Perancis Ingin Bekerja Sama Dengan Industri Pertahanan Indonesia

Kapal LHD Mistral.

Jakarta - Tiga kapal perang milik Angkatan Laut Perancis akan singgah di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, dari tanggal 24 s.d. 28 Mei 2011. Kunjungan tersebut akan semakin mempererat hubungan persahabatan dan kerjasama antara Angkatan Laut Perancis dan Indonesia.

Armada Angkatan Laut Perancis ini terdiri atas tiga kapal. Untuk pertama kalinya Angkatan Laut Perancis singgah di Indonesia dengan armada sebesar ini. Mistral juga merupakan kapal perang Perancis dengan bobot mati terbesar yang pernah berkunjung ke Indonesia. Bertolak dari Toulon (Bagian Tenggara Perancis), kapal tersebut mempunyai spesialisasi di bidang operasi amfibi. Kapal ini sangat cocok untuk misi bantuan kemanusian, seperti penanggulangan bencana alam.

Mistral dikawal oleh kapal perusak Georges-Leygues, yang berpangkalan di Brest (bagian Barat Perancis), dan fregat Vendémiaire, yang berpangkalan di Noumea, Kaledonia Baru. Fregat Vendémiaire kerap mengadakan kunjungan ke seluruh wilayah Asia Tenggara, terutama di Indonesia. Kapal ini pernah singgah di Bali pada tahun 2010. Dari Jakarta, fregat ini akan berkunjung ke Surabaya, dari tanggal 30 Mei s.d. 2 Juni 2011.

Kapal Mistral dan Georges-Leygues mengemban tiga misi sekaligus. Keduanya melakukan sejumlah kunjungan bergengsi, ke berbagai tempat di Samudera Indonesia (misalnya, mengikuti pameran IMDEX di Singapura). Kapal-kapal tersebut juga mengangkut lebih dari seratus perwira siswa, delapan belas orang di antaranya berkebangsaan asing yang telah menyelesaikan pendidikan awal mereka.

Dalam hal ini, Mistral menggantikan peran kapal Jeanne d’Arc yang termasyhur, yang kini telah dipensiunkan setelah aktif berkeliling dunia mengarungi samudera selama lima puluh tahun. Sebagai rangkaian dari misi tersebut, sejumlah kegiatan kerjasama dengan Angkatan Laut Indonesia diselenggarakan, selama kunjungan.

Akhirnya, armada angkatan laut ini apabila diperlukan dapat bertolak kapan saja untuk mengemban tugas yang sifatnya lebih operasional. Sepanjang perjalanan dari Perancis, armada ini telah mengikuti berbagai operasi singkat, seperti evakuasi kemanusiaan di Tunisia dan penumpasan bajak laut di lepas pantai Somalia.

Kegiatan tersebut tentunya merupakan ajang latihan bagi para perwira siswa. Dengan cara seperti ini mereka mempelajari pekerjaan yang akan menjadi santapan sehari-hari, dalam tugas mereka di kemudian hari.

Mistral, dengan bobot mati 20.000 ton dan panjang 200m yang mulai dioperasikan pada tahun 2006, merupakan salah satu produk paling mutakhir industri perkapalan Perancis. Kapal ini menjadi daya tarik yang kuat bagi ekspor dan sangat siap untuk mendukung serta mempromosikan industri pertahanan Perancis.

Oleh karena itu lah pada tanggal 25 Mei siang akan diselenggarakan pameran kecil peralatan pertahanan Perancis di atas kapal Mistral bagi berbagai divisi Kementerian Pertahanan yang terkait, Angkatan Bersenjata Indonesia, maupun industri pertahanan Indonesia. Sekitar dua puluh perusahaan Perancis skala kecil, menengah maupun besar akan hadir dalam pameran ini. Beberapa di antaranya telah membuka perwakilannya di Indonesia dan menjalin kerja sama dengan industri Indonesia.

Perusahaan lainnya sedang mengikuti tender, sementara yang lainnya menjajaki peluang kerjasama. Dengan demikian, pameran tersebut merupakan sarana bagi Perancis dan Indonesia untuk mengembangkan kerjasama industri strategis, yang sejalan dengan semangat deklarasi kemitraan bersama, yang pada bulan Desember 2009 telah disepakati oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Nicolas Sarkozy.

Sumber: AMBAFRANCE

Readmore --> Perancis Ingin Bekerja Sama Dengan Industri Pertahanan Indonesia

Menhan : Indonesia Dan Korsel Secara Resmi Teken Barter CN-235 Dan T-50

Jakarta - Menhan Purnomo Yusgiantoro mengatakan Indonesia dan Korsel sudah meneken kesepakatan barter pembelian pesawat latih tempur T-50 milik Korsel dengan CN-235 milik PT Dirgantara untuk kepentingan pengadaan alutsista kedua negara.

"Yang meneken [nota kesepahaman] saya kok. Kalau jumlah barter pembeliannya akan dikaji secara teknis," katanya menanggapi bantahan pihak Korsel soal kesepakatan itu di Jakarta, hari ini.

Dia menambahkan bahwa rencana kontrak bisnis pesawat dengan pola barter itu telah dibahas di sela-sela pertemuan antarmenhan se-Asean di Bali pada pekan ini.

Menurut dia, tim dari kedua negara akan menindaklanjuti untuk melakukan pembahasan secara teknis atas kapasitas pembelian yang akan dilakukan oleh masing-masing negara.

Sebelumnya, TNI Angkatan Udara menyatakan segera membeli satu skuadron pesawat T50 Golden Eagle dari Korea Selatan pada tahun depan, untuk meningkatkan kemampuan para penerbang matra udara.

Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Imam Sufaat mengatakan pengadaan pesawat tersebut merupakan salah satu program pengembangan kekuatan TNI Angkatan Udara hingga 2024 berdasarkan kekuatan dasar minimum (minimum essential force).

"Kebijakan dari Presiden [Susilo Bambang Yudhoyono] untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan alutsista, khususnya untuk mengganti pesawat-pesawat berusia di atas 30 tahun," ujarnya belum lama ini.

Pesawat latih T50 Golden Eagle rencananya menggantikan Hawk 53 MK buatan Inggris yang segera dipensiunkan. Selain T50, TNI Angkatan Udara juga akan membeli pesawat Super Tucano untuk menggantikan OV-10 Bronco.

Menurut Imam, pengadaan pesawat tersebut sudah masuk dalam anggaran Kementerian Pertahanan.

"Proses pengadaan T50 sudah ditetapkan oleh Kemhan. Proses pengadaan sudah dimulai," tuturnya.

Untuk membeli satu skuadron T50, pemerintah harus menyiapkan biaya US$400 juta. Pesawat tersebut rencananya mulai dikirim ke Indonesia pada 2012.

"Normalnya sebenarnya 18 bulan, tapi kami minta perusahaannya untuk mempercepat," kata Imam.

Kasau menambahkan bahwa pesawat T50 cocok untuk latihan pilot pesawat Sukhoi dan memiliki kemampuan mirip F 16.

Militer Korea Selatan juga sudah membeli CN-235 buatan PT DI untuk kebutuhan operasional militer dengan jumlah pesanan pesawat buatan PT DI itu mencapai belasan unit.

Sumber: BISNIS

Readmore --> Menhan : Indonesia Dan Korsel Secara Resmi Teken Barter CN-235 Dan T-50

Militer China Serukan Serang Markas Perompak Somalia

Beijing - Militer China menyerukan agar dilakukan serangan darat terhadap markas perompak Somalia.

Angkatan Laut China selama ini sudah ambil bagian dalam patroli antiperompak di Teluk Aden sejak Desember 2008 namun hingga kini belum pernah ada serangan terhadap wilayah yang selama ini dijadikan markas perompak.

Namun, dalam sebuah konferensi pers di Washington, Kamis (19/5), Jenderal Chen Bingde mengatakan bahwa serangan terhadap markas para perompak Somalia di darat harus dilakukan agar operasi antiperompakan bisa berjalan efektif.

Selama ini, Amerika Serikat (AS) dan negara-negara lain yang ambil bagian dalam kampanye antiperompak ragu untuk melancarkan serangan ke wilayah darat Somalia.

Sumber: MEDIA INDONESIA

Readmore --> Militer China Serukan Serang Markas Perompak Somalia

Industri Pertahanan Indonesia Masih Merugi, Jangan Buru-buru Kerjasama

Jaleswari Pramodhawardani.

Jakarta - Pengamat Militer Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Jaleswari Pramodhawardani, mendesak pemerintah memperkuat industri pertahanan dalam negeri sebelum mengkonkretkan kesepakan kerja sama industri pertahanan antarnegara ASEAN. Saat ini, industri pertahanan Indonesia masih merugi. "Produk pertahanan kita baru teknologi kelas menengah," kata Jaleswari kepada Tempo, Sabtu, 21 Mei 2011.

Menurut dia, yang harus dilakukan pemerintah bukan hanya pada tataran political will, tapi juga pada politik anggaran. Karena industri pertananan membutuhkan modal yang sangat besar untuk mengembangkan produknya.

Pemerintah harus punya blue print, planing programing, dan road map pengembangan industri pertahanan. Kementerian Pertahanan dan BUMN harus bersinergi dengan kementerian lain melakukan proteksi. Karena bahan baku produk hampir 80 persen dipasok negara luar. "Korea dan Cina 80 persen bahan baku berasal dari dalam negeri," kata Jaleswari.

Indonesia sudah mempunyai produk unggulan buatan PT Pindad dan PT Dirgantara Indonesia. Tapi, keuntungan yang harus didapat dalam kerja sama industri pertahanan ASEAN jangan hanya sekadar membeli produk, tapi harus mengutamakan kepentingan nasional.

Pemerintah negara-negara ASEAN sepakat bekerja sama mengembangkan industri pertahanan untuk kawasan. Kesepakatan ini ditandatangani dalam deklarasi bersama menteri-menteri pertahanan di Jakarta, Jumat, 20 Mei 2011. Konsep kerja sama yang disusun Malaysia direncanakan untuk jangka panjang sampai 2030. Konsep ini sudah diadopsi sebagai resolusi.

Kerja sama dimulai tiga negara, yaitu Malaysia, Thailand, dan Indonesia. Ketiga negara sudah memiliki dasar kerja sama pertahanan. Indonesia kebagian tugas memproduksi alat berat dan kendaraan tempur karena sudah memiliki perusahaan dan tenaga ahli. Malaysia fokus memproduksi peralatan kelas menengah dan Thailand konsentrasi pada produk persenjataan dan alat-alat lebih kecil.

ASEAN memandang kerja sama ini menguntungkan negara-negara di kawasan ASEAN karena akan memicu tumbuhnya industri komponen pertahanan di setiap negara. Sebagai pilot project direncanakan akan diproduksi kendaraan tempur untuk kebutuhan khusus atau Special Purpose Vehicle (SPV). Berikutnya akan dikembangkan fasilitas untuk perawatan dan penggantian komponen pesawat tempur.

Jika fasilitas ini bisa diresmikan dan dikembangkan menjadi pusat Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) di kawasan ASEAN, keuntungan yang diperoleh akan sangat besar. "Pengembangan Industri pertahanan memerlukan anggaran yang besar dan sumber daya manusia yang unggul, ini harus dipersiapkan," kata Jaleswari.

Sumber: TEMPO

Readmore --> Industri Pertahanan Indonesia Masih Merugi, Jangan Buru-buru Kerjasama

Malaysia akan Berencana Menempatkan Dua Kapal Selam di Perbatasan

Kapal selam Scorpene Malaysia Buatan Perancis.

Jakarta - Angkatan Laut Kerajaan Malaysia (RMN) mulai mengoperasikan Kapal selam KD Tunku Abdul Rahman dan KD Tun Abdul Razak di perairan perbatasannya pada tahun ini.

Demikian disampaikan Menteri Pertahanan Malaysia Ahmad Zahid Hamidi saat ditemui di Hotel Shangri-La, Jakarta, Jumat (20/5)

"KD Tunku Abdul Rahman dan KD Tun Abdul Razak sudah beroperasi pada tahun ini. Mereka bertugas mengawasi wilayah perairan," ujar Ahmad Zahid Hamidi.

Sebelumnya diberitakan, KD Tunku Abdul Rahman adalah kapal selam Malaysia pertama yang dibeli dari Prancis pada 2007. Tahun 2010, kapal itu dikabarkan sempat mengalami kerusakan teknis. Meski begitu, Ahmad Zahid Hamidi mengatakan KD Tunku Abdul Rahman kini siap beroperasi di perairan Malaysia. Begitu pula kapal KD Tun Abdul Razak yang diboyong dari Prancis pada 2010.

Ahmad Zahid Hamidi sendiri mengelak saat ditanya apakah kedua kapal selam itu secara spesifik ditugaskan memantau blok Ambalat. Ia hanya mengatakan kedua kapal selam akan berpatroli di wilayah perairan Malaysia. Selain itu, Ahmad menambahkan pemerintah RI juga akan segera merakit kapal selam.

"Indonesia juga mau bikin kapal selam," tutur dia.

Juru bicara Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI Brigjen Hartind Asrin menyatakan Pemerintah tidak tinggal diam untuk menjaga perbatasan RI-Malaysia tersebut. Akhir tahun ini, Kemenhan berencana memesan dua kapal selam dari pihak asing. Hartind mengatakan salah satu kapal selam itu akan dirakit di PT PAL Indonesia.

"Sementara kita belum bisa bilang dari negara mana, nanti ribut sama pabrikannya. Soalnya persaingan ketat, kita ingin kapal selam generasi terakhir yang spesifikasinya bagus untuk menjaga perbatasan. Prosesnya hampir final, nanti kita kabari lagi," cetusnya.

Menanggapi itu, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana mempertanyakan langkah yang diambil Malaysia dengan mengoperasikan dua kapal selam. Hikmahanto mencatat, kapal selam tidak lazim digunakan dalam patroli perbatasan. Kapal selam lebih sering dipakai untuk melumpuhkan kekuatan maritim lawan di dalam perang antarnegara. Pengoperasian kapal selam pun terkesan ingin memata-matai daerah perbatasan secara diam-diam.

"Tetapi yang kita mau, karena blok Ambalat ini masih sengketa, janganlah status quo atau quo vadis itu dirusak," tukasnya.

Hal itu ditimpali pakar pertahanan UI Andi Widjajanto. Menurut dia, perencanaan strategis (renstra) Malaysia pada tahap kedua yang mencakup gelaran kekuatan maritim memang berpusat di Kalimantan Utara. Hampir bisa dipastikan kapal selam itu akan beroperasi di perairan Filipina, Laut China Selatan, Laut Sulawesi, dan blok Ambalat.

"Daerah itu ideal untuk menggelar kapal selam karena itu laut dalam. Hampir bisa dipastikan, 90%, manuver-manuver itu akan ada juga di blok Ambalat," ucap Andi.

Ia menambahkan, tindakan penambahan kekuatan kapal selam Malaysia sebenarnya merupakan reaksi dari rencana Indonesia membeli empat kapal selam pada zaman kepemimpinan Megawati Soekarnoputri. Dalam realitanya, Indonesia batal membeli kapal selam dan diganti dengan perakitan domestik di PT PAL Indonesia.

"Indonesia harus merealisasikan pembelian empat kapal selam itu, karena kalau hanya di PT PAL tidak akan cukup. Indonesia juga harus meminta kepada Malaysia untuk tidak melakukan gelaran kapal selam di perbatasan yang memprovokasi. Malaysia bisa meniru Indonesia yang menggelar kapal selam di daerah dalam seperti di Laut Jawa. Malaysia dapat menggelar kapal selam di semenanjung mereka supaya tidak memprovokasi," pungkasnya.

Sumber: MEDIA INDONESIA'

Readmore --> Malaysia akan Berencana Menempatkan Dua Kapal Selam di Perbatasan

English News : Indonesia Plans To Procure ASW helicopter

Illustration.

Singapore - Concerns over China’s growing submarine fleet are leading Asian nations to invest in anti-submarine warfare (ASW) capability.

The Malaysian Navy uses six Westland SuperLynx helicopters for ASW, but wants ASW helicopters with more capability and plans to buy six, a senior official from the navy tells Aviation Week on the sidelines of this week’s Imdex naval defense show in Singapore. The government has included the requirement in the country’s 10th Malaysia Plan 2011-2015, he says.

The official says the navy wants medium-lift helicopters that have long range and endurance. He declines to name the helicopters in the running. But it is understood the contenders are the Lockheed Martin/Sikorsky MH-60R and the AgustaWestland AW159.

South Korea also uses SuperLynx helicopters for ASW missions, but it is also considering buying the MH-60R, a South Korean navy official tells Aviation Week. AgustaWestland also is in the running. Besides the AW159, AgustaWestland has the AW101, a much larger ASW helicopter powered by three engines. The AW101 is out of the Malaysia competition because it is too big for Malaysia’s ships.

In the next couple of months South Korea is expected to decide whether it will seek to buy the helicopters from overseas or go for a locally developed product, an industry executive familiar with the situation says. Industry executives anticipate a request for proposals will be issued at year’s end.

Korea Aerospace Industries (KAI) is proposing a naval variant of the Surion, the utility helicopter that KAI is developing, for the Korean army, with help from Eurocopter. The Surion is due to enter service next year. But it will be a challenge for KAI to develop a naval variant within a schedule and cost that meets the navy’s needs. The country also has a requirement for airborne mine countermeasures helicopters.

Another procurement that is in the works, but will take a few years to become a firm deal is Indonesia’s requirement for ASW helicopters. Indonesia’s navy has no ASW helicopters but wants to buy some, an Indonesian navy official says. He was unable to say when the ASW helicopters will be purchased and says it is up to the government. The navy plans to station the ASW helicopters on its Sigma 9113-class corvettes, he says. Indonesia recently took delivery of four aircraft from a Dutch shipbuilder, and a fifth is under construction in Indonesia, with more to follow.

Thailand, meanwhile, plans to purchase ASW upgrade kits for its Sikorsky S-70-7 helicopters, a Thai Navy official tells Aviation Week. Thailand bought six of the helos in the late 1990s, but to save money it never purchased the ASW kits, which include dipping sonar.

Mark Jarvis, Lockheed Martin’s director of design and production on the P-3, disclosed late last year that Singapore had issued a letter requesting information on the aircraft.

If Singapore purchases the P-3, it is likely to get former U.S. Navy P-3Cs in a similar configuration to the P-3Cs that Taiwan is getting from 2012 onward, Jarvis says. Taiwan already has S-70 ASW helicopters.

Asian countries consider boosting their ASW capabilities an urgent matter because of China’s submarine fleet and increased assertiveness.

From : AVIATION WEEK

Readmore --> English News : Indonesia Plans To Procure ASW helicopter

English News : Indonesia, Turkey Sign Defence Co-op Agreement

Ilustration.

Jakarta - Indonesia and Turkey have signed a defence agreement in Jakarta that could see the two countries collaborating on a wide range of military programmes. The Indonesian Ministry of Defence (MoD) said on 7 April that the ‘Draft Protocol on Defence Industry Co-operation’ was signed by Indonesia’s Deputy Minister of Defence Sjafrie Sjamsoeddin and his visiting counterpart Murad Pay.

The draft protocol outlines the joint development of an armoured combat vehicle likely to be undertaken by Turkey’s FNSS Savunma Sistemleri and Indonesia’s state-owned PT Pindad, various missiles, rockets and propellants, and a software-defined radio system. Once contractual obligations and negotiated, these programmes would almost certainly be based on Turkish-designed systems with further development and production in Indonesia. Such a strategy conforms with Indonesia’s priority of developing its industrial assets.

In addition to these programmes, Turkish Aerospace Industries (TAI) and PT Dirgantara Indonesia are planning to develop a prototype of an anti-submarine warfare version of the CN-235 maritime patrol aircraft, a platform that was jointly developed by Indonesia and Spain and manufactured in Turkey and Indonesia. TAI is also bidding to upgrade Indonesia’s fleet of ageing F-16s. The defence protocol was signed during Turkish President Abdullah Gul’s state visit to Indonesia, during which a number of agreements have been signed by the two countries that are aimed to increase bilateral trade in all sectors to USD5 billion by 2014 and to USD10 billion in the longer term. Bilateral trade between Indonesia and Turkey in 2010 stood at USD1.7 billion.

In terms of meeting these targets, President Gul indicated that defence trade was regarded as a priority. “[Indonesia] has huge borders,” he said. “That’s why security is so important for them. They want the co-operation of a friendly country like Turkey in the defence industry. Turkish contractors should act promptly to claim a share in this market.” Gul added that Turkey’s “GDP is USD800 billion, [and Indonesia] has a GDP of more than USD700 billion. This shows that both countries have investment potential. What is important is for our business people to find that potential. That’s why I have come here with business people.”

The focus on defence trade builds on a memorandum of understanding (MoU) signed by the two countries in June 2010 that called for expanded defence industry collaboration over the next few years. It is also consistent with Turkey’s drive to increase military sales. In 2009 defence exports from Turkey were reported to have reached around USD660 million, although it plans to more than double these sales by the end of 2011.

Analysis

The draft protocol in defence between Indonesia and Turkey is another marker demonstrating Ankara’s priority to boost sales in the expanding Southeast Asian region – particularly in Indonesia and Malaysia.

In addition to potential deals in Indonesia, earlier this year FNSS signed a USD600 million export contract with Malaysian company DRB-Hicom Defence Technologies (Deftech) to design and develop 257 8×8 wheeled armoured fighting vehicles (AFVs) for the Malaysian Army. Under the contractual arrangement, the vehicles will be based on the Pars (Leopard) family of AFVs and will be redesigned and developed with Deftech at FNSS facilities and assembled in Malaysia.

The defence partnerships between Turkey and these two Southeast Asian nations are further enhanced by religious links. All three countries arhttp://www.blogger.com/img/blank.gife Muslim-majority states and all three form a key part of network of countries that has increased defence collaboration in recent years. Other countries that have close defence links through this networking include Brunei. Jordan, Pakistan, Uzbekistan and Yemen.

From: Arafiki/Jane's

Readmore --> English News : Indonesia, Turkey Sign Defence Co-op Agreement

KRI Banda Aceh-593 TNI AL Ikuti Imdex Asia di Singapura

KRI Banda Aceh.

Jakarta - Salah satu unsur kapal perang TNI AL dari jajaran Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil) KRI Banda Aceh-593 mengikuti The International Maritime Defence Exhibition & Conference Asia 2011 (Imdex Asia 2011) yang diadakan selama tiga hari, Rabu-Jumat (18-20/5) di Changi Exhibition Centre,Singapura.

Selain kapal perang dari Indonesia, pameran juga diikuti kapal perang dari beberapa negara yang ikut berpartisipasi seperti Australia, Perancis, India, Republik Korea, Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat.

Menurut Kepala Dispen Kolinlamil Letkol Laut (Kh) Maman Sulaeman, KRI Banda Aceh-593 merupakan kapal perang jenis Landing Platform Dock (LPD) buatan dalam negeri PT PAL Surabaya.

Kapal perang di bawah pembinaan Satuan Lintas Laut Militer (Satlinlamil) Jakarta dengan komandan Letkol Laut (P) May Franky Pasuna Sihombing ini bertolak dari dermaga Kolinlamil, Tanjung Priok Jakarta, Sabtu (14/5) menuju Singapura.

Sebelum bertolak ke Singapura, Panglima Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil) Laksda TNI Didit Herdiawan, MPA, MBA memerintahkan kepada Komandan KRI beserta seluruh ABK agar senantiasa memerhatikan keselamatan personel dan material. Selain itu, agar memelihara dan menjaga kebersihan kapal selama mengikuti pameran, guna menjaga nama baik bangsa dan negara.

KRI Banda Aceh-593 adalah kapal keempat jenis LPD yang dipesan dari Korea Selatan, namun pembuatannya dilaksanakan di Indonesia yaitu di PT PAL Surabaya yang dikerjakan langsung oleh putra-putri Indonesia.

Kapal perang tersebut memiliki spesifikasi panjang 125 meter, lebar 22,044 meter, berat 7.286 ton. Memiliki kecepatan maksimum 15 knot, daya angkut mampu mengangkut 344 personel, lima helikopter jenis Mi-2/Bel 412, dua unit LCVP, tiga unit howitzer, dan 21 tank. Kapal perang ini juga dipersenjatai dengan meriam kaliber 57 mm dan dua unit kaliber 40 mm dan diawaki oleh 100 orang personel.

Sumber: HARIAN PELITA

Readmore --> KRI Banda Aceh-593 TNI AL Ikuti Imdex Asia di Singapura

Pengamat : Peningkatan Alutsista TNI

Ilustrasi

Jakarta (WDN/MIK) - Pencapaian Indonesia terhadap percaturan politik masih harus diimbangi dengan peningkatan yang sesuai pada kekuatan strategis. Indonesia telah membuat harapan yang jelas dalma perubahan ini, tapi apakah itu memiliki kemauan politik untuk mendanai transformasi militer masih harus dilihat.

Untuk membangkitlkan angkatan bersenjata negara tersebut, TNI harus menjadi militer yang efektif dengan standar regional akan melibatkan investasi mahal di angkatan angkatan laut dan udara, serta berlakunya reformasi yang berani, sejauh ini ditutup-tutupi oleh pemerintah, untuk mengurangi dwi fungsi TNI, TNI harus melepaskan sumber pendapatan mereka off-budget. Pengadaan telah mendapat perhatian jauh lebih besar daripada reformasi, meskipun keduanya diperlukan.

Dengan tumbuh kesadaran publik tentang catatan insiden angkatan udara telah membantu mendorong pengadaan pesawat tempur menjadi agenda nasional. Pada bulan Februari, AS setelah direhabilitasi Indonesia sebagai mitra pertahanan, pihak AS setuju untuk menjual 24 F-16A/Bs kepada Indonesia untuk melengkapi 10 pesawat tempur Sukhoi (Su-27s dan Su-30) yang sudah dimiliki TNI AU. Pengumuman pada bulan April pembelian 16 T-50 pesawat pelatih buatan KAI dari Korea Selatan sebesar $400 dollar, menjelang akhir tahun 2010 Indonesia telah melakukan pengadaan delapan EMB-341 Super Tucano trainer / pesawat serang ringan (dengan tahap kedua dengan akan ada tambahab delapan unit), hal ini akan membantu TNI untuk mewujudkan potensi armada tempurnya.

Untuk membangun kekuatan angkatan udara di Indonesia maka dicanakan lah "minimum essential force", ujar KSAU Marsekal Imam Sufaat. selain itu menteri pertahanan Purnomo Yusgiantoro ingin memperkuat armadanya yaitu dengan pengadaan 180 pesawat tempur sukhoi. Pada bulan April seorang pejabat senior TNI AU mengatakan bahwa Indonesia akan meningkatkan armadanya dengan 10 skuadron pesawat tempur modern pada tahun 2025 termasuk didalamnya (T-50 GE dan Super Tucano). Indonesia juga keinginan nya membeli 24 pesawat tempur Eurofighter Typhoon dari pemerintah Inggris. Hal ini merupakan akan sinyal keseriusan Indonesia untuk mencapai target dan menandai langkah perubahan dalam cakrawala TNI AU, meskipun Malaysia akan menambah satu lagi pesawat tempur. "Purnomo benar-benar berbicara tentang aspirasi, akan ada kesenjangan yang besar antara kebutuhan yang diinginkan dan apa yang realistis yang akan dicapai Indonesa," ujar Anwar, mantan asisten menteri luar negeri dan sekarang bekerja di LIPI. "Pada tingkat pengadaan yang nyata, pemerintah masih fokus dalam meningkatkan untuk mencapai kekuatan minimum."

Dalam kasus apapun, pengadaan pesawat tempur mungkin akan dibatasi oleh kebutuhan mendesak untuk memperbarui kemampuan pesawat transport TNI AU. Pada bulan Januari TNI mengumumkan akan modernisasi lima C-130B sebesar $64 juta dollar dan melanjutkan pengadaan tambahan C-130 dari Amerika Serikat.

Target Angkatan udara akan tercapai apabila pemerintah yang akan datang melanjutkan program-program dalam meningkatkan industri pertahanan pertahanan. Perekonomian Indonesia telah tumbuh dengan secara luar biasa yaitu sekitar 6 persen per tahun dan Indonesia telah meningkatkan anggaran pertahanan 2011 mencapai $6.5 miliar dollar. Namun, anggaran pertahanan belum menembus 1 persen dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia, meski ada jaminan dari presiden untuk menaikkan anggaran diatas 1,5 persen pada tahun 2014. Perkiraan anggaran pertahanan 2014 sekitar $8.8 miliar dollar yaitu di kisaran 1,2 per persen.

Seperti cita-cita TNI AU untuk menambah armada pesawat tempur sebanyak 180 unit, TNI AL juga berambisi untuk menambah 40 kapal selam seperti yang dijelaskan pada 2010 oleh wakil kepala angkatan laut yang sangat tidak masuk akal. Perlu diakui bahwa negara kepulauan seperti Indonesia membutuhkan Angkatan Laut yang efektif. Anggaran TNI AL merupakan prioritas tertinggi dari TNI AU dan TNI AD, menurut Anwar bagaimanapun anggaran TNI AL akan terserap dalam pengadaan kapal perang. Perintahan juga melakukan tender dua kapal selam (Rusia atau Korea Selatan) yang diharapkan selesai pada tahun 2011. TNI AL mempersiapkan untuk memodernisai kapal perang yang sudah menua, dengan cara menambah armada empat korvet Diponegoro class baru dengan pengadaan sampai dengan 20 frigat, serta 30 sampai 40 korvet dan kapal patroli cepat. Perusahaan Indonesia PT Pal dan mitra dari Belanda Damen Schelde Naval Shipbuilding diharapkan untuk memulai pembangunan fregat baru pertama pada tahun 2011, tetapi tidak jelas apakah mereka mampu untuk memenuhi persyaratan dari TNI AL untuk pengadaan 20 kapal perang.

Kebutuhan mendesak Indonesia untuk meremajakan kemampuan patroli lepas pantai belum berhasil untuk menjaga luasnya laut di Indonesia. Namun, pembangunan nasional untuk armada baru kapal patroli Lürssen PB-57 akan terus dinegosiasikan dengan Italia tentang pembangunan kapal patroli cepat diharapkan untuk menyimpulkan pada tahun 2011. Ini semua menunjukkan kemajuan, tetapi TNI kebutuhan 300 kapal permukaan baru, Anwar berpendapat, dengan jumlah segitu TNI AL akan bisa memantau dan mengendalikan perairan teritorial Indonesia secara efektif.

Meskipun Indonesia telah meremajakan kemampuan patroli lepas pantai tetapi hal tersebut belum mencukupi Meskipun sudah ada pengadaan untuk TNI AL dan TNI AU. TNI AD juga akan melakukan pengadaan 12 helikopter Mi-35m dan Mi-17 yang dipesan dari Rusia pada tahun 2003 kini telah diserahkan dan PT Dirgantara Indonesia telah menyelesaikan kontrak sebesar $250 juta dollar kesepakatan lisensi untuk memproduksi 20 helikopter 412EP helikopter Bell.

Pemerintah berencana untuk membangun industri pertahanan modern untuk itu Indonesia mengeluarkan dana kebijakan offset yang diharapkan mulai berlaku pada tahun 2011 (ini akan membutuhkan 30-40 persen dari pekerjaan dikontrak untuk dilakukan di dalam negeri). Kemitraan industri yang dilakukan oleh Indonesai dan Korsel perkembangan pesat dalam pengembangan industri pertahanan, hal ini akan membuat atau menghancurkan aspirasi. Namun, tekad untuk membiayai modernisasi TNI adalah yang paling penting dari semua. Ketika akhirnya anggaran pertahanan 1,5 persen dari GDP, akan menghabiskan banyak waktu untuk mewujudkan ambisi Indonesia yang sangat serius.

Sumber: Jane’s/Arafiki/WDN/MIK

Readmore --> Pengamat : Peningkatan Alutsista TNI

Menhan Malaysia : Produksi Senjata ASEAN Mengacu Standar NATO

Menteri Pertahanan Malaysia Ahmad Zahid Hamidi.

Jakarta - Produksi senjata dan alat pertahanan yang dihasilkan oleh kolaborasi negara-negara ASEAN akan mengacu pada standar senjata dan alat-alat pertahanan yang digunakan North Atlantic Treaty Organization (NATO). Menteri Pertahanan Malaysia, Dato Seri Ahmad Zahid bin Hamidi, menyampaikan hal ini dalam pertemuan dengan wartawan di Jakarta, Jum'at 20 Mei 2011.

"Kita tahu bahwa standar dalam produksi produk itu penting. Saya sarankan agar standar ASEAN menyesuaikan standar NATO agar tidak ada masalah dalam spesifikasi produk," katanya. Standar yang dimaksud tidak hanya terkait dengan spesifikasi produk, tetapi juga sistem produksi, pemilihan teknologi dan aset yang dikembangkan.

Pemerintah negara-negara ASEAN sepakat bekerjasama mengembangkan industri pertahanan untuk kawasan. Kesepakatan ini ditandatangani dalam deklarasi bersama menteri-menteri pertahanan di Jakarta kemarin. Konsep kerja sama yang disusun oleh Malaysia direncanakan untuk jangka panjang sampai 2030. Konsep ini sudah diadopsi sebagai resolusi.

Kerjasama akan dimulai oleh tiga negara, yaitu Malaysia, Thailand dan Indonesia. Alasannya, ketiga negara ini sudah memiliki dasar kerja sama pertahanan. Indonesia kebagian tugas memproduksi alat berat dan kendaraan tempur karena sudah memiliki perusahaan-perusahaan dengan keahlian ini. Malaysia akan fokus memproduksi peralatan kelas menengah dan Thailand untuk persenjataan dan alat-alat yang lebih kecil.

Dato Seri Ahmad mengatakan kerja sama ini akan menciptakan lapangan pekerjaan baru dan memperkuat ekonomi kawasan. Pada saat yang sama juga akan mengurangi aliran dana ke luar dari wilayah ASEAN ke negara-negara Amerika dan Eropa untuk pembelian senjata. Persoalannya ASEAN belum memiliki acuan standar produk pertahanan yang sama.

"Kami akan mengajukan ini dalam waktu dekat," katanya. Salah satu yang diajukan acuan adalah pengalaman Eopa menyatukan produksi persenjataan mereka. Meski masing-masing negara memproduksi senjata dengan spesifikasi berbeda, tetapi mereka bekerja sama memproduksi komponen untuk negara lain.

Karena kesepakatan kerja sama baru dilakukan di level pemerintah, rencana kerja sama akan ditindaklanjuti dengan merangkul pihak swasta dan menyusun kerjasama bussiness to bussiness. Perusahaan akan diberikan wewenang sepenuhnya untuk mengatur pemasaran sesuai kebutuhan negara-negara di ASEAN.

Dato Seri Ahmad mengatakan kerja sama ini akan menguntungkan negara-negara di kawasan ASEAN karena akan memicu tumbuhnya industri komponen pertahanan di setiap negara. Sebagai pilot project direncanakan akan diproduksi kendaraan tempur untuk kebutuhan khusus atau Special Purpose Vehicle (SPV). Berikutnya akan dikembangkan fasilitas untuk perawatan dan penggantian komponen pesawat tempur.

Jika fasilitas ini bisa diresmikan dan dikembangkan menjadi pusat Maintenance, Repair and Overhaul (MRO) di kawasan ASEAN, keuntungan yang diperoleh akan sangat besar. Pasalnya, Dato Seri Ahmad mencontohkan perawatan pesawat jenis Hercules harus dilakukan di Amerika. Pengiriman pesawat saja membutuhkan biaya yang besar, belum termasuk perawatan.

Sumber: TEMPO

Readmore --> Menhan Malaysia : Produksi Senjata ASEAN Mengacu Standar NATO

Indonesia Dan China Akan Gelar Latgab Dengan Sukhoi

Ilustrasi.

Jakarta - Pertemuan bilateral antara menteri pertahanan Indonesia dan China di sela-sela ASEAN Defence Ministers Meeting menghasilkan beberapa kesepakatan penting. Salah satunya, RI dan China akan menggelar training bersama untuk para pilot jet tempur Sukhoi.

Hal itu terungkap dari pertemuan antara Wakil Presiden Boediono dan Menhan China Liang Guanglie, Jumat (20/5/2011). Dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor Wapres, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat itu, Boediono didampingi oleh Menhan RI Purnomo Yusgiantoro.

Deputi Seswapres bidang Politik, Dewi Fortuna Anwar, yang ikut dalam pertemuan itu mengatakan, Menhan RI memaparkan beberapa poin kesepakatan yang saat bertemu dengan Guanglie kepada Wapres. Kesepakatan-kesepakatan itu akan ditindaklanjuti dalam waktu dekat.

"Agenda yang akan ditindaklanjuti antara lain meningkatkan pertukaran perwira kedua negara, termasuk dalam lakukan training bersama untuk pilot pesawat tempur sukhoi," ucap peneliti senior di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) itu.

RI dan China, lanjutnya, juga akan saling berkunjung ke sekolah militer masing-masing negara untuk bertukar pengalaman. Lalu kedua negara juga akan melakukan coordinated patrol (patroli yang terkoordinasi) untuk keamanan maritim RI-China.

Sementara itu, menurut Dewi, Gunglie menegaskan keinginan China untuk membangun hubungan yang lebih pragmatis dan luas dengan Indonesia, termasuk dalam bidang pertahanan-keamanan. Kesepakatan lain antara RI-China yang disebut Guanglie yakni kunjungan sesama kapal perang dari kedua negara.

Wapres Boediono sangat menghargai kunjungan Menhan China hari ini, apalagi Indonesia saat ini menjadi ketua ASEAN. Boediono menekankan kerjasama RI dan China mencakup bidang yang sangat luas. Wapres juga mendukung kerjasama pertahanan yang lebih erat antara RI dan China.

"Wapres sangat mendukung kerjasama yang makin meningkat dalam pertukaran perwira militer dan juga industri di bidang pertahanan," ungkap perempuan peraih gelar doktor dari Monash University, Australia, ini.

Sumber: DETIK

Readmore --> Indonesia Dan China Akan Gelar Latgab Dengan Sukhoi

Menhan Bantah Kaloborasi Dalam Pembuatan Senjata M4

Jakarta - Kementerian Pertahanan Indonesia belum mengetahui adanya rencana kolaborasi antara Indonesia-Malaysia-Thailand untuk memproduksi senapan serang M4. Kemhan mengatakan Indonesia masih bisa memproduksinya secara mandiri.

Hal ini disampaikan oleh juru bicara Kemhan, Hartind Asrin, yang dihubungi VIVAnews, Jumat, 20 Mei 2011. Hartind mengatakan bahwa memang ada rencana kolaborasi industri pertahanan antara negara-negara ASEAN, namun belum dibicarakan secara teknis jenis kerja sama tersebut.

"Saya belum dengar masalah itu," ujarnya.

Rencana kolaborasi tiga negara disampaikan oleh Menteri Malaysia, Ahmad Zahid Hamidi, pada konferensi pers hari ini. Dia mengatakan bahwa Indonesia, Thailand dan Malaysia akan bersama-sama mengumpulkan komponen persenjataan M4 dan membuatnya di Indonesia. Hal ini, ujar Hamidi, bertujuan untuk penghematan anggaran pertahanan di ASEAN.

"Memang ada pembicaraan mengenai kolaborasi, namun belum sejauh itu," ujar Hartind.

Hartind mengatakan bahwa konsep kolaborasi disampaikan Malaysia pada berbagai kesempatan, termasuk dalam pertemuan ASEAN Defence Ministerial Meeting (ADMM) kemarin. Inti dari konsep tersebut adalah jual-beli senjata antar negara ASEAN saja.

"Inti dari konsep itu adalah bagaimana pasar ASEAN direbut oleh ASEAN sendiri," ujar Hartind.

Namun jika memang kolaborasi tersebut terlaksana, Hartind mengatakan bahwa Indonesia dengan PT. Pindad siap menjadi pelaksana produksi. "Negara lain akan menjadi supporting unit, sharing dana, dan pengada komponen," ujar Hartind.

Jikapun memang kolaborasi tidak jadi dilakukan, tambah dia, Indonesia sendiri sudah mampu membuat senjata semacam itu. "Indonesia juga mampu kok membuatnya sendiri," ujarnya.

Kolaborasi industri pertahanan ditaksir akan menghemat anggaran pertahanan negara-negara ASEAN hingga 12,5 miliar (Rp106,8 triliun) dari anggaran keseluruhan US$213 triliun. Hal ini dikarenakan, dana yang biasanya dipergunakan untuk mengimpor senjata dari luar kawasan akan berputar di Asia Tenggara saja.

Sumber: VIVANEWS

Readmore --> Menhan Bantah Kaloborasi Dalam Pembuatan Senjata M4

Indonesia, Thailand dan Malaysia Akan Kerjasama Dalam Pembuat Senjata M4

Jakarta - Pemerintah Indonesia, Malaysia dan Thailand berencana melakukan kolaborasi produksi senapan penyerang tipe M4. Kolaborasi ini akan menjadi motor penggerak kolaborasi serupa yang akan dilakukan di seluruh negara-negara ASEAN.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Pertahanan Malaysia, Ahmad Zahid Hamidi, pada konferensi pers di Jakarta, Jumat, 20 Mei 2011. Dia mengatakan produksi senapan penyerang M4 yang akan menggantikan senapan M15 ini akan menjadi produk kolaborasi negara-negara ASEAN yang pertama.

Kolaborasi ini adalah rencana pengembangan industri persenjataan ASEAN yang diusulkan dalam pertemuan ASEAN Defence Ministerial Minister (ADMM) kemarin di Jakarta.

"Ini adalah proyek pertama dan perintis dari proyek-proyek yang akan datang," ujar Hamidi.

Hamidi mengatakan bahwa kolaborasi pertahanan ini adalah proyek pemerintah, namun dalam pelaksanaannya akan bekerja sama dengan pihak swasta. Malaysia sendiri, ujar Hamidi, telah menunjuk sebuah perusahaan yang siap melakukan proyek yang memakan biaya hingga US$200 juta (Rp1,7 triliun) per negara.

Penentuan kapan proyek ini akan dimulai ditetapkan pada pertemuan antara perusahaan negara-negara bersangkutan yang akan dilakukan dalam waktu dekat. Pengerjaannya, jelas Hamidi, adalah dengan cara pengadaan komponen dari tiga negara dan dikerjakan di Indonesia.

Namun, tidak tertutup kemungkinan negara-negara ASEAN yang lainnya dapat ikut menjual komponennya dalam proyek ini.

"Untuk produksi tahun ini mungkin antara 20.000 sampai 50.000 laras senapan," ujar Hamidi.

Kolaborasi semacam ini, ujar Hamidi, akan menghemat pengeluaran pertahanan bagi negara-negara di ASEAN yang seluruhnya menghabiskan dana sekitar US$25 miliar (Rp213 triliun). Hal ini dikarenakan, dana yang biasanya dipergunakan untuk mengimpor senjata dari luar kawasan akan berputar di Asia Tenggara saja.

"Penghematannya bisa sampai US$12,5 miliar, dan pada 2030 target kita adalah penghematan hingga 50 persen," ujarnya.

Sumber: VIVANEWS

Readmore --> Indonesia, Thailand dan Malaysia Akan Kerjasama Dalam Pembuat Senjata M4

Menhan : Filipina Akan Membeli 3 LPD Sebesar Rp. 1 Trilliun

Jakarta - Filipina berminat membeli tiga unit kapal Landing Platform Dock (LPD) dari PAL. Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengatakan niat ini disampaikan Menteri Pertahanan Filipina di sela pertemuan tingkat Menteri Pertahanan Se-ASEAN di Jakarta, Kamis, 19 Mei 2011.

"Filipina bilang mereka ingin punya multipurpose ship," kata Purnomo. Kapal perang angkut jenis LPD memang bisa digunakan untuk berbagai macam keperluan, seperti mengangkut pasukan saat pertempuran sampai mengangkut logistik untuk bencana alam.

Namun, Filipina keberatan dengan aturan pemerintah di Indonesia yang menyatakan pembelian itu harus melalui tender. Purnomo mengatakan proses tender bisa tidak dilakukan asal kedua negara melakukan perjanjian kerjasama G to G. Filipina sepakat dan proses untuk menuju kerjasama sedang dilakukan.

Jika kerjasama ini terwujud, nilai pembelian bisa mencapai lebih dari Rp 1 triliun. Tidak hanya Filipina, Brunei Darussalam dan Myanmar juga menyampaikan minatnya untuk membeli kendaraan tempur yang sama. Indonesia bahkan secara khusus menawarkan kepada Myanmar, meski belum ada kepastian apakah tawaran itu diterima.

Sebelumnya, Malaysia telah lebih dulu meneken kontrak kerjasama pembelian kendaraan tempur atau tank dari Pindad. Malaysia sempat meminta agar pembelian tank dibayar dengan Proton. Menteri mengatakan kerjasama ini juga sudah ditandatangani.

Sumber: TEMPO

Readmore --> Menhan : Filipina Akan Membeli 3 LPD Sebesar Rp. 1 Trilliun

Menteri Pertahanan Se-ASEAN Sepakati Lima Fokus Kerja Sama

Jakarta - Menteri Pertahanan se-ASEAN sepakat untuk meningkatkan kerja sama pada lima bidang berdasar pola dan tantangan regional serta global mendatang.

Kelima fokus kerja sama itu adalah keamanan maritim, operasi penjaga perdamaian, peningkatan industri pertahanan, penanggulangan bencana dan bantuan kemanusiaan, dan program kerja tiga tahunan Menhan se-ASEAN.

Kesepakatan itu ditandatangani menteri pertahanan se-ASEAN usai melakukan pertemuan sehari di Jakarta, Kamis.

Untuk operasi penjaga perdamaian, anggota ASEAN sepakat membentuk ASEAN Peacekeeping Centres Network atau Jaringan Pusat-pusat Keamanan ASEAN.

"Jaringan ini memfasilitasi kerja sama dalam perdamaian antara semua anggota ASEAN," kata Menteri Pertahanan Indonesia, Purnomo Yusgiantoro.

Khusus untuk peningkatan industri pertahanan ASEAN, Menteri Pertahanan Malaysia Ahmad Zahid Hamidi meminta anggota ASEAN mulai meningkatkan kekuatan industri dan teknologi pertahanan untuk mengembangkan kolaborasi industri pertahanan se-Asia Tenggara atau ASEAN Defence Industry Collaboration (ADIC).

"Kolaborasi produk pertahanan akan sukses jika ada transfer teknologi serta penyediaan offset (suku cadang) antarnegara ASEAN. Kolaborasi ini juga memerlukan kebijakan politik masing-masing negara," ujar Hamidi.

Sementara itu, Wakil Menteri Pertahanan Singapura, Ng Eng Hen menambahkan konsep kolaborasi industri pertahanan amat cocok untuk kawasan ASEAN.

"ADIC sangat fleksibel, tidak mengikat, dan bersifat sukarela bagi setiap negara mengembangkan industri pertahanannya," katanya.

Mengenai penanggulangan bencana dan bantuan kemanusiaan, anggota ASEAN sepakat membangun ketahanan dalam menyiapkan tanggap bencana.

Semua negara sepakat mengintensifkan kerja sama praktis untuk operasi yang efektif dalam menggunakan aset militer untuk bantuan bencana.

Sedangkan program tiga tahunan membicarakan target dari kegiatan ADMM untuk periode 2011-2013.

Sumber: ANTARA

Readmore --> Menteri Pertahanan Se-ASEAN Sepakati Lima Fokus Kerja Sama

Indonesia Menawarkan SS-2 Ke Myanmar

Senjata Buatan Indonesia telah diekspor di beberapa negara di dunia.

Jakarta (MIK/WDN) - Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengatakan pemerintah berharap akan menjual senjata SS-2 buatan Indonesia ke Myanmar.

"Pihak Myanmar sudah melihat SS-2, dan kami telah menawarkan senjata teresebut", kata Purnomo disela-sela pertemuan menteri pertahanan ASEAN di Jakarta pada hari kamis.

Purnomo mengatakan bahwa Indonesia telah melakukan penjualan senjata keluar negeri, senjata tersebut telah diproduksi oleh perusahaan milik negara yaitu PT.Pindad dan KKIP.

"Myanmar sudah melakukan proses transisi. Mereka juga sudah melakukan pemilihan senjata yang dilakukan secara bertahap" kata Purnomo.

Kolonel Jan Pieter Ate yang merupakan asisten khusus Menteri Pertahanan Indonesia mengatakan bahwa pada dasarnya Indonesia tidak akan membatasi penjualan senjata kepada negara manapun, termasuk negara-negara anggota ASEAN.

"Negara-negara ASEAN harus membeli senjata di kawasan daripada membeli senjata diluar kawasan ASEAN," ujarnya.

Jan Pieter mengatakan bahwa kebijakan Indonesia terhadap penjualan senjata tersebut terkait dengan kerjasama industri pertahanan ASEAN.

"Tidak apa-apa kita ingin menjual senjata kita ke Malaysia, Laos atau Vietnam dan Myanmar," Ujarnya.

"Tujuan utama dari penjualan senjata untuk mempertahankan negara" kata Jan Pieter.

Penjualan senjata dapat membantu Indonesia untuk mendukung transisi Myanmar menjadi negara demokratis, tambahnya.

"Dengan hubungan tersebut, kita akan memiliki akses yang lebih baik dengan Myanmar agar menjadi lebih demokratis. Jika suatu negara tidak memiliki hubungan dengan negara lain, akan sulit suatu negara untuk mempengaruhi satu sama lain. Salah satu cara nya adalah melalui perdangan, dan pertahanan merupakan salah satu cara untuk mendekatkan hubungan," katanya.

Analisis pertahanan Universitas Indonesia Andi Widjajanto mengatakan gagasan menjual senjata Indonesia ke Myanmar lebih positif daripada sisi negatifnya. "Embargo senjata terhadap Myanmar malah mendorong junta untuk membeli senjata di pasar gelap," katanya.

Myanmar diberikan dua pilihan yaitu tetep membeli senjata di pasar internasional atau mendukung penyelundupan senjata terhadapa jaringan kejahatan transnasional, katanya.

Sumber: THE JAKARTA POST

Readmore --> Indonesia Menawarkan SS-2 Ke Myanmar

Kodim Sanggau Siap Bangun Jalan Perbatasan Entikong Kabupaten Sanggau

Ilustrasi.

Sanggau - Kodim 1204 Sanggau, pada tahun 2011 ini akan melakukan pembangunan jalan pararel yang ada di perbatasan Entikong Kabupaten Sanggau. Upaya ini dilaksanakan guna membantu Pemkab Sanggau dalam membuka keterisoliran masyarakat di wilayah perbatasan Entikong tersebut.

Komandan Kodim 1204 Sanggau Letkol Czi Ade Heri Kurniawan, ketika dikonfirmasi Tribun belum lama ini mengatakan, pembukaan akses jalan perbatasan tersebut merupakan rangkaian program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Kodim 1204 Sanggau tahun 2011.

Dipilihnya wilayah perbatasan dikatakan Ade Heri Kurniawan, mengingat di wilayah tersebut kondisi jalan daratnya selama ini memang sangat memprihatinkan dan sulit ditempuh menggunakan kendaraan baik roda dua juga roda empat. Sehingga perlu perhatian dari semua pihak agar kondisi jalan yang ada bisa dimanfaatkan masyarakat sekitar.

"Ini sebagai bentuk partisipasi kita Kodim 1204 Sanggau kepada masyarakat di wilayah perbatasan Entikong Kabupaten Sanggau. Bukan hanya kondisi jalan yang memprihatinkan, terlebih wilayah tersebut merupakan beranda terdepan NKRI sehingga pembangunan yang dilakukan harus maksimal," ucapnya.

Sumber: TRIBUN

Readmore --> Kodim Sanggau Siap Bangun Jalan Perbatasan Entikong Kabupaten Sanggau

Indonesia Dan China Tingkatkan Kerjasama Pertahanan

Jakarta - Menteri Pertahanan Republik Indonesia Purnomo Yusgiantoro menerima kunjungan kehormatan Menteri Pertahanan China Jenderal Liang Guanglie, Kamis Sore (19/5) di Kantor Kementerian Pertahanan RI, Jakarta. Dalam kunjungan ini, kedua Menhan melakukan dialog bilateral membicarakan peningkatan hubungan kerjasama kedua negara khususnya kerjasama di bidang pertahanan yang telah terjalin erat selama ini.

Dialog bilateral kali ini adalah untuk menindaklanjuti yang telah diputuskan pada forum dialog yang telah dilaksanakan pada bulan Maret 2011 yang lalu, sekaligus dalam rangka mempererat hubungan pertahanan kedua negara.

Dalam dialog bilateral tersebut, Menhan RI menyampaikan rasa terimakasih kepada Menhan China bersama seluruh Delegasi China yang telah bersedia memenuhi undangan Indonesia dalam dialog bilateral Indonesia - China, hal tersebut menunjukan semangat kerjasama kedua negara dalam meningkatkan hubungan bilateral di bidang pertahanan.

Menhan RI berharap dialog ini dapat digunakan sebagai kesempatan untuk bertukar pikiran tentang beberapa isu dan mengeksplor potensi kerjasama yang dapat dikembangkan oleh kedua negara.

Lebih lanjut Menhan RI mengatakan, kerjasama pertahanan kedua negara sebenarnya sudah berlangsung cukup lama, hingga pada tahun 2006 telah dirintis forum konsultasi bersama yang pertama di Jakarta dan dilanjutkan dengan forum konsultasi bilateral kedua pada tahun 2007 di Beijing.

Menhan RI berpendapat forum tersebut sangat baik dan dapat membantu dalam meningkatkan hubungan kerjasama pertahanan kedua negara, yang telah dibuktikan dengan dilakukannya penandatangan Defence Cooperation Agreement (DCA) antara Indonesia-China pada tahun 2007.

Meskipun DCA tersebut masih dalam proses ratifikasi di Indonesia dan belum dapat diimplementasikan, namun Menhan RI mengharapkan forum konsultasi bilateral kedua negara dapat terus dilaksanakan sebagai wahana untuk meningkatkan hubungan bilateral bidang pertahanan kedua negara, sambil menunggu selesainya proses ratifikasi.

Menhan RI menyampaikan, sampai dengan saat ini banyak kemajuan dalam hubungan kerjasama pertahanan yang dilakukan kedua negara terutama dalam hal pertukaran pendidikan, pelatihan maupun dalam pengadaan Alutsista.

Dalam hal pendidikan, tercatat banyak kemajuan walaupun belum semua tawaran jenis pendidikan militer dapat dipenuhi oleh Indonesia. Tercatat siswa China yang belajar di Indonesia sudah ada peningkatan tidak hanya pada pendidikan setingkat Sesko, namun tahun ini juga ada yang mengikuti Lemhannas.

Menhan RI merasa dimasa mendatang kedua negara perlu untuk memperbanyak lagi kesempatan untuk mengikuti beberapa jenis pendidikan lain yang dapat diikuti oleh Siswa dari China untuk belajar di Indonesia maupun sebaliknya. “Di bidang pendidikan, Indonesia sangat serius untuk secara bertahap meningkatkan peluang kerjasama yang tersedia”, ungkap Menhan RI.

Sementara itu, sebagai upaya meningkatan kerjasama pertahanan kedua negara, beberapa kemungkinan kerjasama yang akan dilaksanakan antara lain meliputi kerjasama latihan antara pasukan khusus, kerjasama dalam menangani isu ancaman non-tradisonal seperti terorisme, kerjasama penanggulangan bencana dan kerjasama di bidang industri pertahanan.

Khusus mengenai kerjasama di bidang industri pertahanan, telah ditandatangani Memorandum of Understanding (MoU) antara Kemhan RI dengan SASTIND pada tanggal 22 Maret 2011 yang lalu di Jakarta.

Menhan RI berharap dengan telah ditandatanganinya MoU bidang industri pertahanan dan LoI yang menyertainya, maka diharapkan kerjasama bidang penagdaan Alutsista khususnya maupun kerjasama bidang logistic secara umum dapat meningkat dengan signifikan.

Selain pembicaraan mengenai peningkatan kerjasama pertahanan kedua negara, dalam kesempatan yang baik tersebut, Menhan RI juga menyampaikan kepada Menhan China bahwa saat ini Indonesia sedang membangun Peacekeeping Centre dengan proyek four in one-nya.

Menhan RI menyampaikan, Indonesia membuka peluang seluas-luasnya bagi China untuk dapat berpartisipasi aktif dalam berbagai pelatihan yang akan diselenggarakan maupun kerjasama dalam peningkatan capacity building yang masih sangat terbuka bagi kedua negara..

Turut mendampingi Menhan RI dalam dialog bilateral tersebut sebagai Delegasi Indonesia antara lain Wamenhan RI Sjafrie Sjamsoeddin, Sekjen Kemhan RI Marsdya TNI Eris Herryanto S.IP, MA, Staf Khusus Menhan Bidang Kersin Soemadi D.M. Brotodiningrat, Dirjen Strahan Kemhan Mayjen TNI Puguh Santoso, S.T, M.Sc, serta sejumlah pejabat Eselon I dan II di lingkungan Kemhan. Sementara itu, Menhan China didampingi sejumlah pejabat militer China.

Sebelum pelaksanaan dialog bilateral, kunjungan Menhan China ke Kemhan RI tersebut didahului dengan penyambutan melalui upacara jajar kehormatan oleh Menhan RI yang didampingi sejumlah pejabat di lingkungan Kemhan RI.

Sumber: DMC

Readmore --> Indonesia Dan China Tingkatkan Kerjasama Pertahanan

TNI AU Kerahkan Empat Sukhoi Untuk Jaga Perbatasan Di Ambalat

Tarakan - Seringnya kapal-kapal angkatan laut Malaysia melanggar batas wilayah perairan Indonesia di Ambalat, membuat pemerintah RI kian waspada.

Bahkan, empat pesawat tempur milik TNI AU jenis Sukhoi dikerahkan untuk mengamankan wilayah Ambalat dan perbatasan utara Kalimantan Timur.

Empat jet tempur baru buatan Rusia itu, tiba di Bandara Kelas I Khusus Juwata Tarakan, sekitar pukul 10.20 Wita, Rabu (17/5) kemarin. Keempat pesawat tempur ini direncanakan akan melakukan operasi di perbatasan selama empat hari, mulai kemarin hingga Sabtu (21/5).

Selain empat pesawat tempur Sukhoi, dukungan operasi lainnya adalah satu unit pesawat angkut Hercules dan satu helikopter Puma untuk SAR.

Komandan Skadron Udara XI Wing 5 Lanud Sultan Hasanuddin Makassar, Letkol Pnb Tonny Haryono, membenarkan, kedatangan pesawat-pesawat tempur milik TNI AU ini dalam rangka melaksanakan operasi pengamanan pulau-pulau terluar yang berbatasan dengan negara tetangga Malaysia dan mengamankan wilayah alur laut kepulauan.

”Selain itu, kita juga melaksanakan profisiensi untuk mendukung pengoperasian sistem di Tarakan,” kata Tonny, kepada Radar Tarakan (Batam Pos Group) kemarin.

Kedatangan pesawat-pesawat tempur ini juga bagian dari operasi rutin yang dilakukan TNI AU. ”Tentunya semua sesuai perintah pimpinan. Kalau ada eskalasi (oleh pesawat Malaysia di perbatasan) di luar kewenangan kita. Pesawat Sukhoi apabila diperlukan dan diberi perintah untuk melaksanakan penindakan kami siap,” tegasnya.

Dijelaskannya, dalam operasi ini meski pihaknya membawa serta pesawat tempur Sukhoi, bukan berarti pihak TNI AU mencoba untuk menakut-nakuti Malaysia di perbatasan.

”Pelaksanaan operasi akan menyesuaikan perintah pimpinan. Kami (pilot Sukhoi) hanya unsur penindak, jika ada perintah atau penindakan kami siap,” tuturnya.

Sebelum mendarat di Tarakan kemarin, dirinya mengaku sudah memantau wilayah perbatasan Ambalat secara visual dari udara. ”Tadi hanya melaksanakan dan memantau secara visual saja, dan Alhamdulilah tidak ada masalah,” ungkap Tonny.

Pesawat Sukhoi ini mampu terbang sampai dengan 4,5 jam dengan ketinggian tertentu sesuai ancaman yang dihadapi. Empat pesawat Sukhoi yang menginap di Tarakan selama empat hari ini terdiri dari dua Sukhoi 30 yang diterima TNI AU tahun 2009 dan dua Sukhoi 27 SKM yang diterima bulan September 2010 lalu.

”Semuanya pesawat baru dan memiliki kelebihan yang baik. Avionic baru dan sudah standardisasi barat, mempunyai kemampuan air to ground gaet yang bisa diatur, termasuk radar yang bisa men-scanner target di atas permukaan laut,” jelasnya.

Lalu apakah Sukhoi akan melakukan patrol rutin selama empat hari di perbatasan? ”Tergantung perintah pimpinan, yang jelas TNI AU tidak akan memprovokasi, tapi kalau diprovokasi kita siap bertindak kalau komandan memerintahkan,” sebutnya.

Dijelaskannya, pulau Tarakan ini termasuk wilayah alur laut ALKI (alur laut kepulauan Indonesia) dua. Di Indonesia, ada tiga pembagian ALKI. Mulai Selat Malaka sampai Selat Sunda masuk dalam wilayah ALKI 1, Selat Lombok, Selat Bali, sampai pulau Tarakan masuk dalam ALKI 2 dan ALKI 3 meliputi Indonesia Timur sekitar Flores.

Meski baru pertama kali mendarat di Tarakan, diakui Tony sebenarnya pesawat-pesawat Sukhoi ini pernah terbang di atas Pulau Tarakan saat melakukan operasi perbatasan. Namun memang tidak diketahui oleh masyarakat luas karena hanya bersifat patroli dan pesawat langsung kembali ke Makassar.

”Tahun lalu kita sudah pernah melintas di Tarakan, tapi tidak landing hanya patroli,” akunya.

Lanud Tarakan, termasuk salah satu pangkalan yang sangat strategis posisinya, terutama untuk melakukan operasi perbatasan akan sangat efektif. Dengan adanya pangkalan satu ini, TNI AU bisa menjangkau operasi ke mana saja. ”Kalau dari Makassar langsung ke Ambalat kan serba terbatas, apalagi kalau ada ancaman yang segera harus ditindak,” ujarnya.

Untuk diketahui, dari Makassar ke Tarakan waktu tempuh yang dibutuhkan pesawat Sukhoi ini adalah 1 jam 5 menit, dengan kecepatan sekitar 800 km perjam.

Sumber: BATAM POST

Readmore --> TNI AU Kerahkan Empat Sukhoi Untuk Jaga Perbatasan Di Ambalat

Kapal LHD Mistral Mengujungi Singapura Dan Indonesia

Kapal LHD Mistral Perancis.

Singapura (WDN/MIK) - Kapal Landing Helicopter Dock Mistral saat ini sedang melakukan kunjungan ke Singapura dalam acara IMDEX Asia yang berlansung dari 20 - 28 mei.

Pada kesempatan ini kapal buatan Perancis menyambut pengujung sebagai duta diplomatik, tetapi juga DCNS PCB sebagai pembuat kapal Mistral ingin melakukan promosi untuk menjual produknya di beberapa negara khususnya di Asia.

Setelah berlayar dari Brest pada tanggal 1 Maret bersama kapal fregat Leyguest Georges, kapal LHD Mistral mengemban misi Jeanne d'Arc yang mengangkut 125 perwira, siswa EWG dari AD Perancis serta membawa 250 personel, 30 ranpur, mortir, 4 helikopter.

Selain mengunjungi Singapura, PCB juga melakukan kunjungan ke Indonesia.

Sumber: Meret Marine

Readmore --> Kapal LHD Mistral Mengujungi Singapura Dan Indonesia

Kapal Penjemput TKI Dari Arab Saudi Pun Sempat Mau Dirompak

Petugas mengangkat tenaga kerja Indonesia (TKI) yang sakit turun dari Kapal Motor Labobar di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Rabu (4/5). Kementerian Kesehatan mencatat ada 2.352 orang TKI bermasalah yang dipulangkan, terdiri dari 2.163 orang dewasa, 123 orang di antaranya ibu hamil, 93 anak-anak, dan 96 bayi. Para TKI tersebut dipulangkan karena melebihi masa tinggal (overstay) di Arab Saudi.

Jakarta - Para bajak laut Somalia memang tidak pilih-pilih sasaran. Tak hanya “menyikat” kapal kargo seperti halnya Sinar Kudus, kapal penumpang pun mau diembat. Kapal Motor (KM) Labobar milik PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) misalnya, juga tak luput dari incaran mereka.

Saat kapal Sinar Kudus masih dikuasai perompak, pertengahan April lalu, Labobar juga sempat melintasi perairan Somalia. Pada 10 April 2011, Labobar bertolak dari Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, untuk menjemput 2.928 tenaga kerja Indonesia (TKI) yang terlantar di Arab Saudi.

Berangkat dari Tanjung Priok dengan kecepatan 20 knot perjam, Labobar dijadwalkan tiba di Jeddah, Arab Saudi dalam waktu 10 hari. Lebih dari separuh waktu yang direncanakan, kapal penumpang yang dilengkapi berbagai fasilitas ini mulai memasuki perairan Somalia, daerah yang ditandai sebagai zona merah perompakan.

Nah, saat melintasi zona merah inilah, empat speedboat kawanan perompak tertangkap radar sedang membuntuti Labobar. Satu speedboat perompak bahkan sudah sempat memepet kapal berkapasitas 3.000-an penumpang itu pada jarak yang cukup dekat.

Untungnya, sebelum para bajak laut ini melompat ke atas kapal Labobar, puluhan pasukan TNI yang ikut di kapal tersebut sudah lebih dulu menghambur ke haluan, memperlihatkan diri pada perompak. "Melihat ada kekuatan di atas kapal, mereka (perompak) kabur lagi," kata Komandan Detasemen Jala Mangkara Marinir, Kolonel (Mar) Suhartono, yang memimpin operasi pembebasan Sinar Kudus.

Sejak berangkat dari Jakarta, KM Labobar memang sudah dikawal oleh sekitar 75 orang tim pengamanan dan petugas pendukung yang ikut di dalam kapal. Asisten Operasi Korps Marinir, Kolonel (Mar) Eddy Setiawan mengatakan, setidaknya ada 20 anggota pasukan khusus TNI yang ikut di kapal Labobar. “Pasukan Marinir 16 orang dan empat anggota Komando Pasukan Khusus TNI AD,” kata perancang operasi militer pembebasan sandera Sinar Kudus ini kepada Tempo, Jumat pekan lalu.

Meski kawanan perompak berhasil dihalau, tak berarti Labobar benar-benar aman melintasi zona merah. Dua kapal perang TNI Angkatan Laut yang sudah berada di perairan Somalia untuk membebaskan Sinar Kudus, yakni KRI Yos Sudarso dan KRI Halim Perdana Kusuma, akhirnya harus mengawal kapal penumpang tersebut. Dua kapal jenis fregat yang berangkat ke Somalia sejak 23 Maret 2011 lalu itu, sudah berada dalam posisi siaga tak kurang 3 mil dari perairan Somalia.

KM Labobar melaporkan posisinya pada dua KRI itu dan meminta dukungan pengawalan. Laporan bahwa Labobar sempat dibuntuti bajak laut ini kemudian diterima Komandan Korps Marinir Mayor Jenderal (Mar) Alfan Baharudin, yang ditunjuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Komandan Satuan Tugas Merah Putih, satuan operasi pembebasan sandera Sinar Kudus. Saat itu Alfan masih berada di Jakarta, belum menyusul pasukannya ke Somalia menggunakan KRI Banjarmasin. Laporan soal Labobar ini kemudian disampaikannya ke Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono.

Dan, tugas yang diemban pasukannya pun bertambah, tak cuma membebaskan Sinar Kudus dari tangan perompak. "Ada tugas tambahan dari komando atas, dalam hal ini Panglima TNI untuk menjemput dan mengawal Labobar," kata Alfan kepada Tempo. Ia pun melanjutkan perintah Panglima TNI itu kepada pimpinan dua kapal perang TNI AL yang sudah berada di Somalia, Komandan Gugus Tempur Laut Armada Barat TNI AL, Kolonel (Laut) Taufikurrahman.

KRI Yos Sudarso dan KRI Halim Perdana Kusuma akhirnya berlayar meninggalkan daerah operasi pembebasan Sinar kudus di perairan El Dhanan, Somalia, dan berbalik arah untuk menjemput Labobar. Empat hari menyisir perairan Arab, ketiga kapal akhirnya bertemu di tengah laut. "Lalu di escort-lah Labobar oleh dua kapal ini," kata Alfan.

Dua KRI yang mengangkut berbagai perlengkapan tempur seperti tank BMP 3F, artileri howitzer, Sea Rider (speedboat Marinir) serta helikopter, ini kemudian mengawal Labobar hingga memasuki zona aman di Teluk Aden yang diapit Arab Saudi dan Ethiopia. Para perompak memang hanya beroperasi sampai mulut teluk yang berbatasan dengan Somalia itu. Setelah memastikan Labobar aman, KRI Yos Sudarso dan Halim Perdana Kusuma kembali berlayar selama empat hari menuju daerah operasi Sinar Kudus, yang sepekan lebih ditinggalkan.

Sumber: TEMPO

Readmore --> Kapal Penjemput TKI Dari Arab Saudi Pun Sempat Mau Dirompak

Industri Pertahanan ASEAN Harus Mempunyai Standarisasi

Jakarta - Menteri Pertahanan Malaysia Ahmad Zahid Hamidi mengatakan harus ada standar yang jelas bagi negara-negara Asean agar industri pertahanan masing-masing negara menguat. "Negara-negara Asean memang punya kebutuhan yang berbeda, tapi tetap diperlukan standar Asean untuk meningkatkan kerja sama," kata dia dalam Seminar Industri Pertahanan di Gedung Antara, Jakarta, Rabu 18 Mei 2011.

Menurut dia, banyak masalah yang dihadapi negara Asean untuk meningkatkan industri pertahanan baik di negaranya maupun di Asean. Selain belum ada standar yang sama, juga masih ada masalah dalam hal pemasaran. Pemasarannya sejauh ini hanya terbatas di negara tetangga saja. Kerja sama kolaborasi antar negara-negara yang memiliki industri pertahanan, seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand pun belum maksimal. "Harusnya negara-negara ini bekerja sama dengan tujuan mendukung negara lainnya yang tidak punya kekuatan ini," ujarnya.

Hamid menyebut beberapa langkah ke depan yang harus dilakukan Asean, di antaranya dengan memaksimalkan peluang, promosi perdagangan intra-Asean, mengelola risiko yang berbasis hubungan yang kuat, dan pendekatan yang fleksibel. "Membuat strategi baru," ujarnya.

Dengan langkah-langkah seperti ini, Hamid optimistis nilai impor negara Asean atas produk pertahanan berkurang cukup signifikan. "Jika sekarang impor mencapai US$ 25 miliar, tahun 2030 ditargetnya hanya US$ 12,5 miliar," kata dia.

Sumber: TEMPO

Readmore --> Industri Pertahanan ASEAN Harus Mempunyai Standarisasi

Indonesia Mengirim 180 Insinyur Secara Bertahap Dalam Pembuatan KF-X Di Korsel

Jakarta - Pemerintah Indonesia akan mengirimkan 30 insinyur terbaik dalam bidang industri pertahanan ke Korea Selatan dalam rangka kerjasama pembuatan jet tempur Indonesia-Korea Selatan. "Ada 30 insinyur Indonesia yang akan terlibat dalam poyek ini," kata Direktur Teknologi Industri Pertahanan, Ditjen Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan, Agus Suyarso, usai Seminar Industri Pertahanan di Gedung Antara, Jakarta, Rabu 18 Mei 2011.

Menurut dia, kerjasama ini melibatkan 150 tenaga ahli/insinyur termasuk dari Korea. Karena Indonesia berpartisipasi sebesar 20 persen dalam proyek ini, maka 30 orang berasal dari Indonesia. 30 orang ini akan diambil dari PT Dirgantara Indonesia (DI), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), dan dari Institut Teknologi Bandung (ITB). "Sedang dikumpulkan. Paling lambat Juli nanti dikirim," ujarnya.

Namun tak hanya satu kelompok ini saja yang akan mempelajari cara, riset
dan pengembangan pembuatan lima prototype pesawat tempur multi-mission generasi 4,5 yang disebut Jet Fighter KF-X/IF-X ini. masih ada lima kelompok lain yang nantinya akan terlibat secara bergiliran. "Ada enam kelompok, jadi 30 kali 6 artinya ada sekitar 180 orang," kata Agus.

Rencananya sekelompok insinyur tersebut akan bergiliran setiap empat bulan sekali.

Sumber: TEMPO

Readmore --> Indonesia Mengirim 180 Insinyur Secara Bertahap Dalam Pembuatan KF-X Di Korsel

Kisah Perjalanan CN-235 Buatan PT DI

Kru PT Dirgantara Indonesia mengetes salah satu pesawat CN 235. Gambar direkam Kamis, 12 Mei lalu.

Bandung - Pesawat Merpati jenis MA-60 jatuh. Perhatian publik banyak tertuju ke kondisi penerbangan dalam negeri. Namun, tak banyak yang mau tahu lagi tentang PT Drigantara Indonesia yang merupakan industri pesawat terbang satu-satunya dalam negeri. Apa, bagaimana, dan mengapa?

PTDI memang tak seperti dulu lagi. Yang sempat menjadi kebanggaan besar, dan hampir mengangkat martabat bangsa menjadi negara maju seperti Amerika Serikat, Rusia, Jepang dan lainnya melalui kebangkitan teknologi yang ditandai dengan berhasil diselesaikannya jenis peswat turboprop N250.

Berbagai negara di dunia pada saat itu, mengalihkan perhatiannya ke Indonesia. Bahkan, tawaran kerja sama dari negara yang sebelumnya enggan bekerja sama dengan Indonesia mulai berdatangan untuk menawarkan kontrak.

Tapi itu dulu. Kini, PTDI dirundung masalah pelik. Namun, tetap mencoba untuk bertahan dengan menjalankan peran sebagai global supplier ke beberapa perusahaan penerbangan besar luar negeri seperti Airbus dan Boeing.

Juga, PTDI masih terus memproduksi beberapa jenis pesawat, salah satunya CN-235 yang bekerja sama dengan CASA Spanyol. Dan permintaan untuk peswat CN-235 itu sendiri hingga saat ini masih banyak dari negara-negara luar seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Uni Emirat Arab dan juga Korea Selatan.

Kamis, 12 Mei baru-baru ini. Satu pesawat pesanan Korea Selatan kembali diberangkatkan. Itu dilakukan pada pukul 7.00 WIB. Pemberangkatannya sendiri disaksikan sejumlah direksi PTDI dan juga para insinyur pembuat peswat itu.

Pesawat CN-235 pesanan korea itu keluar dari hanggar satu jam sebelum take-off dari Bandara Husein Sastranegara. Pemeriksaan dilakukan, begitu pun pengisian bahan bakar untuk mencapai bandara tempat dilakukan transit sebelum mencapai Korea Selatan.

Pukul 6.30 WIB, kru berkumpul. Yang menjadi pilot yakni Capt Esther dan QA Supriadi. Sedikit terlihat seremony kecil-kecilan. Yang kemudian kru menuju ke posisi masing-masing.

CN-235 pesanan Korsel itu sendiri diperuntukkan sebagai pesawat Search and Resque (SAR). Yang di dalamnya telah dilengkapi peralatan untuk melakukan evakuasi oleh petugas SAR.

Pilot Esther mengangkat tangan. Mesin kemudian dinyalakan dengan suara yang bergemuruh. Semua yang menyaksikan keberangkatan pesawat itu melambaikan tangan setelah pesawat menuju ke landasan untuk take off.

Tak membutuhkan waktu yang lama. Pesawat ke 2 dari 4 pesawat CN-235 pesanan Korea Selatan itu take-off dengan mulus. Semua yang menyaksikan keberangkatan itu kembali ke lokasi kerja masing-masing, ada yang menuju hanggar untuk melakukan perakitan, ada juga yang menuju ke bengkel produksi dan tampak sebagian baru berdatangan.

Sebelum meninggalkan tempat, Direktur Aircraft, Budiman Saleh kepada FAJAR MEDIA CENTER (FMC) mengatakan kalau pesawat CN-235 Korea Coast Guard itu merupakan seri ke 57. Dan kembali akan dikirim ke Korea seri 58 dan 59.

Juga pada Mei 2011 ini, CN-235 seri 54 dan 55 diterbangkan ke Senegal. Sebelum itu, negara-negara lain sudah banyak yang membeli dari PTDI.

Negara-negara yang telah menggunakan CN-235 sendiri sudah banyak, seperti Malaysia 8 unit, Brunei Darussalam 1 unit, Thailand 2 unit, Pakistan 4 unit, Korea Selatan 12 unit, Uni Emirat Arab 7 unit, Burkina Faso 1 unit dan Senegal 2 unit.

Sementara penggunaan dalam negeri sendiri oleh Angkatan Udara 9 unit yang mana 7 di antaranya sudah grounded karena keterbatasan dana maintenence. Juga Merpati menggunakan 15 unit, namun juga sebagian besarnya dikembalikan.

CN-235 sendiri di Pakistan digunakan untuk Military Transport, Malaysia menggunakannya juga sebagai Military Transport dan 2 VVIP untuk Perdana Menteri dan Rajanya. "Pesawat ini bukan hanya bisa untuk penumpang, tapi berbagai fungsi dan bahkan menjadi pesawat kepresidenan," ujar Budiman Saleh yang juga menjabat sebagai Direktur Keuangan PTDI.

CN-235 sendiri banyak dibutuhkan untuk kepentingan negara yang mengkhawatirkan permasalahan bajak laut, penyelundupan, atau imigran gelap, khususnya karena pesawat setipenya seperti Buffalo tidak diproduksi lagi. Bahkan, untuk mengawasi Kepulauan Spratly di Laut China Selatan yang dipersengketakan sejumlah negara, baik Tentera Diraja Malaysia maupun Brunei sama-sama mengerahkan pesawat CN-235 buatan PT DI.

Saat ini masih beroperasi sekitar 50 pesawat CN-235 di berbagai negara buatan PT DI dan sekitar 150 unit CN-235 buatan Casa Spanyol. CN-235 versi Patroli Maritim sendiri dilengkapi dengan sistem navigasi, komunikasi dan misi serta mengakomodasi rudal.

Sementara itu, Manager of Corporate Communication PTDI, Rakhendi Triyatna menyebutkan sejarah CN-235 merupakan pesawat terbang hasil kerja sama antara IPTN atau Industri Pesawat Terbang Indonesia (sekarang PT.DI) dengan CASA dari Spanyol. Kerja sama kedua negara dimulai sejak tahun 1980 dan purwarupa milik Spanyol pertama kali terbang pada tanggal 11 November 1983, sedangkan purwarupa milik Indonesia terbang pertama kali pada tanggal 30 Desember 1983.

Produksi di kedua negara di mulai pada tanggal Desember 1986. Varian pertama adalah CN-235 Series 10 dan varian peningkatan CN-235 Seri 100/110 yang menggunakan dua mesin General Electric CT7-9C berdaya 1750 shp bukan jenis CT7-7A berdaya 1700 shp pada model sebelumnya.

Karakteristik umum CN-235 berkapasitas sampai 45 penumpang, panjang 21.40 m (70 ft 3 in), bentang sayap 25.81 m (84 ft 8 in), tinggi 8.18 m (26 ft 10 in), area sayap 59.1 m² (636 ft²), berat kosong 9,800 kg (21,605 lb), berat isi 15,500 kg (16,500 kg Military load), maksimum takeoff 15,100 kg (33,290 lb), tenaga penggerak 2× General Electric CT79C turboprops, 1,395 kW (1,850 bhp) each.

Sumber: FAJAR

Readmore --> Kisah Perjalanan CN-235 Buatan PT DI

Indonesia Barter CN-235 dengan T-50 Korsel

Nusa Dua - Indonesia melalui PT Dirgantara Indonesia siap menjual lagi 2 hingga 4 pesawat CN-235 kepada Korea Selatan (Korsel). Ini merupakan salah satu bentuk kerjasama di bidang transportasi antara pemerintah Indonesia dengan Korsel.

"PT DI berpeluang menjual 2-4 pada pihak korea," kata Staf Khusus Menteri Koordinasi Perekonomian Amir Sambodo ketika berbincang dengan wartawan di salah satu hotel di Bali Rabu (18/5/2011).

Menurut Amir, transaksi pembelian kapal yang akan dilakukan oleh Korea Selatan bisa terealisasi apabila Indonesia juga membeli pesawat T50 dari Korea Selatan.

"Ada pembicaraan kalau T50 dibeli Indonesia, tentu ada kompensasi juga pihak korea akan beli CN-235," ungkapnya.

Amir menambahkan kesepakatan Indonesia-Korea Selatan mengenai produk pesawat terbang harus segera diwujudkan karena dinilai akan saling meguntungkan kedua negara. Korea Selatan sangat kuat di bidang pesawat jet tempur latih dengan jenis T50 dan Indonesia unggul di bidang pesawat angkut dengan jenis CN-235.

"Jadi ini kerja sama yang saling menguntungkan," jelasnya.

Sampai saat ini, Korea sudah memiliki 10 pesawat CN-235. Menurut Air, harga 1 pesawat CN-235 sekitar US$ 16 juta, tetapi harganya dapat lebih mahal tergantung peralatannya yang digunakan di dalam pesawat.

Kepastian membeli jet latih T-50 Golden Eagle buatan Korea Selatan (Korsel) ditegaskan sebelumnya oleh Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro. Rencana pembalian ini untuk menggantikan jet latih Hawk Mk-53 milik TNI AU yang sudah usang, pemerintah dikabarkan akan memborong 1 skuadron T-50.

"Jumlahnya, kalau dengan batas anggaran itu, 1 skuadron," ujar Purnomo beberapa waktu lalu.

Sumber: DETIK

Readmore --> Indonesia Barter CN-235 dengan T-50 Korsel

Komisi VI Akan Membentuk Panja Untuk Menghidupkan Lagi PT DI

CN-235 Buatan PT DI.

Jakarta - Komisi VI DPR lewat Panja bentukannya, akan memanggil manajemen PT Dirgantara Indonesia (DI) dan Meneg BUMN Mustafa Abubakar guna mencari sejumlah opsi untuk menghidupkan kembali perusahaan BUMN tersebut.

Ketua Komisi VI DPR Airlangga Hartarto, Rabu (18/5) mengatakan, selama ini, salah satu penyebab sulitnya melakukan penguatan organisasi dan rencana kerja terhadap PTDI, karena terbentur MoU antara pemerintah dan IMF yang meminta perusahaan BUMN tersebut ditutup.

Airlangga menuturkan bahwa pada periode tahun 2004 - 2009, praktis tidak ada komitmen dari Kementerian BUMN untuk menghidupkan perusahaan industri pesawat berbasis di Bandung tersebut.

Menurut Airlangga, pengabaian produk pesawat yang diproduksi PTDI merupakan salah satu dampak dari kurang pedulinya pemerintah, akibat MoU dengan IMF tersebut. Oleh karena itu, Komisi VI DPR akan berjuang melalui panja PTDI untuk melakukan proses politik guna menyelematkan industri dirgantara terbesar dan satu-satunya di Asean tersebut.

"PTDI sesungguhnya juga kebanggaan Asean. Pasar produknya sebenarnya sangat terbuka untuk rute penerbangan pendek dan banyak dikelola maskapai komersial di kawasan ini. Pembeli nonsipil juga banyak yang berminat pada produk PTDI," pungkasnya.


Sumber: WARTA NEWS

Readmore --> Komisi VI Akan Membentuk Panja Untuk Menghidupkan Lagi PT DI

Mantan Dirut DI : Pemerintah Abaikan Industri Strategis

CN-235 Buatan PT DI.

Jakarta - Kecelakaan pesawat Merpati MA 60 di Kaimana, Papua Barat tak cuma menimbulkan korban jiwa. Setelah terjadinya kecelakaan ini, rentetan pertanyaan atas alasan pembelian pesawat ini dan proses pengadaannya muncul.

Hari Laksono, mantan direktur Industri Pesawat Terbang Nasional (IPTN) masa pemerintahan BJ Habibie atau sebelum berubah jadi PT Dirgantara Indonesia mengatakan, kualitas Xian MA 60 yang diproduksi China masih di bawah CN 235 yang diproduksi IPTN. Menurut Hari, MA 60 merupakan pengembangan dari pesawat Antonov 24 dan 26 yang dikembangkan Rusia.

Selama ini, dikenal bahwa pesawat yang dikembangkan Rusia lebih rentan daripada buatan Barat. "Kalau misalnya dibandingkan dengan Boeing 737, maka Boeing kecelakaan 1 kali, pesawat Rusia sudah 8 kali. Kalau dibandingkan Airbus, maka Airbus 1 kali, pesawat Rusia sudah 15 kali," kata Hari dalam diskusi "Kasus Merpati MA 60, Nasionalisme dan Industri Penerbangan" yang diadakan hari ini di Rumah Perubahan 2.0, Jakarta Pusat.

Pesawat CN 235 sendiri menurut Hari lebih baik daripada MA 60. "CN 235 itu sudah dapat sertifikat dari FAA, MA 60 ini kan belum," urai Hari. Dengan fakta itu, CN 235 punya kelayakan lebih tinggi dibanding MA 60.

Terkait dengan dana 220 juta dollar AS yang dipinjam untuk membeli MA 60, Hari mengatakan, "Kalau itu dipakai untuk membeli CN 235, maka bisa dapat 20, sekaligus spare part, plus service full, dan bisa bayar di belakang."

Hari mengaku bingung dengan alasan Merpati membeli MA 60. "Katanya biar kapasitasnya bisa 50 orang. Tapi yang jatuh di Kaimana itu kan kapasitasnya cuma 25 atau 27 orang. Bagaimana itu," Kata Hari.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Akbar Faisal, anggota DPR dari Partai Hanura mengatakan, "Pembelian pesawat ini bukti bahwa pemerintah selama ini tidak berpihak dengan industri dalam negeri."

Menurutnya, pemerintah selama ini hanya berpihak pada industri yang menghidupi banyak rakyat kecil seperti olahan kayu dan rotan. "Tapi, bagaimana dengan industri strategis seperti pesawat terbang," tanyanya.

Ia membenarkan bahwa industri yang menghidupi rakyat kecil memang harus didukung, tetapi hal yang sama juga harus dilakukan pada industri strategis. "Kalau mau berpihak pada industri dalam negeri, harus serius dong. Jangan cuma pada industri singkong," cetusnya.

Hari menimpali, China sendiri yang memproduksi MA 60 menaruh perhatian besar pada industri strategis. "Pesawat menjadi satu dari 16 industri strategis yang didukung, selain drugs dan telekomunikasi," paparnya. Menurutnya, hal yang sama semestinya juga bisa dilakukan pemerintah Indonesia.

Sumber: KOMPAS

Readmore --> Mantan Dirut DI : Pemerintah Abaikan Industri Strategis

PT PAL Akan Mengembangkan Landing Helicopter Dock

Kapal LHD Dokdo Class Buatan Korsel.

Jakarta - Industri pertahanan dinilai belum mampu memberikan dukungan pemeliharaan dan perbaikan alat utama sistem persenjataan (alutsista). Penyebabnya, permasalahan internal.

“Diantaranya keterbatasan sarana dan prasarana, rendahnya etos kerja dan kemampuan SDM saat ini, kesulitan likuiditas, serta turunnya kepercayaan user terhadap Industri Strategis Pertahanan,” kata Komisaris Utama PT PAL Indonesia Laksamana TNI Purn. Tedjo Edhie Purdijatno dalam acara seminar Industri Pertahanan di Auditorium Wisma Antara, Rabu 18 Mei 2011.

Secara nasional, menurut Tedjo, jumlah SDM yang memiliki pendidikan tinggi masih timpang dan sedikit menyimpang dari komposisi ideal untuk mendukung proses industrialisasi. Hal ini akibat budaya dan karakter cepat puas, menyukai yang serba instan, tidak mau bekerja keras, dan menyukai jalan pintas dalam mencapai tujuan.

Solusi dari permasalahan ini, kata dia, adalah dengan mengembangkan kekuatan alutsista pertahanan, yang tergantung beberapa hal, seperti pemanfaatan produk, kebijakan dan komitmen pemerintah, konsep pemberdayaan, penyediaan anggaran, standardisasi alutsista, penggunaan komponen commercial off the self (COTS), kesadaran untuk menggunakan produksi dalam negeri, serta pelibatan perguruan tinggi.

Implementasi dari alih teknologi yang dilakukan oleh Industri Strategis Pertahanan dalam membangun alutsista adalah pembangunan kapal jenis Fast Patrol Boat (FPB)-57 untuk TNI Angkatan Laut. Kapal ini dibangun di galangan PT PAL Indonesia sebagai kekuatan patroli dan kekuatan pemukul Armada RI.

“PT PAL Indonesia telah berhasil menyelesaikan pembangunan dua buah kapal jenis Landing Platform Dock (LPD) yang merupakan alih teknologi dari Korea Selatan yang nantinya dapat dikembangkan menjadi Kapal Induk Helikopter,” kata Tedjo.

Sumber: VIVANews

Readmore --> PT PAL Akan Mengembangkan Landing Helicopter Dock