Komisi I : Kami Berharap Kemhan Dan TNI AD Kaji Pembelian Apache

Jakarta - Komisi I DPR RI berharap Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan TNI AD dapat mengkaji lebih mendalam lagi rencana pembelian heli serbu dari Amerika Serikat, Apache. Kajian dilakukan dari segi anggaran, urgensi, dan manfaatnya dalam kondisi saat ini.

Kepada JurnalParlemen, Jumat (11/1), Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq mengatakan, pembelian itu sejauh ini akan menggunakan anggaran reguler TNI AD. "Anggarannya akan dibebankan ke belanja rutin TNI AD. Sehingga itu akan sangat mengganggu pemenuhan kebutuhan operasional rutin TNI AD sendiri, karena jumlahnya besar," ujarnya.

Kedua, kata Mahfudz, dalam perkembangannya ternyata ada kenaikan harga yang cukup fantastis, hingga mencapai di angka 70 juta dolar AS per unitnya. "Saya tidak tahu apakah kenaikan harga Apache ini karena persoalan paket kontraknya memasukkan elemen-eleman lainnya atau apa. Itu yang nanti masih akan didalami di Komisi I melalui Panja Alutsista."

Peningkatan harga ini, menurut Mahfudz, tentu akan semakin membebani anggaran TNI AD. Apalagi, hingga saat ini juga belum ada kepastian bahwa Kemenkeu akan menutup pos itu untuk menggantikan alokasi belanja rutin yang sementara ini dibebankan untuk pembelian Apache. "Jadi menurut saya, karena dua hal itu menjadi penting bagi Kemhan dan TNI AD untuk kembali mengkaji lagi lebih dalam," ujarnya.

Selain itu, kata Mahfudz, jika dilihat skala prioritas, sebenarnya pembelian Apache tidak terlalu mendesak. "Kita bisa alihkan pada kebutuhan yang lebih multifungsi, seperti pembelian helikopter angkut Chinook. Karena itu juga bisa dipakai untuk kendaraan angkut sekaligus juga sebagai pesawat yang dioperasikan selain perang, seperti dalam penanggulangan bencana alam," jelas Mahfudz.

Mahfudz mengakui, di APBN 2013, rencana pembelian Apache telah dimasukkan dalam program pengadaan TNI AD. Namun, rencana tersebut hingga kini belum pernah secara resmi dan khusus dibahas Komisi I. "Saya kira Komisi I nantinya juga akan mencoba mendetailkan pembahasannya dalam rencana pembelian alutsista 2013 ini," ujarnya.

Hal itu penting agar dapat dipastikan TNI AD tidak terganggu secara anggaran. Juga agar hal itu tidak terus menambah beban kredit ekspor. "Karena salah satu arahan Presiden kan ternyata harus meminimalkan kredit ekspor."

Seperti diketahui, Kemhan pada 2013 ini tetap akan melanjutkan rencana pembelian helikopter Apache dari AS. Rencana pembelian delapan helikopter Apache Longbow AH 64 D itu sudah dikabulkan oleh Kongres AS.

Sumber : JP

Readmore --> Komisi I : Kami Berharap Kemhan Dan TNI AD Kaji Pembelian Apache

Kemhan : Alutsista 2013 Akan Semakin Moderen

Jakarta – Kementerian Pertahanan makin percaya diri memodernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) karena mendapatkan anggaran belanja lebih banyak tahun 2013 ini.

“Tahun ini meningkat jadi Rp81 triliun,” sebut Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro di kantornya, Kamis (10/1).

Ia berharap, peningkatan anggaran tersebut mampu membuat rencana strategis (renstra) pengadaan minimum essential force (MEF) menjadi hanya dua tahun saja. Semula diperkirakan pengadaan minimum baru tercapai setelah tiga tahun.“Itu dapat membantu pembangunan alutsista yang sifatnya baru,” kata Purnomo.

Menurut Purnomo, anggaran tahun 2013 meningkat dari tahun lalu senilai Rp77 triliun. Sedangkan penyerapan anggaran Kementerian Pertahanan tahun lalu mencapai 96,7 persen. “Kami harapkan bisa bertambah terus untuk memenuhi rencana strategis,” ujar Purnomo.

Pemenuhan Kekuatan Pokok Minimal Tercapai 2019

Kementerian Pertahanan (Kemhan) optimistis pencapaian kekuatan pokok minimal (minimum essential forces/MEF) lebih cepat lima tahun dari target yang telah ditentukan. Jika awalnya pencapaian MEF pada 2024, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro yakin bisa tercapai 2019.

"Awalnya pencapaian MEF ditargetkan selesai dalam tiga kali renstra (2009-2024). Namun, ternyata bisa dicapai dalam dua kali renstra (2009-2019)," kata Menhan seusai Rapat Pimpinan di Kantor Kementerian Pertahanan (Kemhan), Jakarta, Rabu (9/13). Pencapaian MEF yang lebih cepat lima tahun dari yang ditargetkan ini merupakan sebuah terobosan. Keberhasilan ini tak lain berkat besarnya APBN yang digelontorkan ke Kemhan.

Namun, pada 2012 pencapaian MEF tak sesuai rencana. Target MEF tahun lalu adalah 28,7 persen. Namun, Kemhan hanya berhasil mencapai 26 persen. "Sehingga kurang 2,87 persen dari target yang harus dipenuhi," kata Purnomo. Capaian 26 persen itu dinilai tetap membanggakan karena naik lima persen dari pencapaian MEF pada 2011 yang mencapai 21 persen.

Adapun alasan melesetnya capaian MEF 2012, antara lain karena pemerintah belum dapat mendukung anggaran untuk terpenuhinya MEF. Proses pengadaan melalui birokrasi panjang juga menjadi penyebabnya. Untuk menutup kekurangan itu, Purnomo menjanjikan percepatan pembelanjaan anggaran pada 2013.

Seperti diketahui, anggaran Kemhan dan TNI pada 2012 sebanyak 74,1 triliun rupiah. Penyerapan anggaran untuk pengadaan barang yang menggunakan mata uang rupiah tak terserap maksimal untuk tiga matra TNI. Mabes TNI memang mampu menyerap anggaran hingga 96,25 persen dari pagu anggaran. Namun, untuk TNI AD penyerapan hanya 69,67 persen, TNI AL 69,67 persen, dan TNI AU 55,83 persen.

Reformasi Birokrasi

Untuk memaksimalkan penyerapan anggaran, pada 2013 ini Kemhan menyerukan TNI untuk mengimplementasikan roadmap reformasi birokrasi yang sudah ditetapkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. "Kami juga berharap semua matra mengupayakan secara maksimal terlaksananya butir-butri kebijakan negara 2013," katanya.

Dan upaya selanjutnya, Purnomo meminta semua pihak untuk meningkatkan transparansi sistem pelaporan keuangan.

Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono mengapresiasi kinerja jajarannya yang bekerja keras dalam pengadaan alutsista. Dia optimistis bisa mempercepat pencapaian MEF pada 2019. Saat ini pihaknya terus melakukan tiga hal besar dalam upaya pencapaian MEF, antara lain pertama penghapusan alat utama sistem senjata (alutsista) yang sudah tak bisa lagi digunakan. Kedua, peningkatan kemampuan alutsista yang saat ini dalam kondisi kurang maksimal. Dan ketiga, pengadaan alutsista baru. "Semua sudah diperhitungkan. Itu makanya kita optimistis MEF bisa dipercepat menjadi hanya dua kali renstra," ujar Panglima.

Untuk target pembangunan kekuatan TNI, pihaknya berencana membangun 25 pos pertahanan darat dan lima pos pertahanan di pulau terdepan. Hingga kini, target itu baru terealisasi tujuh pos pertahanan darat dan dua pos pertahanan pulau terluar.

Sementara itu, Menhan menyatakan pembekuan anggaran alutsista sebesar 678 miliar rupiah oleh Kementerian Keuangan tak memengaruhi percepatan pencapaian MEF. "Pembekuan itu tak memengaruhi perubahan master list alutsista yang sudah kita rancang," ujar Purnomo.

Dia menjelaskan, pembekuan dana itu masuk dalam pos alutsista pendukung atau di luar master list. Menhan juga yakin tak ada mark up anggaran seperti yang dituduhkan selama ini.

Namun demikian, Sekretaris Jenderal Kemhan Marsekal Madya Erris Herryanto menyatakan Kemhan masih menunggu pembekuan itu segera dicabut agar segera bisa dibelanjakan. "Kami berharap pada 2013 ini anggaran tersebut bisa cair," ujarnya.

Sumber : Pos Kota / Koran Jakarta

Readmore --> Kemhan : Alutsista 2013 Akan Semakin Moderen

Kemhan Akhirnya Resmi Membeli Tank Leopard Ri

Jakarta - Kementerian Pertahanan resmi menandatangani kontrak pengadaan main battle tank Leopard dengan sebuah perusahaan asal Jerman, Rheinmettal. "(Kontrak pembelian) sudah ditandatangani pertengahan Desember lalu," ujar Kepala Badan Perencanaan Pertahanan Kementerian Pertahanan, Mayor Jenderal Ediwan Prabowo, kepada Tempo, Rabu, 9 Januari 2013.

Nilai kontrak pembelian tank berat itu, kata Ediwan, berada di bawah pagu anggaran sebesar US$ 280 juta. "Kurang sedikit dari jumlah itu," kata dia tanpa menyebutkan nominal.

Ediwan memastikan spesifikasi teknis dan jumlah tank yang akan diproduksi tetap sama dengan kesepakatan awal. "Ya, mereka setuju dengan penawaran kita."

Pembelian tank seberat 63 ton ini juga sudah dilengkapi dengan kesepakatan transfer teknologi yang diteken November 2012 lalu. "PT Pindad dan Bengkel Pusat Angkatan Darat akan mendapatkan kerja sama pelatihan untuk perbaikan ringan hingga berat."

Rencananya, Indonesia akan membeli Leopard Ri dan A24 beserta tank sedang Marder seberat 33 ton. Leopard Ri dibanderol US$ 1,7 juta atau sekitar Rp 16,4 miliar per unit. Indonesia dikabarkan memesan 61 tank Leopard Ri dan 42 Leopard 2A4 seharga US$ 700 ribu atau Rp 6,7 miliar per unit. "Itu akan ditambah lagi dengan amunisi dan perlengkapan pendukungnya," ujar Ediwan. Tank ini akan menambah kekuatan TNI di perbatasan.

Sumber : TEMPO

Readmore --> Kemhan Akhirnya Resmi Membeli Tank Leopard Ri

Pemerintah Memberikan Suntikan Dana Kepada 8 BUMN

Jakarta - Menjelang penutupan tahun lalu, Presiden SBY menyetujui suntikan modal negara untuk 8 BUMN yang jumlah totalnya mencapai triliunan rupiah. BUMN apa saja yang dapat?

Dikutip dari situs Sekretariat Kabinet, Kamis (10/1/2013), suntikan modal untuk BUMN tersebut telah disetujui melalui peraturan pemerintah (PP) yang diteken SBY di akhir tahun.

Adapun daftar BUMN yang mendapat suntikan modal dari APBN-P 2012 yang disetujui di akhir-akhir tahun tersebut adalah:

PT Askrindo sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2012 yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 24 Desember 2012, mendapatkan tambahan modal negara sebesar Rp 831 miliar. Tambahan modal negara ini diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2012.

Perum Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2012 tertanggal 24 Desember 2012 memperoleh tambahan penyertaan modal negara sebesar Rp 1,169 triliun, yang dananya bersumber dari APBN 2012;

PT PAL memperoleh tambahan penyertaan modal negara Rp 600 miliar dari APBN 2012 sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2012 tertanggal 24 Desember 2012;

PT Pindad sebesar Rp 2 triliun dari APBN 2012 sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 111 Tahun 2012 tertanggal 24 Desember 2012;

PT Industri Kapal Indonesia memperoleh Rp 200 miliar dari APBN 2012 sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 112 Tahun 2012 tertanggal 24 Desember 2012;

PT Garam memperoleh Rp 100 miliar dari APBN 2012 sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 113 Tahun 2012 tertanggal 24 Desember 2012; dan

PT DI sebesar Rp 400 miliar dari APBN 2012 sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 116 Tahun 2012 tertanggal 28 Desember 2012.

PT Damri sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2012 tertanggal 27 Desember 2012 memperoleh tambahan penyertaan modal negara sebesar Rp 11,048 miliar.

Tambahan penyertaan modal negara bukan kepada Damri tidak berupa uang tunai sebagai BUMN-BUMN lainnya, tambahan modal negara kepada Damri dalam bentuk pengalihan barang milik Kementerian Perhubungan berupa 37 unit bus Hyundai HD Mighty 136-B yang pengadaannya bersumber dari APBN 2010.

Sumber : DETIK

Readmore --> Pemerintah Memberikan Suntikan Dana Kepada 8 BUMN

Kemhan Lanjutkan Pembelian Helikopter Apache

Jakarta - Kementerian Pertahanan akan tetap membeli helikopter Apache dari Amerika Serikat. Harga yang mahal tidak menyurutkan niat pemerintah. "Harganya memang sangat mahal, kami harus mempertimbangkan kekuatan anggaran," ujar Kepala Badan Perencanaan Pertahanan Mayor Jenderal Ediwan Prabowo kepada Tempo, Rabu, 9 Januari 2013.

Harga mahal itu, kata Ediwan, adalah konsekuensi dari pemerintah Amerika Serikat. "Mereka ingin standar keselamatan yang tinggi. Tidak mau kalau helikopter itu jatuh di sini (Indonesia) dan merugikan citra mereka," kata dia.

Rencana pembelian delapan helikopter Apache Longbow AH 64 D itu sudah dikabulkan oleh kongres negeri Abang Sam. "Congress notification sudah kami terima, kini tinggal tunggu persetujuan DPR kita," kata Ediwan.

Untuk menyiasati mahalnya harga heli Apache, Kementerian akan menyesuaikan perencanaan anggarannya. "Kami akan sesuaikan pos anggaran yang lain agar bisa mencukupi."

Harga per unit heli Apache sendiri diperkirakan mencapai US$ 40 juta. Kementerian Pertahanan dan TNI AD sebelumnya sudah menandatangani kontrak pengadaan heli serbu dan heli serang dengan PT Dirgantara Indonesia. Kontrak tersebut masing-masing bernilai US$ 90 juta dan US$ 170 juta.

Sumber : TEMPO

Readmore --> Kemhan Lanjutkan Pembelian Helikopter Apache

2013, TNI AL Akan Terima Enam Kapal Baru

Jakarta - Jajaran TNI Angkatan Laut (AL) akan memiliki enam kapal perang baru pada 2013.

Kepala Sub Dinas Penerangan Umum (Kasubdispenum), Dinas Penerangan Angkatan Laut Kolonel Laut (S) Julius Widjojono menguraikan keenam kapal perang itu diproduksi di dalam negeri.

Dua kapal berjenis tugboat alias kapal tunda akan diproduksi PT Penataran Angkatan Laut (PAL). Kapal tunda nantinya akan mempercepat mobilitas armada laut yang ada.

PT PAL juga harus menyelesaikan dua kapal cepat rudal (KCR-60). Kapal dengan panjang 60 meter, lebar 8,10 meter dan berat total 457 ton itu diproyeksikan memperkuat armada perang.

Mampu mencapai kecepatan 28/20 Knots, kapal itu dilengkapi sistem antiserangan permukaan dan mampu mendukung saat terjadi adu tembak di laut.

Kapal ini bahkan bisa dilengkapi alat antiserangan kapal selam.

Kementerian Pertahanan menyebut kontrak pembuatan empat kapal buatan PT PAL itu Rp500 miliar. Kapal tunda dalam kontrak ditargetkan selesai April dan Juni 2013.

Adapun kontrak penyelesaian kapal cepat rudal jatuh tempo Maret dan Desember 2013.

Adapun kapal perang kelima dan keenam yang segera dimiliki AL yakni PC 40. Jenis PC 40 merupakan kapal perang patroli.

Meski demikian, rudal antikapal akan disematkan sebagai bagian pertahanan.

"PC 40 pertama memang kami mengajukan, kemudian Kemenhan menambah satu, sehingga total enam unit yang diserahkan tahun ini," jelas Julius, Senin (7/1/2013).

Keenam kapal baru itu, lanjut dia, akan bergabung dengan 156 kapal yang dimiliki TNI AL. Sehingga dengan tambahan yang baru, AL memiliki kapal 162 buah.

"Itu nantinya ditambah kapal selam yang dipesan di Korea Selatan," tambahnya. Saat ini Indonesia memiliki dua kapal selam.

Indonesia tahun ini dijadwalkan mulai membangun tiga kapal selam bekerja sama dengan Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering, Korea Selatan.

Ada transfer teknologi dalam program ini. Kapal pertama diproduksi di Korsel, kapal kedua akan mulai diproduksi di Indonesia dan ketiga akan sepenuhnya diproduksi PT PAL Indonesia.

Kapal selam pertama dijadwalkan tiba pada 2015, kedua pada 2016 dan ketiga 2018. Ketiganya bernilai US$1,07 miliar.

Sumber : Plasa.MSN

Readmore --> 2013, TNI AL Akan Terima Enam Kapal Baru

Radar Mutakhir Memonitor di Ujung Timur Kalimantan

Balikpapan - ALUR Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) merupakan kawasan strategis dan padat lalu lintas kapal. Mulai kapal yang keluar masuk melalui Selat Malaka (ALKI I), Selat Makassar (ALKI II), hingga perairan Papua (diproyeksikan sebagai ALKI III). Untuk kepentingan strategis tersebut, Kementerian Pertahanan RI bersama TNI AL menempatkan piranti khusus di berbagai titik pantau strategis. Salah satunya di Tanjung Mangkalihat, bagian paling timur dari Pulau Kalimantan.

Piranti tersebut dinamakan Integrated Maritime Surveillance System (IMSS). IMSS merupakan suatu sistem pengawasan maritim yang terintegrasi antara Coastal Surveillance Station (CSS) atau stasiun pengawas di darat dengan sentra pengawasan lainnya.

"CSS terintergrasi dengan Kapal Perang Indonesia (KRI), Regional Command Center (RCC) atau pusat pengendalian regional, dan Fleet Command Center (FCC) atau pusat pengendalian armada," kata Komandan Lanal Sangatta, Letkol Laut (E) Yudhi Bramantyo, didampingi Komandan Pos TNI AL Tanjung Mangkalihat, Letda Laut (P) Machfudz Azhari. Fungsi IMSS adalah untuk kewaspadaan di bidang maritim (maritime domain awareness), yaitu mengamankan wilayah perairan Indonesia, khususnya yang berada di daerah yang padat untuk melintas kapal-kapal yang keluar masuk Selat Malaka (ALKI I) dan Selat Makassar (ALKI II), dan perairan wilayah Indonesia (melalui KRI).

Untuk kawasan Tanjung Mangkalihat, IMSS mulai difungsikan tahun 2010. Berbagai peralatan yang berada di IMSS antara lain Radio Detection and Ranging (RADAR) yang berfungsi sebagai deteksi kontak yang berada di atas permukaan laut (kapal-kapal).

"Ada pula Automatic Identification Station (AIS) yang berfungsi sebagai pemberi informasi tentang nama kapal dan nama panggilan kapal, nomor IMO, dimensi dan tipe kapal, draft kapal, waktu keberangkatan dan kedatangan kapal, tujuan kapal, posisi Lintang Bujur, halu kapal, dan kecepatan kapal," kata Danlanal.

Data-data tentang kapal selalu diperbarui dalam periode tertentu pada skala internasional. Sehingga kapal-kapal yang tidak terdaftar bisa didefinisikan sebagai kapal tak dikenal. Kapal rakyat pun tetap terdeteksi dalam radar ini.

IMSS dilengkapi dengan VHF Radio yang berfungsi sebagai alat komunikasi dengan kapal-kapal yang melintas di sekitar stasiun pengawas di darat. Plus HF Radio yang berfungsi sebagai backup data komunikasi ke RCC apabila VSAT tidak bisa digunakan dan juga sebagai alat komunikasi dengan RCC ataupun dengan kapal-kapal yang melintas di sekitar CSS.

Ada pula Day Camera (kamera siang hari) dan FLIR camera (kamera malam hari) yang berfungsi untuk mengambil gambar (memotret) kapal-kapal yang melintas di sekitar CSS. "Kamera tersebut bisa digerakkan langsung dari RCC maupun FCC tanpa memberi tahu CSS," kata Machfudz.

Sarana pendukung lain di IMSS adalah Nobletec yang berfungsi sebagai monitor posisi kapal-kapal yang melintas di sekitar CSS dan sebagai alat komunikasi dengan RCC dan FCC melalui text message application. "Adapun sumber tenaga sistem CSS berasal dari dua buah diesel generator 15 Kwh," katanya.

IMSS merupakan salah satu piranti teknologi militer yang mutakhir. Banyak negara di dunia yang menggunakannya sebagai salah satu perangkat sistem pertahanan dan keamanan negara.

Saat ini Indonesia memiliki 20 buah Coastal Surveillance System (CSS). 10 buah berada di Selat Malaka dan 10 buah berada di Selat Makassar. Juga 11 KRI yang dilengkapi IMSS. Tiga KRI di bawah Komando Armada RI Kawasan Barat, dan delapan KRI di bawah Komando Armada RI Kawasan Timur.

Indonesia juga memiliki dua Regional Command Center, yaitu RCC Batam dan RCC Manado, dua Fleet Command Center, yaitu FCC Jakarta dan FCC Surabaya, serta satu Headquarters (HQ), yaitu HQ Cilangkap.

Mengamankan perairan di ujung timur Pulau Kalimantan juga menyisakan berbagai cerita. Machfudz mengatakan, mereka tetap berjuang untuk mengemban tugas negara secara maksimal dalam segala keterbatasan.

"Yang paling terasa adalah akses menuju lokasi yang sangat sulit. Setelah menggunakan speed boat dari Sangkulirang menuju Manubar, perjalanan harus dilanjutkan dengan kapal rakyat menuju Tanjung Mangkalihat selama beberapa jam," katanya.

Saat ini Mako Lanal Sangatta menugaskan empat personel di Pos TNI AL Tanjung Mangkalihat. Mereka harus apel di Mako Lanal dalam dua bulan sekali. Dalam kondisi ini, Machfudz mengatakan mereka berupaya mengemban tugas dengan sebaik baiknya. Yang menarik, karena belum ada BTS tower, mereka hanya bisa berkomunikasi dengan pesan singkat. "Untuk mencari sinyal, kami harus naik motor tujuh kilometer. Itu pun sinyalnya terputus-putus. Jadi komunikasi dengan Mako Lanal lebih banyak lewat SMS. Kami mengecek dua hari sekali," katanya.

Karena merasakan sendiri kendala yang dialami, Machfudz menyampaikan beberapa kebutuhan mendasar kawasan yang dihuni sekitar 300 KK tersebut. "Yang utama adalah jalan darat. Selama ini kami harus lewat laut atau memutar ke arah Berau melalui Teluk Sulaiman. Jalan tembus ke Manubar sangat diperlukan," katanya.

Selain itu, pasokan listrik masih mengandalkan genset. Kalaupun ada genset, masih mengandalkan pasokan solar dari Sulawesi. "Masyarakat banyak tergantung pada pasokan dari Sulawesi. Baik pangan maupun BBM," katanya.

Salah satu solusi untuk mengatasi problem listrik adalah dengan penggunaan solar cell atau pembangkit listrik tenaga surya. Hal ini perlu diupayakan secara serius. "Di kawasan tersebut juga belum ada dermaga. Perjalanan harus disambung dengan kapal kecil sampai ke tepian," katanya.

Selaku personel TNI yang juga berposisi sebagai masyarakat, Machfudz pun berharap agar geliat pembangunan bisa ditularkan secara proporsional di kawasan tersebut. Sehingga mampu menjadi "pelepas dahaga" bagi para warga yang terpisah jarak ratusan kilometer dengan ibukota kabupaten.

Sumber : Tribunnews

Readmore --> Radar Mutakhir Memonitor di Ujung Timur Kalimantan

Enam Pilot Skuadron 15 Iswahjudi Berangkat ke Korea Selatan

Magetan - Pesawat tempur T-50 Golden Eagle sudah di depan mata, terbukti para penerbang serta para teknisi dari Skadron Udara 15 Lanud Iswahjudi, yang akan mengawaki pesawat tersebut berangkat ke Korea untuk mengikuti pelatihan guna mengawaki serta merawat pesawat T-50 Golden Eagle.

Enam penerbang dan 31 teknisi yang diberangkatkan ke Korea dipimpin langsung oleh Komandan Skadron Udara 15 Mayor Pnb Wastum, para penerbang tersebut talah mempunyai kualifikasi sekolah instruktur penerbang. Direncanakan para penerbang dan teknisi berada di Korea, guna mentranfer teknologi pesawat T-50 Golden selama delapan bulan.

Berkaitan dengan keberangkatannya ke Korea, Komandan Skadron Udara 15 Mayor Pnb Wastum, mohon doa restu kepada komandan Lanud Iswahjudi Marsekal Pertama TNI Yuyu Sutisna, dan segenap para pejabat Lanud Iwj, usai briefing pagi latihan dan operasi penerbangan di ruang Tedy Kustari, Rabu (9/1).

Sementara Komandan Lanud Iswahjudi Marsma TNI Yuyu Sutisna, pada kesempatan tersebut mengatakan, para penerbang yang berangkat ke Korea, diharapkan dapat menyerap ilmu sebanyak mungkin dan mengutamakan safety dalam melaksanakan penerbangan.

Adapun penerbang yang berangkat ke Korea Komandan Skadron Udara 15, Mayor Pnb Wastum, Mayor Pnb Marda Sarjono, Mayor Pnb Budi Susilo, Mayor Pnb Hendra, Kapten Pnb Darma T. Gultom dan Kapten Pnb Luluk Teguh Prabowo.

Sumber : Pos Kota

Readmore --> Enam Pilot Skuadron 15 Iswahjudi Berangkat ke Korea Selatan

Menhan: Anggaran Diblokir tak Pengaruhi Program Alutista

Jakarta - Pemblokiran anggaran oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait dugaan kongkalikong sebagaimana laporan Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam tidak akan mengganggu program alutsista (alat utama sistem pertahanan).

Menteri Pertahan Purnomo Yusgiantoro mengatakan, jumlah anggaran yang diblokir sebesar Rp678 miliar di luar alutista utama. Jumlah itu untuk alutista cadangan.

"Ada alutsista pendukung. Itu yang masuk Rp678 miliar. Mesti dipisah dengan dukungan masterlist. Kalau alutsista sendiri bisa dipercepat dan bisa dua renstra (rencana strategis)," kata Purnomo, dalam jumpa pers di Kantor Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Rabu (9/1/2012).

Ditempat yang sama, Panglima TNI Agus Suhartono menjelaskan, blokir anggaran TNI oleh Kemenkeu bukan berarti semua anggaran TNI tidak bisa digunakan. Anggaran yang diblokir memang diajukan TNI dan untuk kebutuhan TNI. Namun, tidak masuk pada program alutista utama.

Dia mengatakan, pembelian alutsista utama adalah untuk menambah kekuatan pertahanan. Sementara, alutsista cadangan atau yang diblokir tersebut adalah untuk mengganti peralatan yang sudah ada.

"Di samping pengadaan alat baru TNI juga meningkatkan alutista yang ada. Kalau alat komunikasi tidak bisa digunakan, maka harus pakai yang baru," jelas Agus.

Pada prinsipnya, Agus mengatakan anggaran Rp678 miliar tersebut dibutuhkan TNI. "Alat-alat itu dibutuhkan apalagi sistem keterbukaan informasi alat-alat komunikasi canggih. Kalau ada berita TNI bisa disadap, makanya kami juga berpikir," jelasnya.

Sebelumnya, Seskab Dipo Alam menyurati Menkeu Agus Martowardjojo soal pemblokiran anggaran. Pemblokiran diduga atas perintah Seskab terkait tudingan adanya kongkalikong dengan DPR.

Sumber : INILAH

Readmore --> Menhan: Anggaran Diblokir tak Pengaruhi Program Alutista

Tank Scorpion, AMX-13 Dan MLRS Astros II Amankan Demarkasi RI-Malaysia

Balikpapan - Pangdam VI/Mulawarman Mayjen TNI Dicky Wainal Usman mengatakan tank-tank Scorpion akan menjaga kawasan perbatasan RI-Malaysia sepanjang 1.600 km di wilayah Kalimantan Utara dan Kalimantan Barat.Perbatasan sepanjang 1.600 km itu akan dikawal tank-tank Scorpion.

"Tank Leopard masih ditempatkan di Pulau Jawa," kata Pangdam VI/Mulawarman Mayjen TNI Dicky Wainal Usman di Balikpapan, Senin.

Tank Leopard 2A6 adalah pembelian baru alat utama sistem senjata baru TNI, merupakan tank tempur utama (main battle tank atau MBT) dengan bobot hingga 62 ton.

Sebanyak 100 Leopard 2A dibeli langsung dari pabriknya di Jerman dengan harga total 280 juta dolar AS.

Awalnya, pemerintah berencana menempatkan Leopard di Bulungan, Kalimantan Utara, dan di Kalimantan Barat, masing-masing satu batalion kavaleri dengan 44 tank. "Sebagai gantinya, kita tempatkan 2 kompi Scorpion," lanjut Panglima. Scorpion tersebut diperkuat dengan satu kompi tank AMX 13.

Menurut Panglima Dicky Wainal Usman, tank Scorpion cocok untuk menjaga perbatasan karena bisa bermanuver dengan cepat. Dibandingkan dengan Leopard, Scorpion dan AMX adalah tank ringan dengan bobot hanya 25 ton. "Kami tempatkan juga di Kutai Barat selain di Bulungan, Kalimantan Utara," katanya. Tank-tank Scorpion tersebut akan tiba pada pertengahan tahun nanti. TNI AD yang punya 50 unit sedang mempersiapkan pengirimannya dari Jawa.

Tank Scorpion adalah tank ringan buatan Inggris. Badannya bukan dari baja, tetapi dari aluminium aloy, bahan yang banyak digunakan untuk peralatan keselamatan dan petualangan seperti karabiner.

Dengan ketebalan bodi 12,7 mm, Scorpion sanggup menghadang peluru 7,62 mm yang ditembakkan dari jarak 12 meter, atau peluru kaliber 105 yang dilepaskan dari jarak 30 meter. Bodi juga tahan pecahan bahan peledak berdaya ledak tinggi (high explosive) untuk melindungi personel yang diangkutnya.

Awaknya cukup 3 prajurit. Pada tank TNI-AD, persenjataan utama adalah sebuah meriam Cockerill 90 mm buatan Belgia yang lebih ampuh dari meriam aslinya, L23A1 76 mm. Scorpion juga menyandang senapan mesin Coaxial 7,62 mm, dan juga bisa ditambah misil antitank.

Dengan kecepatan maksimal 80 km per jam, Scorpion di Bulungan bisa mencapai Simenggaris di garis batas dengan Sabah, Malaysia, kurang dari 4 jam bila ngebut tanpa henti.

TNI juga menempatkan peluncur rudal MLRS Astros II (multi launching rocket system) di Berau untuk mengamankan Kutai Barat di barat dan Nunukan di timur. "Itu juga sudah meng-cover perbatasan," kata Panglima.

Dengan demikian, Panglima menjelaskan alutsista TNI diperbatasan mampu mengimbangi kekuatan tempur negara tetangga, ditambah lagi dengan penambahan sejumlah panser Anoa di Samarinda yang akan memudahkan mobiliasasi personel pasukan.

Selanjutnya, untuk mengantisipasi pelanggaran batas wilayah di jalur darat, termasuk penyeludupan barang terlarang seperti narkoba, Kodam VI Mulawarman menambah 12 pos baru pengamanan perbatasan.

"Jadi kita ada 29 pemantauan perbatasan. Tahun 2012 tambah dua, pada 2013 tambah 6 sampai 12 lah. Posisi pemantauan ini kita buat rapat utamanya di area blank spot, dari Long Apung ke barat sampai Datah Dawai," demikian Panglima.

Sumber : Republika

Readmore --> Tank Scorpion, AMX-13 Dan MLRS Astros II Amankan Demarkasi RI-Malaysia

Menimbang Penawaran Kapal Perang Belanda Dan Italia

Jakarta - Kementerian Pertahanan sudah memesan kapal perang perusak kawal rudal (PKR)-tanpa peluncur rudal-dari galangan Damen Schelde, Belanda, pada 2012 seharga 220 juta dollar AS. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Transparansi Pembelian Persenjataan mengkritik adanya penawaran serupa dari galangan Orisonte Sistemi Navali, Italia, yang lebih menguntungkan, tetapi tidak direspon Kemhan.

Poengky Indarti mewakili Koalisi Masyarakat Sipil dalam percakapan akhir Desember 2012 menjelaskan, galangan kapal Italia tersebut memberikan harga jual sama dengan Damen Schelde, tetapi kapal sudah lengkapi dengan peluncur rudal, peluncur torpedo, dan radar militer.

"Bahkan, pihak Italia bersedia membangun 100 persen di galangan kapal PT PAL Surabaya. Entah mengapa dari tiga penawaran, termasuk Rusia, justru tawaran Belanda disetujui, bahkan, pada tahun 2013 akan diadakan kontrak pembelian kedua," kata Poengky.

Poengky menambahkan, kapal yang dibeli dari Belanda membutuhkan tambahan biaya 75 juta dollar AS untuk melengkapi peluncur rudal dan torpedo. Pembelian dari Belanda tersebut diibaratkan membeli tank tanpa meriam. Tawaran pihak Italia, menjanjikan PT PAL mendapatkan 15 persen pengerjaan dari nilai kontrak.

Sepintas lalu, tawaran Belanda menawarkan 25 persen pengerjaan nilai kontrak lebih menguntungkan Indonesia. Namun, lanjut Poengky, dalam kenyataannya PT PAL, sesudah kontrak ditandatangani, hanya tiga persen nilai kontrak. Kondisi itu membuat PT PAL merugi. Apalagi, PT PAL harus menutup layanan usaha dry dock selama delapan bulan demi proyek PKR Belanda tersebut. Mereka juga tidak mendapatkan bayaran atas penggunaan dry dock tersebut.

Menanggapi kritik tersebut, Sekretaris Jendral Kemhan Marsekal Madya Eris Heryanto, seusai pertemuan General Border Commitee RI-Malaysia di Jakarta, menyanggah adanya kejanggalan dalam pembelian kapal PKR dari Belanda. “Kita mengirim 250 tenaga kerja PT PAL ke Belanda. Itu termasuk dalam nilai kontrak. Tidak benar PT PAL hanya mendapat pengerjaan senilai tiga persen. Para teknisi Indonesia turut bekerja di Belanda dan mendapatkan transfer teknologi,” ujar Eris.

Dia menegaskan pemilihan Damen Schelde sudah sesuai prosedur lelang. Dari tawaran Rusia, Italia, dan Belanda, pihak Damen Schelde lebih unggul sehingga dipilih. Kemhan memang akan mengeluarkan biaya untuk melengkapi rudal dan torpedo jika kapal sudah selesai. Itu dinilai Sekjen Kemhan sebagai hal yang wajar dan sesuai prosedur.

Anggota Komisi I DPR, Tubagus Hasanuddin, mengingatkan, pembelian PKR dari Belanda tersebut sejak semula sudah dicermati DPR dan ada keganjilan. “Kami, sesudah masa reses, akan memanggil Kemhan pada Januari 2013. Belanda memang lebih unggul dibandingkan pesaing lain karena paham cara patgulipat di Indonesia,” kata Hasanuddin.

Dia menengaraj kontrak pembelian kapal PKR kedua dan ketiga dengan cara yang sama diduga akan merugikan Indonesia dan hanya menguntungkan segelitir orang. Bahkan, pihaknya mendengar dari PT PAL dan AL pun ada keberatan terhadap pembelian PKR dari Belanda tersebut.

Sumber : KOMPAS Cetak 5 Januari/MIK

Readmore --> Menimbang Penawaran Kapal Perang Belanda Dan Italia

Komisi I Ingin Melihat Perkembangan Realisasi Kapal Selam Dan KFX

Jakarta - Komisi I DPR menyetujui rencana pemerintah untuk membeli tiga unit kapal selam dari Korea Selatan. Syaratnya, pembelian itu disertai alih teknologi. Syarat ini diajukan DPR agar suatu saat Indonesia mampu membuat kapal selam sendiri.

Teknis alih teknologi itu, satu dari tiga kapal selam yang akan dibeli harus dikerjakan di dalam negeri. PT PAL di Surabaya, Jawa Timur, akan dipilih untuk menggarap kapal selam itu.

Anggota Komisi I DPR Helmy Fauzi mengatakan, seusai masa reses ini pihaknya berencana menggelar rapat kerja dengan pemerintah untuk mengetahui perkembangan realisasi pembelian kapal. Komisi I berharap ketiga kapal yang dipesan cepat kelar dan pada 2014 sudah siap digunakan untuk memperkuat pertahanan TNI Angkatan Laut.

"Ini sebenarnya program tahun jamak 2010-2014. Saya lupa berapa anggaran totalnya bagi tiga kapal selam itu. Tapi, yang penting sejauh mana kontrak dan pengerjaannya berjalan," kata Helmy Fauzi kepada JurnalParlemen, Kamis (3/1).

Selain membeli kapal, Helmy mengungkapkan, Indonesia sedang merajut kerja sama dengan Korea Selatan untuk memproduksi pesawat tempur KFX. Pesawat tempur varian baru dari generasi F-16 asal Amerika Serikat ini akan dibikin bersama oleh insinyur Indonesia dan Korsel.

"Kita harapkan produksi KFX segera diwujudkan guna memenuhi modernisasi pesawat tempur TNI AU," kata Helmy.

Pekan lalu, Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan, Indonesia mampu membikin kapal selam setelah teknisi PT PAL belajar dari Korsel. Kini PT PAL sedang bersiap memproduksi alutsista kelautan seperti kapal selam, kapal tunda, dan kapal rudal cepat.

Sumber : Jurnal Parlemen

Readmore --> Komisi I Ingin Melihat Perkembangan Realisasi Kapal Selam Dan KFX

Pengamat : Israel Gagal Membuat Jet Tempur Kfir Yang Tangguh

Jakarta - Meski Israel gagal membuat jet tempur Kfir yang tangguh, namun efek positifnya banyak didapat. Kegagalan Israel dalam jet tempur Kfir, tidak membuat teknologi dirgantara mereka ikut mati. Israel berhasil menciptakan perlengkapan sensor, elektronik dan sistem senjata bagi pesawat tempur AS yang mereka beli.

Bahkan Israel terus berkembang dengan menciptakan: military air system, ground defense system, naval system dan lain sebagainya. Bahkan Israel sangat berkembang dengan teknologi UAV serta AEW&C. Amerika Serikat tidak ketinggalan menggunakan produk UAV dan AEW&C Israel. Begitu pula Rusia yang mulai menggunakan UAV Israel.

Track record negara baru yang mengembangkan jet tempur memang tidak bagus. Namun pembuatan jet tempur KFX/IFX akan memberi banyak efek positif bagi Indonesia dan bahkan bisa memberi efek tidak terduga (invention).

Untuk itulah PT DI telah membuat unit kerja bayangan program KFX/IFX di Bandung. Unit bayangan ini menyalin semua aktifitas KFX-IFX yang dikerjakan para ahli KAI dan PT DI di Korsel. Hal ini untuk pelajaran bagi insinyur Indonesia lainnya maupun antisipasi jika proyek KFX di Korsel terhenti.

Dengan pembuatan KFX/IFX, Indonesia akan belajar membuat sistem senjata, sensor dan elektronik, radar dan sebagainya untuk memenuhi kebutuhan IFX yang dibangun. Tentu insinyur-insinyur Indonesia akan mempelajari sistem terbaik untuk diinstal di pesawat tempur tersebut.

Kesempatan inilah yang sangat mahal, para ahli penerbangan dan militer Indonesia, memiliki kesempatan melakukan “praktek lapangan” dengan medium IFX.

Sumber : Pelita Online

Readmore --> Pengamat : Israel Gagal Membuat Jet Tempur Kfir Yang Tangguh

PT PAL Bantah Pengadaan 10 Alutsista Tidak Selesai

Jakarta - Markas Besar TNI Angkatan Laut menegaskan akan menunggu dua buah tugboat dari PT. Penataran Angkatan Laut (PAL) tahun ini. “Berdasarkan kontrak, seharusnya tugboat dikirimkan pada 2013,” ujar Kepala Dinas Penerangan TNI AL Laksamana Pertama Untung Suropati saat dihubungi oleh Tempo, Kamis 3 Januari 2013.

Menurut Untung, ada dua unit tugboat yang sedang dibuat oleh PT. PAL. Selain tugboat dari PT. PAL, TNI AL akan menerima dua unit kapal Patroli Cepat (PC) 40 dari galangan Palindo Marine (Batam), dan dua buah kapal tanker dari galangan Anugrah Buana Marine (Banten) dan Dok Kodja Bahari (Jakarta).

Sebelumnya, PT. PAL berjanji akan menyelesaikan program pengadaan alutsista yang sudah dipercayakan pada mereka tahun ini. Setidaknya, ada dua program militer yang akan diselesaikan pada tahun ini, yaitu Kapal Cepat Rudal (KCR) dan tugboat. “Itu akan selesai akhir tahun 2013,” ujar Direktur Utama PT. PAL Firmansyah Arifin.

Dia menolak jika disebutkan ada 10 item program pengadaan alutsista milik Kementerian Pertahanan dan TNI yang tidak bisa selesai. “Enggak ada, semua proyek masih berjalan sesuai rencana,” kata dia.

Sumber : TEMPO

Readmore --> PT PAL Bantah Pengadaan 10 Alutsista Tidak Selesai

Pengamat : Tahun 2024, Kekuatan TNI AU Yang Sebenarnya Akan Terlihat

Jakarta - Rencana TNI AU yang akan diperkuat 102 pesawat baru sebagai bagian dari rencana strategis (Renstra) dan pemenuhan Minimum Essential Forces (MEF), dianggap tidak lepas dari perencanaan modernisasi alat utama sistem senjata (Alutsista) secara umum saja. Sebab, secara prinsip, perkuatan TNI AU yang sesungguhnya baru akan terlihat 2024 nanti.

“Melihat perkuatan TNI AU tidak lepas dari perencanaan modernisasi Alutista secara umum. Secara prinsip, perkuatan tersebut baru terlihat 2024. Berapa skadron yang dibutuhkan, mulai dari pesawat tempur, latih dan angkut, “ ujar pengamat pertahanan Muradi, ketika dihubungi itoday, Rabu (2/1).

Muradi menganggap apa yang diungkapkan adalah bagian dari perencanaan, dan tidak ada masalah dengan perencanaan tersebut. Hanya kemudian harus digarisbawahi, sejauh mana renstra itu implementatif.

“Saya tetap pada dua hal, pertama, dia harus tidak menggunakan alutsista yang sifatnya satu pintu, karena ini menyangkut maintenance ke depan. Jika bermasalah dengan HAM maka akan mendapatkan kesulitan. Kedua, lebih kepada penggunaan produk local. Untuk pesawat tempur, Indonesia baru bisa kerjasama dengan Korea Selatan, “ tuturnya.

Pengamat pertahanan yang juga dosen di FISIP Universitas Padjadjaran (Unpad), Bandung ini mengungkapkan, bicara pertahanan juga bicara anggaran dan komitmen pemerintah. Dari situ dapat terlihat apakah yang diungkapkan KSAU itu rasional atau tidak. Kalau melihat polanya 2024 itu masih rasional, hanya masalahnya dalam konteks realisasi.

Muradi menilai, pesawat yang dibeli seperti sukhoi, f-16 dan super tucano secara prinsipil sudah oke, yang menjadi masalah adalah bagaimana menambah dan memperkuat yang ada. Sedangkan proses modernisasi adalah lebih kepada kebutuhan pesawat angkut yang kebanyakan sudah uzur.

“Mungkin tahapan sampai 2014 hanya kepada pergantian pesawat lama menjadi pesawat baru, sedangkan untuk tahapan 2024 mungkin berfokus pada modernisasi bukan sekedar mengganti, tetapi juga menambah. Bagi saya, bicara 2024 bukan lagi pemenuhan MEF, tetapi justru mewujudkan kekuatan maksimum agar kembali menjadi raja di Asia Tenggara, “ ujarnya.

Ketika ditanya pendapatnya tentang jumlah ideal pesaawt tempur yang seharusnya dimiliki TNI AU, Muradi memberikan perhitungan yang cukup mengejutkan, dimana Ia menilai Indonesia setidak memiliki 20-30 skadron pesawat tempur.

“Kalau bicara standar, saya kira perlu 20-30 skadron tempur dimana satu skadron berisikan 16-18 pesawat tempur. Tetapi idealnya Indonesia butuh 50-60 skadron untuk mengcover, “tandasnya.

Sumber : ITODAY

Readmore --> Pengamat : Tahun 2024, Kekuatan TNI AU Yang Sebenarnya Akan Terlihat

KSAL : Tim Pembangun Berangkat ke Korsel Januari 2013

Jakarta - TNI Angkatan Laut memfokuskan pada peningkatan kemampuan satuan tempur dan mobilitas pasukan dalam mencapai kekuatan pokok minimum (MEF). Berkaitan dengan itu, tim dari TNI AL akan segera berangkat ke Korea Selatan untuk memulai pembangunan kapal selam pesanan TNI AL.

"Januari ini akan ada satgas yang berangkat ke Korea Selatan untuk mulai membangun kapal selam,"kata Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Madya TNI Marsetio usai acara pisah sambut KSAL di Jakarta, Rabu (2/1).

TNI AL memesan tiga unit kapal selam yang pelaksanaanya dilakukan dengan kesepakatan adanya transfer of technology dan joint production dengan perusahaan galangan kapal asal Korea Selatan Daewoo Shipbuilding Marine Enginering (DSME). Nilai kontrak pembelian tiga unit kapal selam itu mencapai US$ 1 Miliar.

KSAL sebelumnya, Laksamana TNI Soeparno pernah mengatakan Korea Selatan dipilih dalam pengadaan kapal selam ini karena kemampuannya sama dengan Eropa dalam menyediakan kebutuhan kapal selam yang diperlukan TNI AL. "Tapi harganya lebih murah,"kata Soeparno September 2011 lalu. Dia pun berharap, pada 2014 mendatang kapal selam tersebut sudah dapat mengarungi wilayah perairan Indonesia.

Menurut Marsetio, pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) untuk menjadikan TNI AL handal dan disegani tidak hanya dengan membangun kapal selam. TNI AL juga telah memesan alutsista lain seperti kapal freegat dari Inggris, dan PKR nasional.

Marsetio pun berharap, pada 5 Oktober mendatang yang bertepatan dengan HUT TNI, beberapa alutsista yang dipesan TNI AL dapat disaksikan masyarakat luas sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi atas anggaran yang digunakan.

Dalam hal percepatan pencapaian MEF di bidang alutsista, KSAL menjelaskan, semua diprioritaskan pada penggantian alutsista yang kondisinya kritis dan tidak layak pakai. "Serta pemenuhan kebutuhan untuk pelaksanaan tugas-tugas mendesak," tuturnya.

Marsetion menambahkan, pihaknya juga akan mempertajam program-program TNI Angkatan Laut, disesuaikan dengan dinamika, kebijakan pemimpin, dan alokasi anggaran yang ada dengan tetap mengacu pada MEF. "Tidak hanya alautsista, tapi juga peningkatan kesejahteraan prajurit," urai dia.

Sementara itu, mantan KSAL Laksamana TNI Soeparno menyatakan, TNI AL harus semakin baik ke depan untuk menghadapi ancaman dan tantangan yang semakin kompleks. Dia percaya, di bawah kepemimpinan KSAL yang baru, hal itu bisa dicapai.

Soeparno yang akan pensiun dalam beberapa bulan ke depan berpesan agar jajaran TNI AL solid dan kuat.

Sumber : JURNAS

Readmore --> KSAL : Tim Pembangun Berangkat ke Korsel Januari 2013

KSAL: TNI AL Harus Disegani Di Kawasan

Jakarta - Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Madya TNI Marsetio mengungkapkan TNI AL perlu melakukan penyesuaian untuk menjawab perkembangan lingkungan strategis yang dinamis dan sulit diprediksi seperti yang terjadi saat ini. Menurutnya, kondisi ini berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan tugas dan pembangunan TNI AL. Karenanya TNI AL terus berupaya untuk memenuhi Minimum Essential Forces (MEF) alat utama sistem senjata (alutsista).

Kondisi yang dimaksud Marsetio seperti perkembangan situasi kawasan regional tentang Laut China Selatan, penyelesaian wilayah perbatasan yang berpotensi konflik, dan situasi kondisi nasional terkait perkembangan politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Marsetio yang baru saja dilantik menjadi KSAL berkomitmen melanjutkan kebijakan yang telah digariskan oleh KSAL yang lama Laksamana TNI Soeparno sesuai visi TNI AL, Panglima TNI dan arahan Presiden SBY.

"Terwujudnya TNI AL yang handal dan disegani sesuai dengan perkembangan strategis dan kebijakan komando atas. Prioritas pembangunan TNI AL guna mendukung TNI AL yang handal dan disegani, antara lain, meneruskan validasi organisasi, modernisasi alutsista melalui pengadaan, revitalisasi, rematerialisasi, relokasi dan penghapusan guna mencapai percepatan Minimum Essential Force (MEF),"kata Marsetio dalam acara Pisah Sambut Kepala Staf Angkatan Laut di Mabes TNI AL Jakarta, Rabu (2/01).

Dalam mewujudkan MEF dilakukan melalui peningkatan kemampuan mobilitas TNI AL, peningkatan kemampuan satuan tempur (stiking force) dan penyiapan pasukan siaga (standby force). "Untuk penanganan bencana alam, tugas-tugas perdamaian dunia dan keadaan darurat lainnya,"ujarnya.

Pembangunan MEF ini diimplementasikan dalam tiga renstra hingga tahun 2024 dengan proyeksi pada pencapaian MEF yang mencakup organisasi, personel dan alutsista sesuai dengan alokasi anggaran pertahanan. Sementara percepatan pencapaian MEF di bidang alutsista diprioritaskan pada penggantian alutsista yang kondisinya tidak layak pakai, serta pemenuhan kebutuhan untuk pelaksanaan tugas-tugas mendesak

Sumber : JURNAS

Readmore --> KSAL: TNI AL Harus Disegani Di Kawasan

Komisi I : Dana Optimalisasi Kemenhan Tak Cair, Siapa Merugi?

Jakarta - Anggota Komisi I DPR Helmy Fauzi menyayangkan anggaran optimalisasi Kementerian Pertahanan tidak dapat dicairkan karena masih diblokir Menteri Keuangan atas permintaan Sekretaris Kabinet Dipo Alam. Dana itu mestinya turun sebelum tutup tahun 2012.

Dalam raker gabungan Komisi I DPR dengan Kemenhan, Kemenkeu dan Seskab sebelum masa reses lalu, DPR sudah meminta Menkeu segera mencabut tanda bintang pada anggaran tersebut. Pencabutan tanda bintang sama dengan permintaan mencairkan dana.

Tetapi, Menkeu Agus Martowardojo masih enggan mencairkan dana karena menunggu datangnya dokumen pencabutan tanda bintang. Dokumen dimaksud harus berasal dari Seskab Dipo Alam karena dialah yang meminta pembubuhan tanda bintang. Tanpa dokumen itu, Menkeu Agus tak punya alasan mencairkan dana kendati program optimalisasi Kemenhan sudah disetujui DPR.

Menurut Helmy, DPR memberikan dukungan sepenuhnya bagi TNI untuk memodernasi alutsistanya demi mewujudkan kekuatan pertahanan minimum pada 2014. Persetujuan terhadap anggaran tambahan atau dana optimalisasi yang diajukan Kemenhan sebesar Rp 678 miliar adalah bentuk dukungan DPR. Celakanya, dukungan parlemen justru terganjal problem internal pemerintah.

"Masyarakat bisa menilai sendiri siapa sesungguhnya yang tidak konsisten mewujudkan modernisasi alutsista TNi. Siapa yang tak mendukung penguatan TNI guna menjaga pertahanan dan kedaulatan NKRI. DPR sudah menyetujui penggunaan anggaran, tapi di internal pemerintah sendiri tidak kompak dan suara antarlembaga terpecah-pecah," kata Helmy Fauzi di Jakarta Selasa, 1 Januari 2013.

Nasi sudah menjadi bubur. TNI tak bisa menggunakan dana yang sudah telanjur diblokir. Kalaupun Menkeu atas permintaan Seskab sudah mencabut tanda bintang pada tahun 2013 ini, dana tetap tak boleh digunakan. TNI melalui Kemenhan harus mengulang pengajuan persetujuan kepada DPR. Pengulangan proses ini dilakukan karena dana optimalisasi Kemenhan bukan termasuk program tahun jamak alias tidak boleh dicairkan di luar tahun peruntukannya.

"Kalau programnya dilaksanakan tahun 2013 berarti harus dibahas ulang di DPR. Jelas, yang dirugikan adalah pihak Kemenhan. Sebab, program 2012 dianggap tidak terealisasi. Secara umum masyarakat kena imbas karena belum bisa menikmati tahapan modernisasi alutsista untuk menjaga NKRI akibat program pemerintah tidak berjalan," kata Helmy.

Menteri Agus Martowardojo, Senin (31/12) di Balai Kartini Jakarta, mengatakan bahwa dana optimalisasi Kemenhan belum dicabut. Tetapi dana tersebut tidak kemudian hangus. Tetap dapat digunakan di tahun berikutnya. Hanya, "Memang mesti dibahas lagi lebih dahulu dengan DPR."

Sumber : Jurnal Parlemen

Readmore --> Komisi I : Dana Optimalisasi Kemenhan Tak Cair, Siapa Merugi?

Dirut PT PAL : Kami Yakin Pengerjaan Kapal TNI Selesai Tepat Waktu

Surabaya - Keluhan dari Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin perihal molornya progres proyek kapal tunda pesanan pemerintah mendapat perhatian khusus dari PT PAL. Perusahaan yang berganti pimpinan Februari lalu itu menjamin bahwa waktu penyelesaian kapal tak akan terlambat.

Direktur Utama PT PAL M. Firmansyah Arifien mengatakan, pihaknya memahami kekhawatiran yang disampaikan Wamenham. Sebab, kinerja PT PAL sebelumnya belum bisa dipandang sebagai suatu kerja profesional.

"Kami tahu bagaimana PT PAL dipandang selama ini. Dan kami akan gunakan teguran dari beliau sebagai cambuk bagi kami untuk segera tak terlambat dalam penyerahan kapal," ujarnya, Senin (31/12).

Firmasnyah sama sekali tak menampik jika pembangunan dua kapal tunda sedikit molor. Terhitung November 2012, progress proyek produksi kapal tunda pertama takni tugboat M000276 mencapai 67 persen. Angka tersebut meleset dari 8,79 persen dari target progress semula yakni 76 persen. Sedangkan, kapal tunda kedua yakni M000277 sudah mencapai 63,03 persen atau 1,5 persen lebih rendah dari target progress.

Penyebabnya, lanjut dia, adalah karena material plat baja yang cacat yang diketauhi September lalu. "Pertama, karena platnya dalam kondisi tidur, bagian atas tak terlihat cacat. Tapi pada proses blasting dan diberdirikan, baru terlihat kalau bagian bawahnya ada titik-titik. Dan, karena kami memperhatikan kualitas, kami putuskan untuk menggantinya dengan material yang baru," jelasnya.

Namun dia menegaskan bahwa kendala tersebut tak mempengaruhi tanggal penyerahan kapal. Pasalnya, semua material produksi, termasuk pengganti material yang cacat sudah diperoleh.

"Jadi, sejak penemuan plat baja yang cacat September lalu, kami langsung memesan lagi material baru. Untungnya, pelat baja yang kami pesan sudah datang. Jadi, sekarang yang semua faktor tinggal faktor internal yakni manajemen produksi," terangnya.

Frimansyah mengatakan, pihaknya bakal berlakukan dua shift untuk menggenjot produksi kapal. "Kami juga akan terus mencari sub kontraktor untuk mempercepat produksi. Dan kapal bisa tepat delivery time April dan Juni tahun ini," imbuhnya.

Sumber : JPNN

Readmore --> Dirut PT PAL : Kami Yakin Pengerjaan Kapal TNI Selesai Tepat Waktu

Refleksi 2012, Langkah Awal Kemandirian Bangsa

Jakarta - Walau tidak mencolok ditengah ingar-bingar kasus korupsi dan karut-marut parpol, sebagai anak bangsa sibuk membangun negara. Perlahan tapi pastim, industri pertahanan Indonesia mulai menyeruak. Industri pertahanan tidak hanya bersifat strategis untuk pertahanan, tetapi juga fundamental bagi perkembangan teknologi asli suatu bangsa.

Perkembangan penelitian dan pengembangan industri pertahanan yang dikoordinasikan oleh Litbang Kementerian Pertahanan dengan bangga dipaparkan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Kamis (27/12), sebagai salah satu bahan refleksi 2012. Purnomo menyebutkan deretan produk seperti Warhead caliber 200 milimeter (mm), penyempurnaan pesawat terbang tanpa awak (PTTA), model kapal selam tanpa awak, pesawat tempur KF-X/IF-X, prototipe kendaraan Rantis (kendaraan taktis) 5 ton 6x6, peluncur roket caliber 122mm, prototipe munisi caliber 105 mm Exercise, prototipe combat boat, prototipe roket jarak 100 km ground to ground dan prototipe smart bomb.

Salah satu yang masih segar dalam ingatan adalah uji coba pesawat terbang tanpa awak, Wulung, di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Oktober 2012. Saat itu, ada enam prototipe pesawat terbang tanpa awak berjejer dipamerkan. Ini merupakan hasil kerja sama Balitbang Kemhan dengan Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi (BPPT) sejak 2005.

Selain Wulung juga ada tipe Sriti dan Gelatik serta Alap-alap untuk jarak sedang. Ada juga yang lebih besar, yaitu Puna Gagak, Puna Pelatuk, dan Puna Wulung, yang bisa mencapai jarak 73 km. selain untuk kelengkapan kapal perang, pesawat terbang tanpa awak ini juga bisa untuk memantau perbatasan.

“Untuk pesawat terbang tanpa awak, prototipe kita sudah selesai. Sekarang tinggal memasuki tahap produksi,” kata Kepala Balitbang Kemhan Eddy Siradj, Jumat. Ia mengatakan, pesawat terbang tanpa awak hanya salah satu dari target konsorsium dari sejumlah instansi, seperti Kemhan, BPPT, universitas, LAPAN, industri-industri strategis seperti PT PAL dan PT Dirgantara Indonesia, serta PT Pindad. “Kami sekarang sedang mempelajari pembuatan kapal selam tanpa awak, tapi masih dalam studi literatur. Namun, akan siap beberapa tahun lagi untuk dieksekusi, “ kata Eddy.

Jumat kemarin, Wakil Menhan Sjafrie Sjamsoedin pun berkunjung ke PT PAL di Surabaya, Jawa Timur. “Area di PT PAL ini dipersiapkan menjadi pusat alih teknologi untuk membangun kapal selam, “ katanya. Kemhan memang menargetkan dapat memproduksi kapal selam pada 2016 hasil alih teknologi dari Korea Selatan. Pemerintah mengalokasikan dana penyertaan modal Rp. 1,5 triliun kepada PT PAL untuk membangun area produksi dan pemeliharaan kapal selam.

Sjafrie mengungkapkan, Indonesia sepakat membeli tiga kapal selam dari Korea Selatan dengan sistem alih teknologi. Dua kapal selam dibuat di Korsel, sementara satu lagi diproduksi di PT PAL.

Kapal selam bertenaga diesel yang dibeli dari Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DMSE) itu masing-masing berbobot 1.400 ton dengan panjang 61,3 meter. Nilai kontrak untuk tiga kapal selam itu mencapai 1,1 miliar dollar AS. “Minimal kita sudah punya target untuk membangun maintenance facilities (fasilitas pemeliharaan) lebih dahulu, “ ujar Sjafrie. Pada 2024, Indonesia akan memiliki 12 kapal selam.

Menurut Direktur Utama PT PAL M Firmansyah Arifin, 206 tenaga ahli dari PT PAL dikirim ke Korea Selatan pada awal 2013 selam setahun sebagai bagian dari alih teknologi pembuatan kapal selam.

Produksi dalam negeri

Menurut Purnomo Yusgiantoro, untuk ke depan, program kerja sama sarana pertahanan dengan didukung industri pertahanan. Diutamakan produksi dalam negeri untuk meningkatkan kemandirian industri pertahanan. Tentunya tidak mudah. Sistem dan budaya riset belum mengakar.

Eddy Siradj mengatakan, dalam peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional disampaikan cetak biru riset pengembangan industri pertahanan. Dalam dokumen tersebut ada 23 produk mulai dari teknologi karbon komposit, radar, pesawat tempur, sampai kapal selam. Beberapa dari produk itu bersifat stragegis, seperti pembuatan pesawat tempur KF-X/IF-X, yang merupakan kerja sama dengan Korea Selata yang prototipenya selesai pada 2020.

Untuk pengembangan industri pertahanan ini, salah satu actor penting yang juga akan banyak berkorban adalah TNI. Dalam pembuatan K/I FX, misalanya, pilot-pilot pesawat tempur TNI AU ikut sejak awal perancangan. Pasalnya, kebutuhan TNI AU yang dipengaruhi doktrin dan kondisi alam tidak sama dengan AU Korea Selatan. Karena itu, walau dibangun bersama, akan ada perbedaan pesawat tempur yang dihasilkan.

Dengan adanya Komite Kebijakan Industri pertahanan (KKIP) yang diketuai langsung Presiden Yudhoyono, segala kendala sektoral diharapkan bisa tembus. Selama ini, setiap institusi mengadakan riset sendiri, padahal produknya sama. Anggaran juga bisa difokuskan. Kerja sama dengan swasta juga dibuat sistematis, yaitu sesuai UU Industri Pertahanan yang disahkan pada November 2012, integrator tetap dipengang oleh industri strategis. Misalnya, pembuatan kapal perang sudah dilakukan di galangan kapal swasta di Batam. Namun, integrasi sistem persenjataan dilakukan di PT PAL.

Dalam sejarah Negara-negara maju, pembangunan teknologi pertahanan bisa jadi lokomotif untuk perkembangan bangsa. Walau perjalan masih panjang, rezim pasti berganti, beberapa langkah awal sudah dimulai.<

Sumber : KOMPAS/MIK

Readmore --> Refleksi 2012, Langkah Awal Kemandirian Bangsa