Jakarta - Berbagai langkah diayunkan TNI AL untuk memajukan diri menjaga kedaulatan Indonesia. Kini kerja sama dengan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional digalang agar kelak penguasaan teknologi informatika penginderaan jarak jauh, termasuk penggelaran wahana tanpa awak (UAV/Unmanned Aerial Vehicles) dimungkinkan secara mandiri.
Angkatan Laut Amerika Serikat, sebagai contoh, telah lama memakai teknologi itu untuk mengendus keberadaan anasir yang mengancam kepentingan Amerika Serikat; nun jauh sebelum anasir itu bisa diindera mata dan telinga manusia.
Salah satunya berupa RQ-8A/B Fire Scout, serupa helikopter mini yang bisa lepas landas dari kapal perang. Fire Scout ditempatkan pertama kali di dalam hanggar USS Denver pada Januari 2002 dengan kemampuan paling berbahaya bertajuk pengintaian (reconnaisanse), peraihan sasaran taktis, melacak sasaran, dan pemilihan sasaran secara akurat.
Ada lagi yang jauh lebih sangar, seturut Jane's Defence, namanya Northrop-Grumman RQ-4A Tier II Plus Global Hawk yang mampu dibekali teknolgi Synthetic Aperture Radar, electro-optical, sensor infra merah, dan masih banyak lagi. Maklum, arsenal classsified, jadi cuma sedikit yang bisa diungkap pabrikan.
Bisakah Indonesia menuju ke sana? Bisa adalah jawabannya namun tidak seketika. Sejalan penandatanganan nota kerja sama antara TNI AL dan LAPAN, di Markas Besar TNI AL di Cilangkap, Jakarta Timur, Senin, kerangka ke arah sana sedang dibangun bersama.
Pihak penandatangan adalah Kepala Staf TNI AL, Laksamana TNI Soeparno, dengan koleganya, Kepala LAPAN, Bambang S Tejasukmana, disaksikan para petinggi masing-masing pihak dan belasan jurnalis nasional. Dari sisi waktu pemberlakuan kerja sama itu, ada skema jangka pendek dan jangka panjang.
Intinya, kedua pihak saling berbagi pengetahuan dan pengalaman serta saling melatih dan meningkatkan kemampuan penguasaan teknologi-teknologi terkait. TNI AL memiliki Dinas Hidrografi dan Oseanografi yang sangat mumpuni dalam pengamatan perilaku perairan dan kawasan maritim nasional.
Di antara yang paling mudah adalah merekam dan memprakirakan (forecasting) data pasang-surut pantai. Data ini akan sangat berguna untuk banyak kepentingan, baik pelayaran niaga apalagi pertahanan negara.
LAPAN sendiri juga bukan "pemain baru" di dunia kedirgantaraan dan keruangangkasaan. Berbagai kerja sama dan kepercayaan serta capaian telah diraih sejak masa pemerintahan Soekarno, penggagas LAPAN kala itu. Inilah satu-satunya badan di belahan selatan Bumi yang pada masanya telah mampu meluncurkan calon satelit mini asli buatan dalam negeri.
LAPAN juga memiliki organ yang spesialisasinya di bidang penginderaan jarak jauh --contohnya peringatan dini titik-titik panas kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan sehingga bisa cepat diketahui-- yang siap dimanfaatkan bagi kepentingan pertahanan nasional.
Membilang hal ini, teknologi penginderaan jarak jauh berbasis teknologi satelit itu bisa menjelma berupa UAV dengan misi pengintaian dan intelijen maritim. Bukan rahasia lagi bahwa keterbatasan anggaran pertahanan menjadi "tantangan" untuk berinovasi agar tugas pokok bisa dilakukan sebaik mungkin.
Kehadiran UAV ini akan menjadi armada tambahan signifikan bagi banyak kapal perang dan pangkalan TNI AL untuk membuat perairan Indonesia bertambah aman sekaligus mencegah pelanggaran dari pihak-pihak luar negeri. UAV mampu terbang jauh di balik cakrawala, memancarkan data dan temuannya menuju satelit dan memancarkan ulang ke kapal-kapal perang kita.
Sehingga, di ruang kendali operasi (combat situation room) kapal perang, keputusan paling tepat bisa diambil berdasarkan perintah bermodal data paling akurat. Soeparno mengangankan agar hal itu nanti bisa terjadi secara seketika alias real time. UAV ini dioperasikan dari landasannya di kapal perang dan kembali ke kapal asalnya untuk kemudian dioperasikan lagi.
LAPAN memang tidak mengurusi persenjataan fisik berupa perancangan dan pembuatan peluru kendali. Terlepas dari unsur manusia pengawak, apalah arti peluru kendali tanpa bisa dikendalikan bersandar teknologi state of the art? TNI AL tengah membangun postur kekuatannya yang kuat, ramping, liat, dan modern; salah satunya berupa kapal perang sekelas KAL Clurit ukuran 48 meter yang bisa ngebut di perairan dangkal.
Masih ada kapal kelas Kapal Cepat Rudal 60 yang masih mampu berlayar sempurna sambil tetap memungkinkan sistem giroskop meriam 57 milimeter dan peluru kendali hingga kelas MM-40 Exocet Block II (kelak) diaktifkan dari pijakan luncurnya.
Menurut Sidang Pleno Ke-VI Komite Kebijakan Industri Pertahanan pada 23 Mei 2012 lalu, hal ini masih ditambah dengan kapal kelas Perusak Kawal Rudal dengan kodifikasi PKR 10514 sepanjang 105 meter dengan harga 220 juta dollar AS perunit. "Tampang" kapal yang direncanakan dibuat di galangan PT PAL Surabaya ini mirip dengan kapal fregat kelas SIGMA yang penuh dengan diamond cut-nya.
Perompakan di Selat Malaka, sebagai satu hal, sempat menempatkan nama Indonesia sebagai negara yang kurang baik dalam mengamankan wilayahnya sendiri. Namun berbagai langkah digiatkan sehingga patroli kerkoordinasi digelar di antara negara-negara pihak di perairan yang menguasai sekitar 70 persen omzet perdagangan dunia itu bisa semakin aman.
Kalau sudah begitu nanti, bayangkan capaian yang bisa diraih jika sepertiga saja kapal-kapal perang TNI AL dibekali dengan sistem penginderaan jarak jauh (baca: UAV) yang lebih mumpuni. Tidak akan mudah pihak luar menyodorkan "data pembanding" yang kerap bisa disesuaikan dengan kepentingan mereka.
Apalagi belakangan dan ke depan nanti isu Kepulauan Spratly di Laut China Selatan alias Laut Filipina Barat, di utara Laut Natuna, Provinsi Riau Kepulauan, bisa makin menghangat. Indonesia berada persis di persimpangan konflik antara China, sebagian negara ASEAN, dan (bisa melibatkan) Amerika Serikat.
Indonesia perlu mewaspadai secara khusus tiap perkembangan di perairan itu. Percepatan pembangunan sistem arsenal militer nasional layaklah menjadi prioritas pembangunan demi kemandirian dan kedaulatan bangsa. Di sinilah kontribusi TNI AL dan LAPAN kali ini berawal mula.
Sumber :
ANTARA
