Namun Ketua Komisi I DPR RI, Mahfud Sidiq mengingatkan, hal itu harus tetap mendasarkan dan melihatefektifitas fungsi dan efisiensi anggaran. Jangan sampai membeli barang bekas yang justru fungsinya sudah tak maksimal dan nilainya malah membebankan anggaran negara.
“Adanya peluang alutsista yang dilepas oleh negara-negara eropa barat akibat krisis ekonomi bisa saja dijajaki sebagai opsi baru cara pemenuhan. Tapi dengan tetap merujuk ke renstra (rencana strategis), efektifitas fungsi dan efesiensi anggaran,” ujar Mahfud Sidiq dalam siaran persnya yang diterima INILAH.COM, Kamis (10/11/2011).
Mahfud menjelaskan, untuk pemenuhan alat pertahanan dan keamanan itu, komisi sudah membuat renstra modernisasi alutsista untuk mencapai minimun essential force, untuk tahap 1 sampai dengan tahun 2014 mendatang. Meski berencana untuk membeli alat bekas pakai dari Eropa, katanya itu harus tetap sesuai dengan kebijakan anggaran yang sesuai dengan renstra tersebut atau bahkan lebih.
Bahkan jika ingin membeli alat-alat tersebut, diusahakan proses ini dilakukan antar lembaga negara bukan melalui perusahaan penjualan yang bersifat mencari keuntungan semata. “Kalaupun opsi ini diambil maka harus dilakukan melalui pola G to G (government to government).
Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah Indonesia berencana membeli alat utama sistem senjata (alutsista) dari negara-negara Eropa."Bagaimana kita sekarang sedang memperjuangkan revitalisasi industri pertahanan, kemudian juga dinamika sekarang ini sebagai akibat keadaan di Eropa dan Amerika, di mana mereka sedang kena krisis, maka mereka sekarang mengurangi alutsistanya," ujar Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (10/11/2011).
Penawaran dari negara-negara Eropa yang sedang dilanda krisis ekonomi, dan berencana mengurangi alutsistanya, akan disikapi dengan baik oleh pemerintah Indonesia. "Sekarang kita dalam posisi bagaimana menyikapi ini, menyikapi dalam arti kata, mana yang sesuai dengan kebutuhan kita, mana yang tidak sesuai dengan kebutuhan kita, lalu dananya ada tidak?" kata Purnomo. Hal ini, kata Purnomo, telah dibahas dalam rapat terbatas dengan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), di Kantor Presiden.
Sumber : INILAH
Berita Terkait:
0 komentar:
Post a Comment