Kadispenau : Apapun UAVnya Yang Penting Sesuai Dengan Spesifikasi TNI AU

Jakarta - TNI AU memastikan akan melakukan pengadaan enam unit Pesawat Terbang Tanpa Awak (PPTA). Keenam pesawat ini nantinya akan ditempatkan di Landasan Udara (Lanud) Supadio di Pontianak.

“Dalam rencana pengadaan untuk memenuhi Minimum Essential Forces (MEF) kami akan mengadakan enam unit PPTA,”kata Kepala Dinas Penerangan TNI AU (Kadispenau) Marsekal Pertama TNI Azman Yunus di Jakarta, Jumat (3/2).

Menurut Azman, TNI AU berencana menempatkan pesawat tersebut di Pontianak. Ke depan, TNI AU berharap memiliki satu skadron PPTA. “Kalau butuh skadron pesawat tanpa awak, bisa saja. Kami akan menuju kesana,” jelasnya.

TNI AU disebut-sebut akan melakukan pengadaan PPTA asal Israel. DPR RI menolak rencana pembelian ini. DPR beralasan, Israel telah terlalu banyak melakukan pelanggaran HAM.

Bagi TNI AU, dari manapun pesawat itu tidak menjadi pertimbangan asalkan memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan. Namun begitu, kepastian apa yang menjadi kebutuhan TNI AU dari PPTA tersebut belum disusun karena tim penyusunnya belum terbentuk.

Sebelumnnya, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menyatakan belum mengetahui rencana pengadaan PPTA tersebut.

Sumber : JURNAS

Readmore --> Kadispenau : Apapun UAVnya Yang Penting Sesuai Dengan Spesifikasi TNI AU

KRI Nanggala Akan Tiba 6 Februari

Jakarta - Kapal selam TNI-AL, KRI Nanggala/402 dalam pelayaran kembali ke Tanah Air setelah dua tahun direparasi total di galangan kapal Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering, Okpo, Korea Selatan. Direncanakan dia akan merapat ke pangkalannya di Komando Armada Indonesia Kawasan Timur TNI-AL, Surabaya, pada 6 Februari nanti.

Kepala Staf TNI-AL, Laksamana TNI Soeparno, dan sejumlah besar pimpinan TNI-AL beserta pimpinan DPR akan menyambut kehadiran kembali kapal selam tipe U-209/1300 buatan Jerman pada 1981 itu. Dengan kehadiran kembali KRI Nanggala/402 maka lengkap kekuatan kapal selam Indonesia karena KRI Cakra/401 telah lebih dahulu memperkuat arsenal bawah laut Tanah Air.

Selama perawatan total di Korea Selatan itu, KRI Nanggala/402 bermesin diesel-listrik buatan galangan kapal di Kiel, Jerman, itu diperkuat struktur kapal, "kulit" bajanya, sistem navigasi, dan persenjataan bawah air serta sonarnya. Yang terakhir ini sangat vital dan bisa dibilang menjadi mata, telinga, dan indra peraba kapal selam untuk menghantam ataupun penghindari lawan.

Kali ini, KRI Nanggala/402 dikomandani Letnan Kolonel Pelaut Purwanto, melayari perairan di selatan Korea Selatan hingga memasuki perairan Nusantara. Kapal berkelir hitam dengan beberapa menara pengintai dan penghisap udaranya itu telah meninggalkan Indonesia sejak Desember 2009 dan menjalani pelayaran percobaan pasca perawatan besar di Korea Selatan pada Desember 2011.

Sebelum KRI Nanggala/402, galangan kapal sama di Okpo, Korea Selatan, itu juga sukses merawat secara menyeluruh terhadap KRI Cakra/401, kapal selam identik dengan dia mulai Mei 2004 hingga 13 Februari 2006. Dengan kedua proses perawatan berat itu, Indonesia juga menyerap pengetahuan dan penguasaan teknologi perkapalselaman dari negara maju.

Sejak pertama kali memiliki kapal-kapal selam pada masa Orde Lama, TNI-AL menamai flotila kapal selamnya dengan nama-nama senjata perwayangan. KRI Nanggala-402 mengambil nama dari senjata pewayangan "Nanggala", sebagaimana halnya dengan KRI Cakra/401, dibuat galangan kapal Howaldtswerke, Kiel, Jerman pada 1981 tipe U-209/1300.

Kapal selam ini memiliki bobot mati 1.395 ton, berdimensi 59,5 meter x 6,3 meter x 5,5 meter. Dengan mesin diesel elektrik mampu melaju dengan kecepatan kurang lebih 25 knot di dalam air, menyelam di kedalaman sekitar 200 meter dari permukaan lut, dan diawaki 35 anak buah kapal termasuk komandannya.

Indonesia merupakan negara pertama di ASEAN yang memiliki kapal selam, sejak masa pemerintahan Soekarno. Tercatat Indonesia pernah memiliki hingga 12 kapal selam kelas Whiskey dari Rusia, bahkan sebagian sempat "dipinjamkan" secara diam-diam kepada Pakistan untuk menghadapi armada laut India pada dasawarsa '60-an.

Dalam banyak buku ajar dan praktik peperangan laut dan maritim, kepemilikan dan pengerahan kapal selam bernilai amat sangat strategis. Kapal selam juga mampu menjadi alat pemunah akhir yang sangat sulit diprakirakan manuvrabilitasnya dalam banyak peperangan laut dunia.

Walau saat itu Indonesia merupakan negara baru, namun Presiden Soekarno sangat paham akan peran strategis flotila kapal selam itu, sehingga pendekatan dengan Blok Timur menghasilkan kehadiran 12 kapal selam kelas Whiskey dari Rusia itu.

Di ASEAN, belakangan Singapura memiliki empat kapal selam bekas Kerajaan Swedia dari kelas Sjoormen (di Inggris dikenal sebagai kelas Challenger); diikuti Malaysia yang membeli kapal selam baru kelas Scorpene dari Perancis.

Sumber : ANTARA

Readmore --> KRI Nanggala Akan Tiba 6 Februari

Komisi I : Kami Patuhi Instruksi Dari Presiden Tentang Pengadaan Alutsista

Jakarta - Komisi I DPR mendukung penuh peringatan Presiden SBY pada sidang terbatas kabinet bidang Polhukam hari ini Kamis (2/2) soal pengadaan Alutsista.

"Yaitu harus hindari mark-up akibat percaloan dan utamakan produk dalam negeri," ujar Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq dalam pesan singkatnya yang diterima Jurnalparlemen.com.

Kata Mahfudz, untuk menghapuskan praktek mark-up, Kemhan dan Mabes TNI serta ketiga angkatan harus terbuka kepada Komisi I DPR tentang penganggaran dan penetapan kontrak pembelian. "Juga harus dipastikan tidak ada lagi terjadi perubahan-perubahan di tengah jalan. Kita semua tahu harga alutsista sifatnya abu-abu, tidak seperti belanja modal lainnya," ujarnya.

Sehingga, kata Mahfudz pengadaan alutsista itu memang harus terbuka. Agar tidak ada ruang bagi praktek mark-up. "Adapun soal pengadaan dari dalam negeri, Presiden harus cermat monitor daftar belanja alutsista dan bila perlu konfirmasi langsung kesiapan perusahaan-perusahaan industri pertahanan nasional dalam memenuhi produk alutsista," tegasnya.

Sebagai contoh, kata Mahfudz, pada tahun 2011 alokasi belanja alutsista ke dalam negeri baru sekitar 13 persen. Dengan alokasi anggaran modernisasi alutsista 2010-2014 sebesar Rp 150 triliun, mestinya minimal 40 persen dibelanjakan di dalam negeri atau dengan skema joint-production.

"Ini penting untuk merevitalisasi industri pertahanan nasional yang mulai didukung keuangannya oleh Menkeu melalui PMN sebesar Rp 3 triliun pada 2011. Jika hal-hal ini dijalankan dengan penuh komitmen, maka Komisi I DPR tidak ragu untuk terus mendorong peningkatan anggaran modernisasi alutsista TNI yang sudah banyak usang," ujarnya.

Juga yang terpenting, menurut Mahfudz, perlunya peningkatan prioritas modernisasi alutsista matra laut untuk maksimalkan pengamanan wilayah maritim Indonesia yang sangat luas dan masih rawan terhadap lalu-lintas ilegal yang merugikan perekonomian nasional.

"Saat ini potensi kerugian negara per tahun akibat illegal fishing, illegal logging, penyelundupan BBM, dan perompakan ditaksir mencapai nilai Rp 40 triliun," ujarnya.

Mahfudz menambahkan, bahwa Presiden SBY punya kesempatan 2 tahun lagi untuk majukan TNI dari aspek alutsista dan kesejahteraan prajurit. Sehingga Indonesia ke depan benar-benar disegani di kawasan dan bisa secara mandiri mengontrol wilayah kedaulatannya.

"Last but not least, prinsip yang sama juga harus dijalankan oleh Polri yang anggaran belanja modalnya juga sangat besar," tegasnya.

Sumber : Jurnal Parlemen

Readmore --> Komisi I : Kami Patuhi Instruksi Dari Presiden Tentang Pengadaan Alutsista

Menhan : Saya Tidak Hafal Semua Pengadaan Alutsista Karena Terlalu Banyak

Jakarta - Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengakui saat ini banyak proyek pengadaan alutsista (alat utama sistem persenjataan). "Kalau dihitung, tidak tahu. Jumlahnya saya belum tahu," kata dia, usai sidang kabinet terbatas di kantor Presiden, Kamis 2 Februari 2012.

Jenis alutsista yang dibeli Indonesia pun beragam, ada yang bergerak dan ada yang tidak bergerak. Tapi, pemerintah mengusahakan agar pembelian senjata memang sesuai dengan kebutuhan. "Prosesnya dari user (TNI AD, TNI AL atau TNI AU), ke Mabes TNI, baru ke Menhan. Dari situ (baru) ada pembelian," kata Purnomo.

Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono telah meminta Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengutamakan pengadaan alutsista dari industri dalam negeri. "Manakala tidak tersedia, boleh mengadakan dari luar. Tapi dengan format yang baik, dengan kerangka kerja sama yang baik supaya di kemudian hari bisa mandiri," ucap Presiden.

Sebelumnya, saat membuka Sidang Kabinet Terbatas bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Presiden meminta agar kultur mark up dan kongkalikong dalam pengadaan alutsista dihilangkan. "Saya sudah lama menengarai dulu, kultur mark up, kultur kongkalikong dengan perusahaan-perusahaan tertentu, sehingga merugikan negara. Kami bertekad jangan lagi ada seperti itu," kata Presiden.

Yudhoyono menjelaskan pemerintah tetap memberi ruang dan kesempatan bagi setiap orang untuk berbisnis di pengadaan alutsista. Namun jangan sampai ada lobi dan penggalangan dukungan berbagai pihak hingga terjadi mark up dan negara pun dirugikan. "Saya tahu barangkali tidak nyaman kebijakan seperti ini. Ada yang merasa dirugikan atau kurang penghasilan. Tapi harus dilakukan di era kita harus pertanggungjawabkan belanja kalau menyangkut anggaran negara," ujarnya.

Segala praktek pengadaan alutsista yang tidak benar, menurut SBY, harus segera dihentikan. "Saya masih mencium godaan-godaan ke arah itu. Dan kalau itu terjadi, beri tindakan tegas termasuk siapa yang mengajak melakukan penyimpangan pengadaan alutsista. Hakikatnya semua pengadaan di negeri ini, di kementerian mana pun," katanya.

Sumber: TEMPO

Readmore --> Menhan : Saya Tidak Hafal Semua Pengadaan Alutsista Karena Terlalu Banyak

Belanda Tarik Ulur Penjualan Leopard Ke Indonesia

Jakarta - Pemerintah Belanda sudah kebelet ingin menjual alat utama sistem pertahanan (alutsista) tua mereka. Cuma, begitu ada negara yang bereaksi dan berniat membeli tank-tank, parlemen menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Begitu bunyi kalimat pembuka di harian De Pers, Rabu (01/02), seperti dikutip Radio Nederland, Kamis.

Debu dan pasir beterbangan di sekitar tank tempur Leopard A26. Demikian foto yang terlihat di brosur kementerian pertahanan. Kabinet Mark Rutte ingin menambah kas negara dari penjualan 119 tank tipe tersebut. Calon pembeli sudah bermunculan, tetapi perkaranya tidak sesederhana itu. Lihat saja kasus Indonesia. Perdebatan seru mengenai penjualan mencuat, baik di negara pemakan keju maupun di negara dengan 245 juta penduduk.

Parlemen Belanda ingin tahu apa rencana Indonesia, negara kepulauan yang memiliki ratusan hektar hutan, terhadap satu tank yang beratnya setara dengan lima puluh mobil Golfs Volkswagen. Lebih-lebih anggota parlemen khawatir dengan isu hak asasi manusia, misalnya dengan rakyat Papua. Akhir tahun lalu 12 orang tewas dan ratusan orang ditangkap ketika unjuk rasa di sana pecah.

Menurut organisasi hak-hak asasi manusia, ada demonstran yang bahkan harus mendekam 20 tahun di tahanan dengan dalih mengacu pada undang-undang lama warisan Belanda kolonial. Bagi Partai Sosialis (SP), Partai Buruh (PvdA), Partai Kiri Hijau (GroenLinks), dan Partai Kristen Sosial Konservatif (ChristenUnie), ini sudah cukup menjadi alasan untuk urung melepaskan tank Belanda ke Indonesia. Alasan Partai Kebebasan (PVV) lain lagi. Penduduknya yang 86 persen Muslim menjadi alasan keberatan bagi mereka.

Dipermalukan

Namun, ke mana rongsokan Belanda ini harus dijual, tulis De Pers. Selama bertahun-tahun, Belanda tidak pernah keberatan memasok tank ke Arab Saudi dan kendaraan lapis baja ke Mesir dan Bahrain, tetapi sekarang banyak anggota parlemen yang keberatan. Bahkan, untuk melepaskannya ke negara seperti Yaman dan Turkmenistan, mereka masih harus pikir-pikir dulu.

Ini tidak terlalu mengejutkan. Pada 14 Februari tahun lalu, Belanda sontak dipermalukan ketika tayangan televisi mengenai pemberontakan Musim Semi Arab memperlihatkan lewatnya kendaraan perang yang dicurigai mirip dengan alat perang tua Belanda.

Dalam tanggapan terhadap pertanyaan anggota parlemen dari GroenLinks, Arjan El Fassed, Menteri Luar Negri Uri Rosenthal akhirnya harus mengakui bahwa Belanda lebih dari sekali melepaskan surplus pertahanannya ke Bahrain. "Ini termasuk kendaraan lapis baja (panser) 35 M-113 dan 25 YPR," kata menteri dari Partai Liberal Konservatif (VVD) itu.

"Juga di Mesir, pada insiden Maspero bulan Oktober, di mana 27 korban tewas, banyak panser yang digunakan," kata anggota dewan Joël Voordewind dari ChristenUnie. "Besar kemungkinan panser-panser bekas kami juga ada di antaranya."

Belanda rupanya pemasok besar kendaraan lapis baja. Hanya ke Mesir saja, antara tahun 1996 dan 2006 sudah lebih dari seribu panser yang terjual. Bahrain dan Mesir bersama-sama menyumbang kas negara Belanda sejumlah 200 juta euro.

Sekarang Indonesia juga berani membayar jumlah yang sama untuk tank-tank Leopard A26. Jumlah yang sulit ditampik oleh Menteri Pertahanan Hans Hillen, padahal kementeriannya harus menghemat 1 miliar euro. Untuk jumlah setinggi ini, menteri dari CDA itu rela mengesampingkan sebentar "moralitasnya".

Anggota dewan Martijn van Dam asal PvdA, yang sebelumnya gagal menghentikan rencana pengiriman tank ke Mesir berkomentar: "Negara yang sudah jelas-jelas ingin membeli tank malah dilarang. Lihat, dong, negara-negara yang telah kita pasok sebelumnya, sebanyak apa demokrasi terjadi di sana?" Demikian De Pers.

Sumber : KOMPAS

Readmore --> Belanda Tarik Ulur Penjualan Leopard Ke Indonesia

SBY : Pemerintah Meningkatkan Pengadaan Alutsista 2010-2014 Sebesar 156 Triliun

Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan kekuatan pertahanan dan keamanan tidak boleh lemah, tidak boleh kurang atau jauh tertinggal dengan negara lain.

Karena jika itu terjadi, tegas SBY, maka sudah pasti tugas penjagaan kemanan dan pertahanan di negara ini tidak bisa dilakukan. Karenanya, penting untuk melakukan peremajaan dan pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista).

Sebagaimana dijelaskan Menteri Keuangan Agus Martowardojo dalam Rapat Kerja dengan Komisi I DPR beberapa hari lalu, pemerintah menganggarkan total Rp156 triliun untuk penyediaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI periode 2010-2014 .

Anggaran alutsista minimum essential forces untuk 2010-2014 itu mencapai Rp156 triliun, yang terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010-2014 sebesar Rp99 triliun dan alokasi on top berdasar arahan rapat kabinet terbatas 4 Oktober 2010 sebesar Rp57 triliun.

Lebih lanjut SBY menegaskan, perencanaan pengadaan alutsista ini harus dijelaskan segamblang-gamblangnya kepada masyarakat. Agar demikian, kebijakan ataupun program yang dilakukan tersebut dapat dimengerti rakyat dan kemudian dapat dilaksanakan dengan baik.

"Saya kira saudara tidak boleh berhenti menjelaskan," seru SBY, saat rapat terbatas bidang Polhukham, di Istana, Merdeka, Jakarta, Kamis (2/2/2012).

Sampaikan pula, imbuh SBY, sudah lama negara tidak melakukan modernisasi dan pembangunan kekuatan pertahanan dan keamanan yang memadai.

SBY juga menyadari bahwa kekuatan bersenjata Indonesia, dalam hal modernisasi alutsista, perlengkapan dan peralatan yang lain tertinggal dengan yang dimiliki negara lain.

Untuk itu, lanjutnya, para Menteri dan jajaran terkait bisa menjelaskan dengan gamblang mengenai itu. Apalagi saat ada yang mengkritik apakah ini tidak memicu perlombaan senjata, ataupun pertanyaan dari negara tetangga, mengenai hal itu.

"Jawabannya sangat sederhana. Yang dimiliki Indonesia itu jauh tertinggal dengan yang saudara miliki. Kami hanya ingin menutup yang kami perlukan untuk kepentingan menjaga kedaulatan dan keamanan kami sendiri dari apa yang blm kami miliki," tegasnya.

Sumber : Tribun

Readmore --> SBY : Pemerintah Meningkatkan Pengadaan Alutsista 2010-2014 Sebesar 156 Triliun

Pangdam Cendrawasih : Perbatasan Papua Lebih Membutuhkan Panser Daripada Leopard

Jakarta - Kodam XVII/Cenderawasih mengaku tak membutuhkan tank Leopard untuk pertahanan keamanan di Bumi Cenderawasih. Panglima Kodam XVII/Cenderawasih, Mayor Jenderal Erfi Triassunu, mengatakan kondisi geografis Papua tidak cocok untuk menggunakan tank.

“Yang cocok di wilayah ini adalah jenis panser, sebab Papua medannya sangat sulit, sangat tidak cocok. Tahun ini kami mengajukan empat panser ke pusat. Rencananya, panser Anoa buatan Pindad yang akan diberikan. Sehingga kalaupun tank Leopard jadi dibeli, Kodam di sini kurang membutuhkannya,” katanya kepada wartawan di Makodam Jayapura, Kamis, 2 Februari 2012.

Karena panser menggunakan ban, kata Erfi, lebih mudah masuk ke wilayah-wilayah sulit. Namun, karena tank ini pakai rantai, tentu akan sangat sulit. “Saat ini masih diprogramkan untuk pengadaan panser. Kami baru memiliki 18 panser yang disebar di 13 kodim di Papua dan Papua Barat,” ujarnya.

Alutsista lain yang dibutuhkan di Papua adalah helikopter untuk mempermudah menjangkau daerah-daerah sulit. "Rencananya, tahun ini ada penambahan dua heli lagi untuk kami. Idealnya kami harus memiliki empat heli. Sekarang kami hanya punya satu heli," kata Pangdam.

Sumber : TEMPO

Readmore --> Pangdam Cendrawasih : Perbatasan Papua Lebih Membutuhkan Panser Daripada Leopard

Pengamat : Saya Menyambut Baik Keputusan Presiden Tentang Mark-Up Alutsista

Jakarta - Pengamat Pertahanan Jaleswari Pramodhawardani menyambut baik imbauan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang meminta semua pihak menjalankan secara benar pengadaan Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) di Tanah Air.

Menurut Jaleswari, semua pihak utamanya Tentara Nasional Indonesia (TNI) sudah seyogianya menerapkan prinsip transparan dan akuntabilitas dalam pengadaan Alutsista tersebut. ”Saya kira pernyataan Presiden SBY itu tepat karena Alutsista itu dibeli dari APBN. Sesuatu yang menyangkut APBN itu harus transparan karena menyangkut dana publik,” ujar Jaleswari saat berbincang dengan Jurnal Nasional, Kamis (2/2).

Jaleswari melanjutkan dirinya dapat memahami imbauan Presiden SBY tersebut. Pasalnya sambung dia, sudah menjadi rahasia umum apabila pengadaan Alutsista TNI selama ini kerap disusupi oleh broker atau makelar.

”Broker-broker harus dihilangkan. Karena Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono beberapa tahun lalu juga pernah menyatakan anggaran Kementerian Pertahanan (Kemhan) itu penuh borok dan bocor,” katanya.

Untuk itu kata Jaleswari lagi, dalam rangka penerapan transparansi dan akuntabilitas tersebut maka TNI harus konsisten dalam menjakankan Rencana Strategis (Renstra) yang telah ditetapkan. Renstra ini harus tetap dijalankan secara berkelanjutan meski terjadi pergantian di pucuk pimpinan TNI. ”Tidak hanya TNI tapi juga semua pihak harus mendukung berjalanya Renstra tersebut,” katanya.

Sumber : JURNAS

Readmore --> Pengamat : Saya Menyambut Baik Keputusan Presiden Tentang Mark-Up Alutsista

Presiden : Jangan Ada Mark-Up Pengadaan Alutsista

Jakarta - Presiden SBY siang ini menggelar sidang kabinet terbatas bidang polhukam. Sebelum memulai sidang, SBY menyoroti rencana pembelian Alutsista oleh TNI. SBY meminta agar tidak ada mark up dalam pembelian itu.

"Saya sudah lama menengarai dulu, sekarang tidak kita jalankan lagi kultur untuk mark up, kongkalikong perusahaan tertentu yang merugikan negara. Jangan lagi seperti itu," ujar SBY saat membuka jalannya sidang kabinet terbatas di kantor presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Kamis (2/2/2012).

SBY minta agar bisnis alutsista dijalankan dengan baik. Jangan sampai ada lobi-lobi atau kongkalikong untuk meninggikan harga Alutsista sehingga merugikan negara.

"Saya tahu, barangkali ada yang tidak nyaman saya sampaikan seperti ini, karena berkurang penghasilannya. Tapi harus kita selamatkan anggaran negara," terang SBY.

SBY juga berpesan untuk mengutamakan produksi dalam negeri dalam hal Alutsista bila memang sudah bisa dipenuhi. Bila terpaksa harus membeli dari luar negeri, SBY berharap tidak lagi terjadi kongkalikong soal harga Alutsista.

"Policy dasar kita, gunakan produk dalam negeri manakala tersedia, kalau tidak, dari luar dengan format yang benar. Hentikan praktik tidak benar," pintanya.

TNI saat ini berencana mengganti Alutsista-nya yang sudah usang. Salah satu Alutsista yang saat ini akan dibeli TNI adalah tank Leopard buatan Belanda. Namun rencana ini banyak mendapatkan sorotan, terutama dari Komisi I DPR.

Sumber : DETIK

Readmore --> Presiden : Jangan Ada Mark-Up Pengadaan Alutsista

Pangkostrad : Pengadaan Leopard Akan Dilakukan Secara Bertahap

Yogyakarta - Masyarakat sudah mahfum bahwa persenjataan TNI-AD banyak yang sudah lama. "Pembaruan persenjataan itu untuk menggantikan yang telah tua," kata Letnan Jenderal TNI Azmyn Y Nasution, di Yogyakarta, Kamis.

Dia menjadi salah satu pembicara dalam seminar "Membangun Karakter bangsa Melalui Pendidikan Wawasan Kebangsaan" di Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Kamis.

Menurut dia, sebagian besar persenjataan TNI-AD telah berusia tua, sehingga perlu diganti. Pergantian akan dilakukan secara bertahap.

"Pemerintah telah menyediakan anggaran yang cukup memadai. Anggaran itu bukan untuk menambah tetapi mengganti persenjataan yang telah tua," katanya.

Ia mengatakan, alutsista yang akan diperbarui antara lain senjata, panser, dan tank. Jika pengadaan Tank Leopard nanti disetujui, maka TNI-AD akan menggunakan tank jenis itu.

"Pengadaan Leopard akan dilakukan secara bertahap. Pada tahap awal akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan satu batalyon, yakni Batalion Kavaleri 8 Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur," katanya.

Sumber : DETIK

Readmore --> Pangkostrad : Pengadaan Leopard Akan Dilakukan Secara Bertahap

Pengamat CSIS : Wajar Pembelian Alutsista Pakai Utang Luar negeri

Jakarta - Pengamat pertahanan dari Center for Strategic and International Studies (CSIS), Alexandera Retno Wulan, menilai tingginya utang luar negeri dalam pengadaan alat utama Sistim Persenjataan sebagai hal yang wajar. Menurutnya hal ini harus dilakukan karena ketidakmampuan industri pertahanan nasional dalam memproduksi alutsista modern. "Alutsista modern produksi dalam negeri memang belum ada,"kata Alexandera di Jakarta, Rabu (1/2).

Menurutnya, utang luar negeri ini digunakan untuk membeli Alutsista karena pengadaan alutsista yang dilakukan pemerintah dilakukan dengan mekanisme multi years. "Bukan minjem dari negara lain (yang bukan penjual alutsista) untuk membeli alutsista di negara penjual secara tunai. Utang itu untuk membeli ke negara penjual senjatanya,"jelasnya.

Idealnya, kata Alexandera, Indonesia mampu menciptakan kemandirian alutsista dalam negeri. Namun untuk sampai pada tahapan ini, membutuhkan proses yang panjang sehingga perlu dilakukan langkah-langkah untuk mengisi kekosongan hingga kemandirian tersebut tercapai. "Prosesnya tidak 1 atau 10 tahun saja. Industri militer memang komplek, mulai dari suku cadang, komponen, integrator atau perakitan,"imbuhnya.

Sumber: JURNAS

Readmore --> Pengamat CSIS : Wajar Pembelian Alutsista Pakai Utang Luar negeri

Mantan Menhan : Indonesia Hampir Membeli F-16 Israel

Jakarta - Rencana Indonesia membeli jet tempur dari Israel bukan baru kali ini saja. Di era Presiden Abdurrahman Wahid, bahkan Indonesia sudah pernah deal membeli pesawat canggih dari negeri Zionis tersebut.

Hal itu diungkapkan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD kepada Republika, Kamis (2/2).
Mahfud MD mengaku, semasa menjabat menteri pertahanan pada 2000, pihaknya sudah deal untuk membeli pesawat jet tempur F-16 dari Israel.
Pasalnya saat itu belasan jet tumpur TNI AU tidak bisa terbang akibat embargo alutsista oleh Amerika Serikat (AS). "Setelah dilakukan kanibalisasi, dua unit F-16 bisa terbang untuk sementara waktu," ujar Mahfud.

Langkah selanjutnya, pihaknya menyiasati keadaan dengan berencana membeli jet tempur tersebut dari Israel. Dana yang disiapkan sudah ada, dan pesawat harus datang segera sebab jet tempur yang dimiliki TNI AU jumlahnya sedikit dan sangat rawan kalau postur kekuatannya tidak ditambah segera.

Akhirnya, imbuh Mahfud, tercapai kesepakatan dengan Israel untuk membeli jet tempur melalui negara perantara Yordania. "Jadi begitu lah, kita membeli melalui Yordania, dan mereka yang dapat dari Israel. Israel sendiri beli dari Amerika. Kalau tidak begitu, tak ada pesawat kita yang bisa terbang," paparnya.

Sayangnya, lanjut Mahfud, kesepakatan yang sudah di depan mata itu lenyap. Ini lantaran Gus Dur lengser terlebih dulu dari kursi presiden. "Semuanya jadi batal, dan kekuatan pertahanan TNI AU kritis," jelas Mahfud.
Sebelumnya, Ketua Komisi I DPR Mahfudz Shiddiq mengkritik kebijakan TNI AU yang berencana membeli pesawat intai dari Israel. Politisi PKS ini menengarai, pembelian itu melalui skema tidak langsung dengan membeli pesawat melalui negara perantara, sebab Indonesia memesannya dari Filipina, dan Filipina yang mengorder dari Israel.

Meski dibantah Mabes TNI AU, Komisi I DPR bergeming menolak pembelian pesawat tanpa awak buatan Israel Aerospace Industries (IAI) itu, sebab negeri Zionis itu dituding pelanggar hak asasi manusia (HAM) terbesar di dunia.

Sumber : Republika

Readmore --> Mantan Menhan : Indonesia Hampir Membeli F-16 Israel

Pramono Yang Memesona Komisi I DPR

Jakarta - Kehadiran Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Jenderal Pramono Edhie Wibowo dalam Rapat Kerja Kementerian Pertahanan dengan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat, Selasa (24/1), sudah dinanti-nanti. Wakil rakyat pun menyiapkan puluhan pertanyaan yang sebagian besar mengarah pada ketidaksetujuan mereka atas rencana TNI AD membeli main battle tank.

Yang terjadi, Pramono selama 20 menit, dengan kemampuan retorikanya, membuat sebagian anggota Komisi I DPR terdiam. Ia memaparkan kondisi alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI AD. Mereka yang hadir seperti menahan napas dan sesekali bertepuk tangan.

Pramono memulai kisahnya dari alokasi anggaran untuk modernisasi peralatan TNI AD senilai Rp 14 triliun. Ia lalu mengadakan studi, meninjau kondisi geopolitik dan perimbangan kekuatan di kawasan, komparasi kekuatan angkatan darat sejumlah negara dilihat dari jumlah prajurit dan alutsista yang dipakai. Indonesia tertinggal jauh.

Disimpulkan, alokasi anggaran akan dibelikan main battle tank (MBT), rudal antipesawat, dan peluncur roket multiperan. Rudal antipesawat milik TNI AD saat ini dibuat tahun 1960 dan tidak mampu lagi mengejar pesawat yang saat ini kecepatannya sudah supersonik. ”Meriam dari ditangani letnan dua yang baru lulus sampai letnan itu pensiun, meriamnya masih harus bekerja,” ceritanya.

Pramono bercerita bagaimana ia meminta masukan dari atase pertahanan sampai pengguna. ”Biasanya yang diminta tak dibelikan, yang dibelikan tak dibutuhkan. Saya ingin mengubah ini,” katanya.

Untuk survei pembelian MBT Leopard, tim TNI AD yang dipimpin Wakil KSAD Letnan Jenderal Budiman dikirim ke Eropa. Belanda menawarkan 100 tank Leopard karena akan menghapus satu divisi tank demi penghematan. Harga yang diperoleh TNI AD lebih murah dibandingkan informasi dari rekanan di Indonesia. ”Salahkah kami kalau dengan 287 juta dollar Amerika Serikat dari 44 tank ternyata bisa dapat 100 unit?” katanya.

Walaupun ada tentangan dari Parlemen Belanda, ada tim dari Kementerian Pertahanan Belanda datang ke Indonesia menemui Pramono. Mereka bertanya, apakah Indonesia serius ingin membeli MBT Lepoard. Pramono menjawab, ”Belanda jual, aku beli. Belanda tidak jual, aku pergi. Kita tak akan mengemis.”

Pramono menegaskan, rencana pembelian Leopard itu masih dipelajari, tetapi sudah mendapat sorotan dan sejumlah negara. Ia meminta maaf kalau sekiranya kemampuan komunikasinya kurang sehingga menimbulkan salah persepsi dari Komisi I DPR. Prosesnya berlanjut dengan ada undangan resmi Pemerintah Belanda kepada TNI AD. Jerman juga datang ke Indonesia untuk bernegosiasi.

Pidato Pramono ditunjang tim TNI AD yang menampilkan diagram dan foto di layar. Tampak foto militer Malaysia sedang latihan perang di utara Kalimantan. Penyamaan dengan Malaysia dan Singapura yang memiliki tank kelas berat menjadi alasan utama TNI AD. Di Asia Tenggara hanya Timor Leste, Filipina, dan Indonesia yang tak memiliki tank kelas berat.

Ia juga menegaskan, kepemilikan senjata utama yang kuat akan menaikkan wibawa bangsa. ”Lu cabut patok, gue sikat,” katanya, yang mendapatkan tepuk tangan panjang dari hadirin.

Menteri Pertahanan Pramono Yusgiantoro, Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin, dan Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq memberikan apresiasi. ”Ada ungkapan yang saya demen, Pak. Luar biasa. ’Lu cabut patok, gue sikat’,” kata Mahfudz.

Anggota Komisi I DPR, Tri Tamtomo, Susaningtyas Kertopati, dan Enggartiasto Lukito, mengaku terkesima dengan penjelasan KSAD. Tampaknya jalan tank dari Belanda itu akan mulus.

Sumber : KOMPAS

Readmore --> Pramono Yang Memesona Komisi I DPR

Pangdam XII Tanjungpura : TNI AD Akan Bentuk Batalyon Kavaleri Di Kabupaten Bengkayang

Bengkayang – Pangdam XII Tanjungpura Mayjen Erwin Hudawi Lubis didampingi asisten logistik Kolonel Inf Shal Ma’ruf, asisten perencanaan Kolonel Inf Tri Martono dan Kepala Zeni Kolonel Czi Diding bersilaturahmi ke Pemkab Bengkayang dalam rangka membangun batalion kavaleri.

“Di sini ada kompi dan koramil. Tentu saya datang bertemu dengan Bupati Bengkayang untuk menitipkan anak-anak saya,” kata Erwin kepada Equator ditemui di Kantor Bupati Bengkayang, Selasa (31/1).

Erwin menjelaskan, kedatangannya ke Bumi Sebalo juga membicarakan pengembangan satuan-satuan baru Kodam XII Tanjungpura di Kabupaten Bengkayang. Apalagi 2012 ini ada rencana akan membangun satuan kavaleri.

“Kabupaten Bengkayang menjadi salah satu pilihan untuk penempatan satuan tersebut. Mudah-mudahan pertemuan terakhir dengan Bupati Bengkayang, Pemda Bumi Sebalo mendukung rencana membangun batalion kavaleri tersebut,” harap Erwin.

Erwin melanjutkan, titik pastinya lokasi tersebut akan dibicarakan antara stafnya dengan staf Bupati Bengkayang. Menyikapi rumor tidak adanya kesepakatan antara Pemda Bengkayang dengan TNI mengenai tukar guling Kompi Senapan C 641 Beruang yang berada di Jalan Sanggau Ledo, Erwin mengatakan belum membicarakan hal tersebut.

“Tetapi yang jelas, saya sebagai panglima akan mendukung program Pemda Bengkayang apabila ada program penataan kota untuk Bumi Sebalo,” tegasnya.

Mengenai tempat atau lokasi satuan kavaleri, akan dibicarakan kedua staf Bupati Bengkayang dan Kodam XII Tanjungpura. Ada beberapa titik yang sesuai dengan tata ruang wilayah Kabupaten Bengkayang. Ia berharap seluruh elemen masyarakat Bumi Sebalo mendukung adanya satuan baru kelak.

Bupati Bengkayang Suryadman Gidot mengatakan selaku warga negara yang baik, harus meningkatkan dan mempertahankan kedaulatan NKRI. Maka dari itu, Gidot tetap mendukung dibangunnya kavaleri. Dengan adanya batalion setingkat kavaleri, minimal 600 prajurit yang berbelanja di kabupaten ini, tentunya perputaran uang akan semakin lancar.

“Strategi pertahanan negara, kita semakin merasa aman karena telah dilindungi oleh 600 TNI. Kita telah membantu menyiapkan tanah. Saat ini sedang dianalisis dan tidak jauh dari Kota Bengkayang. Paling jauh ya… radiusnya di Desa Magmagan Kecamatan Lumar,” ungkap Gidot.

Mengenai tukar guling Kompi Senapan C 641 Beruang yang berada di Jalan Sanggau Ledo, Gidot menegaskan bukan tidak ada kesepakatan dan butuh proses. Kesepakatan sudah barang tentu harus dipahami, TNI tak akan melepas apabila tidak sesuai dengan peruntukannya.

Apabila tukar guling kelaknya sukses, Gidot mengungkapkan akan diperuntukkan untuk penataan Kota Bengkayang. Karena kota sekarang ini sudah terlalu sempit, realitas yang terjadi saat ini, semua orang semua mau membangun, baik itu di pinggir jalan maupun pinggir sungai.

“Kalau mau Bengkayang lebih tertib, harus pengembangan kota. Untuk penataan kota, secara perlahan akan kita bicarakan bersama TNI. Apabila ada lahan yang lebih luas untuk pengembangan kota kan lebih baik,” ujar Gidot.

Sumber : Equator News

Readmore --> Pangdam XII Tanjungpura : TNI AD Akan Bentuk Batalyon Kavaleri Di Kabupaten Bengkayang

Anggota Komisi I : Tidak Semua Anggota Komisi I Broker Alutsista

Jakarta - Isu pembelian pesawat intai tanpa awak dari Israel memunculkan kecurigaan adanya broker atau calo yang bermain. Anggota komisi I DPR Al Muzammil Yusuf mewanti-wanti pemerintah untuk mewaspadai adanya calo alutsista dari luar negeri.

"Pemerintah mewaspadai broker pengadaan alutsista dari luar negeri. Itu harus diputus," imbuhnya, Rabu (1/2).

Al Muzammil mengatakan, mereka ini telah menyebabkan anggaran alutsista menjadi besar karena harus menambah anggaran dan berpeluang terjadinya tindak pidana korupsi. Menurutnya, jangan menganggap semua anggota DPR itu adalah broker anggaran dan bermain dengan isu penolakan ini.

"Kami komitmen untuk memutus mata rantai mafia anggaran baik di eksekutif, legislatif, maupun pihak swasta,” Ujarnya.

Kadispen AU, Marsekal Muda Azman Yunus, membantah adanya rencana membeli pesawat intai tanpa awak dari Israel, karena pihaknya tidak pernah merencanakan hal itu. TNI AU saat ini menunggu penyelesaian dua pesawat intai buatan PT Dirgantara Indonesia. PT DI sendiri tengah menunggu penyelesaian dua pesawat intai CN 235.

"Kami tidak akan beli pesawat intai dari Israel atau luar negeri. Belum ada opsi ke sana," katanya.

Saat ini TNI AU baru memiliki dua pesawat intai dengan awak. Satu pesawat intai tipe CN 235 yang disiagakan di Skuadron Makassar dan satu lagi tipe Boeing 737.
Pihaknya lebih mengutamakan produk buatan PT DI ketimbang produk luar negeri.

Keperluan belanja alutsista dari luar negeri baru diprioritaskan untuk keperluan tempur. “Misalnya pembelian Sukhoi," ujarnya.

Sumber : Republika

Readmore --> Anggota Komisi I : Tidak Semua Anggota Komisi I Broker Alutsista

Kanada Ingin Mempererat Kerjasama Kedirgantaraan Dengan Indonesia

Jakarta - Angkatan Udara Kanada ingin memperluas kerja sama kedirgantaraan dengan Indonesia, khususnya industri kedirgantaraan militer dan sipil.

Hal itu terungkap dalam kunjungan kehormatan Atase Pertahanan (Athan) Kanada di Jakarta Kolonel Michel Latouche kepada Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Imam Sufaat di Jakarta, Rabu.

Juru bicara TNI Angkatan Udara Marsekal Pertama TNI Azman Yunus usai menghadiri pertemuan mengatakan, kunjungan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan hubungan Angkatan Udara kedua negara yang selama ini sudah terjalin baik.

Kolonel Latouche menyampaikan undangan kepada Kasau untuk mengunjungi Kanada serta membicarakan kemungkinan peningkatan kerja sama di bidang militer, termasuk bidang pendidikan dan latihan.

Selain itu, Angkatan Udara Kanada juga ingin meningkatkan hubungan kerja sama di bidang kedirgantaraan, khususnya dalam pengembangan industri strategis kedirgantaraan.

"Tidak itu saja, Kanada juga ingin berperan serta dalam program peningkatan alat utama sistem senjata TNI Angkatan Udara dan penerbangan sipil Indonesia," kata Azman.

Ia juga mengungkapkan, Kanada memandang peran Indonesia makin penting sebagai salah satu kekuatan ekonomi dan politik di Asia Pasifik, selain China, India, Jepang dan Korea Selatan.

Karena itu, Pemerintah Kanada berharap bisa berperan serta dalam pengembangan kemampuan kedirgantaraan Indonesia baik melalui kerja sama Angkatan Udara maupun industri kedirgantaraan, termasuk kerja sama yang melibatkan transfer teknologi kedirgantaraan kepada Indonesia.

Sumber : ANTARA

Readmore --> Kanada Ingin Mempererat Kerjasama Kedirgantaraan Dengan Indonesia

Pengamat : Kilas Balik Polemik Pengadaan MBT

Jakarta - Dalam sebuah peperangan, kavaleri memiliki peran yang sangat vital baik, dalam melakukan penyerangan ke daerah lawan maupun dalam posisi mempertahankan wilayah. Karena itu, tidak hanya TNI AD yang memiliki unit kavaleri--dalam hal ini tank tempur--, namun juga TNI AL (Marinir).

Tank tempur setidaknya memiliki tiga klasifikasi, yaitu: tank ringan (light tank), tank sedang (medium tank) dan tank berat (main battle tank). Main Battle Tank ( MBT) ini memiliki keunggulan dibandingkan dengan tank ringan atau tank sedang. Antara lain: memiliki meriam dengan kaliber yang lebih besar yaitu 120 mm bila dibandingkan dengan tank yang dimiliki TNI AD saat ini jenis AMX-13 yang memiliki meriam kaliber 75 mm.

Selain itu MBT memiliki ketebalan baja (armor) setebal 100-500 mm, sedangkan tank ringan yang dimiliki TNI AD hanya 40-60 mm. Dengan spesifikasi seperti itu, MBT memiliki keunggulan dalam hal daya gempur persenjataan serta perlindungan optimal bagi awak kavaleri.

Pembelian MBT ini ada dalam rencana pembelian alutsista TNI AD tahun anggaran 2012. Namun, rencana TNI AD ini ditentang cukup kuat oleh sebagian kalangan pengamat pertahanan dan parlemen, khususnya anggota Komisi I DPR RI karena dianggap tidak cocok dipakai di Indonesia.

Persoalan Geografis

Dari berbagai alasan penolakan MBT tersebut, hal yang paling sering muncul adalah persoalan geografis. TB Hasanuddin, anggota Komisi I DPR RI misalnya mengatakan, dengan berat 62 ton, MBT seperti Leopard tidak cocok beroperasi di Indonesia yang memiliki geografi berbukit-bukit, tanah yang gembur serta rawa-rawa. Hal ini diperkuat dengan kenyataan bahwa MBT lebih banyak dimiliki oleh negara-negara yang berada di belahan kontinental di mana memiliki dataran padat serta gurun seperti di Timur Tengah.

Hal ini tidak salah. MBT seperti Leopard bila dioperasikan di daerah penuh rawa tentu akan tenggelam. Namun, tentu saja TNI sudah memperhitungkan hal ini. MBT dirancang untuk berhadap-hadapan dalam peperangan dengan tank lawan. Bila tank lawan tidak bisa memasuki daerah yang tanahnya gembur atau berbukit, maka MBT Indonesia tentu tidak akan dioperasikan di sana.

TNI juga memiliki Denzipur yang memiliki kemampuan untuk memetakan geografi dan topografi daerah yang bisa dilalui MBT serta yang tidak. Jadi, kekhawatiran akan ketidakcocokan geografis bukan alasan yang tepat untuk menolak kehadiran MBT.

Industri Dalam Negeri

Selain persoalan geografis, penolakan terhadap MBT juga dikarenakan alasan bahwa TNI seharusnya memanfaatkan produk dalam negeri yang sudah dimulai PT Pindad. Penolakan didasarkan pada Perpres No 54 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang mengamanatkan pembelian alutsista dilakukan kepada pabrikan dalam negeri bila sudah dapat dibuat di dalam negeri.

Dalam hal ini, PT Pindad--menurut keterangan anggota Komisi I--sudah memiliki purwarupa tank menengah. Atas dasar itulah, Komisi I menyatakan TNI sebaiknya memesan tank menengah dari PT Pindad karena selain lebih cocok dengan kondisi geografis Indonesia dapat juga membantu industri senjata dalam negeri untuk meningkatkan kemampuannya.

Tentu saja kita menginginkan supaya industri alutsista dalam negeri, khususnya PT Pindad, tumbuh mandiri dengan memproduksi semua keperluan persenjataan TNI. Namun, bila ternyata industri dalam negeri belum memiliki kemampuan dan teknologi dalam memproduksi tank, khususnya MBT, mau tidak mau kita harus memesan dari pabrikan luar negeri.

Perimbangan Kekuatan

Bila kita lihat peta kekuatan militer di kawasan, hanya Indonesia dengan Filipina, Timor Leste serta Papua Nugini yang tidak memiliki MBT. Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam serta Australia sudah lama memiliki MBT. Hal ini sedikit banyak memengaruhi keseimbangan kekuatan di kawasan. Dalam perspektif kekuatan militer, MBT memiliki daya nilai penggentar (deterence) tersendiri karena berbagai keunggulan yang dimilikinya.

Perimbangan kekuatan militer inilah sesungguhnya yang menjadi alasan utama bagi TNI AD untuk membeli MBT. KSAD Jenderal Pramono Edhie Wibowo mengatakan, TNI menginginkan perimbangan kekuatan di kawasan hanya untuk menyamakan kekuatan, bukan untuk melebihi kekuatan militer negara tetangga yang bisa merusak keseimbangan kawasan.

Hal yang sama juga menjadi alasan TNI AU melakukan pembelian pesawat tempur jenis Sukhoi maupun F16. Pembelian persenjataan tidak harus semata-mata mempertimbangkan derajat ancaman keamanan atau nilai kegunaan kekinian, namun juga untuk kesiapsiagaan kekuatan militer dalam upaya menimbulkan efek gentar. Sebagaimana pernyataan Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Samsoedin bahwa efek gentar yang ditimbulkan dari kekuatan persenjataan TNI akan membantu Indonesia dalam berdiplomasi dengan negara lain dalam bidang apa pun.

Ironis, TNI AD yang merupakan matra utama dalam pertempuran darat hanya memiliki tank yang sudah uzur, yaitu Scorpion dengan berat 8,9 ton dan AMX-13 yang sedang dilakukan retrofit oleh PT Pindad dengan berat 13-14 ton. Sedangkan Marinir dari TNI AL memiliki Tank BMP-3F dengan berat 18,7 ton. Terlihat bahwa dengan TNI AL saja TNI AD sudah tertinggal dalam hal kekuatan dan kemampuan tank yang dimiliki.

Dengan kondisi TNI saat ini dan adanya niat pemerintah untuk kembali membangun kekuatan militer sesuai Minimum Esencial Force (MEF), sepatutnya kita dukung karena dengan TNI yang kuat harga diri bangsa juga akan lebih baik di mata negara lain. Jangan terjadi lagi preseden di mana TNI meminta persenjataan A yang dibutuhkan, tapi yang diberikan persenjataan B di luar kriteria kebutuhan TNI.

Namun begitu, anjuran anggota DPR supaya TNI memanfaatkan produk pertahanan dalam negeri juga harus kita dukung bersama. Karena itu, jalan keluar yang terbaik dalam polemik pembelian MBT ini adalah alangkah arifnya bila TNI tetap membeli MBT sesuai kebutuhannya, namun tidak harus sebanyak yang diinginkan saat ini.

Bila dianggarkan TNI mampu membeli 100 unit MBT, maka cukup dibeli sekitar 60-80 unit MBT. Sisa anggarannya digunakan untuk memesan tank menengah yang dimiliki PT Pindad. Dengan begitu PT Pindad juga memiliki kesempatan untuk melakukan research & development demi kemandirian alutsista bangsa.

Sumber : JURNAS

Readmore --> Pengamat : Kilas Balik Polemik Pengadaan MBT

Anggota Komisi I : Pengadaan UAV Oleh Kemhan Tidak Usah Dipertanyakan

Jakarta - Saat ini, Indonesia memerlukan pesawat intai tanpa awak untuk menjaga kedaulatan bangsa Indonesia.

"Jangan permasalahkan dulu asal pembelian pesawat intai tanpa awak itu, saat ini, kita butuh UAV," kata anggota Komisi I dari Fraksi Partai Demokrat, Mayjen (Purn) Yahya Sacawirya kepada itoday, Rabu (1/2).

Yahya sendiri belum tahu kebenaran rencana pihak TNI AU yang akan membeli UAVdari Filipina buatan Israel. "Saya akan cek kebenaran itu, ini juga terkait suku cadangnya," ungkapnya.

Kata Yahya, UAV sangat diperlukan untuk memonitor lokasi yang tidak terjangkau oleh pesawat berawak, terutama daerah perbatasan. "UAV itu untuk memonitor dan memotret wilayah Indonesia yang tidak terjangkau," paparnya.

Ia juga sangat menyetujui, bila TNI AU membeli pesawat intai dari PT Dirgantara Indonesia (PT DI). "Justru pertanyaannya, pesawat intai buatan PT DI mampu atau tidak. Kalau canggih dan mampu, saya sangat setuju," jelasnya.

Lanjutnya, Malaysia saja sudah memiliki UAV berteknologi tinggi, dan mampu mendeteksi serta memonitor lawan yang memasuki wilayahnya. "Saat ini, Indonesia sangat butuh pesawat intai," pungkasnya.

Sumber : Indonesia Today

Readmore --> Anggota Komisi I : Pengadaan UAV Oleh Kemhan Tidak Usah Dipertanyakan

Kapuspen TNI : UAV Dari Israel Hanyalah Opsi

Jakarta - TNI berencana membeli pesawat intai dari Israel. Namun Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Laksamana Pertama Iskandar Sitompul itu hanya bagian dari opsi, bukan harga mati.

"Untuk pembelian pesawat (intai) ada ke arah sana, tapi belum harga mati dari Israel, itu hanya opsi saja," kata Iskandar kepada detikcom, Rabu (1/2/2012).

Iskandar tidak menyebutkan pertimbangan keperluan pembelian pesawat intai tersebut. Dia beralasan seluruh pertimbangannya ada di TNI AU yang mengusulkan pengadaan pesawat intai untuk operasional.

Mengenai pertimbangan Israel yang masuk dalam opsi rencana pembelian pesawat intai, menurut pria kelahiran Banda Aceh ini, Israel hanya satu dari sekian banyak negara yang memiliki pesawat intai.

"Semua negara punya pesawat intai, Israel salah satu opsi saja. Opsi itu muncul dari obrolan, apalagi Israel tidak punya hubungan diplomatik denga Indonesia," jelasnya.

Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddik mengungkap rencana TNI membeli pesawat pengintai buatan Israel. Komisi I DPR belum menyetujui rencana ini.

Pesawat yang dibeli adalah jenis pesawat pengintai tanpa awak. Tujuan utamanya untuk memantau daerah perbatasan.

Namun Komisi I DPR menyoroti rencana pembelian pesawat ini dari Israel. TNI diminta mencari opsi yang lain. Alasannya, Israel adalah negara pelanggar HAM. Utamanya menyangkut Palestina.

Sumber : DETIK

Readmore --> Kapuspen TNI : UAV Dari Israel Hanyalah Opsi

Laksamana TNI AL : Saya Berharap Kemhan Melakukan Pengadaan Satelit Militer

Jakarta - Salah-satu instrumen penting untuk operasi intelejen adalah adanya teknologi satelit. Dalam berbagai operasi penting di negara maju, satelit memegang peranan yang sangat vital. Dan Indonesia masih sangat terbelakang.

Hal itu dikatakan penerbang senior TNI-AL, Laksma TNI (purn) Eddy Tumengkol kepada Waspada Online hari ini. "Satelit memberikan kemampuan kepada tiap markas militer untuk menyaksikan serta mengendalikan aktivitas pasukan di lapangan," kata Eddy.

Mantan Atase Pertahanan RI di AS dan Australia itu mencontohkan, operasi rahasia AS menangkap Osama bin Laden, hanya mungkin dilakukan dengan penggunaan satelit. Dimana terjadi komunikasi intens antara markas pengendali dan petugas di lokasi. Operasi itu disaksikan langsung oleh petinggi Gedung Putih dan dikendalikan langsung secara taktis oleh pimpinan tugas yang bersangkutan, katanya.

"Seharusnya Mabes TNI, Mabes tiap angkatan; Mabes Polri, Markas Bakorkamla, Markas BIN, Kantor Kepresidenan dan sebagainya, dilengkapi dengan ruang kendali operasi," Eddy berpendapat.

Dari ruang kendali ini, lanjut Eddy, semua operasi di lapangan (darat, laut, udara) yang berlangsung dapat disaksikan langsung sekaligus dijalin komunikasi dengan petugas di lapangan. Dan ruang kendali itu harus dilengkapi dengan teknologi satelit. "Tapi sayangnya, sistem pendukung seperti satelit tidak pernah dibahas dalam berbagai forum Hankam kita. Selalu saja alutsista yang dibicarakan. Sementara, hal penting lain seperti dilupakan."

Fasilitas pendukung seperti satelit dan optimalisasi kemampuan personil pengguna seakan luput dari perhatian. "Seakan-akan para pemikir Hankam kita kurang tanggap akan perkembangan seni perang dan segala elemen pendukungnya," tambah Eddy.

Meski tidak tersedia informasi dan bukti pasti, dalam hemat Eddy, dengan teknologi satelit, tidak mengherankan bila Singapura dan Malaysia bisa mengikuti segala kegiatan yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia secara bebas. Dan Indonesia sama sekali tak dapat mencegahnya. "Sebaiknya Indonesia mengadakan kerja sama dengan negara-negara yang sudah lebih jauh dalam penggunaan satelit serta fasilitas canggih lainnya," usul Eddy.

Menurut Eddy lagi, kerja sama itu sangat penting, karena nanti, satelit juga bisa dimanfaatkan untuk bidang-bidang non-Hankam, seperti perhubungan dan industri.

Jaleswari Pramodhawardani, peneliti LIPI dengan spesialisasi bidang pertahanan dan militer, mengatakan hal yang serupa. Berbeda dengan radar, teknologi satelit ini merupakan sistem pemantau situasi sebuah wilayah yang menggunakan pencitraan satelit. Teknologi ini mampu menangkap gambar secara nyata dan real time.

"Sebaiknya TNI dan Kemhan memasukkan ini dalam Renstra yg diterjemahkan dalam MEF," katanya kepada Waspada Online.

Sumber : Waspada

Readmore --> Laksamana TNI AL : Saya Berharap Kemhan Melakukan Pengadaan Satelit Militer

Rusia Akan Mengupgrade Armada Tu-22M3

Moskow - Sambil menunggu proses pengembangan pesawat pengebom (bomber) generasi kelima, PAK DA, Armada Penerbangan Jarak Jauh Angkatan Udara Rusia akan memodernisasi armada bomber andalannya dari era Perang Dingin, Tupolev Tu-22M3.

Juru bicara AU Rusia Kolonel Vladimir Dirk mengatakan di Moskwa, Selasa (31/1/2012), sedikitnya 30 pesawat pengebom jarak jauh Tu-22M3 akan dimodernisasi menjadi versi M3M sampai tahun 2020.

Modifikasi meliputi berbagai sektor, mulai dari sistem komunikasi, avionik, kokpit, hingga kemampuan membawa muatan senjata yang lebih besar dan lebih bervariasi.

Tu-22M3 (oleh NATO dijuluki Backfire-C) adalah pesawat pengebom supersonik jarak jauh dengan sayap variabel (variable swing wing) yang berdaya jelajah hingga 6.800 kilometer dan mampu membawa muatan persenjataan seberat 24.000 kilogram.

Berbagai jenis senjata penghancur yang bisa digotong pesawat ini, antara lain, adalah bom konvensional, bom nuklir, dan peluru kendali berhulu ledak konvensional ataupun nuklir.

Pesawat yang dikembangkan pada puncak era Perang Dingin dekade 1970-an ini digunakan terutama untuk berpatroli di bagian selatan Rusia, termasuk di kawasan perbatasan dengan Asia Tengah dan Laut Hitam.

Hingga tahun 2008, AU Rusia masih mengoperasikan sedikitnya 141 pesawat Tu-22M3.

Komandan Penerbangan Jarak Jauh AU Rusia Mayor Jenderal Anatoly Zhikarev sebelumnya menyatakan, armada udara strategis Rusia akan menjalani program modernisasi besar-besaran sambil menunggu bomber generasi kelima Rusia, PAK DA, selesai dikembangkan oleh biro desain pesawat Tupolev.

Sumber : KOMPAS

Readmore --> Rusia Akan Mengupgrade Armada Tu-22M3

Indonesia Dikabarkan Telah Membeli 60 Unit Ranpur Dari Rusia

Moskow - Rusia telah menjual 60 unit IFV ( infantry fighting vehicles) kepada Indonesia dengan nilai kontrak sebesar 100 juta Dollar, seperti yang telah dilansir surat kabar Izvestia dari narasumber yang tidak disebutkan namanya pada hari selasa kemarin.

"Kesepakatan tersebut dijadwalkan akan selesai pada 10 februari," kata narasumber tersebut. Ia juga menambahkan Rusia akan mengirim 20 BMP 3F ke Indonesia sebelum akhir tahun ini.

Militer Rusia sendiri sudah tidak membeli ranpur tersebut sejak 2010.

sementara itu pihak dari Rosoboronexport menolak untuk berkomentar banyak dalam kesepakatan tersebut.

Pabrik senjata Kurganmashzavod mengatakan akan memproduksi ranpur tersebut dan dimodifikasi sesuai keinginan pihak Indonesia.

Sumber : RIA/MIK

Readmore --> Indonesia Dikabarkan Telah Membeli 60 Unit Ranpur Dari Rusia

Komisi I Sarankan Kemhan Membeli UAV Dari Turki Atau Rusia

Jakarta - Komisi I DPR pekan depan akan mendalami dan menelusuri rencana Kementerian Pertahanan untuk membeli pesawat tanpa awak dari Filipina yang disebut-sebut banyak pihak pesawat yang dimaksud produksi Israel. Padahal, selama ini DPR telah berulangkali dengan tegas menolak rencana pemerintah untuk membeli pesawat produksi dari Israel, baik dibeli secara langsung maupun lewat negara ketiga.

"Kita pekan depan akan bahas rencana TNI membeli pesawat tanpa awak dari Filipina yang dicurigai itu pesawat buatan Israel. Pendalaman pembahasan hal ini akan di lakukan dalam rapat Panja Alutsista DPR," kata Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (31/1).

Mahfudz mengatakan, secara kebutuhan dalam negeri saat ini memang membutihkan pesawat tanpa awak untuk mendukung kekuatan TNI, khususnya untuk keperluan patroli perbatasan dan sebagai pesawat mata-mata atau pengintai.

Menurut Mahfudz, pesawat tanpa awak semacam itu banyak jumlah dan jenisnya di pasaran Internasioanal. Sehingga sesungguhnya Indonesia memiliki panyak pilihan untuk membeli pesawat tanpa awak tersebut tanpa harus selalu melihat pesawat buatan Israel.

"DPR sudah meminta Kemhan, sebaiknya tidak membeli pesawat tanpa awak itu dari Israel. Karena pesawat tanpa awak itu bisa di beli dari negara lain yang tidak memiliki resistensi dengan Indonesia. Seperti membeli pesawat tanpa awak buatan Eropa, Turki atau Rusia," tegas Wasekjen DPP PKS ini.

Terkait anggaran pembelian pesawat tanpa awak, Mahfudz membenarkan jika hal itu sudah diajukan dan masuk dalam program belanja alutsista periode 2012-2014.

"Kalau tidak salah jumlahnya 2 unit. Namun tidak secara jelas disebutkan bahwa pesawat tanpa awak yang akan dibeli itu merupakan produksi dari Israel," pungkasnya.

Sumber : JURNAL PARLEMEN

Readmore --> Komisi I Sarankan Kemhan Membeli UAV Dari Turki Atau Rusia

Komisi I Berharap Pemerintah Mengalokasikan 25% Untuk Industri Pertahanan Nasional

Jakarta - Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddiq menegaskan DPR mempercepat penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) Industri Pertahanan Nasional. Langkah itu harus diambil DPR agar penyerapan anggaran untuk pemenuhan alat utama Sistem pertahanan (Alutsista) secara optimal mengalir kepada BUMN industri pertahanan dalam negeri.

"RUU tentang Industri Pertahanan Nasional antara lain memuat ketentuan yang berlaku terhadap penggunaan Alutsista produksi dalam negeri. Dengan demikian diharapkan setelah UU itu diperlakukan akan mampu mempercepat produksi Alutsista dari dalam negeri sendiri dengan pembiayaan APBN," kata Mahfudz Siddiq, di gedung DPR, Senayan Jakarta, Selasa (31/1).

Selain itu, Mahfudz juga menilai keinginan pemerintah memodernisasi Alutsista TNI dengan memprioritaskan produksi dalam negeri masih belum terlihat. "Hingga tahun 2011 lalu, baru sekitar 13 persen menyentuh produksi dalam negeri," ungkapnya.

Untuk tahun 2012 hingga 2015 pemerintah menargetkan belanja Alutsista sebesar Rp150 triliun dan hanya sekitar 15 persen yang bakal dibelanjakan untuk produksi dalam negeri. "Artinya 85 persen dari Rp150 triliun belanja Alutsista bakal lari ke luar negeri," tegas politisi PKS itu.

Kalau seperti itu komposisinya, kata Mahfudz, maka Indonesia akan semakin sulit mewujudkan kemandirian dalam industri pertahanan karena belanja alutsista dari produksi dalam negeri sangat rendah. Meski demikian, lanjut Mahfudz, menjelang RUU itu selesai, DPR akan tetap mendorong Kementerian Pertahanan (Kemhan) untuk memprioritaskan belanja Alutsista dari produksi dalam negeri.

"DPR menawarkan ke pemerintah agar pada tahun 2014, belanja Alutsista untuk produksi dalam negeri mencapai 25 persen dan seluruh proses revitalisasi dan sinkronisasi seluruh industri BUMN industri strategis segera dituntaskan," ujar Mahfudz.

Sumber : JPNN

Readmore --> Komisi I Berharap Pemerintah Mengalokasikan 25% Untuk Industri Pertahanan Nasional

Komisi I Curiga Kemhan Akan Beli Pesawat Tanpa Awak Buatan Israel

Jakarta - Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin curiga, pesawat tanpa awak yang akan di beli Kemhan dari Filipina merupakan pesawat buatan Israel. Sebab, selama ini tidak pernah terdengar akan kemampuan Filipina dalam pengembangan industri pesawat terbang, termasuk soal pengembangan pesawat tanpa awak untuk penunjang kegiatan Militer.

"Saya curiga, pesawat tanpa awak yang akan dibeli Kemhan dari Filipina itu sesungguhnya pesawat tanpa awak hasil produksi Israel. Ini kita tengah mengumpulkan dari informasi di lapangan akan kebenaran hal ini," ujar TB Hasanuddin di gedung DPR Selasa (31/1).

TB Hasanuddin mengaku kaget, atas rencana pembelian pesawat tanpa awak dari Philipina ini. Karena hal ini selain tidak pernah diusulkan dan dibahas di Komisi I DPR. Rencana pembelian pesawat tanpa awak dari Philipina ini penuh tanya, terutama soal kemampuan yang dimiliki pesawat tersebut.

"Karena itu kami akan telusuri soal kemampuan sesungguhnya pesaawat tanpa awak yang akan dibeli dari Philipina tersebut," tegasnya.

TB hasanudin mengakui, dalam daftar belanja alutsista TNI, rencana pembelian pesawat itu sudah diajukan, untuk belanja 2012-2014 ini. "Namun, di situ tidak ada disebutkan pesawat tanpa awak itu akan dibeli dari Filipina. Hanya glondongan anggaran besarnya sudah masuk dan diajukan," tegas politisi PDI-P ini.

Karena itu, kata Hasanuddin, Komisi I DPR dalam raker berikutnya dengan Menhan dan Panglima TNI, akan secara khusus mendalami rencana pembelian pesawat tanpa awak dari Filipina ini, yang ditengarai merupakan pesawat tanpa awak buatan Israel.

Sebelumnya, dalam raker dengan Menhan, Panglima TNI, dan Menkeu anggota Komisi I DPR Ahmad Muzani juga sempat mempertanyakan rencana Kemhan membeli pesawat tanpa awak dari Filipina. Muzani mempertanyakan dasar yang digunakan Kemenhan yang menjatuhkan pilihan Philipina sebagai negara tujuan membeli pesawat tanpa awak untuk kepentingan TNI ini.

Sumber : JURNAL PARLEMEN

Readmore --> Komisi I Curiga Kemhan Akan Beli Pesawat Tanpa Awak Buatan Israel

Tim TNI AD Sudah Diberangkatkan Ke Belanda

Jakarta - Juru bicara TNI AD Brigjen Jendral Wiryanto mengatakan tim dari TNI AD yang dipimpin Waksad Letjen Budiman telah berangkat ke Belanda untuk melihat lebih jauh tank Leopard karena TNI AD sendiri tertarik untuk membeli tank tersebut.

"Tim ini bertugas melakukan penilaian atas banyak aspek, salah satunya adalah untuk melihat lebih dekat kondisi tank tersebut," kata Wiryanto kepada The Jakarta Post pada hari senin kemarin.

Dia mengatakan hasil kunjungan akan dipublikasikan kepada publik setelah tim tersebut kembali.

TNI AD telah mengalokasikan anggaran sebesar 280 juta dollar untuk membeli 100 tank Leopard bekas dari Belanda pada tahun ini.

Namun, gagasan ini menuai kontroversi, beberapa kalangan mengkritik pengadaan tank tersebut karena tidak cocok untuk geografis Indonesia.

Sumber : TJP/MIK

Readmore --> Tim TNI AD Sudah Diberangkatkan Ke Belanda

Komisi I Mempertanyakan Pembelian UAV Dari Filipina

Jakarta - Komisi I DPR mempertanyakan rencana pembelian pesawat tanpa awak dari Filipina.

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Gerindra Ahmad Muzani meminta TNI memberikan alasan logis di balik rencana ini. Ia menilai, kemampuan industri pertahanan dalam negeri Indonesia lebih baik daripada Filipina.

"Setahu kami (Komisi I), Filipina itu negara yang industri pertahanannya ada di bawah negara kita, khususnya secara dirgantara. Lalu tiba-tiba kita akan beli pesawat dari Filipina. Tolong diyakinkan kepada kami, apa alasannya," ujar Muzani dalam rapat kerja bersama Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, Menteri Keuangan Agus Martowardojo dan Kepala Bappenas Armida Alisjahbana di Gedung DPR, Jakarta, Senin (30/1).

Sebelumnya, dalam paparan di depan Komisi I, Menhan Purnomo mengatakan adanya rencana TNI untuk membeli pesawat tanpa awak (Unmanned Aerial Vehicle/UAV) dari Filipina. UAV dianggap penting untuk dimiliki untuk menjaga keamanan wilayah Indonesia.

Menurut Muzani, pengadaan UAV dari Filipina tidak perlu karena industri pertahanan dalam negeri mampu bersaing dengan negara tetangga. Ia mencontohkan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) yang saat ini masih terus mengembangkan Pesawat Udara Nir Awak (PUNA).

"TNI bisa bekerja sama dengan BPPT untuk mengadakan atau memproduksi pesawat jenis ini. Kalau kita tidak bisa bikin, jelaskan kenapa kita pilih pesawat dari Filipina. Lama-lama kita bisa impor dari Timor-Timur atau Vietnam, negara yang justru kita bantu teknologi pertahanannya," tandasnya.

Sumber : Media Indonesia

Readmore --> Komisi I Mempertanyakan Pembelian UAV Dari Filipina

Menhan : Rusia Menerapkan Syarat - Syarat Khusus Dalam Pengambilan KE

Jakarta – Pemerintah didesak untuk memperbesar persentase alokasi anggaran dari pinjaman dalam negeri (PDN) dalam penetapan sumber pembiayaan (PSP) pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) 2010–2014.

Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq mengatakan,dalam alokasi anggaran yang ada sekarang, besaran pinjaman luar negeri (PLN) mencapai USD6,5 miliar, sedang PDN hanya Rp4 triliun. Menurut dia, dari kebutuhan anggaran Rp150 triliun untuk pembangunan kekuatan pokok minimal (MEF) tahap pertama 2010–2014, ada USD6,5 miliar yang berasal dari PLN.

“Komisi I mendesak Kementerian Pertahanan,Kementerian Keuangan,dan Kementerian PPN/Bappenas agar memperbesar persentase PDN,” ungkapnya saat rapat kerja dengan jajaran menteri terkait di Jakarta kemarin. Mahfudz juga menuturkan, dalam penyusunan kontrak pembelian alutsista, pemerintah harus semaksimal mungkin mengupayakan agar hal itu memberikan dampak berganda bagi perekonomian nasional. “Peningkatan anggaran untuk modernisasi alutsista semestinya mampu berdampak pada kegiatan ekonomi dalam negeri, sehingga bisa bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Menurut data Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas yang dipaparkan dalam rapat gabungan di Komisi I DPR, Senin (30/1), anggaran untuk modernisasi alutsista 2010–2014 sebesar Rp99 triliun. Perinciannya, untuk pemeliharaan sebesar Rp32,5 triliun (rupiah murni) dan pengadaan Rp66,6 triliun, terdiri atas Rp4 triliun pinjaman dalam negeri dan USD6,5 miliar PLN. Padahal, sesuai kebutuhan seharusnya Rp150 triliun.Karena itu, dalam arahan sidang kabinet ditambahkan alokasi baru sebesar Rp57 triliun untuk pengadaan alutsista dan pembangunan sarana prasarana.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana menuturkan, pendanaan yang berasal dari PLN disesuaikan dengan jenis alutsista yang akan dibeli.“Kita juga sesuaikan dengan target rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN),”ujarnya. Armida menerangkan,jumlah pembiayaan dari PLN dalam PSP maksimal hanya 24%, bahkan dimungkinkan untuk 20–22% saja. “USD6,5 miliar itu sudah sesuai dengan itu,” tuturnya. Khusus untuk alokasi 2012, persentase PDN hanya mencapai 15,8%. Hal ini sesuai dengan usulan pengadaan alutsista yang disampaikan Kementerian Pertahanan.

“Kalau dihitung-hitung 15,8% karena tidak semua alutsista bisa dari dalam negeri.Itu minimal.Kita berharapnya bisa lebih tinggi,” ungkap dia. Armida menuturkan, program untuk industri strategis nasional tidak hanya untuk pengadaan alutsista, tapi juga produk-produk komersial. Industri alutsista,kata dia,memiliki dampak berganda yang cukup besar. “Kami mendorong untuk melakukan pengadaan dengan kontrak multiyears,” tambahnya. Menteri Keuangan Agus Martowardojo menuturkan, akan dipisahkan antara pengadaan dan pembiayaan dalam kaitannya penggunaan kredit ekspor.

Selama ini keduanya masih digabungkan sehingga tidak cukup fleksibel dan harga menjadi lebih mahal. Dia sependapat bahwa harus dioptimalkan pembiayaan yang berasal dari PDN. Sejauh ini hal itu juga terus diupayakan, tercermin dari adanya kucuran anggaran penyehatan BUMN sebesar Rp2 triliun. “Kita gunakan produksi dalam negeri, kalau tidak bisa maka BUMN kerja sama dengan luar negeri untuk produksi bersama sehingga ada transfer teknologi,” ungkap Agus.

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengusulkan agar dilakukan pembahasan anggaran terkait pengadaan alutsista secara umum yang melibatkan tim high level committee (HLC) dengan panja alutsista Komisi I DPR. Rapat ini sekaligus membicarakan mengenai penghapusan dana bertanda bintang anggaran PLN/kredit ekspor oleh Kemenkeu. Mantan menteri ESDM itu mengungkapkan, sejauh ini masih ada sekitar USD800 juta dari USD1 miliar kredit negara yang ditawarkan pemerintah Rusia. Sisa yang cukup besar tersebut disebabkan pemerintah tidak jadi membeli kapal selam dari negara tersebut.

Dia mengakui,tidak mudah untuk bisa memakai seluruh state credit tersebut karena Rusia mengajukan syarat-syarat khusus.“ Tapi akan tetap kita pakai misalnya untuk avionik dan persenjataan Sukhoi. Tapi itu masih akan diproses lagi sehingga sesuai dengan perundangundangan,” tuturnya.

Sumber : SINDO

Readmore --> Menhan : Rusia Menerapkan Syarat - Syarat Khusus Dalam Pengambilan KE

PT PAL Akan Fokus Pengerjaan Kapal Perang

Jakarta - PT PAL Indonesia menargetkan laba perusahaan mencapai Rp 46 miliar pada 2012 ini. Target ini setelah serangkaian restrukturisasi yang dilakukan produsen kapal plat merah ini.

"Dari kalkulasi kami, tahun ini optimistis akan meraih laba. Targetnya Rp 46 miliar," ujar Direktur Utama PT PAL Indonesia Harsusanto, Senin (30/1).

Harsusanto mengatakan, proses restrukturisasi terus bergulir dan mencapai tahap krusial pada tahun ini. Dalam proses restrukturisasi, lanjutnya, PAL fokus pada pengerjaan dan modernisasi kapal perang. "Dengan dua bisnis utama itu, tahun ini kami menargetkan pendapatan perusahaan hingga Rp 1,3 triliun," ujarnya.

Menurutnya, proyek pembuatan kapal perang lebih cerah ketimbang kapal komersial. Saat ini, PAL sedang menyelesaikan pemesanan 12 kapal perang pesanan TNI Angkatan Laut, satu unit kapal tanker Pertamina dan satu unit kapal tanker pesanan Italia. Pemesanan kapal itu akan selesai pada 2013 mendatang.

PAL akan memakai Penambahan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 648,3 miliar untuk modal kerja perseroan. Menurut Harsusanto, dana tersebut akan dipakai untuk memperbaiki tempat reparasi bagi kapal-kapal yang menggunakan jasa galangan, mesin derek berat, dan mesin-mesin lainnya (floating dock). Dia beralasan, peralatan tersebut sudah ada yang berumur 30 tahun.

Sumber : Kontan

Readmore --> PT PAL Akan Fokus Pengerjaan Kapal Perang

Panglima TNI : Banyak Opsi Pengadaan MBT

Jakarta - Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono menyatakan, banyak opsi untuk membeli tank demi melengkapi alat utama sistem senjata (alutsista). Oleh karena itu, menurut Agus, tidak perlu berpolemik mengenai rencana pembelian tank Leopard.

"Kan memang belum final," ujar Agus di DPR RI, Jakarta, Senin 30 Januari 2012. Penjelasan menyeluruh mengenai rencana pembelian alutsista memang harus dilakukan sebelum memutuskan pilihan bersama DPR.

"Kalau mau beli peralatan itu kan ada opsinya. Banyak. A, B, C, semuanya digelar, lalu mana yang cocok, nah itu baru dibeli," kata Agus. Agus memastikan ada banyak opsi yang dapat dibahas dan dipilih bersama DPR.

Apakah ada juga opsi membeli tank T-90 buatan Rusia, selain tank Leopard? "Ya, itu salah satu. Tapi kan ada banyak sekali opsi," kata Agus. Dia menilai tank tipe medium yang dikembangkan PT Pindad juga menjadi opsi menarik untuk dilirik. "Bagus sekali kalau bisa dalam negeri," katanya.

Meski begitu, Agus menjelaskan bahwa ada aturan untuk pembelian alutsista produksi dalam negeri dan luar negeri. "Begini, kalau bisa di produksi dalam negeri, harus dalam negeri. Kalau tidak bisa dalam negeri, harus joint production. Kalau joint production tidak bisa, baru beli dari luar negeri. Itu ada pedomannya. Kami ikuti itu saja. Kita lihat nanti seperti apa perkembangannya," kata Agus.

Sebelumnya, rencana pembelian tank leopard sempat jadi polemik karena DPR ramai-ramai menolak rencana TNI itu. DPR beralasan, tank Leopard tidak sesuai untuk kondisi medan di Indonesia.

Sumber : Vivanews

Readmore --> Panglima TNI : Banyak Opsi Pengadaan MBT

Menhan: Peningkatan Anggaran TNI Untuk Pengadaan Alutsista Produksi Dalam Negeri

Jakarta - Peningkatan anggaran Kementerian Pertahanan ditujukan untuk melakukan modernisasi alutsista TNI yang ideal, baik dari sumber keuangan pinjaman dalam dan luar negeri. Selain itu, akan diprioritaskan untuk belanja alutsista hasil produksi industri pertahanan dalam negeri.

demikian ditegaskan Menhan Purnomo Yusgiyantoro, dalam raker gabungan dengan Menkeu, Kepala Bappenas di Komisi I DPR, Senin (30/1).

"Ini sesungguhnya tekad yang dicanangkan pemerintah. Dengan demikian modernisasi alutsista TNI ini juga mendorong bagi berkembangnya industri pertahanan dalam negeri," tegas Menhan.

Purnomo mengatakan, anggaran Kemenhan dari tahun-ketahun terus ditingkatkan oleh pemerintah dan didukung oleh DPR, sebagai upaya nyata untuk melaksanakan atas rencana perwuju dan sistem pertahanan negara yang ideal dalam beberapa tahun mendatang.

"Pada tahun 2012 ini, Kemenhan mendapat alokasi anggaran Rp 72,5 trilun ditambah alokasi Pinjaman Luar Negeri (PLN) sebesar US$ 6,5 miliar," tegasnya.

Menurut Menhan, pinjaman luar negeri (PLN) sebesar US$ 6,5 miliar itu untuk belanja alutsista dari 2010 hingga 2014.

"PLN sebesar itu, US$ 4,8 milar di antaranya akan dipergunakan belanja alutsista TNI yang bergerak. Dan belanja alutsista bagi TNI yang tidak bergerak sebesar USD 1,7 miliar. Alokasi ini sudah ditetapkan oleh Menteri Bappenas pada 31 Oktober 2011 lalu, dalam daftar rencana pinjaman luar negeri jangka menengah hingga 2014," tegasnya.

Sumber : JURNAL PARLEMEN

Readmore --> Menhan: Peningkatan Anggaran TNI Untuk Pengadaan Alutsista Produksi Dalam Negeri

Hari Ini Komisi I Menggelar Raker Gabungan Bahas Modernisasi Alutsista TNI

Jakarta - Komisi I DPR Senin (30/1) pagi ini menggelar rapat gabungan, antara Menteri Keuangan, Menhan, Panglima TNI dan jajarannya, serta Kepala Bappenas. Rapat ini membahas grand design modernisasi alutsista TNI. Terutama dalam hal kebijakan anggaran dan pembiayaan untuk kepentingan modernisasi alutsista TNI tersebut.

”Jadi pagi ini rapat gabungan antara Kementerian Keuangan dengan Dephan, dalam rangka dukungan anggaran untuk proses modernisasi alutsista, menuju postur kekuatan yang ideal. Karenanya, kita perlu mendengarkan paparan kebijakan dari Menkeu untuk dukungan modernisasi alutsista TNI ini,” ujar Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq saat membuka rapat kerja gabungan ini, Senin (30/1).

Mahfudz mengatakan, program modernisasi alutsista TNI dibuat tiga tahap, hingga tahap akhir pada 2025 untuk tercapainya kekuatan pertahanan negara yang ideal.

”Anggaran untuk modernisasi TNI hingga 2014 mendatang, atau tahap pertama sebesar Rp 150 trilun. Dimana peningkatan anggaran untuk dukungan modernisasi itu telah dimulai, dengan setiap tahunnya anggaran Kemenhan ditingkatkan,” tegas Wasekjen DPP PKS ini.

Menurut Mahfudz, dalam raker sebelumnya, pekan lalu, dengan Menhan dan Panglima TNI serta jajarannya, terungkap adanya dukungan dana yang berbasis dari pinjaman dalam dan luar negeri untuk realisasi modernisasi belanja alutsista ini. Alokasi pinjaman luar negeri untuk belanja alutsista bagi TNI mencapai US$ 6,5 miliar.

”Kita perlu mendengarkan penjelasan Menkeu, alokasi pinjaman luar negeri itu bersumber dari mana saja dan bagaimana mekanisme. Dalam artian, syarat-syaratnya seperti apa, mengikat atau tidak. Kita perlu penjelesan dalam hal ini,” tegasnya.

Ia berharap peningkatan anggaran untuk Kemenhan ini juga dapat memberi dampak bagi kesejahteraan masyarakat. Seperti penyerapan tenaga kerja dalam negeri, dari pengerjaan produksi alutsista untuk modernisasi alutsista TNI.

”Sehingga peningkatan anggaran untuk modernisasi alutsista bagi TNI semestinya mampu memberi multy effeck bagi kegiatan ekonomi dalam negeri, yang pada gilirannya mampu memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan mengatasi
pengangguran,” tegasnya.

Sumber : JURNAL PARLEMEN

Readmore --> Hari Ini Komisi I Menggelar Raker Gabungan Bahas Modernisasi Alutsista TNI

Timor Leste Tertarik Beli Senjata SS-2 Buatan Pindad

Sukoharjo - Angkatan Darat Timor Leste tertarik melengkapi peralatan militernya yang dibuat oleh PT Pindad.

Deputi Direktur Pemasaran dan Penjualan PT Pindad, Triyono Andri Susilo, mengatakan pada tahap awal ada tiga jenis senjata buatan Pindad yang akan dibeli oleh Angkatan Perang Timor Leste yakni senjata serbu jenis SS2 yang juga digunakan TNI.

“Selain senjata, Angkatan Darat Timor Leste juga akan memesan amunisi buatan PT Pindad,” jelas Triyono kepada wartawan di PT Sritex, Sukoharjo, Jawa Tengah, Sabtu (28/1/2012).

Selain itu, Angkatan Darat Timor Leste juga akan memesan pistol jenis G2 serta truk angkutan personel seberat 2,5 ton dengan harga antara Rp300 juta sampai Rp900 juta per unit.

“Untuk harga truk angkutan personel militer tergantung medan di Timor Leste,” sambungnya.

Keputusan Timor Leste membeli persenjataan buatan Pindad, terang Triyono, karena Indonesia dianggap paling dekat secara geografis.

Pindad sudah melayani pemesanan persenjataan untuk Kepolisian Timor Leste. “Kalau tidak ada halangan, pesanan dari Angkatan Darat Timor Leste ini baru yang pertama. Sebelumnya, negara itu hanya pesan untuk kepolisian saja seperti dua unit kendaraan water cannon,” urainya.

Sementara itu Perdana Menteri Timor Leste, Xanana Gusmao, mengatakan Timor Leste masih perlu melakukan pembenahaan di sektor pertahanan.

“Tepat 20 Mei nanti, Timor Leste genap 10 tahun, masih banyak kekurangan negara ini yang harus dibenahi,” pungkasnya.

Sumber : OKEZONE

Readmore --> Timor Leste Tertarik Beli Senjata SS-2 Buatan Pindad

English News : A Sea Change For Indonesia?

Jakarta- To meet its maritime security needs, Indonesia is slowly modernising its naval capabilities. With a better fiscal climate, hopes abound that the country can purchase or build more warships. Some obstacles, though, still prevent its navy from hoisting its sail even higher

A Javanese proverb alon-alon asal kelakon - slowly but surely - seems to reflect Indonesia's naval modernisation bid. Since 2004, Jakarta has begun to beef up its naval muscles at a modest pace. Indonesia aims to have a "Green-Water Navy" by 2024 - a navy second to none in Southeast Asia - an expectation that some may find too far-fetched. But recent increases in military spending might prove the sceptics wrong.

The Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) reports that Indonesia's military expenditure has risen 28% in 2010, the largest relative increase in Asia. Furthermore, IHS Jane's forecasts that Indonesia's military spending to rise by 46% to US$9.29 billion from 2011 to 2015, with 71% increase on procurement alone. This bulkier purse could embark Indonesia on the largest naval shopping spree in 40 years.

Why modernise?

As the world's largest archipelagic state sitting astride major global shipping lanes, Indonesia puts a high premium on its maritime security. One of the main responsibilities of the Indonesian Navy (TNI-AL) is to patrol vast swathes of Indonesian waters despite Indonesia having a Sea and Coast Guard (KPLP). However, lack of resources made monitoring of Indonesian seas difficult and resulted in rampant maritime crimes, such as piracy, illegal fishing and smuggling, which annually could cost Indonesia more than US$1 billion.

Furthermore, natural disasters have stressed the versatility of naval power. Following the 2004 Aceh tsunami, TNI-AL played a major role in transporting relief workers and humanitarian aid using its amphibious assets; considering that land infrastructures, such as roads and airfields, were too severely damaged for military transport trucks and aircraft to use.

Maritime boundary disputes too have prompted urgent calls for the government to revamp Indonesia's naval defences. Indonesia still has over ten unresolved maritime boundary disputes with neighbouring states; some of them, like in Ambalat and Natuna Sea, often resulted in naval skirmishes among the disputants. Indonesia and Malaysia are currently in dispute over Ambalat waters off East Kalimantan and Sabah, known to contain huge hydrocarbon reserves. In May 2009, naval skirmishes almost led a TNI-AL vessel to fire upon a Malaysian patrol boat.

Similarly, China's "cow's tongue" claim in the South China Sea which overlapped with Indonesia's exclusive economic zone (EEZ) in the Natuna Sea is a brewing storm. In 2010, a Chinese armed vessel threatened to fire on a TNI-AL patrol boat after the latter had earlier detained a Chinese trawler suspected of fishing illegally in Indonesian EEZ. Therefore, a robust navy is a strategic imperative.

A government report states that Indonesia's naval operational readiness in 2008 was less than 50% on average. Maintenance cycles and repair works are also grossly impaired by the US arms embargo imposed in 1991 and 1999. Spare parts were scarce and some platforms were "cannibalised" in order to keep the others in service.

Green Water Navy

Hence, in 2005, TNI-AL announced its "Green-Water Navy" blueprint to achieve a 274-ship force structure by 2024, divided into a Striking Force (110 ships), Patrolling Force (66 ships), and Supporting Force (98 ships). In addition, it is also upgrading existing assets with new systems and armaments. This is Indonesia's largest naval modernisation plan in over 40 years. The last major modernisation was during 1959-1961 when Indonesia purchased a substantial number of Soviet-made naval vessels.

The blueprint has since been gradually realised with some new platforms joining the fleet. All four Sigma-class corvettes built in the Netherlands have been in service with TNI-AL since 2009. In 2011, Indonesia's amphibious capabilities were also boosted with the commissioning of the fourth Makassar-class Landing Platform Dock (LPD) vessel. One of them even participated in a hostage rescue operation in the Gulf of Aden in March 2010.

For its patrol muscle, Indonesia's naval shipyard, PT PAL, has been able to manufacture fast attack craft and arm them with Chinese C-802 anti-ship missiles. PT PAL is also keen to integrate various naval weapon systems into different platforms. In April 2011, a Russian Yakhont missile mounted aboard an ex-Dutch Van Speijk frigate was successfully test-fired. Such integration of "hybrid" systems would most likely characterise Indonesia's naval shipbuilding capacity in the near term, rather than the more ambitious whole-platform construction of submarines or frigates.

Regardless, TNI-AL also has plans for a major procurement for this decade. PT PAL is about to jointly construct frigates and submarines with foreign naval shipbuilding companies. In August 2010, a project was agreed to locally construct four to 16 guided missile escorts (Perusak Kawal Rudal, PKR) in cooperation with Dutch Damen Schelde. This 2,400 tonne 105m multi-purpose frigate will be fitted with an array of anti-submarine, anti-surface, anti-air, and electronic warfare systems. TNI-AL's two Cakra-class (Type-209/1300) submarines will also be complemented with three Type-209 Chang Bogo procured from South Korea. With the procurement budget recently increased from Rp.47.5 trillion (US$5.28 billion) in 2011 to Rp.64.4 trillion (US$ 7.15 billion) in 2012, TNI-AL's future fleet might be one step closer to fruition.

Obstacle Course

Nevertheless, Indonesia still has to face several obstacles. Corruption, a hodgepodge of platforms and systems, and a continental-based defence strategy have often plagued Indonesia's naval modernisation schemes and warfighting effectiveness. Former Defence Minister Juwono Sudarsono acknowledged corruption practices, in that up to 40 percent of procurement proposals could be mark-ups. Standardisation is also a significant challenge as the Indonesian Defence Forces (TNI) operates 173 main weapon systems from seventeen different countries. Lastly, Indonesia still retains its "Total Defence" strategy which puts heavy emphasis on manpower and land operations.

For the Navy to be effective, an overarching maritime defence strategy is required. This means that the sea, rather than the land, should become TNI's main operational environment. As the Senior Service, the Army would be strenuously opposed to such a shift. Given that these obstacles remain unaddressed, Indonesia's naval modernisation is not something for other countries to get nervous about. Though not a sea change yet, it is still quite a change to be reckoned with.

Ristian Atriandi Supriyanto is a research analyst in the Maritime Security Programme at the S Rajaratnam School of International Studies, Nanyang Technological University and a former researcher at the Centre for East Asian Cooperation Studies, University of Indonesia.

Source : The Nation

Readmore --> English News : A Sea Change For Indonesia?