Menurut Komandan Pusat Kesenjataan Kavaleri (Danpusenkav) Kodiklat TNI Angkatan Darat Brigjen TNI Purwadi Mukson, ada beberapa keuntungan yang didapat jika pemerintah membeli MBT Leopard, di antaranya transfer of technology (ToT) sehingga dapat membantu pembangunan industri tank di dalam negeri. “Ada jaminan purna jual sampai sekian puluh tahun,” ujarnya di Jakarta kemarin.
Dia mengakui,ada berbagai jenis MBT lain dengan kualitas yang mumpuni, seperti Merkava dari Israel, Abrams dari Amerika Serikat,ataupun T-90 asal Rusia. Pemerintah tidak melirik Merkava karena ToT sulit didapat, lagi pula belum tentu Israel bersedia melego. “Buat apa kita beli kalau tidak ada ToT,kita ini kan tidak hanya beli,”katanya. Begitu juga dengan Abrams dan T-90 masih kalah memikat,setidaknya berdasarkan segi penggunaan bahan bakar dan harga yang lebih mahal.
Kedua MBT tersebut memakai satu jenis bahan bakar, sedangkan Leopard multifuel. Dari segi kemampuan, lanjut dia, Leopard 2A6 memiliki keunggulan jarak tembak dibandingkan dengan tank buatan Rusia yang kini dipakai Malaysia, PT-91M, yakni 6 km untuk Leopard dan 5 km untuk PT- 91M. Leopard juga mampu menyelam dalam air berkedalaman tak lebih dari empat meter dan mampu menembak siang dan malam. Namun,PT- 91M memiliki kaliber lebih besar, yakni 125 mm berbanding 120 mm.
Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) TNI Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo menuturkan, pada21 Desember 2011lalu dirinya melakukan komunikasi dengan tim dari Belanda terkait rencana pembelian Leopard di Jakarta.“Besok 30 Januari mereka mengundang secara resmi kepada saya untuk meninjau ke sana. Mereka membutuhkan untuk menjual tank itu,”ujarnya.
Meski demikian, proses penjajakan tidak hanya dilakukan dengan pihak Belanda, tapi juga dari Jerman selaku negara produsen Leopard. “Tanggal 26 esok, tim dari Jerman datang kepada saya. Saya akan bandingkan apakah lebih baik dari Jerman atau dari Belanda,”katanya. Dia mengaku tidak menentukan jenis MBT yang akan dibeli. Semuanya diserahkan kepada prajurit di lapangan yang nantinya menggunakan alutsista tersebut.
“Saya wajib memenuhi permintaan prajurit. Jangan sampai yang dibutuhkan tidak dibeli,yang dibeli tidak digunakan,”tuturnya. Pengamat militer dari Universitas Indonesia Connie Rahakundini Bakrie menyatakan, pengadaan alutsista sebaiknya memang diserahkan kepada pengguna, bukan oleh elite politik. Merekalah yang mengetahui senjata seperti apa yang dibutuhkan.
Sumber : SINDO
Berita Terkait:
0 komentar:
Post a Comment