Tim Aerobatik TNI AU Untuk Pertama Kali Tampil di Luar Negeri

Bangkok - Tim Aerobatik Jupiter dari TNI AU untuk pertama kalinya akan tampil di arena kedirgantaraan di luar negeri. Mereka akan beraksi dalam perayaan 100 tahun penerbangan Thailand, di Bangkok, 2 Juli 2012.

Tim telah tiba di Bandara Dong Muang, Bangkok, Selasa (26/6/2012). Rombongan yang berjumlah 65 orang tersebut berada di bawah Mission Commander Komandan Wingdik Terbang Kolonel Pnb M Khairil Lubis.

Tim Jupiter terdiri dari 12 instruktur penerbang TNI AU dari Pangkalan Udara Adisutjipto di bawah pimpinan Flight Leader Letkol Pnb Dedy Susanto. Tim didampingi Team Supervisor Kolonel Pnb Anang Nurhadi.

Personel pendukung Tim Jupiter adalah para teknisi pesawat KT-1B dari Skadik 102 dan Skatek 043 Lanud Adisutjipto.

Dalam perayaan 100 tahun penerbangan Thailand di Bangkok, Angkatan Udara Thailand (Royal Thai Air Force/RTAF) mengadakan kegiatan kedirgantaraan berupa Aerospace Exhibition, dengan pameran kedirgantaraan berupa static show dan air show.

Tim Aerobatik Jupiter adalah tim aerobatik luar negeri pertama yang diundang hadir dalam perayaan tersebut. Di sisi lain, kesempatan itu menjadi penampilan pertama kali Jupiter di luar negeri.

Sumber : KOMPAS

Readmore --> Tim Aerobatik TNI AU Untuk Pertama Kali Tampil di Luar Negeri

Komisi I Sahkan Perjanjian Kerjasama Pertahanan Dengan Ceko Dan Italia

Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan rancangan undang-undang (RUU) perjanjian antara pemerintah RI dengan pemerintah Republik Ceko tentang kerja sama di bidang pertahanan. Selain itu, DPR juga mengesahkan memorandum saling pengertian (memorandum of understanding/ MoU) antara departemen pertahanan, keamanan RI dengan Kementerian Pertahanan Republik Italia tentang kerja sama dalam bidang peralatan logistik dan industri pertahanan, yang dibuat pada tahun 1997.

Pengesahan ini dilakukan dalam sidang paripurna yang digelar pada Selasa (26/6). Wakil Ketua Komisi I Tubagus Hasanuddin menyebutkan bahwa setelah melalui rapat kerja, rapat dengar pendapat dengan pemerintah serta pandangan fraksi-fraksi dalam pembahasan ke-dua RUU tersebut, Komisi I memutuskan pelaksanaan kedua perjanjian bilateral dengan dua negara itu dalam bentuk Peraturan Presiden (PP).

Hasanuddin menjelaskan bahwa Komisi I DPR memilih untuk tidak menetapkan pelaksanaan kedua perjanjian bilateral dalam bentuk undang-undang (UU) karena beberapa sebab. Di antaranya adalah berdasarkan UU nomor 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa pengesahan merupakan perbuatan hukum untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional dalam bentuk ratifikasi.

Alasan kedua, pasal 10 UU nomor 24 tahun 2000 menyatakan bahwa pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan UU apabila berkenaan dengan masalah politik, perdamaian, pertahanan dan keamanan negara. Selain itu, ratifikasi dilakukan dengan UU apabila berkenaan dengan perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara RI. "Pengesahan perjanjian internasional dengan UU juga harus berkenan dengan kedaulatan atau hak berdaulat negara, hak asasi manusia dan lingkungan hidup, pembentukan kaidah hukum baru, pinjaman dan atau hibah dari luar negeri," tutur Hasanuddin dalam rapat paripurna di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (26/6).

Selain itu, Hasanuddin juga menyebut dalam pasal 11 UU nomor 24 tahun 2000, juga dijelaskan bahwa pengesahan perjanjian internasional yang materinya tidak termasuk dalam pasal 10, dilakukan dengan keputusan Presiden. Dalam penjelasan pasal ini dijelaskan bahwa jenis-jenis perjanjian yang termasuk dalam kategori ini di antaranya adalah perjanjian yang menyangkut kerja sama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi, teknik, perdagangan, kebudayaan, penghindaran pajak berganda dan kerja sama perlindungan penanaman modal serta perjanjian yang bersifat teknis.

"Pengesahan pelaksanaan kedua perjanjian internasional dilakukan dalam bentuk Peraturan Presiden, sesuai dengan pasal 7 UU nomor 11 tahun 2012 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang menggantikan UU nomor 10 tahun 2004 tentang peraturan pembentukan perundang-undangan," kata Hasanuddin.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini juga berharap agar kedua perjanjian bilateral ini dapat berkontribusi dalam upaya peningkatan dan pemberdayaan industri strategis pertahanan yang saat ini merupakan isu prioritas yang menjadi perhatian terutama di Komisi I DPR. Sementara itu, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro dalam pandangan pemerintah menyebut bahwa perjanjian antara Indonesia dengan Ceko dan memorandum saling pengertian dengan Italia, merupakan pencapaian penting dalam rangka hubungan kerja sama antar negara khususnya kerja sama mengenai logistik, peralatan dan industri pertahanan. Dengan diimplementasikannya perjanjian ini, diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, kekuatan dan kemampuan militer Indonesia dan mampu merevitalisasi industri strategis nasional.

"Kedua RUU ini telah dibahas oleh pemerintah dan disampaikan oleh DPR dan Presiden. Pemerintah menyetujui pendapat DPR untuk meratifikasi kedua perjanjian melalui peraturan Presiden," kata Purnomo.

Sumber : KONTAN

Readmore --> Komisi I Sahkan Perjanjian Kerjasama Pertahanan Dengan Ceko Dan Italia

Sudah Uzur Meriam 105 Armed Singosari Diganti Dengan MLRS

Malang - Untuk penjagaan wilayah Indonesia wilayah timur, Mabes TNI menarik 18 meriam 105 di Batalyon Armed I/105 Singosari. Selanjutnya, diganti dengan peralatan yang lebih canggih, yaitu Multiple Launchers Rocket System (MLRS).

Komandan Pusat Kesenjataan Alteleri Medan TNI AD, Brigjen TNI Aryadi Padma Negara mengungkapkan, rencananya ada dua batalyon yang akan mendapat MLRS. Satu batalyon berada di Indonesia timur, dan satu batalyon di Indonesia barat. Untuk Indonesia timur sudah diputuskan Armed I/105 Singosari yang mendapat jatah.

“Kalau yang di Indonesia barat belum diputuskan, masih menunggu rapat lanjutan,” kata Aryadi dalam peninjauan di Armed I/105 Singosari, Selasa (26/6/2012).

Dia mengungkapkan 18 meriam milik Armed sudah sangat tua. Semua meriam ini buatan AS kala terlibat dalam Perang Dunia II. Tapi produk ini baru dibeli Indonesia dan diserahkan ke Armed pada 1982 lalu. Menurutnya daya jangkau meriam 105 hanya maksimal sejauh 11 kilometer saja. dibandingkan MLRS yang memiliki daya jangkau maksimal 100 kilometer, meriam 105 sudah sangat tua. “MLRS mampu melenyapkan Gelora Bung Karno untuk sekali tembak,” tambahnya.

Tapi dia belum dapat memastikan, kapan MLRS akan masuk ke Indonesia. Dia berharap senjata yang menggunakan sistem komputer ini sudah ada di Armed pada 2013 nanti.

Makanya sebelum MRLS dibeli pemerintah Indonesia, pihaknya harus memastikan gudang penyimpanan senjata. Rencananya gudang MLRS akan dibangun di bagian belakang Yon Armed Singosari dengan menempati lahan seluas 10 hektar. Bangunan ini akan terdiri dari garasi, gudang amunisi, ruang simulator, gudang optic, dan ruang workshop. Sayangnya dia enggan membeber jumlah senjata yang akan didatangkan dan negara pembuat MRLS. Dia memastikan sebelum MLRS tiba, pihaknya akan mengirim beberapa perwira yang akan dipercaya menjadi operator untuk belajar ke negara pembuat. “Nanti perwiranya akan kami seleksi. Yang jelas perwira itu harus pandai dan berprestasi,” terang Ariyadi.

Sumber : Tribun

Readmore --> Sudah Uzur Meriam 105 Armed Singosari Diganti Dengan MLRS

Panglima TNI : Semua Alutsista akan Dievaluasi, Terutama yang Uzur

Jakarta - Semua alutsista yang dimiliki TNI segera dievaluasi. Panglima TNI, Agus Suhartono, menekankan, evalusi terutama dilakukan kepada alutsista yang sudah berumur dan tak layak.

"Semua alutsista yang sudah tidak lagi layak digunakan akan kita evaluasi," katanya saat ditemui usai rapat terbatas di Bandara Halim Perdanakusuma yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Selasa (26/6).

TNI, ujarnya akan melihat kondisi alutsista, meliputi pula kondisi teknis. Jika sudah tidak layak lagi, maka dipertimbangkan untuk tidak dioperasikan lagi.

Sementara mengenai jatuhnya pesawat Fokker 27, ia mengatakan belum bisa memberikan hasil final dari investigasi yang dilakukan. Namun, untuk sementara yang dilaporkan ke Presiden SBY adanya kerusakan mesin sebelah kiri pesawat.

"Kalau kita lihat kronologisnya, pada saat jam tersebut, latihan lepas landas dan pendaratan sudah enam kali. Sebenarnya pada awalnya memang tidak ada masalah setelah dioperasikan. Kemudian ada masalah. Itu sangat mungkin karena mesinnya," katanya.

Sumber : Republika

Readmore --> Panglima TNI : Semua Alutsista akan Dievaluasi, Terutama yang Uzur

Belajar Alutsista, Komisi I ke Brasil dan Spanyol

Jakarta - Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat akan mengunjungi Spanyol dan Brasil pada 1-7 Juli 2012. Kunjungan tersebut dalam rangka pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Industri Petahanan.

"Kita ingin mengembangkan industri pertahanan dalam negeri seoptimal mungkin sehingga kita tidak lagi membeli alutsista dari luar," ujar Wakil Ketua Komisi I, TB Hasanuddin di gedung DPR, Jakarta, Selasa, 26 Juni 2012.

TB Hasanuddin membeberkan alasan mengapa pihaknya memilih negara Brasil dan Spanyol.

Komisi I memilih Brasil karena Brasil sebagai negara papan tengah telah maju dengan pesat memajukan industri strategisnya. Brasil juga maju dalam bidang pesawat terbang, jet tempur, dan roket.

"Industri senjata di Brasil mulai tahun 1989 ekspor ke 11 di dunia. Tahun 1995 Brasil mampu membuat pesawat tempur, bahkan perusahaan Embraer menampung ratusan teknisi kita dari PT DI," ungkapnya.

Sementara alasan ke Spanyol karena negeri matador itu dinilai telah mampu membuat alutsista yang cukup canggih dan berskala besar. "Produknya seperti Airbus Militer dan CASA," bebernya.

Meski demikian, hingga saat ini belum diputuskan berapa jumlah anggota yang akan berangkat, serta berapa anggaran negara yang dipakai untuk kunjungan kerja tersebut. "Sekjen yang akan mengurus dan menyelesaikan anggaran," katanya.

Sumber : Vivanews

Readmore --> Belajar Alutsista, Komisi I ke Brasil dan Spanyol

KSAU: Percepatan Penggantian Fokker 27 TNI AU Tergantung Komisi I

Jakarta - TNI AU mengandangkan 5 pesawat Fokker 27 yang dimilikinya menyusul musibah yang terjadi di kawasan Halim pekan lalu. Pesawat angkut ringan pabrikan Belanda itu direncanakan diganti dengan 10 unit CN-295 buatan PT Dirgantara Indonesia (PTDI) bekerjasama dengan Cassa Spanyol. Namun pengadaan 10 unit pesawat tersebut tergantung kepada DPR.

"Tergantung DPR-nya, kalau tanda tintanya dilepas maka bisa saja dipercepat," kata KSAU Marsekal Imam Sufaat usai rapat terbatas di VVIP Room Bandara Halim Perdanakusumah, Jakarta, Selasa (26/6/2012) pagi.

Rapat tersebut dipimpin langsung Presiden SBY setibanya dari kunjungan kerja 10 hari di Amerika Selatan.

Sebelumnya KSAU menyatakan, prakiraan sementara penyebab jatuhnya Fokker 27 TNI AU adalah matinya mesin pesawat bagian kiri. Namun untuk detail penyebabnya, dia mengatakan, akan disimpulkan tim investigasi berdasarkan hasil uji laboratorium.

"Tapi ya kita grounded saja lima sisanya," sambung Imam Sufaat.

Dengan dikandangkannya lima unit Fokker 27 tersebut, Imam Syufaat mengatakan TNI AU mengalami kekurangan pesawat angkut ringan. Namun dia memastikan jika dua unit CN-295 dijadwalkan paling cepat tiba pada Oktober mendatang.

"Kan sudah ada jadwalnya sesuai kontrak," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Pertahanan telah menandatangani kontrak pembelian 10 unit CN-295 dari Cassa Spanyol. Pesawat angkut ringan tersebut diperuntukkan sebagai pengganti Fokker 27 yang telah TNI AU pakai sejak 1977.

Dua dari 10 unit pesawat CN-295 akan tiba Oktober 2012. Delapan unit sisanya akan datang secara bertahap hingga 2014.

Sumber : DETIK

Readmore --> KSAU: Percepatan Penggantian Fokker 27 TNI AU Tergantung Komisi I

Pengamat : Kerjasama Pertahanan Indonesia Dan China Sangat Strategis

Jakarta - Pengamat intelijen Wawan Purwanto dari Lembaga Pengembangan Kemandirian Nasional (LPKN) mengatakan kemitraan Indonesia dan Tiongkok dalam memproduksi peluru kendali, alias rudal, dinilai cukup strategis karena memperkuat kapal-kapal perang TNI Angkatan Laut dalam melindungi wilayah perbatasan Indonesia.

Menurut Wawan, di samping modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista) TNI Angkatan Laut, kerjasama produksi rudal tersebut oleh pihak pemerintah Indonesia dilakukan dengan menekankan mekanisme alih teknologi antar pakar kedua negara.

“Itu sangat konkrit, tampak ada kemajuan-kemajuan. Berbagai kepentingan terkait persenjataan, baik di darat, laut, udara dan Kepolisian didorong untuk 60 persen dipenuhi dari dalam negeri, tentu saja dengan persetujuan rakyat melalui DPR RI,” ujar Wawan di Jakarta pada Jumat (22/6).

Wawan menambahkan kemitraan Indonesia dan Tiongkok secara menyeluruh memiliki nilai strategis dalam mewujudkan stabilitas dan kerjasama pertahanan di kawasan Asia dan Pasifik.

“Di antara negara-negara tetangga, perlu ada suatu transparansi bahwa semua hubungan ini, yang terkait dengan kerjasama pesenjataan (alutsista), yang menyangkut alih teknologi maupun penggunaan sejata itu sendiri, tidak terkait dengan masalah-masalah ekspansi tetapi terkait dengan masalah ketahanan nasional Indonesia,” katanya.

Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq mengatakan, kerjasama produksi rudal Indonesia dan Tiongkok merupakan salah satu butir kesepakatan kemitraan yang lebih menyeluruh dalam pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) TNI.

”Ini penting, agar Indonesia bisa menjaga hubungan dengan banyak negara, dan Tiongkok merupakan mitra strategis di kawasan ini. Kementrian Pertahanan saat ini tengah menyusun mekanisme kemitraan kedua negara terkait kerja sama produksi rudal tersebut,” ujarnya.

Kementerian Luar Negeri melalui Atase Pertahanan Kedutaan Besar RI di Beijing baru-baru ini menyatakan, kerjasama Indonesia dengan Tiongkok berlandaskan mekanisme alih teknologi teknologi untuk produksi bersama peluru kendali (rudal) jenis C-705 yang akan digunakan TNI Angkatan Laut.

Dari kerjasama tersebut, diharapkan di masa depan Indonesia juga lebih mampu mengembangkan jenis rudal canggih untuk keperluan militer. Menurut kesepakatan kerja sama industri pertahanan antara kedua negara, pembelian senjata tertentu harus dilakukan antarpemerintah dan disertai alih teknologi peralatan militer yang antara lain mencakup cara perakitan, pengujian, pemeliharaan, modifikasi, dan pelatihan.

Indonesia menetapkan anggaran sebesar 72 triliun rupiah untuk kebutuhan pertahanannya melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2012.

Sumber : VOA

Readmore --> Pengamat : Kerjasama Pertahanan Indonesia Dan China Sangat Strategis

Media China : Korsel Rilis Rendering Pesawat KFX C100 Dan KFX C200

Jakarta - Korea Selatan beberapa waktu lalu merilis rendering pesawat tempur dan mesin pesawat tempur KFX C100 dan KFX C200.
 

Gambar Pesawat Tempur KFX C100 Dan C200

Gambar Perbandingan Pesawat KFX C200, KFX C100



Gambar Payload Senjata KFX C100



Gambar Payload Senjata KFX C100

Gambar Payload Senjata KFX C200



Gambar Payload Senjata KFX C200



Gambar Mesin F414 Pesawat Tempur KFX



Sumber : XINMIN/MIK

Readmore --> Media China : Korsel Rilis Rendering Pesawat KFX C100 Dan KFX C200

IPW : KPK Usut Pengadaan PKR Yang Syarat Dengan Korupsi

Jakarta - Rencana pembelian proyek alutsista Kapal PKR 10514 TNI AL senilai 220 juta dolar AS (sekitar Rp 2,2 triliun) menuai polemik. Dugaan adanya pemaksaan dari pemerintah kepada TNI AL dalam pembelian kapal perang milik Belanda tersebut, menimbulkan desakan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelidikinya.

"Kami menemukan fakta, dalam surat tanggal 4 Mei 2012 kepada Panglima TNI, Kepala Staf TNI AL Laksamana Soeparmo tersirat adanya 'penolakan' terhadap rencana pembelian kapal Belanda itu," ungkap Deklarator Komite Pengawas KPK Neta S Pane, Senin (25/6).

Kepala Presidium Indonesia Police Watch (IPW) ini juga menyodorkan bukti jika KSAL memberikan perbandingan Kapal Perusak Kawal Rudal (PKR) milik Italia yang harganya sama. Tapi peralatan tempurnya lebih komplit. Sedangkan kapal milik Belanda tidak dilengkapi peluncur rudal sasaran udara maupun laut. Selain itu tidak dilengkapi torpedo anti kapal selam dan hanya dilengkapi meriam 76 mm. Sehingga untuk melengkapi kapal PKR itu, TNI AL hrs mengeluarkan dana lagi sebesar Rp 750 miliar.

"Padahal jika membeli dari Italia, kapal tersebut sudah lengkap dan tidak perlu mengeluarkan dana tambahan lagi," papar Neta.

Tragisnya, lanjut Neta, sejak 2009, pabrik kapal Belanda itu tak berproduksi. Kapal perang yang mereka bikin adalah kapal standar sipil dengan sistem radar kapal sipil. Untuk itu, KPK didesak segera turun tangan agar tidak terjadi korupsi dalam proyek ini. Apalagi beredar kabar adanya pihak-pihak tertentu yang melobi DPR agar menggolkan proyek ini.

"Kami mempertanyakan, kenapa akhir-akhir ini pembelian alutsista TNI sangat gencar dilakukan, dengan sasaran yang kurang tepat, apakah ini ada kaitannya dengan 'pengumpulan' dana Pemilu. Jika itu yang terjadi sama artinya mengorbankan alutsista TNI demi kepentingan tertentu," urai Neta.

Untuk itu, masih kata Neta, KPK harus mengusut dugaan ini demi menyelamatkan alutsista TNI agar segera tercipta TNI yang kuat dan tangguh.

Sumber : Republika

Readmore --> IPW : KPK Usut Pengadaan PKR Yang Syarat Dengan Korupsi