Jakarta - Indonesia memiliki delapan buah pesawat Fokker 27, tiga di antaranya telah jatuh, termasuk yang terjadi di Halim Perdanakusumah, Jakarta, Kamis (21/6), dan kini tinggal menyisakan lima. Pemerintah pun akan mengevaluasi keberadaan lima pesawat pabrikan Belanda tahun pembuatan 1977 itu apakah masih akan dioperasikan atau di-grounded (tidak boleh terbang).
"Apakah pesawat Fokker akan diperpanjang atau tidak itu akan dievaluasi," kata Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Brigjen TNI Hartind Asrin saat dihubungi, Jumat (22/6).
"Yang pasti jenis pesawat ini (Fokker) tidak akan didatangkan lagi dan diganti dengan CN 295. CN dipilih karena memiliki teknologi modern dan kita ingin menuju kemandirian alutsista (alat utama sistem senjata) itu buatan dalam negeri. Sehingga dalam kerja sama, juga ada transfer teknologi antara Airbus Military Spanyol dan PT DI (Dirgantara Indonesia)."
Ia menambahkan evaluasi terhadap lima pesawat Fokker tersisa dibutuhkan agar tidak ada lagi korban jiwa dari pasukan TNI maupun sipil. Pasalnya, sumber daya manusia (SDM) merupakan aset berharga yang penting dilindungi dan menjadi prioritas utama.
Hartind juga berharap semua pihak mendukung rencana strategis (renstra) TNI untuk meningkatkan alutsista, baik itu mengganti, meremajakan, dan menambah yang baru. Karena minimnya alutsista memiliki dampak yang sangat besar, baik dalam skala nasional hingga pasukan TNI itu sendiri.
Peningkatan alutsista kadang terhambat di Dewan Perwakilan Rakyat. Semua yang telah disusun dalam renstra menjadi molor dan terhambat. Anggaran alutsista, lanjut Hartind, semestinya tidak menjadi alasan karena disesuaikan dengan ekonomi negara.
“Di parlemen kadang-kadang prosesnya lama. Padahal sudah ada blue print perencanaan 2010-2014, misalnya mau beli alutsista apa, pesawat, senjata, tank, dan lain-lain. Semua sudah disusun terstruktur dan terencana. DPR boleh kritis tapi jangan menghambat pembangunan renstra alutsista TNI," ujarnya.
Ia pun mencontohkan renstra 2005-2009 yang cuma tercapai 50 persen akibat kendala birokrasi, DPR, dan lainnya. Semua elemen, kata dia, seharusnya memiliki semangat dan tujuan yang sama untuk mendukung akselerasi pengadaan alutsista.
Sumber : KOMPAS
Berita Terkait:
0 komentar:
Post a Comment