Koopsau I : Pesawat Tempur F-16 Sebagian Akan Ditempatkan di Pekanbaru

Bandung - Terkait hibah pesawat tempur F 16 dari Amerika Serikat yang berjumlah 24 unit, nantinya sebagian akan ditempatkan di Pekanbaru, Riau. Pesawat itu pun nantinya akan menjaga pertahanan Indonesia di wilayah Komando Operasi Tentara Nasional Angkatan Udara I (Koopsau I).

“Nantinya, rencananya dari 24 pesawat tempur F 16 akan ada di Pekanbaru juga,” ucap Panglima Komando Operasi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara I (Koopsau I) Marsekal Muda TNI Bagus Puruhito, ditemui seusai memimpin upacara serah terima jabatan Komandan Pangkalan Udara Husein Sastranegara, Sabtu (13/10).

Dijelaskan Bagus, untuk penempatannya tidak akan di Skuadron 12 Pekanbaru. Melainkan dibangun tempat baru.

“Mungkin pada tahun 2014 awal sudah siap. Dan, nantinya pesawat itu bertahap,” jelasnya.

Menurut dia, skuadron untuk pesawat tempur F 16 itu berdiri sendiri. Dan, tidak bergabung dengan skuadron 12 Pekanbaru.

Dijelaskan dia, penempatan F 16 di sana yakni untuk menjaga perbatasan dan pertahanan Indonesia dari ancaman negara asing. Seperti diketahui, wilayah barat Indonesia berbatasan dengan Singapura yang terdekat, dan Malaysia.

Lebih lanjut Bagus mengatakan, penambahan pesawat tempur F 16, dikarenakan perkembangan teknologi, alat sistem utama persenjataan (Alutsista). Selain itu, antisipasi ancaman dari negara asing.

Bagus mengungkapkan, kini belum ada pelanggaran dan ancaman dari negara asing. Namun demikian, pihaknya akan terus berusaha menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sumber : Pikiran Rakyat

Readmore --> Koopsau I : Pesawat Tempur F-16 Sebagian Akan Ditempatkan di Pekanbaru

KRI Owa-354 Berhasil Tenggelamkan Kapal Dengan Rudal Yakhont

Surabaya - KRI Oswald Siahaan (OWA)-354 dari jajaran unsur Satuan Kapal Eskorta Komando Armada RI Kawasan Timur (Satkor Koarmatim) yang tergabung dalam Latihan Armada Jaya XXXI/2012 menembakkan Rudal Yakhont dan berhasil menenggelamkan kapal Ex KRI Teluk Berau yang dijadikan sasaran dalam latihan tersebut, Sabtu (13/10).

Manuver lapangan Armada Jaya XXXI/2012 yang digelar di perairan Laut Sulawsi tersebut, KRI OWA-354 tepat pada pukul 09.58 WITA telah meluncurkan Rudal Yakhont dan berhasil mengenai target sasaran yang ditempatkan pada koordinat 0241.54 U – 12240.30 T (perairan Laut Sulawesi).

Begitu mendapat serangan Rudal Yakhont, tepat pada pukul 10.05 WITA sasaran mengalami kemiringan hingga 45 derajat. Kemudian tidak menunggu lama, pada pukul 10.06 WITA (satu menit kemudian), anjungan kapal yang menjadi sasaran tembak mulai tenggelam. Selanjutnya pada pukul 10.07 WITA, sasaran tembak tersebut dinyatakan tenggelam secara keseluruhan.

Rudal Yakhont yang saat ini diuji cobakan penembakan dalam Latihan Armada Jaya XXXI merupakan salah satu senjata strategis yang dimiliki TNI AL. Negara asal rudal ini adalah Rusia. Rudal ini memiliki kecepatan terbang kurang lebih 2 mach, dengan jangakauan tembak 300 km. Ketika ditembakan, rudal tersebut memiliki sudut luncur 90 derajat, dengan ketinggian terbang 14.000 mter. Dengan berat 3.000 kg, rudal ini memiliki panjang 8.900 mm dengan diameter 720 mm.

Pada tahap manuver lapangan Armada Jaya XXXI/2012 yang dimulai tanggal 9 hingga 22 Oktober, kekuatan yang dikerahkan secara kuantitas kurang lebih 5.500 personel, 35 kapal perang berbagai jenis (kapal selam, perusak kawal rudal, kapal cepat rudal, perusak kawal, angkut tank, buru ranjau, kapal tanker dan kapal bantu tunda), 6 pesawat udara, 1 Batalyon Tim Pendarat Marinir beserta 93 kendaraan tempur Pasukan Pendarat.

Latihan Armada Jaya ini merupakan salah satu aktualisasi tentang kesiapan TNI AL dalam melaksanakan operasi amfibi, operasi laut gabungan dan operasi pendaratan administrasi di perairan timur yurisdiksi nasional dalam rangka menjaga dan mempertahankan kedaulatan NKRI.

Sumber : Dispenarmatim

Readmore --> KRI Owa-354 Berhasil Tenggelamkan Kapal Dengan Rudal Yakhont

KSAL : KRI Klewang Terbaru Akan Menggunakan Baja

Jakarta - Insiden terbakarnya KRI Klewang membuat TNI Angkatan Laut berpikir ulang memesan kapal dari bahan komposit karbon. Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Soeparno mengatakan bahwa KRI Klewang yang baru bakal dibuat dari bahan yang lebih kuat.

"Jelas bahannya harus lebih kuat. Jangan komposit kayak KRI Klewang yang kemarin. Bisa terbakar lagi gara-gara korsleting listrik," kata Soeparno, Kamis (11/10).

Soeparno menambahkan , pembuatan KRI Klewang bakal ditanggung asuransi dan ganti rugi atas kebakaran kapal yang diklaim antiradar tersebut.

Jika diganti berbahan baja solid apakah akan membuat kemampuan antiradar kapal hilang? Soeparno menjamin bahwa antiradar bakal menjadi fitur yang harus dipertahankan kendati bahan pembuat kapal sudah berganti. Sebab, teknologi antiradar masih bisa digunakan kendati bahan kapal dari baja.

Seperti diketahui, KRI Klewang milik TNI AL yang baru diluncurkan pada 31 Agustus 2012 lalu dari galangan kapal PT Lundin Industry Invest, Banyuwangi, ludes terbakar pada Jumat 28 September lalu. Tidak ada barang yang tersisa dari kapal tersebut. Kapal tersebut terbakar setelah ada korsleting listrik yang menimbulkan api.

Api dengan cepat dan lahap memakan semua bodi kapal hingga tak bersisa. Untungnya, kapal tersebut sudah diasuransikan. PT Lundin juga mengaku siap bertanggungjawab terhadap kapal tersebut.

"KRI Klewang sudah kobong (terbakar, Red.). Sudah habis nggak perlu dibicarakan lagi. Yang penting nanti Klewang yang baru lebih kuat," kata Soeparno.

Sumber : JPNN

Readmore --> KSAL : KRI Klewang Terbaru Akan Menggunakan Baja

Menhan : Skuadron UAV Nanti Terdapat UAV Buatan Dalam Dan Luar Negeri

Jakarta - Impian Kementrian Pertahanan Republik Indonesia bersama TNI AU untuk membentuk Skadron UAV hampir menjadi kenyataan.

Dalam waktu dekat, UAV asal Filipina yang perencanaan pengadaannya telah lama digodok, akan segera tiba.

"Telah disetujui DPR dan tanda bintang telah dicabut", jelas KSAU Marsekal Imam Sufaat, saat jumpa pers seusai menyaksikan demo terbang Pesawat Tanpa Awak buatan BPPT-Balitbang Kemhan, di Lanud Halim Perdana Kusumah Jakarta, Kamis 11 Oktober pagi.

Lebih jauh, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro juga menjelaskan, Skadron UAV itu nantinya berisikan campuran antara UAV buatan luar negeri dan dalam negeri, seperti yang tengah dikembangkan oleh BPPT. "Ibaratnya seperti TNI AU punya pesawat hercules yang memiliki kemampuan besar, namun juga punya yang lebih kecil seperti CN-235", kata Menhan menganalogikan.

Selain itu, pembelian UAV dari luar negeri juga dibutuhkan untuk mengembangkan kemampuan UAV buatan dalam negeri. Sesuai Undang Undang Industri pertahanan dalam negeri, maka setiap pembelian alutsista dari luar negeri diharuskan adanya alih teknologi.

Sesuai data yang dimiliki redaksi ARC, UAV asal filipina itu memiliki spesifikasi daya tahan terbang hingga 20 jam, jarak tempuh mencapai 300 km serta daya angkut 110 kg. Serta memiliki kemampuan terbang autonomus dan manual. Hingga saat ini Dinas penelitian maupun industri dalam negeri belum memiliki kemampuan seperti yang diinginkan TNI AU tersebut.

Menhan juga menambahkan Skadron UAV itu nantinya akan ditempatkan di perbatasan, namun lokasi pastinya dirahasiakan. Salah satu tugas Skadron UAV itu nantinya adalah berpatroli di sekitar Selat Malaka.

Sumber : ARC

Readmore --> Menhan : Skuadron UAV Nanti Terdapat UAV Buatan Dalam Dan Luar Negeri

Menhan : Pesawat Udara Nir Awak (PUNA) Akan Diproduksi Massal

Jakarta - Keberhasilan uji coba pesawat Unimaned Aerial Vechile (UAV) atau Pesawat Udara Nir Awak (PUNA) buatan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), memukau para pengunjung acara tersebut.

Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro menuturkan, nantinya akan dibangun sebuah Skuadron PUNA guna pengamanan daerah perbatasan.

"Mulai saat ini, kita akan menyetop penelitian dan pengembangan pesawat PUNA dan kita akan memasuki pembuatan pesawat secara massal yang nantinya untuk memenuhi kebutuhan TNI, dengan membangun Skuadron PUNA," kata Purnomo, kepada wartawan, di Base Ops Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis (11/10/2012).

Menurutnya, pembuatan pesawat PUNA secara masal ini nantinya akan diserahkan kepada PT Dirgantara Indonesia (DI) untuk memproduksinya secara besar.

"Tentunya BPPT tidak bisa membuat secara massal, nantinya kami akan serahkan pembuatan kepada PT DI," tuturnya.

Purnomo menjelaskan, kebutuhan Pesawat PUNA untuk TNI Angkatan Udara (AU) harus memperhatikan kebutuhan dari TNI sendiri. Pasalnya, pembangunan Skuadron PUNA ini untuk tahap awal hanya untuk pengintaian saja.

Kedepannya, kata dia, PUNA buatan dalam negeri ini akan digunakan perang dan dipersenjatai, atau menggantikan pesawat tempur yang disebut dengan Unmaned Combat Aerial Vehicle (UCAV).

"Banyak manfaat dari pesawat ini, sebagai bombing, dan juga pesawat target," imbuhnya.

Purnomo mengatakan, produksi dalam negeri memang agak mahal harganya. Namun, dalam pemenuhan Alutsista TNI harus dicari harga yang ekonomis.

Sumber : OKEZONE

Readmore --> Menhan : Pesawat Udara Nir Awak (PUNA) Akan Diproduksi Massal

Menristek : UAV Buatan BPPT Masih Terlalu Berisik

Jakarta - Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) Gusti Muhammad Hatta bangga menyaksikan uji coba kemampuan pesawat terbang tanpa awak hasil kerjasama Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Namun, sang menteri mengkritisi suara gas buang pesawat yang dinilainya terlalu bising.

"Masih bising, kalau mengintai di daerah musuh, baru dengar suaranya, musuh sudah sembunyi duluan," kata Gusti saat konferensi pers uji pesawat terbang tanpa awak di Lanud Base Ops Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (11/10).

Untuk itu, dia menyatakan, perlu pengembangan lebih lanjut jika pesawat tanpa awak itu ditujukan sebagai alat utama sistem persenjataan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dalam prototype awal, pesawat tanpa awak memang diprioritaskan untuk keperluan sipil seperti memantau wilayah di Indonesia. Selain itu, Gusti juga mengkritisi bahan dasar badan pesawat yang terbuat dari serat fiber.

Dia berharap pada pengembangan selanjutnya, serat fiber dapat diganti dengan bahan dasar lain yang dapat menyembunyikan pesawat, tidak bisa tertangkap sinyal radar. Namun demikian, Gusti mengaku akan mempromosikan pesawat tanpa awak tersebut mulai tahun depan, sebagai hasil karya bangsa Indonesia yang harus dibanggakan.

"Tahun depan, kami akan mempromosikannya, seperti mobil listrik," terangnya.

Sumber : Merdeka

Readmore --> Menristek : UAV Buatan BPPT Masih Terlalu Berisik

Presiden Dan Menhan Hadiri Ujicoba UAV

Jakarta - Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro menghadiri uji terbang Pesawat Tanpa Awak (Unamed Aerial Vehicle) yang dikembangkan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

Sesuai pantauan, Menhan Purnomo ketika sampai langsung melihat pesawat tanpa awak, sebanyak enam buah yang dipajang di Base Ops Pangkalan TNI AU, Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis (10/10/2012).

Menhan ditemani oleh Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Imam Sufaat dan Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) Gusti Muhammad Hatta yang juga melihat bagaimana pesawat tanpa awak ini terbang.

Seperti diketahui, pesawat tanpa awak ini merupakan hasil pengembangan dalam negeri. Pesawat ini dapat dipergunakan untuk kepentingan militer dalam hal pengamatan wilayah.

Diharapkan pesawat tanpa awak ini dapat dikembangkan menggantikan pesawat tempur atau biasa disebut dengan Unamed Combat Aerial Vehicle (UCAV).

Pesawat terbang tanpa awak produksi BPPT ini, khususnya model Wulung, memiliki spesifikasi dan kemampuan yang tidak kalah dengan produk luar negeri.

Dengan bentangan sayap sepanjang 6,36 meter, panjang 4,32 meter, tinggi 1,32 meter serta berat 120 Kg ini sangat efektif untuk misi pemotretan udara pada area yang sangat luas serta pengukuran karakteristik atmosfer.

Bila Dana Kurang, Prioritaskan Tambahan Anggaran Pengembangan UAV

Pameran dan uji terbang Pesawat Udara Nir Awak (PUNA) yang dilaksanakan di Base Ops Pangkalan TNI AU, Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis (11/10/2012) bertepatan dengan kedatangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Kedatangan Presiden dari Yogyakarta, usai melantik Gubernur DIY, Sri Sultan X Hamengkubuwono ini memang tidak direncanakan. Presiden tiba di Landasan Udara Base Ops pangkalan TNI AU sekitar pukul 10.15 WIB.

Setelah mendarat, Presiden yang ditemani Ibu Negara, Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra) Agung Laksono dan Menteri ESDM, Jero Wacik langsung melihat PUNA Wulung Yang terparkir di pinggir lapangan udara.

"Sudah diuji terbang?" tanya Presiden kepada Kepala BPPT, Marzan Aziz Iskandar yang tengah memberikan penjelasannya.

Menhan Purnomo yang juga berada di lokasi terlebih dahulu menjelaskan kepada Presiden, bahwa PUNA ini akan menjadi salah satu kekuatan pertahanan udara untuk mempertahankan kedaulatan NKRI.

"Ini bagus. Saya ucapkan selamat kepada yang membuat, mendesain dan meneliti pesawat ini," kata SBY.

Presiden juga sempat menanyakan apakah masih cukup dana pengembangan PUNA ini. Marzan pun mengungkapkan dananya masih cukup.

"Nanti kalau masih kurang, di on top kan (diprioritaskan)," ucap Presiden.

Sumber : Tribunews / Tribunnews

Readmore --> Presiden Dan Menhan Hadiri Ujicoba UAV

Jubir Kemhan : Pulau Nipah Akan Dijadikan Bungker BBM Dan Logistik

Jakarta - Pemerintah menjadikan Pulau Nipa yang berbatasan langsung dengan Singapura sebagai percontohan pengamanan pulau terluar.

Di pulau tak berpenghuni itu tahun depan dibangun bungker bahan bakar dan logistik. Indonesia memiliki 92 pulau terluar, 12 di antaranya tak berpenghuni, termasuk Pulau Nipa. Pulau yang berada di Selat Malaka ini dijaga satuan tugas (satgas) yang terdiri dari prajurit TNI Angkatan Laut (Marinir) dan TNI Angkatan Darat. Komandan Satgas Kapten (Mar) Roni Saputra menjelaskan, pihaknya selalu melakukan patroli pengamanan di wilayah yang menjadi kewenangan satgas.

Mereka bertugas selama enam bulan dan selanjutnya digantikan satgas baru. Dia menyebut, sekarang ada beberapa persoalan yang harus dihadapi prajurit. “Keadaan air di sini sulit,tidak ada mata air,” katanya saat menerima kunjungan rombongan dari Puskom Publik Kemhan di Pulau Nipa kemarin. Untuk mengatasi hal ini, satgas harus membeli air untuk minum dari pulau Belakang Padang yang ditempuh sekitar sejam perjalanan.Adapun air untuk keperluan MCK, mengandalkan air hujan yang ditampung melalui kolam-kolam penampungan untuk disalurkan ke bak air. Selain air,kesulitan juga dialami menyangkut kondisi alam.

Cuaca di pulau yang berbatasan dengan wilayah Singapura itu tidak bisa ditebak karena perubahannya cepat. Pada musim barat angin bertiup kencang dan gelombang air laut bisa mencapai 3,5-5 meter. Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan Mayjen TNI Hartind Asrin menyatakan, segala hambatan yang masih dihadapi satgas telah menjadi perhatian Kementerian Pertahanan untuk dicarikan solusi. “Pulau Nipa akan menjadi percontohan bagi pengamanan pulau-pulau terluar lainnya,” katanya.

Di antaranya penyediaan kapal di dermaga pulau itu untuk keperluan transportasi satgas. Sekarang kapal itu sudah dipesan berukuran 28 meter. Pemerintah juga akan menyempurnakan penyediaan listrik dengan memasang solar cell. “Kita juga akan bangun alat komunikasi sehingga tidak lagi menggunakan sinyal dari Singapura,”kata dia. Dia melanjutkan, pemerintah juga telah membagi pengelolaan wilayah di pulau seluas 60 hektare itu.“Lahan seluas 15 hektare di utara untuk pertahanan, 10 hektare di tengah untuk konservasi, dan 35 hektare untuk zona ekonomi di bawah pengelolaan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP),” beber Hartind.

Zona ekonomi ini untuk menumbuhkan potensi Pulau Nipa dari segi ekonomi.“Tahun depan akan dibangun bungker bahan bakar untuk pusat pengisian bahan bakar kapal-kapal yang melintas. Kapal-kapal itu harus bayar,”ujarnya. Selain itu juga dibangun pusat penyediaan logistik yang bisa diakses untuk awak kapal, bahkan juga dibangun penginapan. “Tahun 2014 sudah menjadi kawasan percontohan,” imbuh dia.

Sumber : SINDO

Readmore --> Jubir Kemhan : Pulau Nipah Akan Dijadikan Bungker BBM Dan Logistik

Kemhan Dan Rajawali Foundation Tandatangani MoU Pendidikan & Pelatihan Pertahanan Di Harvard

Jakarta - Kementerian Pertahanan RI yang diwakili Kabadiklat Mayjen TNI Soewarno, S.Ip, M.Sc dan Rajawali Foundation yang diwakili Direktur Rajawali Foundation Agung Binantoro dengan disaksikan Menhan Purnomo Yusgiantoro dan Chairman Rajawali Corpora Peter Sondakh, menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) di bidang Pendidikan dan Pelatihan Pertahanan, Rabu (10/10), di Kemhan Jakarta. Dalam MoU disebutkan bahwa Kemhan dapat mengirimkan personelnya untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang pertahanan seperti pelatihan mengenai Global Security and Disaster Management di Harvard University atau Harvard Kennedy School, Cambrigde, USA.

Diharapkan melalui kerjasama dengan salah satu universitas terbaik di dunia ini, kalangan birokrat, akademisi maupun politisi di Indonesia akan mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan pengetahuan di bidang kebijakan publik melalui program beasiswa, penelitian, penerbitan buku atau program pelatihan untuk eksekutif di Harvard Kennedy School. Selain itu juga diharapkan dengan semakin banyak orang yang mengambil manfaat dari peningkatan kemampuan di Harvard maka kebijakan yang dibuat akan semakin baik bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat luas.

Setelah ditandatanganinya MoU antara Kemhan dan Rajawali Foundation, Menhan berharap agar sekembalinya dari mengikuti pendidikan dan pelatihan di Harvard Kennedy School, personel Kemhan dapat membawa wawasan dan perspektif yang baik demi kepentingan bangsa dan negara.

Rajawali Foundation merupakan yayasan yang menjadi wadah berbagai kegiatan kepedulian sosial perusahaan di bawah kelompok bisnis Rajawali. Selain aktifitas Corporate Social Responsibility (CSR) yang lazim dilakukan banyak perusahaan lain, Rajawali Foundation juga aktif menjadi motor penggerak Indonesia Global Compact Network (IGCN) yaitu jejaring untuk meningkatkan koorporasi kewarganegaraan. Yayasan yang salah satu kegiatannya terfokus pada pengembangan kebijakan publik di Indonesia, turut berpartisipasi dalam mendukung peningkatan kemampuan personel Kemhan. Sebelumnya Rajawali Foundation telah berkerjasama dengan Harvard Kennedy School untuk meningkatkan keterampilan di bidang kebijakan publik.

Penyerahan Sertifikat Akreditasi Badiklat Kemhan

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1565/K1/PDP/X/4/2012 tentang Penetapan Badan Pendidikan dan Pelatihan Kemhan sebagai Lembaga Diklat Pemerintah Terakreditasi, Kemhan berhak untuk menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan (diklat). Program diklat yang semuanya mendapatkan akreditasi A dari LAN RI yaitu Prajabatan Golongan I, II dan III serta diklat Kepemimpinan III dan IV, yang masing-masing memiliki masa berlaku lima tahun.

Untuk itu LAN RI sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertugas untuk melaksanakan pengkajian, penelitian dan pengembangan di bidang administrasi negara serta pendidikan dan pelatihan untuk Pegawai Negeri Sipil, memberikan sertifikat kepada Badiklat Kemhan sebagai Lembaga Diklat Pemerintah Terakreditasi. Adapun yang menjadi dasar penilaian yaitu unsur tenaga kediklatan, program diklat dan fasilitas diklat dari setiap jenis dan jenjang program pendidikan dan pelatihan.

LAN RI sebagai instansi Pembina akan memonitor, mengevaluasi dan meninjau secara berkala Badiklat Kemhan sebagai lembaga diklat pemerintah terakreditasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila dikemudian hari, program pelatihan dan pendidikan yang dilaksanakan tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LAN Nomor 2 Tahun 2008 maka LAN berhak untuk mencabut sertifikat dan akreditasi dianggap batal.

Sertifikat Akreditasi Badiklat Kemhan diserahkan Kepala LAN Prof.DR. Agus Dwiyanto, MPA kepada Kabadiklat Kemhan Mayjen TNI Soewarno, S.Ip, M.Sc dengan disaksikan Menhan Purnomo Yusgiantoro, pejabat di lingkungan Kemhan, Mabes TNI dan Mabes Angkatan, pejabat BKN serta pejabat Kemen PAN. Penyerahan Sertifikat Akreditasi Badiklat Kemhan dilakukan sebelum penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Badiklat Kemhan dengan Rajawali Foundation di bidang Pendidikan dan Pelatihan Pertahanan, Rabu (10/10).

Dalam sambutannya, Kepala LAN menyatakan bahwa pemberian akreditasi kepada Kemhan merupakan bentuk pengakuan LAN kepada Badiklat Kemhan atas kapasitas dan kompetensinya dalam menyelenggarakan berbagai diklat. Jika dilihat dari RUU Aparatur Sipil Negara (ASN) maka peran diklat di masa depan sangat penting dan strategis karena sepuluh persen dari waktu ASN akan digunakan untuk meningkatkan kompetensi dalam bentuk diklat.

Kepala LAN berharap agar Badiklat Kemhan dapat meningkatkan kapasitasnya dalam mengelola berbagai program diklat sesuai dengan kebutuhan yang ada. Untuk itu penyelenggaraan dan pengelolaan Diklat Kemhan diharapkan terus ditingkatkan demi meningkatkan standar dan kualitas Badiklat Kemhan, khususnya kualitas aparatur negara.

Sumber : DMC

Readmore --> Kemhan Dan Rajawali Foundation Tandatangani MoU Pendidikan & Pelatihan Pertahanan Di Harvard

Komisi I Berharap Industri Pertahanan Serap Tenaga Kerja Terdidik

Jakarta - Anggota Komisi I dari Fraksi PKS, Almuzzammil Yusuf berharap UU Industri Pertahanan yang membatasi impor alat utama sistem pertahanan (Alutsista) bisa menyerap tenaga kerja terdidik sehingga pengangguran bisa berkurang dan tidak terjadi brain drain.

“Pantas untuk disyukuri, akhirnya setelah melalui proses yang panjang Undang-Undang Industri Pertahanan disahkan DPR,” kata Almuzzammil Yusuf, di gedung DPR, Senayan Jakarta, Selasa (9/10).

Substansi dari undang-undang ini menurut Muzzammil diantaranya adalah agar Industri Pertahanan dapat maju dan mandiri sehingga mampu menyerap tenaga kerja terdidik dalam negeri dalam jumlah besar. “Fungsi Industri Pertahanan untuk menyerap tenaga kerja sudah tercantum dalam UU ini pada Pasal 4 huruf c,” ungkapnya.

Berdasarkan data BPS, hingga Februari 2012 lalu tingkat pengangguran terbuka (TPT) mencapai 6,32 persen dengan jumlah total penganggur mencapai 7,6 juta orang. Untuk TPT tingkat pendidikan Diploma dan Sarjana, masing-masing 7,5 persen dan 6,95 persen dari angka pengangguran.

“PKS berharap setelah dilakukan revitalisasi terhadap Industri Pertahanan, pengangguran terdidik dapat terserap sekitar 5-10 persen. Ini penting agar tidak terjadi brain drain dimana SDM terbaik bangsa ini lebih memilih bekerja di luar negeri dibandingkan di dalam negeri,” harap politisi asal Lampung ini.

Ke depan, kata Muzzammil, pasca disahkannya UU ini, setiap Industri Pertahanan harus memiliki roadmap jangka pendek, menengah, dan panjang yang komprehensif dalam menyerap tenaga kerja dalam negeri yang berkualitas.

“Ini peluang bagi SDM terbaik bangsa Indonesia untuk terlibat dalam membuat alat peralatan pertahanan dan keamanan yang canggih melalui Industri Pertahanan baik di BUMN maupun Swasta,” papar Muzzammil. Muzzammil berharap suatu saat ini akan ada Alutsista yang canggih buatan anak bangsa yang digunakan untuk membangun kekuatan pertahanan Indonesia dan membuat negara lain bangga dengan kualitas SDM Indonesia.

“Untuk itu, PKS berharap Pemerintah melalui Komite Kebijakan Industri Pertahanan dapat serius mewujudkan kemandirian dan kemajuan Industri Pertahanan dalam negeri,” harapnya.

Sumber : JPNN

Readmore --> Komisi I Berharap Industri Pertahanan Serap Tenaga Kerja Terdidik

Presiden : Kemampuan Alutsista TNI Akan Ditingkatkan Signifikan

Jakarta - Beberapa tahun terakhir alutsista TNI secara bertahap diperbaharui dan dilengkapi. Sedangkan untuk peningkatan kekuatannya yang signifikan, akan berlangsung dalam lima tahun ke depan.

Demikian disampaikan Presiden SBY dalam pembukaan kongres X Legiun Veteran RI. Acara digelar di Aula Gatot Subroto, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (9/10/2012).

"Dalam lima tahun ke depan akan ada peningkatan kemampuan alutsista TNI yang signifikan," kata Presiden SBY.

Peningkatan kemampuan alutsista itu berlaku bagi tiga angkatan bersenjata. Meliputi pengadaan kapal selam, kapal fregat, main battle tank, artileri, pesawat jet tempur dan helikopter serang.

Presiden kembali menegaskan, peningkatan kemampuan alutsista TNI bukan untuk agresi militer. Melainkan untuk menjaga dan mempertahankan keutuhan serta kedaulatan negara.

"Itu semua menunjukkan bahwa kita cinta damai, tapi NKRI adalah harga mati," tegas SBY disambut tepuk tangan 260 orang anggota LVRI dari berbagai daerah yang menjadi peserta kongres.

Kongres X LVRI berlangsung hari ini di Hotel Sultan, Jakarta. Ketua LVRI, Rais Abin, di dalam pidato sambutannya, SBY juga menyampaikan rasa terimakasih atas telah disahkannya UU Veteran.

"Ini menjadi bekal kami menjaga kehormatan dan meningkatkan kesejahteraan para veteran," ujar mantan Kepala BaIS itu.

Lima Tahun Lagi Alutsista TNI akan Meningkat

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengungkapkan demi menjaga dan mempertahankan keutuhan serta kedaulatan negara alutsista TNI secara bertahap diperbaharui dan dilengkapi.

"Dalam lima tahun ke depan akan ada peningkatan kemampuan alutsista TNI yang signifikan. Diantaranya pengadaan kapal selam, kapal fregat, main battle tank, artileri, pesawat jet tempur dan helikopter serang," ujar SBY dalam pidato pembukaan Kongres X Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI), di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (9/10/2012).

SBY menjelaskan peningkatan kekuatannya yang signifikan, akan berlangsung dalam lima tahun ke depan dan berlaku bagi tiga angkatan bersenjata. "Hal ini dimaksudkan sebagai peningkatan kemampuan alutsista TNI bukan untuk agresi militer. Itu semua menunjukkan bahwa kita cinta damai, tapi NKRI adalah harga mati," tegas SBY.

Sumber : DETIK / Tribunnews

Readmore --> Presiden : Kemampuan Alutsista TNI Akan Ditingkatkan Signifikan

Kemhan Optimis Pencairan Dana Alutsista Secara Maksimal

Jakarta - DPR berkomitmen mendukung pencairan dana on top (dana yang tak diambil dari APBN, tapi langsung dianggarkan Bappenas) untuk penguatan alat utama sistem senjata (alutsista). Kementerian Pertahanan (Kemhan) mengajukan dana on top pada 2013 sebesar 18,3 triliun rupiah.

"Asalkan untuk kepentingan alutsista, kami prinsipnya no problem. Apalagi itu sudah diprogram hingga 2014 mendatang," kata Wakil Ketua Komisi I DPR, Tubagus Hasanuddin, di Jakarta, Senin (8/10). Permintaan pengajuan dana itu masih dibahas di Badan Anggaran DPR. "Kami di Komisi I tinggal memastikan, kalau ada penyesuaian dana on top dari Banggar, penyesuaiannya berapa?" kata Tubagus.

Total dana on top alutsista yang dianggarkan pemerintah dari 2010 hingga 2014 sebesar 57 triliun rupiah. Dana itu sebagai tambahan untuk memenuhi kekuatan pokok minimal (minimum essential forces) untuk periode lima tahun itu sebesar 156 triliun rupiah. Dana itu terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010-2014 sebesar 99 triliun rupiah dan dana on top sebesar 57 triliun rupiah.

Kemhan menargetkan bisa mengadakan 45 jenis alutsista dari anggaran tersebut untuk Mabes TNI, TNI AD, TNI AU, dan TNI AL. Jumlah itu setara dengan 30 persen kekuatan MEF. Adapun MEF sendiri ditarget tercapai pada 2024 mendatang. Sebanyak 14 jenis alutsista di antaranya diperuntukkan bagi TNI AU, yang terdiri dari lima jenis pesawat tempur, tiga jenis pesawat angkut, dua jenis helikopter, dua jenis pesawat latih, serta beberapa jenis pesawat tanpa awak dan alutsista udara lain di luar radar.

Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddiq, justru sedikit pesimistis semua dana on top bisa cair pada 2014. "Kementerian Pertahanan seharusnya mengajukan dana on top pada 2013 lebih besar lagi karena dana tersisa masih besar. Minimal diajukan 22 triliun rupiah agar bisa terserap maksimal," kata Mahfudz.

Menanggapi hal itu, Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro, optimistis dana on top bisa maksimal dipergunakan hingga 2014 mendatang. "Hingga 2013 sudah cair 29 triliun rupiah. Sisanya saya optimistis bisa dicairkan pada 2014 mendatang," kata Purnomo.

Adapun rincian dana on top yang sudah cair, antara lain hingga 2012 ini keluar sebesar 17 triliun rupiah, lalu pada 2013 diajukan sebanyak dua kali masing-masing sebesar 6 trilun rupiah. Sisanya sebesar 28 triliun rupiah akan dicairkan pada 2014. "Kita upayakan untuk bisa cair semua," ujar Purnomo.

Dengan demikian, target men capai 30 persen kekuatan MEF pada 2014 bisa tercapai. Menhan bahkan optimistis bisa melampaui target MEF hingga 40 persen di masa akhir pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Ini karena kita banyak ditawarkan alutsista hibah dari negara lain," kata dia. Hibah 24 pesawat tempur F-16 dari Amerika Serikat dinilai sangat signifikan menggenjot target pemenuhan MEF.

Sumber : Koran Jakarta

Readmore --> Kemhan Optimis Pencairan Dana Alutsista Secara Maksimal

Akhir Tahun, TNI AL Akan Mendapatkan KCR Ketiga

Jakarta - TNI Angkatan Laut (AL) akan kembali menerima Kapal Cepat Rudal (KCR) yang telah dipesannya dari galangan kapal PT Palindo Marine. Total, pemerintah memesan empat KCR, yang dua diantaranya telah diserahterimakan, yakni KRI Celurit-641, dan KRI Kujang-642.

Managing Director PT Palindo Marine Harmanto mengungkapkan, KCR ketiga yang dipesan pemerintah saat ini tinggal tahap penyelesaian, dan kemungkinan akan diserahkan pada akhir tahun ini.

"Minggu lalu sudah dilaunching, dan akhir tahun ini mungkin bisa diserahterimakan," katanya saat menerima kunjungan Puskom Publik Kemhan dan wartawan di Batam, Selasa (9/10/2012).

Dia mengungkapkan, pihaknya akan melakukan pengujian kapal tersebut setelah tahap penyelesaian telah rampung dilakukan. "Sembari menyelesaikan kapal ketiga, kita juga sudah mulai tahapan pengerjaan kapal keempat. Kita membuat kapal lengkap, kecuali persenjataannya," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan Mayjen TNI Hartind Asrin menuturkan, pemerintah akan membeli total sekira 35 KCR untuk memenuhi kebutuhan sesuai program pembangunan kekuatan pokok minimum (MEF).

Indonesia menurutnya, membutuhkan kapal-kapal jenis ini untuk pengamanan wilayah laut, terutama di kawasan barat. "Perairan wilayah barat sangat cocok untuk kapal-kapal kecil seperti ini, karena perairannya dangkal. Kalau di timur, kita butuh kapal-kapal besar yang panjangnya di atas 100 meter," tandasnya.

Sumber : SINDONEWS

Readmore --> Akhir Tahun, TNI AL Akan Mendapatkan KCR Ketiga

Setelah 14 Tahun Mati Suri, PT DI Hidup Kembali

Jakarta - Setelah mati suri hampir 14 tahun, PT Dirgantara Indonesia berhasil bangkit kembali dengan mengantongi nilai kontrak produksi pesawat dan suku cadang mencapai lebih dari tujuh triliun rupiah hingga 2014.

Kebangkitan pabrik pesawat terbang pertama dan satu-satunya di Asia Tenggara ini adalah salah satu di antara kisah paling dramatis dalam sejarah BUMN sejak krisis moneter menenggelamkan perekonomian Negara Asia tahun 1997-1998.

Tetapi bagaimana sebuah perusahaan produsen pesawat yang sempat membuat cetakan panci dan antena parabola untuk bertahan hidup dapat bangkit kembali begitu rupa?

"PTDI bisa bertahan karena kami melakukan berbagai hal supaya bias tetap hidup. Meskipun pengalaman sangat pahit termasuk membuat cetakan panic dan antena tersebut, kami bisa selamat," kata Rahendi Triyatna, pejabat senior Humas PTDI.

Dari sebuah perusahaan raksasa dengan pegawai hampir mencapai 16.000 orang, PTDI harus mengurangi karyawan secara drastic hingga kurang dari seperempatnya. International Monetary Fund (IMF) yang memberi dana penopang hidup untuk keuangan negara yang sedang sekarat di ujung pemerintahan Suharto, memberi syarat pengetatan anggaran habis-habisan.

BUMN dengan basis teknologi yang dianggap kurang menguntungkan seperti PTDI dinilai merupakan bentuk pemborosan.

‘Hijau’

Keuangan PTDI terus-menerus dinyatakan dalam zona merah atau mengutang sejak saat itu. Baru pada tahun lalu dengan pendapatan sekitar Rp1 triliun, perusahaan pelat merah asal Bandung itu dinyatakan sehat kembali dengan sisa utang kepada pemerintah ditulis sebagai bentuk penyertaan modal.

“Dengan demikian sekarang (keuangan) kita ‘hijau’ lagi, dan kita bias mulai agesif cari proyek baru,” tambah Rafendi berseri-seri.

PTDI antara lain memenangkan tender untuk pemesaan empat pesawat patroli pantai Angkatan Bersenjata Korea Selatan senilai sekitar US$49,45 juta.

Ini bukan tender sembarangan, kata Rafendi, karena PTDI harus bersaing dengan dua pabrikan senjata ternama dari Eropa.

“Saya tak usah sebutkan namanyalah, tapi yang jelas ini merupakan bentuk pengakuan internasional bahwa kualitas CN235 kita memang paling sesuai.”

PTDI juga memproduksi helikopter dengan lisensi Bell Textron dan Eurocopter untuk jenis Super Puma.

Pesawat jenis CN235, bermesin ganda dan didesain mampu menampung penumpang hingga 45 orang memang andalan produksi PTDI sejak dibangun tahun 1976 oleh Bachrudin Jusuf Habibie, bapak teknologi Indonesia.

Pesawat ini dianggap handal untuk kebutuhan patroli pantai, alat angkut logistik dan penumpang jarak menengah, yang kini sedang diincar PTDI adalah pesanan CN295, lebih besar dari PTDI dan hak cipta pengembangannya didapat dari Airbus Military, sebuah perusahaan pembuat pesawat dari Spanyol.

“Kita sudah lama kerjasama dengan mereka, dan sekarang kita teken kesepakatan bahwa jika ada pesanan CN295 di kawasan Asia Pasifik maka yang kerjakan kita,” tambah Rafendi bangga. Hingga 2014, PTDI harus menyelesaikan pesanan enam unit CN235 untuk TNI AL dan AU.

Tujuh unit helicopter N-Bell 412EP TNI AD dan AL, sedang menyelesaikan dua unit heli Superpuma untuk TNI AU, dan belasan heli lain harus dikerjakan sebelum penyerahan usai tahun 2014. Sementara untuk CN295 PTDI akan memproduksi sembilan unit untuk TNI Al dan AU yang akan diselesaikan dalam tiga tahun mendatang.

"Yang CN295 ini kita selesaikan bersama Airbus Military," tegas Rahendi. Yang juga jadi penopang pendapatan penting bagi PTDI adalah kontrak pemasok suku cadang yang datang dari sejumlah pabrikan besar pesawat seperti Airbus yang diproduksi di Inggris.

“Kami adalah single source untuk sayap yang melekat ke badan Inboard Outer Fixed Leading Edge untuk Airbus 380, kita sudah mengirim 137 shift set,” kata Rahendi.

Sementara untuk produksi Airbus 320-321, PTDI bertindak sebagai sub kontraktor dari Spirit Aerosystem asal Inggris yang menyediakan komponen utama pesawat.

“Kita dinyatakan sebagai subkontraktor terbaik selama tiga tahun berturut-turut dan sudah mengirim 2400 shift set komponen.”

Layanan lain yang disediakan PTDI adalah bengkel perawatan pesawat, yang saat ini menangani sejumlah pesawat dari maskapai dalam negeri dan maskapai asing Asia.

‘Tukang jahit’

Meski nampak mengalami kemajuan serius kinerja PTDI bukan tanpa cacat. Meski standard diakui internasional, sebagian produk PTDI dinilai masih tak seideal yang diharapkan. TNI AU yang paling banyak memakai produk mereka mengeluhkan hal ini.

“Kalau produk sudah lama jadi sih, komplain kita minim. Tapi kalau produk masih baru, masih harus dikejar terus sesuai persyaratan kita,” kata Marsekal Imam Sufaat, Kepala Staf TNI AU.

Dari sekitar 4000 karyawan PTDI, 1500 diantaranya adalah lulusan sekolah kejuruan. Imam yang juga menjabat sebagai salah satu komisaris PTDI mengakui kesulitan utama pengembangan produk di PTDI adalah pada persoalan alih teknologi dari Negara maju pada engineer PTDI “Jadi airframe pesawat tidak sulit tapi buat engine, avionic yang canggih itu yang susah. Jadi umpamanya bikin baju kita masih tukang jahit,” tambah Imam mengakui.

Rahendi Triyatna tidak membantah masih banyak yang harus dilakukan untuk mengatrol kualitas produk akhir buatan PTDI. Apalagi waktu 14 tahun terakhir yang mestinya dipakai untuk mematangkan laboratorium teknik PTDI, harus hilang akibat krisis.

"Kita sedang bekerjasama dengan Korea Selatan untuk tahap awal pengembangan desain pesawat tempur, juga dengan Turki. Memang masih jauh tapi kita akan terus upayakan,” kata Rahendi. Setidaknya dengan kontrak yang ada saat ini, PTDI sudah berancang-ancang untuk mulai melakukan rekrutmen baru.

Ruang untuk insinyur yang kini baru diisi 800 orang akan diperluas dengan lulusan-lulusan baru terbaik dari berbagai universitas ternama di Indonesia.

Bahkan muncul gagasan untuk menarik kembali para ahli rancang bangun pesawat eks karyawan yang pada tahun 2000 terpaksa diberhentikan dan kini tersebar di berbagai pabrik pesawat di dunia.

Sumber : Tribunnews

Readmore --> Setelah 14 Tahun Mati Suri, PT DI Hidup Kembali

KSAL : Untuk Trimaran Selanjutnya Tidak Mengunakan Tipe Dan Bahan Yang Sama

Surabaya - Meski pernah terbakar beberapa waktu lalu, TNI Angkatan Laut tetap akan memesan kapal perang cepat dan canggih bersenjata rudal sejenis KRI Klewang. Namun, dengan dengan tipe dan spesifikasi berbeda. Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Soeparno mengatakan peristiwa terbakarnya KRI Klewang-625 tidak menghentikan program pengadaan kapal canggih yang telah diagendakan TNI AL.

"Yang jelas, kontrak pengadaan kapal dengan pihak produsen kita evaluasi lagi dan tidak dibatalkan. Namun, secara garis besar kita tidak akan memesan kapal dengan tipe dan bahan yang sama," katanya usai memimpin gelar pasukan kesiapan latihan perang Armada Jaya 2012 di Surabaya, Jawa Timur, Senin (8/10).

Seperti diberitakan, KRI Klewang-625 yang dipesan TNI AL dari galangan kapal PT Lundin Industry Invest, Banyuwangi, Jatim, terbakar di Pangkalan Angkatan Laut Banyuwangi pada 28 September silam. Saat musibah terjadi, kapal yang diluncurkan dan diperkenalkan pada 31 Agustus 2012 itu statusnya masih dalam tahap uji coba dan belum diserahterimakan kepada TNI AL.

Kapal perang dengan harga sekitar Rp 114 miliar dan dilengkapi senjata rudal itu memiliki keunggulan tidak terdeteksi oleh radar musuh dan cocok digunakan untuk kegiatan patroli di wilayah perairan Indonesia.

Sesuai perjanjian dengan PT Lundin, lanjut KSAL, TNI AL telah memesan sebanyak empat unit kapal jenis tersebut yang pembayarannya dilakukan secara bertahap setelah kapal selesai dan diserahterimakan.

"Saat terjadi peristiwa kebakaran, status kapal itu belum diserahterimakan kepada TNI AL sehingga masih menjadi tanggung jawab pembuatnya. Karena masyarakat sudah tahu soal kebakaran kapal itu, kalau harus pesan lagi tipe yang sama, apa kata dunia," kata Laksamana Soeparno.

Sumber : Liputan 6

Readmore --> KSAL : Untuk Trimaran Selanjutnya Tidak Mengunakan Tipe Dan Bahan Yang Sama

TNI AL Akan Segera Perkuat 11 Helikopter SH-2G Super Seasprite

Jakarta - Peringatan Hari TNI tahun ini menjadi lebih bermakna bagi TNI AL, dengan kepastian akan bergabungnya 11 helikopter antikapal selam SH-2G Super Seasprite, produksi Kaman Aerospace, AS. Menurut Komandan Pusat Penerbang TNI AL Sugianto, helikopter anti kapal selam SH-2G Super Seasprite sangat dibutuhkan dalam melakukan patroli perairan Indonesia.

Masih menurut Sugianto, pesawat-pesawat itu akan ditempatkan di KRI-KRI yang memiliki helipad. Helikopter antikapal selam atau istilah resmi disebut ASW (anti submarine warfare), memiliki peranan vital dalam peperangan antikapal selam, meliputi tugas pendeteksian posisi kapal selam lawan melalui sonar dan berbagai perangkat deteksi bawah air lainnya, selanjutnya menghancurkan kapal selam lawan tersebut dengan torpedo.

Dalam catatan KBR68H, sudah sejak dasawarsa 1970-an TNI AL tidak lagi mengoperasikan helikopter antikapal selam produksi Rusia. Adapun negara tetangga yang sudah diperkuat skuadron Super Seasprite, antara lain adalah Australia, Selandia Baru, dan Malaysia. Super Seasprite juga memiliki kemampuan antikapal permukaan (anti-surface warfare) dan operasi SAR.

Sumber : KBR68

Readmore --> TNI AL Akan Segera Perkuat 11 Helikopter SH-2G Super Seasprite

KSAU : Kalau AU Lemah, Diplomasi Juga Lemah

Jakarta – Jatuhnya pesawat Bravo 202 pada acara Bandung Air Show di Lanud Husein Sastranegara, Bandung, pekan lalu, menambah deretan kecelakaan pesawat. Dalam peristiwa itu, dua perwira purnawirawan TNI AU tewas di tempat.

Meski bukan pesawat milik TNI AU yang jatuh di Bandung itu, tapi musibah yang menimpa peswat latih TNI AU juga terjadi. Pada Juni 2012 misalnya, pesawat latih TNI AU, Fokker 27, juga jatuh di kawasan Halim Perdanakusuma. Pesawat latihan rutin itu, mendadak kehilangan daya dan jatuh di kompleks perumahan TNI AU. Dalam insiden ini, pilot, kopilot, dan seorang instruktur tewas di tempat.

Jatuhnya sejumlah pesawat itu membuat publik menyorot kondisi peralatan tempur TNI AU. Apakah kekuatan udara Indonesia lagi kritis? Di tengah situasi itu, TNI AU menerima hibah pesawat tempur F-16 dari Amerika Serikat. Juga ada rencana pengadaan pesawat tempur di dalam negeri, produksi bersama dengan Korea Selatan. Tapi bagaimanakah sebetulnya postur kekuatan pertahanan udara Indonesia?

Untuk itu, VIVAnews mewawancarai Kepala Staf Angkatan Udara (KASAU) Marsekal TNI Imam Sufaat. Berikut petikan wawancara dengan pria kelahiran Wates, Yogyakarta, 21 Januari 1955 ini.

Soal postur kekuatan udara kita, apakah benar kekuatan udara kita sekarang kritis, dalam arti banyak skuadron pesawatnya sudah tua, begitu juga persenjataannya?

Pesawat ini kan tidak ada yang tua. Kita lakukan maintenance sesuai dengan kelaikan terbang. Memang teknologi yang perlu kita kejar. Kita akan ada pesawat Shukoi generasi keempat, F-16 juga generasi keempat. Kita memang masih perlu penambahan-penambahan pesawat yang canggih.

Ada hibah F-16 dari Amerika Serikat, berapa sebetulnya jumlah yang disetujui dan akan ditempatkan di mana?

Jumlahnya 24 buah. Nanti sebagian ditempatkan di Lanud Iswahyudi Madiun, sebagian lagi di Pekanbaru. Jadi, 24 ditambah 7 cadangannya, ada 31 unit.

Banyak pesawat latih TNI AU mengalami kecelakaan, terakhir yang di Air Show Bandung pekan lalu itu. Apakah sudah dibuat semacam audit, berapa banyak pesawat latih yang tak laik terbang? Itu bukan AU. Ini kan pesawat air sport. Yang sudah kami grounded itu Foker 27 tapi sudah diganti dengan C-295. Kemudian ada juga yang sudah diganti dengan Super Tucano. Untuk helikopter, kita akan dapat heli baru EC 725 Cougar. Jadi sudah oke mulai ke depan.

Lalu, dalam soal peningkatan alutsista, apa alasan membeli heli Apache?

Apache bukan untuk AU, tapi Angkatan Darat. Itu kan Apache serang yah, jadi memang infrantri butuh untuk bantuan itu.

Apa ancaman terbesar kita saat ini dari sudut pertahanan udara?

Negara ini kan butuh bargaining power. Kalau Angkatan Adara kita lemah maka diplomasi kita akan lemah karena angkatan udara itu bisa menyerang ke negara lain. Sehingga kalau kita beli pesawat yang canggih mereka pasti sudah bingung mau apa Indonesia ini, karena memang kita bisa menyerang tapi angkatan lain kan tidak. Hanya air power yang sangat diperhitungkan oleh lawan.

Apakah Indonesia sering dimasuki pesawat pengintai tanpa kita sadari?

Negara kita itu kawasan damai. Cuma kalau wilayah kita diinjak-injak negara lain, ini masalah kehormatan kita. Kita tidak mau diintai seperti itu. Jadi kalau ada pesawat yang masuk harus kita intercept.

Berapa sering TNI AU memergoki kekuatan asing menelusup ke wilayah udara kita?

Ada, kan radar kita menangkap. Namun kita protesnya dengan cara diplomatik saja.

Bagaimana soal pesawat Asing Cessna 208 milik Michael A Boyd, Warga Negara Amerika Serikat yang diberhentikan di Bandar Internasional Sipil-militer Sepinggan Balikpapan karena memasuki wilayah Indonesia?

Kemarin kami tahan. Karena untuk ijinnya mereka harus mengurus dulu. Ini tidak ada security clearance. Mungkin mereka menganggapnya legal, namun masuk wilayah kita itu tidak boleh.

Mengapa alat radar kita tidak berfungsi 24 jam?

Kita operasinya memang tidak full karena dukungan anggarannya memang terbatas. Karena, kalau dioperasikan 24 jam itu maka akan memerlukan BBM. Lalu harus lembur, sehingga waktunya tidak pagi hingga siang tetapi giliran. Jadi orang memang tidak bisa memprediksi radar kita on atau off.

Apa saja yang dibutuhkan oleh Angkatan Udara?

Ya kita maunya mission based on capability. Kami harus mampu melaksanakan counter air. Kita harus bisa melaksanakan ground attack, dan air mobility. Sehingga kita perlu beli pesawat Super Tucano untuk patroli. Kemudian high end-nya kita butuh Sukhoi atau mungkin kerjasama dengan Korea yang pesawatnya canggih yang kita mampu untuk air support. Para penerbang kita kan luar biasa.

Ada kabar, artileri pertahanan udara kita juga kritis. Ada rudal yang expired, dan presisinya sudah tak bisa diandalkan. Berapa banyak?

Itu rahasia dan tidak bisa diungkapkan.

Apakah ada produksi dalam negeri yang bisa diandalkan dalam soal alutsista untuk TNI AU?

Kebutuhan helikopter kita itu diambil dalam negeri, kemudian CN 235 itu juga dalam negeri. Untuk pesawat tempur dengan Korea itu bisa. Untuk membuat pesawat itu kan bukan masalah mampu atau tidak, tapi ekonomisnya bagaimana. Kalau kita bisa membuat pesawat kemudian dijual ke negara lain tidak laku atau pesannya cuma sedikit. Berapa biaya untuk development itu kan sangat luar biasa karena break event point satu pesawat itu untuk membuat 200 pesawat. Kalau kita pakai untuk 10 kan tidak ekonomis.

Sumber : Vivanews

Readmore --> KSAU : Kalau AU Lemah, Diplomasi Juga Lemah

Pengamat : Pasar Alutsista Di Asia Sangat Menggiurkan

Jakarta - Para produsen senjata internasional tengah mengalihkan pasar tradisional di negara-negara Barat, yang tengah kesulitan keuangan. Mereka kini mengalihkan fokus ke Asia, yang tergolong pasar yang atraktif karena sedang didukung dana yang kuat dan mulai intensif memperkuat alat utama sistem persenjataan masing-masing.

Menurut kantor berita Reuters, Asia kini menjadi pasar yang bagus bagi pembuat senjata, peralatan komunikasi, dan sistem pemantauan. Dua perusahaan senjata asal Amerika, Lockheed Martin dan Boeing Defence, telah membuat proyeksi bahwa kawasan Asia Pasifik bakal menyumbang 40 persen dari pendapatan internasional.

Ini terkait dengan ketegangan di perairan Asia, yang melibatkan sejumlah negara. "Situasi maritim di Pasifik tengah mendapat perhatian banyak pihak," kata Jeff Kohler, wakil presiden Boeing Defence, saat berbicara di sela pameran Singapore Airshow beberapa waktu lalu.

Tidak hanya perusahaan-perusahaan Amerika yang bersiap menangguk untung dari bisnis alutsista di Asia. Para pebisnis dari Eropa pun membidik pasar serupa. Sejumlah negara di Asia Tenggara merupakan pasar andalan.

Vietnam, misalnya. Menurut Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), sebanyak 97 persen dari persenjataan utamanya termasuk fregat, pesawat tempur, dan sistem rudal maritim Bastion-- berasal dari Rusia selama 2007-2011. Bahkan, menurut lembaga itu, Vietnam kini bakal mendiversifikasi sumber alutsista dari Belanda dan AS.

Filipina diketahui mengandalkan alutsista dari AS. Sebanyak 90 persen persenjataannya buatan Negeri Paman Sam. Negara itu kini berencana memutakhirkan alutsistanya dalam kurun lima tahun untuk mengantisipasi ancaman dari China, saat kedua negara itu tengah memperebutkan wilayah di Laut China Selatan.

Tetangga Filipina, Thailand, juga memperkuat armada kapal patroli yang didesain perusahaan BAE Systems dari Inggris. Thailand juga berencana memodernisasi kapal fregat dan dalam lima tahun, akan membeli dua kapal.

Singapura, selama ini membeli sebagian besar alutsistanya dari AS, Prancis, dan Jerman. Singapura telah memesan jet tempur F-15SG dari Boeing Co di AS dan dua kapal selam kelas Archer dari Swedia untuk menambah armada mereka.

Sebelumnya, negara-kota itu sudah mempunyai empat unit kapal selam Challenger. Indonesia dan Malaysia pun tengah memodernisasi alutsista masing-masing.

Asia Tenggara Mulai Agresif Beli Senjata

Tidak hanya Indonesia yang tengah giat memperkuat alat utama sistem persenjataan. Tetangga-tetangganya di Asia Tenggara pun belakangan ini mempercanggih persenjataan mereka.

Menurut kantor berita Reuters, dengan bersumber dari sejumlah lembaga pengamat, setidaknya ada tiga negara ASEAN yang tengah memperkuat Alutsista. Indonesia sedang membeli sejumlah unit kapal selam dari Korea Selatan dan sistem radar maritim dari China dan AS. Vietnam pun menambah kapal selam dan jet tempur Rusia.

Singapura tak ketinggalan. Negeri mungil itu berstatus importir senjata terbesar kelima di dunia dan terus menambah persenjataan yang canggih. Mengantisipasi pengembangan kekuatan militer China dan juga didukung pertumbuhan ekonomi yang sedang pesat, negara-negara Asia Tenggara lagi jor-joran membelanjakan anggaran militer demi memperkuat jalur pelayaran, pelabuhan, dan batas-batas maritim yang vital bagi aliran ekspor dan energi.

Menurut kalangan pengamat, sengketa wilayah di Laut China Selatan - yang mengandung sumber minyak dan gas alam melimpah - membuat Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Brunei harus antisipasi atas pengembangan kapabilitas militer China, yang turut berkepentingan atas perairan itu.

Bahkan negara-negara yang jauh dari pertikaian itu, seperti Indonesia, Thailand, dan Singapura, turut merasa perlu memperkuat keamanan maritim masing-masing dengan menambah kemampuan alutsista.

"Pembangunan ekonomi telah mendorong mereka menyisihkan sebagian anggaran untuk pertahanan demi melindungi investasi, jalur laut, dan zona ekonomi eksklusif," kata James Hardy, editor IHS Jane's Defence Weekly untuk kawasan Asia Pasifik. "Tren terbesar adalah penguatan di kawasan pantai dan pemantauan serta patroli maritim," lanjut Hardy.

Data dari lembaga Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) menunjukkan bahwa, saat ekonomi mereka meningkat pesat, belanja pertahanan negara-negara Asia Tenggara rata-rata naik 42 persen dari 2002 hingga 2011. Singapura Terkaya Sebagian besar alutsista yang mereka beli adalah kapal perang, kapal patroli, sistem radar, dan pesawat tempur. Mereka juga membeli kapal selam dan rudal anti kapal, yang efektif dalam melindungi jalur laut. Selama berpuluh-puluh tahun, terutama selama Perang Dingin, banyak negara di Asia Tenggara sedikit yang berbelanja alutsista, dan rata-rata hanya membeli meriam dan tank kecil. Sebagian besar ancaman mereka saat itu bersifat internal, lagipula AS bertindak sebagai payung keamanan dari ancaman pihak luar.

Namun, seiring perkembangan situasi, orientasi belanja militer di kawasan ini pun berubah. Mereka kini membeli persenjataan canggih. Mengingat mereka adalah negara pesisir, pembelian lebih ditekankan pada pertahanan laut dan udara.

Itulah sebabnya Malaysia belakangan ini punya dua kapal selam canggih Scorpene dan Vietnam membeli enam kapal selam kelas Kilo dari Rusia. Thailand pun berencana membeli sejumlah kapal selam dan pesawat militer Gripen dari perusahaan Swedia, Saab AB. Pesawat tempur ini akan dipersenjatai rudal anti kapal RBS-15F buatan Saab, ungkap lembaga International Institute for Strategic Studies (IISS).

Singapura telah memesan jet tempur F-15SG dari Boeing Co. di AS dan dua kapal selam kelas Archer dari Swedia untuk menambah armada mereka. Sebelumnya, negara-kota itu sudah punya empat unit kapal selam Challenger.

Walau negerinya kecil, Singapura punya kocek melimpah untuk membeli alutsista canggih. Menurut IISS, Singapura pada 2011 memiliki anggaran pertahanan sebesar US$9,66 miliar. Jumlahnya hampir dua kali lipat dari tetangga-tetangganya, yaitu Thailand (US$5,52 miliar), Indonesia (US$5,42 miliar), Malaysia (US$4,54 miliar), dan Vietnam (US$2,66 miliar), ungkap IISS.

Sebagai negara kepulauan yang bergaris pantai sepanjang 54.700 km, Indonesia baru punya dua kapal selam. Kini Indonesia sudah pesan tiga unit baru dari Korea Selatan. Negara ini juga bekerjasama dengan China untuk memproduksi rudal anti kapal C-705 dan C-802 setelah menggelar ujicoba penembakan rudal Yakhont buatan Rusia pada 2011. Sumber : Vivanews/ Vivanews

Readmore --> Pengamat : Pasar Alutsista Di Asia Sangat Menggiurkan

Pengamat : Pengembangan Industri Pertahanan Perlu Menyesuaikan Geopolitik

Jakarta - Indonesia harus memfokuskan diri pada pengembangan industri pertahanan sesuai geopolitik yang ada. Jika hal itu dilakukan, diyakini industri strategis akan mapan dalam kurun waktu 20-30 tahun ke depan. Bahkan diprediksi, Indonesia dalam 50 tahun ke depan dapat kembali seperti Kerajaan Sriwijaya di masa lalu yang memiliki armada laut terkuat di Asia.

“Pengembangan industri alusista (alat utama sistem persenjataan), harus disesuaikan dengan kondisi geopolitik sebagai negara kepulauan. Jadi fokusnya seperti membuat kapal patroli cepat, kapal perang siluman. Dan jika sumberdaya manusianya cukup memadai, sekalian membuat kapal selam. Itu kalau berani visioner,” cetus pengamat pertahanan dari Universitas Indonesia, Aditya Batara, di Jakarta, Minggu (7/10).

Menurutnya, langkah ini sangat diperlukan. Pasalnya, hampir semua negara-negara maju juga menempatkan spesialisasi alutsista tertentu untuk dikembangkan. Terlebih lagi, tidak pernah ada satu negara pun yang mampu memproduksi berbagai alutsista dengan kualitas mumpuni yang merata.

“Misalnya Amerika mereka terkenal dengan pesawat tempurnya, Jerman dengan tanknya dan Israel dengan pesawat tanpa awaknya. Karena itu Indonesia juga jangan memroduksi semuanya. Karena sudah pasti mahal dan butuh riset yang lebih lama,” ulasnya.

Hanya saja, katanya, diperlukan beberapa langkah yang mendesak untuk segera dilakukan dalam rangka mengembangkan industri strategis. Di antaranya, Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) yang diamanatkan UU Industri Pertahanan harus berperan aktif mendorong pengembangan industri strategis sesuai kebutuhan yang ada.

Selain itu pemerintah juga harus pro-aktif mengajak para ilmuwan Indonesia yang banyak bekerja pada perusahaan-perusahaan besar di luar negeri untuk berperan serta. “Kalau hal-hal ini tidak segera dilakukan, maka revitalisasi industri strategis yang dimimpikan Presiden, masih sebatas wacana saja, terlepas sudah ada UU Industri Pertahanannya,” ujarnya.

Sumber : JPNN

Readmore --> Pengamat : Pengembangan Industri Pertahanan Perlu Menyesuaikan Geopolitik