ALUTSISTA ARDAVA BERITA HANKAM CAKRA 401 SUBMARINE DEFENSE STUDIES INDO-DEFENSE INDONESIA DEFENSE INDONESIA TEKNOLOGI RINDAM V BRAWIJAYA THE INDO MILITER
Formil MIK Formil Kaskus Formil Detik.COM
PT.DI LAPAN LEN NUKLIR PAL PINDAD RADAR RANPUR ROKET RUDAL SATELIT SENJATA TANK/MBT UAV
TNI AD TNI AL TNI AU
HELIKOPTER KAPAL ANGKUT KAPAL INDUK KAPAL LATIH KAPAL PATROLI KAPAL PERANG KAPAL PERUSAK KAPAL SELAM PESAWAT TEMPUR PESAWAT ANGKUT PESAWAT BOMBER PESAWAT LATIH PESAWAT PATROLI PESAWAT TANKER
KOPASSUS PASUKAN PERDAMAIAN PERBATASAN
  • PERTAHANAN
    • POLRI POLISI MILITER
  • PBB
    • NATO BIN DMC TERORIS
    AMERIKA LATIN AMERIKA UTARA BRASIL USA VENEZUELA
    AFGANISTAN ETHIOPIA IRAN ISRAEL KAZAKHTAN KYRGYZTAN LEBANON LIBYA MESIR OMAN PALESTINA TIMUR TENGAH YAMAN
    ASEAN AUSTRALIA Bangladesh BRUNAI CHINA INDIA INDONESIA JEPANG KAMBOJA KORSEL KORUT
    MALAYSIA Selandia Baru PAKISTAN PAPUA NUGINI Filipina SINGAPURA SRI LANGKA TAIWAN TIMOR LESTE
    BELANDA BULGARIA INGGRIS ITALIA JERMAN ROMANIA RUSIA UKRAINA
    MIK News empty empty R.1 empty R.2 empty R.3 empty R.4

    Friday, June 1, 2012 | 7:53 AM | 0 Comments

    Komisi I : Tuntaskan HAM Untuk Memperlancar Pengadaan Alutsista

    Jakarta - Pemerintah harus serius memperhatikan dan menyelesaikan berbagai indikasi maupun kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

    Seluruh kasus tersebut harus diselesaikan melalui jalur hukum yang berdasarkan ketentuan perundangan.

    "Masalah pelanggaran HAM harus disikapi sekecil apapun kasusnya. Ibarat luka harus dituntaskan. Semua kasus diselesaikan lewat hukum," kata Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Tjahjo Kumolo, di Jakarta, Kamis (31/5).

    Ia menjelaskan, Indonesia sudah mempunyai Kementerian Hukum dan HAM, Komisi Nasional (Komnas) HAM, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang peduli terhadap HAM. Artinya, pemerintah tidak boleh mengacuhkan masalah HAM.

    Anggota Komisi I DPR RI tersebut menyatakan, cukup banyak efek negatif kalau Indonesia tidak serius menuntaskan kasus-kasus HAM. Bahkan, efek tersebut bisa berimbas dalam kerjasama pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista).

    Sebab, kemungkinan salah satu syarat kerjasama alutsista berkaitan dengan HAM. "Efek negatifnya kita juga akan terkucilkan dari internasional. Alutsista juga demikian, wajar negara lain menyoroti HAM di Indonesia," ujar Tjahjo.

    Sedangkan terkait wacana Kepala Negara menyampaikan permintaan maaf atas nama pelaku pelanggaran HAM berat masa lalu, bagi Tjahjo masalah HAM tidak sekedar perminta maaf atau tidak.

    "Bagi saya masalahnya bukan minta maaf, tapi sekali lagi masalah HAM harus dituntaskan dengan adil. Sehingga masyarakat yang asasinya terganggu dan teraniaya bisa mendapatkan jaminan dan kepastian hukum yang ada," tandas Tjahjo.

    Sumber : Suara Pembaruan

    Berita Terkait:
    INDONESIA
    ALUTSISTA
    Diposkan oleh Unknown di 7:53 AM Label: ,

    0 komentar:

    Post a Comment

    Subscribe to: Post Comments (Atom)
     
    Copyright © 2010 - All right reserved | Template design by ADMIN | Published by MAJU INDONESIA KU
    Proudly powered by Blogger.com | Best view on mozilla, internet explore, google crome and opera.