005.

"Ini memungkinkan untuk memecahkan kode yang berjumlah sekitar 100 pesan antara Murphys dan Moskow," ujar pihak FBI.

Meskipun FBI menggunakan teknik berteknologi tinggi seperti kamera pengawas dan alat pengendus Wi-Fi, cara lama tetap digunakan, misalnya pencarian rumah ke rumah dan penyelidikan, meskipun itu membutuhkan biaya cukup mahal dan berisiko.

Sumber: INILAH

Readmore --> Mata-mata Rusia Gunakan Teknologi Biasa

Pengamanan Pulau Terluar Diperketat

KRI MAKASAR (Foto: primaironline)

MAKASSAR(SI) – Panglima Komando Armada RI Kawasan Timur (Pangarmatim) Laksamana Muda TNI Bambang Suwanto meminta kepada seluruh satuannya untuk memperketat pengamanan pulaupulau terluar NKRI.

Bambang mengungkapkan, wilayah terdepan tersebut dianggap paling rawan dijadikan sebagai objek ataupun jalur human trafficking lintas negara serta aksi teroris yang bisa membahayakan kedaulatan Indonesia. “Pulau-pulau itu bisa saja dijadikan jalur human trafficking atau teroris. Ini sangat rawan dan kami tidak boleh lengah,”ujar mantan Gubernur Akademi Angkatan Laut (AAL) ini kemarin.

Penjelasan Bambang tersebut diungkapkan usai memimpin upacara sertijab Komandan Pangkalan Utama TNI AL (Danlantamal) VI dari Laksamana Pertama TNI Bambang Wahyudin kepada Brigadir Jenderal TNI Marinir Chaidier Patonnory di Mako Lantamal VI Makassar, kemarin. Selain mewaspadai pulau terdepan Indonesia,TNI AL juga fokus pada pengamanan sejumlah objek vital di lepas laut yang dikhawatirkan bisa menjadi sasaran para pelaku teroris.

Salah satu contohnya adalah kilang pengeboran minyak yang berada di lepas pantai. Pangarmatim mengatakan, gejala teroris bisa diantisipasi dengan rutin melakukan patroli laut dan memperketat pengamanan di lokasi-lokasi yang disinyalir rawan. “Yang paling rawan itu perbatasan pulau terluar, misalnya Sebatik dan Ambalat. Lalu lintas laut sekarang ini juga sangat ramai sehingga kami harus serius menjaga keamanan laut,”ujarnya.

Meski demikian, lanjut Bambang, pengamanan laut bukan hanya dibebankan kepada TNI AL, melainkan tugas bersama untuk menjaga keutuhan NKRI. Khusus wilayah Lantamal VI Makassar, Bambang mengingatkan kepada seluruh personilnya untuk mewaspadai aksi illegal logging dan illegal fishingyang sekarang dianggap banyak melintasi Selat Malaka dan Selat Makassar.

Jenderal bintang dua ini menambahkan, Lantamal VI merupakan salah satu kekuatan Sistem Senjata Armada Terpadu (SSAT) yang memiliki tugas pokok dukungan logistik dan administrasi bagi unsur-unsur proporsional TNI AL. Laksamana Pertama TNI Bambang Wahyudin dimutasi menduduki jabatan barunya sebagai Staf Khusus Kepala Staf Angkatan Laut (KASAL).

Sementara sebelum menjabat Danlantamal VI, Brigadir Jenderal TNI Marinir Chaidier Patonnory sebelumnya menjabat Kepala Pos Badan Intelijen Negara (BIN) Wilayah Sulbar. Chaidier merupakan lulusan taruna AAL tahun 1981.Penugasan pertama dilaluinya sebagai Danton Yonif I Pasmar I,kemudian Danlanal Ambon tahun 2002, serta Kaposwil BIN Sulawesi Barat. Pria berkumis ini menegaskan, dia akan memperjuangkan kesejahteraan prajurit dan membina mental serta SDN yang dimiliki seluruh prajuritnya di Lantamal VI.

Sumber: SI

Readmore --> Pengamanan Pulau Terluar Diperketat

TNI AU Perlu Pangkalan di Batam

Tanjungpinang (ANTARA News) - Panglima Komando Operasi TNI AU I, Marsekal Muda TNI Eddy Suyanto, mengatakan TNI AU sangat memerlukan ada Pangkalan Udara TNI AU di Batam, Kepulauan Riau.

"Sebetulnya saat ini sudah sangat dibutuhkan Pangkalan Udara TNI AU (Lanud) di Batam untuk menunjang operasional," kata Eddy Suyanto setelah serah terima jabatan Komandan Lanud Tanjungpinang dari Letnan Kolonel (Pnb) Nandang Sukarna kepada Letnan Kolonel Pnb Andi M Amran di Tanjungpinang, Jumat.

Menurut Panglima Komando Operasi TNI AU I, kebutuhan tersebut sudah dituangkan oleh Kepala Staf TNI Angkatan Udara dalam keputusannya pada tahun 2004 silam dan belum terealisai sampai saat ini.

"Lahan sudah ada. Namun, jauh dari Bandara Hang Nadim Batam. Kami meminta kepada pemerintah daerah agar bisa disediakan lahan di dekat bandara agar bisa menunjang operasi," harap Eddy.

Lahan yang ada dan cukup jauh dari bandara tersebut menurut dia bisa digunakan untuk asrama prajurit.

Mengenai status lanud tersebut nantinya menurut dia tidak perlu ditingkatkan tipenya menjadi tipe A, cukup disdamakan dengan Lanud Tanjungpinang yang masih tipe C.

"Statusnya tidak perlu ditingkatkan, namun sistem persenjataan atau alat utama sistem senjatanya yang harus ditingkatkan," ujarnya.

Sementara itu, Pelakasana Tugas Gubernur Kepulauan Riau, HM Sani sangat mendukung keinginan dari TNI AU.

"Kami mendukung dan saya akan bicarakan dengan pihak Otorita Batam dan unsur terkait lainnya agar bisa dicarikan lahan di dekat bandara," kata Sani.

Sumber: ANTARA

Readmore --> TNI AU Perlu Pangkalan di Batam

Udara Kepulauan Riau Masih Dikontrol Singapura

Tanjungpinang (ANTARA News) - Lalu lintas udara Indonesia di Kepulauan Riau masih dalam kontrol Singapura karena perjanjian internasional pada masa lalu, kata Panglima Komando Operasi TNI AU I, Marsekal Muda TNI Eddy Suyanto, di Tanjungpinang, Jumat.

"Memang benar masih ada wilayah udara Indonesia yang dikontrol Singapura. Itu akibat suatu perjanjian yang masih mengikat," katanya setelah pelantikan Komandan Pangkalan Utama TNI AU Tanjungpinang, Letnan Kolonel Pnb Andi M Amran.
.
Menurutnya, sebenarnya untuk kepentingan pertahanan udara dalam negeri, Indonesia mampu mengontrol seluruhnya tanpa harus oleh Singapura. "Kami akan terus membicarakan agar bisa diatur sendiri," ujar Eddy.

Lalu lintas penerbangan dalam negeri di Kepri sampai saat ini masih bergantung pada petugas menara pengendali lalu lintas Singapura.

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdaulat penuh dan eksklusif atas wilayah udara Republik Indonesia.

Pasal 6 UU No 1/2009 menyebutkan, dalam rangka penyelenggaraan kedaulatan negara atas wilayah udara NKRI, pemerintah melaksanakan wewenang dan tanggung jawab pengaturan ruang udara untuk kepentingan penerbangan, perekonomian nasional, pertahanan dan keamanan negara, sosial budaya, serta lingkungan udara.

"Kami berharap kita bisa mengatur wilayah udara kita sendiri untuk kepentingan pertahanan keamanan negara," harap Pangkoops TNI AU I.

Sumber: ANTARA

Readmore --> Udara Kepulauan Riau Masih Dikontrol Singapura

Kamboja Hancurkan 80.000 Ranjau Darat

PHNOM PENH, KOMPAS.com — Kamboja telah menghancurkan lebih dari 80.000 ranjau darat dan alat perang lain yang belum meledak (unexploded ordinances/UXO) selama enam bulan pertama tahun ini, kata seorang pejabat urusan ranjau darat, Jumat.

Deputi Direktur Jenderal Pusat Tindakan Ranjau Kamboja (Cambodian Mine Action Center/CMAC), Oum Phumro, mengatakan, dalam masa enam bulan tahun ini, para penjinak ranjau telah membersihkan sekitar 30 kilometer persegi lahan dari ranjau dan menghancurkan lebih dari 80.000 ranjau darat dan alat perang lain yang belum meledak.

CMAC merupakan badan pemerintah urusan ranjau dan merencanakan dalam 2010 dapat membersihkan sekitar 425 ladang ranjau.

Ranjau darat dan alat perang yang belum meledak masih tertanam di sejumlah kawasan di Kamboja, yang merupakan warisan dari tiga dekade perang dan konflik sipil yang berlangsung hingga akhir 1998.

Kamboja telah membersihkan sekitar 450 kilometer persegi dari lahannya, menemukan dan menghancurkan 2,7 juta ranjau dan alat perang lain yang belum meledak.

Saat ini terdapat 670 kilometer persegi lahan lagi di Kamboja yang masih tertanam ranjau yang perlu dibersihkan.

Awal Mei lalu, lima pekerja perkebunan tewas setelah kendaraan mereka menabrak sebuah ranjau anti-tank kuno di bekas kubu pertahanan Khmer Merah.

Sopir mobil dan dua perempuan tewas seketika dalam ledakan di provinsi Pailin, kata Leng Sochea, Wakil Sekjen Pelaksana Tindakan Ranjau (MAA).

Dua orang lainnya meninggal kemudian di rumah sakit dan delapan lainnya cedera, katanya.

Rezim Khmer Merah telah ditumbangkan pada 1979, tetapi pemberontakan sipil masih terus berlangsung hingga 1998, dan membuat Kamboja yang miskin itu menjadi salah satu negara di dunia yang daratannya tertanam ranjau warisan perang.

Wilayah dengan luas sekitar 670 kilometer persegi masih perlu dibersihkan dari alat-alat peledak itu, kata Perdana Menteri Hun Sen.

Menurut Palang Merah Kamboja, jumlah korban tewas berkaitan dengan ledakan ranjau turun menjadi 200 orang pada kurun 2008-2009, dari 800 kasus setiap tahun pada periode 2005-2006.

Sumber: KOMPAS

Readmore --> Kamboja Hancurkan 80.000 Ranjau Darat

DPR Usulkan Perubahan Pola Pembelian Alutsista

JAKARTA--MI: Anggota Komisi I DPR Enggartiasto Lukita mengatakan, pengadaan alat utama sistem senjata TNI sebaiknya melalui proses pembelian sekaligus secara utuh sehingga bisa langsung dimanfaatkan dan harganya lebih efisien.

"Pengadaan alutsista (alat utama sistem senjata) melalui proses pembelian sekaligus mekanisme pembayarannya bisa dilakuakn dengan pola multi years selama lima tahun," kata Enggartiasto, di Jakarta, Jumat (9/7).

Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar itu menjelaskan, pengadaan peralatan utama sistem senjata TNI sekaligus secara utuh alatnya bisa langsung dimanfaatkan, komponennya kompatibel, serta harganya bisa lebih efisien.

Sedangkan pola pembayarannya, menurut dia, dilakukan dengan secara bertahap selama lima tahun dengan pola yang bersumber dari APBN.

Menurut dia, guna membahas gagasan pembelian alutsista sekaligus secara utuh ini kata dia, Komisi I DPR akan membahasnya bersama-sama dengan Menteri Pertahanan, Panglima TNI, dan Menteri Keuangan. "Karena untuk pembayaran dengan pola multiyears harus ada konfirmasi dengan Menteri Keuangan," katanya.

Enggar menjaskan, selama ini pembelian alutsista dilakukan dengan cara sebagian-sebagian yang disesuaikan dengan kondisi anggaran negara. Namun risikonya, kata dia, pembelian dengan cara sebagian-sebagian itu harganya lebih mahal, komponennya belum tentu kompartibel antara satu bagian dan bagian lain, serta alatnya belum bisa langsung dimanfaatkan. "Karena itu, Komisi I DPR menggagas perubahan pola pembelian alutsista," katanya.

Komisi I DPR melakukan kunjungan kerja ke Mako Kolinlamil dan Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat, serta sebelumnya ke Mako Brigif II Marinir, di Cilandak Jakarta, Kamis (8/7). Menurut Enggar, kunjungan kerja itu dilakukan untuk melihat langsung kondisi prajurit TNI dan alutsista yang ada saat ini.

Sumber: MEDIA INDONESIA

Readmore --> DPR Usulkan Perubahan Pola Pembelian Alutsista

TIM KOMISI I DPR RI MENGUNJUNGI YONKAV 7/SERSUS

KODAM JAYA (9/7),- Tim dari Komisi I DPR RI mengunjungi Markas Batalyon Kavaleri 7/Panser Khusus Kodam Jaya/Jayakarta untuk melihat langsung kesiapannya melaksanakan tugas Peacekeeping keluar negeri yang diterima langsung oleh Pangdam Jaya/Jayakarta Mayjen TNI Marciano Norman di Cijantung, Jakarta Timur, Kamis (8/7).

Dalam menerima kunjungan kerja Komisi I tersebut, Pangdam Jaya didampingi oleh Irdam Jaya, Asisten Operasi, Asisten Logistik, Asisten Perencanaan, Pa Ahli Bidang Sosial Budaya, Kazidam, Kabekang dan Kapendam Jaya, sedang Tim Komisi I dipimpin oleh Mayjen TNI (Purn) Tritamtomo yang juga didampingi antara lain, Tantowi Yahya, Yoris Nuwawea dan anggota lainnya.

Dalam paparannya Letkol Kav Agustinus Purboyo Danyonkav-7/Sersus menyampaikan kondisi personel, kendaraan tempur, senjata yang dimilikinya untuk mendukung pelaksanaan misi tugas Peacekeeping di luar negeri termasuk hambatan dan upaya mengatasinya, yang langsung mendapat reaksi dari para anggota Dewan yang membidangi masalah pertahanan tersebut. Yoris berjanji setelah ini akan memperjuangkan di lembaganya untuk memperbarui Ranpur maupun Senjata di Yonkav-7/Sersus.

Setelah mendengarkan paparan, para anggota Dewan melihat dari dekat kondisi kendaraan tempur yang dimiliki Yonkav-7/Sersus. Kunjungan diakhiri dengan tukar menukar cinderamata antara Pangdam Jaya/Jayakarta dengan Ketua Komisi I Tritamtomo.

Readmore --> TIM KOMISI I DPR RI MENGUNJUNGI YONKAV 7/SERSUS

KOHANUDNAS GELAR LATIHAN HANUDNAS PERKASA DAN TANGKIS PETIR

KOHANUDNAS (9/7),- Panglima Komando Pertahanan Udara Nasional (Pangkohanudnas) Marsekal Muda TNI Dradjad Rahardjo, S.IP, selaku Direktur Latihan (Dirlat) Latihan Hanudnas Perkasa “D” dan berlanjut Latihan Tangkis Petir TA. 2010, dan sebelum latihan telah didahului dengan pemberian penataran kepada para pelaku, tim pengawas, pengendali dan tim penilai latihan, oleh Kas Kohanudnas beberapa hari yang lalu.

Gelar Latihan Hanudnas Perkasa “D” dan Tangkis Petir 2010 kali ini, mengambil lokasi di wilayah Komando Operasi Sektor Pertahanan Udara Nasional (Kosek Hanudnas) IV Biak, tepatnya di daerah Kupang, Nusa Tenggara Timur, yang diasumsikan mendapat gangguan atau ancaman dari negara asing. Manuver Lapangan (Manlap) latihan akan berlangsung tanggal 7-10 Juli, dan latihan tersebut melibatkan unsur-unsur Hanud, dari pesawat tempur sergap F-16, Fighting Falcon dari Sekadron Udara 3 Lanud Iswahyudi, Madiun, Satuan Radar (Satrad) 241 Buraen, Kupang dan Satuan Radar (Satrad) 242 Tanjung Warari, Papua Barat, dari jajaran Kosek Hanudnas IV Biak, Kapal Republik Indonesia (KRI) yang berkekuatan Hanud dari Armada Timur, Detasemen Pertahanan Udara (Denhanud) Kodam IX/Udayana, dan pesawat Boing- 737 dari Sekadron Udara 5 Lanud Hasanuddin, Makassar sebagai bulsi.

Latihan Hanudnas Perkasa “D” dan Tangkis petir TA. 2010 ini, merupakan konsistensi Kohanudnas dalam pelaksanaan program kerja, dalam menghadapi kontijensi permasalahan yang mungkin timbul dalam negeri pada masa depan, juga merupakan pelaksanaan dari hasil evaluasi latihan Hanudnas sebelumnya, yang telah terprogram secara berlanjut dan berkesinambungan. Latihan Perkasa dan Tangkis Petir juga merupakan tahapan latihan menuju puncak latihan Kohanudnas (Latihan Tutuka). Oleh karena itu, Latihan Hanudnas Perkasa maupun Tangkis Petir ini, sebagai penguji tingkat kemampuan dan kesiapsiagaan unsur-unsur Hanud yang berada di jajaran Kohanudnas, dalam hal ini Kosek Hanudnas IV Biak, dalam mengamankan wilayah udara nasional. Disamping itu, untuk mewujudkan sistem penangkalan dan penindakan yang tepat dan handal di wilayah udara tanggung jawab Kosek Hanudnas IV.

Pangkohanudnas Marsekal Muda TNI Dradjad Rahardjo, S.IP, mengharapkan dengan latihan ini dapat meningkatkan kemampuan, baik perorangan maupun satuan yang berada di jajaran Kosek Hanudnas IV, dalam mengaplikasikan dan penerapan doktrin operasi pertahanan udara, menyusun rencana operasi berdasarkan analisa kontijensi yang diperkirakan mungkin terjadi. Selain itu guna meningkatkan kerjasama unsur-unsur Hanud di wilayah Kosek Hanudnas IV dan keterpaduan penyelenggaraan Hanud. Untuk mewujudkan harapan tersebut Pangkohanudnas menekankan agar para peserta latihan terus berupaya meningkatkan pengetahuan dan menguasai sistem pertahanan udara serta petunjuk program tetap yang telah ditentukan, dan melaksanakan sesuai aturan dan disiplin, sehingga meningkatkan pula profesi setiap prajurit TNI dan prestasi Kohanudnas.

Sumber: TNI

Readmore --> KOHANUDNAS GELAR LATIHAN HANUDNAS PERKASA DAN TANGKIS PETIR

China Ancam Kapal Perang Asing Masuki Laut Kuning

BANJARMASINPOST.CO.ID, BEIJING - China pada Kamis (8/7/2010) mengatakan pihaknya menentang keras kapal atau pesawat tempur manapun untuk memasuki Laut Kuning, juga perairan-perairan sekitarnya karena aktivitas itu dapat berdampak pada keamanan dan kepentingannya.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Qin Gang, menyampaikan pernyataan itu dalam jumpa pers rutin sebagai tanggapan atas rencana latihan bersama Angkatan Laut antara Amerika Serikat dan Korea Selatan.

China menegaskan keprihatinan yang serius kepada pihak-pihak terkait, kata dia, dan menambahkan, pihak-pihak itu hendaknya menghindari langkah-langkah yang dapat memperkerut suasana dan meningkatkan ketegangan di kawasan itu.

Ketua Biro Pers kantor Kepala Staf Gabungan Korea Selatan pada Selasa mengatakan pelatihan bersama Angkatan Laut Korea Selatan dan Amerika Serikat itu kemungkinan dilakukan setelah Dewan Keamanan PBB mengambil langkah menyusul tenggelamnya kapal perang Korsel, Cheonan.

Pelatihan militer gabungan AS-Korsel diadakan menyusul tenggelamnya kapal perang Korea Selatan pada Maret lalu, dan Seoul mempersalahkan Korea Utara melakukan serangan torpedo yang menyeabkan 46 pelaut kapal tersebut tewas.

Kasus tersebut membuat ketegangan di kawasan itu semakin meningkat.

Beijing menolak mengecam negara tetangga dan sekutu dekatnya, Korea Utara menyangkut tuduhan tersebut, meskipun pemeriksaan internasional mempersalahkan negara komunis tersebut.

China, salah satu negara anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (DK PBB) yang memiliki hak veto, sedang bekerjasama dengan anggota-anggota lain di badan itu untuk merumuskan 'dokumen' mengenai tuduhan serangan, katanya, tanpa memberikan rincian.

Korea Selatan telah mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mengecam Pyongyang, namun China sejauh ini tidak berkenan untuk mendukung desakan Korsel tersebut.

Sumber: BP

Readmore --> China Ancam Kapal Perang Asing Masuki Laut Kuning

KRI Dewaruci Ikut "The Tall Ship Race"

KRI Dewaruci

London (ANTARA News) - KRI Dewaruci dengan pimpinan Letkol Suharto dan diawaki 88 prajurit TNI AL meneruskan perjalanan muhibah menuju Belgia untuk mengikuti kegiatan "The Tall Ship Race 2010 in Aalborg, Denmark" pada 13 Juli hingga 7 Agustus mendatang.

"KRI Dewaruci yang juga membawa 88 kadet Akademi Angkatan Laut itu meninggalkan pelabuhan Le Havre Perancis, setelah berlabuh selama tiga hari, " ujar Sekretaris III Pensosbud KBRI Paris, Gustaf Sirait, kepada koresponden Antara London, Jumat.

Setelah mengikuti "The Tall Ship Race 2010", KRI Dewaruci akan kembali ke Perancis untuk berlabuh di Perlabuhan Cherbourg, pada tanggal 14-17 Agustus dan selanjutnya menuju Belanda guna mengikuti kegiatan "Sail Amsterdam" di Belanda.

Menurut Gustaf Sirait, selama berlabuh di Pelabuhan Le Havre, KRI Dewaruci mengadakan berbagai kegiatan, baik di kapal maupun di darat, antara lain "cocktail" di dek Dewaruci, kunjungan kehormatan ke Wali Kota Le Havre, pawai "marching band", pertandingan bola dengan AL di Le Havre, serta kunjungan ke KBRI Paris.

Dalam acara "cocktail" yang dihadiri pejabat Angkatan Laut Perancis, Wakil Wali Kota Le Havre, dan masyarakat setempat, Acting Kuasa Usaha Ad Interim KBRI Paris, Stephanus Yuwono, menyampaikan KRI Dewaruci mengarungi berbagai benua mengantarkan para taruna dan kadet TNI AL menjadi pelaut dan prajurit yang tangguh.

"Hal itu sangat berguna dalam menjaga wilayah perairan Indonesia yang merupakan negara kepulauan terbesar di dunia," ujarnya.

Muhibah KRI Dewaruci tidak hanya menjadi ajang pelatihan bagi taruna TNI AL, namun juga untuk mempromosikan kebudayaan dan kesenian Indonesia.

Selain itu diharapkan mereka menjadi prajurit yang tangguh dan profesional serta mampu menjadi duta-duta kebudayaan di negara-negara yang disinggahi.

Menurut Stephanus Yuwono, melalui kebudayaan, kerja sama people-to-people contact antara masyarakat Indonesia dan Perancis khususnya, dan negara yang disinggahi semakin meningkat, pada gilirannya mampu menciptakan perdamaian dan keamanan dunia.

Dalam acara "cocktail" tersebut, para taruna mempersembahkan kesenian Indonesia berupa tari-tarian seperti Tari Perang, Rantak, Saman, Reog Ponorogo, dan Rampak Gendang.

"Hal ini menunjukkan para taruna KRI Dewaruci, selain menjadi prajurit yang tangguh juga mampu menjadi duta kesenian dan kebudayaan dalam rangka mempromosikan Indonesia di luar negeri," ujarnya.

Acara yang berlangsung meriah itu diakhiri tari Poco-poco dengan mengajak seluruh hadirin untuk ikut serta, meskipun dengan langkah dan gerakan yang masih kaku, mereka terlihat antusias mencoba berpoco-poco, bahkan acara tetap berlanjut meski sudah ditutup pembawa acara.

Di sela-sela acara, Letkol Suharto mengundang pengunjung melihat-lihat kapal yang berusia 58 tahun tersebut dan berkenalan dengan para taruna dan awak kapal.

Pada kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota Le Havre menyampaikan terima kasih kepada Letkol Suharto atas kunjungan Dewaruci.

"Selama 15 kali menghadiri kunjungan muhibah kapal asing, tampaknya kunjungan Dewaruci merupakan yang paling meriah," katanya, memuji.

Apalagi, para taruna juga menunjukkan kebolehannya bermain "marching band" yang disertai atraksi di kota Le Havre yang menarik dan mengundang kekaguman masyarakat setempat yang sudah lama menunggu kedatangan KRI Dewaruci di Le Havre.

Selama berlabuh, KRI Dewaruci juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melihat-lihat kapal yang dimanfaatkan oleh masyarakat Le Havre.

Kunjungan KRI Dewaruci sebelumnya dilakukan pada tahun 2003 dan 2005.


Jumpa Try Sutrisno

Sementara itu, pada saat berkunjung ke KBRI Paris, para taruna bertemu mantan Wakil Presiden Try Sutrisno yang berada di Perancis dalam rangka keikutsertaan siswa Sekolah Krida Nusantara, Bandung yang tergabung dalam Krida Art Group (KAG) mengikuti "Festival de la Paix" di kota Saint Georges Des Coteaux, Perancis.

Dalam kesempatan tersebut, Try Sutrisno memberikan wejangan kepada para taruna yang disebutnya sebagai "cucu-cucu taruna" itu, bahwa keikutsertaan berlayar dengan KRI Dewaruci memberikan pengalaman dan wawasan sangat berharga dalam hidup para taruna.

"Dalam kaitan ini, keimanan para taruna diharapkan juga akan bertambah mengingat kesempatan untuk mengagumi, memikirkan dan merenungkan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa Tuhan semakin terbuka," katanya.

Para taruna dan staf KBRI Paris menyimak wejangan mantan Wakpres itu yang mengingatkan para taruna selalu menghormati kedua orang tua dan para tetua sebagai bekal dalam menjalani hidup dan kehidupan.

Sumber: ANTARA

Readmore --> KRI Dewaruci Ikut "The Tall Ship Race"

Pangdam Jaya: Cukup Granat Asap

Mayjen TNI Marciano Norman(Foto: KOMPAS)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pangdam Jaya Mayjen TNI Marciano Norman menolak rencana Pemprov DKI mempersenjatai Satpol PP dengan senjata api. Satpol PP cukup membawa granat asap saja.

Menurut panglima. karakter senjata api yang mematikan sangat tidak tepat digunakan satpol PP yang fungsi dan tugasnya menegakkan peraturan daerah clan bersinggungan langsung dengan masyarakat.

"Granat asap lebih tepat bagi Satpol PP karena lebih sesuai dan efektif dengan penugasan dan fungsi Satpol PP. Granat asap cukup efektif untuk membubarkan massa," kata Marciano Norman dalam acara "Coffe morning Pangdam Jaya bersama para insan pers" di Aula Sudirman Markas Kodam Jaya, Cililitan, Jakarta Timur, Kamis (8/7/2010) pagi.

Pangdam Jaya secara tegas menolak rencana Pemprov DKI mempersenjatai Satpol PP dengan senjata api.

Menurutnya, senjata api bagi Satpol PP sangat tidak tepat karena fungsi dan tugasnya tidak sesuai dengan karakter senjata api yang mematikan dan melumpuhkan.

"Granat asap sangat efektif untuk membubarkan massa, jadi tak perlu senjata api. Karenanya mari kita beri masukan kepada Gubemur DKI agar mengevaluasi dan mempertimbangkan kebijakan mempersenjatai Satpol PP ini," ujarnya.

Pangdam Jaya mengatakan, selain granat asap masih ada senjata-senjata lain yang lebih ringan dari senjata api dan tidak berkarakter mematikan yang bisa diberikan ke satpol PP.

"Pokoknya bukan senjata api yang berkarakter mematikan," katanya.

Ketua Fraksi Hanura Abdilla Fauzi Achmad mengatakan, Satpol PP harus dikembalikan atau diluruskan tugas pokok dan fungsinya, yaitu membantu tugas kepamongan dan jangan dipersenjatai agar keberadaannya dapat diterima di masyarakat.

"Satpol PP jangan dibubarkan. Tapi kembalikan atau diluruskan tupoksinya, yaitu membantu tugas kepamongan," katanya di Gedung DPR.

Satpol PP cukup dipersenjatai senjata berpeluru gas, semprotan gas, dan alat kejut listrik. Ketiga senjata itu juga hanya boleh dipegang oleh kepala satuan, kepala bagian/bidang, kepala seksi, komandan peleton, dan komandan regu sesuai dengan Permendagri Nomor 26 Tahun 2010 tanggal 25 Maret 2010 tentang Penggunaan Senjata Api bagi Satpol PP.

Sumber: KOMPAS

Readmore --> Pangdam Jaya: Cukup Granat Asap

DPR Dahulukan Peremajaan Alutista dan Kesejahteraan Prajurit

JAKARTA--MI: Peremajaan alat utama sistem senjata (alutsista) dan perbaikan kesejahteraan prajurit menjadi prioritas bagi Komisi I DPR RI untuk dibenahi. Ini mengemuka setelah beberapa anggota Komisi yang membidangi pertahanan ini mengadakan kunjungan ke markas Korps Marinir TNI Angkata Laut, Kamis (8/7).

Dalam kunjungan tersebut, Korps Marinir yang dipimpin Komandan Mayjen TNI M Alfan Baharuddin memaparkan beberapa kebutuhan mendesak korps yang harus dipenuhi. Di antaranya, alutsista yang sudah tua dan perlu peremajaan, termasuk kendaraan tempur.

"Alutsista kita, tank-tank dari 1960 masih beroperasi. Kami mohon dapat persetujuan pengadaan kendaraan tempur baru dan penghapusan ranpur yang sudah tidak layak tempur," ujarnya kepada rombongan anggota dewan yang dipimpin Hayono Isman (F-PD).

Selain itu, ia juga menyebut kesejahteraan prajurit masih perlu ditingkatkan. "Perbaikan kesejahteraan prajurit perlu diupayakan terus," imbuhnya.

Menanggapi hal tersebut, Enggartiasto Lukita dari Fraksi Partai Golkar mengusulkan, sistem penganggaran yanng selama ini tahunan, dibuat menjadi lima tahun agar lebih efektif dan penyerapan anggaran untuk pengadaan alutsista lebih baik. "Kalau terintegrasi bisa lebih didayagunakan. Anggaran akan terpakai maksimal," ujarnya.

Selain alutsista, lanjut dia, perbaikan kesejahteraan prajurit juga harus menjadi prioritas. "Uang lauk pauk saat ini tidak layak lagi. Apa yang terjadi kalau mereka ditekan untuk latihan, sementara gizinya rendah? Akibatnya, nanti pada usia pensiun kesehatannya terganggu. Alutsista dan kesejahteraan harus diprioritaskan," tutupnya.

Sumber: MI

Readmore --> DPR Dahulukan Peremajaan Alutista dan Kesejahteraan Prajurit

Peralatan Milik Kodam IV Diponegoro Sudah Usang

SARACEN SPARES TNI (Foto: Detik Com)

YOGYAKARTA (SI) – Dua persoalan mendasar dihadapi Komando Daerah Militer (Kodam) IV Diponegoro. Selain minim alat, beberaa alat berat ada yang sudah tua namun masih dioperasionalkan.

Hal ini dinilai menghambat profesionalitas prajurit. Pangdam IV Diponegoro Brigjend TNI Langgeng Sulistiyono mencontohkan, alat utama sistem senjata (alutsista) maupun nonalutsista sampai akhir semester I 2010 baru mencapai 62,6%. Selain itu,kata dia,beberapa material tua yang masih digunakan antara lain meriam buatan Rusia tahun 1926, kendaraan tempur Tanx AMX -13 buatan Perancis 1958, dan Panser Sarachen buatan Inggris 1958. Menurut dia,material yang terbaru adalah panser Panhard buatan Perancis 1996.”Namun begitu semangat TNI masih tetap tinggi,” katanya dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Kepatihan Yogyakarta, kemarin.

Menurut dia, yang perlu menjadi fokus perhatian adalah penambahan amunisi kaliber kecil karena jumlahnya masih sedikit. Misalnya, dalam satu kali latihan menembak prajurit hanya mendapat alokasi tiga butir perluru per orang setiap tri wulan. Padahal, kata dia,berdasar indeksnya untuk senjata laras pendek delapa peluru per orang dan senjata laras panjang 10 peluru per orang. Langgeng menambahkan, karena kondisi itu,prajurit hanya bisa menembak kering atau hanya bisa membidik, setelah tepat sasaran baru diisi peluru. ”Ini bisa menghambat profesionalisme prajurit dalam hal menambak.Kami berharap Komisi I DPR dapat memperjuangkan dengan meningkatkan anggaran untuk Angkatan Darat,” ujarnya.

Wakil Ketua Komisi I Tubagus Hasanudin memberikan angin segar. Saat ini, kata dia, sudah ada anggaran 10.000 rumah dan Rp195 miliar untuk prajurit yang bertugas di daerah terpencil. Selain itu, ke depan amuninisi bisa ditingkatkan menjadi 5-10 kali lipat. Namun hal itu harus ada permintaan yang jelas dari para Panglima Kodam kepada Kepala Staf, yang selanjutnya dimasukkan dalam rencana anggaran. ”Ini memang menjadi kebutuhan pokok.Jangan sampai prajurit tidak profesional karena kurang latihan menembak,” katanya.

Sumber: SI

Readmore --> Peralatan Milik Kodam IV Diponegoro Sudah Usang

2011,Randis TNI/Polri Dikenakan Pajak

Mobil Dinas TNI (Foto: KOARTIM)


MAKASSAR (SI) – Terhitung mulai 1 Januari 2011, seluruh kendaraan dinas nontempur milik TNI dan Polri akan dikenakan pajak kendaraan bermotor (PKB) sebesar 0,5% dari nilai jual kendaraan bermotor (NJKB).


Pengenaan pajak tersebut sebagai implementasi penerapan Undang- Undang (UU) No 28/2009. Objek lain yang terkena imbas penerapan UU tersebut, yakni seluruh kendaraan dinas milik pemerintah, baik instansi pusat maupun daerah dan badan usaha milik negara serta daerah.Terkecuali randis yang digunakan untuk misi sosial, seperti ambulans, truk sampah, pemadam kebakaran,kendaraan konsulat. Kepala Bidang Pajak Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Sulsel, Malik Faizal mengungkapkan,nilai PKB yang akan dikenakan untuk randis TNI/Polri serta pemerintah hanya 0,5%.Namun, untuk kendaraan dinas baru akan dikenakan pajak bea balik nama serta PKB yang besarnya sama dengan kendaraan pribadi,yakni 1,5% dari NJOK.

”Saat ini kami menginventarisasi jumlah kendaraan milik pemerintah daerah se-Sulsel.” ”Sudah ada datanya, sisa dipilah- pilah berdasarkan instansi,” ungkapnya kepada harian Seputar Indonesia (SI) di ruang kerja dia kemarin. Sebelumnya, randis milik pemerintah hanya dikenakan pembayaran asuransi. Terkait penarikan pajak randis TNI dan Polri, dia mengaku, Dispenda masih kesulitan menginventarisasi kendaraan milik TNI dan Polri.Pasalnya, kendaraan milik kedua instansi tersebut tidak tercatat pada Samsat maupun Dispenda. Pelat kendaraan yang digunakan, baik TNI maupun Polri,memakai kode atau nomor berdasarkan kesatuan.

Karena itu,sedang dicari mekanisme penomoran baru agar seluruh randis yang terkena pajak terdaftar di Dispenda. ”Ini yang masih menjadi masalah untuk penomorannya.Tetapi kalau dari Dispenda,terserah,apakah memakai pelat lama atau baru, yang penting mereka membayar pajak.Itu saja karena diamanatkan dalam UU,”ungkapnya. Karena itu, Dispenda mengimbau seluruh instansi menyiapkan penganggaran pembayaran pajak kendaraan. Pasalnya, penerapannya baru akan dilaksanakan Januari 2011.

Pemprov Tak Naikkan Pajak

Sementara itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel memutuskan tidak menaikkan pajak kendaraan bermotor hingga 10%. Pajak yang dikenakan tetap 1,5% dari NJOK. Sebaliknya, Pemprov hanya mengenakan pajak progresif kepada pemilik kendaraan roda empat. Pajak ini dikenakan khusus bagi pemilik yang jumlah kendaraannya lebih dari satu unit.

Besaran pajak yang dikenakan maksimal 3% dari NJOK pada kepemilikan kendaraan keempat. ”Ini hanya berlaku kendaraan pribadi. Kalau umum dan roda dua, tidak ada kenaikan pajak. Hanya dua di Indonesia yang menerapkan ini, Sulsel dan DKI Jakarta,”paparnya. Malik Faizal mengungkapkan, keputusan tersebut tertuang dalam raperda pajak daerah yang sementara dibahas di DPRD Sulsel. Keputusan tersebut diambil Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo, dengan alasan tidak ingin memberatkan rakyat. ”Padahal, pemerintah daerah diberikan kewenangan menaikkan pajak kendaraan hingga 10% dan potensial meningkatkan PAD. Namun, itu tidak dilakukan karena tidak ingin memberatkan rakyat,”tandasnya.

Sementara itu,Gubernur Syahrul Yasin Limpo mengaku, pajak progresif tersebut hanya diberlakukan bagi orang kaya. Indikatornya, kenaikan pajak kendaraan hanya bagi mereka yang memiliki mobil lebih dari satu unit. ”Ini memang menghilangkan potensi pajak daerah, tetapi ini tidak memberatkan rakyat. Meski demikian, sisa penerapannya yang diperketat dalam penarikan dan penomoran kendaraan,” tuturnya kemarin.

Sumber: SI

Readmore --> 2011,Randis TNI/Polri Dikenakan Pajak

Percepatan Teknologi 20 Mahasiswa ITB ke Pulau-pulau Terluar

M.LATIEF/KOMPAS.COM
Ilustrasi: Melalui perangkat tersebut diharapkan masyarakat daerah terluar atau perbatasan dapat mengakses informasi lebih cepat dan menggunakannya sebagai sarana pendidikan jarak jauh, sumber belajar, serta untuk menangkap siaran televisi nasional pendidikan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 20 mahasiswa Program D4 Sekolah Tinggi Elektronika Institut Teknologi Bandung (ITB) dikirim ke daerah terluar atau perbatasan guna mempercepat informasi pendidikan, pemerataan pendidikan, meningkatkan kualitas pendidikan, dan meningkatkan nasionalisme.
Mereka akan kita berangkatkan minggu depan untuk menjadi asisten, teknisi atau koordinator.

Program tersebut diselenggarakan oleh Southeast Asian Ministers of Education Organization (SEAMEO) Regional Open Learning Centre (SEAMOLEC) bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dan ITB, serta Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal.

"Ini adalah langkah awal dan kita sudah menyiapkan juga untuk daerah Aceh. Minggu ini kita sudah kirim 10 mahasiswa ITB ke Aceh yang akan ditempatkan di sekolah lokasi atau 10 kabupaten untuk membantu sekolah, universitas, atau dinas dengan sistem yang kita kembangkan," kata Direktur SEAMOLEC, Gatot Hari Priowirjanto, di Kantor Kemdiknas, Jakarta, Kamis (8/7/2010).

Gatot mengatakan, di daerah tertinggal, terluar, dan terpencil enam bulan bertugas, para mahasiswa tersebut akan memasang, memelihara, dan mengujicoba perangkat Southeast Asian Education Network (SEA Edunet). SEA Edunet adalah sistem pengiriman data dengan menggunakan teknologi multicast, yang dilakukan secara bersamaan ke banyak titik.

Melalui perangkat tersebut diharapkan masyarakat di daerah terluar atau perbatasan dapat mengakses informasi lebih cepat dan menggunakannya sebagai sarana pendidikan jarak jauh, sumber belajar, serta untuk menangkap siaran televisi nasional yang terintegrasi dengan siaran pendidikan.

Daerah terluar dan perbatasan yang menjadi target itu antara lain Kabupaten Sangihe Talaud, Sulawesi Utara; Kabupaten Atambua, Nusa Tenggara Timur; Kabupaten Merauke, Papua; Kabupaten Entikong, Kalimantan Barat; dan Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau.

Sementara itu, beberapa sekolah di daerah terluar atau perbatasan yang sudah terpasang jaringan SEA Edunet antara lain SMK Negeri 1 Atambua, Kabupaten Atambua, Nusa Tenggara Timur; SMK Negeri 1 Entikong, Kabupaten Entikong, Kalimantan Barat; SMA Negeri 1 Tabukan Utara, Kabupaten Sangihe, Sulawesi Utara; SMP Negeri Tahun, Sulawesi Utara; dan SMK Negeri Bunguran, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau.

Sumber: KOMPAS

Readmore --> Percepatan Teknologi 20 Mahasiswa ITB ke Pulau-pulau Terluar

'KD Tunku Abdul Rahman' moored as more problems crop up

By Marhalim Abas, The Malay Mail

PETALING JAYA: KD Tunku Abdul Rahman remains at the Teluk Sepanggar naval base in Sabah as problems have again resulted in the submarine being docked.

The Malay Mail was informed by defence industry sources that the unspecified problems were detected after the submarine completed its tropical water trials last month. A routine maintenance check later revealed the problems.

Since then, the submarine has remained at the naval base unfixed.

It is learnt although the vessel obtained its Initial Operational Capability (IOC), it may take longer to be declared fully operational.

However, the arrival of the second Perdana Menteri-class submarine, KD Tun Razak, on July 2, was a godsend for the crew of its sister ship, KD Tunku Abdul Rahman. The crew is expected to take over the second submarine during its mandatory tropical water trial.

Sources said this was necessary as the KD Tunku Abdul Rahman crew may lose their submariners rating if they remained on land.

In February, The Paper That Cares reported that KD Tunku Abdul Rahman suffered a technical defect that prevented it from diving for three months. The submarine started tropical water trials on Feb 20.

KD Tunku Abdul Rahman was commissioned early last year after undergoing a two-year trial period in France.

The Royal Malaysian Navy procured the two submarines for RM3.4 billion in 2002 from French/Spanish shipbuilders, DCNS and Navantia.

From: Malaysia Today

Readmore --> 'KD Tunku Abdul Rahman' moored as more problems crop up

TNI AU Uji Coba Rudal Buatan Cina

TEMPO Interaktif, Garut: Pasukan Khas TNI Angkatan Udara menggelar uji coba rudal jenis QW-3 di Instalasi Uji Terbang Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) yang berada di Cilauteureun, Desa Pamalayan, Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Kamis (8/7). Rudal ini rencananya dijadikan tambahan alat utama sistem persenjataan TNI AU.

Rudal yang diujicobakan ini sebanyak empat buah. Sasaran tembaknya adalah pesawat yang menggunakan remot control. Tujuan kegiatan ini untuk mengetahui ketepatan maksimal sasaran tembak. “Hasil uji coba tadi cukup berhasil bisa menembak maksimal sasaran,” ujar Kepala Penerangan Pasukan Khas TNI AU Lanud Sulaeman, Letnan Kolonel Sus Ahmad Nairiza, kepada Tempo.

Menurut Nairiza, rudal buatan Cina ini adalah salah satu bentuk pertahanan udara generasi terbaru. Rudal ini memiliki bobot sekitar 16 kilogram, panjang 1,5 meter dan berdiameter 71 milimeter. Peluru kendalai ini dapat menembak sasaran maksimal dengan jarak sekitar 15 kilometer.

Senjata baru ini memiliki keunggulan dibandingan dengan jenis lainnya yakni menggunakan sistem mainpad atau rudal panggul. Soalnya rudal ini bisa ditembakkan oleh pasukan yang berada di darat yang diarahkan ke udara untuk menembak pesawat musuh.

Selain itu, rudal ini juga memiliki anti jamming atau tidak terpengaruh oleh panas lain. Sasaran tembaknnya langsung mencari sumber panas yang berasal dari pesawat. “Rudal ini tahan terhadap flare yang diluncurkan oleh pesawat sasaran,” ujar Nairiza.

Dia mengaku, setelah dilakukan uji coba, rudal buatan Cina itu cocok untuk dijadikan alutsista TNI. Namun, dia tidak dapat memastikan berapa banyak rudal ini akan dimiliki oleh TNI AU. “Saya tidak tahu itu kebijakan pimpinan,” katanya.

Sumber: Tempo

Readmore --> TNI AU Uji Coba Rudal Buatan Cina

Wagub: Waspadai teroris dengan senjata kimia

Prijanto (foto:beritajakarta.com)

Jakarta - Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Prijanto menyatakan penggunaan senjata kimia biologi, radiologi, dan nuklir oleh kalangan teroris bisa menjalar ke Indonesia apabila semua pihak tidak meningkatkan kewaspadaan.

"Gerakan terorisme terus mengembangkan strategi, taktik, teknis, dan sarana prasarana termasuk penggunaan bahan kimia, biologi, radiologi, dan nuklir," katanya, saat Lokakarya tentang Penanganan bahaya kimia, biologi, radiologi, dan nuklir, serta kaitannya dengan ancaman terorisme, di Balaikota DKI Jakarta, Rabu (7/7).

Menurutnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sepertinya sampai saat ini belum terbebas sepenuhnya dari ancaman terorisme. Berbagai kasus yang berhasil dibongkar oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah, kata dia, setidaknya dapat dijadikan sebagai bukti kuat.

Prijanto menegaskan Jakarta sebagai ibu kota negara harus berada di garis depan dalam upaya memerangi ancaman terorisme tersebut. Aparatur Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dengan aparatur lain seperti Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan serta Kepolisian RI juga harus memiliki persepsi yang sama tentang ancaman terorisme.

Tidak kalah pentingnya, lanjut dia, masyarakat juga harus diberikan pemahaman yang sama dengan aparat bahwa terorisme adalah hal yang membahayakan bagi kelangsungan negara dan bangsa sehingga harus diberantas. "Untuk itu, kita harus memiliki pemahaman yang sama tentang bahaya terorisme, supaya bisa mencegahnya," ungkap dia, dikutip dari beritajakarta.com.

Lebih lanjut, Wagub menyebutkan, terorisme mengancam cita-cita masyarakat Indonesia yang ingin hidup damai. Untuk itu, diharapkannya, bisa tercapai kesatuan pandangan dari semua pihak untuk menjadikan terorisme sebagai musuh bersama. "Ini sangat penting, karena terorisme memang tidak bisa ditolerir lagi," tandas Prijanto.

Sumber: PRIMAIRONLINE

Readmore --> Wagub: Waspadai teroris dengan senjata kimia

Kalimantan Timur Tawarkan Tanah Gratis di Perbatasan

Awang Faroek Ishak. TEMPO/Lourentius EP


TEMPO Interaktif, Balikpapan: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menawarkan 2 hektare tanah gratis di kawasan perbatasan Indonesia – Malaysia kepada para purnawirawan TNI/Polri. Langkah ini dilakukan agar penyebaran penduduk di wilayah perbatasan bisa merata dan turut mendukung pengamanan wilayah yang berbatasan dengan negeri jiran.

“Saat ada purnawirawan di perbatasan secara otomatis akan mendukung pertahanan dan keamanan setempat,” kata Gubernur Kalimantan Timur, Awang Faroek Ishak, Kamis (8/7).

Program pembagian tanah perkebunan ini, kata Awang, sudah dimulai sejak dirinya masih menjabat Bupati Kutai Timur pada 2007. Pemerintah daerah membagikan tanah gratis dalam upaya pemerataan jumlah penduduk setempat.

Dalam pelaksaannya, Awang berkoordinasi dengan Departemen Transmigrasi serta koperasi Komando Daerah Militer VI Mulawarman. Dia meminta dukungan petinggi TNI dalam pembagian tanah gratis ini.

Wakil Menteri Pertahanan, Letnan Jenderal Syafrie Syamsuddin menyatakan pentingnya peran pemerintah dalam mendukung pengamanan kawasan perbatasan. Terutama sehubungan pembangunan sarana prasarana penunjang di kawasan perbatasan. Syafrie akan mengundang para kepala daerah Kalimantan sehubungan konsep pengamanan kawasan perbatasan Indonesia – Malaysia. Para kepala daerah diminta menjabarkan konsep pembangunannya yang sinerji dengan program pertahanan dan keamanan perbatasan.

Sumber: TEMPO

Readmore --> Kalimantan Timur Tawarkan Tanah Gratis di Perbatasan

anal Yogyakarta siapkan konsep Pusat Maritim Nasional

Letak Provinsi DIY yang berbatasan dengan laut lepas sebagai jalur pelebaran samudera dan perdagangan internasional, Komandan Pangkalan Laut (Danlanal) DIY, Kolonel laut IR.

Antar Setiabudi menilai gelar pasukan melalui kehadiran posal - posal di wilayah pantai selatan DIY menjadi penting. Lanal DIY saat ini juga tengah menyusun konsep Pusat Maritim Nasional.

"Kekayaan alam yang berlimpah di samudera indonesia tapi belum termanfaatkan,maka diperlukan pioneering oleh TNI AL sebagai prime-over pembangunan sektor kelautan / maritim," katanya saat menerima tim kunjungan kerja komisi I DPR RI yang dipimpin Ketua komisi I DPR Kemal azis Stamboel (F-PKS), Jogja, Rabu (7/7).

Wilayah laut lepas pantai selatan banyak terdapat kakap biru yang saat ini belom dikelola dengan baik, Pemerintah DIY telah menyiapkan lahan seluas 200 hektar di Kulonprogo sebagai tempat perdagangan ikan dengan meminta bantuan lanal dalam penyusunan konsep.

Sebetulnya lahan yang dibutuhkan Lanal DIY hanya sekitar 50 hektar, namun disekelilingnya nanti akan dikonsep memaduserasikan kesejahteraan dengan pertahanan keamanan.

Sehingga yang dibangun nanti bukan hanya sekedar pangkalan tp akan dibuat beberapa fasilitas umum menunjang kesejahteraan masyarakat sekitar.

Lanal yang ada di kemudian hari akan berubah menjadi lanal kelas A operasional dengan embanan tugas-tugas khusus yang tetap melekat. Antar memahami, bila saat ini daerah kulonprogo digunakan untuk bertani, maka reorientasi dan tranformasi kultural dari kontinental agraris menjadi maritim diperlukan strategi budaya yang tepat. "Tidak mudah merubah mindset dari bertani menjadi industri," katanya.

Konsep Pusat Maritim Nasional yg tengah digodok Lanal DIY dimulai tahun 2005 namun sempat terhambat ketika ada perubahan KSAL tahun 2007. Konsep itu menurut Antar juga telah diajukan ke Mabes TNI dan ditolak.

Penolakan terjadi karena Mabes menganggap Markas Komando Pangkalan TNI AL di Surabaya akan berpindah ke Jogjakarta. "Padahal lebih sederhana, Makolantanal tetap di Surabaya dan pangkalan di DIY," ujarnya.

Berdasarkan level base, tandas Antar, pangkalan induk bisa saja berada di tengah kota sedangkan yang berhadapan langsung dengan laut dijadikan pangkalan aju (depan).
Menanggapi hal tersebut, AL-Muzammil (F-PKS) mengaku di DPR belum pernah mendengar konsep pembangunan pangkalan di Kulonprogo. Sedangkan Guntur Sasono (F-PD) memandang konsep maritim yang telah disiapkan pemerintah DIY belum waktunya dilaksanakan, mengingat adanya keterbatasan anggaran. "Saya melihat dari kondisi makro anggaran TNI, maka belum waktunya untuk dilaksanakan," katanya. Namun pihaknya juga tidak ragu memback up masalah tersebut apabila pengimplementasian konsep tersebut sesuai.

Sumber: DPR RI

Readmore --> anal Yogyakarta siapkan konsep Pusat Maritim Nasional

Remunerasi TNI Masih Tunggu Realisasi

Balikpapan, Kompas - Meski sudah ada kesepakatan, pemberian remunerasi bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia masih belum direalisasikan. Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan, pemerintah tetap berkomitmen merealisasikan remunerasi itu pada 2010.

”Tahun 2010 masih beberapa bulan lagi. Simpul-simpul sudah final, tinggal realisasi saja,” kata Sjafrie seusai rapat penataan koperasi, yayasan, dan penataan pemanfaatan barang milik negara dalam rangka pengendalian aktivitas bisnis TNI, Rabu (7/7) di Kodam VI/Mulawarman, Balikpapan, Kalimantan Timur.

Menurut Sjafrie, remunerasi bagi prajurit TNI adalah bagian dari reformasi birokrasi nasional. Hal ini melibatkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Kementerian Keuangan. Kementerian Pertahanan menjalankan tugas dengan membuat usulan tentang kinerja kepada Kementerian PAN. Kementerian PAN lalu mengadakan konsultasi dengan Kementerian Keuangan. ”Proses sudah bulat, kita tunggu pelaksanaan peraturan pemerintah,” kata Sjafrie.

Dia menegaskan, kesejahteraan prajurit TNI menjadi perhatian utama. Hal ini terlihat dari alokasi anggaran. Jaminan kesejahteraan prajurit harus sejalan dengan pengalihan aktivitas bisnis TNI.

Dalam pertemuan itu, prajurit TNI yang didampingi Panglima Kodam VI/Mulawarman Mayor Jenderal Tan Aspan menanyakan berbagai hal, terutama terkait dengan usaha milik TNI yang kini ditata, seperti jabatan struktural di koperasi dan keberadaan yayasan. Ketua Tim Pengawas Pengalihan Aktivitas Bisnis TNI Suryadi mengatakan, prajurit aktif TNI boleh menjadi pengurus koperasi di lingkungan TNI apabila dipilih oleh rapat anggota.

Namun, hal itu bukan jabatan struktural, tetapi ekstrastruktur sehingga tak bisa menjadi usulan kenaikan pangkat.

Sumber: KOMPAS

Readmore --> Remunerasi TNI Masih Tunggu Realisasi

Rusia mengupgrade 200 tank Era Uni Soviet Libya

MBT T-72 buatan Rusia (Foto: inetres)

Rusia akan memodernisasi sekitar 200 T-72 MBT Angkatan Darat Libya selama beberapa tahun mendatang, sumber industri pertahanan Rusia mengatakan pada hari Rabu.

"Kesepakatan Kerjasama militer 1,3 Miliar euro yang ditandatangani antara Rusia dan Libya tahun ini termasuk modernisasi sekitar 200 tank T-72 yang telah dgunakan Angkatan Darat Libya sejak era Soviet," sumber yang dekat dengan negosiasi kata RIA Novosti.

Moskow dan Tripoli telah membahas pembicaraan untuk modernisasi T-72 tank sejak 2006 dalam rangka menghidupkan kembali kerjasama bilateral militer.

Libya merupakan salah satu pembeli terbesar persenjataan buatan Rusia pada paruh kedua abad ke-20.

Tripoli memperoleh lebih dari 2.000 tank, 2.000 kendaraan tempur infanteri lapis baja dan pengangkut personel lapis baja, sekitar 450-gerak sendiri artileri, serta sejumlah pesawat tempur dan sejumlah besar senjata kecil dari Uni Soviet sejak awal tahun 1970-an.

Namun, Rusia telah mengalami persaingan ketat dengan negara-negara Barat dalam penjualan senjata ke Libya sejak PBB mengangkat sanksi terhadap negara Afrika pada tahun 2003, setelah pemimpin Libya Muammar Gaddafi mengumumkan ia akan menghentikan program senjata nuklir nasional dan kemudian menerima tanggung jawab atas pemboman teroris 1998 atas Lockerbie di Skotlandia, setuju untuk membayar kompensasi kepada keluarga korban.

Sumber: RIA / MIK

Readmore --> Rusia mengupgrade 200 tank Era Uni Soviet Libya

SKADRON UDARA 1 "TINGKATKAN KEMAMPUAN"

Lebih kurang 1 minggu lebih langit di atas Kota Pontianak yang biasanya sunyi, mendadak terdengar gelegar suara pesawat tempur yang lepas landas. Ini dikarenakan pesawat Hawk 100/200 yang berhome base di Skadron Udara 1 sedang melaksanakan Latihan terbang malam.

Komandan Lanud Supadio Kolonel Pnb Imran Baidirus S.E. mengatakan latihan terbang malam ini guna meningkatkan profesional para penerbang dalam mengantisipasi kemungkinan akan terjadi gangguan, ancaman serta pelanggaran wilayah kedaulatan hukum nasional oleh pihak lain. Untuk meningkatkan dan mempertahankan kemampuan serta tetap terpeliharanya keahlian terbang, para penerbang tentunya membutuhkan latihan yang berkesinambungan dengan kondisi cuaca maupun situasi siang ataupun malam sehingga para penerbang dapat mengatasi berbagai tantangan tugas yang dihadapi.

”Bagi para penerbang tempur, terbang malam bukan merupakan hal yang luar biasa namun perlu untuk pembiasaan terutama pada saat lepas landas dan mendarat yang sangat mengandalkan instrumen yang ada disamping visual dengan alat bantu lampu penerangan yang ada di dua sisi landasan, untuk itu para penerbang dituntut lebih teliti dan hati-hati dalam menerbangkan pesawat serta melakukan manuver-manuver tertentu,” tambah Danlanud.

Hal senada juga disampaikan Komandan Skadron Udara 1 Letkol Pnb Tjahya Elang Migdiawan. Menurutnya latihan terbang malam ini salah satu latihan yang penting bagi para penerbang maupun ground crew sehingga dapat meningkatkan kemampuan operasional Skadron Udara 1. ”Latihan terbang malam ini juga melatih dan dapat dijadikan barometer untuk mengukur kemampuan kesiapan personel yang ada, baik kesiapan para penerbang, alutsista serta kesiapan teknisi dalam penyiapan pesawat,” tambahnya.

Latihan terbang malam ini, lanjut Danskadron melibatkan satuan-satuan kerja di Lanud Supadio, Skadron Udara 1, Batayon 465 Paskhas serta pihak Bandara Supadio. Dalam latihan ini direncanakan berlangsung 30 Juni s.d. 15 Juli 2010.

Sumber: TNI AU

Readmore --> SKADRON UDARA 1 "TINGKATKAN KEMAMPUAN"

MENHAN RI : PULAU BERHALA HARUS DIJAGA KELESTARIAN

Pulau Berhala (Foto: doniismanto.files)

KODAM I/BB (7/7),- Menteri Pertahanan (Menhan) RI Prof. Ir. Purnomo Yusgiantoro MA, M.Sc, Minggu (4/7), mengunjungi Pulau Berhala yang secara administrasi berada di Desa Bagan Kuala, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai.

Kedatangan Menhan Purnomo Yugiantoro didampingi Panglima Kodam I/BB Mayjen TNI Leo Siegers, Pangarmabar Laksamana Muda TNI Marsetio, dan Kaskomabar, untuk melakukan pemasangan prasasti pembatas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dengan negara tetangga.

Sebelumnya, Sabtu (3/7), Menhan juga melakukan hal yang sama di Pulau Rondo yang masuk wilayah Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).

Hadir juga Danrem Pantai Timur Kolonel Kav Wahartono, Dandim 0204/DS, Letkol Inf Heriyanto Syahputra S. IP, Bupati Sergai diwakili Kadis Kesehatan Drg. Zaniyar. M.AP.

Menurut Menhan Purnomo Yugiantoro, kunjungannya ke Pulau-pulau terluar di daerah perbatasan dengan negara tetangga akan dilakukan terus menerus, khususnya kepada 12 pulau terluar yang saat ini seluruhnya dijaga oleh Satgas Marinir. "Saya ingin melihat kondisi prajurit TNI, khususnya Marinir yang rela dan tabah menjalankan tugas.

Selanjutnya, selama enam bulan, mereka kembali dirotasi di tempat tugas yang baru, dan beberapa hari saja baru kembali ke rumah bertemu dengan keluarganya demi mempertahankan NKRI," kata Purnomo.

“Ini merupakan prasasti atau monumen yang menjadi tanda bahwa Pulau Berhala sebagai pulau terdepan yang harus dijaga kelestariannya," ujar Purnomo saat meletakkan batu prasasti di depan Pos Marinir Pulau Berhala.

Selanjutnya Menhan dan rombongan melihat pembudidayaan Penyu yang dikelola Satgas Marinir Pulau Berhala dipimpin Letnan Dua (Mar) Saiful Anam.

Kemudian menanam pohon Trembesi di sekitar pulau dan diakhiri dengan memberikan bantuan sembako kepada Satgas Marinir yang berjumlah 34 personel.

Pemkab Serdang Bedagai melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai selama dua hari, melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan dasar di Pulau Berhala.

Kadis Kesehatan Sergai Drg. Zaniyar. M. AP mengatakan, kegiatan ini akan dilaksanakan rutin setiap bulannya dengan sasaran personel TNI yang bertugas, dan para nelayan sebelum mencari ikan di sekitar perairan pulau tersebut.

Sumber: TNI

Readmore --> MENHAN RI : PULAU BERHALA HARUS DIJAGA KELESTARIAN

KOMISI I DPR TINJAU KETAHANAN PROV D.I. YOGYAKARTA

Pesawat Latih KT 1 WONG BEE(Foto: TNI AU)

Komisi I DPR RI yang membidangi pertahanan, luar negeri, dan penyiaran akan melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Provinsi D.I Yogjakarta pada reses masa persidangan III Tahun Sidang 2009 – 2010. Kunjungan akan berlangsung selama tiga hari dimulai besok Rabu tanggal 7 sampai 9 Juli 2010. Tim Kunker selain akan memantau penyebaran informasi dan kesiagaan pertahanan keamanan D.I Yogjakarta juga akan meninjau lembaga pendidikan di lingkungan Kementerian Pertahanan / TNI serta mencoba pesawat latih TNI-AU jenis KT.1.

Tim kunker Komisi I DPR ke D.I Yogjakarta akan langsung dipimpin oleh Ketua Komisi I, Kemal Azis Stamboel (F-PKS) didampingi Wakil Ketua TB Hasanuddin (F-PDIP) dan diikuti 7 orang anggota dari fraksi Demokrat yakni Max Sopacua, Hari Kartana, Yahya Sacawiria, Roy Suryo Notodiprojo, Ramadhan Pohan, Guntur Sasono, Paula Sinjal, Anggota Fraksi Golkar 2 orang yakni Jeffrie Geovanie dan Passkalis Kossay.

Kemudian 3 orang anggota dari Fraksi PDI Perjuangan yaitu Sidharto Danusubroto, Achmad Basarah, dan Dadoes Sumarwanto. Fraksi PKS 1 orang yakni Al Muzzamil Yusuf. Fraksi PPP 2 orang yaitu Amin Suparmin dan Daeng Se’re. Fraksi PKB diikuti 2 orang yakni Effendy Choirie dan Lily Chodidjah Wahid. Fraksi Gerindra, 2 peserta yakni Ahmad Muzani dan Rachel Maryam Sayidina.

Tiba di Yogyakarta (7/7), Tim Kunker akan langsung bertemu dengan Gubernur Akademi Angkatan Udara (AAU) dan Danlanud Adisucipto dilanjutkan dengan peninjauan lapangan da mencoba pesawat latih TNI-AU jenis KT.1. Setelah itu, Tim melanjutkan pertemuan dengan Danlanal Yogyakarta. Malam harinya akan bertemu dengan Gubernur DIY, Pangdam IV/Diponegoro dan Kapolda DIY.

Hari Kedua (8/7), Tim akan menuju Magelang guna mengadakan pertemuan dan peninjauan langsung dengan Gubernur Akademi Militer (Akmil). Sore harinya, dilanjutkan pertemuan dengan Kepala LPP TVRI, LPP RRI, Ketua KPID, Perum Antara, Pimpinan MMTC, PT. Telkom, PT. POS, dan Kepala Kantor Loka Monitor Spektrum Frekuensi dan Orbit Satelit Yogyakarta.

Sumber: DPR-RI

Readmore --> KOMISI I DPR TINJAU KETAHANAN PROV D.I. YOGYAKARTA

Lulusan Akademi TNI Setara S1

Panglima TNI di Akademi Militer, Magelang (Pusat Penerangan TNI/Badarudin Bakri Badar)

VIVAnews - Sejak 2007, lulusan Akademi TNI Angkatan Udara, Akademi Militer dan Akademi Angkatan Laut sudah menjalani masa pendidikan empat tahun atau setara dengan D-IV. Seharusnya, angkatan 2007 yang lulus sudah disetarakan dengan sarjana strata-1.

Namun, ternyata gelar kesarjanaan itu belum bisa diberikan. Hal itu terungkap ketika Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat melakukan kunjungan kerja ke Akademi Angkatan Udara di Yogyakarta, Rabu 7 Juli 2010.

Gubernur Akademi Angkatan Udara (AAU) Marsekal Muda TNI Sru Artjarjo Andreas mengeluhkan belum teralisasinya penetapan gelar Sarjana Sains Terapan Pertahanan. Ia menambahkan, hal ini disebabkan, karena belum adanya peraturan perundang-undangan yang menjembatani antara pendidikan kedinasan di lingkungan TNI dengan Kementerian Pendidikan Nasional.

Menanggapi permasalahan tersebut anggota Tim Kunker Guntur Sasono (F-PD) melihat, pengakuan gelar yang belum diakui sangat memprihatinkan. "Ketika selesai tetapi ijazahnya tidak diakui oleh masyarakat, ini harus menjadi perhatian bersama," ujarnya dilansir laman DPR.

Ia pun menekankan pada perwira TNI, untuk lebih aktif mengikuti jenjang S-2, mengingat adanya keluhan akan minim nya perwira yang mengikuti jenjang beasiswa S-2.

Effendy Choirie dari Fraksi PKB juga mendukung untuk segera terealisirnya pengakuan gelar setingkat S-1. "Semua harus digerakkan bersama, sehingga para perwira tidak lagi susah cari gelar," katanya. Menurutnya, nama lembaga pendidikan boleh tetap Akademi namun kesetaraannya tetap harus setingkat S-1.

Sumber: VIVA NEWS

Readmore --> Lulusan Akademi TNI Setara S1

TNI AL Jamin Tak Ada Anggotanya yang Jadi Mafia di Laut

Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Agus Suhartono.
(Foto: matanews)


Jakarta - TNI AL menjamin tidak ada anggotanya yang menjadi mafia di laut. Semua kasus hukum, mulai dari illegal fishing, illegal logging, hingga kasus penyelundupan, akan diselesaikan dengan aturan hukum yang berlaku. Tanpa kompromi.

"Hasil sitaan yang dilakukan TNI AL pasti dikembalikan ke kas negara," ujar Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Agus Suhartono.

Hal itu disampaikan Agus dalam jumpa pers Forum Strategi TNI AL di Seskoal, Cipulir, Jakarta Selatan, Rabu (21/4/2010).

Agus menjelaskan dalam melakukan penyitaan. Memang ada beberapa tindakan terhadap barang bukti yang diamankan. Jika barang bukti cepat rusak, barang tersebut bisa dilelang. Uang hasil lelang dijadikan barang bukti.

"Nanti menunggu hasil keputusan pengadilan. Apakah dimasukkan ke kas negara. Ada juga kapal yang dihibahkan pada masyarakat, tapi itu merupakan keputusan pengadilan," terangnya.

Agus mengaku jajarannya selalu memonitor penegakkan hukum yang dilakukan TNI AL, agar tidak ada penyimpangan. Pihaknya pun sepakat keterbukaan informasi sangat dibutuhkan untuk mencegah penyimpangan.


Sumber: DETIK NEWS

Readmore --> TNI AL Jamin Tak Ada Anggotanya yang Jadi Mafia di Laut

Pengawasan Taruna STPI Akan Menggunakan CCTV dan Sinar-X

Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia, Curug, Tanggerang. TEMPO/ Novi Kartika

TEMPO Interaktif, Tangerang - Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia (STPI) Curug ,Tangerang melakukan pengawasan ketat terhadap kegiatan para tarunanya pasca ditemukannya praktek kekerasan di dalam kampus tersebut.

Pengetatan pengawasan, menurut Kepala Bidang Administrasi Akademik dan Ketarunaan STPI, Asri Santosa,dilakukan dengan berkoordinasi dengan kepolisian dan tambahan tenaga personil untuk bimbingan yang diusulkan berasal dari kalangan TNI Angkatan Udara.

Selain itu diusulkan juga penambahan infrastruktur berupa CCTV dan pemindai sinar-X serta menambah penerangan di sejumlah lokasi rawan tindakan kekerasan. "Dengan CCTV dan X-Ray akan mempermudah pengawasan terhadap 1.200 taruna di STPI," kata Asri hari ini.

Menurut dia, CCTV dan sinar-X akan dipasang di titik-titik rawan kampus. Ini akan efektif untuk memantau aktifitas para taruna baik siang hingga malam hari. Sebelumnya, dua taruna STPI dari Papua tewas setelah mengkonsumsi minuman keras oplosan.

Hal lainnya yang direkomendasikan, kata Asri, adalah penyempurnaan buku tata tertib. Sedangkan untuk menegakkan tata tertib diusulkan melibatkan semua pihak di STPI dengan perwira jaga sebagai pembina.

Tim pencari fakta kasus kekerasan yang dilakukan taruna STPI terhadap sesama taruna yang ditunjukkan dalam rekaman video yang disebarkan melalui tayangan sebuah stasiun televisi swasta membenarkan telah terjadi kekerasan yang dilakukan oleh 4 pelaku. Dua dari para pelaku yani SS dan AM sudah berstatus alumni dan telah bekerja. Dua lagi dengan inisial SI dan BI masih sebagai taruna.

Asri Santosa yang merupakan Wakil Ketua Tim Pencari Fakta mengatakan, terhadap dua pelaku tersebut TPF mengusulkan kepada Dewan Kehormatan STPI agar kedua orang tersebut diberhentikan dengan tidak hormat karena melanggar Pedoman Tata Tertib STPI. "Perbuatan mereka sudah tidak bisa ditoleransi lagi dan harus dipecat," kata Asri.

Sambil menunggu putusan Dewan Kehormatan, dua taruna yang pelaku tersebut hanya dijaga lebih ketat dan tidak dikenakan sanksi lain. "Sebelum ada SK pemecatan, mereka masih tetap di STPI dan hanya diawasi dengan lebih ketat saja," ujarnya.

Sedangkan terhadap 6 korban yang masih berstatus taruna, TPF mengusulkan mereka tetap diberikan hak dan kewajibannya. Menurut Asri, kejadian itu berlangsung sekitar bulan Maret 2010 di gedung Curug II. Namun tidak disebutkan modus kekerasan tersebut.

Sumber: TEMPO

Readmore --> Pengawasan Taruna STPI Akan Menggunakan CCTV dan Sinar-X

Mulai Juli, RI - Timor Leste Berlakukan Pas Lintas Batas

Foto yang disiarkan kantor berita Antara hari ini (16/7), memperlihatkan tentara Indonesia dan tentara Malaysia (kiri) melihat peta wilayah, saat patroli bersama di tapal batas negara di Entikong, Sanggau, Kalbar kemarin. Foto: ANTARA/Jessica Wuysang

TEMPO Interaktif, KUPANG -- Pemerintah Indonesia dan Timor Leste berencana memberlakukan Pas Lintas Batas (PLB) di wilayah perbatasan kedua negara mulai bulan Juli ini. Pas Lintas Batas akan digunakan warga di perbatasan sebagai pengganti paspor untuk menyeberang ke negara tetangga dengan kepentingan adat, keluarga atau perdagangan tradisional.

"Saya berharap pemberlakuan pas lintas batas di perbatasan mulai berlaku akhir Juli ini, saat kunjungan Menteri Luar Negeri RI ke Timor Leste," kata Direktur Dokumen Perjalanan, Visa dan Fasilitas Keimigrasian Dirjen Imigrasi, Djoni Muhammad yang dihubungi di Atambua, Rabu (7/7).

Menurut dia, kesepakatan pas lintas batas antara pemerintah Indonesia dan Timor Leste sudah dilakukan sejak Juni 2003, namun selama tujuh tahun kesepakatan tersebut belum dimplementasikan, karena persiapan teknis belum selesai.

Salah satu alasan teknis yakni belum disepakatinya penggunaan cap/stempel dalam kartu pas lintas batas. Di mana, Indonesia menginginkan digunakan satu cap untuk semua keperluan, sedangkan Timor Leste minta agar digunakannya dua cap/stempel, yakni cap/stempel keluar atau masuk serta kunjungan atau perdagangan.

Ketua delegasi Indonesia ini berharap kendala teknis tersebut dapat disosialisasikan bersama penggunaan pas lintas batas oleh tim Indonesia dan Timor Leste, agar segera diberlakukan pada bulan ini. "Tahap awal, pas lintas batas akan diberlakukan di Pos Mota'ain (RI) dan Pos Batugade (Timor Leste)," katanya.

Rencananya pas lintas batas akan diberlakukan di sembilan titik, yakni Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Motaain (RI)-Batugade (Timor Leste), TPI Metamauk (RI)-Salele (Timor Leste), TPI Napan (RI)-Bobometo (Timor Leste), Pos Imigrasi Builalo (RI)- Memo (Timor Leste).

Selain itu, Pos Imigrasi Turiskain/Haekesak (RI)-Turiskain (Timor Leste), Pos Imigrasi Haumusu C/Wini (RI)- Wini (Timor Leste), Pos Imigrasi Haumeniana (RI)- Passabe (Timor Leste), Pos Imigrasi Laktutus (RI)-Belulik Leten (Timor Leste) dan Pos Imigrasi Oepoli (RI)-Citrana (Timor Leste).

Sumber: TEMPO

Readmore --> Mulai Juli, RI - Timor Leste Berlakukan Pas Lintas Batas

Indonesia Jajaki Kapal Selam Korsel dan China

Kapal Selam China (Foto: Wikipedia)

Jakarta (ANTARA News) - Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Agus Suhartono kembali menjajaki pengadaan kapal selam dari Korea Selatan dan China, untuk menambah armada kapal selam yang telah ada.

"Dalam kunjungan tersebut, selain mempererat kerjasama militer kedua negara, khususnya angkatan laut, Kasal juga menjajaki kerjasama industri pertahanan laut dan pengadaa kapal selam," kata juru bicara TNI AL Laksamana Pertama TNI Herry Setianegara kepada ANTARA di Jakarta, Rabu.

Herry mengatakan, saat ini TNI AL masih memproses tender ulang pengadaan dua kapal selam baru karena rencana pengadaan sebelumnya ternyata belum disetujui.

Herry menegaskan, TNI AL belum memastikan dari negara mana kedua kapal selam baru itu akan diadakan.

"Karena itu kami masih terus melakukan penjajakan ke sejumlah negara termasuk Korea Selatan dan China," katanya.

Pengadaan dua unit kapal selam itu dibiayai fasilitas Kredit Ekspor (KE) senilai 700 juta dolar Amerika Serikat yang diperoleh dari fasilitas pinjaman luar negeri di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2004-2009.

"Kami sudah tentukan spesifikasi teknisnya, serta kemampuan dan efek penggentar yang lebih dari yang dimiliki negara tetangga," kata Herry.

Pada tender pertama, dari empat negara produsen kapal selam yang mengajukan tawaran produk mereka, seperti Jerman, Perancis, Korea Selatan, dan Rusia, TNI AL telah menetapkan dua negara produsen sesuai kebutuhan yaitu Korea Selatan dan Rusia.

Rencananya, TNI AL akan menguji kembali spesifikasi kapal selam dari dua pilihan itu agar sesuai dengan kebutuhan TNI Angkatan Laut.

Sumber: ANTARA

Readmore --> Indonesia Jajaki Kapal Selam Korsel dan China

Wamenhan Pimpin Pertemuan Dengan Produsen Swasta Pendukung Sarana Pertahanan

Jakarta, DMC - Wakil Menteri Pertahanan Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin bersama Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Marsdya TNI Eris Herryanto SIP, dan Inspektur Jenderal Kemhan Laksdya TNI Gunadi, Senin (5/7) mengikuti pertemuan antara Kementerian Pertahanan dengan produsen swasta pendukung sarana pertahanan yang diprakarsai oleh Direktorat Teknik dan Industri Ditjen Ranahan Kemhan, di kantor Kemhan, Jakarta.

Wamenhan menjelaskan dari pertemuan ini dirinya berharap para industriawan swasta dapat bekerjasama dengan Kementerian Pertahanan dalam rangka mengembangkan industri pertahanan, yang merupakan suatu kebutuhan kebijakan pemerintah. Hal ini dimaksudkan agar industri pertahanan dalam negeri diberikan suatu peluang dan kesempatan dalam rangka mendukung kebutuhan TNI.

Dalam pertemuan ini Wamenhan menyampaikan beberapa prospek yang mungkin dapat dijadikan informasi bagi para industriawan yang hadir berkaitan dengan upaya mengembangkan industri pertahanan dalam negeri yang menjadi suatu garis kebijakan pemerintah. Tahun 2010 ini merupakan garis awal atau titik tolak industri pertahanan di dalam negeri dan Kemhan memberikan peluang untuk bersama-sama memenuhi kebutuhan pertahanan.

Dijelaskannya, pada tahun 2010 ini keluar Peraturan Presiden mengenai Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP). Menurut Wamenhan, hal ini menjadi simbol bahwa industri pertahanan di dalam negeri diberikan kesempatan untuk berkembang sehingga dapat berpartisipasi dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan baik pada skala nasional maupun untuk dapat ikut dalam pasar regional dan internasional. Hal ini berarti lampu hijau bagi seluruh industri yang berkaitan dengan pertahanan yang ingin didorong oleh Pemerintah agar dapat berkembang, baik dalam kaitan produksi maupun pemasaran.

TNI memiliki alutsista sebagai persenjataan dan sarana pendukung non alutsista yaitu kebutuhan-kebutuhan yang digunakan sebagai pendukung seperti peralatan yang sifatnya tidak untuk kepentingan tempur tetapi sangat dibutuhkan untuk mendukung tugas-tugas tempur. Hal inilah yang mengilhami terbentuknya Komite Kebijakan Industri Pertahanan untuk mengkomunikasikan dan meng-sinkronisasikan stakeholders yang berkaitan dengan bagaimana merealisasi produksi itu dapat diserap oleh pengguna.

Wamenhan kemudian menjelaskan, keluarnya Perpres ini dilatarbelakangi oleh kegiatan workshop yang pernah dilaksanakan beberapa waktu yang lalu di Kemhan. Dalam workshop itulah diketahui bahwa banyak potensi produktif dari industri swasta yang perlu diberikan suatu tempat agar dapat didorong produksi dan pengembangannya. Dan membantu pengembangan industri pertahanan adalah salah satu dari fungsi Kemhan sebagai salah satu unsur dari Pemerintah. Kemhan memiliki kewajiban agar defence supporting economics itu bisa dilakukan dengan cara mendorong pranata-pranata maupun komponen produksi industri pertahanan yang ada di Indonesia.

Dalam upaya mendukung kebijakan tersebut, telah terbit peraturan pemerintah yang mengatur pinjaman dalam negeri bagi kebutuhan-kebutuhan industri bagi memenuhi kebutuhan dalam negeri yaitu kebutuhan berbagai peralatan baik TNI maupun aparat keamanan lainnya. Perpres ini ditujukan kepada perbankan pemerintah bahwa apabila negara dalam hal ini Kemhan untuk memenuhi kebutuhan alutsista TNI perbankan nasional dapat memberikan pinjaman atau jaminan.

Sumber: DMC

Readmore --> Wamenhan Pimpin Pertemuan Dengan Produsen Swasta Pendukung Sarana Pertahanan

Bandara Husein Sastranegara Akan Dipugar

Bandara Husein Sastranegara Bandung(Foto: everythingspossible.files.wordpress.com)

BANDUNG, KOMPAS.com - Bandara Husein Sastranegara Bandung, Jawa Barat akan dipugar. Jika sudah selesai, bangunan bandara akan lebih luas dua kali lipat. Renovasi dibutuhkan untuk menampung jumlah penumpang yang semakin banyak.

General Manager PT Angkasa Pura II Bandara Husein Sastranegara Bandung, Mulya Abdi di Bandung, Selasa (6/7/2010), mengatakan, pemugaran direncanakan selesai sebelum akhir tahun 2011. Bangunan bandara akan lebih luas dari sekitar 4.600 meter persegi saat ini menjadi 9.000 meter persegi.

"Tender pemugaran yang tengah berlangsung diharapkan selesai pada Desember 2010. Biaya yang dibutuhkan untuk merenovasi bandara sekitar Rp 50 miliar. Itu sudah termasuk untuk tahap pemasangan eskalator, pendingin udara, dan jaringan listrik," katanya.

Bangunan akan dilengkapi dengan kisi-kisi pencegah jet blast, yakni hempasan udara dari pesawat terbang yang lepas landas. Jika sudah direnovasi, Bandara Husein Sastranegara juga akan memiliki ruang khusus tamu-tamu penting (very important person/VIP).

Luas Bandara Husein Sastranegara sudah sangat terbatas dengan pertumbuhan penumpang saat ini. Dalam perluasan bandara, Mulya mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Husein Sastranegara.

Sumber: KOMPAS

Readmore --> Bandara Husein Sastranegara Akan Dipugar

DPR: Polri Perlu Mencontoh TNI Soal Reformasi

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Taufik Kurniawan mengemukakan dalam menjalankan reformasi internal terkait dengan tuntutan, kritik, dan sorotan masyarakat, jajaran Kepolisian Republik Indonesia perlu mencontoh TNI.

Taufik Kurniawan kepada pers di Jakarta, Selasa, mengemukakan, polisi harus bisa menyikapi kritik publik secara bijaksana.

Polri harus bisa memahami sikap masyarakat. Kritik masyarakat kepada institusi Polri karena masyarakat menginginkan lembaga kepolisian yang bersih dan menegakkan hukum dengan sebenar-benarnya.

"Polri seperti halnya Tentara Nasional Indonesia (TNI) lahir dari masyarakat. Oleh karenanya, kritik pada institusi Polri dari masyarakat merupakan pesan atas rasa sayang masyarakat yang menginginkan lembaga itu bersih dan bisa profesional," katanya.

Taufik yang juga Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) mengemukakan Polri perlu menyikapi hal itu dengan bukti dan tanggung jawab yang akuntabel.

Tidak ada masyarakat di dunia mana pun yang tidak membutuhkan lembaga Polri dan TNI. Kedua lembaga itu merupakan lembaga keamanan dan pertahanan terpenting dalam unsur bernegara.

Karena itu, kata Taufik, memiliki lembaga kepolisian yang bisa diandalkan merupakan keinginan semua komponen masyarakat.

"Tentara Nasional Indonesia memiliki Sapta Marga, Polri memiliki Tri Brata yang merupakan implementasi dari tujuan didirikannya lembaga pertahanan dan keamanan yang merupakan tujuan mengayomi masyarakat Indonesia," katanya.

Dia mengatakan sikap Kapolri yang menindaklanjuti pernyataan Presiden bahwa kasus (rekening gendut) ini harus diselesaikan dan dituntaskan juga harus diapresiasi.

"Saya yakin polisi dapat menjelaskan semuanya. Saya yakin juga permasalahan dengan sebuah media massa akan bisa diselesaikan dengan baik tanpa melalui proses gugat-menggugat," katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR dari Partai Golkar, Priyo Budi Santoso, mengatakan langkah terbaik bagi Polri terhadap isu rekening gendut para perwira tinggi Polri adalah menindaklanjuti informasi tersebut dan mengevaluasi seluruh kritik dari masyarakat.

Priyo Budi memandang perlu evaluasi itu untuk mengetahui sejauh mana kebenaran isu tersebut. "Jika memang terbukti, semuanya harus diproses secara hukum," katanya menegaskan.

Dia mengatakan tidak ada pilihan bagi polisi. "Yang terbaik, saya mendorong agar menindaklanjuti masukan itu, dan inilah saatnya untuk evaluasi. Evaluasi harus dilakukan di semua lini. Apakah ada kebenaran dari apa yang disinyalir masyarakat. Derajat kebenarannya sejauh mana terkait temuan yang selama ini dipublis oleh mass media," ujar Priyo.

Dia menilai pilihan untuk melakukan konfrontasi dengan pihak media massa, misalnya, Tempo dan lain-lain, hanya akan menjadi langkah yang akan menambah beban psikologis yang justru tak menguntungkan Polri.

"Lebih baik itu dianggap masukan dan kritikan, kemudian jadi bahan evaluasi, penyelidikan di intern. Hanya dengan cara itulah opini yang selama ini menyudutkan Polri diterangkan di masyarakat, tak ada pilihan lain," katanya.

Priyo mengaku kaget ketika isu tersebut ramai diberitakan masyarakat bahwa pejabat kepolisian memiliki rekening yang besarnya jauh dari gaji yang mereka terima setiap bulannya.

"Saya membaca laporan di media itu memang mencengangkan untuk ukuran pejabat Polri. Kecuali jenderal-jenderal yang bersangkutan memang mempunyai latar belakang bisnis yang tak ada hubungannya dengan jabatannya. Saya kira kalau bisa ditunjukkan ke sana akan baik-baik saja," katanya.

Selama ini, kata Priyo, langkah reformasi di tubuh Polri memang terkesan lambat. Masyarakat masih sering menemui dan diperlakukan tidak adil oleh polisi.

"Tudingan dan hujatan kepada polisi ini, saya jadi teringat ketika dulu TNI juga diperlakukan sama, namun TNI berhasil mereformasi diri sehingga tidak ada lagi hujatan padanya. Polri seharusnya bisa mencontoh TNI dalam hal ini," ujar Priyo

Sumber: ANTARA

Readmore --> DPR: Polri Perlu Mencontoh TNI Soal Reformasi