TNI AU Tolak Lanud Iswahyudi Untuk Kepentingan Sipil

Magetan - TNI Angkatan Udara (TNI AU) menolak usulan pemerintah daerah yang meminta agar Pangkalan Udara Iswahyudi di Magetan, Jawa Timur, diperluas penggunaannya untuk kepentingan sipil.

Pangkalan Udara Iswahyudi selama ini hanya berfungsi sebagai pangkalan militer saja.

“Usulan untuk memperluas fungsi Lanud Iswahyudi ke kepentingan sipil sudah kami ajukan pada tahun 2010, namun tidak disetujui. Waktu itu yang mengusulkan adalah para kepala daerah yang ada di wilayah Madiun, Magetan, Ngawi, Ponorogo, Pacitan, dan Nganjuk,” ujar Bupati Madiun Muhtarom kepada wartawan, Jumat (12/04/2013).

Menurut dia, penolakan tersebut karena Lanud Iswahyudi Magetan merupakan pangkalan militer yang banyak terdapat peralatan tempur, alat perang, dan juga senjata milik TNI AU. Dengan pertimbangan itu sehingga tidak akan mungkin dibuka untuk umum.

“Tidak ada izin dari Kepala Staf Angkatan Udara saat itu. Alasannya adalah untuk keamanan negara, karena di dalamnya ada alat perang TNI AU,” kata dia.

Ia mengakui jika semisalnya di wilayah Madiun terdapat lapangan terbang sipil, maka daerahnya akan lebih dinamis. Hal tersebut karena keberadaan lapangan terbang akan memicu munculya bisnis ikutan di bidang ekonomi dan pariwisata, seperti hotel, restoran, tempat wisata, dan jasa biro perjalanan.

Hal tersebut tentunya sejalan dengan rencana pemindahan pusat pemerintahan Kabupaten Madiun dari wilayah Kota Madiun ke wilayah Caruban sesuai dengan PP Nomor 52 tahun 2010.

Pihaknya sangat mendukung upaya sejumlah kepala daerah di Jawa Timur untuk membangun lapangan terbang demi kelancaran akses transportasi, seperti yang sedang digagas oleh Kabupaten Bojonegoro dan lainnya. Terlebih, infonya izin telah keluar dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan dan juga TNI AU.

Meski tidak disetujui keberadaan lapangan terbang, pihaknya optimistis pengembangan wilayah Madiun dan sekitarnya akan terus berjalan.

“Setelah ini akan dibuka jalan tol Solo-Kertosono ruas Mantingan-Kertosono yang juga melewati Kabupaten Madiun. Keberadaan tol tersebut sangat penting dan mampu memberikan ‘multiplier effect’ yang luar biasa bagi warga Kabupaten Madiun, terutama di bidang sosial dan ekonomi,” kata dia.

Sumber : Lensa Indonesia

Readmore --> TNI AU Tolak Lanud Iswahyudi Untuk Kepentingan Sipil

Korsel Paham Kekuatiran Indonesia Atas Penundaan KFX

Jakarta - Proyek prestisius-ambisius Korea Fighter Experiment/Indonesia Fighter Experiment ditunda pada tahap pertama. Hal itu dinyatakan Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia, Kim Young-sun, sebagai satu rancang bangun jangka panjang; sehingga kedua negara tidak perlu merasa tergesa-gesa.

Kim menyatakan hal itu di ruang kerjanya, di Jakarta, Jumat, atas kelangsungan proyek arsenal tempur taktis-strategis senilai 8 miliar dolar Amerika Serikat itu.

"Proyek (KFX/IFX) ini tidak dihentikan. Ini proyek jangka panjang, sehingga tidak perlu tergesa-gesa. Kami masih mengkaji kelayakannya, selain itu juga ada upaya untuk mengadopsi teknologi-teknologi terbaru untuk diimplementasikan ke dalamnya," ujar Kim.

Meski demikian, Kim mengaku sangat memahami ketergesaan yang mungkin muncul di Indonesia berkaitan dengan kepastian soal proyek KFX/IFX.

"Kami paham sepenuhnya betapa penting proyek IFX/KFX, namun untuk saat ini kami masih mengkaji kembali kelayakannya," ujar dia.

Dari sisi Korea Selatan, inisiasi pengembangan KFX ini telah dilakukan sejak 2001 pada saat Presiden Korea Selatan, Kim Dae-jung, memimpin negara industri terkemuka Asia itu. Mereka sudah sangat paham bahwa proyek KFX ini layak dikerjakan sejak masa kepemimpinan presiden itu, alias 12 tahun lalu.

Menurut sumber, Korea Selatan pada 2010 menggandeng Indonesia mengembangkan KFX/IFX itu dengan pertimbangan Indonesia mitra tepat untuk itu. Saat itu, Korea Selatan menawarkan banyak hal, di antaranya transfer teknologi kelas tinggi pesawat tempur yang digadang-gadang sekelas dengan F-35 Lighting II buatan Amerika Serikat.

Indonesia belakangan banyak membeli arsenal militer dari Korea Selatan, dimulai dengan 12 unit KT-1B Wong Bee untuk TNI AU, perawatan total kapal selam kelas U-209 KRI Cakra/402 hingga pembelian lima unit lagi kapal selam serupa dengan dua di antaranya dibuat di Tanah Air.

Pula, tahap final pembelian T/A-50 Golden Eagle dari Korea Selatan untuk TNI AU telah dilakukan. TA-50 Golden Eagle ini menyisihkan pesaingnya, Yakovlev Yak-130 Mitten buatan Rusia dan Aermacchi M-346 dari Italia.

Korea Selatan sendiri, sejak lama mengincar F-22 Raptor buatan Lockheed, Amerika Serikat, untuk memperkuat angkatan udaranya mengingat negara itu masih dalam status perang dengan Korea Utara. Amerika Serikat tidak mengijinkan F-22 Raptor dibeli Korea Selatan, karena mereka "lebih menyukai" mengalihkan arsenal strategis itu kepada Jepang.

"Banyak aspek yang harus diperhatikan, maka dari itu ini menjadi sebuah proyek jangka panjang. Tentunya akan menyita banyak waktu, kita bisa menjalankannya pelan-pelan," kata Kim menambahkan.

Sebelumnya, pada awal Maret, Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Sisriadi juga telah memastikan proyek KFX/IFX tidak dihentikan melainkan ditunda selama 1,5 tahun (hingga September 2014) melalui surat resmi yang dikirim oleh pihak Defense Acquisition Program Administration (DAPA) Korsel.

Ia mengatakan, produksi bersama pesawat KFX/IFX yang telah disetujui pada 2011 telah berhasil menyelesaikan tahap pertama, yaitu Technology Development Phase (TD Phase) pada Desember 2012.

Dalam pelaksanaan TD Phase selama 20 bulan, Indonesia dan Korea Selatan telah membentuk Combine R&D Centre (CRDC) dan telah mengirim sebanyak 37 tenaga ahli Indonesia guna bersama kolega Korea Selatan-nya merancang-bangun pesawat KFX/IFX.

Namun, kata dia, di dalam perjalanan mengikuti perkembangan politik dan ekonomi, pemerintah Korea Selatan melalui surat resmi yang dikirim DAPA, berinisiatif menunda pelaksanaan produksi selama 1,5 tahun (hingga September 2014).

Penundaan ini disebabkan belum ada persetujuan Parlemen Korea Selatan untuk menyediakan anggaran yang diperlukan guna mendukung tahap EMD (Engineering and Manufacturing Development Phase) Program.

Sisriadi menjelaskan, ada tiga tahap proyek pengembangan pesawat tempur KF-X/IF-X, tahap pertama, pengembangan teknis, diikuti rekayasa manufaktur dan ketiga, pembuatan prototipe.

"Tahap yang ditunda itu tahap kedua. Pada masa penundaan, pemerintah Korea Selatan akan melaksanakan studi kelayakan ekonomis terhadap program ini," kata dia.

Sumber : ANTARA

Readmore --> Korsel Paham Kekuatiran Indonesia Atas Penundaan KFX

Kementerian Keuangan Setujui Pemusnahan Dua Kapal TNI AL

Jakarta - Dua kapal TNI AL yaitu Kapal Republik Indonesi (KRI) Teluk Semangka-512 dan KRI Teluk Berau-534 mendapat persetujauan Kementerian Keuangan untuk dimusnahkan. Pemusnahan kapal yang sudah rusak berat itu dilakukan dengan cara ditenggelamkan, sebagai sasaran uji coba rudal dalam acara latihan gabungan TNI AL.

Demikian siaran pers Direkorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan, yang diterima oleh Jaringnews.com hari ini (10/4). Menurut siaran pers yang ditandatangani Direktur Hukum dan Human Kemenkeu, Tavianto Noegroho tersebut, persetujuan Kemenkeu diperlukan dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola Barang Milik Negara (BMN) pada kementerian/lembaga.

Kedua KRI selama ini tercatat sebagai BMN pada Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dalam hal ini TNI AL. Persetujuan yang ditandatanganai oleh Dirjen Kekayaan Negara atas nama Menteri Keuangan tersebut, sekaligus juga dimaksudkan sebagai dukungan DJKN dalam acara latihan gabungan TNI AL.

Pemusnahan ini juga sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No enam tahun 2006 yang telah diubah menjadi PP No 38 tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan No 98 tahun 2007. Menurut aturan ini, pemusnahan BMN dapat dilakukan apabila tidak dapat digunakan lagi karena rusak atau tidak ekonomis apabila diperbaiki. BMN juga dapat dimusnahkan apabila tidak dapat dipergunakan lagi karena modernisasi, barang telah kadaluarsa serta barang yang spesifikasinya telah berubah karena penggunaan, misalnya karena terkikis atau aus.

Sumber : Jaringannews

Readmore --> Kementerian Keuangan Setujui Pemusnahan Dua Kapal TNI AL

Pangkalan Kapal Selam Akan Selasai Akhir 2013

Jakarta - Pangkalan kapal selam di Palu, Sulawesi Tengah, akan siap akhir tahun 2013. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut Laksaman Pertama (TNI) Untung Surapati yang ditemui disela-sela seminar nasional bertema “ Teknologi Perkapalan sebagai Bagian dari Peradaban Maritim Indonesia” di Aula Terapung Universitas Indonesia, Depok, Rabu (10/04), mengatakan, pangkalan di Teluk Palu yang memiliki palung laut itu sangat ideal.

“Tidak hanya menjadi pangkalan, tetepi juga menjadi pangkalan utama untuk kapal selam kita yang selama ini berbasi di Surabaya,” ujar Untung.

Saat ini sudah ada dua kapal selam TNI AL yang beroperasi. TNI juga membli tiga kapal selam dari Korea Selatan yang mulai akan diserahkan selepas tahun 2014. Kapal selam ketiga akan diselesaikan di PT PAL Surabaya pada tahun 2017. Untuk kapal selam ketiga, dibangun fasilitas baru untuk pembangunan kapal selam secara utuh di Surabaya. Untung tidak menjelaskan secara detail tentang biaya pembangunan fasilitas tersebut.

Ditanya tentang persoalan hukum antara principal Jerman dan galangan Korea Selatan yang membangun kapal selam pesanan Indonesia, Untung mengatakan, konsekuensi pasti ada. “ Lebih tepat ditanyakan langsung ke Kementerian Pertahanan, “ ujarnya.

Sepanjang tahun 2013, TNI akan mendapat tujuh proyek pengadaan kapal dengan jumlah total Sembilan kapal beragam jenis. Kapal baru tersebut meliputi 1 kapal cepat rudal, 4 kapal patrol 43 meter, 2 kapal tunda (tugboat), kapal bantu cair minyak, dan kapal cepat rudal 40 meter. Semua kapal tersebut dibuat di dalam negeri.

Kapal terguling

Ditanya mengenai insiden kapal patrol baru pesanan Kementerian Perhubungan yang terguling saat diluncurkan di Jakarta, Kepala Dinas Penerangan TNI AL mengaku akan mengavaluasi kejadian tersebut. Dia mengakui untuk kapal TNI AL juga akan dibuat galangan kapal milik swasta di Ancol. Insiden tersebut terjadi akhir Februari 2013 dan tidak diketahui media massa.

Juru bicara Kementerian Perhubungan, Dambang Ervan, yang dihubungi mengatakan, kapal itu masih milik galangan dan belum diserahterimakan kepada pemerintah. “Kapal sudah berhasil dikembalikan ke posisi berdiri dan sedang dibersihkan dari karat akibat genangan air laut, “ katanya.

Biaya

Biaya kapal patrol cepat tersebut hampir Rp. 100 miliar. Pihak TNI AL menyatakan sudah melakukan kajian mendalam agar tidak terjadi persoalan serupa dengan rencana pembangunan kapal mereka di galangan tersebut.

Sumber : KOMPAS

Readmore --> Pangkalan Kapal Selam Akan Selasai Akhir 2013

Pabrik Kapal Selam Ditargetkan Selesai 2017

Depok - Mimpi Indonesia membangun kapal selam canggih terancam batal tanpa adanya pabrik modern untuk menyokong pembangunannya. Pembangunan pabrik modern ini bukan persoalan sederhana karena membutuhkan banyak sumber daya manusia yang andal dan pemerintah harus menyiapkan dana yang tidak sedikit.

"Keberadaan pabrik modern untuk membuat kapal selam menjadi kendala serius kita saat ini," kata Kepala Dinas Penerangan TNI AL (Kadispenal), Laksma Untung Suropati, di sela-sela seminar "Teknologi Perkapalan sebagai Bagian dari Peradaban Maritim Indonesia" di Kampus Universitas Indonesia, Depok, Rabu (10/4).

Sebagaimana sudah direncanakan sebelumnya, Indonesia sudah sepakat melakukan transfer teknologi kapal selam dengan Korea Selatan. Sebanyak tiga unit kapal selam akan dibuat dalam kerja sama ini. Untuk kapal selam pertama, pihak Indonesia hanya memantau pengerjaannya di Korea Selatan.

Selanjutnya, pada pembuatan kapal kedua, teknisi di Indonesia dilibatkan dalam membuat kapal selam. Namun, pembuatannya tetap dilakukan di Korea Selatan. Untuk kapal selam ketiga, Indonesia akan membuat sendiri kapal itu di galangan kapal PT PAL.

"Pada tahap inilah Indonesia harus mempersiapkan peralatannya, termasuk membuat pabrik baru untuk mendukung pembangunannya," jelas Untung. Untuk mewujudkan itu semua, Untung berharap sum ber daya manusia yang sudah dikirim ke Korea benar- benar menyerap ilmu secara komprehensif. "Ketika secara keilmuan sudah memenuhi syarat, baru kemudian pemerintah mempersiapkan pabriknya," kata dia.

Komitmen Khusus pembangunan pabrik, tambah Untung, semua bergantung komitmen pemerintah. "Pemerintah mu tlak harus menyokong pendanaanya. Tanpa itu, saya kira sangat sulit pembuatan kapal selam bisa direalisasikan di Indonesia," katanya. Direncanakan, kapal selam ketiga ini akan dibangun di Indonesia pada 2016 atau 2017.

Sumber : KKJ

Readmore --> Pabrik Kapal Selam Ditargetkan Selesai 2017

EADS Menantang Boeing Dan Lockheed Martin Dalam Pengadaan Pesawat Tempur Korsel

Seoul - Perusahaan dirgantara European Aeronautic Defence and Space Company (EADS) akan menantang AS dalam pengadaan pesawat tempur tahap ketiga Korsel.

EADS dan Defense Acquisition Program Administration (DAPA) sepakat akan merakit 48 dari 60 pesawat tempur di Korsel jika Negara tersebut memilih pesawat tempur Eurofighter Tyhpoon.

Menurut juru bicara DAPA, Baek Yoon-Hyung mengatakan kesepakatan negosiasi teknis yang telah dilakukan pada 5 April telah berakhir dan negosiasi putaran kelima juga sudah berlangsung.

“EADS telah setuju untuk melakukan perakitan pesawat tempur Tyhpoon di Korsel,” kata Baek, ia juga menambahkan bahwa negosiasi berapa jumlah yang akan dirakit belum tentukan.

Selain itu pihak dari EADS juga membenarkan negosiasi tersebut, mereka juga mengatakan telah setuju untuk melakukan perakitan 48 pesawat di Korsel.

Kesepakatan tersebut merupakan tantangan bagi EADS, karena EADS akan menjadi pihak yang tidak diuntungkan dalam proses seleksi FX yang disebabkan oleh hubungan erat antara Korsel dan AS.

Menurut laporan terbaru dari Presiden, Departemen Pertahanan Korsel mengatakan akan membuat keputusan pada bulan Juni tahun ini. Korsel juga mensyaratkan 48 dari 60 pesawat akan dibuat di dalam negeri dan turut serta sampai 50% dari proyek FX.

Jika EADS menyetujui perakitan 48 pesawat tersebut dilakukan di Korsel, bukan hanya menciptakan lapangan kerja tapi juga memberikan pengetahuan teknis untuk industri kedirgantaran Korsel.

Menurut Lee Seon-Jae, wakil presiden humas EADS di Korea, mengatakan bahwa proyek tersebut akan membantu mengembangkan industri pertakitan dengan menyediakan pengembangan alur perakitan, pengalaman kerja, suku cadang, bahan analisis dan bagian perlengkapan.

“Hal ini juga terkait dengan proyek pengembangan pesawat tempur KFX”, tambah Lee.

Baek juga menegaskan Korea Aerospace Industries akan menangani perakitan pesawat tempur di Korsel. Selain EADS, Perusahaan asal AS yaitu Boeing juga mengusulkan model F-15 SE serta memberikan tawaran untuk membuat beberapa bagian komponen pesawat tersebut kepada Korsel. Tetapi hal tersebut ditunjukan berbeda oleh pihak Lockheed Martin yang mengusulkan model pesawat tempur siluman F-35A, dimana sampai saat ini negosiasi belum menawarkan transfer teknologi kepada Korsel.

Menurut Baek mengatakan bahwa pembicaraan mengenai transfer teknologi dan kondisi kontrak telah selesai dan saat ini telah berlangsung tahap putaran kelima.

Sementara itu, menurut Defense Security Cooperation Agency (DSCA) Departemen Pertahanan AS yang ikut mengawasi penjualan alutsista buatan AS kepada pihak asing, telah mengumumkan di dalam situsnya bahwa Korsel telah menyatakan niatnya untuk membeli 60 F-35 dan 60 F-15 S dalam sebuah foreign military sale (FMS) dan telah diberi tahukan kepada Kongres AS.

Baek juga akan mendalami hal tersebut, dan menjelaskan bahwa Kongres AS harus memberitahukan atau meminta persetujuan kepada perusahaan penjual alutsista ke luar negeri.

“Hal ini merupakan prosedur standar, jangan sampai keluar dari jalur,” katanya.

Proyek FXIII akan melibatkan pembelian 60 pesawat tempur senilai 8.3 triliun won (US$ 7.3 milyar). Proses pemilihan pemenang tender akan selesai pada bulan Juni.

Sumber : The Hankyoreh/MIK

Readmore --> EADS Menantang Boeing Dan Lockheed Martin Dalam Pengadaan Pesawat Tempur Korsel

Indonesia Sepakat Membeli 5 Pesawat Hercules Eks. Australia

Jakarta - Indonesia sepakat membeli 5 pesawat C-130 Hercules Eks. Australia setelah melakukan negosiasi antara Menteri Pertahanan kedua Negara.

Menteri Luar Negeri Bob Carr dan Menteri Pertahanan Stephen Smith telah melakukan pembicaraan dengan pemerintah Indonesia.

Selain itu Australia juga menghibahkan empat pesawat sejenis kepada Indonesia pada bulan September tahun lalu, saat Menteri Pertahanan Smith bertemu dengan Menteri Pertahanan Indonesia Purnomo Yusgiantoro.

Menhan Indonesia mengatakan bahwa Indonesia juga ingin membeli pesawat C-130 eks. Australia tersebut, karena mereka menawarkan pesawat tersebut dengan harga yang murah.

Indonesia sendiri telah memulai memodernisasi alutsista dalam skala besar, yaitu pengadaan pesawat tempur, rudal, dan membangun kapal perang sendiri.

Tetapi menurut Menhan Purnomo Yusgiantoro mengatakan bahwa modernisasi alutsista jangan disalah artikan perlombaan senjata.

Selain membicarakan pengadaan pesawat tersebut, ada beberapa agenda lain yang dibicarakan yaitu kemungkinan untuk melakukan patroli maritim gabungan.

Namun, dalam pertemuan ini tidak membahas tentang pencari suaka.

Dalam rilis media lokal di Indonesia menyebutkan kalau Departemen Pertahanan Indonesia mengatakan bahwa alasan utama Australia merangkul Indonesia yaitu para imigran gelap atau di Indonesia disebut pencari suaka.

Sumber : ABC.NET.AU/MIK

Readmore --> Indonesia Sepakat Membeli 5 Pesawat Hercules Eks. Australia

Pesawat Amphibi Aron Lebih Cocok Untuk Sipil Dan SAR

Jakarta - Pemerintah Indonesia menjajaki kemungkinan pembelian pesawat amfibi buatan Korea Selatan. Pesawat yang dirancang untuk pertahanan dan keamanan laut itu dianggap cocok untuk wilayah Indonesia.

Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan Laksamana Madya TNI Sumartono mengakui kecanggihan teknologi yang tertanam dalam pesawat amfibi Aron Flying Ship. Pesawat ini dipandang ideal untuk kepentingan penyelamatan di laut, namun untuk kebutuhan militer diperlukan pengembangan lagi. Meski secara umum diakui bagus, Sumartono belum menyatakan ada rencana pembelian pesawat yang bisa beroperasi di udara dan air ini. Menurut dia, ada banyak aspek yang perlu dipertimbangkan sebelum pemerintah melakukan kerja sama bisnis di bidang alat utama sistem senjata (alutsista), misalnya soal pemeliharaan dan anggaran.

”Sebab bila hanya untuk kepentingan pengintaian maritim, alutsista di dalam negeri masih memadai. Selain itu (kalau pesan), transfer of technology (ToT) bisa enggak? Jadi ada banyak hal yang harus dikaji,” ungkapnya seusai menyaksikan uji terbang pesawat Aron Flying Ship seri M-50 di Dermaga Dayung, Pangkalan Komando Pasukan Katak TNI AL, Tanjung Priok, Jakarta, kemarin. President Director Aron Flying Ship Ltd Hyunwook Cho mengatakan, pesawat Aron Flying Ship ini produk pertama di dunia yang dapat beroperasi di udara dan air dengan kecepatan tinggi.

Saat di laut kecepatan pesawat bisa mencapai 54 knots atau 100 km per jam dan kecepatan 220 km per jam saat di udara. “Berkecepatan tinggi, namun tetap stabil pada kecepatan rendah,” kata Hyunwook. Menurut dia, pesawat yang dapat beroperasi dalam segala kondisi cuaca ini memiliki kemudahan dalam perawatan dan pengoperasian serta hemat energi. Dengan 200 liter bahan bakar sejenis pertamax, Aron Flying Ship bisa terbang sejauh 800 km. Untuk bisa take off, pesawat ini hanya membutuhkan landasan air sepanjang 200-400 m dan diklaim mampu landing di perairan laut dengan kedalaman 50 m.

“Flying Ship juga bisa terbang walaupun ombak di laut mencapai 2 m,” ujarnya. Hyunwook melanjutkan, Aron Flying Ship menggunakan mesin berkekuatan 250 tenaga kuda. Dengan spesifikasi tersebut, pesawat amfibi ini memiliki kegunaan yang sangat penting untuk operasi pengintaian, navigasi, dan penyelamatan di laut. Apalagi di negara kepulauan seperti Indonesia. “Aron Flying Ship sangat tepat untuk Pemerintah Indonesia. Dengan banyak illegal fishing dan destructive fishing, pesawat dapat membantu pemerintah memberantas kapal asing,” katanya.

Kelebihan lain, pesawat ini tidak terdeteksi radar karena terbang rendah maksimal di ketinggian 150 m di bawah permukaan laut. Pesawat juga bisa beroperasi pada malam hari untuk pengintaian karena dilengkapi dengan inframerah. Bodi pesawat dibuat dari kevlar komposit karbon atau bahan yang biasa digunakan rompi antipeluru dengan bobot mencapai 1,7 ton untuk tipe M- 50. Pesawat ini hanya memiliki panjang 10 m, rentang sayap 12 m, dan tinggi 3 m. Khusus tipe M-50, kapasitas penumpang hanya empat orang, belum termasuk pilot dan kopilot.

Sedangkan tipe M80 mampu mengangkut delapan orang. Jenis lain yang dapat digunakan untuk kepentingan militer yakni Aron MK80 dan Aron M200 berkapasitas 20 orang. Anggota Komisi I DPR Susaningtyas Kertopati menilai, pesawat Aron sangat cocok untuk menjaga keamanan laut, terlebih untuk mencegah maraknya pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia. “Aron Flying Ship bisa jadi alternatif untuk melengkapi kebutuhan yang tidak ada di alutsista lain seperti helikopter. Itu penting untuk illegal loging,” kata Susaningtyas.

Dia menambahkan, jika dilihat dari penawaran harga yang dibanderol Aron Flying Ship Ltd sebesar USD5 juta per unit, angka itu relatif cukup murah, terutama jika dilihat dari kemampuannya yang komplit. Karena itu, Susaningtyas menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan tawaran tersebut. Menurut dia, pesawat ini bisa ditempatkan di daerah kepulauan seperti Kepulauan Riau atau Bangka Belitung.

Cocok Untuk Keperluan Sipil Dan SAR

Pesawat tersebut diklaim akan sangat membantu kinerja polisi perairan dan militer, khususnya TNI-AL, untuk menjaga kedaulatan wilayah Indonesia. Namun, TNI-AL belum tertarik menggunakannya. Demonstrasi pesawat tersebut berjalan memukau.

Cara kerjanya mirip pesawat amfibi pada umumnya. Namun, Aron Flying Ship diklaim lebih tangguh, canggih, dan efisien. Selain itu, pengoperasiannya tergolong mudah. Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan Laksamana Madya Sumartono menyatakan belum tertarik untuk mengoperasikan pesawat tersebut sebagai bagian alutsista TNI-AL. ”Pesawat ini lebih cocok untuk keperluan sipil dan SAR,” terangnya.

Diperlukan modifikasi lebih agar pesawat tersebut bisa digunakan untuk kepentingan militer.

Sumber : SINDO/SUMEKS

Readmore --> Pesawat Amphibi Aron Lebih Cocok Untuk Sipil Dan SAR