2013, Enam Prototipe Pesawat Tempur KFX/IFX Dibuat

Jakarta - Teknisi Indonesia, yang dikirim ke Korea Selatan untuk alih teknologi pesawat tempur KFX/IFX, bisa mengimbangi para teknisi negeri ginseng yang merancang pesawat itu.

"Awalnya teknisi kita memang agak kesulitan mengimbangi teknisi mereka. Tapi, saat ini mereka sudah bisa mengimbangi," kata Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Marsekal Madya Eris Herryanto usai menerima kunjungan delegasi Komite Kerjasama Industri Pertahanan (DICC) Korea Selatan, di Kantor Kemhan, Kamis (24/5).

Menurut Eris, sekitar tujuh bulan lalu, Kemhan telah mengirimkan 37 teknisi untuk tahap awal proses alih teknologi. Mereka terdiri dari enam pilot pesawat tempur TNI Angkatan Udara, tiga orang dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kemhan, 24 teknisi dari PT Dirgantara Indonesia, dan empat dosen teknik penerbangan dari Institut Teknologi Bandung. Sepanjang 2012 ini, para teknisi diharapkan bisa menguasai pengembangan teknis pesawat KFX.

"Sampai sekarang pengembangan teknis sudah berjalan sesuai rencana. Kalau pun mundur, akan kita upayakan untuk dikejar," kata Eris.

Pada 2013, kata Eris, para teknisi harus sudah beralih pada pencapaian berikutnya, yakni pengembangan mesin dan manufaktur. Diharapkan pada tahap ini sudah bisa dibuat enam buah prototipe pesawat KFX.

Untuk mempersiapkan para teknisi, Kemhan akan mempersiapkan sarana dan prasana, sumber daya manusia, serta manajemen yang baik. "Biasanya kita akan meminta kepada pihak Korea, pengembangan apa yang bisa dilakukan lebih awal. Kita berupaya melengkapi sesuai keinginan mereka agar alih teknologi berjalan sebaik-baiknya," tambah Eris.

Khusus untuk SDM, Kemhan akan mencari teknisi yang bisa mengimbangi para teknisi Korea agar tak ada kendala dalam alih teknologi. Ke depan, Kemhan akan membagi mana yang bisa dilibatkan dalam proses alih teknologi ini, baik dari kalangan industri, akademisi, maupun dari pihak pemerintah.

Eris mengaku sebenarnya ada sedikit perbedaan yang memantik diskusi panjang dengan delegasi DICC Korea, yakni soal perbedaan sistem antara industri pertahanan dalam negeri dan di sana. "Industri pertahanan di korea murni swasta, sedangkan di Indonesia di bawah BUMN," katanya. Untuk itu, dalam kerjasamanya perlu ada beberapa poin yang harus didiskusikan.

Namun demikian, Kemhan berkomitmen bahwa alih teknologi ini tak berfokus pada hasil, melainkan pada proses. "Ini penting agar proses alih teknologi benar-benar berjalan sempurna dan Indonesia bisa segera mampu membuat pesawat tempur sendiri," kata Eris.

Pesawat tempur KFX adalah pesawat tempur generasi 4,5 atau setingkat dengan pesawat F-18 milik Amerika Serikat. Artinya, pesawat ini lebih canggih dari pesawat tempur yang dimiliki Indonesia, termasuk pesawat F-16 dan Sukhoi. Rencananya, proyek alih teknologi ini akan berlangsung hingga 2020. Total pesawat yang akan dibuat adalah 150 unit. Indonesia akan mendapatkan sebanyak 50 unit. Total anggaran untuk pengembangan pesawat ini ditaksir sebesar 8 miliar dolar Amerika. Namun, karena Indonesia hanya mendapatkan 50 unit, maka hanya dibebankan biaya sebesar 20 persen dari total anggaran atau sebesar US$1,6 miliar.

Pembuatan Jet Tempur KFX/IFX

Pada kesempatan yang sama, Eris mengatakan, pembuatan pesawat jet tempur Korea Fighter Xperiment/Indonesia Fighter Xperiment (KFX/IFX) yang dilakukan bersama Korsel terus mengalami perkembangan. Hingga saat ini, tim dari kedua negara tengah mengerjakan Technical Development Test (TDT) dan diharapkan prototype pesawat tersebut telah jadi pada 2013.

"Kerja sama KFX sudah masuk pada fase Technical Development Test, dan akan berakhir tahun ini. Hingga saat ini TDT berjalan baik, dan tak mundur dari waktu yang ditentukan. Kalaupun mundur akan kami kejar," kata Eris.

Selanjutnya, para teknisi yang mengerjakan pembangunan pesawat tersebut akan memasuki Engineering Manufacturing Development (EMD). Sesuai rencana, fase EMD ini akan dikerjakan pada 2013.

"Pada 2013 akan memasuki fase Engineering Manufacturing Development, sehingga di tahun itu telah ada 6 buah prototipe pesawat KFX/IFX," katanya.

Untuk mengerjakan pembangunan pesawat dengan skema joint production ini, Indonesia telah mengirimkan 40 orang teknisinya ke Korea pertengahan tahun lalu. Dana yang dibutuhkan untuk pembangunan pesawat ini mencapai US$8 miliar. Indonesia mendapat porsi anggaran sebanyak US$1,6 miliar.

Pengembangan teknologi ini akan berlangsung selama delapan tahun hingga 2020. Persiapan produksi pesawat jet tempur baru dilakukan setelah 2020.

Sumber : Info Publik/Vivanews

Readmore --> 2013, Enam Prototipe Pesawat Tempur KFX/IFX Dibuat

Indonesia Dan Korsel Bentuk Komite Kerjasama Industri Pertahanan

Jakarta - Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan delegasi "Defense Industry Cooperation Committee" (DICC) Kementerian Pertahanan Korea melakukan pertemuan dalam rangka untuk meningkatkan kerja sama industri pertahanan.

Kunjungan delegasi DICC Korea yang dipimpin oleh Mr Noh Dae-Lae itu diterima langsung oleh Menhan Purnomo Yusgiantoro didampingi Sekjen Kemhan Marsekal Madya TNI Eris Herryanto dan Dirjen Potensi Pertahanan Pos M Hutabarat di Kantor Kemhan, Jakarta, Kamis.

Kunjungannya dalam menemui Menhan itu merupakan kegiatan penutupan dalam rangkaian pertemuan DICC Ke-1 setelah sebelumnya mengunjungi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Industri Strategis di Bandung pada Kamis pagi dan pertemuan dengan industri pertahanan, Kemhan dan instansi pemerintah terkait yang telah diadakan pada 21 Mei hingga 22 Mei 2012.

Pertemuan DICC yang berlangsung selama dua hari dan dilanjutkan kunjungan ke beberapa industri pertahanan itu sebagai tindak lanjut dari penandatanganan kerja sama MoU mengenai DICC antara Kemhan RI dan Kemhan Korea pada 9 September 2011 lalu untuk meningkatkan kerja sama bilateral pertahanan kedua negara.

"Dari MoU itu telah disepakati diadakannya pertemuan secara bergantian di Indonesia dan Korea untuk mengkaji ulang dan memfasilitasi pelaksanaan MoU ini. Pertemuan secara bergantian juga untuk menyamakan pembinaan dan Transfer of Technology (ToT) ke depan," kata Sekjen Kemhan Marsekal Madya TNI Eris Herryanto.

Kerja sama industri pertahanan antara Kemhan dan Kemhan Korea, kata dia, dimaksudkan untuk mendorong pemanfaatan peluang terlibat secara aktif dalam kerjasama produksi dan alih teknologi alat utama sistem senjata (alutsista) guna mendukung pertahanan negara.

"Kerja sama industri pertahanan juga diharapkan dapat meningkatkan teknologi industri pertahanan dibarengi dengan nilai ekonominya," kata Eris.

Kegiatan kerja sama industri pertahanan itu, antara lain, pengembangan dan produksi serta proyek bersama pada peralatan pertahanan dan suku cadang, pertukaran dan peralihan informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi pertahanan nasional serta pemasaran produk pertahanan sebagai barang dagangan internasional.

Dalam pertemuan DICC pertama itu juga dibahas mengenai "review" MoU DICC dan kebijakan Indonesia dalam melokalisasi industri pertahanan, finalisasi kerja sama pesawat latih T-50 dan Kapal Selam 209 class.

Tak hanya itu, juga dibahas mengenai "joint development medium tank", "radio set cooperation project", "helicopter joint production project", "cooperation armor vehicle and propellant project" serta "marine patrol ship project".

Sumber : ANTARA

Readmore --> Indonesia Dan Korsel Bentuk Komite Kerjasama Industri Pertahanan

Komisi I Belum Mengetahui Rencana Hibah Tank Amfibi dari Korsel

Jakarta - Komisi I DPR RI hingga kini belum mengetahui dan belum menerima pengajuan secara resmi dari Kementerian Pertahanan (Kemhan) soal rencana hibah 25 unit tank amfibi jenis Landing Vehicle Track (LVT) milik Korea Selatan (Korsel).

"Kami belum tahu soal rencana Kemhan dan TNI menerima hibah 25 unit tank amfibi jenis LVT dari Korsel. Bahkan informasi resminya saja belum kami dapatkan," ujar Wakil Ketua Komisi I Agus Gumiwang Kartasasmita di Gedung DPR, Kamis (24/5).

Agus berharap pihak pemerintah dalam hal ini Kemhan, Mabes TNI atau Panglima TNI sendiri, dapat menginformasikan secara resmi ke Komisi I DPR terkait pengadaan alutsista, baik pembelian baru maupun hibah. "Tidaklah elok jika Komisi I selalu mendapatkan informasinya dari masyarakat atau media massa. Sementara pihak Kemhan atau Mabes TNI telah menyampaikan ke media massa," ujar politisi Golkar ini.

Menurut Agus, selama ini sudah sering pihak pemerintah dalam hal ini Kemhan banyak bicara ke publik terkait rencana pembelian alutsista tertentu untuk TNI yang belum disampaikan ke Komisi I. Hal tersebut semakin memunculkan kesan di masyarakat bahwa pengadaan alutisista tidak dilandasi perencanaan yang matang dan kajian yang mendalam. Selain itu, tingkat kebutuhan alutsista yang dibeli itu juga sering dipertanyakan.

"Sebab, begitu ada negara tetangga menawarkan alutsista bekas (hibah), terkesan menjadi agresif untuk menerima hibah itu. Meski alutsista bekas dalam bentuk hibah itu tetap saja Negara mesti mengeluarkan biaya mahal untuk retrofit atau upgrade-nya," ujarnya.

Agus mengatakan, Komisi I DPR tidak alergi dengan pembelian alutsista bekas untuk TNI. Tetapi hal itu harus dilihat dan dipelajari dulu, serta dibahas di Komisi I DPR. "Kalau kondisinya sudah tidak layak atau sudah rongsokan, jelas kita akan menolaknya," tegasnya.

Sebelumnya, seusai menghadiri Sidang KKIP Ke VI di PT PAL Indonesia (Persero) di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (23/5), Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono mengatakan, TNI tengah mengincar 25 unit tank amfibi jenis LVT milik Korsel agar dihibahkan ke Indonesia. Sebelumnya, Indonesia telah mendapatkan hibah 10 unit LVT ini dari Korsel yang digunakan oleh Korps Marinir TNI Angkatan Laut.

Namun, Panglima TNI menjelaskan hibah ini tak bisa serta merta dilakukan tanpa persetujuan pemerintah Amerika Serikat, mengingat LVT tersebut merupakan produk Amerika. Negeri Paman Sam itu mengeluarkan kebijakan alutsista hasil produksi negara tersebut harus mendapat persetujuan jika akan dijual lagi pada pihak ketiga.

Sumber : DETIK

Readmore --> Komisi I Belum Mengetahui Rencana Hibah Tank Amfibi dari Korsel

Bulgaria Memberikan Transfer Teknologi Bom Fuse Kepada Indonesia

Jakarta - Indonesia akan segera bisa memproduksi live bom untuk pesawat tempur, khususnya Su-27SK dan Su-30 MK. Bom sungguhan ini akan diproduksi oleh produsen senjata PT. Sari bahari Malang dengan melakukan skema transfer teknologi dari produsen bom fuse Armaco Bulgaria.

Indonesia saat ini baru bisa memproduksi kerangka, hulu ledak dan bubuk mesiu, dan untuk bom fuse nya masih mengimpor dari luar negeri.

"Ini merupakan langkah maju yang sangat besar bagi Indonesia. Mulai sekarang kita tidak tergantung lagi pada negara lain karen kita sudah mampu memenuhi kebutuhan bom untuk TNI," kata direktur perusahaan Ricky Hendrik Egam seperti yang telah dilansir The Jakarta Post pada hari rabu di Surabaya.

Namun Ricky enggan berkomentar tentang nilai kontrak kerjasama antara perusahaannya dengan Armaco.

Dia mengakatakan bahwa dengan kerjasama itu, Indonesia juga memiliki kesempatan untuk menjual bom fuse kepada negara-negara lain di Asia yang menggunakan pesawat tempur buatan Rusia khususnya pesawat tempur Sukhoi.

Dulu perusahaan ini sebelumnya mengalami kesulitan untuk mencari produsen bom fuse yang bersedia untuk melakukan transfer teknologi, termasuk China yang telah menolak permintaan perusahaan ini untuk melakukan kerjasama.

PT Sari Bahari telah berhasil memproduksi bom untuk pesawat tempur Sukhoi, baik untuk versi Smoke dan sungguhan, dengan bobot antara 100 Kg sampai 250 Kg. Perusahaan ini juga telah mengekspor 70 roket versi smoke kepada AU Chili.

Sumber : TJP/MIK/WDN

Readmore --> Bulgaria Memberikan Transfer Teknologi Bom Fuse Kepada Indonesia

Perkuat Alutsita, Kemhan Percepat RUU Industri Pertahanan

Surabaya - Pemerintah terus membahas RUU Industri Pertahanan yang diharapkan menjadi produk legislasi terhadap program penguatan alutsista dalam negeri. Program tersebut diharapkan terus berjalan meskipun pemerintahan telah berganti.

Karenanya pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertahanan (Kemhan), terus menggodoknya dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan mulai dari Pemerintah, Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP), Industri Pertahanan, pengguna yaitu TNI-Polri, serta stakeholder lainnya.

"RUU ini nantinya diharapkan bisa jadi landasan dalam pembuatan aturan turunan, seperti Kepres, PP, bahkan Kep KKIP, yang bisa dijadikan naungan bagi pembangunan Industri Pertahanan ke depan,"kata Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro usai menghadiri Sidang KKIP Ke VI di PT PAL Indonesia (Persero) di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (23/5).

Dia menargetkan, bertepatan dengan Hari Teknologi Nasional yang jatuh pada 10 Agustus mendatang, blue print industri pertahanan, penelitian pengembangan dan penerapan teknologi industri pertahanan, dokumentasi, roadmap-nya serta legislasinya dapat segera selesai. "Sehingga kalau ganti kabinet program kami bisa tetap berjalan,"ujar Menhan yang juga ketua KKIP ini.

Dia menjelaskan, RUU ini akan membahas mengenai Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP), Industri Pertahanan dalam negeri, keterkaitan pemerintah dengan industri dan pengguna, serta penelitian dan percepatan pembangunan alat utama sistem senjata (alutsista).

Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin yang merupakan Sekretaris KKIP mengharapkan RUU Industri Pertahanan ini bisa segera diselesaikan. Meskipun inisiatif DPR, pemerintahlah yang membuat membuat Daftar Inventaris Masalah (DIM)-nya. "Saya harap bisa diratifikasi agustus 2012, karena dari prosesnya sangat lancar,"jelasnya.

Sumber : JURNAS

Readmore --> Perkuat Alutsita, Kemhan Percepat RUU Industri Pertahanan

Indonesia Menunggu Korsel Hibahkan 25 LVT

Jakarta - Indonesia tengah mengincar 25 unit tank amfibi jenis Landing Vehicle Track (LVT) milik Korea Selatan agar dihibahkan ke Indonesia. Sebelumnya, Indonesia telah mendapatkan hibah 10 unit LVT ini dari Korsel yang digunakan oleh Korps Marinir TNI Angkatan Laut.

“Saat ini sedang diproses untuk mohon dihibahkan pada Indonesia. Sebelumnya telah dihibahkan 10, tapi masih ada 25 lagi yang layak untuk dihibahkan,” kata Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono usai menghadiri Sidang KKIP Ke VI di PT PAL Indonesia (Persero) di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (23/5).

Namun begitu, Panglima menjelaskan, hibah ini tak bisa serta merta dilakukan tanpa persetujuan pemerintah Amerika Serikat, mengingat LVT tersebut merupakan produk Amerika. Amerika mengeluarkan kebijakan, untuk alutsista hasil produksi negara tersebut harus mendapat persetujuan jika akan dijual lagi pada pihak ketiga.

“Kami masih menunggu keputusan dari Kemenhan Korea dan Amerika Serikat apakah menyetujui untuk dihibahkan ke Indonesia atau tidak,"kata Panglima.

Mengenai pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) di dalam negeri, Panglima TNI selaku anggota KKIP, mengatakan, PT PAL sebagai "Lead Integrator" sangat penting untuk diberikan dukungan dalam mewujudkan pembangunan kapal, baik Kapal Cepat Rudal (KCR), Perusak Kapal Rudal (PKR) maupun kapal angkut.

"KCR 40M sudah selesai dibangun dan ada beberapa unit. PT PAL juga akan membangun 6 unit KCR-60M dan kapal 105 M, yakni PKR," katanya.

Sumber : JURNAS

Readmore --> Indonesia Menunggu Korsel Hibahkan 25 LVT

PT. PAL Indonesia Bangun 3 Unit Kapal KCR 60 M Pesanan TNI AL

Surabaya - Sejak dibentuknya Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) melalui Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2010 tanggal 17 Juni 2010, KKIP telah menghasilkan beberapa kebijakan yang berkaitan langsung dengan pemberdayaan industri pertahanan. KKIP juga telah beberapa kali menggelar Sidang Pleno.

Kali ini, Rabu (23/5) untuk yang keenam kalinya KKIP kembali menggelar sidang serupa. Berbeda dengan Sidang Pleno sebelumnya yang selalu dilaksanakan di Kementerian Pertahanan, Jakarta, pada Sidang KKIP Ke-VI KKIP digelar di PT. PAL, Surabaya yang merupakan salah satu dari Badan Usaha Milik Negara Industri Pertahanan (BUMNIP).

Sidang dipimpin oleh Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro selaku Ketua KKIP dan dihadiri Menteri Riset dan Teknologi, Panglima TNI dan Kapolri selaku Anggota KKIP serta Wamenhan sebagai Sekretaris merangkap Anggota KKIP. Hadir pula pada kesempatan tersebut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Ka Bappenas) dan Kasal.

Selain itu, sidang ini juga dihadiri Tim Kelompok Kerja (Pokja) KKIP, Tim Asistensi KKIP, Sekretaris Pokja KKIP serta beberapa pejabat perwakilan dari sejumlah instansi terkait lainnya dan pihak BUMNIP/BUMS.

Agenda dari Sidang Pleno Ke-VI KKIP meliputi penyampaian laporan tentang proses legislasi RUU Industri Pertahanan oleh Tim Asistensi KKIP Bidang Kebijakan Dr. M. Said Didu dan penyampaian Program Nasional Riset Pertahanan dan Keamanan oleh Tim Pokja II KKIP Bidang Litbang dan Rekayasa Ir. Teguh Raharjo.

Terkait dengan Program Nasional Riset Pertahanan dan Keamanan yang sedang disusun oleh KKIP, Menhan mengatakan ini akan menjadi embrio dalam melengkapi road map dari kegiatan Riset di Bidang Pertahanan dan Keamanan yang sudah diselesaikan oleh Dewan Riset Nasional.

Lebih lanjut Menhan menjelaskan, road map berisi riset pengembangan dan penerapan dari produk – produk Alutsista dan Almatsus untuk Matra Darat, Laut dan Udara serta Kepolisian. “Semua tercakup didalamnya dan akan menjadi reverensi dokumen dalam melaksanakan penelitian dan pengembangan penerapan dari teknologi khusus di dalam industri pertahaan dan keamanan, jelas Menhan.

Road map dari Riset Pengembangan dan Penerapan Industri Pertahanan dan Keamanan ini ditargetkan akan dilaunching pada saat Peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional tanggal 10 Agustus 2012 di Bandung dan akan dihadiri oleh Presiden RI.

Sedangkan terkait dengan Rancangan Undang Undang (RUU) Industri Pertahanan, Menhan mengatakan rencananya dalam waktu dekat RUU ini akan segera diselesaikan. RUU ini diharapkan akan menjadi landasan hukum bagi pembangunan industri pertahanan di Indonesia. “Arahnya adalah tentu kemandirian industri pertahanan dalam negeri, tambah Menhan.

Sementara itu Wamenhan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan bahwa RUU Industri pertahanan ditargetkan dapat diratifikasi oleh DPR pada bulan Agustus 2012 mendatang. Dalam proses pembahasannya bersama DPR selama ini tidak ada kendala, ini adalah inisiatif DPR, tetapi yang membuat Daftar Isian Masalah(DIM)-nya adalah Pemerintah.

PT. PAL Indonesia Bangun 3 Unit Kapal KCR 60 M Pesanan TNI AL

Bersamaan dengan Sidang Pleno Ke-VI KKIP ini, dilaksanakan pula Steel Cutting KCR 60 dan Keel Laying Tug Boat (Kapal Tunda). Kapal tersebut merupakan pesanan dari TNI AL yang dibangun di PT. PAL Indonesia, sebagai wujud nyata komitmen PT PAL Indonesia (Persero) mendukung terciptanya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan Alutsista dan kemajuan industri pertahanan nasional.

Pelaksanaan Steel Cutting KCR 60 dan Keel Laying Tug Boat (Kapal Tunda) ditandai dengan penekanan tombol sirine oleh Menhan bersama dengan Menristek, Kepala Bappenas, Panglima TNI, Kapolri, Kasal, Wamenhan dan Dirut PT. PAL Indonesia.

PT.PAL Indonesia menerima order pembuatan kapal KCR 60 M sebanyak 3 unit dan Kapal Tunda 2.400 HP sebanyak 2 unit. Kontrak secara efektif telah ditandatangani antara PT PAL Indonesia dan TNI AL melalui Dinas Pengadaan Mabesal pada tanggal 20 Desember 2011.

KCR 60 M memiliki spesifikasi panjang keseluruhan 59.80 M dan lebar 8.10 M, mampu melaju hingga 28 knot pada kecepatan maksimum dalam kondisi muatan 50 % . Kapal ini dipersenjatai dengan 1 x Meriam Utama 57 mm, 2 x senjata 20 mm, 2 x 2 Peluncur rudal anti kapal permukaan dan 2 x Decoy Launcher. Kapal ini mempunya oleh gerak yang tinggi, lincah dalam posisi tembak dan mampu melaksanakan penghindaran dari serangan balasan lawan.

Sementara itu Kapal Tunda 2.400 HP memiliki spesifikasi dengan panjang keseluruhan 29 M dan Lebar 9 M, dan pada sarat kondisi muatan 50 % kecepatan kapal mencapai 12 knot.

Melalui pelaksanaan Steel Cutting KCR 60 dan Keel Laying Tug Boat (Kapal Tunda) pesanan TNI AL ini kembali membuktikan bahwa PT.PAL Indonesia berkomitmen dan siap menjadi lead integrtor pembangunan produk Alutsista dan Almatsus bidang kemaritiman.

Sejak tahun 1980, PT. PAL Indonesia (Persero) telah menyelesaikan pembangunan kapal lebih dari 240 unit kapal berbagai jenis dan ukuran untuk produk kapal niaga sampai dengan ukuran 50.000 DWT, sedangkan untuk produk kapal perang telah diproduksi berbagai jenis dan tipe kapal diantaranya: KCR 14 Meter, 28 Meter, 38 Meter, FPB 57 Meter dan Landing Plat Dock 125 Meter.

PT PAL juga berpengalaman memodifikasi kapal dan pemasangan Rudal diantaranya: Rudal Yakhont dan Fire Control System di KRI OWA-354, Rudal C-802 dan Fire Control System di KRI AHP-355 dan KRI YOS-353.

Dengan berbekal pengamalan tersebut diatas, PT PAL Indonesia (Persero) menyatakan siap menyelesaikan pembangunan KCR 60 dan Kapal Tunda 2.400 HP pesanan Kemhan dan Pengadaan Alutsista lainnya di masa mendatang.

Sumber : DMC

Readmore --> PT. PAL Indonesia Bangun 3 Unit Kapal KCR 60 M Pesanan TNI AL

KSAD : Kodam Tanjungpura Diperkuat Meriam Cesar

Pontianak - Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo beserta rombongan tiba di Makodam XII/Tanjungpura di sambut Pangdam XII/Tanjungpura Mayjen TNI E. Hudawi Lubis beserta staf, para Dansat/Kabalak wilayah Garnizun Pontianak pada Selasa (22/05).

Kedatangan Kepala Staf TNI Angkatan Darat beserta rombongan di Makdam XII/Tanjungpura dalam rangka memberikan pengarahan, meninjau langsung bangunan Kodam yang telah selesai pengerjaannya, meninjau pembangunan rusunawa sedang dalam proses pengerjaan serta meninjau lokasi rencana pembangunan Yonkav Tank di Tebang Kacang Kabupaten Kubu Raya.

Kegiatan pengarahan yang diikuti seluruh Perwira beserta Isteri berlangsung di aula Makodam XII/Tanjungpura.

Dalam pengarahan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo menyampaikan, akan memprioritaskan Kodam XII/Tanjungpura dibidang persenjataan seperti senjata laras panjang dan meriam 155mm Caesar buatan Francis yang rencana akan dibeli oleh TNI AD untuk satuan Armed, pembangunan fasilitas prajurit seperti Batalyon Kaveleri beserta perumahan asramanya yang akan dibangun sampai tahun 2014 mendatang.

Dalam kesempatan tersebut Kasad juga memberikan atensi kepada prajurit Kodam XII/Tanjungpura, bahwa menjadi seorang prajurit itu jangan mudah mengeluh atas tugas dan perintah yang diberikan dari atasan, cepat beradaptasi dengan kondisi lingkungan dimanapun bertugas dan berada, sebagai prajurit kita harus memegang suatu prinsip bila kita diberi tugas jangan pernah menolak dan bila kita tidak ditugaskan jangan meminta-minta tugas.

Selalu jaga keharmonisan dalam rumah tangga, bertetangga, antar suku, agama dan berbangsa. Selesai memberikan pengarahan Kasad berkenan menanam pohon selain sebagai tanda kenangan, juga dapat mengurangi pemanasan global, mengurangi polusi udara sekaligus membangun budaya sadar menanam sebagai sikap hidup bangsa Indonesia khususnya prajurit Kodam XII/Tanjungpura.

Sumber : Tomssinging

Readmore --> KSAD : Kodam Tanjungpura Diperkuat Meriam Cesar

Menhan Bicara Soal Trimarga di Pembelian Sukhoi Tempur

Jakarta - Menhan Purnomo Yusgiantoro menegaskan tidak pernah memiliki kaitan dengan PT Trimarga Rekatama selaku representatif Sukhoi di Indonesia.

Sepenuhnya, penunjukan PT Trimarga itu atas inisiatif Sukhoi, bukan pihak Indonesia.

"Sebenarnya Trimarga Rekatama tidak ditunjuk oleh Kementerian Pertahanan. Trimarga itu ditunjuk oleh Rosoboronexport. Jadi hubungan kita itu dengan Kementerian Pertahanan Rusia, dan Kementerian Pertahanan Rusia itu menunjuk Rosoboronexport," jelas Purnomo di kantornya, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (22/5/2012).

Indonesia membeli beberapa Sukhoi tempur untuk melengkapi pertahanan udara. Purnomo melanjutkan terkait Trimarga itu, sepenuhnya urusan pihak Rosoboron. Mereka yang bertanggung jawab penuh dan menentukan mitra mereka di Indonesia.

"Menunjuk siapa pun itu adalah diskresi dari mereka, bukan kita. Seperti juga misalkan sekarang ini mereka menunjuk agen dari Sukhoi yang SuperJet, itu juga saya kira bukan pembeli Indonesia yang menunjuk mereka. Tetapi yang menunjuk mereka itu adalah dari pihak Rusianya sendiri, bukan dari kita," jelas Purnomo.

Jadi, Purnomo menegaskan untuk urusan Sukhoi tempur, pihaknya tidak melalui PT Trimarga. Kontrak ditandatangani langsung dengan pihak Rosoboronexport.

"Jadi secara de facto dan de jure itu hubungan kita itu dengan Rosoboronexport," tegasnya.

Soal kemudian Rosoboron itu memerlukan representatif, memerlukan proses administrasi, dan misalkan karena mereka tidak hafal dengan sistem di Indonesia, itu sepenuhnya urusan Rosoboron untuk menunjuk mitra.

"Karena beberapa produsen asing, beberapa pabrikan asing itu kan tidak paham dengan Indonesia. Dan di Keppres 54 pun itu didorong agar ada partisipasi aktif dari pihak Indonesia. Tetapi itu tidak ada kaitannya dengan kami sebagai penjual," tuturnya.

PT Trimarga diketahui merupakan mitra Sukhoi di Indonesia. PT Trimarga berkantor di Pasar Asemka, Kota, Jakarta. Kantor PT Trimarga hanya berupa ruko saja.

Sumber : DETIK

Readmore --> Menhan Bicara Soal Trimarga di Pembelian Sukhoi Tempur

KSAD : 30 Tank Leopard Jerman Siap ke Jakarta

Pontianak - Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo, mengatakan pada Oktober ini, sebanyak 30 tank jenis Leopard yang dipesan dari Jerman akan dikirim ke Jakarta.

“Awalnya tawaran datang dari Belanda dan Jerman, tetapi kita pilih Jerman karena lebih menjanjikan,” kata Pramono, di Markas Kodam XII/Tanjungpura, Selasa 22 Mei 2012, di Pontianak.

Sebanyak 30 unit tank ini, katanya, tinggal menunggu pihak Jerman untuk mengirimkannya ke Indonesia. Jenis yang akan dibeli adalah Leopard 2A6 yang merupakan hasil "retrofit 2A4" alias pengembangan teknologi terbaru karena cetak baru teknologi Leopard serupa sudah tidak diproduksi lagi.

Kelebihan memilih tawaran Jerman adalah dapat melakukan transfer of technology (TOT). Jerman juga menawarkan joint production untuk pembuatan beberapa bagian tank seberat 60 ton tersebut dengan menggandeng PT Pindad.

Masih terkait tank yang dibutuhkan TNI untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedianya di Kalimantan Barat akan ditempatkan pula satuan tank. Pramono mengatakan, saat ini di Kalimantan Barat hanya dilengkapi dengan light tank dan ke depannya akan ditingkatkan dengan tank untuk tempur. Satuan Kavaleri di Kalbar juga akan ditingkatkan dari Datasemen menjadi batalion penuh.

Sumber : TEMPO

Readmore --> KSAD : 30 Tank Leopard Jerman Siap ke Jakarta

Trimarga : Kami Bukan Broker Alutsista Dari Rusia

Jakarta - Trimarga Rekatama kembali menjadi sorotan setelah pesawat Sukhoi Superjet 100 menabrak lereng Gunung Salak. Sebanyak 45 penumpangnya dipastikan tewas. Trimarga merupakan agen perwakilan Sukhoi di Indonesia.

Siapa Trimarga? Bagaimana ia bisa menjadi agen Sukhoi di Indonesia? Benarkah bos Trimarga, Sujito Ng memiliki hubungan khusus dengan Presiden SBY?

Berikut wawancara Evi Tresnawati dari majalah detik dengan Direktur Trimarga, Kolonel (purnawirawan) Vicky Victor Siagian:

Kapan PT Trimarga Rekatama berdiri?

Sudah lama ya.

Alamat Trimarga di mana? Apakah yang di Pasar Asemka itu?

Dulu mula-mula di sana, sekarang sudah pindah di Mabes Hankam No. 51.

PT Trimarga bergerak di bidang apa?

Kontraktor lah ya. Kontraktor darat, laut, udara.

Data yang kami punya, PT Trimarga juga bergerak dalam bidang jasa angkut barang, pertanian, dan perdagangan. Jadi bukan hanya pengadaan alat-alat darat, laut, udara. Bagaimana tanggapannya?

Jasa apa? Angkut barang? Itu orang lain. Tidak benar ada pertanian juga. Orang lain itu. Jauh pangan dengan militer.

Jadi PT Trimarga ini khusus untuk pengadaan alutsista dari Rusia?

Bukan pengadaan, untuk melayani kebutuhan Pemerintah Indonesia apa maunya di Pemerintah Rusia. Kita melayani Pemerintah Indonesia mau kebutuhannya apa untuk ke Rusia? Kita tanyakan ke Rusia kalau ada ya disiapkan. Misalnya pemerintah mau pesan kapal selam. Apakah semua negara mengerti kapal selam? Dia harus cari orang. Kapal selam apa yang kamu butuhkan? kata orang Rusia. Kata Indonesia, saya butuh kapal selam yang bisa nyelam seumur hidup biar mampus, hahaha. Itu harus kita carikan, kita harus bisa meyakinkan. Umpamanya Indonesia ingin lima, yang ini (Rusia) hanya punya empat. Tapi ini kan (Indonesia) nggak bisa langsung ngomong ke sana (Rusia), karena sudah ditunjuk kita sebagai perwakilan. Karena dulu-dulu kita sudah ada kerja sama dengan Rusia, dan semua lancar.

Kontrak pengadaan pesawat Sukhoi (militer) itu seperti apa?

Ya G to G. Kontraknya itu antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Rusia.

Kesepakatannya seperti apa?

Atas kesepakatan, kalau kamu bisa melayani saya, saya layani kamu. Kan gitu saja. Indonesia itu lari kepada kita, tolong kami diapakan ke Rusia. Jadi walaupun G to G, orang ketiga harus ada.

Bisa diperjelas itu seperti apa maksudnya?

Ya itu contohnya gini, kamu jual barang kepada saya, kan bukan dari pihak saya yang bisa kamu suruh-suruh untuk datang kepada Anda. Jadi bisa saja ada yang melayani. Jadi kita hanya penyambung lidah antara pemerintah Rusia dengan Indonesia. Itu berarti tidak G to G dong?

Artinya sudah ada PT Trimarga di sini?

Loh kenapa tidak?

Bukankah dalam hal G to G DPR yang menentukan?

Loh iya, DPR. Ya kita penyambung lidah, jadi gini A(Indonesia) minta barang ke sini (Rusia), ya kita (Trimarga) bilang, eh ada nggak barang ini, kalau ada ya sudah itu. Kalau nggak ada ya kita bilang, eh nggak ada. Jadi nggak ada kerjaan kita, PT Trimarga itu cuma penyambung lidah saja.

Seperti apa struktur PT Trimarga, siapa saja pendiri dan pemilik perusahaan ini?

(diam, tidak menjawab)

Peran Anda sebagai Direktur Trimarga apa?

Untuk pengadaan Sukhoi yang pertama, saya yang langsung ke Rusia, MK30 (SU-30MK2) sama 27 (SU-27) tahun 2003 saya yang langsung ke Rusia. Yang Sukhoi Superjet 100 ini nggak ada urusan saya itu. Saya tidak mau dikaitkaitkan. You jangan kaitkan saya dengan superjet 100, saya nggak ada kaitannya itu.

Jadi ada berapa orang di Trimarga?

Banyak.

Direktur utama Trimarga adalah Sujito Ng. Dia itu siapa? Apa saja bisnisnya selain Trimarga?

Itu adiknya yang punya HERO.

Beredar foto Sujito dengan SBY. Apakah Sujito kenal atau mungkin dekat dengan SBY?

Urusan dia, pribadi dialah itu. Nggak ada sangkutan dengan saya atau Trimarga.

Tapi kemudian foto itu dikaitkan dengan pengadaan pesawat Sukhoi. Koalisi LSM yang menolak pembelian Sukhoi menyatakan ada indikasi Trimarga mendapat proyek Sukhoi karena kedekatan dengan SBY?

Kalau saya masalah itu tidak mengerti. Tapi kalau zaman Megawati saya mengadakan Sukhoi. Yang mengadakan Sukhoi pertama kali itu saya, dari zamannya Megawati karena Megawati itu ialah istri rekan angkatan saya Surendro almarhum (pilot Letnan Satu Penerbang TNI AU Surendro).

Kalau Anda dekat juga tidak dengan Cikeas?

Ngapain saya dekat dengan Cikeas?

Jadi tidak ada hubungan kedekatan SBY dengan Sujito itu mempermudah PT Trimarga menjalin hubungan ke Rusia atau Rosoboron?

Itu hubungan-hubungan apa lah itu. Saya mengenalkan Menko Polhukam dulu ke Pak Sujito waktu pengadaan Sukhoi, hanya itu. Kemungkinan besar Menko Polhukam ngobrol ke SBY, kan itu angkatannya itu. Ya itu kan nggak apa-apa. Ada lagi mungkin bisnis lainnya, bisa saja kan? Nggak masalah kalau soal kenalan kan? Tapi tidak harus dikait-kaitkan bahwa ini sebuah kemudahan, itu nggak ada.

Joy flight Sukhoi Superjet 100 dinilai sarat dengan berbagai pelanggaran terutama masalah izin. Bagaimana tanggapan Anda?

Itu banyak ngomong nggak karu-karuan. Izin sudah semua dilakukan.

Sukhoi Superjet 100 itu di bawah siapa? Siapa yang bertanggung jawab?

Itu yang bikin yang meninggal, Wahyudi itu, dia konsultan saya. Dia yang mulai dari nol yang menghubungkan Trimarga dengan maskapai-maskapai sampai ke Rusia.

Ada penilaian Trimarga kurang credible atau kurang mumpuni dalam urusan pengadaan pesawat. Tanggapannya?

Belum mumpuni tapi kita sudah bisa mendatangkan 10 pesawat, kalau belum mumpuni dibatalkan saja dari awal.

Apa yang dibilang tidak mumpuni?

Mengenai pembelian 6 Sukhoi Su-30MK2 apa yang PT Trimarga tawarkan pada waktu itu? Mengenai harga?

Tidak pernah kita menawarkan lebih mahal kepada negara mana pun, harus lebih murah mintanya. Nggak mungkin Rusia mau jual 3.000, terus kita bilang 4.000 deh. Orang sinting kali itu.

Ada pemberitaan 6 Sukhoi jenis SU-30MK2 yang dibeli oleh pemerintah itu tidak sesuai dengan harga yang seharusnya.

Mengenai harga, kita hanya menunjukkan. Ya sesuai anggaran pemerintah. Nggak ada Trimarga menentukan harga. Trimarga hanya nanya, berapa harga pesawat? Segini, kata Rusia. Kemudian ditawar pemerintah. Nggak ada Trimarga bisa menentukan harga. Itu bohong semua.

Banyak yang menyebut Trimarga sebagai broker?

Broker apa? Orang kita kasih tahu apa maunya si ini lalu di sana bagaimana, apanya yang broker? Soal kita dikasih komisi dari Rusia itu tanggung jawab dia (Rusia) dengan upaya kita dan hasil kerja kita, kan gitu.Cuma karena bos kita ini punya uang, sebelum uangnya turun (dari pemerintah Indonesia) ya kita talangi dulu, nah di situ kita memikat orang Rusia.

Sumber : DETIK

Readmore --> Trimarga : Kami Bukan Broker Alutsista Dari Rusia

Kapal Perang Sigma TNI AL Bisa Kacaukan Radal Kapal Perang AS

Jakarta - Angkatan Laut Tentara Nasional Indonesia (TNI) terus mempercanggih kekuatan kapal perang milik Indonesia untuk menjaga daerah perbatasan perairan dengan negara tetangga. Bahkan salah satu jenis kapal perang yang dimiliki Indonesia, dikabarkan dapat melakukan jamming atau mengacaukan radar kapal perang Amerika Serikat (AS).

"Setahu saya kapal kita yang baru, Sigma, mampu menge-jam radar kapal perangnya Amerika (AS)," kata Wakil Ketua Komisi I DPR, Hayono Isman yang ditemui usai acara diskusi di Sekretariat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Jakarta, Ahad (20/5).

Hayono menambahkan informasi tersebut ia dapatkan dari Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KASAL). Menurut KASAL TNI, tambahnya, kapal perang jenis korvet kelas Sigma sudah mampu mengacak atau mengacaukan sistem radar kapal perang milik AS yang sedang berdekatan.

Ia pun meminta agar TNI AL dapat mengecek kembali kemampuan kapal perang tersebut sejauh mana kebenarannya. Kalau pun benar, ia pun menyatakan kebanggaannya jika kapal perang milik Indonesia dapat mengacaukan sistem radar kapal perang milik AS.

"Ini menunjukkan kemampuan alutsista (alat utama sistem senjata) TNI kita. Kalau teknologinya kelas 2 dan tidak bisa dipertanggungjawabkan, bagaimana negara kita bisa berdaulat di perbatasan," tegasnya.

Sumber : Republika

Readmore --> Kapal Perang Sigma TNI AL Bisa Kacaukan Radal Kapal Perang AS

Komisi I DPR Dukung TNI Miliki Alutsista Canggih

Jakarta - Anggota DPR RI Hayono Isman menyatakan dukungannya akan pengembangan alutsista bagi kebutuhan pertahanan TNI guna menyokong kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Komisi I DPR mendukung TNI memilikii senjata yang canggih untuk membangun alutsista. Kita ingin yang terbaik bagi TNI," tutur Haryono saat tampil sebagai pembicara pasa seminar Forum Mingguan Kaum Pergerakan (Formakar) PB PMII ke-14, bertema "Ancaman Kedaulatan Negara di Wilayah Perbatasan di Tengah Kontroversi UU Intelijen dan UU PKS", di PB PMII Jl. Salemba Tengah 57A Jakpus, Minggu (20/5/2012).

Acara ini diselenggarakan Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII). Selain Hayono Isman, tampil juga sebagai pembicara yakni Ketua Umum PB PMII Addin Jauharudin.

Lebih lanjut, Wakil Ketua Komisi I DPR tersebut, mengatakan, dalam pengembangan persenjataan TNI harus memperhatikan pula perkembangan industri pertahanan nasional. "Dalam pengambangannya, tentu harus dibarengi dengan perkembangan industri pertahanan dalam negeri. Sehingga nantinya kita akan mencapai tingkat kemandirian dalam penyediaan alutsista," terang Haryono.

Sumber : Tribunnews

Readmore --> Komisi I DPR Dukung TNI Miliki Alutsista Canggih

Komisi I Berharap Jerman Mendukung Dan Membangun Pabrik MBT Di Indonesia

Jakarta - Terkait rencana pembelian tank Leopard dari Jerman, pihak pabrikan diharapkan siap memberikan dukungan hingga pembangunan pabrik. Hal ini sudah dibuktikan Yunani ketika memesan tank tersebut dalam jumlah banyak beberapa waktu lalu.

"Kami juga sudah berbicara dengan Kementerian Luar Negeri Jerman yang menentukan boleh tidaknya ekspor alat militer ke negara lain. Sejauh ini tidak ada masalah karena Indonesia telah menjadi negara demokrasi," ujar Hayono Isman kepada Jurnalparlemen.com, Minggu (20/5).

Hal itu disampaikan Hayono setelah bertemu dan membahas rencana pembelian tank Leopard dengan sejumlah pejabat di Jerman pada saat kunker Komisi I belum lama ini.

Menurut Hayono, Wakil Menlu Jerman sempat menjelaskan bahwa publik Jerman menentang keras penjualan tank Leopard ke Arab Saudi karena negara tersebut dianggap tidak menjunjung nilai-nilai demokrasi. "Lain halnya dengan Indonesia," kata Wakil Ketua Komisi I DPR RI itu.

Sebagai informasi, sebelum tank Leopard, Indonesia juga pernah menggunakan senjata dari Jerman. Termasuk MP5 yang digunakan oleh pasukan khusus TNI.

"Untuk pemeliharaan tak Leopard nanti, bisa bekerja sama dengan PT Pindad. Kalau belum mampu, dapat diserahkan kepada bengkel-bengkel TNI AD," ujarnya.

Sumber : Jurnal Parlemen

Readmore --> Komisi I Berharap Jerman Mendukung Dan Membangun Pabrik MBT Di Indonesia