Dubes Pakistan : Kami Tak Ingin Indonesia Mengirim Pasukannya Ke Pakistan

Jakarta – Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, Sanaullah, berharap pemerintah Indonesia dan negara sahabat lainnya bisa terus menanyakan kepada pemerintah India mengenai pelaksanaan jajak pendapat seperti yang diamanatkan Resolusi Dewan Keamanan PBB tahun 1957.

Karena nyatanya, hingga kini pemerintah India belum memberikan hak kepada rakyat Pakistan untuk melaksanakan jajak pendapat.

"Kami tidak menginginkan Indonesia mengirimkan militernya ke Pakistan untuk membantu kami, tidak. Kami ingin menempuh jalan damai, bukan jalan militer," kata Sanaullah, saat menemui mahasiswa dari Universitas Nasional dan Tarumanegara yang menghadiri Peringatan Hari Kashmir di Kedutaan Besar Pakistan, Jakarta, Kamis (27/10).

Resolusi DK PBB tanggal 24 Januari 1957, menjadi resolusi kelima yang diterbitkan, untuk menyelesaikan aksi pendudukan militer India di wilayah Kashmir dan Jammu.

Sepuluh tahun sebelum resolusi PBB dikeluarkan, pada 27 Oktiber 1947, tentara India melakukan invasi militer ke kedua wilayah tersebut dan berusaha mengklaim sebagai bagian dari India, hingga kini. Peristiwa itu kini dikenal rakyat Pakistan sebagai The Blackest Day for Kashmiris atau Hari Paling Kelam bagi Rakyat Kashmir.

Dalam resolusinya, PBB meminta rakyat Kashmir—yang mayoritas beragama Islam—untuk menentukan nasib mereka sendiri dengan memilih antara Pakistan dan India. Perjuangan secara gerilya juga dilakukan rakyat Kasmir sebagai bentuk perlawanan penindasan semena-mena yang kerap dilakukan militer India.

Catatan pemerintah Pakistan, pelanggaran hak asasi manusia (HAM) oleh tentara India sejak Januari 1989 hingga Oktober 2010, setidaknya terjadi pembunuhan terhadap 93.505 warga Kashmir.

Selain itu, juga terjadi 6.976 pembunuhan tahanan, 118.607 penahanan, dan 9.980 perempuan yang diperkosa oleh tentara atau polisi India. "Kami berharap Indonesia bisa membujuk India untuk menempuh jalaur damai untuk mengakhiri penderitaan bertahun-tahun rakyat Kashmir," pinta Sanaullah.

Sumber : Republika

Readmore --> Dubes Pakistan : Kami Tak Ingin Indonesia Mengirim Pasukannya Ke Pakistan

Editorial Metro TV : CN-295 dan Kebangkitan Pemuda

Jakarta - Ada rasa bangga ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hari Rabu datang ke PT Dirgantara Indonesia untuk melihat karya terbaru putra-putra Indonesia, pesawat angkut CN-295. Di tengah kita hendak memperingati Hari Sumpah Pemuda, seakan itu menjadi penegas bahwa pemuda-pemuda Indonesia mampu memberikan kebanggaan kepada negeri ini.

Kebanggaan ini diperlukan agar kita tidak terus terpuruk pada kondisi bahwa kita ini tidak berdaya. Seakan tidak ada karya-karya besar yang kita bisa pertunjukkan kepada dunia. Pengakuan itu kita perlukan untuk memacu pemuda-pemuda lain menghasilkan karya yang lebih besar lagi.

Kehadiran pesawat angkut CN-295 menunjukkan kepada dunia bahwa kita mampu menguasai teknologi tinggi. Pesawat CN-295 merupakan karya bersama putra-putra Indonesia dengan Airbus Military dan bisa diandalkan sebagai alat angkut militer.

Sejak lama sebenarnya kita mampu unjuk gigi dalam penguasaan teknologi dirgantara. Bersama Casa Spanyol, kita berhasil melahirkan pesawat CN-235. Bahkan kita sudah mempersiapkan pesawat tipe N-250. Hanya saja kita tidak pernah menghargai karya dari putra-putra Indonesia.

Kita lebih memilih membeli pesawat MA-60 buatan China daripada CN-235 untuk armada angkatan udara. Padahal pesawat CN-235 dibuat untuk kondisi Indonesia yang kepulauan dan lebih efektif untuk terbang serta mendarat di landasan pendek.

Demikian pula Tentara Nasional Indonesia tidak melihat CN-235 sebagai salah satu andalan untuk memperkuat armada Angkatan Udara. Padahal negara lain seperti Brunei Darussalam, Malaysia, bahkan Korea Selatan mengakui keandalan pesawat buatan putra-putra Indonesia untuk angkatan bersenjata mereka.

Kita menghargai koreksi yang dilakukan pemerintah untuk pengadaan alat utama sistem persenjataannya. Presiden menegaskan bahwa CN-295 akan menjadi pesawat angkut andalan dari TNI.

Bangsa-bangsa lain membangun industri mereka melalui penghargaan bangsa sendiri atas karya putra-putra bangsa mereka sendiri. Korea Selatan bisa menembus sebagai kekuatan otomotif keempat di dunia, karena rakyat Korea mendukung industri mereka dengan menjadi pengguna utama produk-produk bangsanya sendiri.

Penghargaan yang diberikan oleh bangsa sendiri membuat pihak industri terpacu untuk terus memperbaiki kualitas mereka. Setiap kritikan yang disampaikan dijadikan pemacu untuk memperbaiki kualitas produk. Dengan itulah kemudian produk bangsa itu akan mampu bersaing di pasar internasional.

Apabila TNI menjadikan CN-295 menjadi andalan armada udara mereka, maka mereka yang bekerja di PT DI akan semakin bersemangat untuk menghasilkan produk lebih baru. Tidak usah heran apabila setelah pesawat angkut, mereka kemudian akan menghasilkan pula pesawat tempur.

Dengan kemampuan sendiri untuk memenuhi kebutuhan alutsista TNI, maka ketergantungan kita kepada bangsa lain akan bisa dikurangi. Kita tidak perlu lagi khawatir terhadap tekanan politik yang menggunakan embargo persenjataan sebagai ancaman.

Keinginan Presiden untuk menjadikan CN-295 sebagai produk ekspor ke negara kawasan bukanlah sesuatu yang muluk, apabila PT DI diberi kepercayaan untuk berkembang. Kita mempunyai sumber daya manusia yang berkualitas dan tidak kalah dengan bangsa-bangsa lain.

Yang kita butuhkan hanyalah keberpihakan. Sepanjang pemerintah dan seluruh rakyat mendukung putra-putra Indonesia untuk berkarya, maka tidak ada yang tidak mungkin untuk bisa kita hasilkan.

Selama ini keberpihakan itulah yang jarang didapatkan. Para peneliti kita misalnya, sama sekali tidak dihargai. Gaji mereka tidak beda dengan gaji guru sekolah dasar. Belum kita bicara dana riset dan pengembangan yang hanya 0,3 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Tidak usah heran apabila ahli-ahli kita lalu diambil oleh bangsa-bangsa lain. Malaysia dan Singapura begitu agresif untuk menarik anak-anak Indonesia yang pintar untuk bekerja bagi mereka. Bangsa Malaysia dan Singapura lebih pandai untuk menghargai tenaga-tenaga ahli.

Kita tidak perlu saling menyalahkan. Sekarang yang terpenting bagaimana lalu kita memberi kepercayaan kepada putra-putra bangsa untuk menghasilkan karya tertinggi. Berikanlah penghargaan kepada mereka yang berkarya, bukan kepada mereka yang hanya bisa merampok negara.

Peringatan Hari Sumpah Pemuda kita jadikan momen untuk membangun kembali kebesaran bangsa ini. Kemampuan mereka yang bekerja di PT DI dengan pesawat CN-295-nya merupakan bukti bahwa kita adalah bangsa yang bisa menghasilkan karya besar.

Sumber : MetroTV News

Readmore --> Editorial Metro TV : CN-295 dan Kebangkitan Pemuda

Tentara Vietnam, Kamboja & Laos Naksir Senjata Buatan Pindad

Depok - Lomba tembak antara tentara Angkatan Darat se-ASEAN di Cilodong, Depok, resmi ditutup. KSAD Jenderal Pramono Edhie Wibowo mengatakan, tentara AD dari negara tetangga berminat membeli senjata produksi PT Pindad.

"Ada beberapa negara peserta lomba tembak Angkatan Darat ASEAN ke-21 ini yang menyataan ketertarikan untuk memesan senjata produksi negara kita," terang Pramono usai penutupan ASEAN Armies Rifle Meet (AARM) ke-21, 14-27 Oktober di Mako Divisi I Kostrad, Cilodong, Kota Depok, Kamis (27/10/2011).

Dalam lomba tembak AARM ini, kontingen AD tentara Kamboja, Laos dan Vietnam menggunakan senjata yang disediakan panitia pelaksana dari TNI AD. Mereka terkesan dengan kualitas dan tingkat akurasi senjata yang mereka pakai selama perlombaan ini.

Menurut Pramono, KSAD dari ketiga negara tersebut berencana akan melaporkan penilaian mereka kepada pemerintah negara mereka masing-masing. "Dalam tembak kehormatan Novelty Shoots tadi, seluruh KSAD ataupun Wakil KSAD memuji senjata dari Pindad," cerita ipar Presiden SBY ini dengan sumringah.

Kesepuluh negara peserta AARM adalah para anggota ASEAN yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, Filipina, Thailand, Myanmar, Vietnam, Kamboja, dan Laos. AARM tahun 2012 akan digelar di Brunei.

Sumber : DETIK

Readmore --> Tentara Vietnam, Kamboja & Laos Naksir Senjata Buatan Pindad

TNI AD Raih Juara Menembak Se-ASEAN

Jakarta - TNI Angkatan Darat yang mewakili Indonesia berhasil meraih juara umum lomba tembak Angkatan Darat se-ASEAN. TNI AD memperoleh 9 trofi dari 15 trofi yang diperebutkan dengan jumlah perolehan medali sebanyak 39 medali, yakni 18 medali emas, 13 medali perak dan 8 medali perunggu.

Diposisi kedua, Thailand mendapatkan dua trofi dengan 24 medali, yani empat medali emas, 10 medali perak dan 10 medali perunggu. Di urutan ketiga dipegang oleh Filipina yang mendapatkan dua trofi dengan 13 medali, yakni empat medali emas, lima medali perak dan empat medali perunggu.

Lomba Tembak Angkatan Darat Negara-Negara Asean (AARM) ke 21 tahun 2011 berlangsung sejak 14 September lalu dan ditutup oleh Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Edhie Pramono Wibowo, di Markas Divisi 1 Kostrad, cilodong, Kamis (27/10/201).

“Ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama Angkatan Darat negara-negara Asean, yang pada gilirannya dapat kita manfaatkan untuk lebih membangun kesepahaman antar prajurit”, ungkap KSAD.

Dalam pelaksanaan AARM ini,senapan yang digunakan adalah produksi PT Pindad. Menurut KSAd, ini membuktikan produk dalam negeri memiliki kualitas yang membanggakan.

“Di tangan prajurit-prajurit kita yang terlatih, senapan/pistol buatan negeri sendiri kini telah menjelma menjadi senjata yang sangat presisi dan mengundang kagum bagi negara lain. Saya dengar ada negara lain yang mulai memesan senjata ke PT Pindad," paparnya.

Sumber : JURNAS

Readmore --> TNI AD Raih Juara Menembak Se-ASEAN

TNI AL Rencanakan Akan Melakukan Latihan Perang Besar-besaran

Jakarta - TNI Angkatan Laut akan melakukan latihan perang laut secara besar-besaran bersandi Armada Jaya XXX/2011 pada 30 Oktober hingga 16 November mendatang. Latihan ini menjadi tolak ukur kemampuan dan kekuatan alat utama sistem senjata (alutsista) dan kesiapsiagaan sistem senjata armada terpadu (SSAT).

“Mulai dari Laut Jawa hingga puncaknya pelaksanaan operasi amfibi berupa pendaratan pasukan pendarat marinir di Sangatta, Kalimantan Timur,”kata Kepala Dinas Penerangan TNI AL (Kadispenal) Laksamana Pertama Untung Suropati di Jakarta, Kamis (27/10).

Menurut Kadispenal, TNI AL akan menurunkan seluruh senjata yang tergabung dalam SSAT. “Mulai Kapal perang, pesawat udara, marinir, dan pangkalan,”katanya.

Untung merinci, latihan ini akan diikuti empat ribu personel dengan 21 jenis kapal perang. Kapal-kapal ini terdiri dari Kapal selam, kapal perusak kawal rudal, kapal cepat rudal, kapal perusak kawal, kapal angkut tank, kapal buru ranjau, kapal tanker, dan kapal bantu tunda. Diturunkan juga enam pesawat masing-masing 3 Unit Pesawat Cassa dan 3 unit Helikopter. Selain itu, 93 unit Kendaraan tempur pasukan pendarat (ranpur pasrat).

Sumber : JURNAS

Readmore --> TNI AL Rencanakan Akan Melakukan Latihan Perang Besar-besaran

PT DI Target 12 Pesawat per Tahun

Bandung - PT Dirgantara Indonesia (PT DI) optimistis mampu memproduksi 12 pesawat jenis CN untuk memenuhi kebutuhan pasar Asia Pasifik. Kesiapan ini berdasar kemampuan dan pengalaman yang dimiliki tenaga ahli perusahaan yang berbasis di Bandung tersebut menggarap pesawat jenis itu,termasuk CN-235.

Direktur Aerostructure PT DI Andi Alisjahbana mengungkapkan, produksi CN-295 akan terlebih dulu dibuat di pabrik Airbus Military Industry di Spanyol. Selain untuk melatih teknisi, langkah tersebut diambil untuk memberi kesempatan bagi PT DI mempersiapkan investasi bahan baku dan alat.

Baru kemudian produksi bisa dilakukan di Indonesia. “Nantinya, PT DI akan bertanggung jawab pada proses final essambly CN-295 dengan komposisi bahan baku 50% oleh PT DI dan 50% oleh Airbus Military.Namun, untuk membuat CN-295, PT DI juga masih membutuhkan bahan baku dari negara lain.Seperti engine dari Kanada,avionik dari Amerika Serikat, dan beberapa komponen lain dari Spanyol dan negara lain, ”jelasnya.

Menurut dia,membuat CN- 295 nyaris sama dengan membuat CN-235. Yang membedakan adalah CN-295 lebih panjang tiga meter.Adapun produksi CN-295 pesanan Kementerian Pertahanan (Kemhan) sendiri tidak ada perbedaan mendasar dengan struktur CN sejenis.Perbedaan hanya terdapat pada struktur tempat duduk yang di buat memanjang mengikuti panjang pesawat sehingga bisa membawa 70 pasukan serta barang dalam jumlah besar.

Seperti diberitakan sebelumnya, perusahaan pesawat terbang berplat merah itu secara resmi memulai kerja sama dengan Airbus Military pesawat CN-295. Pada tahap awal,PT DI akan memproduksi sembilan pesawat CN-295 untuk memenuhi pesanan TNI AU dengan nilai kontrak mencapai USD325 juta.

Perjanjian kerja sama produksi CN-295 antara PT DI dan Airbus Military disaksikan langsung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).Presiden berharap kerja sama ini menjadi tonggak kebangkitan perusahaan yang pernah jaya di masa kepemimpinan BJ Habibie. Andi menggariskan, kerja sama PT DI dengan Airbus Military bukan hanya pada produksi dan pemasaran CN-295, tapi juga pada beberapa tipe CN lainnya, CN-235, CN-212–200, dan CN-219.

Dia optimistis empat tipe pesawat tersebut akan diserap pasar karena tiap tipe memiliki kelebihan berdasarkan kebutuhan suatu negara. Negara yang butuh pesawat dengan daya angkut kecil tapi lincah bisa memesan CN-219 dengan kapasitas 19 penumpang atau CN-212–200 dengan kapasitas 24 penumpang. Sementara bila kebutuhannya lebih besar lagi, bisa memesan CN-235 (42 penumpang) atau CN-295 (70 penumpang).

“Tapi kita akan lebih fokus memasarkan tipe CN-219.Selain investasinya tidak terlalu besar, hanggar yang kami miliki juga cukup untuk memproduksi beberapa pesawat sekaligus,”tegas dia. Ekonom dari Univesitas Padjadjaran Acuviarta Kurtubi mengatakan, pesanan sembilan pesawat CN-295 oleh Kemhan akan sangat membantu PT DI untuk bangkit dari keterpurukan sejak beberapa tahun silam.

Terlebih,dalam kurun waktu beberapa waktu ke depan, pemerintah akan membelanjakan sekitar Rp150 triliun untuk keperluan alat utama sistem senjata (alutsista). Peluang tersebut semestinya dimanfaatkan BUMN dalam negeri. “Namun, karena yang dijual adalah pesawat, pemerintah tetap harus campur tangan. Seperti halnya yang dilakukan AS.Penjualan pesawat tempur dilakukan pada pembicaraan tingkat tinggi,” jelasnya.

Salah satu hal yang bisa dikerjakan Pemerintah Indonesia adalah dengan menyertakan penjualan pesawat pada paket kerja sama ekonomi dengan negara lain seperti Afrika.

Sumber : SINDO

Readmore --> PT DI Target 12 Pesawat per Tahun

Presiden SBY Perintahkan TNI & Polri Perbaiki Doktrin

Bandung - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan Kementerian Pertahanan, TNI dan Polri menyiapkan personelnya untuk menyambut peningkatan kekuatan alat utama sistem pertahanan (alutsista).

SBY mengatakan, dalam kurun waktu lima tahun, pengadaan alutsista telah ditingkatkan dalam jumlah besar.

"Maka pastikan bahwa jajaran saudara, para perwira dan Tamtama dapat ditingkatkan pengetahuan tentang teknologi militernya," kata Presiden SBY dalam sambutan pengukuhan kerjasama PT Dirgantara Indonesia dengan Airbus Military di hanggar PT DI, Bandung, Rabu (26/10/2011).

Adanya kemajuan industri alutsista, harus bisa dirasakan manfaatnya menjadi alih teknologi. Untuk itu, Presiden berharap doktrin yang berlaku baik bersifat strategis taktis dan teknis dapat disesuaikan.

"Perlu ditingkatkan juga kemampuan operasional serta pemeliharaan alutsista guna perbaikan pemeliharaan, harus punya skill, untuk melakukan pemeliharaan alutsista yang sangat berharga dengan anggaran memadai dengan demikian alutsista produksi dalam negeri maupun kita adakan dari luar negeri memiliki daya pakai jauh ke depan," ujarnya.

Sumber : INILAH

Readmore --> Presiden SBY Perintahkan TNI & Polri Perbaiki Doktrin

MenBUMN : Jangan Gangu PTDI dan Pindad Agar Mereka Fokus

Bandung - Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan meminta Direksi PT Dirgantara Indonesia (PTDI) dan PT Pindad memokuskan energi buat melaksanakan kontrak kerja Alutsista dari pemerintah agar sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

"PTDI dan Pindad diminta untuk fokus menuntaskan kontrak kerja sesuai skedul, jangan ada penyelesaian proyek yang meleset agar perusahaan mendapatkan nilai tambah," kata Dahlan Iskan di PTDI Kota Bandung, kemarin.

Ia meminta, jajaran direksi BUMN Strategis yang mendapatkan kontrak pengadaan alutsista dari pemerintah dalam jumlah dan nilai yang besar untuk fokus dan tidak disibukan dengan hal-hal yang bisa mengakibatkan penyelesaian kontrak di keluar dari skedul.

Bila tidak fokus dalam pengerjaan proyek besar itu, potensi realisasi kontrak dengan pemesan tidak akan tertangani. "Dengan menyelesaikan kontrak tepat waktu dan tidak meleset, sudah menjadi nilai plus dan mengharumkan perusahaan. Jelas hal itu akan mempercepat kebangkitan," kata Dahlan Iskan.

Ia menyebutkan, kepercayaan dari pengguna produk PTDI dan Pindad yang begitu besar harus dijawab dengan sungguh-sungguh. "Proyek dari pemerintah dalam pengadaan alutsista bagi PTDI dan Pindad nilainya cukup besar. Ini kesempatan,tunjukan penyelesaian kontrak tepat waktu dengan kualitas bagus, maka itu sebuah promosi luar biasa yang tidak perlu keluar dana besar," kata Dahlan Iskan.

Sementara itu untuk memfasilitasi dan komitmen pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN terhadap revitalisasi PTDI, maka dilakukan penandatanganan kredit dari Bank BRI senilai Rp1 triliun. "Hari Rabu (26/10) petang ini, kami menandatangani kredit dari Bank BRI senilai Rp1 triliun untuk modal PTDI," kata Dahlan.

Sementara itu Direktur Utama PTDI Budi Santoso menyebutkan langkah restrukturisasi perusahaan telah dilakukan, salah satunya melalui suntikan Penyertaan Modal Negara (PMN) dan penyertaam modal kerja sehingga membuat ekuitas PTDI menjadi positif.

"Pada 2010 ekuitas PTDI negatif karena beban masa lalu, kami tak banyak menerima kontrak karena tidak ada modal, namun pada 2011-2012 dengan tambahan modal dan penyertaan modal negara membuat kami bisa kembali memproduksi dan mengerjaan kontrak," kata Budi Santoso.

Dengan ekuitas positif, maka kami bisa ikut tender dan bisa mengajukan kredit modal ke perbankan. Pada kesempatan itu, pihaknya juga merencanakan melakukan up grade fasilitas yang rata-rata sudah berusia di atas 20 tahunan.

"Up grade fasilitas perlu dilakukan agar pekerjaan dan kapasitas lebih baik," kata Direktur Utama PTDI itu menambahkan.

Sumber : MetroTV News

Readmore --> MenBUMN : Jangan Gangu PTDI dan Pindad Agar Mereka Fokus

English News : Turkey denies losing deal for Indonesian Navy submarines

Ankara - Turkish procurement officials have denied a South Korean claim that the Korean Daewoo Shipbuilding and Marine has defeated a joint bid by Germany and Turkey to sell submarines to the Indonesian Navy.

‘’We are constantly in touch with Indonesian authorities. Together with Germany, we will soon submit an offer outlining our final offer with very favorable conditions. Indonesia is waiting for that,’’ a procurement official told the Hürriyet Daily News recently on condition of anonymity.

‘’In addition, Germany’s Howaldtswerke-Deutsche Werft [HDW] is our full partner and is the builder of the HDW-class 209 submarines that Indonesia wants to buy. We don’t know how the South Koreans may overcome this license problem, because HDW is working with us,’’ the official said. ‘’For us, the competition is continuing.’’

Daewoo Shipbuilding & Engineering said earlier this month that it aimed to seal a $1.1 billion agreement with the Indonesian government by November to build three submarines. The South Korean shipbuilder said in a statement that this would mark the first exports of submarines from the country.

“We have launched talks to sign a submarine contract with Indonesia’s Defense Ministry,’’ Daewoo said in a statement.

A team of Turkish and German companies and Turkey’s procurement office are also jointly seeking a contract to sell two HDW-class 209 diesel submarines to Indonesia worth about $1 billion in an offer with sweeteners against the South Korean rivals.

French and Russian companies dropped out of the bidding for the Indonesian Nay deal earlier, allowing South Korea’s Daewoo Shipbuilding & Marine to emerge as the leading candidate. Daewoo was expected to bid together with HDW, but it later decided to bid on its own.

Facing the threat of being left out of the deal, HDW, a subsidiary of ThyssenKrupp Marine Systems, approached the Undersecretariat for Defense Industries (SSM), Turkey’s defense procurement agency.

Together with Turkey, HDW also is manufacturing six modern U-214 diesel submarines for the Turkish Navy. In partnership with HDW, Turkey earlier built 14 U-209 submarines, which Indonesia now wants to buy.

Source : HDN

Readmore --> English News : Turkey denies losing deal for Indonesian Navy submarines

Pemerintah Akui Gelontorkan Rp 150 Triliun Perkuat Alat Tempur Baru

Bandung - Pemerintah mengaku mengalokasikan anggaran Rp 150 triliun untuk tahun 2009-2014 untuk pembelian dan pemeliharaan alat utama sistem persenjataan (alutsista).

Hal ini disampaikan oleh Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro saat kunjungan bersama Presiden SBY di kompleks PT DI, Bandung, Jawa Barat, Rabu (26/10/2011).

"Pada masa kabinet Indonesia bersatu kedua selama 5 tahun dialokasikan anggaran pengadaan dan pemeliharaan (alutsista) Rp 150 triliun," kata Purnomo.

Ini berarti dana alutsista bertambah Rp 50 triliun dari rencana awal yang direncanakan oleh pemerintah Rp 100 triliun.

"Besarnya anggaran dari pemerintah sudah diperhitungkan kekuatan makro ekonomi makin baik dan anggaran berimbang," jelas Purnomo.

Dikatakan Purnomo, di 2014 nanti peningkatan kemampuan alutsista diperlukan untuk menjaga kedaulatan negara dan juga untuk menghadapi berbagai ancaman.

"Akhir kabinet Indonesia bersatu kedua, kekuatan TNI bakal meningkat secara signifikan dengan hadirnya kekuatan tempur dan kekuatan baru. Kekuatan TNI juga bisa dipakai untuk operasi militer selain perang seperti kemanusiaan, bencana, dan bakti sosial," tukas Purnomo.

Sumber : DETIK

Readmore --> Pemerintah Akui Gelontorkan Rp 150 Triliun Perkuat Alat Tempur Baru

PT Pindad Siap Ladeni Tantangan Presiden

Bandung - Produsen alutsista Indonesia, PT Pindad, menyatakan siap untuk memenuhi tantangan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. Tantangan berupa konsep kendaraan taktis kelas dunia sedang dipersiapkan dan bakal rampung dua bulan kemudian.

Hal itu dikemukakan Direktur Utama PT Pindad Adik Afian Soedarsono di PT Dirgantara Indonesia (DI), Rabu (26/10/2011). Presiden dan rombongan mengunjungi PT DI untuk menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman penjualan pesawat terbang CN295.

"Saya optimistis bisa merampungkan konsep dan menyiapkan purwarupa dalam dua bulan kemudian diproduksi dalam setahun," kata Adik.

Dalam sambutannya, Presiden SBY meminta agar Pindad bisa merampungkan rantis kelas dunia agar menjadi titimangsa bagi Indonesia. Dia bahkan mengaku sudah menyiapkan nama khusus bila nanti sudah rampung.

Adik mengaku sudah memiliki kendaraan yang dipakai sebagai dasar untuk membuat konsep dengan bobot tiga perempat ton dengan mesin merek Renault. Nantinya model itu bakal bisa bersaing dengan merek Hummer.

Sumber : KOMPAS

Readmore --> PT Pindad Siap Ladeni Tantangan Presiden

Pengamat : Perlu Keseriusan Pemerintah Membangun TNI AL

Jakarta - Secara geografis, Indonesia merupakan negara kepulauan (archipelagic state) terbesar dunia. Terletak pada posisi silang dunia, menjadikan wilayah perairan Indonesia sebagai urat nadi perdagangan dunia baik sebagai Sea Lanes of Communications (SLOCs) maupun Sea Lanes of Oil Trades (SLOTs). Memiliki sumber kekayaan alam berlimpah, di satu sisi memberi manfaat bagi kesejahteraan bangsa, di sisi lain mengandung kerawanan yang dapat mengganggu keamanan dan keselamatan bangsa.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau mencapai 17.504 lebih dan garis pantai 81.000 kilometer, Indonesia mempunyai batas maritim dengan 10 negara tetangga yaitu India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua Nugini, Australia dan Timor Leste. Batas maritim tersebut terdiri dari batas laut wilayah (laut territorial), Zona Ekonomi Eklusif (ZEE) dan Batas Landas Kontinen. Penetapan batas maritim tersebut bukan tanpa dasar akan tetapi sesuai ketentuan hukum laut internasional dengan berpedoman pada United Nations of Convention on Law of the Sea 1982 (UNCLOS 82) yang telah diratifikasi oleh Pemerintah RI melalui UU No. 17 tahun 1985.

Persoalan penetapan perbatasan negara maritim dengan negara tetangga hingga saat ini belum tuntas, akan menjadi konflik dikemudian hari. Sebagai contoh, kita kehilangan pulau Sipadan dan Ligitan setelah mahkamah konstitusi Internasional pada 17 Desember 2002 memutuskan Negeri Malaysia sang pemilik asli. Selanjutnya, persoalan Ambalat dan Tanjung Datu menghiasi rangkaian masalah perbatasan antara negara RI – Malaysia.

Prof. Dr.Ono Kurnaen Sumadiharga Guru Besar Oseanografi Universitas Indonesia (UI) dan Institut Pertanian Bogor (IPB) menyampaikan sebanyak 92 pulau terluar di Indonesia saat ini perlu diamankan karena sangat berpeluang diambil alih oleh pihak asing. Pulau-pulau tersebut lokasinya tersebar dari Aceh hingga Papua yang berada cukup jauh dari garis pantai wilayah yang berpenduduk serta sebagian belum memiliki nama (Analisa, 25/05/09).

Keseriusan Pemerintah

Persoalan perbatasan wilayah harus mendapat perhatian serius dari pemerintah. Saat ini terdapat dua belas pulau yang berbatasan langsung dengan negara tetangga yang senantiasa berpeluang terjadi konflik perbatasan. Kedua belas pulau tersebut sebagai berikut: Pertama, Pulau Rondo. Pulau yang berada di wilayah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) ini berbatasan dengan negara India. Kedua, Pulau Berhala yang berada di wilayah Propinsi Sumatera Utara, pulau ini berbatasan dengan negara Malaysia. Ketiga, Pulau Nipah di wilayah Propinsi Riau, berbatasan dengan Singapura. Pulau ini nyaris tenggelam saat pasang tinggi, sebagai akibat dari penambangan pasir laut di wilayah tersebut. Keempat, Pulau Sekatung di wilayah Propinsi Riau perlu mendapat perhatian khusus mengingat letaknya yang berdekatan dengan negara Vietnam.

Kelima, Pulau Marore, Miangas dan Marampit. Ketiga pulau yang terletak di wilayah Propinsi Sulawesi Utara ini berbatasan langsung dengan Philipina. Penduduk di ketiga pulau tersebut sering berinteraksi dengan penduduk Philipina, bahkan sebagian besar kebutuhan pokok masyarakat setempat diperoleh dari negara tetangga tersebut. Keenam, Pulau Fanildo, Pulau Brass dan Pulau Fani. Ketiga pulau tersebut berada di wilayah Propinsi Papua dan berbatasan langsung dengan negara Palau. Ketujuh, Pulau Batek dan Pulau Dana. Kedua pulau ini terletak di wilayah Propinsi Nusa Tenggara Timur dan berbatasan dengan negara Timor Lorosae.

Polemik perbatasan tidak akan berakhir, jika kemampuan pertahanan negara sangat lemah, khususnya pertahanan negara kepulauan. Sebagai negara kepulauan kita memerlukan peran kekuatan TNI AL di laut demi menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta penegakan hukum di laut nusantara. Kekuatan Angkatan Laut merupakan salah satu bagian penting dari potensi nasional. Untuk itu pemerintah harus menyiapkan alut sista yang tangguh dan modern. Alutsista yang dimiliki TNI Angkatan Laut saat ini sebagian besar telah berusia tua, tidak sepadan lagi dengan nilai gunanya. Dari jumlah alutsista yang dimiliki saat ini, 41% berusia 25-50 tahun dan 5% berusia di atas 50 tahun.

Sesuai dengan persyaratan, usia 30 tahun adalah batas usia bagi kapal untuk laik laut, khususnya untuk kapal perang pada usia tersebut "combat capability-nya" menurun. Seiring Keputusan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor Kep/2/II/2006 tanggal 27 Februari 2006 tentang Kebijakan Strategis Kasal dalam Mewujudkan Postur TNI Angkatan Laut sampai dengan tahun 2024, diharapkan kekuatan yang digunakan meliputi 274 KRI, 137 Pesud dan 890 Ranpurmar.

Pertanyaannya, seriuskah pemerintah merealisasikan anggaran dalam rangka membangunan perkuatan TNI AL?. Presiden RI, Soesilo Bambang Yudhoyono, mengatakan anggaran TNI tahun 2012 akan naik menjadi 35%. Dari Rp 47,5 Triliun pada tahun 2011 menjadi Rp 64,4 Triliun tahun 2012. Kenaikan anggaran tersebut diperlukan untuk menlanjutkan modernisasi alutsista dan membiayai perawatan senjata (Viva news.com 05/10/2011).

Khusus pengadaan alutsista bagi TNI AL pemerintah melalui Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 bagian Pertahanan dan Keamanan serta Iptek menganggarkan Program Modernisasi Alutsista dan Non Alutsista sebesar Rp 25,745 triliun dengan pembagian sebagai berikut: Peningkatan kemampuan KRI, KAL, Ranpur dan Rantis Rp 657,3 milyar. Pengadaan Pesud dan sarana prasarana Penerbangan TNI AL Rp 159,7 milyar dan percepatan pengadaan Alutsista Strategis Matra Laut Rp 20,316 trilyun.

Bagaimanapun, mengamankan wilayah laut nusantara yang luasnya mencapai 5,8 juta km persegi sudah harga mati. Bapak Proklamator Ir. Soekarno dalam National Maritime Convention I (NMC) 1963 mengatakan: ‘’Membangun Indonesia menjadi negara besar, negara kuat, dan negara damai merupakan National Building bagi Indonesia. Negara menjadi kuat jika dapat menguasai lautan, menguasai lautan harus menguasai armada".

Berbasis Maritim

Di era abad 21 negara-negara besar di dunia saling berlomba dalam meningkatkan kekuatan maritim, akibatnya muncul slogan-slogan Ocean Policy (Kebijakan Kelautan). Amerika Serikat membangun kekuatan maritim dengan slogan "kekuatan maritim melindungi cara hidup Amerika", lahirlah A Cooperative Strateggy for 21st Century Sea Power. China membangun Ocean Policy dengan strateginya Chain of Pearl yang bertujuan untuk membangun dan menyelamatkan urat nadi perdagangannya lewat laut. India terkenal dengan Freedom to Use the Seas: maritime Military Strategy bertujuan meningkatkan pembangunan kekuatan angkatan laut India. Inggris juga bersemboyan Britain Rules the Waves bertujuan untuk membangun kekuatan maritim Inggris.

Bagaimanakah dengan Indonesia? Negara kepulauan Indonesia adalah "Negara Bahari", Indonesia adalah "Negara Maritim" dan Indonesia "Berjiwa Bahari" serta "Nenek Moyangku Orang Pelaut.". Tetapi tidak mudah untuk menuju dan membangun Negara yang berbasis maritim, melalui kebijakan dan regulasi yang ketat. Indonesia memiliki modal dasar, Deklarasi Djuanda 1957 dan UNCLOS 1982 memberikan peluang bagi bangsa Indonesia untuk senantiasa menggalakkan kebijakan-kebijakan pembangunan nasional dengan memprioritaskan orientasi yang berbasis maritim.

Saatnya Indonesia berpaling pada kekuatan sebagai negara maritim, sebagai tindak lanjut konsep negara kepulauan. Negara Maritim Indonesia yang menguasai semua kekuatan strategis didukung oleh kekuatan maritim meliputi armada militer, armada niaga, industri maritim serta kebijakan pembangunan yang berbasis maritim.

Oleh karena itu perlu komitmen para pemimpin bangsa untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang menitikberatkan pembangunan kearah negara maritim yang besar dan kuat serta disegani dunia Internasional. Son Diamar (2001), menyampaikan lima pilar yang dijadikan pengamanan dan penguatan wilayah maritim Republik Indonesia secara terpadu. Pertama, peneguhan pemahaman terhadap wawasan maritim, hal ini dilakukan dengan menumbuhkan kembali kesadaran geografis. Kedua, penegakan kedaulatan yang nyata di laut. Pilar ini dapat dibangun dengan sistem pertahanan (defense), keamanan (constabulary) dan pengendalian (civilian monitoring, control & surveillance), beserta penegakkannya (enforcement) yang utuh dan berkesinambungan.

Ketiga, pembangunan industri maritim. Pilar ini memberikan kontribusi akan keberadaan negara maritim yang modern dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan iptek tersebut teraplikasikan melalui penelitian, pengembangan dan penerapan iptek dalam bidang industri maritim. Keempat, meletakkan pentingnya penataan ruang wilayah maritim.

Kondisi ini diharapkan terciptanya tata ruang yang terpadu antar daerah pesisir, laut dan pulau-pulau untuk menghasilkan sinergi dan keserasian antar daerah/kawasan antar sektor dan antar srata sosial yang berwawasan lingkungan. Kelima, penegakan sistem hukum maritim. Penegakan dapat dibangun dengan ocean policy yang lengkap, mulai dari yang bersifat undang-undang pokok atau payung hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata yang mengakomodasikan hukum adat. Sebagai Negara maritim terbesar Indonesia perlu memiliki sistem peradilan (mahkamah) maritim.

Kelima pilar tersebut tidak terpisahkan, tetapi memberikan pemahaman yang saling mendukung dan menguatkan. Salah satunya upaya kongkrit dengan menetapkan Rancangan Undang-Undang Kelautan. Menurut Kasal Laksamana TNI Soeparno, keberadaan aturan tersebut sangat penting terutama bagi TNI AL sebagai salah satu dasar hukum dalam menegakkan kedaulatan negara dan hukum di laut Indonesia.

RUU Kelautan juga diharapkan memiliki visi maritim, sebagai upaya sungguh-sungguh mengembalikan Indonesia sebagai Benua Maritim. Mahan menyatakan dalam karyanya berjudul The Influence of Sea Power Upon History (1660-1783), laut menjadi salah satu faktor mempertahankan eksistensi suatu negara, barang siapa yang menguasai laut maka akan menguasai dunia. Artinya, untuk menjaga dan menegakkan keamanan wilayah laut nusantara Indonesia kita harus mempunyai kekuatan armada militer (TNI AL) yang handal, kuat dan tangguh sehingga disegani oleh lawan.

Sumber : Harian Analisa

Readmore --> Pengamat : Perlu Keseriusan Pemerintah Membangun TNI AL

PT DI Patok Produksi CN-295 Sampai 250-250 Unit

Jakarta - PT Dirgantara Indonesia (PTDI) menargetkan bisa memproduksi 200 unit hingga 250 unit pesawat CN295, proyek baru bersama Airbus Militery Industry untuk membidik pasar di Asia Pasifik.

Tahap pertama diproduksi sebanyak 9 unit untuk memenuhi pesanan dari Kementerian Pertahanan senilai US$325 juta yang ditargetkan selesai pada semester I 2014.

Dirut PTDI Budi Santoso mengatakan target produksi itu sangat realistis dengan menjadikan seluruh permintaan di pasar domestik untuk sipil dan militer sebagai pasar yang akan dipenuhi melalui produk CN295 yang merupakan pesawat multifungsi.

"Untuk memenuhi pesanan itu, proses produksi tidak menjadi persoalan lagi karena sudah ada suntikan dana cash melalui APBN 2012 senilai Rp1 triliun," katanya sesuai peresmian proyek pesawat baru itu oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di pabriknya di Bandung, hari ini.

Selain pesanan dari TNI, lanjutnya, produk anyar itu juga sudah dipesan Korsel sebanyak empat unit.

Sementara itu, Menhan Purnomo Yusgiantoro mengatakan kontrak pesanan CN295 senilai US$325 juta merupakan bagian dari rencana pembelian alutsista periode 2009-2014 yang disiapkan Rp150 triliun.

Menurut dia, pemerintah terus memberdayakan produk alutsista yang diproduksi oleh industri dalam negeri untuk mendukungan pengembangan industri strategis nasional.

Penuhi komitmen
Dia mengharapkan PTDI bisa memenuhi komitmen produksi sembilan pesawat itu pada semester I 2014.

Dia mengatakan pemerintah ingin PTDI dengan industri strategis lain bisa melakukan kebijakan-kebijakan yang inovatif dan menguntungkan supaya bisa kembali berkembang..

PTDI dengan Airbus Militery Industry yang menjadi mitra kolaborasinya untuk mengembangan tipe pesawat baru itu telah menandatangani nota kesepahaman memproduksi bersama sekaligus pemasaran ke kawasan Asia Pasifik.

Nota itu ditandatangani dihadapan Presiden Yudhoyono dalam acara kunjungan ke pabrik itu untuk meresmikan proyek produksi pesawat tersebut.

Sumber : Bisnis

Readmore --> PT DI Patok Produksi CN-295 Sampai 250-250 Unit

Presiden Yakin Paceklik Industri Pertahanan Berakhir

Bandung - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yakin industri pertahanan Indonesia bisa bangkit kembali setelah mengalami masa paceklik. Presiden SBY mengakui sejak krisis moneter melanda Indonesia, peralatan militer di Tanah Air tertinggal jauh oleh negara tetangga.

"Saya yakin mulai hari ini dan ke depan dengan kerja keras kita, kita akan dapat bangkit kembali. Saya bukan sekadar yakin tapi justru kebijakan kita, termasuk solusi terhadap financing dan termasuk pula pembelian alutsista dari PT Dirgantara Indonesia adalah jalan yang nyata untuk sekali lagi melakukan revitalisasi dan pemajuan industri strategis yang jadi kebanggan kita bersama," ujar Presiden SBY dalam sambutan di PT Dirgantara Indonesia, Bandung, Jawa Barat, Rabu (26/10/2011).

Jajaran industri strategis Nasional Indonesia, kata SBY, sebetulnya tidak kolaps dalam arti tidak bisa bertahan sama sekali. SBY juga menyadari industri dirgantara yang dikelola PT DI sempat terkena masalah.

"Tetapi saya tahu bahwa jajaran kempimpinan manajemen tentu dengan dorongan dan bantuan pemerintah telah bekerja sekuat tenaga ditambah dengan loyalitas atau kesetiaan para karyawan sehingga PT Dirgantara Indonesia pada khususnya dan jajaran industri stategis lainnya pada umumnya masih dapat bertahan," katanya.

Sumber : Inilah

Readmore --> Presiden Yakin Paceklik Industri Pertahanan Berakhir

Tiga Faktor Penyebab Terpuruknya Alutsista TNI

Jakarta - Jika dibandingkan dengan negara tetangga, peralatan militer Indonesia bisa dibilang tertinggal. Lantas apa penyebabnya?

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memaparkan setidaknya ada tiga alasan yang melatari hal tersebut. Yaitu karena faktor krisis ekonomi, keterbatasan keuangan negara, dan prioritas alokasi anggaran untuk kemakmuran rakyat.

“Selama 20 tahun terakhir ini memang kita tidak cukup membangun alat modernisasi TNI dan kekuatan pertahanan kita. Pertama karena kita alami krisis yang besar," kata SBY saat sambutan di PT Dirgantara Indonesia, Bandung, Jawa Barat, Rabu (26/10/2011).

Kemudian, lanjut Presiden, karena keuangan negara masih terbatas dan karena pemerintah lebih mengutamakan kebutuhan lain bagi rakyat, sehingga TNI harus mengalah untuk pada saatnya baru dilakukan modernisasi dan pembangunan kekutan.

"Akibatnya, alutsista kita tertinggal dari yang dimiliki negara-negara lain. Negara-negara lain yang punya wilayah jauh lebih kecil dari kita mereka memeilki alutsista yang sebagian lebih modern dan sebagian lebih banyak dibanding yang kita milki," ungkapnya.

Di penghujung kalimatnya, Presiden berjanji modernisasi alutsista ke depan akan mendapatkan atensi khusus. Dengan catatan APBN sudah memungkinkan memberikan pendanaan dan kebutuhan modernisasi alutsista serta peningkatan kemampuan pertahanan sudah sangat mendesak.

Sumber : Okezone

Readmore --> Tiga Faktor Penyebab Terpuruknya Alutsista TNI

TNI AD Beli Helikopter Apache Dan Tiger Buatan Eurocopter

Bandung - Pemerintah mengklaim telah menyusun roadmap revitalisasi industri pertahanan. Termasuk penggunaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) produksi PT Dirgantara Indonesia (PT DI).

“Sebagai gambaran kebutuhan TNI dengan menggunakan produk PT DI, saya sebutkan dalam satuan skuadron,’’ kata Wakil Menteri Pertahanan sekaligus Sekretaris Komite Kebijakan Industri Pertahanan, Sjafrie Sjamsudin, di Bandung, Rabu (26/10). Satu skuadron adalah pesawat berkekuatan 12-16 pesawat.

Sjafrie mengatakan target kebutuhan TNI yang akan dipesan ke PT DI menggunakan acuan tenggat waktu per semester pertama 2014. Rinciannya, sebut dia, adalah satu skuadron helikopter serbu Bell 412. Kemudian, CN-295 juga akan ditambah satu skuadron untuk patroli maritim. TNI AU, tambah dia, butuh helikopter Cougar 725.

Juga, helikopter serang untuk TNI AD. Khusus untuk TNI AD, helikopter Apache akan dibeli langsung dari Boeing, tapi juga ada pemesanan helikopter produk kolaborasi PT DI dengan Eurocopter.

Yang pasti, tambah Sjafrie, satu skuadron CN-295 akan diminta mulai awal 2012 sudah ada pengiriman bertahap sampai semester pertama 2014. Dia mengatakan kalau PT DI bisa memberikan harga lebih murah, Kementerian Pertahanan akan membeli lebih banyak produk perusahaan tersebut. “Karena anggarannya Rp 325 triliun,’’ kata dia.

Sjafrie berharap PT DI sudah bisa menentukan harga, karena komitmen dari Kementerian Pertahanan sudah ditandatangani. Harapannya, kerja sama ini bisa terealisasi segera. “Kami juga berharap manajemen produksi juga harus bagus, karena manajerial diperlukan terkait peluang Kementerian Pertahanan yang diberikan kepada PT DI untuk berproduksi,’’ tegas dia.

Sumber : Republika

Readmore --> TNI AD Beli Helikopter Apache Dan Tiger Buatan Eurocopter

Presiden: Pembelian Alutsista Indonesia Tak Mau Serang Negara Lain

Bandung - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan, upaya Indonesia meningkatkan alat utama sistem persenjataan bukan dimaksudkan untuk menyerang negara tetangga. Presiden menyatakan, Indonesia adalah negara yang cinta damai.

"Kami mengutamakan penyelesaian damai, penyelesaian melalui negosiasi atau penyelesaian politik," ujar Yudhoyono, Rabu (26/10/2011), di Hanggar PT Dirgantara Indonesia, di Pangkalan Udara TNI AU Husein Sastranegara, Bandung, Jawa Barat.

Hal tersebut disampaikan Presiden saat memberikan pidato dalam acara penandatanganan nota kesepahaman antara PT Dirgantara Indonesia dan Kementerian Pertahanan mengenai pengadaan pesawat CN295. Sejumlah pejabat hadir dalam kesempatan itu, antara lain Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro dan Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Budi Santoso.

Menurut Presiden, peningkatan alat persenjataan diutamakan untuk mempertahankan wilayah Indonesia yang terbentang sangat luas dari Aceh sampai Papua.

Sumber : KOMPAS

Readmore --> Presiden: Pembelian Alutsista Indonesia Tak Mau Serang Negara Lain

Presiden Tantang Pindad Untuk Membuat Rantis Jenis Baru

Bandung - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta PT Pindad untuk memproduksi kendaraan taktis (rantis) varian baru untuk type 3/4 ton 4x4 untuk memenuhi kebutuhan TNI dan Polri.

"Kendaraan taktis type baru seperti ini akan dibutuhkan, saya minta dalam dua bulan ke depan Pindad sudah bisa memberikan paparan prototipe-nya," kata Presiden Yudhoyono disela peninjauan panser produksi Pindad di halaman hanggar PTDI di Bandung, Rabu.

Presiden yang melakukan peninjauan bersama sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, Panglima TNI, Kapolri, Gubernur Jabar dan sejumlah pejabat BUMN Strategis itu cukup lama mengamati dan bertanya spesifikasi dari prototype panser Rantis 3/4 ton 4x4 yang dipajangkan di sana.

Ia meminta Dirut PT Pindad Adik Aviantono Sudarsono untuk memberikan paparan kesiapan dan proses produksi panser rantis varian terbaru itu pada kunjungannya ke PT Pindad yang Desember 2011 mendatang.

Sementara itu Direktur PT Pindad, Adik Aviantono Sudarsono menyebutkan, panser rantis 3/4 ton 4x4 tersebut baru diproduksi satu unit oleh PT Pindad dengan kerjasama dengan pabrikan Renault dari Prancis.

"Panser itu sasis dan mesinnya dari Renault, sedangkan body dan komponen lainnya dibuat sendiri PT Pindad. Saat ini baru satu unit, namun pemesannya sudah ratusan," kata Adik Aviantono.

Panser Rantis dengan empat ban tersebut merupakan kendaraan taktis yang diperuntukan di medan yang tidak terlalu berat. Kendaraan militer dengan kapasitas mesin 4.700 CC tersebut memiliki mobilitas yang tinggi serta lincah.

"Kendaraan itu cocok untuk TNI AD, AU atau kepolisian, mobilitasnya tinggi dan pas untuk patroli di airport dan operasi darat. Namun belum amfibi," kata Adik.

Ia mengakui, untuk memproduksi panser rantis varian baru itu, PTDI tidak terlalu sulit. Pasalnya merupakan varian turunan dari Paner Anoa yang selama ini diproduksi oleh perusahaan itu.

"Rantis 3/4 ton itu turunan dari Panser Anoa, tidak akan terlalu terkendala dalam pengembangannya," katanya.

Tampilan Rantis 3/4 ton 4x4 tersebut lebih garang, tangguh dan lebar. Spesifikasinya lebih besar dari kendaraan taktis 4x4 yang ada saat ini. Menurut Adik, saat ini masih dalam pengembangan, dan bila tidak ada halangan rantis varian baru produk Pindad itu sudah bisa dituntaskan pada 2014.

Sementara itu, dalam program revitasasi alutsista mendapat sejumlah pesanan kendaraan tempur dan kendaraan taktis, disamping persenjataan dan amunisi.

Untuk kendaraan tempur dan taktis, PT Pindad mendapat pesanan produksi Panser Anoa sebanyak 55 unit, Panser 5 ton 330 unit, Panser 2,6 ton 660 unit dan tank 52 unit.

Selain memenuhi kebutuhan kendaraan tempur dan taktis, Pindad juga mendapatkan pesanan Panser Anoa dari Malaysia.

Sementara itu Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro mengharapkan Pindad tetap eksis dan mengembangkan produk dan varian baru dari kendaraan tempur dan taktis yang ada saat ini sehingga bisa bersaing di pasar global.

"Pindad harus menjadi perusahaan dengan produk berkelas dunia, dimana produknya seperti Panser Anoa dan yang lainnya menjadi bagian dari berbagai operasi internasional," kata Menteri Pertahanan menambahkan.

Sumber : ANTARA

Readmore --> Presiden Tantang Pindad Untuk Membuat Rantis Jenis Baru

SBY Kritik Pembelian Alutsista ke Negara Asing

Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengkritik institusi yang selalu membeli alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang bisa diproduksi Indonesia ke negara asing. Presiden menilai, pihak-pihak tersebut memiliki rasa nasionalisme yang rendah.

"Saya tidak suka kalau ada yang tidak menjadi pahlawan di negeri sendiri. Berbuatlah sesuatu untuk negeri kita," kata Presiden seusai menyaksikan penandatanganan kerja sama produksi pesawat transportasi CN 295 antara PT Dirgantara Indonesia (DI) dan Airbus Military Industry (AMI) di Hanggar CN 235N PT DI, Bandung, Rabu (26/10/2011).

Turut mendampingi Presiden, antara lain, Ibu Negara Ani Yudhoyono, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Menteri BUMN Dahlan Iskan, Kepala Bappenas Armida Alisjahbana, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, dan Kepala Polri Jenderal Timur Pradopo.

Presiden meminta institusi itu tidak membuat Indonesia menjadi tidak mandiri terkait alat utama sistem persenjataan, serta menimbulkan ketergantungan. Kepala Negara menambahkan, kebijakan agar membeli alutsista produksi dalam negeri tak membuat usaha jual-beli alutsista buatan negara asing terhambat.

"Saya tahu ada bisnis usaha di bidang alutsista. Silakan jalankan bisnis, tapi tetap segaris dengan kebijakan pemerintah," kata Presiden.

Pada kesempatan itu, selain nota kesepahaman antara PT DI dan AMI, Presiden juga menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Pertahanan dan PT DI untuk pengadaan/pembelian pesawat CN-295 produk, penandatanganan letter of intent antara Kepolisian Negara RI dan PT DI terkait pembelian sejumlah pesawat produk PT DI, serta penandatanganan perjanjian kerja sama pemasaran pesawat CN-295 untuk kawasan Asia Pasifik kepada PT DI.

Sumber : KOMPAS

Readmore --> SBY Kritik Pembelian Alutsista ke Negara Asing

PT DI Membuat 9 Unit C-295 Untuk TNI Senilai US$ 325 Juta

Bandung - Pemerintah memesan 9 pesawat baru CN295 dari PT Dirgantara Indonesia (PT DI) untuk operasional TNI. Anggaran yang disiapkan mencapai US$ 325 juta.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro saat kunjungan bersama Presiden SBY di kompleks PT DI, Bandung, Jawa Barat, Rabu (26/10/2011).

"Diharapkan pada semester I-2014 selesai 9 buah CN295. PT DI merupakan salah satu BUMN yang patut dikembangkan karena posisinya strategis dalam konteks pertahanan," kata Purnomo.

Hari ini, PT DI dan Airbus Military berkolaborasi dalam pembangunan pesawat CN295.

Menurut Purnomo, kerjasama ini menguntungkan PT DI dengan bertambahnya kemampuan serta adanya alih teknologi. Kemudian kerjasama ini bisa menyerap 2.000 tenaga kerja.

Lewat kerjasama ini diharapkan PT DI bisa bersaing di level Asia Pasifik. Apalagi kebutuhan pesawat di wilayah ini sangat tinggi.

"Pembelian CN295 ini untuk memenuhi kebutuhan Alutsista TNI," kata Purnomo.

Sumber : DETIK

Readmore --> PT DI Membuat 9 Unit C-295 Untuk TNI Senilai US$ 325 Juta

Menhan : Ibukota "jatuh", negara juga "jatuh"

(Foto: Presiden RI)

Jakarta - Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro, mengatakan, ibu kota negara harus memenuhi persyaratan aspek pertahanan dan keamanan, sebab kejatuhan ibu kota sama dengan kejatuhan negara.

"Idealnya, ibu kota negara terletak dan terlindung dalam suatu inner circle yang affordable to defence. Tidak di teras depan atau belakang teritorial negara," kata Staf Ahli Bidang Keamanan Kementerian Pertahanan, Mayor Jenderal TNI Zaenal F Tamzis, dalam acara "Optimalisasi Pembangunan Jakarta Dalam Perspektif Geopolitik Indonesia Guna Memperkuat Sistem Keamanan Nasional" di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa.

Dalam strategi militer, lanjut dia, ibu kota negara adalah primary command post atau pusat kendali operasi, apalagi bila ada ancaman militer dan nonmiliter.

"Ibu kota negara harus memiliki peran ganda. Ibu kota negara harus memiliki akses laut, udara, darat, yang memiliki kemampuan sebagai jembatan komunikasi aspek sosial ekonomi. Dari aspek manfaat ibu kota harus berperan sebagai one stop government channels," ucapnya.

Ibu kota juga dapat merepresentasikan empat pilar yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia pada masa kepemimpinan Soekarno, pernah mewacanakan pemindahan ibukota negara dari Jakarta ke Palangka Raya, di Kalimantan Tengah. Dari sisi geografis, ibukota Kalimantan Tengah itu bisa dibilang persis di tengah Indonesia.

Mantan Komandan Paspampres, Letnan Jenderal Marinir (Purn) Nono Sampono, menilai permasalahan keamanan di Jakarta tidak bisa dilihat secara parsial hanya pada bagian keamanan dan ketertiban masyarakat, melainkan secara global melingkupi keamanan nasional.

"Keamanan di ibu kota bukan hanya sekedar penanganan preman, melainkan juga keamanan negara, keamanan terhadap aset nasional dan nilai-nilainya. Keamanan nasional bukan hanya kamtibmas. Keamanan ideologi, politik. Bagaimana Jakarta dilihat dari perspektif geopolitik," kata Nono.

Pria yang berencana maju sebagai calon gubernur pada Pemilihan Kepala Daerah DKI 2012 ini mengimbau masyarakat untuk tidak berpikir parsial dengan hanya terfokus pada permasalahan kemacetan dan banjir.

Tetapi berbagai permasalahan perkotaan seperti macet, banjir, maupun masalah sosial sulitnya mencari lapangan pekerjaan dan permasalahan lingkungan hidup yang harus diselesaikan dalam jangan pendek, diantaranya dengan konsistensi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) maupun penambahan sarana dan prasarana serta infrastruktur.

Sumber : DETIK

Readmore --> Menhan : Ibukota "jatuh", negara juga "jatuh"

Komisi I DPR Setujui Indonesia Terima Hibah 24 Pesawat F-16 Block 52 Dari AS

Jakarta - Pertahanan udara Indonesia akan semakin kuat setelah DPR menyetujui hibah pesawat F-16 dari Amerika Serikat (AS). Komisi I DPR akhirnya menyetujui pemberian 24 pesawat tersebut.

Pemerintah Indonesia pun akan segera meng-upgrade atau pemutakhiran atas 24 pesawat tersebut. "Alhamdulillah. DPR Komisi I sudah menyetujui tadi, akan di-upgrade ke blok 52 supaya ikuti versi yang terbaru," ujar Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro usai rapat tertutup dengan Komisi I DPR RI, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (25/10/2011).

Menurut Puronomo, pemerintah segera akan melakukan pemutakhiran terhadap 24 pesawat tersebut. Pemutakhiran diperlukan untuk membuat pesawat hibah tersebut semakin canggih.

"Sudah ada persetujuan. Kita akan mulai secepatnya. Kan kita diberikan hibah itu (versi) blok 25, upgrade-nya ke blok 52. Meliputi yang kita upgrade itu persenjataan, avionik, air frame, dan engine,"

Dengan penambahan 24 pesawat tersebut, diharapkan mampu memperkuat skuadron udara TNI angkatan udara. Dengan tambahan 24 unit dari hibah tersebut, maka Indonesia akan memiliki 34 pesawat F-16.

"Jadi, kita punya nanti dua skuadron. Ini kan hibah 24 unit, ditambah 10 unit yang kita punya, jadinya kan 34," kata Purnomo.

Sumber : DETIK

Readmore --> Komisi I DPR Setujui Indonesia Terima Hibah 24 Pesawat F-16 Block 52 Dari AS

AS Hibahkan Sistem Pertahanan Senilai US$57 Juta Kepada TNI AL

Surabaya - Pertahanan laut Republik Indonesia (RI) dapat bantuan sistem pengawasan maritim dari pemerintah Amerika Serikat (AS). Sistem serharga US$57 juta ini akan diserahkan Ted Osius Wakil Dubes AS untuk RI pada pemerintah RI yang diwakili pejabat Kementerian Pertahanan di Koarmatim, Ujung, Surabaya, Selasa (25/10/2011).

Integrated Maritime Surveillance System (IMSS) adalah sistem yang terdiri dari tatanan hardware dan personel yang mengintegrasikan sistem komando dan pengendalian (Kodal) dengan memanfaatkan sarana radar dan long range camera pengamatan maritim yang dipasang di pantai/darat, kapal maupun pesawat udara.

Letkol Laut Yayan Sugiana Kadispen Koarmatim TNI AL pada suarasurabaya.net mengatakan sistem ini telah dibangun dan dikembangkan pemerintah AS di wilayah timur Indonesia, tepatnya disekitar perairan Laut Sulawesi dalam rangka kerja sama keamanan maritim dengan pemerintah Indonesia.

“Kegiatan pembangunan IMSS di wilayah Koarmatim ini merupakan kelanjutan kerjasama bilateral antara Pemerintah AS dan Pemerintah RI yang dimulai sejak tahun 2006,” kata Yayan.

Dengan selesainya pembangunan perangkat IMSS ini, maka akan dilakukan penyerahan resmi dari Pemerintah AS kepada Pemerintah RI, kemudian dilimpahkan kepada TNI AL sebagai pengguna.

Dalam kesempatan itu, juga dilakukan unjuk kemampuan operasional seluruh perangkat sistem IMSS yang telah terpasang, melibatkan beberapa Coastal Surveillance System (CSS) yang ada di Pos TNI AL, Shipboards Surveillance System (SSS) di KRI, Regional Command and Control Center (RCC) di Lantamal VIII Manado dan Fleet Command and Control Center (FCC) yang berada di Puskodal Koarmatim.

Sumber : Suara Surabaya

Readmore --> AS Hibahkan Sistem Pertahanan Senilai US$57 Juta Kepada TNI AL

Wamenhan Tinjau Persiapan Acara Pengukuhan Kolaborasi PT DI dengan Airbus Military

Jakarta – Wakil Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, Selasa (25/10) meninjau lokasi tempat berlangsungnya rangkaian acara Pengukuhan Kolaborasi Produk Bersama antara PT. Dirgantara Indonesia (PT. DI) dengan Airbus Military Spanyol, di Hanggar PT. DI Bandung.

Acara pengukuhan tersebut rencananya juga akan dibuka secara langsung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 26 Oktober 2011 serta dihadiri oleh beberapa Menteri di Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2, Panglima TNI dan Kapolri.

Acara pengukuhan kolaborasi kedua perusahaan ini merupakan bagian dari upaya untuk merestrukturisasi dan merevitalisasi badan usaha PT DI melalui beberapa kerjasama ataupun kolaborasi produksi dengan industri pertahanan dirgantara luar negeri.

Sumber : DMC

Readmore --> Wamenhan Tinjau Persiapan Acara Pengukuhan Kolaborasi PT DI dengan Airbus Military

Rusia Menindak Lanjuti Pembangunan Peluncuran Satelit Di Biak

Biak - Pemerintah Rusia melanjutkan pembangunan fasilitas dan peluncuran satelit udara di kawasan Bandara Frans Kasiepo Biak, Papua. Ketua DPRD Biak Numfor Nehemia Wospakrik mengatakan, Rusia sudah membentuk tim khusus untuk melanjutkan proyek tersebut. Ini setelah dirinya mendapatkan informasi dari Wakil Duta Besar Rusia Bidang Perdagangan.

"Informasi yang kita peroleh bahwa menyangkut rencana peluncuran satelit di Biak ini, sudah pada tahap sangat serius. Ini berarti ada perkembangan yang cukup positif. Untuk itu kita semua berharap proyek ini bisa berjalan. Karena selama ini berada dalam tataran kementerian teknis terkait, tapi kini sudah pada tahap tim khusus yang dibentuk di kepresidenan Rusia. Dan dari informasi yang kita peroleh, kemungkinan akan ada pembiayaannya dari Pemerintah Rusia untuk proyek airlunch di Biak ini."

Ketua DPRD Biak Numfor Nehemia Wospakrik juga mengatakan, pekan ini dilakukan persiapan teknis penandatangan nota kesepahaman atau MoU, antara Indonesia dengan Rusia terkait pembangunan fasilitas satelit di Biak. MoU itu baru diteken November mendatang di Jakarta. Pemeritah Indonesia diwakili Menteri Perekonomian Hatta Radjasa, Bupati dan DPRD Biak, serta Kadin Indonesia.

Sumber : KBR68H

Readmore --> Rusia Menindak Lanjuti Pembangunan Peluncuran Satelit Di Biak

Demam Pesawat Tempur Berkemampuan Siluman (2)

Jakarta - Proyek jet tempur pertama kali diumumkan oleh Presiden Korea Selatan Kim Dae-Jung di Akademi Angkatan Udara pada bulan Maret 2001 untuk menggantikan pesa­wat-pesawat yang lebih tua dan malah ketinggalan zaman (out of date) seperti F-4D/E Phan­tom II dan F-5E/F Tiger, tapi di­tangguh­kan karena masalah teknis dan pendanaan. Presiden Korea Selatan Lee Myung-bak pada Ja­nuari 2010 lalu setuju untuk men­do­rong pro­yek tersebut setelah meningkatnya ketegangan antara Korea Selatan dengan Korea Utara. Ini adalah program pengembangan pe­sawat tempur kedua Korea Se­latan setelah KAI T-50 Golde Eagle.

Program pesawat tempur masa depan yang diberi kode KF-X/IF-X (Korea Fighter Experiment/In­donesia Fighter Experiment) ini akan dibuat oleh Korean Aeros­pace Industry bekerja sama dengan PT Dirgantara Indonesia. KF-X/IF-X merupakan pesawat tempur generasi 4,5 yang mempunyai kemampuan diatas F-16 Blok 50 (pesawat tempur generasi 4) tetapi di bawah F-35 (pesawat tempur generasi 5). Dibandingkan F-16, KF-X/IF-X diproyeksi memiliki radius serang lebih tinggi 50 persen, sistim avionik yang lebih canggih serta kemampuan stealth.

Dana pengembangan pesawat tempur ini mencapai 8 miliar dolar AS. Dana sebanyak ini ditanggung bersama melalui kerja sama pengembangan. Komposisi pembagiannya, Indonesia menanggung 20 persen biaya pengembangan, sedangkan Korsel 80 persen, yakni 60 persen dari Pemerintah Korsel, 20 persen oleh industri pesawat terbang Korsel termasuk Korea Aerospace Industry.

Bagi industri penerbangan Kor­sel, proyek jet tempur ini merupakan kesempatan untuk masuk ke dalam klub eksklusif produsen pesawat tempur stealth, Korsel dapat memangkas biaya produksi dan terbantu di urusan pemasaran produk pesawat tempurnya, sedang bagi Pemerintah Indonesia, proyek jet tempur ini dipandang sebagai cara untuk merevitalisasi industri pertahanan, khususnya industri pesawat terbangnya.

Melalui program pesawat tempur KF-X/IF-X ini, Indonesia berusaha menghidupkan kembali industri dirgantaranya dengan aktif merancang dan memproduksi pesawat tempur ini. Dari perspektif Indonesia, program pembangunan bersama menawarkan akses Indo­nesia untuk menguasai teknologi pembuatan pesawat tempur canggih. Yang juga tak kalah penting adalah keinginan dua negara untuk menguasai seluruh sistem pesawat, terutama flying control dan sistem persenjataannya.

Pada tanggal 6 Maret 2009, Korsel melalui DAPA (Defense Acquistion Program Adminis­trtion) dan Indonesia melalui Departemen Pertahanan telah menandatangani Letter of Intent (LoI) proyek ini dan pada tanggal 15 Juli 2010 kedua belah pihak menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) di Seoul. Kemudian kedua belah pihak masih menandatangani Kesepa­katan Penjagaan Kerahasiaan pada tanggal 20 November 2010 serta Hak Kekayaan Intelektual dan Persetujuan Proyek pada tanggal 11 Maret 2011.

Kerja sama pembangunan KF-X/IF-X memakan waktu 10 tahun, dimulai tahun 2010 hingga 2020. Program KF-X/IF-X memasuki Technical and Development Phase yang dimulai akhir Juli 2011 sampai tahun 2012, Setelah itu, pada awal 2013 sampai tahun 2020 kerja sama akan memasuki Engineering Development Phase, dan tahap terakhir adalah produki pesawat jet tempur pada 2021.

Untuk memulai kerja sama pengembangan teknologi tersebut, pada tanggal 29 Mei sampai de­ngan 3 Juni 2011, Kementerian Perta­hanan melalui Badan Pene­litian dan Pengembangan (Balit­bang Kem­han) telah memberikan pembekalan kepada Tim Enginee­ring KF-X/IF-X. Kemudian pada tanggal 2 Agustus 2011 diadakan acara KF-X/IF-X Kick of meeting, di kota Daejeon, Korea Selatan. Dalam kesempatan itu diresmikan fasilitas Combined Research & Deve­lopment Center (CRDC) di kota Daejeon sebagai fasilitas bersama pengembangan teknologi KF-X/IF-X dan diadakan penyerahan tim engineering KF-X/IF-X dari Indonesia, yang berjumlah 37 orang terdiri atas TNI AU, ITB, Kemhan dan PT DI-- yang akan bergabung bersama dengan tim Korsel.

Meski terkesan ambisius, diha­rapkan pesawat tempur siluman ini akan menjadi tulang punggung TNI AU di masa mendatang, sehingga mampu mendongkrak kekuatan TNI dalam menjaga kedaulatan Indonesia. Bagi bangsa ini, program kerja sama pembangunan pesawat tempur ini telah memberi nilai positif bagi penguasaan teknologi dirgantara. Jika terwujud, hal ini merupakan perkembangan yang luar biasa dan mampu mengembalikan pamor Indonesia sebagai salah satu negara dengan kekuatan militer terbaik di dunia, termasuk kekuatan udara.

Sumber : Suara Merdeka

Readmore --> Demam Pesawat Tempur Berkemampuan Siluman (2)

Demam Pesawat Tempur Berkemampuan Siluman (1)

Jakarta - Dari sekian banyak alutsista yang ada, pesawat tempur merupakan salah satu yang menjadi ujung tombak kekuatan angkatan udara. Dalam doktrin perang modern, kemampuan pesawat tempur bisa menjadi salah satu penentu jalannya peperangan. Armada pesawat tempur yang tangguh menjadi unsur yang penting dalam suatu operasi militer (pertahanan).

Berbeda dari pesawat terbang yang biasa digunakan oleh ka­langan sipil, pesawat tempur modern yang digunakan militer saat ini harus memiliki beberapa kriteria wajib, seperti memiliki kemampuan siluman (stealth) yang berguna untuk mengurangi kemungkinan terdeteksinya pesawat oleh radar musuh, avionik yang canggih atau kelincahan bermanuver untuk menghindar dari kejaran pesawat tempur musuh.

Bagi dunia penerbangan militer, pesawat tempur siluman memang sedang menjadi pembicaraan hangat. Lalu apa itu pesawat tempur siluman?

Pesawat tempur siluman merupakan pesawat tempur yang mampu menyerap dan membelokkan gelombang radar, dengan cara membuat desain pesawat yang minus lekukan yang fungsinya adalah memperkecil sudut-sudut tajam yang bisa ditangkap oleh radar sehingga memperkecil Radar Cross Section (RCS) dan membuatnya lebih sulit untuk dideteksi.

Hal inilah yang mendasari pesawat siluman memiliki bentuk yang aneh tidak seperti biasanya. Pesawat siluman sebenarnya tidak 100% tidak bisa terdeteksi radar. Tetapi karena memiliki RCS yang kecil, maka di layar radar hanya tampak seperti gerombolan burung. Teknologi siluman pertama kali dikembangkan oleh seorang ilmuwan Rusia, Dr Pyotr Ufimtsev pada tahun 1966.

Pada saat ini ada beberapa negara yang sudah mengembangkan pesawat tempur mutakhir berteknologi siluman, mereka berlomba membuat pesawat tempur dengan teknologi yang lebih maju dari yang lainnya. Untuk urusan pesawat tempur siluman, Amerika Serikat menjadi negara yang paling rajin mengembangkannya. Ada beberapa pesawat mutakhir milik Amerika Serikat yang masuk kategori ini, yaitu pesawat F-117 Nighthawk, F-22 Raptor, JSF F-35 Universal Fighter, dan Bomber B-2 Spirit.

Kemudian ada Rusia yang juga tak mau kalah dalam membuat pesawat tempur siluman. Rusia sebetulnya sudah mulai membuat program pesawat tempur siluman pada era Uni Soviet, dengan menyiapkan 2 jet tempurnya, yakni MIG 1.44 dan Su-47 Berkut (artinya: Elang Emas). Tapi dalam perjalanannya program pesawat silumannya terseok-seok. Barulah pada masa kepemimpinan Presiden Vladimir Putin, program ini dilanjutkan kembali. Kemudian lahirlah jet tempur siluman Sukhoi T-50 yang merupakan hasil kerja sama antara Rusia dengan India. Jet tempur ini dirancang mampu menyaingi F-22 Raptor dan JSF F-35 Universal Fighter.

Yang terakhir dan yang paling menggegerkan dunia kedirgantaran adalah munculnya China yang berhasil membuat pesawat tempur siluman J-20 Black Eagle sekaligus membuktikan sebagai negara superpower baru, khususnya di bidang teknologi dirgantara. Namun diyakini pesawat tempur tersebut menggunakan teknologi yang dimiliki Amerika Serikat. China diduga ''mencuri'' teknologi stealth dari pesawat tempur siluman F-117 Nighthawk milik AS yang ditembak jatuh pada tanggal 27 Maret 1999 dalam perang Kosovo.

Transfer Teknologi

Lalu bagaimana dengan Indonesia? Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki lebih dari 13.000 pulau dan berpenduduk lebih dari 200 juta, memiliki armada pesawat tempur yang andal adalah mutlak hukumnya. Hal ini tentu saja untuk melindungi dan menjaga kedaulatan Indonesia dari ancaman negara lain. Ancaman yang muncul setidaknya hingga beberapa tahun ke depan, memang bukan invasi langsung negara lain. Namun, tidak berarti hal itu menurunkan program pembangunan kekuatan pertahanan udara di tubuh TNI AU.

Indonesia pernah merasakan pengalaman pahit ketika Amerika Serikat melakukan embargo militer terhadap Indonesia dari tahun 1999 hingga 2005 atas pelanggaran Hak Asasi Manusia, sehingga membuat sistem persenjataan TNI lumpuh dan sistem peralatan militernya lemah.

Hal ini dikarenakan sebagian besar pengadaan sistem persenjataan dan peralatan militer Indonesia, termasuk pesawat tempurnya, berorientasi ke negara Barat, sehingga banyak pesawat tempur milik TNI didominasi oleh pesawat tempur buatan Amerika Serikat. Guna menutup kebutuhan alutsistanya, Indonesia kemudian mencari sumber alternatif lain dalam pengadaan pesawat tempurnya, baik yang dibeli dari negara lain seperti pembelian pesawat tempur Sukhoi Su-27SK dan Su-30MK dari Rusia.

Lambat laun muncul keinginan dari pemerintah untuk mandiri dalam memenuhi kebutuhan perlatan tempurnya dengan memberdayakan dan memanfaatkan industri pertahanan nasional secara maksimal. Berbeda dari alutsista impor, alutsista buatan bangsa sendiri ini akan memberikan kekuatan yang tidak bisa ''dibaca'' negara asing.

Impor alutsista oleh suatu negara memudahkan bagi negara lain untuk ''membaca'' kekuatannya. Itulah alasan pentingnya membuat sendiri alutsista ataupun teknologi pertahanan lainnya. Pengadaan dari luar negeri hanya diarahkan pada jenis alutsista yang belum bisa diproduksi di dalam negeri dengan tetap menerapkan program alih teknologi (transfer of technology/ ToT) yang menyertakan industri pertahanan nasional.

Lebih dari itu, kemampuan Indonesia memproduksi alutsista secara mandiri akan meningkatkan kemandirian bangsa sehingga mengurangi ketergantungan kita terhadap persenjataan buatan negara lain. Dan yang tak kalah penting, menghindari ''setiran'' negara penjual senjata. Sebagaimana kita tahu selama ini, negara-negara Barat, seperti Amerika Serikat dan Eropa seringkali menetapkan banyak syarat dan embel-embel dalam proses penjualan senjata produksi mereka.

Atas dasar kebutuhan itulah, Indonesia berkeinginan untuk mengembangkan sebuah pesawat tempur bagi kebutuhan TNI AU. Peluang itu datang tatkala Korea Selatan mengalami krisis pengadaan pesawat tempur yang rata-rata sudah memasuki usia tua serta besarnya kebutuhan dana untuk pengembangan pesawat tempur baru, sehingga mau tidak mau Negeri Ginseng pun berusaha mencari mitra dalam pengembangan pesawat tempurnya.

Akhirnya, Korea Selatan menawarkan kepada Indonesia untuk mengembangkan pesawat tempur canggih bagi kebutuhan Angkatan Udara Republik Korea (ROKAF) dan Tentara Nasional Indonesia - Angkatan Udara (TNI-AU). Tawaran itu diterima Pemerintah Indonesia karena menilai Korsel memiliki pengalaman cukup tinggi dalam memproduksi pesawat tempur. Selain itu, Korsel juga bersedia untuk melakukan transfer of technology. Padahal tidak semua negara bersedia kerja sama dengan transfer of technology.

Kecenderungan Korsel untuk memilih Indonesia sebagai mitra utama bukan tanpa sebab. Kedekatan kerja sama pertahanan antara Indonesia-Korsel sudah terjalin lama. Selama ini kedua negara sudah terlibat dalam saling beli peralatan pertahanan. Sebagai contoh, Indonesia, mempercayakan Overhaul Kapal Selam tipe 209 yang dioperasikan TNI AL kepada Korsel. Indonesia juga membeli 4 kapal LPD (Landing Platform Dock) yang dua di antaranya dibuat di PT PAL.

Hubungan kedua negara dalam bidang kedirgantaraan juga sudah terjalin lama, ditandai dengan pembelian pesawat latih KT-1B Wong Bee oleh Indonesia dan pembelian pesawat CN-235 oleh Korsel.

Indonesia melalui PT Dirgantara Indonesia (PT DI) telah memiliki banyak pengalaman dalam memproduksi pesawat terbang seperti CN-235 dan N-250, serta sempat memproduksi komponen pesawat tempur F-16, meliputi wing flaperon, vertical finskin, forward engine access door, main landing gear door, weapon pylon dan fuel tank pylon.

Alasan lainnya Indonesia dipilih Korsel karena memiliki kedekatan dengan banyak negara berkembang.

Pasar dari pesawat tempur ini yang utama adalah negara berkembang dan Indonesia sebagai negara berkembang memiliki banyak kolega dengan negara-negara lain.

Sumber : Suara Merdeka

Readmore --> Demam Pesawat Tempur Berkemampuan Siluman (1)

Update : Kongres AS Janji Tak Persulit Hibah F-16 Untuk Indonesia

Jakarta - Pasca pencabutan embargo militer, AS nampaknya ingin memperbaiki hubungan dengan Indonesia. Salah satu wujudnya tidak mempersulit hibah pesawat tempur F-16.

Demikian disampaikan Staf Khusus Presiden bidang Luar Negeri, Teuku Faizasyah, tentang materi kunjungan kehormatan Menhan AS Leon Panetta kepada Presiden SBY. Pertemuan berlangsung di Hotel Ayodya, Nusa Dua, Bali, Senin (24/10/2011).

"Ada dibicarakan dengan rencana hibah pesawat F16 dari AS dengan berbagai variasi," ujar Faiz.

Menurutnya, di dalam pertemuan tersebut Menhan Panetta tegaskan keseriusan dan komitmen AS soal penguatan kerjasama militer dua negara. Bukan hanya keseriusan Pemerintah AS, namun juga Kongres AS terhadap Indonesia.

"Tadi disampaikan juga komitmen Pemerintah AS dan pihak Kongres AS untuk memastikan kerjasama ini diberlakukan," ungkap Faiz.
Menurutnya, di dalam pertemuan tersebut Menhan Panetta menegaskan keseriusan dan komitmen AS soal penguatan kerjasama militer dua negara. Bukan hanya keseriusan Pemerintah AS, namun juga Kongres AS terhadap Indonesia.

"Tadi disampaikan juga komitmen Pemerintah AS dan pihak Kongres AS untuk memastikan kerjasama ini diberlakukan," ungkap Faiz.


Menhan Panetta, menurut Faiz, di dalam pertemuan dengan Presiden SBY menekankan komitmen kuat AS terhadap keamanan kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur. Agenda utama kedatangannya ke Bali bahkan untuk hadir dalam pertemuan menteri pertahanan ASEAN.

Meski merupakan bantuan hibah, namun Indonesia tetap harus mengeluarkan biaya juga. Yaitu untuk peremajaan unit pesawat dan modernisasi sistem atau perangkat pendukung pesawat tempur canggih tersebut.

"Mengenai nilai totalnya, masih kita hitung komponen pembiayaan yang dibutuhkan," tambah Dubes RI untuk AS, Dino Patti Djajal, di tempat sama.

Sumber : Detik

Readmore --> Update : Kongres AS Janji Tak Persulit Hibah F-16 Untuk Indonesia

Update : Indonesia Akan Beli Pesawat F-16 Baru dari AS

Nusa Dua - Pertemuan antara Presiden SBY dengan Menhan AS, Leon Panetta, menyinggung pengadaan alutsista produksi AS. Yaitu pesawat tempur baru F-16 untuk memperkuat TNI AU.

Demikian ujar Dubes RI untuk AS, Dino Patti Djalal. Dia dicegat pers usai mengikuti pertemuan yang berlangsung di Hotel Ayodya, Nusa Dua, Bali, Senin (24/10/2011) pagi.

"Kita tadi membahas kemungkinan Indonesia mendapatkan F-16 lagi," kata Dino.

Namun detail mengenai rencana pengadaan tidak dibahas. Sebab Menhan Panetta hanya mengadakan kunjungan kehormatan di sela agendanya mengikuti pertemuan menteri pertahanan ASEAN di Nusa Dua, Bali.

"Detailnya seperti masalah harga dan teknis pengadaannya belum. Masih perlu dibahas lebih lanjut," jelas Dino.

Pada kesempatan sama, Menko Polhukam Djoko Suyanto, mengatakan pembicaraan juga menyinggung keinginan AS memperkuat kerja sama militer dua negara. Tidak terkecuali kerjasama dengan negara-negara ASEAN dan lainnya di kawasan Asia Pasifik.

"Di antara sekian banyak kerja sama, ada keamanan maritim, antiterorisme, disaster relief operation dan pendidikan," papar Djoko.

Sumber : DETIK

Readmore --> Update : Indonesia Akan Beli Pesawat F-16 Baru dari AS

AS Akan Hibah F-16 Dan Hecules K epada TNI AU Dalam Waktu Dekat

F-16 Dan Hecules (Foto: Aksturgeon)

Nusa Dua - Amerika Serikat (AS) mendukung modernisasi persenjataan Indonesia dengan menyediakan Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) milik TNI. AS akan melakukan hibah pesawat F16 dan pesawat Hercules dalam waktu dekat.

"AS mendukung penuh modernisasi angkatan bersenjata kita," kata Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantor pada jumpa pers di Hotel Melia, Nusa Dua, Bali, Minggu (23/10/2011).

Kesiapan AS membantu persenjataan Indonesia disampaikan Menhan AS Leon Panetta saat melakukan pertemuan bilateral dengan Indonesia. Pertemuan itu digelar di sela-sela Pertemuan Menteri Pertahanan se ASEAN.

Purnomo menjelaskan, Indonesia telah mengembangkan alutista sejak reformasi tahun 1998. Hanya saja, rencana tersebut terhalang krisis. "Pada waktu reformasi tahun 1998, walau terkena krisis, kita juga mengembangkan alutista," ujarnya.

Kini, AS tetap hadir di Asia Pasifik meskipun tengah mengalami pemotongan anggaran pertahanan di negaranya. "AS akan mendukung terwujudnya keamanan kawasan ASEAN yang akan kita capai pada 2015," kata Purnomo.

Salah satu bantuan AS adalah sistem radar di Selat Malaka. Hal ini untuk mendukung rencana Indonesia untuk mengembangkan keamanan maritim karena 2/3 wilayahnya adalah lautan.

"Kini angka perompakan di Selat Malaka menurun. Malaysia, Singapura dan Indonesia juga melakukan operasi rutin," katanya.

AS juga membantu dalam menangkal terorisme di Indonesia. Menurut Purnomo, perkembangan terorisme di Indonesia tidak mempengaruhi rencana kunjungan Presiden AS Barrack Obama ke Indonesia pada bulan November. "Belum ada perubahan," ujarnya.

Sumber : Detik

Readmore --> AS Akan Hibah F-16 Dan Hecules K epada TNI AU Dalam Waktu Dekat

Sukhoi TNI AU Dilengkapi Dengan Bom BTN- 250 Dan BCA-50 Buatan Pindad

Makassar – Sistem senjata jet tempur Sukhoi kini semakin komplet setelah dilengkapi bom tajam nasional BTN- 250 dan bom latih asap BCA-50 produksi PT Pindad.

Bom yang dalam katalog PT Pindad disebut dengan BT-250 ini, di dalamnya terdapat tritonal 90 kilogram dengan daya ledak dan hancur yang besar. Bom juga dilengkapi fuze pada ekor dan hidung bom,serta arming distance yang dapat diatur sesuai ketinggian pengeboman. Hal ini memungkinkan bom untuk dapat berfungsi pada segala jenis medan operasi. Bom untuk melengkapi sistem senjata jet buatan Rusia ini telah diperkenalkan Dinas Penelitian dan Pengembangan Angkatan Udara (Dislitbangau) Mabes TNI AU di Pangkalan Udara Sultan Hasanuddin, Makassar.Presentasi dilakukan tim Dislitbangau Mabes TNI AU dipimpin Kasubdis Rudalsen Dislitbangau Kolonel Tek Noviardi Suryanto.

Dia didampingi Mayor Tek Ari Santoso, Mayor Tek Amin Bagiono, Kapten Tek Yogaswara, dosen Politeknik Bandung Singgih, serta staf dari PT Pindad. Pertemuan yang dihadiri Komandan Lanud Sultan Hasanuddin Marsekal Pertama (Marsma) TNI Barhim itu,mendiskusikan penelitian dan penggunaan kedua jenis bom,termasuk mengenai prosedur dan parameter pengeboman Sukhoi. Misalnya kapasitas maksimal pesawat untuk single releasedan fight data recording.

Tak ketinggalan mengenai karakteristik aerodinamika kedua bom. Tim juga menerangkan mengenai tinjauan operasional dan teori dari kedua jenis bom tersebut. Menurut tim, BTN- 250 telah diteliti menyangkut kualitas dan jumlah pecahannya.“ Juga bagaimana perkenaan dan daya tembusnya,”tutur Kolonel Tek Noviardi kemarin. Marsma TNI Barhim mengingatkan agar dalam kegiatan kajian bom dilakukan secara teliti dan saksama. Mereka juga harus memperhatikan faktor safetykarena bom ini cukup berbahaya.

Sumber : SINDO

Readmore --> Sukhoi TNI AU Dilengkapi Dengan Bom BTN- 250 Dan BCA-50 Buatan Pindad