DPR Jangan Menjadi Mafia Alutsista !

Jakarta - Kita merasa sedih dengan alat tempur yang dimiliki Tentara Nasional Indonesia. Untuk itulah kita sepakat memperbaiki alat utama sistem persenjataan yang dimiliki angkatan perang kita. Kita sudah menetapkan untuk menyediakan anggaran Rp 150 triliun hingga tahun 2014 bagi pengadaan peralatan tempur TNI.

Tentunya kita berharap bahwa anggaran itu benar-benar dipergunakan untuk pembelian alutsista yang benar. Kita harus menjaga agar jangan sampai anggaran itu bocor dan akhirnya kita tidak pernah membangun angkatan perang yang bisa diandalkan untuk menjaga keseluruhan tumpah darah kita.

Kementerian Pertahanan dinilai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai salah satu kementerian yang "Bo-Bo", boros dan bocor. Untuk itulah Presiden mencoba memperbaiki sistem pengadaan persenjataan TNI agar sampai menjadi tempat terjadinya praktik korupsi.

Pengadaan alutsista dilakukan oleh komite yang melibatkan unsur Kementerian Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, serta Komite Pemberantasan Korupsi. Tujuannya jangan sampai pengadaan alutsista hanya sekadar dilihat sebagai gula yang manis dan semut-semut pun berdatangan untuk menikmatinya.

Dewan Perwakilan Rakyat tentunya diharapkan menjadi lembaga resmi yang mengawasi agar jangan sampai terjadi penyimpangan penggunaan anggaran. Dengan tugas pengawasan yang mereka miliki, DPR harus menjaga agar setiap rupiah yang dipergunakan sepenuhnya dipakai untuk pembelian alutsista yang tepat.

Pertanyaannya, apakah DPR bisa melakukan fungsi pengawasan secara benar? Sejauh mana DPR tidak tergoda untuk ikut menikmati anggaran yang begitu besar, yang dalam periode tiga tahun ke depan mencapai Rp 150 triliun? Apalagi partai-partai politik sedang membutuhkan anggaran besar bagi persiapan Pemilihan Umum 2004.

Potensi bagi tergodanya partai-partai politik di DPR untuk menyalahgunakan kewenangan sangatlah besar. Bayangkan, satu persen saja mengambil untung dari Rp 150 triliun anggaran yang ada sudah Rp 1,5 triliun. Padahal dalam praktiknya selama ini, DPR bisa mengambil sampai 20 persen seperti yang terjadi dalam pembangunan Wisma Atlet SEA Games XXVI.

Untuk mencegah jangan sampai DPR tergoda memanfaatkan anggaran pengadaan alutsista, maka DPR sangat sampai masuk ke dalam urusan teknis. DPR cukup duduk bersama Kementerian Pertahanan dan masing-masing Angkatan untuk merumuskan postur TNI seperti apa yang kita ingin bangun dan alutsista seperti apa yang perlu diadakan.

Selanjutnya, DPR mengawasi saja pelaksanaan teknis pengadaan yang dilakukan Kementerian Pertahanan. DPR tidak perlu sampai mengurusi jenis alutsista yang perlu kita beli. Apalagi ikut-ikut menentukan darimana alutsista itu harus didatangkan.

Kalau dinilai ada potensi penyimpangan yang terjadi dengan postur TNI yang ingin kita bangun, DPR tinggal memperingatkan Kementerian Pertahanan. Tugas utama yang harus dilakukan DPR adalah bagaimana membuat anggaran Rp 150 triliun tidak ada yang bocor.

Sebagai pemegang anggaran, memang sekarang ini DPR merasa paling berhak untuk mengatur-ngatur bahkan sampai satuan tiga. Ibaratnya, sampai hal yang sangat mikro, DPR merasa berhak untuk ikut menentukan. Akibatnya, mereka sering dimanfaatkan oleh kelompok yang terbiasa untuk mengakali anggaran.

Sikap greedy seringkali membuat anggota DPR terjerembab. Mereka terjebak pada orientasi untuk mengambil keuntungan dari anggaran yang ada. Tidak sedikit anggota DPR yang harus mendekam dalam penjara karena terjebak dalam praktik korupsi.

Kita harus menjaga agar jangan sampai dalam pengadaan alutsista, anggaran yang sudah disediakan akhirnya dihambur-hamburkan secara sembarangan. Jangan sampai pada tahun 2014 mendatang, anggaran Rp 150 triliun yang kita sisihkan habis, namun kita tidak memiliki postur TNI yang bisa disegani oleh negara lain.

Untuk itu kita semua harus juga ikut mengawal pengadaan alutsista yang akan mulai dilaksanakan tahun 2012 ini. Terutama kelompok masyarakat madani yang peduli terhadap masa depan TNI dan memiliki pemahaman tentang alutsita yang dibutuhkan angkatan perang kita, mau ikut berbicara serta mengawal penggunaan anggaran yang ada.

Cukup sudah praktik korupsi yang mewarnai pengadaan alutsista selama ini. Anggaran yang kita keluarkan akhirnya hanya dinikmati segelintir orang saja, sementara TNI tidak pernah memiliki sosok yang bisa menggentarkan lawan.

Alutsista yang kita miliki tidak didasarkan kepada sosok TNI yang sebenarnya kita dambakan. Semua lebih ditentukan oleh kick back apa yang bisa dinikmati oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan kepentingan TNI, namun sebenarnya hanya memperkaya diri sendiri.

Saatnya bagi kita untuk memulai sesuatu yang lebih baik. Kita memikirkan kepentingan Indonesia yang lebih besar, bukan hanya sekadar keuntungan diri sendiri. Kasihan negeri ini terlalu lama dirugikan oleh warganya sendiri.

Sumber : MetrotvNews

Readmore --> DPR Jangan Menjadi Mafia Alutsista !

Kemhan : Pengadaan Enam Unit Sukhoi Masih Tahap Negosiasi

Jakarta - Kementerian Pertahanan (Kemhan) sedang mengupayakan pembelian enam unit pesawat tempur Sukhoi Su-30MK2 dari Rusia, namun masih dalam tahap negosiasi.

"Pembelian enam unit pesawat Sukhoi dari Rusia masih dalam tahap negosiasi," kata Sekretaris Jenderal Kemhan Marsekal Madya Eris Heriyanto usai peresmian Crisis Center Pramuka di Kwartir Nasional (Kwarnas) Pramuka, Jakarta, Jumat.

Pembelian enam pesawat Sukhoi itu sebagai rencana strategis (Renstra) Kemhan dalam memenuhi kekuatan udara jet tempur Shukoi hingga satu skuadron atau setara 16 jet tempur.

Saat ini, TNI AU baru memiliki 10 jet tempur terdiri dua versi, yakni Shukoi Su-30MK2 dan Su-27SKM.

Penambahan Sukhoi itu untuk menambah kekuatan tempur TNI AU dalam menjaga kawasan udara Indonesia. Belajar dari pengalaman selama ini, jumlah pesawat yang ada belum mencukupi untuk mengamankan wilayah udara dari penyusupan pesawat asing.

Eris pun mengaku belum bisa menyebut harga pembelian enam unit Shukoi itu.

"Sistem pembayaran pembelian Sukhoi kepada pemerintah Rusia melalui pinjaman lunak luar negeri. Karena saat ini masih proses negoisasi, kami belum bisa memastikan kedatangan enam jet tempur tersebut," ucapnya.

Sumber : ANTARA

Readmore --> Kemhan : Pengadaan Enam Unit Sukhoi Masih Tahap Negosiasi

Enam Kapal Perang TNI AL Lego Jangkar Di Karimun

Karimun - Enam kapal perang TNI Angkatan Laut singgah di perairan Tanjung Balai Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, Kamis untuk mengecek kesiapan armada dan logistik yang akan digunakan dalam latihan perang di Dumai, Riau, Sabtu (10/12).

Enam kapal perang lego jangkar berjejer mulai dari perairan depan Markas Komandan Pangkalan TNI AL Tanjung Balai Karimun hingga perairan depan Proyek Coastal Area atau Jalan Lingkar, masing-masing Kapal Republik Indonesia (KRI) Makassar 590, KRI Banda Aceh 593, KRI Banjarmasin 592, KRI Barakuda, KRI Sutanto 877 dan KRI Silaspapare 386.

"Kami singgah di Karimun untuk memeriksa kesiapan armada, personel dan logistik yang akan disertakan dalam latihan perang di Dumai Sabtu," kata Komandan Gugus Tempur Armada Bagian Timur Laksamana Pertama Sulaeman BN kepada para wartawan di atas KRI Makassar 590 yang lego jangkar persis di perairan depan Proyek Coastal Area.

KRI Makassar 590 dikomandani Letkol Laut (P) Fadelan. Kapal ini memiliki panjang 122 meter dengan bobot sekitar 7.800 ton.

Selain mengangkut ratusan prajurit TNI-AL, KRI Makassar juga membawa 11 tank, lima amphibi dan 6 tank untuk angkutan personel.

Kapal ini juga dilengkapi sarana prasarana olahraga, seperti lapangan bulutangkis, peralatan senam dan kebugaran dan lainnya.

"Seluruh sarana prasarana kita periksa dan uji coba agar benar-benar siap digunakan dalam latihan perang itu," ucap Sulaeman.

Latihan perang di Dumai akan melibatkan prajurit TNI-AU dan TNI-AD yang dijadwalkan akan dibuka oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Dia mengungkapkan tujuan latihan perang di Dumai adalah untuk mengasah kemampuan prajurit agar siap tempur dalam upaya mempertahankan keutuhan NKRI.

Ditanya apakah tujuan latihan perang untuk mengoptimalkan pengamanan daerah perbatasan, dia mengatakan tujuan utama adalah mengasah kemampuan prajurit agar siap tempur dalam upaya mempertahankan keutuhan NKRI.

"Terpenting adalah menguji kesiapan prajurit sehingga siap tempur kapan saja. Negara tetangga juga tahu bahwa kita memiliki armada dan peralatan tempur," ucapnya.

Komandan KRI Makassar 590 Letkol Laut (P) Fadelan mengatakan kapal yang dikomandaninya memiliki fungsi sebagai alat angkut atau "Landing Platform Dock".

"Kapal ini diproduksi pada 2005 oleh Daesun Shipbuildings & Engineering, Korea Selatan. Dan ini merupakan kapal pertama dari dua kapal yang dibuat oleh perusahaan tersebut," ucapnya.

KRI Makassar, jelas dia, mampu menampung sekitar 700 prajurit, 13 peralatan temput dengan dilengkapi dua landasan helikopter atau helipad.

"Karena berfungsi sebagai kapal pengangkut, KRI Makassar tidak memiliki peralatan tempur canggih selain hanya dilengkapi meriam," kata seraya mengatakan KRI Makassar memiliki kecepatan 13 knot.

Sejumlah marinir di KRI Makassar dengan senjata lengkap tampak melakukan uji coba dan pengecekan senjata serta mendalami strategi yang akan diterapkan di dumai.

Para prajurit tampak sangat terampil menggunakan peralatan tempur seperti keluar masuk tank amphibi yang di atas KRI Makassar.

Sumber : ANTARA

Readmore --> Enam Kapal Perang TNI AL Lego Jangkar Di Karimun

Pangkosekhanudnas I : Tanjungpinang Dijaga F16 dan Rudal

Tanjung Pinang - Dari 17 Satuan Radar di Indonesia, Satuan Radar 213 Kepulauan Riau termasuk memiliki peralatan radar tercanggih. Selain pesawat tempur F-16 block 52, di pertengahan 2012 mendatang, Satrad ini akan dilengkapi peralatan rudal yang dapat mengamankan ibu kota.

Panglima Komando Sektor Pertahanan Udara Nasional (Pangkosekhanudnas) I, Marsekal Pertama TNI M Barkah,menyampaikan ada penambahan rudal itu usai serah terima jabatan Dansatrad 213 dari Letkol Lek Wichid Alchamdani Zen kepada Mayor Lek Budi, Rabu (7/12) di Markas Satrad 213 di Sri Bintan, Teluk Sebong.

Menurut Barkah, peralatan radar di Kepulauan Riau sudah paling bagus karena dapat memantau penerbangan baik lokal maupun internasional dengan jarak 240 meter per mil.

‘’Kita bekerja sama dengan Singapura dan lainnya. Jadi bila radar sipil tidak terpantau maka akan terpantau dengan radar militer,” tuturnya.

Bila ada pesawat tak berizin, Satuan Radar akan melakukan prosedur yang sudah ada. Seperti mengingatkan untuk kembali ke jalurnya. Tapi, bisa juga dilakukan pengusiran melalui radio dan jika tidak digubris bisa diterbangkan pesawat F-16.

‘’Namun, bila masuk tidak teridentifikasi, maka sasaran tersebut akan diserahkan ke Kosek II,” terang Barkah sembari menambahkan kalau di kawasan timur TNI memiliki Sukhoi.

Ditanya rencana penambahan personel di Satuan Radar 213 Kepri, menurutnya belum perlu. ‘’Personelnya tetap hanya profesionalisme kita tingkatkan lagi,’’ ungkap Pangkosekhanudnas I mengimbau kepada Satuan Radar 213 lebih meningkatkan menjaga wilayah karena sangat strategis dan berdekatan dengan negara lain.

Sertijab Dansatrad

Serah terima jabatan Komandan Satuan Radar 213 dilakukan kemarin, dari Letkol Lek Wichid Alchamdani Zen kepada Mayor Lek Budi. Mayor Lek Budi sebelumnya menjabat di Pusat Operasi Komando Pertahanan Udara di Jakarta, sedangkan Letkol Lek Wichid Alchamdani Zen akan menjabat sebagai Direktur Diklat di Surabaya.

Pergantian jabatan dikatakan merupakan suatu hal yang dinamis dan merupakan sebuah penyeragan di sebuah organisasi. Namun dari pergantian itu, yang terpenting adanya peningkatan kinerja untuk memperoleh hasil yang lebih baik.

Mayor Lek Budi yang baru diangkat menjadi Komandan Satuan Radar 213 mengatakan, ia bertekad akan menambah jam operasi Satuan Radar 213 Kepri dari 1/2 hari atau 12 jam menjadi 18 jam.
‘’Jam penerbangan akan kita tambah karena jalur penerbangan semakin banyak,” tegasnya.
Hadir dalam serah terima, Bupati Bintan Ansar Ahmad, Ketua DPRD Bintan Lamen Sarihi, Kapolres Bintan AKBP Octo Budhi Prasetyo S,ik dan Kadis UKM, Koperasi dan Perindag Dioan Nusa serta pejabat lainnya yang ada di Tanjungpinang.


Sumber : Tanjung Pinang Pos

Readmore --> Pangkosekhanudnas I : Tanjungpinang Dijaga F16 dan Rudal

Kemhan Awasi Kualitas Produksi Alutsista Industri Pertahanan Dalam Negeri

Jakarta - Kementerian Pertahanan mengawasi pengelolaan manajemen keuangan untuk modernisasi alat utama sistem persenjataan (Alutsista) TNI. Pengawasan tersebut sangat penting agar kualitas produksi Alutsista TNI bisa terjamin.

Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Pertahanan RI, Sjafrie Sjamsoeddin saat mengadakan kunjungan kerja ke PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (DKB), Jakarta Utara, Kamis (8/12).

Sjafrie menjelaskan Kementerian Pertahanan melakukan pengawasan karena Menteri Pertahanan sebagai pembina industri Pertahanan khususnya selaku Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan ( KKIP).

Berkaitan dengan KKIP, Wamenhan menjelaskan bahwa Kemhan memiliki kewajiban untuk memberikan peluang dan tantangan kepada industri pertahanan baik pemerintah ataupun swasta.

Menurut Wamenhan, pemerintah sedang mengakselarasi modernisasi alutsista TNI, khusus untuk modernisasi peralatan TNI AL yaitu sisi combatan dan sisi noncombattan. Wamenhan melakukan kunjungan kerja dengan tujuan untuk melihat proses pembuatan kapal non combatan untuk modernisasi peralatan militer, khususnya kapal jenis tanker dan jenis kapal Landing Ship Tank (LST).

Ditanya soal kemampuan keuangan negara dalam rangka modernisasi alutsista TNI, menurut Sjafrie, Kemhan akan mementingkan aspek manajemen supaya terjadi resultan antara kualitas produksi dan kualitas manajemen keuangan pembangunan alutsista TNI. Sjafrie menambahkan anggaran pembangunan kekuatan TNI dari tahun 2010-2014 mencapai Rp150 triliun.

Wamenhan Tinjau Proses Pembuatan Kapal Tanker

Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin meninjau proses pembuatan kapal untuk modernisasi peralatan militer seperti kapal combattan, kapal angkut dan kapal tanker.

"Kita ingin melihat kualitas kapal, harganya maupun kemampuan militernya," kata Wamenhan Sjafrie Sjamsoeddin saat meninjau proses pembuatan kapal di Galangan I, Dok dan Perkapalan Koja Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (8/12).

Saat melakukan peninjauan, Wamenhan didampingi Irjen Kemhan Laksamana Madya TNI Gunadi, Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan Mayjen TNI Ediwan Prabowo, Direktur Teknologi dan Industri Ditjen Potensi Pertahanan Kemhan, Brigjen TNI Agus Suyarso, Asisten Perencanaan Umum TNI, Laksda TNI Among Margono, Asisten Perencanaan KSAL, Laksamana Muda TNI Sumartono. “Nanti dalam pelaksanaan dari Dok Koja Bahari (DKB) ini diusahakan ada Tim representatif yang bertugas mengawasi proses produksi," kata Wamenhan.

Direktur PT. Dok Koja Bahari, Riry Syeried Jetta mengatakan perusahaannya membuat satu unit kapal tanker pada tahun 2011 sesuai dengan alokasi anggaran dari APBN-P tahun 2011 sebesar Rp205 miliar.

Kapal tanker minyak ini digunakan untuk pengisian bahan bakar, bantuan pengisian minyak untuk kapal perang di tengah laut. Menurutnya, pengerjaan kapal ini semuanya dikerjakan oleh tenaga dalam negeri.

Sumber : JURNAS

Readmore --> Kemhan Awasi Kualitas Produksi Alutsista Industri Pertahanan Dalam Negeri

Wamenhan Tinjau Langsung Produsen Alutsista TNI

Jakarta - Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan), Sjafrie Sjamsoeddin akan melakukan peninjauan kesiapan produsen dalam memenuhi kebutuhan alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI.

Berdasarkan informasi dari Staf Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan, Wamenhan dijadwalkan akan meninjau kesiapan produsen alutsista TNI di Dok Koja Bahari, Jalan Sindang Laut 101 Cilincing, Jakarta Utara, Kamis (8/12) pukul 09.00 WIB.

Terkait modernisasi alutsista TNI, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono secara khusus memberikan perhatian dengan mengagendakannya dalam sidang kabinet bulan November lalu.

Menurut Presiden, pemerintah telah menetapkan kebijakan modernisasi pembangunan pertahanan utamanya jajaran TNI dan dalam skala tertentu Polri termasuk rencana pengadaan alutsista untuk jangka menengah dan jangka panjang. Selama pembangunan 2009-2014, pemerintah juga sudah ditetapkan dukungan pengadaan alutsista.

"Telah saya putuskan dan kita telah menyinkronisasikan kebutuhan pertahanan jajaran TNI/Polri dan dukungan anggaran yang dikelola oleh Kemenkeu dan dalam batas tertentu Bappenas," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pengantar Rapat Kabinet Terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (10/11).

Presiden mengajak memikirkan pengadaan tambahan alutsista di luar yang sudah disetujui. Padahal batas anggaran sudah ditetapkan. "(Jika itu terjadi) tentu kita bahas kembali," kata Presiden.

Kepala Negara mengingatkan, kembali kebijakan dasar alutsista yang mengharuskan membeli produk dalam negeri.

"Wajib hukumnya menggunakan alutsista produk industri pertahanan kita manakala alutsista sudah bisa diproduksi oleh jajaran industri pertahanan kita. Kalau belum bisa kita mesti membeli dari negara sahabat tanpa konditionalitas (syarat) apalagi konditionalitas politik," kata Presiden.

Sumber : JURNAS

Readmore --> Wamenhan Tinjau Langsung Produsen Alutsista TNI

Rosoboronexport : Indonesia Ingin Membeli Tank T-90 Dan MLRS Smerch

Langkawi (MIK/WDN) - Indonesia berencana membeli sejata skala besar dari Rusia, Selain 6 pesawat tempur Su-30, Negara kepulauan di Asia tenggara tersebut juga akan membeli Tank T-90 dan Smerch MLRS dalam list belanja alutsistanya.

Hal ini diumumkan oleh wakil kepala ekportir senjata Rusia Rosoboronexport, Viktor Komardin pada hari rabu yang ikut serta dalam Pameran LIMA 2011 di pulau Langkawi Malaysia. Selain itu Indonesia juga tertarik membeli helikopter Mi-17 dan Mi-35 dan BMP-3.

Sebelumnya BMP-3F buatan Rusia yang telah dipakai oleh marinir Indonesia sangat populer, kata Komardin.

Sebelumnya, Rusia telah mengirim pesawat tempur Su-27/30, 24 helikopter Mi-17/35,17 BMP-3F, 48 BTR-80A dan senapan serbu Kalashnikov AK-102 ke Indonesia.

Sumber : RIA/WDN/MIK

Readmore --> Rosoboronexport : Indonesia Ingin Membeli Tank T-90 Dan MLRS Smerch

Perancis Akan Hentikan Produksi Rafale Bila Tidak Laku

Paris - Pemerintah Perancis memutuskan akan menghentikan produksi pesawat tempur Rafale apabila pihak pabrikan pesawat itu, Dassault Aviation, gagal menjual pesawat ini ke luar negeri. Produksi hanya akan dilanjutkan untuk menyelesaikan pesanan Angkatan Bersenjata Perancis.

"Jika Dassault tidak bisa menjual Rafale ke luar negeri, produksinya akan dihentikan," tandas Menteri Pertahanan Gerard Longuet kepada wartawan di Paris, Rabu (7/12/2011).

Menurut Longuet, produksi akan dihentikan begitu pesanan 180 pesawat dari Angkatan Bersenjata Perancis selesai dibuat pada 2018.

Pesawat bersayap delta, yang dibanggakan Perancis sebagai pesawat tempur canggih itu, belum satu pun terjual di luar negeri sejak pertama kali dioperasikan pada 1998. Saat ini, Rafale sedang bersaing dengan pesawat Eurofighter Typhoon buatan untuk memenangi kontrak pembelian 126 pesawat tempur multiperan menengah dari AU India.

Longuet mengatakan, pihaknya masih berunding alot dengan pihak Uni Emirat Arab (UEA), yang berencana membeli 60 pesawat generasi 4,5 ini. Namun, pihak UEA bulan lalu mengatakan penawaran dari Perancis ini tidak kompetitif dan memilih melirik Typhoon serta beberapa tawaran produk lain dari AS.

Bocoran kawat diplomatik rahasia AS yang dimuat WikiLeaks pada 2010 menyebutkan, Raja Hamad dari Bahrain pernah mengejek Rafale sebagai pesawat dengan "teknologi masa lalu".

Rafale juga tidak beruntung di Swiss, yang lebih memilih membeli pesawat Saab Gripen buatan Swedia untuk menggantikan armada angkatan udaranya yang sudah mulai menua.

Saat ditanya mengapa Rafale susah laku di luar negeri, Longuet mengakui, harga Rafale lebih mahal dibanding pesawat setara dari AS, karena diproduksi dengan jumlah jauh lebih sedikit daripada pesawat buatan AS. "Saat kami memesan 200 pesawat Rafale untuk program 10 tahun hingga 15 tahun, AS memproduksi 3.000 pesawat," ungkap Longuet.

Rafale dibangun oleh tiga kontaktor utama, yakni Dassault, perusahaan elektronik Thales, dan produsen mesin Snecma. Namun, secara keseluruan, proyek pengembangan Rafale yang sudah menelan biaya total 40 miliar euro (Rp 485,6 triliun) itu, melibatkan lebih dari 1.500 perusahaan Perancis.

Rafale, yang dijuluki sebagai pesawat "omnirole" (mahabisa) oleh pembuatnya, turut terlibat dalam operasi udara di Afganistan dan Libya, sehingga dilabeli "combat proven" (teruji dalam pertempuran) di laman resminya.

Pesawat ini dibuat dalam tiga varian, yakni Rafale C (berkursi tunggal, dioperasikan dari pangkalan darat), Rafale B (berkursi tandem, dioperasikan dari pangkalan darat), dan Rafale M (berkursi tunggal, dioperasikan dari kapal induk).

Sumber : KOMPAS

Readmore --> Perancis Akan Hentikan Produksi Rafale Bila Tidak Laku

AS Berikan Hibah Tambahan 6 Unit F-16 Untuk Suku Cadang

Nusa Dua - Selain memberikan hibah berupa 24 pesawat bekas jenis F-16 kepada Indonesia, Amerika Serikat juga akan memberi tambahan 6 pesawat F-16 bekas lainnya yang khusus untuk dipereteli dan diambili suku cadangnya.

"Saya pastikan biaya perbaikan akan jauh lebih rendah daripada membeli pesawat yang baru," kata Duta Besar AS untuk Indonesia Scot Marciel, Kamis (8/12/2011), dalam jumpa pers sebelum pembukaan Bali Democracy Forum (DBF) di Nusa Dua, Bali. Adapun DBF sudah resmi dibuka Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada pukul 10.00 WIT tadi.

Menurut Scot, pesawat yang diberikan itu bukan sampah dan kondisinya masih bagus. Scot juga menegaskan bahwa AS tidak memaksa Indonesia untuk menerima pesawat tersebut, tetapi Indonesia yang lebih dulu meminta.

Kini, pembicaraan lebih mendetail soal hibah pesawat ini masih dilakukan. Rencananya pesawat itu akan tiba di Indonesia sekitar tahun 2014.

Sumber : KOMPAS

Readmore --> AS Berikan Hibah Tambahan 6 Unit F-16 Untuk Suku Cadang

Wakil Komisi I Pertanyakan Penggantian Apache Dengan Super Cobra

Jakarta - Menteri Pertahanan RI Purnomo Yusgiyantoro mengatakan, saat ini Korea Selatan (Korsel) menjadi salah satu negara yang memiliki komitmen tinggi untuk melakukan kerjasama pertahanan dengan RI. Terlebih Korsel juga menyatakan kesediaannya untuk melakukan alih teknologi terhadap pembelian alat utama sistem pertahanan (alutsista).

"Kerjasama pertahan dengan Korsel ini setidaknya sudah dirintis sejak 1993 lalu," kata Purnomo dalam raker dengan Komisi I DPR, di gedung Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (7/12).

Purnomo menjelaskan, kerjasama nyata yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini antara pemerintah RI dan Korsel adalah untuk memproduksi pesawat tempur jenis KFX dan IFX. Tipe pesawat tempur ini merupakan generasi 4,5 atau lebih muda diatasnya F-16 dari AS dan Sukhoi dari Rusia yang keduanya merupakan pesawat tempur generasi keempat.

"Ini adalah salah satu langkah konkret dalam kerjasama dengan Korsel dalam pengadaan pesawat tempur bersama untuk segera diwujudkan pada masa ke depannya," jelas Purnomo.

Penjajakan kerjasama lainnya dengan Korsel adalah pengadaan kapal selam. Namun, Purnomo mengatakan, hal ini masih dalam tahap awal dan perlu pendalaman pembahasan.

Sementara itu Wakil Ketua Komisi I DPR yang memimpin rapat Tubagus Hasanuddin mengatakan, terkait rencana produksi bersama pesawat KFX dengan Korsel, sejauh ini DPR belum pernah mendapat penjelasan secara mendalam dan resmi. "Karena itu Komisi I DPR meminta masalah ini perlu dibahas secara rinci dan pendalam," ujarnya.

Hasanuddin menambahkan, Komisi I DPR juga perlu meminta penjelasan dalam pengadaan alutsita lainnya. Seperti terkait rencana pengadaan tank Leopard buatan dari Jerman yang akan dibeli dari Belanda dalam kondisi bekas. Termasuk soal pengadaan helikopter serbu Apache buatan AS yang tidak jadi karena terkait alasan tertentu. Dan kemudian helikopter serbu Apache ini akan digantikan dengan helikopter serbu super cobra kerjasama antara PT DI dan Belgia.

"Jadi Komisi I DPR berharap penjelasan tertulis dalam rapat berikutkan dengan penjelasan secara menyeluruh dan detail," pinta Hasanuddin.

Sumber: Jurnal Parlemen

Readmore --> Wakil Komisi I Pertanyakan Penggantian Apache Dengan Super Cobra

AS Membantah Hibah 24 F-16 Kepada TNI AU Untuk Melawan Cina Di Laut Cina Selatan

Jakarta (MIK/WDN)- AS dilaporkan telah meminta bantuan Indonesia untuk melawan pengaruh dari Cina khususnya di daerah laut Cina Selatan, dan menurut beberapa pengamat mengatakan kebijakan luar negeri AS mencerminkan "Strategis of proxy by war".

Menurut sumber dari Indonesia, kedua negara telah melakukan komunikasi akhir-akhir ini. Sumber tersebut mengatakan kepada The Jakarta Post, bahwa AS telah meminta Indonesia untuk menerima hibah 24 F-16 daripada membeli pesawat baru yang akan dikerjakan pada empat tahun yang akan datang. TNI AU bisa menggunakan 24 F-16 hibah daripada harus menunggu pesawat baru, untuk meningkatkan kemampuan TNI AU, termasuk memantau situasi di Laut Cina Selatan.

"AS mengharapkan Indonesia untuk membantu mereka melawan Cina jika terjadi sesuatu yang buruk terjadi di Laut Cina Selatan," kata sumber yang tidak disebutkan namanya karena informasi tersebut sangat rahasia.

Tetapi pemerintah AS secara tegas menolak informasi tersebut.

"AS tidak memberikan permintaan kepada pemerintah Indonesia mengenai penggunaan secara khusus F-16 yang direncanakan akan dihibahkan kepada Indonesia," Ujar Troy Pederson dari kedutaan AS saat melakukan klarifikasi kepada The Jakarta Post pada hari selasa.

Juru bicara Kemhan Brigjen Jenderal Hartind Asrin mengatakan tidak tahu menahu dengan informasi tersebut.

Selain dari permintaan AS, 2 skuadron F-16 kedepannya akan meningkatkan kemampuan armada TNI AU, Ia juga menambahkan bahwa Indonesia sedang menunggu respon dari AS untuk menerima negosisasi untuk mengupgrade F-16 yang rencananya akan tiba seluruhnya 2014.

AS telah mematok biaya sebesar $ 760 juta, sementara pihak indonesia melakukan negosiasi sebesar $669 juta, kata Hartind.

Anggota Komisi I dari fraksi PDI-P TB Hassanuddin, mengatakan dia tidak mengetahui informasi tersebut secara pasti.

"Tetapi apapun kasus tersebut, kita harus menjaga kedaulatan kesatuan NKRI, kami bisa mengambil keputusan dan menggunakan uang kita sendiri. Kami tidak memiliki alasan membantu suatu negara," Ujarnya kepada TJP.

Selain itu TB Hassanudin juga tidak tahu menahu tentang permintaan dari AS tersebut, selain itu ia juga mengatakan bahwa F-16 tersebut didatangkan dari US National Guard, bukan dari USAF, sehingga pesawat tersebut hanya memiliki kemampuan untuk pencegat bukan untuk pertempuran.

Menanggapi permintaan dari AS tersebut, menurut pengamat pertahanan dan keamanan UI Andi Widjajanto mengatakan apa yang AS lakukan itu untuk melewati rintangan tersebut, dimana negara tersebut bisa ikut mempertahankan kepentingan AS.

Hal ini dapat diartikan secara dua hal: pertama kekuatan ekonomi AS sekarang sedang melemah sehingga tidak bisa melakukan konfrontasi secara langsung untuk menyiasatinya menggunakan strategi smart power, yaitu menggunakan seluruh pengaruh kekuasaannya sehingga dapat melakukan strategi tersebut walaupun jauh dari wilayah AS," ujarnya kapada TJP.

"Jika Indonesia menjadi target AS berikut dan dapat melewati rintangan tersebut, maka Indonesia akan menjadi negara yang terpaksa untuk melawan Cina, hal ini bukan untuk kepentingan Indonesia tapi kepentingan AS.", Indonesia merupakan target yang sangat efektif bagi AS, yang berarti Indonesia tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari jebakan tersebut, dimana Indonesia tidak bisa mengantisipasi dengan kebangkitan militer Cina, sehingga Indonesia akan lebih dekat dengan AS. Menurut Andi, ia juga menambahkan Australia sudah menjadi target pertama untuk kepentingan AS.

AS juga berencana untuk mendirikan pangkalan militer di Darwin, Australia, dan akan menempakan 2500 pasukan marinir disana, menurut salah satu pengamat disana mengatakan langkah ini dimaksudkan untuk melawan Cina. AS tidak akan membangun pangkalan militer AS disana tapi akan menggunakan fasilitas militer di Australia untuk menunjukkan bahwa kehadirannya merupakan bagian dari perluasan kegiatan pelatihan militer AS dan sekutunya.

Menurut Direktur Indonesia Center of Democracy, Diplomacy and Defense Teuku Rezasyah mengatakan Indonesia tidak boleh membiarkan AS untuk melakukan "War by Proxy" kepada Indonesia, seperti yang terjadi di Timor leste (pada saat itu Timtim) pada tahun 1975. Dia mengatakan bahwa waktu itu AS membuat Indonesia menduduki Timor Leste, dengan alasan untuk memberi efek jera kepada orang-orang komunis yang telah tersebar luas disana.

Sumber : TJP/WDN/MIK

Readmore --> AS Membantah Hibah 24 F-16 Kepada TNI AU Untuk Melawan Cina Di Laut Cina Selatan

Indonesia Menandatangani Kontrak Pengadaan Su-30MK2 Dengan Rusia

Langkawi (MIK/WDN) - Rusia memulai hari pertamanya di pameran senjata di Malaysia, dengan menandatangani kontrak kesepakatan awal untuk mengirim enam unit pesawat SU-30 MK2 kepada Indonesia, menurut media harian bisnis Kommersant.

Menurut sumber dari kutipan Kommersant, Rusia melakukan pembicaraan dengan Indonesia selama pameran senjata LIMA 2011, pihaknya mengatakan bahwa kontrak pengiriman Su-30MK2 ditandatangani pada awal akhir 2011.

Pihak Rusia juga belum mengumumkan nilai kontrak karena tergantung jenis persenjataan yang akan dipasang di pesawat tersebut sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan pihak Indonesia.

Namun, menurut sumber yang tidak disebutkan namanya, pihak Indonesia akan melakukan kontrak pengadaan pesawat kurang lebih $ 500 juta.

Tetapi agen tunggal Alutsista Rusia, Rosoboronexport menolak untuk berkomentar dalam kontrak negosiasi tersebut.

Rusia baru saja menyelesaikan kontrak sebesar $ 300 juta yang ditandatangani tahun 2007 dengan mengirim 3 unit Su-30MK2 dan 3 Unit Su-27SKM ke Indonesia, yang beberapa tahun sebelumnya telah mengiri, 2 unit Su-27SK dan 2 Unit SU-30MK pada tahun 2003.

Menteri Pertahanan Indonesia Purnomo Yusgiantoro mengatakan pada bulan oktober 2010 bahwa Indonesia membutuhkan 1 skuadron atau 16 pesawat tempur Sukhoi. Pesawat SU-30MK2 sendiri akan ditingkatkan kemampuannya untuk misi antikapal.

Indonesia merupakan salah satu pembeli utama alutsista buatan Rusia sejak tahun 1999 ketika saat itu AS melakukan embargo penjualan senjata ke Indonesia dengan tuduhan pelanggaran HAM.

Sumber : RIA

Readmore --> Indonesia Menandatangani Kontrak Pengadaan Su-30MK2 Dengan Rusia

KSAL : TNI AL Akan Menambahkan Kapal Perang Dan Kapal Selam

Surabaya - Armada RI sebagai bagian dari TNI Angkatan Laut merupakan tulang punggung dalam melaksanakan kegiatan operasi untuk menjamin tegaknya kedaulatan dan hukum di wilayah laut NKRI. Demikian dikatakan Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Soeparno saat bertindak sebagai inspektur pada upacara Parade dan Defile Hari Armada RI 5 Desember 2011 yang berlangsung di Komando Armada RI Kawasan Timur (Koarmatim), Ujung, Surabaya, Senin (5/12).

Menurut Kasal tantangan tugas Armada RI selalu berkembang, baik dalam Operasi Militer untuk Perang (OMP) Maupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP). “Untuk menjawab tantangan tugas tersebut, ke depan diperlukan proses pembinaan dan pembangunan kemampuan dan kekuatan Armada RI yang meliputi tiga pilar pembangunan, yaitu kesiapan alutsista, profesionalisme dan kesejahteraan prajurit beserta keluarganya,” kata Kasal.

Kasal juga mengakui, dari komposisi alutsista yang tergabung dalam Sistem Senjata Armada Terpadu (SSAT), saat ini masih belum sepenuhnya mampu untuk melaksanakan tugas penegakan kedaulatan negara di laut secara optimal, karena banyak kapal-kapal yang sudah berumur tua dan tertinggal dari sisi teknologi maupun persenjataan. Menyikapi hal tersebut, ujar Kasal, TNI Angkatan Laut ke depan terus berupaya membangun dan mengembangkan kekuatannya dengan mengacu kepada pembangunan kekuatan pokok minimum (MEF), Zero Growth dan Right Sizing.

Kasal menambahkan, saat TNI Angkatan Laut telah menetapkan kebijakan dan strategi pembinaan TNI Angkatan Laut yang diarahkan dalam rangka “Terwujudnya TNI Angkatan Laut yang Handal dan Disegani”. “Perwujudan pembangunan kekuatan pokok minimum TNI Angkatan Laut sebagai strategi yang dikembangkan dalam menyikapi kemampuan dan keterbatasan anggaran pertahanan negara harus mampu mewujudkan tugas, peran dan fungsi TNI Angkatan Laut sebagai alat pertahanan negara guna menghadapi berbagai ancaman,” jelas Kasal. Sedangkan menghadapi keterbatasan sumber daya, kepada prajuritnya orang pertama di TNI AL ini menginstruksikan agar melaksanakan perubahan paradigma berfikir dengan mengedepankan kreativitas dan inovasi guna mencapai kualitas kinerja yang optimal.

Kasal juga menjelaskan tetang rencana ke depan TNI AL dalam pengadan alutsista kapal perang diantaranya pengadaan kapal selam, kapal perang jenis KRI Clurit, serta beberapa korvet, di mana beberapa diantaranya akan diproduksi di dalam negeri. “Selain kapal kami juga tengah membangun beberapa sarana pendukungnya seperti dermaga di beberapa tempat,” tandasnya.

Upacara Parade dan Defile Peringatan ke-66 Hari Armada RI Tahun 2011 berlangsung meriah, melibatkan pasukan upacara yang terdiri dari 7 (tujuh) batalyon pasukan, 1 (satu) unit Korsik Lantamal V Surabaya, dan 1 (satu) kompi Pegawai Negeri Sipil (PNS) TNI AL. Selesai upacara dilaksanakan pagelaran sendratari tentang Sumpah Palapa Gajah Mada, demonstrasi ketangkasan prajurit matra laut berupa demo cast and recovery, boarding exercise (boardex), fast rope dengan melibatkan prajurit Satuan Komando Pasukan Katak, kapal perang, dan helikopter, serta dilanjutkan sailing pass beberapa kapal perang dari Koarmatim dan Koarmabar, serta tiga KRI klas Sigma, yakni KRI Diponegoro-365, KRI Sultan Hasanuddin-366, dan KRI Frans Kaisiepo-368, flaying pass pesawat helikopter, Nomad dan Cassa, demo terjun payung Pasukan Marinir, usai demo ketangkasan prajurit diakhiri dengan defile pasukan.

Upacara Parade dan Defile Hari Armada RI Tahun 2011 ini dihadiri oleh para mantan Kepala Staf Angkatan Laut diantaranya Laksamana TNI (Purn) Sudomo, Laksamana TNI (Pun) Arief Kushariadi, Laksamana TNI (Purn) Achmad Soetjipto, Laksamana TNI (Purn) Bernard Kent Sondakh, dan Laksamana TNI (Purn) Indroko S., hadir pula para mantan Panglima Armada, para pejabat teras Mabesal, para Pangkotama TNI Angkatan Laut, Wakil Gubernur Jawa Timur, para pejabat sipil, militer, dan pemerintah daerah Jawa Timur, tokoh masyarakat, serta undangan lainnya. Selai para undangan, acara ini juga menjadi ajang tontonan ribuan masyarakat sekitar.

Sumber : TNI AL

Readmore --> KSAL : TNI AL Akan Menambahkan Kapal Perang Dan Kapal Selam

2012, Armed TNI AD Kedatangan Meriam 155 mm Dan MLRS

Jakarta - Satuan Artileri Medan (Armed) TNI AD segera memodernisasi Alutsista (Alat Utama Sistem Senjata) dengan mendatangkan meriam-meriam baru pada 2012 nanti. Seluruh prajurit Armed dituntut segera menguasai kecakapan penguasaan peralatan tempur baru tersebut.

Komandan Pusat Kesenjataan (Pussen) Armed Brigjen TNI Ariyadi Padmanegara mengungkapkan, modernisasi alutsista berupa penggantian meriam kaliber 76 milimeter (mm)/Gun menjadi meriam 105 mm. Juga direncanakan penyiapan Batalyon Armed untuk meriam kaliber 155 mm dan Batalyon Armed roket MLRS (multiple launcher rocket system).

“Sebagai konsekuensi logis modernisasi tersebut, seluruh prajurit Armed dituntut memiliki penguasaan kemampuan teknis kecabangan yang dipadukan dengan adaptasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi. Juga dibutuhkan tingkat kesiapan fisik memadai,” ucapnya saat memberikan sambutan dalam “Syukuran Hari Ulang Tahun ke-66 Armed TNI AD”, Senin (5/12), di Pusat Diklat Armed, Kota Cimahi.

Meriam baru kaliber 105 mm memiliki jangkauan hingga 18 kilometer. Spesifikasi ini jauh lebih canggih dibandingan alutsista lawas berupa meriam kaliber 76 mm yang hanya mampu menjangkau sasaran terjauh 8 kilometer. Meriam kaliber 155 mm bahkan lebih efektif lagi dalam medan perang karena mampu menjangkau sasaran hingga 40 kilometer.

Selain peremajaan alutsista, Ariyadi juga menyinggung kebijakan pembinaan personel yang tengah digodok oleh Mabes TNI AD, yakni sistem ‘career by design’. Dalam sistem ini, personel berkualitas akan terus dipantau dan diberi arahan dengan penugasan, jabatan, serta lingkungan kerja. “Tujuannya untuk mendorong perwira-perwira terpilih mencapai puncak karier tertinggi,” tuturnya.


Sumber : PIKIRAN RAKYAT

Readmore --> 2012, Armed TNI AD Kedatangan Meriam 155 mm Dan MLRS

KSAL : Sistem Senjata Armada Terpadu Belum Optimal Karena Faktor Usia

Surabaya - Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Soeparno menegaskan, bahwa dalam menghadapi timbulnya berbagai permasalahan di lingkungan yang demikian dinamis, jajaran TNI Angkatan Laut berkewajiban mengamankan kepentingan nasional serta mendukung upaya-upaya pemerintah melalui pelaksanaan tugas pokok yang telah diamanatkan dalam Undang Undang. Keberhasilan pencapaian tugas-tugas TNI AL sangat bergantung kepada tingkat kemampuan, struktur kekuatan dan pola gelar kekuatan TNI AL.

Situasi dan kecenderungan lingkungan strategis baik global, regional maupun nasional bergerak sangat dinamis dan unpredictable karena ketidakstabilan menjadi trend dominan, kata Kasal Laksamana TNI Soeparno dalam amanatnya pada upacara peringatan Hari Armada RI tahun 2011 yang dipusatkan di dermaga Komando Armada RI Kawasan Timur, Ujung, Surabaya, Senin (5/12).

Peringatan Hari Armada RI kali ini dihadiri Pangarmatim Laksda TNI Ade Supandi, S.E., dan Pangarmabar Laksda TNI Didit Herdiawan, MPA, MBA., serta para pejabat teras TNI AL lainnya. Selain itu juga hadir sejumlah mantan Kasal, antara lain Laksamana TNI (Purn) Sudomo, Laksamana TNI (Purn) Arief Kushariadi, Laksamana TNI (Purn) Achmad Sutjipto, Laksamana TNI (Purn) Indroko S. dan Laksamana TNI (Purn) Bernard Kent Sondakh.

Menurut Kasal, dinamika politik dan keamanan internasional semakin intens di bawah pengaruh fenomena globalisasi yang tidak mengenal batas negara (borderless). Interdependensi antarnegara semakin menguat, namun pada sisi lain persaingan antarnegara dalam melindungi kepentingan nasional juga semakin meningkat. Terjadinya krisis moneter yang melanda Eropa dan Amerika dan munculnya kekuatan-kekuatan baru seperti Cina dan India, mengakibatkan ketidakstabilan dunia sehingga negara-negara berkembang harus lebih mawas diri dalam mengelola sumber daya untuk melindungi kepentingan nasionalnya.

“Dalam satu dekade terakhir dinamika lingkungan strategis sarat dengan isu konflik perbatasan, senjata pemusnah massal, hak azasi manusia, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kelangkaan energi, lingkungan hidup, kejahatan lintas negara dan terorisme serta krisis moneter,” kata Laksamana TNI Soeparno.

Berkaitan dengan perkembangan lingkungan strategis tersebut, Kasal menegaskan bahwa Armada RI sebagai bagian dari TNI AL merupakan tulang punggung dalam melaksanakan kegiatan operasi untuk menjamin tegaknya kedaulatan dan hukum di wilayah laut NKRI. Tantangan tugas Armada RI selalu berkembang, baik dalam operasi militer untuk perang (OMP) maupun operasi militer selain perang (OMSP). Untuk menjawab tantangan tugas tersebut, ke depan diperlukan proses pembinaan dan pembangunan kemampuan dan kekuatan Armada RI yang meliputi tiga pilar pembangunan, yaitu kesiapan alutsista, profesionalisme dan kesejahteraan prajurit beserta keluarganya.

Dari komposisi alutsista yang tergabung dalam Sistem Senjata Armada Terpadu (SSAT), saat ini masih belum sepenuhnya mampu untuk melaksanakan tugas penegakan kedaulatan negara di laut secara optimal, karena banyak kapal-kapal yang sudah berumur tua dan tertinggal dari sisi teknologi maupun persenjataan.

Menyikapi hal tersebut, lanjut Kasal, TNI AL ke depan terus berupaya membangun dan mengembangkan kekuatannya dengan mengacu kepada pembangunan kekuatan pokok minimum (MEF), zero growth dan right sizing. Saat ini Pemimpin TNI AL telah menetapkan kebijakan dan strategi pembinaan TNI AL yang diarahkan dalam rangka “Terwujudnya TNI Angkatan Laut yang handal dan disegani”. Perwujudan pembangunan kekuatan pokok minimum TNI AL sebagai strategi yang dikembangkan dalam menyikapi kemampuan dan keterbatasan anggaran pertahanan negara, harus mampu mewujudkan tugas, peran dan fungsi TNI AL sebagai alat pertahanan negara guna menghadapi berbagai ancaman, jelas Laksamana TNI Soeparno.

Kasal menegaskan bahwa saat ini pengadaan berbagai macam alutsista tengah berjalan guna memperkuat jajaran Armada Republik Indonesia. Pengadaan ini dilaksanakan secara bertahap sesuai renstra TNI AL secara konsisten dan berkesinambungan, serta tetap mengedepankan keterpaduan matra dalam kerangka trimatra terpadu TNI.

Sumber: PIKIRAN RAKYAT

Readmore --> KSAL : Sistem Senjata Armada Terpadu Belum Optimal Karena Faktor Usia

Kemhan : Indonesia Kekurangan Kapal Perang

Jakarta – Dirjen Kekuatan Pertahanan (Kuathan) Kementerian Pertahanan (Kemhan) Laksamana Muda TNI Bambang Suwarto mengatakan, idealnya Indonesia memiliki kapal perang sebanyak 600 unit.

Namun saat ini Indonesia baru memiliki 160 unit. “Dengan melihat luasnya lautan kita, idealnya kita memiliki kapal perang sebanyak 600 unit. Namun saat ini kita baru memiliki 160 unit,” kata Bambang di Jakarta akhir pekan.

Menurut dia, kebutuhan itu dihitung berdasarkan kemampuan radar dan jarak tembak peluru kendali (rudal) yang ada di kapal perang tersebut. Rata-rata, jarak tembak rudal yang ada di suatu kapal perang maksimal 250 km.

Sumber : SINDO

Readmore --> Kemhan : Indonesia Kekurangan Kapal Perang

2014, TNI Kurangi Rekrutmen Prajurit Baru

Jakarta - Tentara Nasional Indonesia (TNI) secara bertahap akan melakukan pengurangan rekrutmen prajurit untuk mendukung program zero growth mulai 2014.

Saat ini, jumlah prajurit TNI dinilai terlalu besar sehingga anggaran yang ada lebih banyak terserap untuk keperluan belanja pegawai ketimbang penguatan persenjataan. Kepala Pusat Penerangan TNI Laksamana Muda TNI Iskandar Sitompul menyatakan, saat ini lebih dari 50% anggaran untuk TNI dihabiskan untuk keperluan membayar gaji prajurit sehingga dana untuk pembangunan alat utama sistem senjata( alutsista) menjaditerbatas.

Padahal,semestinya anggaran untuk gaji lebih kecil ketimbang alokasi bagi alutsista sehingga kekuatan alutsista bisa meningkat. Beruntung, alokasi untuk TNI tiap tahunnya terus ditingkatkan.“Panglima TNI mengharapkan lebih kecil (anggaran untuk gaji dibandingkan alutsista). Di negaranegara lain juga begitu,” tegas Iskandar di Jakarta kemarin.

Karena itu, ujarnya, Panglima TNI memprogramkan untuk dilakukan pengurangan rekrutmen prajurit.Pertumbuhan jumlah prajurit yang direkrut tiap tahun, ujarnya, akan disamakan dengan prajurit yang pensiun pada tahun yang sama. Namun, hal ini tetap tidak mudah diterapkan karena TNI juga selalu mendapat prajurit baru lewat Akademi Militer (Akmil), Akademi Angkatan Udara (AAU),dan Akademi Angkatan Laut (AAL).

“Sekarang sedang dikaji untuk dicari titik temu antara berapa yang bisa direkrut tiap tahunnya (dengan yang pensiun). Mulai 2014 sudah akan dilakukan secara bertahap,” tandasnya. Zero growth prajurit ini dinilai memungkinkan untuk dijalankan pada tahun-tahun mendatang meskipun TNI juga sedang berencana mengembangkan satuan-satuan maupun divisi baru yang otomatis bakal membutuhkan prajurit.

Iskandar menerangkan, penambahan satuan maupun divisi bisa saja tanpa disertai penambahan personel baru karena untuk mengisi kebutuhan bisa diambilkan dari satuan maupun divisi yang telah ada. Apalagi, semakin canggih teknologi alutsista yang digunakan TNI ke depan, kebutuhan personel bisa ditekan menjadi lebih sedikit. Menurut dia,ke depan akan dikaji lagi tentang kebutuhan kekuatan personel di tiap satuan ataupun divisi.

“Misalnya, dalam satu Lantamal itu sekarang 2.000 personel, ke depan mungkin tidak kalau dikurangi menjadi 1.500 orang atau 1.200 orang saja,”paparnya. Panglima Kostrad Letjen TNI AY Nasution mengatakan, pihaknya akan tetap berpegang pada kebijakan zero growth tersebut dalam mewujudkan rencana penambahan divisi baru.

Kebijakan ini diyakini tidak akan menghambat pembentukan divisi baru, tetapi sebaliknya justru akan membuat satuan yang ada menjadi lebih efektif dan efisien. Dia mengungkapkan, seiring perkembangan zaman, kebutuhan personel dalam sebuah organisasi pasti akan mengalami perubahan.“Dulu mungkin satu regu dilayani sekian orang,tapi mungkin sekarang dengan senjata yang makin canggih, orangnya berkurang tapi senjata lebih bagus,” tegasnya.

Bahkan, Nasution melihat penataan ini juga bisa dilakukan tidak hanya pada satuan tempur, tetapi juga pada bagian administrasi.“Saya yakin itu bisa karena sebetulnya saya melihat masih banyak yang masih bisa kita tertibkan di dalam satuan kita sendiri supaya tidak mubazir. Masa ke kantor cuma baca-baca koran saja,” katanya.

Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut Laksamana Pertama TNI Untung Suropati sebelumnya menyatakan,TNI Angkatan Laut akan menerapkan kebijakan zero growth dalam rencana pembentukan satu armada besar baru. Para personel nantinya akan ditata ulang sesuai dengan kebutuhan yang ada. Diketahui sebelumnya, pemerintah akan memperkuat pertahanan di wilayah timur Indonesia.

Perkuatan ini seiring dengan penambahan alutsista baru bagi TNI. Selain penguatan alutsista, beberapa satuan baru juga akan didirikan di wilayah timur Indonesia. Penguatan ini diberlakukan di semua matra TNI, baik Angkatan Darat, Angkatan Laut, maupun Angkatan Udara. Seperti Angkatan Udara misalnya, akan dipusatkan sejumlah skuadron di wilayah timur ini.

Sumber : SINDO

Readmore --> 2014, TNI Kurangi Rekrutmen Prajurit Baru