Untuk memperdalam pembahasan itu, Ketua Komisi I DPR bersama pemerintah di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (28/5), terpaksa menggelar rapat dengar pendapat secara tertutup atau tak terbuka untuk umum.
Dari pihak pemerintah hadir dari empat kementerian, diantaranya, Kementerian Pertahanan (Kemhan), Kementerian Bada Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian Perindustrian dan kementerian Keuangan.
"Rapat yang membahas RUU Industri Pertahanan ini digelar secara terbatas atau tertutup. Rapat kali ini kembali membahas lima klaster masalah yang substansial dalam RUU Industri Pertahanan untuk memperdalam atau mempertajamnya," ujar Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq.
Mahfudz mengatakan, pembahasan RUU Industri Pertahanan kali ini di antaranya memperdalam posisi BUMN Industri Pertahanan seperti apa, terutama dalam hubungannya dengan pemerintah dan pengguna, termasuk soal pembiayaannya.
"Kita perlu berhati-hati dalam hal ini. Namun prinsipnya Industri Pertahanan nantinya harus bisa menyerap kebutuhan alutsista TNI untuk modernisasi alutsista TNI secara independen, didukung modal dan kebijakan yang jelas," tegas dia.
Wakil Ketua Komisi I DPR, TB Hasanuddin mengakui, rapat tertutup masih seputar mengenai sistem pembiayaan atau pendanaan perusahaan industri pertahanan, struktur organisasi, dan mekanisme pemasaran. "Dalam rapat ini juga kita (Komisi I DPR) meminta Kemhan membawa data perbandingan atau referensi dari negara yang tergabung dalam kelompok Brazil, Rusia, India, China, Afrika Selatan (BRICS)," ujar dia.
Perbandingan
Cara pengelolaan industri pertahanan yang dilakukan negara - negara sahabat, seperti Brazil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan akan menjadi perbandingan bagi Indponesia dalam mengelola industri pertahanan dalam negeri. "Kita bandingkan dalam hal pengelolaan industri pertahanannya, organisasinya, pembiayaannya, dan pemasarannya," ujar TB Hasanuddin.
Selain itu, untuk menyempurnakan penyusunan RUU Industri Pertahanan, pihaknya juga membandingkan dengan negara lain seperti AS, Rusia, dan Eropa. "Sebelumnya juga sudah kita pelajari sistem pengelolaan industri pertahanan yang dianut AS dan Rusia. Kedua negara ini memiliki sistem yang berbeda. masing-masing memiliki kekurangan dan kelebihan," ujarnya.
Komisi I DPR sendiri menargetkan menyelesaikan pembahasan RUU Industri Pertahanan menjadi UU, sebelum penutupan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2011-2012 pada 13 Juli mendatang. DPR optimistis RUU ini dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai penjadwalan, mengingat antara DPR dan pemerintah telah banyak memiliki kesamaan pandangan soal sejumlah hal krusial dalam RUU ini.
Sumber : Suara Karya
Berita Terkait:
INDONESIA
- Proses Pengecatan Leopard 2A4 Dan Marder 1A3 TNI AD
- Kemhan : Indonesia-Rusia Belum Sepakat Hibah Kapal Selam
- Foto Kedatangan Leopard 2A4 Dan Marder 1A3
- 2014, Dua Helikopter Apache Tiba Di Indonesia
- Indonesia dan Polandia Jajaki Kerjasama Produksi Bersama Alutsista
- Dua Su-30MK2 TNI AU Tiba Di Makasar
- Komisi I Siap Awasi Pengadaan Helikopter Apache
- Indonesia Kirim Degelasi Ke Rusia Untuk Tinjau 10 Kapal Selam
- Kemhan Kirim Tim untuk Pelajari Spesifikasi Apache
- Menhan Tempatkan Satu Squadron Apache Di dekat Laut China Selatan
- Selain Apache AH-64E, Indonesia Juga Tertarik Dengan Chinook
- Komisi I Dukung Pengadaan Satelit Untuk Pertahanan Negara
- Darurat , Tol Jagorawi Dijadikan Landasan Pesawat Tempur
- Rusia - AS Saling Berlomba Dalam Pengadaan Alutsista Indonesia
- Komisi I : Kami Berharap AS Turut Berpartisi Dengan Industri Pertahanan RI
- Komisi I Mendukung Tawaran 10 Kapal Selam Bekas Dari Rusia
- Rusia Tawarkan 10 Kapal Selam Bekas Kepada Indonesia
- 2014, Pemerintah Mengalokasikan Rp 83,4 Triliun Untuk Kementerian Pertahanan.
- Ketua KNKT : Lanud Polonia Harus Aman Untuk F-16
- Hari ini, 4 Kapal Perang Indonesia Show Force Balas Provokasi Malaysia
- KSAD : Helikopter Apache Akan Tiba 2018
- Korsel Kembangkan Internal Waepon Bay Untuk Pesawat Tempur K/IFX
- Islamic Development Bank Fasilitasi Kredit Ekspor Untuk PT DI
- Perancis Tingkatkan Kerjasama Pertahanan Dengan Indonesia
- Indonesia Kurang Teliti Dalam Pengadaan Pesawat Super Tucano Dari Brasil
Industri Pertahanan
- Komisi I : Kami Berharap AS Turut Berpartisi Dengan Industri Pertahanan RI
- Islamic Development Bank Fasilitasi Kredit Ekspor Untuk PT DI
- Perancis Tingkatkan Kerjasama Pertahanan Dengan Indonesia
- PT Pindad Kewalahan Produksi Senapan Sniper Untuk Dalam Negeri
- PT DI Siap Penuhi Pesanan Pesawat Untuk Malaysia, Filipina Dan Thailand
- Wamenhan : KKIP Berhasil Yakinkan Komisi I Tentang Program KFX/IFX
- Kemhan : Butuh 1.5 Triliun Untuk Membangun Galangan Kapal Selam
- Kemhan Optimis Lanjutkan Proyek Kapal Selam dengan Korsel
- PT Pindad Targetkan Penjualan Senilai 2 Triliun
- Meristek Yakin Indonesia Kurangi Ketergantungan Alutsista Dari Luar Negeri
- Temui Presiden, Menlu Korsel Janjikan Peningkatan Kerjasama Pertahanan
- BPPT Dan TNI AL Kembangan Kapal Selam 15 Dan 22 Meter
- Siapapun Presiden Nanti, Harus Komitmen Dengan Proyek KFX
- PT PAL Lakukan Launching Keel Laying Kapal KCR 60 M & Tug Boat
- 2014, PT PAL Akan Mulai Produksi Kapal Selam
- Alutsista Buatan PT Pindad Dipamerkan Di Lebanon
- Menhan : Industri Pertahanan Indonesia Incar Pasar ASEAN
- Wamenhan : Hasil Investigasi Terbakarnya KRI Klewang Ditunggu
- 2013, PT DI Rampungkan 18 Unit Pesawat Serta Helikopter
- November, LAPAN Akan Luncurkan Roket Pembawa Satelit Di Morotai
- Indonesia Gandeng Turki Untuk Kembangkan Tank Ringan Dan Medium
- Habibie Siap Bangun Industri Pesawat Di Batam
- PT DI Siap Kirim 10 Helikopter & 7 Pesawat Pesanan TNI
- PT Pindad Segera Luncurkan Light Tank Indonesia
- Peran Besar Habibie & JK Bangkitkan Pabrik Senjata Indonesia
0 komentar:
Post a Comment