Menhan : Anggaran Kemhan Diarahkan untuk Penyelenggaraan Sistem Pertahanan

Jakarta - Kebijakan pelaksanaan rencana kerja Kementerian Pertahanan tahun 2011 diarahkan pada penyelenggaraan sistem pertahanan negara yang terintegrasi, handal, dan pro kesejahteraan. Pelaksanaannya ditikberatkan pada lima hal.

“Pertama, kesejahteraan, dengan telah diberikan pada prajurit TNI dan PNS berupa tunjangan khusus perbatasan, remunerasii kinerja, kenaikan berkala, gaji ke-13, santunan dan tunjangan cacat serta rencana kenaikan ULP,” kata Menteri Pertahanan di Jakarta, Jumat (30/12).

Kedua, penataan organisasi internal seperti bela negara, Universitas Pertahanan, peresmian pusat misi pemeliharaan perdamaian (PMPP), sistem informasi pertahanan negara (sisfohanneg) alokasi penelitian dan pengembangan, dan pengawasan.

Selanjutnya, pelaksanaan rencana kerja diarahkan pada industri pertahanan dengan dibentuknya Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) dalam merevitalisasi industri dalam negeri dan mengupayakan penyehatan Badan Usaha Milik Negara Industri Pertahanan (BUMNIP) dalam bentuk penyertaan modal.

Selain itu juga digunakan untuk menghasilkan produk-produk RUU antara lain RUU Revitalisasi Industri Pertahanan, RUU Keamanan Nasional, RUU Komponen Cadangan, RUU Rahasia Negara dan menyelesaikan 31 Peraturan Menteri Pertahanan.

“Terakhir untuk keberhasilan Indonesia sebagai keketuaan Asean Defence Ministers Meeting ke-5 tahun 2011,” kata Purnomo. Kegiatan ini, menghasilkan kesepakatan Joint Declarations ADMM dan ASEAN political and Security Community dalam Bali Concord III.

Sumber : JURNAS

Readmore --> Menhan : Anggaran Kemhan Diarahkan untuk Penyelenggaraan Sistem Pertahanan

Menhan: Penyerapan Anggaran Kemhan 2011 Mencapai 94,73%

Jakarta - Penyerapan belanja modal dan barang anggaran APBN 2011 Kementerian Pertahanan terserap sebanyak 94,73 persen. Total pagu APBN Kemhan sebesar pada 2011 adalah sebesar Rp58,192 triliun, khusus untuk belanja barang dan modal dari Pagu setelah revisi sebesar Rp35,973 triliun terserap sebesar Rp34,076 triliun atau 94,73 persen.

"Sisanya Rp1,897 triliun atau 5,27 persen, alokasi pinjaman dalam APBN Kemhan 2011 yang belum dipakai atau multiyears," kata Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, dalam evaluasi akhir Kemhan di Jakarta, Jumat (30/12).

Menurut Purnomo, sumber dana pinjaman dalam dan luar negeri belum terealisasi meskipun sudah ada kontrak.

"Jika belanja pegawai masuk dalam perhitungan penyerapan, maka penyerapan anggaran Kemhan 2011 sebesar 96,7 persen," ujarnya. Kebijakan Kemhan pada pelaksanaan rencana kerja tahun 2011 lebih diarahkan pada terselenggaranya sistem pertahanan negara yang terintegrasi, handal dan prokesejahteraan.

Sumber : Jurnas

Readmore --> Menhan: Penyerapan Anggaran Kemhan 2011 Mencapai 94,73%

Januari 2012 , Dua C-295 Buatan Airbus Akan Tiba Ke Indonesia

Jakarta - Kementerian Pertahanan kembali melakukan penambahan enam unit jet tempur untuk TNI Angkatan Udara. Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyebutkan pembelian enam unit Sukhoi Su-30 MK2 dari Rusia ini sudah diresmikan melalui penyerahan kontrak antara Kementerian Pertahanan dan produsen pesawat Rusia, JSC Rosoboronexport.

Menurut Sjafrie, penambahan enam unit Sukhoi Su-30 MK2 ini untuk melengkapi jet tempur yang kini sudah dimiliki TNI Angkatan Udara. "Penyerahan kontrak sudah dilakukan kemarin dan saat ini masih ada kontrak yang sedang berjalan," ujar Sjafrie di kantornya, Jumat, 30 Desember 2011.

Saat ini TNI AU telah memiliki 10 unit jet tempur Sukhoi sejenis. Ini terdiri dari enam Sukhoi jenis Su-27 SKM dan empat Sukhoi jenis Su-30 MK2. Rencananya, TNI AU akan menempatkan satu skuadron Sukhoi ini di Pangkalan Udara Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan.

Menurut Sjafrie, selain pembelian jet tempur dari luar negeri, pemerintah kini juga tengah mengoptimalkan peningkatan industri penerbangan dalam negeri. Apalagi pemerintah sudah menargetkan tahun 2010 dan 2011 sebagai tahun kebangkitan industri dalam negeri. "Jadi, tahun 2012-2013 mendatang kami akan lakukan pemenuhan kebutuhan alutsista penerbangan secara cepat," ujarnya.

Untuk pemenuhan alat utama sistem persenjataan udara, Sjafrie menyebutkan PT Dirgantara Indonesia secara berangsur merampungkan penyaluran helikopter jenis Bell 412 dan Puma untuk Angkatan Darat dan Angkatan Udara. Selain itu PT DI juga terus meningkatkan kerja sama pembuatan sembilan unit pesawat CN 295 dengan produsen pesawat Airbus Millitary yang berbasis di Spanyol.

Rencananya pada awal 2012 mendatang, Airbus Millitary mulai menindaklanjuti kerja sama. "Awal Januari ini akan tiba dua unit pesawat CN295," ujarnya.

Selain dengan Spanyol dan Rusia, Kementerian Pertahanan terus mendorong industri pesawat dalam negeri untuk meningkatkan kerja sama pemenuhan alutsista penerbangan dengan negara lain. "Kami mendorong kerja sama pembuatan jet latih dengan Brazil dalam kerangka alih teknologi dengan PT DI," lanjut Sjafrie. Kemenhan berharap industri penerbangan dalam negeri bisa memenuhi kebutuhan TNI AU dalam pengawasan udara.

Sumber : Tempo

Readmore --> Januari 2012 , Dua C-295 Buatan Airbus Akan Tiba Ke Indonesia

2012, TNI AL Akan Melakukan Pengadaan 3 Kapal Selam, 2 PKR Dan 20 KCT

Jakarta - TNI AL telah melaporkan kesiapan validasi organisasi kepada komando atas dan pemerintah tentang pembentukan Komando Wilayah Laut Republik Indonesia (Kowila RI) yang membawahi 3 Armada (Barat, Tengah dan Timur), Komando Latihan Wilayah Laut (Kolatwila) Komando Pemeliharaan Material Wilayah Laut (Koharmatwila), pembentukan 3 Divisi Marinir dan perubahan Korps Marinir menjadi Kotama Operasi.

Hal tersebut dikatakan Kepala Staf Angkatan Laut (KASAL) Laksamana TNI Soeparno dihadapan 700 Perwira Menengah (Pamen) dan Perwira Tinggi (Pati) TNI AL Wilayah Timur (Wiltim) pada olahraga bersama TNI AL Wilayah Timur di Lapangan Laut Maluku, Komando Pengembangan dan Pendidikan Angkatan Laut (Kobangdikal), Jumat (30/12).

Kemudian, lanjutnya, selain pembentukan Kowila, TNI AL memandang perlu meningkatkan Dinas Potensi Maritim menjadi Asisten Potensi Maritim, karena potmar dipandang sebagai salah satu tugas pokok TNI AL, kemudian membentuk Disopslatal, membentuk Pusat Intelejen Laut (Pusintelal) serta meningkatan Dinas Hidrooseanografi menjadi Badan Hidro Oseanografi.

Selain siap melakukan validasi organisasi, di tahun 2012 diharapkan kebijakan pemerintah dalam pembangunan kekuatan pertahanaan pada tingkat Minimum Essential Force (MEF) TNI AL dalam bidang penambahan Alat Utama Sisitem Senjata (Alutsista) dapat segera terrealisasi. Penambahan alutsista tersebut, diantaranya pembelian 3 kapal selam, 2 kapal permukaan frigate jenis Perusak Kapal Rudal (PKR) dan 20 Kapal Patroli Cepat dan Kapal Cepat Torprdo (KCT).

Menurutnya, untuk membangun kekuatan militer yang handal tidak perlu beraliansi kepada salah satu blok teknologi alutsista, tetapi mampu mengadaftasi dan mengadopsi teknologi dari berbagai blok yang diarahkan untuk meraih keunggulan sendiri. Pada konteks ini penyiapan sumber daya manusia menjadi sangat vital.

“Kita harus akui, negara kita tidak sekuat negara barat yang kuat dalam teknologi mesin perangnya, oleh karena itu kita tidak usah cari musuh, lebih baik cari teman dan tidak menggantungkan kekuatan Alut kepada salah satu blok,” terangnya.

Selain menyoroti validasi organisasi dan alutsista, orang nomor satu di TNI AL ini mengingatkan kepada para perwira dibawahnya untuk senantiasa meningkatkan kembali pelaksanaan kode etik dan etika professional serta tatakrama dalam kehidupan seorang perwira.

Seorang perwira, lanjutnya, harus mampu membangun sendi-sendi kehidupan yang berdisiplin, memiliki kepedulian dan rasa tanggung jawab yang lebih tinggi dibanding dengan prajurit yang dipimpinnya.

“Pegang teguh Sapta Marga, 8 Wajib TNI, Trisila TNI AL dan malu berbuat cela,” serunya.

Ditahun 2011, lanjutnya lagi, masih ada agenda yang belum terealisasi dan akan dilanjutkan pada 2012 nanti diantaranya Kartika Jala Krida (KJK) KRI Dewaruci ke AS. Dimana pada KJK sebelumnya tidak pernah mengikutkan Kadet (taruna AAL;Red) dari Korps Marinir, pada KJK nanti akan diikutsertakan, kemudian latihan Armada Jaya pada medio September dan Latihan Gabungan TNI pada medio November 2012.

Sementara itu pada acara olah raga bersama penutup akhir tahun yang diisi dengan senam dan jalan sehat sejauh 3 kilometer di area Kesatriaan Kobangdikal tersebut, tampak hadir para Asisten KASAL, Pangkotama TNI AL wilayah timur dan barat, seperti Dankobangdikal Laksda TNI Sadiman, SE, Pangarmatim Laksda TNI Ada Supandi, Pangarmabar, Komandan Seskoal dan para Kepala Dinas di lingkunagn Mabesal, serta Pamen TNI AL se-Wilayah Timur.

Sumber : TNI AL

Readmore --> 2012, TNI AL Akan Melakukan Pengadaan 3 Kapal Selam, 2 PKR Dan 20 KCT

Mantan KSAL : MBT Tidak Cocok Digunakan Di Indonesia

Jakarta - Anggaran pertahanan yang mencapai Rp 9 triliun harus digunakan seefisien mungkin untuk membeli peralatan alutsista. Salah satu caranya, jangan terlalu banyak membeli pesawat tempur bekas negara lain.

Dalam acara Refleksi Catatan Akhir Tahun 2011 yang diselenggarakan ormas NasDem, Ketua Dewan Pertimbangan ormas NasDem Tedjo Edhy Purduatno, mengatakan walaupun anggaran alutsista besar namun pembelian peralatan alutsista belum sesuai untuk menangkal Indonesia dari serangan musuh asing. Tedjo mencontohkan peralatan alutsista yang dibeli acapkali tak sesuai dengan kondisi geografis Indonesia.

"Misalnya membeli tank. Tank itu bagusnya di padang pasir. Bila dipakai di sini tidak cocok. Kemudian untuk pesawat tempur, jangan terlalu banyak membeli bekas pesawat negara lain," ujar Tedjo, Kamis (29/11/2011) di kantor pusat NasDem.

Dikatakannya, meskipun pesawat bekas tersebut bisa di-upgrade, namun namanya pesawat bekas tentu sudah berkurang masa pemakaiannya atau life timenya. Tedjo pun meminta pemerintah bila membeli peralatan alutsista paling tidak sebanding dengan negara tetangga, bahkan kalau bisa melebihi.

"Kita mau beli kapal selam. Beli kapal selamnya di negara yang kompeten dalam pembuatan kapal selam. Bila kapal selam yang dibeli kemampuannya dibawah negara tetangga, sama saja tidak ada artinya," ucapnya.

Tedjo menambahkan, masalah perbatasan antara Indonesia dengan negara tetangga juga perlu ditegaskan kembali. Saat ini, batas negara sering digeser-geser dan kerap merugikan Indonesia.

Sumber : Tribun

Readmore --> Mantan KSAL : MBT Tidak Cocok Digunakan Di Indonesia

Kemhan Teken Kontrak Pengadaan Enam Unit Su30MK2

Jakarta - Kementerian Pertahanan Republik Indonesia memastikan membeli enam unit jet tempur Sukhoi Su-30 MK2 dari Rusia sebagai bagian dari rencana strategis untuk memenuhi kekuatan udara pesawat tempur Sukhoi hingga satu skuadron atau setara 16 jet tempur.

Kepastian tersebut ditandai dengan penyerahan kontrak pengadaan Sukhoi Su-30 MK2 antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dengan JSC Rosoboronexport Rusia, Kamis (29/12) di kantor Kementerian Pertahanan RI, Jakarta.

Dalam acara penyerahan kontrak tersebut, pihak Kemhan diwakili oleh Kepala Badan Sarana Pertahanan (Kabaranahan) Kemhan RI Mayjen TNI Ediwan Prabowo, sedangkan pihak Rosoboronexport Rusia diwakili oleh pejabat perwakilannya di Indonesia Vadim Araksin.

Hadir menyaksikan serah terima kontrak tersebut sejumlah pejabat di lingkungan Kemhan dan Mabes TNI AU antara lain Kepala Pusat Pengadaan Baranahan Kemhan Laksma TNI Ir. A. Djonie Gallaran, MM, Asrena Kasau Marsda TNI Rodi Suprasodjo, S.IP dan Kadisadaau Marsma TNI Achmad Zainuri. Hadir pula Duta Besar Rusia Untuk Indonesia Alexander A. Ivanov.

Pengadaan enam unit jet tempur Sukhoi Su-30 MK2 ini untuk melengkapi 10 Sukhoi yang kini sudah dimiliki TNI AU sehingga nantinya genap menjadi satu skuadron yang ditempatkan di Pangkalan Udara (Lanud) Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan.

10 Shukoi tersebut terdiri enam unit Sukhoi jenis Su-27 SKM dan empat unit Sukhoi jenis Su-30 MK2. Dengan penambahan enam unit jet tempur Sukhoi Su-30 MK2 tersebut diharapkan dapat menambah kekuatan tempur TNI AU dalam menjaga kawasan udara Indonesia.

Kabaranahan Kemhan RI dalam kesempatan tersebut menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak JSC Rosoboronexport Rusia yang telah menunjukkan kerjasama yang baik dan saling menguntungkan dengan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia sehingga realisasi pengadaan Sukhoi Su-30 MK2 dapat terpenuhi.

Realisasi pengadaan Sukhoi Su-30 MK2 menjadi salah satu perkembangan positif dari hubungan kerjasama yang saling menguntungkan antara kedua negara di bidang pertahanan terutama kerjasama pengadaan Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista).

Kabaranahan Kemhan RI berharap, di masa mendatang Pemerintah Indonesia dapat mencapai kebutuhan Alutsista khususnya pesawat tempur yang dapat menjaga wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman baik internal dan eksternal.

Mengakhiri sambutannya, Kabaranahan Kemhan RI mengatakan, dengan telah diserahkannya kontrak pengadaan Sukhoi Su-30 MK2, maka kedepan kedua belah pihak memiliki tanggung jawab untuk melanjutkan proses pengadaan Sukhoi Su-30 MK2 seperti yang telah direncanakan dan Kemhan RI berharap dapat selesai tepat pada waktunya.

Sumber : DMC

Readmore --> Kemhan Teken Kontrak Pengadaan Enam Unit Su30MK2

Marinir TNI AL Latihan Tempur di Hutan Baluran dan Pantai Banongan Situbondo

Situbondo - Prajurit Korps Marinir TNI AL gelar latihan perang di kawasan Hutan Baluran, Situbondo, Kamis (29/12/2011). Berbagai peralatan dan kendaraan tempur (ranpur) dikerahkan untuk menghancurkan kekuatan musuh.

Termasuk kendaraan tempur (ranpur) ampibi yang melakukan pendaratan di Pantai Banongan, Asembagus, Situbondo.

Dengan mengendarai tank jenis LVT-7, sejumlah perwira tinggi TNI dan Polri ikut serta melakukan pendaratan. Tampak di atas ranpur ampibi tersebut, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, Kasal Laksamana TNI Soeparno, Kasad Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo, Kasau Marsekal TNI Imam Sufaat, dan Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo.

Ranpur amfibi itu mengikuti manuver gelombang pendaratan kendaraan amfibi yang lain. Antara lain, 5 unit PT 76; 6 unit BTR 50; 4 unit LVT-7; dan dua unit Kapa. Berikutnya, semua ranpur Amfibi ini bertolak menuju Hutan Baluran, tempat terjadinya pertempuran.

Dalam latihan perang tersebut, Korps Marinir mengerahkan kekuatan penuh, mulai dari Batalyon Taifib, Infanteri, Kavaleri, Artileri, dan bantuan tempur. Setelah melalui pertempuran sengit, Korps Marinir akhirnya berhasil membuat lawan kocar-kacir.

Meski begitu, Korps Marinir kembali memberondong tembakan, termasuk dengan empat pucuk RM 70 Grad. Sehingga musuh benar-benar berhasil dihancurkan dan sebagian pasukan lawan ditawan.

Demikianlah, skenario Latihan Pemantapan Brigade Pendarat (Lattap Brigat) dan Latihan Kesenjataan Terpadu (Latsendu) yang digelar di Puslatpur Marinir Baluran Situbondo. Seluruh petinggi TNI dan Polri menyaksikan latihan tempur tersebut dari ketinggian bukit Tersier bernomor 12 (T-12).

"Latihan seperti ini rutin kita laksanakan setiap tahun, sebagai puncak latihan Korps Marinir TNI AL," kata Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono.

Kali ini, latihan diikuti sekitar 3.000 prajurit Korps Marinir dari berbagai unsur. Selain itu, aneka peralatan dan kendaraan tempur yang dimiliki juga dilibatkan. Antara lain, 6 unit LVT-7, 5 unit Tank PT 76, 32 unit BTR 50, dan 15 unit BMP-3F.

Tak hanya itu, Latsendu 2011 Korps Marinir juga mengerahkan 4 unit BVP-2, 8 pucuk Howitzer 105 mm, 6 unit Roket Multi Laras (RM 70 Grad), 4 pucuk Meriam 57 mm, 4 unit Sea Raider, 3 Helikopter, empat Pesawat Cassa 212, serta 3 kapal perang, yakni KRI Makasar, KRI Teluk Mandar, dan KRI Hasanudin.

Sumber : DETIK

Readmore --> Marinir TNI AL Latihan Tempur di Hutan Baluran dan Pantai Banongan Situbondo

Kedatangan 16 Super Tucano Menambah Kepadatan Lanud Malang

Malang - Pangkalan Udara (Lanud) TNI AU Abdurrahman Saleh di Pakis,Kabupaten Malang akan ketambahan 16 unit pesawat tempur baru jenis Super Tucano dari Brasil.

Penambahan armada tempur jenis pesawat tempur ringan ini rencananya akan datang pada 2012 nanti. ”Makanya, ke depan aktivitas penerbangan di sini akan makin padat dengan mulai dibukanya terminal baru bandara sipil,” ujar Kepala Dinas Operasional (Kadisops) Lanud TNI AU Abdurrahman Saleh Kolonel Penerbang Novyanto Widadi di sela-sela peninjauan Bandara Sipil Abdurrahman Saleh kemarin. Rencananya pada Jumat (30/12) besok, terminal baru Bandara Sipil Abdurrahman Saleh akan diuji coba selama dua pekan.Kompleks bandara sipil ini berada di luar daerah militer Lanud TNI AU.Namun, untuk runway masih tetap menggunakan milik TNI AU.

Pihak TNI khawatir,dengan adanya penambahan pesawat tempur baru di pangkalannya nanti akan membuat kepadatan pesawat makin tinggi. Karena itu, kata Novyanto, pihaknya meminta agar pemerintah membangun runway pararel untuk memudahkan dan melancarkan aktivitas penerbangan militer dan sipil. Pihak TNI AU belajar dari Bandara Juanda Surabaya yang berdampingan dengan bandara milik TNI AL.”Di sana waktu jarak antara pesawat satu dengan lainnya,baik mendarat maupun terbang sudah 1, 2 menit,”ungkapnya.

Apalagi, katanya, pesawat tempur militer memerlukan latihan dan manuver. Misalnya ketika ada latihan menembak dalam bentuk formasi, saat pesawat landing harus membentuk formasi. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur Wahid Wahyudi mengatakan, pihaknya memahami harapan pihak Lanud TNI AU Abdurrahman Saleh terkait kebutuhan runway pararel. ”Kita memahami dan akan menyampaikan persoalan ini kepada pemerintah pusat,”ungkapnya.

Sumber : SINDO

Readmore --> Kedatangan 16 Super Tucano Menambah Kepadatan Lanud Malang

Menhan : Lokasi Penempatan Kapal Selam Baru Belum Ditentukan

Medan - Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengatakan, pemerintah belum menentukan lokasi pemanfaatan tiga kapal selam yang diproduksi di Korea Selatan untuk mendukung kekuatan TNI Angkatan Laut. “Masih dipikirkan lokasi penggunaannya,” katanya ketika tiba di Bandara Polonia Medan, Rabu [28/12] .

Menurut Menteri Pertahanan (Menhan), pihaknya telah memiliki beberapa pilihan lokasi untuk pemanfaatan tiga kapal selama itu. Namun dalam perkembangan terakhir, pihaknya belum dapat memutuskan lokasi pemanfaatan kapal selam yang masih dalam proses pembahasan tentang mekanisme alih teknologi dalam pengadaan benda tersebut. “Ada beberapa pilihan tetapi belum diputuskan,” katanya tanpa menyebutkan lokasi-lokasi yang menjadi pilihan itu.

Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral itu menyatakan, kapal selam yang diproduksi di Korea Selatan tersebut dipilih karena memiliki sejumlah kelebihan dalam mendukung kekuatan TNI Angkatan Laut. “Kapal itu pengembangan lebih lanjut dari jenis U-209,” katanya tanpa menjelaskan lebih rinci.

Sebelumnya, Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyatakan, pemerintah Indonesia dan Korea Selatan masih membahas mekanisme alih teknologi dalam pengadaan tiga kapal selam baru tersebut.

Ketika mengunjungi PT Pindad dan PT Dirgantara Indonesia, di Bandung, Selasa (20/12), ia mengatakan, proses pengadaan kapal selam tersebut telah selesai pada tahap penentuan produsen dan kontrak. Dalam kontrak tersebut ada ketentuan mengenai mekanisme alih teknologi mulai dari awal hingga akhir pengadaan selesai seluruhnya.

Proses pengadaan tiga kapal selam tersebut diadakan dari Korea Selatan. Sebelumnya untuk pengadaan kapal selam TNI AL ada beberapa negara yang menjadi pilihan seperti Jerman (U-209), Korea Selatan (Changbogo), Rusia (Kelas Kilo), dan Prancis (Scorpen).

Setelah melalui tender dan disesuaikan dengan spesifikasi teknis dan kebutuhan operasional serta anggaran yang ada, akhirnya diputuskan pengadaan dilakukan dari Korea Selatan.

Sumber : Berita Sore

Readmore --> Menhan : Lokasi Penempatan Kapal Selam Baru Belum Ditentukan

Dua Pesawat Hawk TNI AU Terbang Rendah Di Danau Toba

Medan - Dua pesawat jenis Hawk melakukan terbang rendah di kawasan Danau Toba, Parapat, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara (Sumut), Rabu siang. Atraksi itu merupakan bagian patroli sekaligus suguhan atraksi bagi para pengunjung Pesta Danau Toba (PDT) yang tengah berlangsung.

Kedua pesawat sempat melintas di atas Open Stage Parapat, pusat penyelenggaraan PDT 2011 sebanyak lima kali dengan terbang rendah. Pesawat mengelilingi kawasan Danau Toba kemudian menjauh pergi. Deru suaranya yang keras sempat menarik perhatian warga yang sedang menyaksikan pagelaran tari daerah.

Salah seorang warga, Ferdinan mengatakan, pesawat tempur nyaris tidak pernah terbang rendah melintas di atas Danau Toba. Atraksi dua pesawat tersebut merupakan pengalaman pertama yang menyenangkan bagi dia.

"Suaranya kuat dan terbang rendah. Saya baru pertama kali melihat ini," kata Ferdinan.

Panglima Komando Sektor Pertahanan Udara Nasional (Kosek Hanudnas) III, Marsekal Pertama, Bonar Hutagaol menyatakan, kedua pesawat tersebut memang sengaja melintas rendah di sekitar Danau Toba. Pesawat-pesawat itu tengah melakukan patroli dalam perjalanan pulang lewat di atas Danau Toba.

"Jadi, combine-lah, ya sekalian patroli ya sekalian atraksi bagi masyarakat yang sedang menghadiri Pesta Danau Toba," kata Hutagaol kepada wartawan di Medan.

Disebutkan Hutagaol, kedua pesawat itu, masing-masing jenis Hawk 109/209 merupakan bagian dari Skuadron Udara 12 Pekan Baru, yang tengah melakukan kegiatan patroli. Kegiatan itu berlangsung 26-30 Desember mendatang.

Patroli udara itu untuk memantau wilayah udara perbatasan Indonesia-Malaysia khususnya di kawasan perairan Selat Malaka dan daerah-daerah lain yang berada di Pulau Sumatera, mulai dari Sabang hingga Sibolga.

Sumber: DETIK

Readmore --> Dua Pesawat Hawk TNI AU Terbang Rendah Di Danau Toba

TNI AL Bantah Pembelian Kapal Selam Korsel Barter Dengan Pesawat CN-235

Surabaya - TNI AL membantah tudingan pembelian kapal selam dilakukan dengan cara barter dengan pesawat CN-235 buatan PT Dirgantara Indonesia (PTDI). Korea Selatan memang membeli CN-235, tapi merupakan transaksi bisnis yang terpisah dengan pembelian kapal selam tersebut.

“Itu side effect dari kedekatan hubungan yang terbangun antara Indonesia-Korsel,” kata Kepala Dinas Penerangan TNI AL Laksma TNI Untung Suropati di Jakarta, Jumat (23/12). Menurutnya, memang banyak manfaat yang bisa didapatkan dari terjalinnya hubungan baik dua negara.

Untung mencontohkan pengadaan alutsista untuk TNI AL telah banyak dipenuhi oleh Korsel. “Pengadaan LPD (Landing Platform Dock), KRI Suharso juga kerja sama dengan Korea,” katanya. Sekedar diketahui, Korea Selatan telah menggunakan dua skadron CN-235 sejak 1994.

Untung menambahkan, produk alat utama sistem senjata (alutsista) buatan Korsel sudah teruji handal. “Kita juga harus sadar produk buatan korsel bagus,” katanya.

Sumber : JURNAS

Readmore --> TNI AL Bantah Pembelian Kapal Selam Korsel Barter Dengan Pesawat CN-235

Kemhan : Tim Pembuat Kapal Selam Indonesia Berangkat Januari

Jakarta - Tim Indonesia yang akan mengikuti proses pembangunan kapal selam di Korea Selatan akan berangkat Januaru mendatang. Tim yang berjumlah 50 orang itu akan mempelajari pembangunan kapal selam agar bisa mengaplikasikannya di Indonesia.

“Diperkirakan tim yang terdiri dari 50 orang itu akan berangkat Januari,” kata Kepala Pusat Komunikasi Publik (Kapuskomblik) Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Hartind Asrin di Jakarta, Jumat (23/12).

Dia menuturkan, pemberangkatan tim tersebut dalam rangka mengikuti proses alih teknologi sesuai kesepakatan dalam kontrak pengadaan kapal selam yang telah ditandatangani antara Kemhan dan perusahaan galangan kapal asal Korea Selatan Daewoo Shipbuilding Marine Enginering (DSME). Tim tersebut akan mengikuti keseluruhan proses pembangunan hingga selesai dan kapal selam siap dikirim ke Indonesia.

“Sekitar 56 bulan, hingga kapal selam selesai,”katanya.

Sebelumnya, Wamenhan Sjafrie Sjamsoeddin menyatakan pada tahap pengadaan kapal selam yang pertama, SDM Indonesia melalui PT PAL akan dikirimkan ke Korea untuk melihat langsung pembuatan kapal selam tersebut. Sebanyak 50 orang teknisi dengan masa kerja yang masih panjang akan mengikuti proses ini.

Pada pengadaan yang kedua, para teknisi ini direncanakan mulai terlibat dalam pembuatan kapal selam. Sehingga pada tahap ketiga para teknisi Indonesia sudah mampu memproduksi sendiri kapal selam.

Menurut Sjafrie, kebijakan dasar pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) harus memberi keuntungan dalam meningkatkan kemampuan industri pertahanan nasional salahsatunya dengan cara alih teknologi. Hartind menambahkan, pembelian kapal selam tersebut sudah sesuai dengan rencana strategis (renstra) dan blue print pertahanan untuk meningkatkan minimal essential forces.

Sumber : JURNAS

Readmore --> Kemhan : Tim Pembuat Kapal Selam Indonesia Berangkat Januari

KSAL : TNI AL Minimal Harus Mempunyai 14 - 18 Kapal Selam

Surabaya - Kebutuhan Kapal Selam TNI AL dalam blue print pertahanan hingga tahun 2024 adalah delapan unit kapal selam. Jumlah ini sebenarnya masih jauh dari cukup untuk mengamankan laut Indonesia yang sangat luas.

“Sampai 2024 kami akan mengadakan delapan unit kapal selam,” kata Kepala. Dinas Penerangan TNI AL (Kadispenal) Laksamana Pertama Untung Suropati di Jakarta, Jumat (23/12).

Tiga kapal selam yang kontraknya ditandatangani antara Kemhan dan perusahaan galangan kapal asal Korea Selatan Daewoo Shipbuilding Marine Enginering (DSME) berada pada rencana strategis (renstra) pertama 2010-2014. Ketiga kapal selam tersebut diharapkan selesai dan berada di Indonesia berturut-turut pada 2015, 2016, dan 2018.

Untuk menambahkan, standar minimal kapal selam yang harus dimiliki Indonesia adalah 14 unit. “Standar minimal dalam konteks keamanan negara kepulauan adalah 14-18 unit,” ujar Untung.

Namun begitu Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Marsetio sebelumnya mengatakan Indonesia perlu menambah 39 kapal selam untuk menjaga wilayah lautnya.

Kadispenal menjelaskan, untuk melakukan pengamanan terhadap Indonesia yang memiliki laut sangat luas memang dibutuhkan kapal selam sejumlah tersebut. Dia mencontohkan, Jepang dengan luas laut yang kecil memiliki 24 unit kapal selam. “Dengan pertimbangan luas wilayah, Indonesia memang harus ada menambah 39 kapal selam,” tambahnya.

Sumber : JURNAS

Readmore --> KSAL : TNI AL Minimal Harus Mempunyai 14 - 18 Kapal Selam

Satu Hercules TNI-AU segera kembali dari Amerika Serikat

Jakarta - Hari ini, satu unit pesawat angkut berat C-130 Herkules TNI-AU akan kembali mengarungi udara Indonesia seusai menjalani pemeliharaan tingkat berat di Oklahoma, Amerika Serikat.

"Menurut rencana, besok pesawat mulai diberangkatkan ke Indonesia," kata Asisten Perencanaan Kepala Staf TNI-AU, Marsekal Muda TNI Rodi Suprasojo, di Jakarta, Kamis.

Satu unit pesawat angkut berat C-130 Herkules TNI-AU menjalani pemeliharaan berat dalam Programmed Depot Maintenance di hanggar perusahaan swasta ARINC, di Oklahoma, Amerika Serikat. Program penyehatan kembali jajaran "Herky" Indonesia itu bagian dari kerja sama militer Indonesia dengan Amerika Serikat.

Satu pesawat yang menjalani pemeliharaan berat di ARINC untuk kali pertama itu, bernomor register A-1323. Perbaikan menyeluruh mulai dari inspeksi D (inspeksi berat) sampai ke berbagai sistem dan subsistem di tubuh Herkules itu cukup menyita waktu, dari rencana enam bulan selesai molor hingga satu tahun.

Suprasodjo mengemukakan, program dibiayai hibah Amerika Serikat itu bertujuan meningkatkan kemampuan dan kesiapan pesawat C-130 Hercules TNI Angkatan Udara. Kedayagunaan Herkules bagi banyak negara sudah terbukti, dia bisa dikerahkan untuk misi perang atau non perang serta kemanusiaan.

Ia menambahkan, hibah bagi pemeliharaan C-130 Hercules TNI Angkatan Udara akan dilakukan bertahap. Indonesia adalah negara pertama di luar Amerika Serikat yang mengoperasikan C-130 Herkules dan pesawat transpor berat pertama milik Indonesia itu masih ada; diparkir selamanya sebagai monumen di Markas Komando Korps Pasukan Khas TNI-AU, di Pangkalan TNI-AU Sulaeman, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

"Jika satu unit ini telah selesai dan berhasil ditingkatkan kemampuannya, maka dua unit pesawat angkut berat sejenis juga akan menjalani pemeliharaan di Oklahoma," tutur Rodi.

Teknisi TNI Angkatan Udara sebenarnya telah memiliki kemampuan untuk melakukan pemeliharaan pesawat C-130 Hercules seperti Depo Pemeliharaan 30 di Pangkalan Udara Abdurahman Saleh, Malang. Hanya saja, pihak AS ingin melakukan pengecekan dan pemeliharaan secara menyeluruh dan teliti.

Sumber : ANTARA

Readmore --> Satu Hercules TNI-AU segera kembali dari Amerika Serikat

CN-235 MPA Ketiga Korean National Guard Diserahkan

Jakarta - Korean National Guard menerima pesawat CN-235 Maritme Patrol Aircraft ketiga dari hanggar produksi PT Dirgantara Indonesia (PTDI), di Bandung, Jumat. Total pesanan pesawat intai maritim menengah dari Korea Selatan itu sebanyak empat unit dengan total nilai kontrak sekitar 94 juta dolar Amerika Serikat.

"Sebelum pesawat CN-235 MPA yang ketiga ini diterbangkan ke Korea Selatan, pesawat telah menjalani serangkaian pengujian sesuai prosedur yang berlaku serta telah menjalani uji penerimaan," kata Direktur Aircraft Integration PTDI, Budiman Saleh.

Korea Selatan sebetulnya memiliki sendiri industri pesawat terbang yang cukup mumpuni di kelas dunia. Namun telah beberapa kali negara itu mempercayakan keperluan pesawat terbangnya kepada PT Dirgantara Indonesia. Ini menjadi bukti keampuhan produk dalam negeri Indonesia dengan harga bersaing di tingkat internasional.

Korea Selatan sejak 1994 tercatat telah menggunakan dua skuadron pesawat CN-235 untuk memperkuat angkatan udaranya.

"Kepercayaan ini tentu harus dipelihara terus agar PTDI memperoleh kontrak-kontrak berikutnya, bukan hanya dari Pemerintah Korea Selatan, melainkan juga dari pelanggan-pelanggan lain yang memang membutuhkan pesawat sekelas CN-235," ujarnya.

Saleh menjelaskan, pesawat CN-235 MPA untuk Korean National Guard pertama dan ke dua telah diserahkan pada Mei 2011, sedangkan untuk pesawat yang keempat akan diserahkan pada kuartal pertama tahun 2012. Kontrak jual beli pesawat KCG ini ditandatangani pada Desember 2008 lalu.

Spesifikasi khusus CN-235 MPA antara lain dilengkapi instrumen radar khusus, forward looking infra red (FLIR-penjejak berbasis infra merah tinjauan bawah), ESM, instrumen identification friend or foe (IFF-pengenal wahana kawan atau musuh), navigasi taktik, sistem komputer taktis, kamera pengintai udara, dan beberapa yang lain. Dua mesin CT7-9C yang masing-masing berkekuatan 1.750 daya kuda dipasang di kedua pilon mesin di bentang sayapnya.

Secara fisik, CN-235 MPA ini berukuran lebih panjang dan memiliki struktur lebih kuat ketimbang seri sipil CN-235. Di bagian hidung di bawah jendela kokpit, terdapat tonjolan berisikan berbagai instrumen khusus itu. Struktur pesawat terbang juga diperkuat karena operasionalisasi CN-235 MPA lebih dominan di wilayah maritim yang berpotensi korosif terhadap metal penyusun pesawat terbang itu.

Secara khusus, Saleh bersyukur dan gembira bahwa restrukturisasi bisnis di lingkungan PTDI terus berjalan. Program restrukturisasi bisnis tersebut bertujuan untuk meningkatkan nilai ekonomi perusahaan.

Melalui upaya restrukturisasi itu PTDI terus mengembangkan dan mempertahankan lini CN-235, kelompok Aircraft Services, dan kelompok Manufacturing Services.

Selain itu PTDI juga terus mencari mitra strategis untuk lini N250, NC-212, Helikopter, dan kelompok Engineering Services, sementara lini usaha pertahanan keamanan dan Advanced Technology Education Center (ATEC) diupayakan agar mampu mandiri.

Sumber : ANTARA

Readmore --> CN-235 MPA Ketiga Korean National Guard Diserahkan

Dirut PT PAL : PAL Telah Membangun Fasilitas Pembuatan Kapal Selam

Surabaya - PT PAL siap melaksanakan transfer of technology (ToT) pembuatan kapal selama dari Korea Selatan (Korsel).

BUMN berbasis di Surabaya itu bahkan sudah menyiapkan sumber daya manusia (SDM) dan fasilitas pembuatan kapal selam sejak dua tahun lalu,saat pemerintah memprogramkan overhaulkapal selam KRI Cakra dan KRI Nanggala. “Dari hasil survei yang dilakukan beberapa calon partner atau peserta tender luar negeri jauh hari sebelum proses pengadaan kapal selam, termasuk negara asal pembuat kapal selam yang sekarang kita miliki,PT PAL telah memenuhi persyaratan teknis untuk membangun kapal selam,” ucap Direktur SDM dan Umum PT PAL Indonesia Sewoko Kartanegara kepada SINDO kemarin.

Dari persiapan yang sudah dilakukan,PT PAL hanya perlu melengkapi beberapa peralatan khusus. Dia pun berharap pemerintah dapat membantu pendanaan untuk investasi pengadaan alat.Peralatan apa yang dimaksud, Sewoko tidak mengungkapkan.Namun, alat khusus dimaksud dipastikan sangat vital dan mahal. Manajer Humas PT PAL Indonesia Bayu Witjaksono yang dihubungi terpisah juga mengatakan, pihaknya sudah melakukan sejumlah persiapan untuk memproduksi kapal selam hasil kerja sama antara Kementerian Pertahanan RI dan Daewoo Ship-building and Marine Enginering (DSME).

“Kami sudah mulai menyiapkan lokasi yang akan digunakan untuk tempat produksi kapal selam itu. Kemudian, desain rancangan kapal selam juga sudah kami buat,”ujarnya. Anggota Komisi I DPR Sidarto Danusubroto mendukung proses pembelian alatalat pertahanan termasuk kapal selam harus dibarengi dengan ToT sehingga Indonesia tidak terus bergantung pada negara lain.Politikus dari PDI Perjuangan itu pun mengingatkan, selama ini komitmen dan dukungan pemerintah terhadap perusahaan-perusahaan dalam negeri seperti PT PAL masih belum tampak.Padahal, perusahaan tersebut punya kemampuan dalam memproduksi alat-alat pertahanan.

Sebelumnya Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin menuturkan, dalam kontrak itu ada ketentuan mengenai mekanisme ToT mulai dari awal hingga akhir pengadaan selesai seluruhnya.Sebagai bagian ToT, Indonesia akan mengirimkan sejumlah teknisi untuk melihat langsung proses pembuatan kapal selam. Pada pengadaan tahap kedua, para teknisi yang telah dikirim diharapkan mulai terlibat pekerjaan teknis pembuatan kapal selam. Selama proses pembuatan dua kapal selam itu pula, galangan kapal selam di Indonesia mulai dibangun. Selanjutnya pada pembuatan kapal selam ketiga sudah dapat dilakukan di Tanah Air.

Learning by Doing

PT PAL mengusulkan, dalam pengadaan tiga kapal selam dengan konsep joint productionsitu, mekanismeToT dilakukan dengan model ‘learning by doing’,yakni PT PAL terlibat mulai dari proses desain hingga produksi untuk seluruh kapal, termasuk yang diproduksi di Korsel. Model-model ToT seperti ini penting untuk diperhatikan karena sangat menentukan dalam kemampuan penyerapan teknologi. Dia kemudian menuturkan, Korsel adalah negara yang peduli mengenai masalah ini.

Menurut Sewoko,pada saat Korea Selatan/DSME melakukan ToT dengan Howaldtswerke-Deutsche Werft GmbH (HDW) Jerman, mereka mengirim 200 orang ke Jerman untuk ToT.Sedangkan pada saat overhaulkapal selam kita di Korea Selatan, kita diminta mengirim personel terbatas untuk 10 orang dengan waktu yang pendek.

Sumber : SINDO

Readmore --> Dirut PT PAL : PAL Telah Membangun Fasilitas Pembuatan Kapal Selam

Tahun 2012, Pemerintah Menaikan Anggaran Pertahanan Menjadi Rp. 72,5 Trilliun

Jakarta - Pemerintah telah meresmikan APBN 2012, dimana anggaran pertahanan dinaikan Rp. 8.1 triliun dari 64.4 triliun menjadi 72,5 triliun.

Sumber : DEPKEU

Readmore --> Tahun 2012, Pemerintah Menaikan Anggaran Pertahanan Menjadi Rp. 72,5 Trilliun

Sekjen Kemhan Resmikan Design Center Pesawat Tempur KF-X/IF-X Di PT DI

Jakarta - Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Marsdya TNI Eris Herryanto, S.IP, M.A., meresmikan kantor Design Centre Program Pengembangan Pesawat Tempur KF-X/IF-X, Kamis (22/12) di Gedung Pusat Teknologi PT. Dirgantara Indonesia, Bandung.

Peresmnian ditandai dengan penandatangan prasasti oleh Sekjen Kemhan yang didampingi Dirjen Potensi Pertahanan Kemhan Prof. Dr. Pos M. Hutabarat, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemhan Prof. Dr. Ir. Edi S Siradj, M.Sc. dan Direktur PT.Dirgantara Indonesia Budi Santoso.

Design Centre ini dibangun sebagai tempat yang berfungsi sebagai back up dan mirroring system dalam pembangunan teknologi pesawat KF-X/IF-X. Program pengembangan pesawat tempur KF-X/IF-X merupakan program kerjasama Goverment to Goverment (G to G) antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Korea.

Program ini dibawah koordinasi Kementerian Pertahanan dan melibatkan TNI AU, PT.Dirgantara Indonesia, Perguruan Tinggi, Kementerian Riset dan Teknologi dan BPPT. Pesawat KF-X/IF-X adalah pesawat tempur multi-role generasi 4.5 (F16++) yang dirancang untuk dioperasikan setelah tahiun 2020.

Sekjen Kemhan dalam sambutannya mengatakan, Design Center ini dibangun selain sebagai backup kegiatan para Enginer Indonesia yang tergabung dalam Tim Enginering di CRDC Korea, juga digunakan pula untuk memberikan pengalaman kepada pada insinyur – insinyur muda Indonesia untuk dapat terlibat kemudian memahami dan juga sebagai penerus di kemudian hari.

Design Center ini dibangun dengan inventasi yang tidak sedikit, oleh karena itu diharapkan ini menjadi tempat bagi Tim KF-X/IF-X dalam mengintegrasikan kemampuan dan engineringnya baik yang ada di CRDC Korea maupun di PT. Dirgantara Indonesia, guna mendapatkan hasil yang maksimal terhadap design pesawat tempur KF-X/IF-X yang akan dibuat.

Sekjen Kemhan mengungkapkan telah mendapat laporan bahwa Insinyur – Insinyur Indonesia tidak juga kalah dengan insinyur – insinyur dari Korea. Insinyur Indonesia yang terlibat dalam pekerjaan technology development di CRDC Korea bahkan dalam beberapa sub keahlian mereka memimpin.

Oleh karena itu, pada kesempatan tersebut Sekjen Kemhan menyampaikan rasa bangsa saya dan terimkasih kepada insinyur yang dikirim mudah mudahan kedepan bisa memberikan motivasi kepada kita semua didalam menjalankan program.

Sekjen kembali menegaskan bahwa program pengembangan pesawat tempur KF-X/IF-X ini merupakan program nasional dan menjadi program kebanggaan bangsa Indonesia. Kesuksesan program ini akan menjadi kesuksesan bersama, memang sebagai ujung tombang adalah PT. Dirgantara Indonesia, namun peran dari semua pihak juga sangat diperlukan baik itu dari Kementerian Ristek, BPPT, ITB atau Universitas lain yang mendukung.

Sekjen Kemhan lebih lanjut menegaskan, kemampuan dalam pembuatan pesawat tempur mempunyai nilai yang sangat strategis, karena tidak banyak negara yang mampu membuat pesawat tempur dan pesawat tempur ini masih akan terus digunakan oleh negara – negara didalam membangun kekuatan pertahanannya.

Mungkin pada awal-awal sekarang ini dirasa masih terasa berat untuk mengikuti kegiatan di dalam pengembangan pesawat KF-X/IF-X, namun kalau melihat kedepan mungkin ini akan menjadi solusi Indonesia dalam memperkuat pertahanan. Karena kalau pertahanan kita kuat salah satunya dibackup dengan kemampuan pesawat tempur maka diplomasi dan perekonomian Indonesia bisa berjalan akan baik.

“Ini pemikiran saya mengapa sangat strategis kita harus berhasil didalam meningkatkan kemampuan kita membuat pesawat tempur kedepan, dibuatnya Design Center untuk membackup agar secepatnya kita mendapatkan alih teknologi dari negara yang sudah lebih maju dari kita. Sehingga kedepan kita bisa mandiri didalam mendukung kebutuhan pertahanan khususnya pesawat tempur”, tambah Sekjen Kemhan

Mengakhiri sambutannya Sekjen kembali menekankan kembali kepada Tim KF-X/IF-X untuk memaksimalkan keberadaan Design Center ini dalam mendukung Tim Enginering Indonesia di CRDC Korea dan sekaligus Tim Enginering di Indonesia yang sudah mulai dirintis pembentukannya.

Sumber : DMC

Readmore --> Sekjen Kemhan Resmikan Design Center Pesawat Tempur KF-X/IF-X Di PT DI

TNI AL Siapkan 150 Personel Kapal Selam Untuk Dikirim Ke Korsel

Jakarta - Markas Besar TNI Angkatan Laut tengah mempersiapkan sejumlah personel untuk mengawaki tiga kapal selam baru yang baru saja ditandatangani kontraknya.

"Kemungkinan ada sekitar 150 personel yang akan disiapkan dan dikirim untuk belajar di Korea Selatan secara bertahap," kata Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut Laksamana Pertama Untung Suropati di Jakarta, Rabu.

Ia menambahkan secara umum kemampuan personel kapal selam TNI Angkatan Laut tidak perlu diragukan.

"Secara umum, personel kami sudah menguasai seluk beluk kapal selam dan tidak ada keraguan untuk itu," kata Untung.

Kontrak pengadaan tiga kapal selam baru untuk TNI Angkatan Laut telah ditandatangani antara Kementerian Pertahanan Republik dengan perusahaan galangan kapal asal Korea Selatan, Daewoo Shipbuilding Marine Enginering (DSME).

Kontrak tersebut ditandatangani pihak Kemhan RI diwakili oleh Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan RI Mayjen TNI Ediwan Prabowo, sedangkan pihak DSME diwakili oleh President & CEO DSME Sang-Tae Nam, Selasa (20/12) malam.

Sebelumnya, Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan dalam kontrak itu ada ketentuan mengenai mekanisme alih teknologi mulai dari awal hingga akhir pengadaan selesai seluruhnya.

"Artinya dari awal pembelian proses alih teknologi itu sudah berjalan, yakni dengan mengirimkan sejumlah teknisi yang masa kerjanya masih panjang untuk melihat langsung proses pembuatan kapal selam itu," ujar Wamenhan.

"Pengadaan sumber daya manusia yang akan dikirim ini menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia, khususnya PT PAL. Dan jumlahnya relatif besar minimal 50 orang," ujar Sjafrie.

Pada pengadaan tahap kedua, para teknisi yang telah dikirimkan tersebut diharapkan mulai terlibat dalam hal-hal teknis menyangkut pembuatan kapal selam.

"Nah disini mulai ada interaksi fisik langsung para teknisi kita dalam proses pembuatan kapal selam. Jadi, peran negara produsen sudah sekitar 50 persen diambil oleh para teknisi kita," tutur dia.

Sjafrie menambahkan selama proses pembuatan dua kapal selam itu selain menyiapkan dan mengirimkan para teknisi juga sudah dibangun pula galangannya. "Sehingga semua ini berjalan paralel," katanya.

Selanjutnya, ujar Sjafrie, pada pembuatan kapal selam ketiga sudah dapat dilakukan di Indonesia dan seluruhnya dilakukan oleh tenaga-tenaga Indonesia.

"Itu kebijakan dasar, strategi besar dalam mekanisme pengadaan alat utama sistem senjata yang ditetapkan Indonesia baik untuk pengadaan alat utama sisitem senjata berteknologi tinggi seperti kapal selam, maupun berteknologi sedang," kata Wamenhan.

Sumber : ANTARA

Readmore --> TNI AL Siapkan 150 Personel Kapal Selam Untuk Dikirim Ke Korsel

Dubes Rusia : Indonesia Telah Membeli Kapal Selam Tipe BNV Paling Tercanggih Dari Rusia

Jakarta - Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Alexander A. Ivanov, menyatakan pemerintah Rusia tidak akan memberlakukan embargo atau larangan tertentu dalam kerja sama militer dengan Indonesia.

“Kami tidak akan pernah menerapkan embargo atau prakondisi politis dalam kerja sama teknis militer. Ini jaminan dari pemerintah Rusia,” kata Ivanov kepada Tempo usai menyerahkan medali penghargaan "For Strengthening Combat Fraternity” kepada Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Soeparno di rumah dinas Duta Besar Rusia, Jakarta, Rabu, 21 Desember 2011.

Menurut Ivanov, Indonesia merupakan negara yang bersahabat dengan perkembangan demokrasinya yang sangat maju. Hubungan Rusia-Indonesia sendiri sudah terjalin sejak tahun 50-an. Dengan begitu pemerintah Rusia beralasan tetap merawat kerja sama tersebut.

Amerika Serikat pernah mengembargo bantuan teknis militer ke Indonesia dengan alasan pelanggaran hak asasi manusia dan lemahnya pelaksanaan demokrasi. Menurut Ivanov, apa pun alasannya, Rusia tidak akan menerapkan sanksi embargo kepada Indonesia. Setiap negara, ujarnya, termasuk negara-negara Barat, memiliki persoalan dengan isu pelanggaran hak asasi manusia dan demokrasi.

“Ini hal serius. Namun menurut kami tidak ada demokrasi yang tunggal, sistem demokrasi yang disatukan dan dipaksakan oleh satu negara ke negara lain,” kata Ivanov.

Dia mengatakan setiap negara memiliki tradisi, budaya, dan lainnya yang sifatnya spesifik. Dan demokrasi di setiap negara berkembang berdasarkan karakter negara itu terkait dengan sejarah, budaya, dan tradisinya. “Jadi, Rusia sangat menghargai Indonesia sebagai negara bersahabat dan sangat cepat perkembangan demokrasinya.”

Sehubungan dengan kerja sama militer antara Rusia dan Indonesia, Ivanov menekankan tentang kerja sama antara angkatan laut kedua negara. Sebagai negara kepulauan yang terluas di dunia, ujarnya, Indonesia perlu memiliki angkatan laut yang kuat. Indonesia telah membeli kapal selam tipe BNV dengan tipe terbaru dengan teknologi termodern dari Rusia. Kapal selam ini antara lain mampu mengejar target dalam posisi di dalam laut ataupun di permukaan laut.

Bentuk kerja sama lainnya, ujar Ivanov, adalah pembentukan pusat pelayanan kapal selam tersebut dan akan dikelola oleh Angkatan Laut Indonesia. “Ini langkah lebih maju dari kerja sama untuk transfer teknologi dari Rusia ke Indonesia,” kata Ivanov.

Keduanya juga akan melakukan latihan untuk mengatasi kejahatan pembajakan di laut pada Januari tahun depan, tepatnya saat Angkatan Laut Rusia berkunjung ke Surabaya.

Sumber : TEMPO

Readmore --> Dubes Rusia : Indonesia Telah Membeli Kapal Selam Tipe BNV Paling Tercanggih Dari Rusia

KASAL Terima Penghargaan Dari Pemerintah Rusia

Jakarta - Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Soeparno menerima penghargaan The Strengthen Combat Fraternity dari pemerintah Rusia. Penghargaan yang diberikan untuk menandai hubungan bilateral Indonesia dan Rusia tersebut diserahkan Duta Besar Rusia Alexander Ivanov kepada Laksamana Soeparno di kediaman Duta Besar Rusia, Rabu, 21 Desember 2011.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro juga mendapatkan penghargaan ini. "Kita telah menjalin kerja sama yang saling menguntungkan, Ini pertama kalinya sejak 60 tahun," kata Soeparno.

Ia mengungkapkan kerja sama dengan Rusia dilakukan, misalnya, dalam pengadaan alat sistem utama persenjataan. Seperti, pengadaan kapal patroli, pengadaan kapal selam, tank amphibi, dan rudal Yakhoun. Indonesia telah membeli 17 tank amphibi. "Nanti kita juga akan datangkan 34 lagi," ujarnya.

Menurut Soeparno, rudal Yakhoun dipilih karena memiliki kemampuan jelajah yang cukup memadai. Jangkauan sekitar 290 kilometer sebanding jarak Jakarta-Surabaya. Nantinya alutsista itu akan memperbarui persenjataan yang telah tua dan sebagai bentuk modernisasi persenjataan. "Untuk memadai dan sebanding dengan negara tetangga, seperti Singapura dan Malaysia," katanya.

Pemerintah telah menyiapkan anggaran 64,5 triliun untuk tiga angkatan hingga 2014. Targetnya, kekuatan angkatan Indonesia mampu menjaga wilayah kesatuan. Soal masalah wilayah terluar, Soeparno mengatakan sudah menempatkan pasukan marinir. "Kita sudah mengawaki wilayah terluar," katanya. Ia mengatakan tidak ada berita terbaru mengenai adanya pencaplokan wilayah Indonesia.

Sumber : TEMPO

Readmore --> KASAL Terima Penghargaan Dari Pemerintah Rusia

English News : S. Korean shipbuilder signs largest-ever defense export deal

Seoul - A South Korean shipbuilder has signed the country's single-largest defense export deal, agreeing to sell submarines to Indonesia, officials said Wednesday.

Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering has won a 1.3 trillion won (US$1.1 billion) order to build three submarines for Jakarta, becoming the first local company to export submarines, the company and the state-run Defense Acquisition Program Administration (DAPA) said.

Daewoo Shipbuilding said it will deliver the submarines, each weighing 1,400 tons, by the first half of 2018.

The monetary value of the deal is South Korea's largest for a defense contract, Daewoo Shipbuilding said. It added the submarines to be exported can each carry 40 sailors and will be equipped with eight weapon tubes to fire torpedoes and guided missiles.

According to the DAPA, South Korean defense contractors acquired a record $2.4 billion in combined export orders this year, more than double the amount from a year ago and an increase of almost $2.2 billion from 2006.

Daewoo Shipbuilding had been competing with a French company since July. In September, Defense Minister Kim Kwan-jin visited Indonesia and asked Purnomo Yusgiantoro, his Indonesian counterpart, to add South Korean submarines to Jakarta's aging naval fleet.

This was the second major defense deal between Seoul and Jakarta this year. In May, the South's state-run Korea Aerospace Industries (KAI) agreed to export the T-50 Golden Eagle supersonic trainer jets to Indonesia.

Source : Yonhap

Readmore --> English News : S. Korean shipbuilder signs largest-ever defense export deal

Kemhan Dan DSME Korea Selatan Tandatangani Kontrak Pengadaan Kapal Selam

Jakarta - Kementerian Pertahanan Republik Indonesia telah menandatangani kontrak pengadaan tiga unit kapal selam dengan perusahaan galangan kapal asal Korea Selatan, Daewoo Shipbuilding Marine Enginering (DSME). Kontrak tersebut ditandatangani kedua belah pihak yang dalam hal ini pihak Kemhan RI diwakili oleh Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan RI Mayjen TNI Ediwan Prabowo, sedangkan pihak DSME diwakili oleh President & CEO DSME Sang-Tae Nam, Selasa Malam (20/12) di kantor Kemhan RI, Jakarta.

Hadir menyaksikan penandatanganan kontrak tersebut, Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia Young Sun Kim, Atase Pertahanan Korea Selatan di Jakarta Kolonel Moo Dae Cheol, serta sejumlah pejabat di lingkungan Kemhan, Mabes TNI dan Mabes TNI Angkatan Laut.

Pengadaan tiga unit kapal selam baru ini untuk melengkapi armada tempur TNI Angkatan Laut. Dengan kehadiran tiga kapal selam baru ini, diharapkan daya tempur dan daya tangkal TNI Angkatan Laut semakin kuat.

Sebelumnya, untuk pengadaan kapal selam TNI AL ada beberapa negara yang menjadi pilihan seperti Jerman (U-209), Korea Selatan (Changbogo), Rusia (Kelas Kilo), dan Prancis (Scorpen). Setelah melalui tender dan disesuaikan dengan spesifikasi teknis dan kebutuhan operasional serta anggaran yang ada, akhirnya diputuskan pengadaan dilakukan dari Korea Selatan.

Kabaranahan Kemhan RI dalam sambutannya mengatakan, pembahasan atas penyiapan kontrak kapal selam ini merupakan hal yang cukup rumit. Namun demikian kedua belah pihak bersama - sama telah bekerja keras dapat mewujudkannya dan diharapkan nantinya dapat berkelanjutan secara baik.

Lebih lanjut Kabaranahan Kemhan RI mengatakan, dengan penandatanganan kontrak ini masih ada hal – hal yang perlu dibahas lebih lanjut oleh kedua belah pihak yaitu tentang Transfer of Technology (ToT) yang diharapkan dapat segera dituntaskan dan nantinya dapat menguntungkan kedua belah pihak.

Mengakhiri sambutannya, Kabaranahan Kemhan RI berharap penandatanganan kontrak ini menjadi momen yang bersejarah bagi Pemerintah Indonesia khususnya Kemhan RI, DSME maupun bagi Pemerintah Korea Selatan.

Sementara itu, President & CEO DSME Sang-Tae Nam, mengatakan, kontrak pembangunan kapal selam ini diyakininya akan memberikan kontribusi dalam memperkuat dan meningkatkan hubungan kerjasama kedua negara.

Sebelum kontrak pengadaan kapal selam ini, dijelaskan bahwa DSME telah menandatangani dua kontrak terpisah untuk meningkatkan kinerja dan perbaikan kapal selam milik Indonesia yaitu KRI Cakra dan KRI Nanggala.

Untuk kapal selam yang pertama yaitu KRI Cakra telah diserahkan kembali ke Indonesia pada April 2006. Sedangkan kapal selam kedua, KRI Nanggala sudah selesai perbaikannya dan sekarang sedang dalam percobaan, dijadwalkan pada Januari 2012 akan serahkan kembali kepada Indonesia.

Sedangkan dalam kontrak yang baru ini, DSME President & CEO DSME menjelaskan DSME akan membangun tiga Kapal selam DSME209 Kelas Diesel-Electric pesanan Kemhan RI. Dari ketiga kapal selam ini, kapal selam pertama dan kedua akan dibangun di Korea dengan melibatkan perusahaan galangan kapal Indonesia yaitu PT.PAL di Surabaya. Sedangkan untuk kapal selam ketiga nantinya akan diproduksi di PT. PAL.

Lebih lanjut President & CEO DSME Sang-Tae Nam berharap, proyek kerjasama ini akan meningkatkan kerjasama kedua negara, tidak hanya untuk industri pertahanan tetapi juga untuk pembuatan kapal dan industri lepas pantai melalui upaya bersama dari perusahaan galangan kapal Indonesia dan DSME.

Menurutnya, pembuatan kapal dan industri lepas pantai memiliki efek yang besar untuk industri terkait, menciptakan lapangan pekerjaan dan mempromosikan pembangunan seimbang sektor manufaktur secara keseluruhan. “Saya berharap kerja sama ini akan memberikan kontribusi bagi pengembangan industri perkapalan kedua negara”, tambahnya.

Dijelaskan bahwa DSME memiliki track record yang kuat dari operasi proyek - proyek kerjasama dengan galangan kapal luar negeri. Sekitar 20 tahun yang lalu, DSME mendapatkan Transfers of Technology dari Jerman dan telah berhasil membangun delapan kapal selam untuk Angkatan Laut Republik Korea Selatan. Dengan pengalaman ini, pihaknya yakin ini akan sangat membantu DSME dalam bekerjasama dengan baik dengan PT. PAL.

Sumber : DMC

Readmore --> Kemhan Dan DSME Korea Selatan Tandatangani Kontrak Pengadaan Kapal Selam

Komisi I DPR Apresiasi Alih Teknologi Pengadaan Kapal Selam

Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI Susaningtyas Kertopati menyambut baik kerja sama pembuatan kapal selam Indonesia- Korea Selatan yang dilakukan dengan cara alih teknologi. Menurutnya, hal ini penting perkembangan industri pertahanan dalam negeri dan patut diberi dukungan.

“Komitmen tersebut harus kita dukung bersama. Ini memang komitmen bersama antara pemerintah dan DPR,”kata Susaningtyas dihubungi di Jakarta, Selasa (20/12).

Dalam kunjungannya ke PT Pindad dan PT DI hari ini, Wamenhan Sjafrie Sjamsoeddin diberitakan memberi kepastian adanya transfer of technology dalam pembuatan kapal selam yang dikerjakan kedua negara. Pada tahap pengadaan kapal selam yang pertama, SDM Indonesia melalui PT PAL akan dikirimkan ke Korea untuk melihat langsung pembuatan kapal selam tersebut. Sebanyak 50 orang teknisi dengan masa kerja yang masih panjang akan mengikuti proses ini.

Pada pengadaan yang kedua, para teknisi ini direncanakan mulai terlibat dalam pembuatan kapal selam. Sehingga pada tahap ketiga para teknisi Indonesia sudah mampu memproduksi sendiri kapal selam. Menurut Sjafrie, kebijakan dasar pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) harus memberi keuntungan dalam meningkatkan kemampuan industri pertahanan nasional salah satunya dengan cara alih teknologi.

Menurut Susaningtyas, hal ini menunjukkan kinerja bagus dari pemerintah dalam menyiapkan sistem pertahanan dalam negeri. Apalagi menyangkut rencana strategis dan kekuatan pokok minimal (minimum essential force/MEF). “Terlebih Angkatan Laut memiliki fungsi yang penting dalam keamanan laut. Maka alutsista yang digunakan jangan sampai berkualitas abal-abal,” ujarnya.

Sumber : Jurnas

Readmore --> Komisi I DPR Apresiasi Alih Teknologi Pengadaan Kapal Selam

Wamenhan : Lima Bulan Kedepan Trimaran Resmi Beroperasi

Banyuwangi - Indonesia segera memiliki satu kapal perang canggih berpeluru kendali "Trimaran" yang merupakan produk dalam negeri.

"Kapal ini terbuat dari serat karbon, dengan kecepatan 35 knot dan dipersenjatai peluru kendali yang memiliki jarak tembak 120 kilometer," kata Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin usai meninjau industri kapal dalam negeri PT Lundin Industry Invest di Banyuwangi, Jawa Timur, Selasa.

Ia mengatakan, dalam lima bulan mendatang kapal perang canggih yang merupakan prototipe itu langsung bisa dioperasionalkan memperkuat jajaran armada tempur TNI Angkatan Laut.

"TNI Angkatan Laut memesan empat unit kapal, dan dalam lima bulan mendatang sudah jadi satu kapal perang `Trimaran`, sedangkan tiga unit lainnya akan segera dibangun secara bertahap hingga 2014," kata Sjafrie menambahkan.

Satu unit kapal "Trimaran" dihargai sekitar Rp114 miliar yang diambil dari APBN 2011.

"Jika proyek pengadaan ini berhasil maka ini merupakan sejarah bagi Indonesia karena telah berhasil membuat kapal perang dengan komposit serat karbon, dan ini akan dipatenkan dan diekspor ke luar negeri," kata Sjafrie.

Direktur PT Lundin Industry Invest, John Lundin, mengatakan pihaknya telah melakukan ujicoba terhadap kapal dengan panjang sekitar 62,52meter tersebut.

"Ini merupakan kapal `Trimaran` pertama yang dibuat dari serat karbon. Amerika pernah membuat kapal sejenis dengan panjang 120 meter namun dari bahan alumunium atau baja.

Komposit serat karbon juga telah digunakan untuk pembuatan pesawat airbus Boeing-777 dan mobil formula 1. Ketahanannya 20 kali lebih kuat dibandingkan baja.

Kapal cepat berpeluru kendali itu memiliki panjang keseluruhan 62,53 meter, panjang "water line", 50,77 meter panjang "water draft" 1,17 meter, bobot mati 53,1 GT, kecepatan maksimum 30 knot, kecepatan jelajah 16 knot, dengan mesin utama 4X marine engines MAN nominal 1.800 PK.

Sumber : ANTARA

Readmore --> Wamenhan : Lima Bulan Kedepan Trimaran Resmi Beroperasi

Wamenhan : Indonesia Dan Korsel bahas alih teknologi kapal selam

Bandung - Indonesia dan Korea Selatan masih membahas mekanisme alih teknologi dalam pengadaan tiga kapal selam baru untuk TNI Angkatan Laut.

"Proses pengadaan kapal selam kini telah selesai pada tahap penentuan produsen dan kontrak," kata Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dalam kunjungan kerja ke PT Pindad dan PT Dirgantara Indonesia, di Bandung, Selasa.

Wakil Menhan Sjafrie menambahkan dalam kontrak itu ada ketentuan mengenai mekanisme alih teknologi mulai dari awal hingga akhir pengadaan selesai seluruhnya.

"Artinya dari awal pembelian proses alih teknologi itu sudah berjalan, yakni dengan mengirimkan sejumlah teknisi yang masa kerjanya masih panjang untuk melihat langsung proses pembuatan kapal selam itu," ujar Wamenhan.

"Pengadaan sumber daya manusia yang akan dikirim ini menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia, khususnya PT PAL. Dan jumlahnya relatif besar minimal 50 orang," ujar Sjafrie.

Pada pengadaan tahap kedua, para teknisi yang telah dikirimkan tersebut diharapkan mulai terlibat dalam hal-hal teknis menyangkut pembuatan kapal selam.

"Nah, disini mulai ada interaksi fisik langsung para teknisi kita dalam proses pembuatan kapal selam. Jadi, peran negara produsen sudah sekitar 50 persen diambil oleh para teknisi kita," tutur dia.

Sjafrie menambahkan selama proses pembuatan dua kapal selam itu selain menyiapkan dan mengirimkan para teknisi juga sudah dibangun pula galangannya.

"Sehingga semua ini berjalan paralel," katanya.

Selanjutnya, ujar Sjafrie, pada pembuatan kapal selam ketiga sudah dapat dilakukan di Indonesia dan seluruhnya dilakukan oleh tenaga-tenaga Indonesia.

"Itu kebijakan dasar, strategi besar dalam mekanisme pengadaan alat utama sistem senjata yang ditetapkan Indonesia baik untuk pengadaan alat utama sistem senjata berteknologi tinggi seperti kapal selam, maupun berteknologi sedang," kata Wamenhan.

Proses pengadaan tiga kapal selam tersebut diadakan dari Korea Selatan. Sebelumnya untuk pengadaan kapal selam TNI AL ada beberapa negara yang menjadi pilihan seperti Jerman (U-209), Korea Selatan (Changbogo), Rusia (Kelas Kilo), dan Prancis (Scorpen).

Setelah melalui tender dan disesuaikan dengan spesifikasi teknis dan kebutuhan operasional serta anggaran yang ada, akhirnya diputuskan pengadaan dilakukan dari Korea Selatan.

Sumber : ANTARA

Readmore --> Wamenhan : Indonesia Dan Korsel bahas alih teknologi kapal selam

Wamenhan : Indonesia Tak Khawatir Belanda Tak Jual Leoprad 2A6

Bandung - Indonesia tidak khawatir jika Belanda menolak pembelian main battle tank "Leoprad 2A6" sekitar 100 unit. "Kami tidak khawatir, kami masih memiliki alternatif untuk membeli alat utama sistem senjata yang memiliki spesifikasi teknik dan operasional sama," kata Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin di sela-sela kunjungannya ke PT Pindad di Bandung, Jawa Barat, Selasa (20/12).

Tank yang ingin dibeli itu bekas Angkatan Darat Kerajaan Belanda yang sesungguhnya tidak pernah dipakai dalam misi perang sesungguhnya. Juga hanya dipakai sekali dua kali untuk berlatih di hutan Eropa Barat. Rencananya Belanda akan melepas 150 Tank Leopard 2A6 yang dibuat pada 2003.

Sjafrie mengungkapkan hingga kini belum ada penolakan secara resmi dari parlemen Belanda terkait pembelian tank tersebut. Parlemen Belanda disinyalir menolak rencana pembelian itu dikaitkan dengan isu pelanggaran hak asasi manusia. "Namun, jika pun mereka menolak. Kami tidak khawatir. Kami ada uang untuk membeli, bukan hibah kok dan kami sudah memiliki alternatif jika memang ada penolakan," kata Sjafrie.

Ia menambahkan alternatif dapat dilakukan melalui pembelian ke Asia atau Afrika. Terkait kemungkinan penolakan tersebut Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo telah menerima utusan Pemerintah Belanda.

"Rencananya, utusan tersebut juga akan melakukan pembicaraan dengan Kementerian Pertahanan RI. Dalam pertemuan itu, akan kami jelaskan maksud dan tujuan pembelian main battle tank tersebut," ujar Sjafrie.

Namun ia yakin pembelian tank Leopard bakal tidak ada masalah, dan tahun depan pihaknya menargetkan pembelian 100 Tank Leopard seharga Rp 14 triliun tersebut tuntas. Sjafrie menjelaskan pembelian tank merupakan bagian modernisasi alutsista TNI periode 2011-2015 untuk mencapai kekuatan pokok minimum (essential minimum forces) dengan total anggaran Rp150 triliun.

Sumber : Metro TV

Readmore --> Wamenhan : Indonesia Tak Khawatir Belanda Tak Jual Leoprad 2A6

Wamenhan: Wajib Militer Sulit Diterapkan Di Indonesia

Jakarta - Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan), Syafrie Syamsuddin menilai sulit menerapkan kebijakan wajib militer kepada masyarakat Indonesia. Menurut dia, kondisi geografis dan jumlah penduduk Indonesia berbeda dengan negara lain, seperti Singapura, yang menerapkan wajib militer.

Apalagi, imbuh dia, penerapan wajib militer di Indonesia membutuhkan biaya besar kalau mau diterapkan. Sehingga kebijakan tersebut sulit dilaksanakan.

"Untuk memobilisasi warga agar ikut wajib militer sulit dilakukan. Tapi, yang penting semangat juang bela negara harus tetap ada," ujar Syafrie di sela peringatan Hari Bela Negara di kantor Kementerian Pertahanan, Ahad (18/12).

Dikatakannya, untuk menyiasati penetrasi negara lain, pihaknya terus menanamkan pendidikan kebangsaan kepada prajurit TNI dan komponen cadangan nonmiliter, serta masyarakat. Dengan begitu, semangat juang seluruh rakyat Indonesia tetap terjaga dan selalu siap membela Tanah Air. Karena itu, pihaknya tidak khawatir dengan sistem pertahanan negara sebab setiap rakyat siap membela negara kalau dibutuhkan. "Kalau keadaan darurat, tidak disuruh pun semuanya siap angkat senjata," katanya.

Syafrie menilai, kesadaran membela negara menjadi pilar penting terciptanya kerukunan warga yang menjadi modal persatuan dan kesatuan agar NKRI tetap terjaga. Dia menyatakan, kepedulian membela negara tidak melulu berarti harus militeristik. Melainkan, pemahaman dan rasa cinta Tanah Air masyarakat kepada bangsa dan negaranya dengan selalu membela ketika ada ancaman muncul.

Atas dasar itu, pihaknya menyebut wajib militer tidak mendesak diberlakukan di Indonesia. "Tidak harus jadi militer untuk berjuang. Semuanya bisa membela negara," kata mantan panglima Kodam Jaya tersebut.

Sumber : Republika

Readmore --> Wamenhan: Wajib Militer Sulit Diterapkan Di Indonesia

Wamenhan : Produsen Alutsista Daerah Harus Maju

Jakarta - Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan produsen alat utama sistem senjata (alutsista) di daerah harus maju untuk mendukung modernisasi peralatan militer.

"Harus 'Ok' (maju)...," kata Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie saat tiba di Apron PT Dirgantara Indonesia (PTDI) dalam rangkaian kunjungan kerja ke beberapa produsen alutsista di daerah, Selasa (20/12).

Sjafrie menambahkan sudah saatnya produsen alutsista di daerah untuk diberdayakan lebih maju dalam mendukung modernisasi peralatan militer.

Kunjungan kerja ke beberapa produsen alutsista daerah diawali dengan peninjauan ke PT Pindad dan PT Dirgantara Indonesia di Bandung.

Kunjungan ke kedua Badan Usaha Milik Negara Industri Pertahanan itu, dimaksudkan untuk melihat perkembangan pembuatan kendaraan taktis dan pesawat angkut.

Kegiatan dilanjutkan dengan peninjauan ke PT Lundin Banyuwangi untuk memonitor akselerasi proses produksi kapal combatan dan noncombatan.

Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan Hartind Asrin mengatakan peninjauan ke beberapa produsen alutsista daerah bertujuan memantau percepatan pengadaan sekaligus sebagai bentuk pengawasan terhadap kualitas produk alat utama sistem senjata yang dihasilkan.

"Apalagi, Kementerian Pertahanan tengah mengawasi pengelolaan manajemen keuangan modernisasi persenjataan militer TNI, sehingga kualitasnya bisa terjamin," imbuh Hartind.

Tak hanya itu, peninjauan juga dimaksudkan untuk mempercepat atau mengakselerasi produksi alutsista TNI, sehingga pada Agustus 2014 seluruh pengadaan segala jenis peralatan militer dapat dipastikan terpenuhi.

Sumber : Media Indonesia

Readmore --> Wamenhan : Produsen Alutsista Daerah Harus Maju

PT PAL Diminta Mempercepat Perampungan Perusak Kapal Rudal

Jakarta - Soal pertahanan negara berorientasi pada kewibawaan di dunia internasional, maka, membahas serta menelisik seluruh sektor. Misalnya, ekonomi, budaya,hukum, politik, keamanan dan kesejahteraan rakyat.

Namun, apabila spesifikasi pembahasan pertahanan negara pada mempertahankan kedaulatan, tentunya, menelisik kekuatan militer dan alutsista (TNI) serta komponen pendukungnya (Industri Pertahanan/IP). Militer dan alutsista sebagai komponen utama untuk menghadapi intervensi asing, dalam bentuk doktrin maupun aresi militer.

Kementerian Pertahanan (Kemhan) punya tugas dan tanggungjawab merumuskan, menetapkan dan melaksanakanan kebijakan bidang pertahanan. Kebijakan Kemhan pada 2011, relatif sukses dan patut diapresiasi seluruh masyarakat. Pasalnya, perumusan kebijakan jangka pendek dan jangka panjang untuk mendukung kekuatan pertahanan negara berhasil ditetapkan Kemhan dengan baik.

Pada Juni 2011, sebanyak 19 bidang kerja sama pertahanan antara Kemhan dan Badan Usaha Milik Negara Industri Pertahanan (BUMNIP) dan Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis (BUMNIS) ditandatangani dalam kerangka percepatan revitalisasi industri pertahanan nasional.

Penandatanganan 19 nota kesepahaman bidang pertahanan antara kementerian pertahanan, industri pertahanan dan industri pendukung pertahanan itu disaksikan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Menteri Perindustrian MS Hidayat, Menteri BUMN Mustafa Abubakar, Menristek Suhana Suryapranata, Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono dan Asisten Perencanaan Kapolri Irjen Pol Pujianto di Jakarta.

Selain itu, instansi yang ikut menandatangani MoU itu, diantaranya, PT Dirgantara Indonesia (DI), PT Pindad, PT PAL, PT Krakatau Steel, PT Inti, PT Indo Tech, PT LEN dan Institut Teknologi Bandung (ITB).

Kemhan berhasil menyatukan hati dan pikiran BUMNIP dan BUMBIS, serta instansi swasta dan pemerintah untuk melakukan kerja sama membangun industri pertahanan, sekaligus menguatkan pertahanan negara.

Namun demikian, anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar, Fayakhun Andriadi menelisik, kebijakan Kemhan itu belum sepenuhnya didukung maupun diimplementasikan instansi pemerintah yang lain, termasuk TNI.

Salah satu contoh nyata, pengadaan alutsista TNI serta armada patroli instansi keamanan dalam negeri masih didatangkan dari luar negeri. Ketertarikan terhadap produksi industri pertahanan dalam negeri lebih kecil dibandingkan ketertarikan terhadap produksi industri pertahanan luar negeri.

"Tak senada antara kebijakan dan implementasi. Pada satu sisi membangkitkan revitalisasi industri pertahanan. Sedangkan, satu sisi lain masih ketergantungan dengan prodduksi luar," ujar dia. Alasan instansi pemerintah maupun lembaga pertahanan memesan produksi asing, karena industri dalam negeri belum mampu memproduksi alutsista atau armada yang dibutuhkan.

Dia memberi contoh kecil, seperti rencana retrofit 24 unit pesawat tempur jenis F-16 hasil hibah Amerika Serikat (AS) dan pengadaan kelengkapan tempur pesawat Sukhoi yang dibeli Indonesia dari Rusia. PT DI, sebagai industri pertahanan udara yang memiliki kemampuan untuk meretrofit maupun melengkapi alutsista Sukhoi, sama sekali belum diberi kesempatan untuk terlibat.

Dia mengakui, niat Kemhan untuk membangun kemandirian industri pertahanan dalam negeri serta membangun militer yang tanguh dan kuat patut diapresiasi.

Pengamat militer dan pertahanan dari Universitas Indonesia (UI), Andi Widjajanto meminta Indonesia melalui Kemhan, agar agresif dalam menciptakan Kolaborasi Industri Pertahanan ASEAN dengan tidak membiarkan negara tetangga mendominasi membuat perencanaan proposal. "Indonesia harus melakukan konsorsium dalam perencanaan kawasan industri pertahanan sehingga tidak didominasi, diantaranya Malaysia," kata dia.

Menurut dia, Indonesia dapat mengusulkan untuk memproduksi pesawat angkut dengan Airbus yang telah berjalan atau memproduksi peluncur rudal yang telah dikembangan oleh PT Pindad dan Perusahaan Belgia yang telah melakukan MoU.

Menteri Pertahanan yang juga Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP), Purnomo Yusgiantoro mengatakan, penandatanganan kerja sama tersebut merupakan komitmen pemerintah bersama BUMNIP dan Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis untuk mempercepat pemberdayaan dan pengembangan industri pertahanan dalam negeri.

"Kerja sama itu juga merupakan bagian dari Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MPE3I) bidang pertahanan," katanya.

Paling dinantikan masyarakat Indonesia, pemerintah Indonesia melalui Kemhan melaukan kerja sama dengan Korea Selatan untuk membangun pesawat tempur super canggih, Korean Fighter X-periment (KFX) atau Indonesia Fighter X-Perimient (IFX) serta pembangunan kapal perang laut, yakni kapal tempur Perusak Kawal Rudal (PKR) jenis Sigma 10514 di PT PAL, dermaga Ujung, Surabaya. PKR merupakan tempur terbesar dan pertama di Indonesia dan kini sedang dalam tahap perampungan.

"Ini adalah salah satu langkah konkret dalam kerjasama dengan Korsel dalam pengadaan pesawat tempur bersama untuk segera diwujudkan pada masa ke depannya," jelas Purnomo.

Pemerintah Indonesia telah meminta PT PAL untuk mempercepat penyelesaian pembuatan kapal tempur yang lebih canggih dibanding kapal tempur milik Malaysia dan Singapura itu. Kapal PKR memiliki panjang 105 meter, berat 2400 ton, dilengkapi avionik-elektronik yang bisa digunakan untuk berbagai misi operasi peperangan, seperti elektronika, peperangan anti-udara, peperangan anti-kapal selam, peperangan anti-kapal permukaan dan bantuan tembakan kapal.

Kapal perang laut yang menelan biaya 220 juta US dolar dari APBN tersebut juga memiliki radar pendeteksi kapal selam dan pesawat udara. Tak hanya itu, Kapal tersebut juga memiliki persenjataan meriam kaliber 76-100 mm, dan kaliber 20-30 mm dan peluncur rudal ke udara serta senjata terpedo.

Kesejahteraan Personil

Dibalik kesuksesan melahirkan kebijakan pembangunan industri pertahanan, Kemhan relatif berhasil merumuskan kebijakan berorientasi pada perbaikan kesejahteraan prajurit TNI dan pegawai negeri sipil Kemhan.

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mohammad Syahfan Badri Sampurno mengungkapkan, DPR mendukung nilai anggaran Kemhan/TNI sebesar Rp 7,6 triliun untuk remunerasi atau tunjangan kinerja di lingkungan Kemhan/TNI. Remunerisasi itu membuka pintu untuk meningkatkan kinerja, profesionalitas, dan kesejahteraan anggota TNI dan pegawai Kemhan.

"Saya pribadi dan beberapa anggota Komisi I dari fraksi lain sangat mendukung anggaran Kemhan/TNI sebesar Rp 7,6 triliun untuk remunerasi. Kita berharap semoga remunerasi ini akan mampu meningkatkan kinerja, profesionalitas dan kesejahteraan TNI/Kemhan," ujar Syahfan.

Komisi I tetap akan memastikan dan terus mengawasi secara ketat agar anggaran remunerasi tersebut tetap berada pada koridor yang benar yaitu diperuntukkan bagi pegawai Kemhan dan anggota TNI bukan dialihkan ke program lain.

"Kita akan terus mengawasi dan memastikan bahwa Anggaran remunerasi Kemhan/TNI, tetap berada pada koridor yang benar dan tidak dialihkan ke program lain," pungkas dia.

Sumber : Suara Karya

Readmore --> PT PAL Diminta Mempercepat Perampungan Perusak Kapal Rudal

Pengamat : Internasionalisasi Ancaman dan Kesiapan Pertahanan

Jakarta - Sejarah manusia yang panjang telah membuktikan negara atau malah korporasi sekalipun bisa menjadi besar karena memiliki angkatan perang yang tangguh.Di sinilah letak penting ditetapkan grand strategy pertahanan akan bagaimana dan untuk tujuan apa negara menempatkan posisinya dalam sistem internasional.

Jika strategi bagi kepentingan nasional yang dibangun lebih menekankan pada soft politics,maka konsekuensinya hanya akan menciptakan stabilitas nasional yang kondusif sebatas bagi investor asing.Akibatnya, pembangunan postur militer pada akhirnya akan mengikuti desain tersebut.Padahal, tekanan kapitalisme melalui organisasi ekonomi internasional dan berbagai MNCs (multi national cooperations) akan selalu memperlemah posisi negara.

Maka,tidak mengherankan keterlibatan semakin jauh MNCs dalam kasus privatisasi perang maupun akumulasi modal dan jelas terdapat peluang bagi MNCs untuk menyewa tentara (seperti di Papua) untuk melindungi kepentingan ekonomi atau bahkan membiayai militer untuk ‘perang’ guna mencapai tujuannya. Persepsi ancaman terhadap kedaulatan negara abad ini harus semakin mencermati faktor ”globalisasi dan internasionalisasi”.

Logika dasarnya mengarah pada intensitas, karakter,dan sifat dari ancaman yang dipersepsikan akan mempengaruhi strategi pembangunan pertahanan negara yang ujungnya terkait dengan kualitas dan kuantitas postur militer. Kendala utama pembangunan postur militer di negara berkembang terletak pada lemahnya perekonomian nasional.Untuk Indonesia, ironisnya UU mengamanatkan TNI memiliki tugas pertahanan negara yang bersifat eksternal.

Artinya, tentara kita harus memiliki kapabilitas mumpuni untuk menghadapi ancaman yang datang dari luar negara – sejak di ujung batas 200 Nm hingga ke daratan wilayah kedaulatan. Dari sisi ancaman,Indonesia sesungguhnya ketat terkepung oleh Commonwealth Countriesyang jelas akan tergabung dalam kepentingan dan kekuatan yang hampir sama di FPDA (five power defensearrangement).

FPDA sesungguhnya harus menjadi ukuran kita dalam memandang ancaman terdekat. Karenanya,bukan saja kita harus segera mengantisipasi dampak pasukan marinir AS di Darwin yang hanya berjarak 2 jam terbang dari gerbang pulau terdepan kita di Tanimbar (Maluku Tanggara Barat) dengan Masala blok-nya.

Tetapi,perlu juga dicermati mengapa kerja sama maritim India dan Australia semakin mendalam dan berpangkalan di Christmas Island,sementara Singapura juga menetapkan kenaikan anggaran pertahanan sebesar USD23 triliun di 2015. Bagaimanapun,jumlah, teknologi,dan dukungan logistik bagi alutsista merupakan faktor penentu dalam sebuah peperangan.

Dengan itu,modernisasi alutsista berteknologi mutakhir didukung kemampuan peperangan elektronika sudah harus mulai menampakkan bentuk kekuatannya.Periode 2014 diharapkan paling tidak TNI sudah mampu menyeimbangi kekuatan negara-negara ASEAN dan di 2025 sewajarnya TNI telah menjadi kekuatan yang kembali diperhitungkan di kawasan.

Sumber : SINDO

Readmore --> Pengamat : Internasionalisasi Ancaman dan Kesiapan Pertahanan

Menhan : Semaksimal Mungkin Beli Alutsista Lokal

Jakarta - Reformasi alat utama sistem senjata (alutsista) TNI melalui program minimum essential force (MEF) 2024 membutuhkan anggaran sangat besar.Hingga 2014, anggaran yang dialokasikan untuk keperluan ini mencapai Rp150 triliun.

Anggaran sebanyak itu akan digunakan untuk membangkitkan daya tangkal sekaligus mendorong revitalisasi industri strategis pertahanan Tanah Air. Bagaimana kedua hal itu bisa berjalan? Berikut petikan wawancara SINDOdengan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro.

Bagaimana memanfaatkan anggaran alutsista yang demikian besar?

Anggaran kita memang naik pada tahun sekarang, dibandingkan lima tahun lalu. Untuk pembangunan alutsista (perawatan,pemeliharaan, pembelian baru) selama lima tahun,kita mendapatkan Rp150 triliun,itu di luar belanja pegawai. Kalau dihitung per tahun, pada 2012 kita dapat Rp72 triliun.Tapi,48%-nya untuk belanja pegawai.Sisanya,36% untuk belanja modal (alutsista) dan 16% belanja barang (pemeliharaan dan perawatan). Tentu,(alutsista) yang kita pilih adalah untuk pembelian alutsista yang sudah kita rencanakan sejak awal masuk kabinet 2010.

Proporsi pembelian dari dalam negeri dan luar negeri seperti apa?

Kita sudah buat perencanaan untuk 15 tahun yang dibagi dalam tiga rencana strategis lima tahunan.Dalam pokok perencanaan itu,kita sudah tahu mana yang dibeli dari dalam negeri dan luar negeri. Semaksimal mungkin,kita beli dari dalam negeri.Tapi kalau tidak bisa,kita beli yang bisa dibangun bersama-sama atau joint productions.Lalu,yang tidak bisa dibangun di Indonesia dan harus dibeli dari luar, kita upayakan adanya tansfer of technology( ToT) ataupun off-setdan trade off.

Untuk jangka panjang juga kita siapkan,contohnya dengan Korea Selatan (Korsel),kita melakukan penelitian dan pengembangan untuk pesawat tempur generasi 4,5 yaitu IFX/KFX. Itu baru datang pada 2020. Padahal selama jangka waktu itu,kebutuhan pesawat tempur tetap harus kita diisi.

Ada tawaran kerja sama dari sejumlah negara di Eropa, seperti Serbia.Tanggapan atas tawaran-tawaran itu?

Mereka memang banyak menawarkan teknologi timur. Dulu,kita banyak memakai teknologi timur pada era 60-an. Tapi,ujung-ujungnya adalah apakah cocok dengan RMA, kepentingan kita,dan modernisasi peralatan kita.Jadi,yang menawarkan banyak,tapi harus kita lihat satu per satu.

Bagaimana strategi yang digunakan dalam menentukan alutsista yang dibeli?

Pertama,kita lihat ancamannya seperti apa,di mana,dan berupa apa. Kemudian,anggaran yang dipersiapkan untuk penangkalnya seberapa besar. Lalu,dari situ kita desain,kita bangun kekuatan alutsista kita.Indonesia itu besar,jadi yang didesain tidak hanya kuantitas,tapi juga kualitas. Contohnya pembelian pesawat tempur F-16.Kita punya anggaran USD470 juta.

Kalau membeli baru cuma dapat 6 unit dan datangnya baru sekitar 6-7 tahun lagi. Tapi,kalau dapat hibah F-16 bekas,bisa datang cepat. Pesawat hibah itu tetap bisa diupgradekemampuannya menjadi seperti pesawat baru. Dengan hibah ini kita dapat 24 unit.Karena itu,kita kemudian memilih yang hibah ini dengan 24 unit pesawat. Selain itu,kondisi geografis juga harus diperhitungkan.

Di wilayah barat,laut kita dangkal,sehingga tidak membutuhkan kapal-kapal berukuran besar.Yang penting sekarang adalah kapal-kapal yang ada dipasang meriam dan rudal.Sedangkan di wilayah timur,lautnya dalam sehingga cocok untuk kapal-kapal besar.

Salah satu kendala industri strategis pertahanan dalam negeri adalah tidak ada sinergi antarindustri.Apa yang Kemhan lakukan untuk mendorong terciptanya sinergitas ini?

Biasanya kita menyerahkan ke vendor manufaktur untuk menetapkan itu sendiri. Misalnya,bangun kapal perang,maka kita serahkan ke PT PAL.Mereka yang akan mencari (dari industri mana saja komponennya).Kita cuma bilang harga segini,barang seperti ini.

Bagaimana dengan RUU tentang Revitalisasi Industri Strategis Pertahanan?

Sekarang sedang dibahas DPR.Yang penting kita berikan fleksibilitas kepada BUMNIP agar mereka bisa kembangkan industri pertahanannya lebih baik.Contohnya,kewajiban untuk membeli dari dalam negeri,dalam hal tender mungkin ada keberpihakan kita,ketentuan local content, dan diizinkan untuk melakukan kerja sama.Itu memang perlu dipayungi hukum.

Kemampuan seperti apa yang Kemhan harapkan dimiliki industri pertahanan untuk dapat memenuhi kebutuhan alutsista?

Kita menyadari ToT tidak bisa cepat.Pembuatan kapal selam,misalnya.Kapal pertama dibuat di luar negeri tidak apa-apa,tapi kita kirim banyak anak muda ke sana untuk belajar.Mungkin yang kedua bisa dibangun sebagian di sini.Nah,yang ketiga,kita berharap bisa dibangun di sini semua.Jadi itu bertahap.Itu sebetulnya tidak sulit. Contohnya kapal LPD yang kita punya.Dulu,dua dibangun di Korea,dua di Indonesia. Sekarang,Filipina sudah berminat membeli dari kita.

Dengan pembelian alutsista yang demikian gencar,apa tidak khawatir menimbulkan persaingan persenjataan di kawasan?

Sebetulnya kalau di ASEAN tidak.Pertama, karena kita punya ADMM (rapat tahunan menteri pertahanan se-ASEAN).Kita juga sudah sepakat kebijakan pertahanan kita harus transparan.Kita juga ada kerja sama industri pertahanan dan kerja sama militer selain perang. Kedua,kita semua tahu, sebenarnya kita membangun kekuatan ini bukan untuk menyerang,melainkan untuk mempertahankan kedaulatan. Ketiga,sekarang ini ancaman lebih banyak pada ancaman non-tradisional dan asimetrik.

Bisa digambarkan kekuatan pertahanan yang ingin dibangun,apakah seperti era 1960-an?

Tentu berbeda antara era 60- an dengan sekarang.Sekarang ada RMA (revolution military affair),jadi sekarang ini peranan teknologi sangat besar sekali.Sekarang kita tidak perlu kapal-kapal besar,yang penting punya peluru kendali.

Bagaimana dengan platform perluasan pasukan?

Memang,sekarang kebijakan kita di bidang sumber daya manusia ada tiga. Pertama,zero growth.Kita ingin pertahankan jumlah personel tetap.Kita juga menganut restrukturisasi dan right sizing.

Pengaruh zero growth terhadap ketersediaan belanja modal seperti apa?

Memang itu yang kita harapkan (persentase belanja modal lebih besar).Dulu kita 51% dari anggaran untuk belanja pegawai,sekarang sudah turun menjadi 48%. Memang tidak bisa drastis, harus pelan-pelan.Tapi,persentasenya untuk belanja modal tentu naik seiring dengan kebijakan zero growth ini.

Sumber : SINDO

Readmore --> Menhan : Semaksimal Mungkin Beli Alutsista Lokal