Wakil Komisi I DPR Sarankan Pemerintah RI Buat Tank Sendiri

Jakarta – Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin menyarankan pemerintah Republik Indonesia untuk membuat tank-tank sendiri daripada membeli dari pihak luar. Sebelumnya, parlemen Belanda menolak untuk menjual tank Leopard lama milik mereka ke Indonesia, dengan alasan catatan Hak Asasi Manusia (HAM) RI yang buruk di mata mereka.

Tubagus mengaku heran mendengar kabar tersebut, karena sebelumnya pemerintah sama sekali tidak pernah mendiskusikan rencana pembelian tank Leopard dengan DPR. Politisi PDIP ini mengira pemerintah berniat membuat tank sendiri, tidak membeli dari luar negeri.

“Tahun 2008, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan PT. Pindad untuk membuat prototipe tank yang cocok di Indonesia. Sekarang, prototipe itu sudah jadi, jenis tank kelas menengah yang cocok untuk jalanan di Indonesia,” papar Tubagus kepada VIVAnews, Jumat 16 Desember 2011.

“Tinggal alat bidik dan meriam yang perlu dibeli, tapi fisik tank-nya sudah oke,” imbuhnya. Oleh karena itulah Tubagus mempertanyakan berubahnya rencana awal pemerintah. “Ini sedang berjalan, kok lantas ada kebijakan baru untuk membeli tank Leopard,” kata dia.

Kini, setelah parlemen Belanda menolak menjual tank Leopard mereka ke Indonesia, Tubagus meminta pemerintah RI kembali ke rencana awal mereka. “Kalau pemerintah mau konsekuen dengan program mereka, teruskan pembuatan di Pindad,” tegasnya. Menurutnya, memproduksi tank sendiri akan menguntungkan Indonesia dari banyak segi.

“Berikan kesempatan kepada anak Bangsa. Produksi dalam negeri sama artinya dengan memberi kesempatan Pindad untuk bisa berkembang, karena biaya yang dibelanjakan pemerintah akan kembali kepada negara, berhubung Pindad adalah perusahaan negara,” jelas Tubagus.

Tank Leopard tidak cocok

Tubagus mengatakan Leopard tergolong tipe tank yang paling canggih, dengan kapasitas 62 ton. Namun kapasitas tank yang berat inilah yang membuat rencana pembelian tank tersebut kontroversial dan menjadi perdebatan di antara ahli-ahli sistem persenjataan RI.

“Ini banyak dipersoalkan, karena kapasitas tank Leopard dianggap terlalu berat. Padahal, jalanan di Indonesia memiliki daya tahan dengan kapasitas rendah. Tank seberat 62 ton akan sulit bergerak di jalanan di Indonesia,” papar Tubagus.

Parlemen Belanda, Tweede Kamer, menolak menjual tank Leopard ke Indonesia, dengan alasan tidak ingin terlibat dalam pelanggaran HAM yang menurut mereka kerap terjadi di Indonesia. Mosi penolakan penjualan tank Leopard ke Indonesia, disampaikan oleh dua partai Belanda yang duduk di parlemen.

“Kita tahu mereka (RI) telah memporak-porandakan Aceh, Timor-Timur. Baru-baru ini juga terjadi kerusuhan di Papua,” kata Arjan El Fassed dari Partai Kiri Hijau yang menginisiasi mosi penolakan itu, seperti dikutip Radio Nederland Siaran Indonesia, Rabu 14 Desember 2011.

Minat Indonesia atas tank Leopard Belanda sebetulnya mendapat sambutan postif pemerintah Belanda, yang segera mengutus Menteri Pertahanan mereka, Hans Hillen, untuk menyampaikan hal tersebut kepada Tweede Kamer. Kementerian Pertahanan Belanda ingin menjual tank-tank Leopard lama mereka kepada Indonesia, sebagai bagian dari langkah penghematan besar-besaran.

Pasca penolakan parlemen Belanda, pengamat militer Indonesia Salim Said berpendapat, keputusan itu berpotensi mengganggu hubungan bilateral kedua negara. “Pasti (penolakan penjualan tank itu) akan berdampak. Apalagi situasi papua sedang menghangat. Banyak kecurigaan dari Indonesia bahwa ada elemen-elemen Belanda yang masih bermain di Papua,” terang Said.

Sumber : Vivanews

Berita Terkait: