Proses Pengecatan Leopard 2A4 Dan Marder 1A3 TNI AD

Jakarta (MID) - Tak menunggu waktu lama, sang macan Leopard 2A4 TNI-AD segera berdandan diri untuk nantinya dihadapkan ke publik di hari jadi TNI. Proses pengecatan kamuflase Leopard sendiri saat ini sudah selesai. Dan inilah tampang sang Macan saat ini.

Untuk mendandani sang macan, memang bukan perkara mudah. Segenap upaya dikerahkan jajaran TNI-AD mulai dari Pussenkav, Bengpuspalad, hingga kalangan sipil. Desain corak monster lapis baja ini sendiri merupakan karya dari kalangan sipil. Hal ini membuktikan keterbukaan dari TNI-AD untuk merangkul semua golongan demi kemajuan pertahanan dalam negeri. Sementara proses pengecatan dilakukan oleh Bengpuspalad, dan dilakukan disebuah tempat yang dirahasiakan dengan supervisi dari Pussenkav. Tidak seperti kamuflase Anoa, perpaduan kamuflase kali ini menggunakan 2 warna saja, seperti kamuflase helikopter Nbell-412. ARC sendiri mengikuti detik demi detik proses pengecatan.

Pengecatan awal dilakukan pada Rabu 25 september, dengan melaburkan cat dasar warna hitam ke track link. Sementara warna hijau dikuaskan ke bagian-bagian yang berkarat. Di hari berikutnya, proses pengecatan sempat mengalami sedikit kendala lantaran cat untuk corak belum juga tiba. Alhasil, waktu pun dimanfaatkan untuk menyemprot debu di seluruh tubuh tank.

Ketika cat tiba, para kru dari Bengpuspalad dan Pussenkav segera bekerja. Tak peduli siang-malam, pengecatan terus dilakukan demi mengejar target deadline pada hari Jumat 27 September. Namun demikian, perlu dicatat, pengecatan saat ini masih belum sempurna. Meski kamuflase 2 warna sudah ditetapkan, corak dan alur masih belum sempurna. Akan tetapi, kamuflase ini cukup memberikan gambaran bagaimana cantiknya sang Macan nantinya.

Selain Leopard 2A4, ranpur Marder juga terkena sentuhan yang sama. Dan inilah dia, sang Macan dan Tupai pohon dengan tampilan barunya.

Sumber : ARC

Readmore --> Proses Pengecatan Leopard 2A4 Dan Marder 1A3 TNI AD

Kemhan : Indonesia-Rusia Belum Sepakat Hibah Kapal Selam

Jakarta (MID) - Kementerian Pertahanan menyatakan pemerintah Indonesia telah mengirim tim untuk berkunjung ke Rusia. Tim ini terdiri dari perwakilan Kementerian Pertahanan, TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.

"Tim ini berkunjung untuk penjajakan awal hibah 10 kapal selam Rusia," kata Kepala Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan Laksamana Muda Rachmad Lubis saat dihubungi Tempo, Jumat, 27 September 2013.

Rachmad yang ikut dalam rombongan, mengatakan kedua negara belum mencapai kesepakatan dalam rencana hibah itu. Indonesia dan Rusia, dia melanjutkan, masih mengkaji langkah yang akan diambil masing-masing negara soal hibah ini.

Sayang, Rachmad tak mau menyebutkan detil apa saja yang dibahas dalam pertemuan itu. Termasuk apa jenis kapal selam yang akan dihibahkan Rusia ke Indonesia dan berapa uang yang harus dikeluarkan pemerintah. "Sebab belum ada kesepakatan," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menyatakan, pemerintah mendapat tawaran untuk dapat membeli sekitar 10 unit kapal selam dari Rusia. Jumlah ini di luar rencana pembelian tiga unit kapal selam dari Korea Selatan yang akan datang pada 2014.

Purnomo tidak menjelaskan detail spesifikasi dan tawaran harga yang diberikan pemerintah Rusia untuk mendatangkan 10 kapal selam tersebut. Ia juga menyatakan, pemerintah belum bulat untuk menerima tawaran Rusia karena masih harus mempertimbangkan dan menghitung biaya.

Selain harga kapal selam per unit, menurut dia, pemerintah juga harus mempertimbangkan besarnya biaya perawatan, pemeliharaan, perbaikan, dan kesiapan infrastruktur. Selain itu, hal lain yang menjadi pertimbangan adalah usia atau masa guna kapal selam tersebut.

Sumber : TEMPO

Readmore --> Kemhan : Indonesia-Rusia Belum Sepakat Hibah Kapal Selam

Foto Kedatangan Leopard 2A4 Dan Marder 1A3

Jakarta (MID) - Dalam kemilau senja dan angin yang bertiup sepoi-sepoi, kapal barang Isolde merapat dengan panduan kapal pilot. Seraya melihat jam tangan, ARC bergumam, tepat waktunya. Sesuai jadwal, kapal merapat di salah satu dermaga pelabuhan Tanjung Priok.

Matahari telah kembali ke peraduannya saat ramp utama Isolde turun perlahan, menampakkan isinya. Bak hewan buas yang terkungkung lama, aura ganas terpancar dari sosok Leopard 2A4 dan Marder 1A3 yang terlilit rantai ke lantai dek kapal. Sungguh pemandangan yang mengagumkan, melihat untuk pertama kalinya, dalam senja tanggal 21 September tersebut, TNI AD mengukir sejarah dengan kedatangan Main Battle Tank pertama dalam jajaran aktif Kavaleri berupa 2 unit Leo 2A4 dan 2 tank Marder.

Dengan cekatan, para teknisi melepas ikatan rantai pengaman satu-persatu. Hanya dalam satu sentakan, mesin Leopard 2A4 menyala, suara mesinnya yang gahar terdengar bak auman merdu. Dengan mudah, Leo 2A4 bermanuver dengan gerak pivot, memutar ke kanan dan bergerak menuruni ramp, langsung menuju ke truk flatbed yang menunggu. Apabila awak tank Kanada di Afghanistan bisa memuat Leopard 2A6 ke tank transporter Tropco pinjaman dari Belanda dengan hanya selisih beberapa mili dari tepi, percayalah, awak pengangkut yang memuat Leopard 2A4 di Tanjung Priok ini jauh lebih ahli.

Dengan amat presisi, mereka dapat memuat Leo 2A4 keatas flatbed yang nyatanya lebarnya sama persis dengan lebar tapak MBT kebanggaan Jerman tersebut. Silahkan nikmati foto-foto proses loading Leo 2A4 dan Marder tersebut dari ARC dan JMP.

Source : ©ARC dan JMP

Readmore --> Foto Kedatangan Leopard 2A4 Dan Marder 1A3

2014, Dua Helikopter Apache Tiba Di Indonesia

Jakarta (MID) - Delapan unit helikoper serbu Apache buatan Amerika Serikat akan memperkuat satuan penerbangan TNI AD. Dua unit pertama dijadwalkan tiba pada 2014 dan lima sisanya yang dilengkapi radar canggih akan dikirim secara bertahap hingga 2017 mendatang.

"Dua tiba 2014, itu bisa digunakan untuk pelatihan," ujar KSAD Jenderal Budiman usai menerima brevet Komando Kehormatan di Mako Kopassus, Cijantung, Jakarta Timur, Rabu (11/9/2013).

Nota kesepahaman pengadaannya telah ditandangani oleh Menteri Pertahanan RI dan AS pada bulan lalu. Nilai kontraknya mencapai US$ 500 juta yang nantinya akan ditambah sesuai peningkatan spesifikasi dan kelengkapan pendukung heli bersangkutan.

"Keseluruhannya nanti 2017, itu ditanmbag dengan radar Longbow berkemampuan jarak jauh," sambungnya.

Sumber : DETIK

Readmore --> 2014, Dua Helikopter Apache Tiba Di Indonesia

Indonesia dan Polandia Jajaki Kerjasama Produksi Bersama Alutsista

Warsawa (MID) - Pemerintah Indonesia dan Polandia akan meningkatkan kerjasama di bidang industri pertahanan. Ada penjajakan kedua negara akan melakukan produksi bareng alat utama sistem pertahanan (alutsista).

Kerjasama di bidang pertahanan menjadi salah satu dari sekian banyak bidang yang akan dikerjasamakan antara Indonesia dan Polandia.

"Yang lain adalah kerjasama di bidang pertahanan, industri pertahanan. Banyak yang perlu dikerjasamakan," kata Presiden SBY saat jumpa pers bersama Presiden Polandia Bronislaw Komorowski di Istana Kepresidenan Polandia, kota Warsawa, Rabu (4/9/2013).

Mengenai kerjasama industri pertahanan, Menko Polhukam Djoko Suyanto menjelaskan akan ada penjajakan pembuatan pesawat, helikopter, dan kapal patroli. "Jadi lebih pada joint production, tidak beli dari sini," kata Djoko kepada wartawan di Hotel Hyatt Regency, Warsawa.

Prinsip pengembangan alutsista pemerintah saat ini, selama bisa dibuat di dalam negeri, tidak perlu membeli dari luar negeri. "Jadi nanti tidak tertutup kemungkinan joint production," ujar Djoko.

Saat ini, aparat militer dan polisi menggunakan alutsista dari Polandia. "Polisi misalnya pakai sytruck dari Polandia. Ada juga kapal-kapal patroli kecil," kata Djoko.

Saat ini kerjasama antara Indonesia dan Polandia dalam industri pertahanan sudah berlangsung. "Antara Kemenhan kita dengan Polandia sudah ada kerjasama. Nanti perlu dibahas lagi kira-kira jenis alutsista mana yang akan di-join product-kan. Jadi perlu perundinan terus," ujar dia.

Sumber : DETIK

Readmore --> Indonesia dan Polandia Jajaki Kerjasama Produksi Bersama Alutsista

Indonesia dan Polandia Jajaki Kerjasama Produksi Bersama Alutsista

Readmore --> Indonesia dan Polandia Jajaki Kerjasama Produksi Bersama Alutsista

Dua Su-30MK2 TNI AU Tiba Di Makasar

Makassar (MID) - Perkuatan pertahanan keamanan udara di Indonesia terus bertambah. Dua pesawat tempur Sukhoi SU-30 MK 2 tiba di Landasan Udara (Lanud) Sultan Hasanuddin, Makassar, Rabu (4/9/2013) sekitar pukul 17.56 Wita.

Dua pesawat Sukhoi buatan Rusia ini diangkut dengan menggunakan pesawat angkut Antonov AN-124-100 Flight Number VDA 6328 dengan pilot Panov Vadim, Salovyev Evgeny dan Validanov Rinai beserta 13 kru dari bandara Khabarovsk. Sebelum tiba di Lanud Sultan Hasanuddin, pesawat Antonov sempat transit di bandara Ninoy Aq Manila.

Kepala Penerangan dan Perpustakaan (Kapentak) Lanud Sultan Hasanuddin Makassar, Mayor Sus Mulyadi kepada Kompas.com mengatakan, dua pesawat Sukhoi tersebut langsung dirakit di Skadron Tehnik 044 Lanud Sultan Hasanuddin oleh teknisi dari Rusia.

"Dua pesawat ini sudah berbentuk, namun sayapnya dipisah. Jadi nanti akan dirakit oleh teknisi Rusia dan Skuadron Teknik 044 Lanud Sultan Hasanuddin yang sebelumnya ditempatkan di Skadron Udara 11 Wing 5 Lanud Sultan Hasanuddin. Perakitan pesawat diperkirakan memakan waktu sekitar seminggu, dan berselang enam hari barulah bisa tes fly," katanya.

Mulyadi menambahkan, kedatangan dua pesawat tempur Sukhoi SU-30 MK 2 pesanan pemerintah Indonesia menambah kekuatan Skuadron Udara 11 Wing 5 Lanud Sultan Hasanuddin sebagai home base pesawat tempur SU-27 SKM dan SU-30 MK 2 buatan KNAPO (Komsomolsk-na Amure Aircraft Production Association) Rusia yang saat ini telah lengkap 16 unit pesawat tempur. Sukhoi SU-27 SKM dan SU-30 MK 2 datang secara bertahap.



"Kedatangan pesawat tempur Sukhoi SU-27 SKM dan SU-30 MK 2 datang secara bertahap yakni tahun 2003 di Lanud Iswahyudi Madiun. Selanjutnya di Lanud Sultan Hasanuddin tahun 2009, 2010 dan 2013. Untuk tahun 2013, kedatangan pesawat tempur pesanan Indonesia datang sebanyak tiga kali yang juga diangkut dengan pasawat angkut Antonov," urainya.(KOMPAS/WDN)

Sumber : KOMPAS

Readmore --> Dua Su-30MK2 TNI AU Tiba Di Makasar

Komisi I Siap Awasi Pengadaan Helikopter Apache

Jakarta (MID) – Komisi I DPR RI memastikan akan mengawasi realisasi pengadaan delapan unit helikopter Apache produksi Amerika Serikat. Kontrak pengadaan heli jenis serbu itu sudah diteken Menteri Pertahanan Poernomo Yusgiantoro, Senin pekan lalu.

Menurut Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin, kebijakan pembelian alutsista tersebut disepakati DPR dan pemerintah dengan syarat ada komitmen alih teknologi, jaminan suku cadang, serta bebas pakai.

"Adapun yang akan kita awasi adalah bagaimana realisasi pembelian helikopter itu, sudahkah sesuai syarat. Kalau perlu kemudian alutsista itu kita produksi sendiri di dalam negeri," katanya di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (2/9).

Pembelian Apache sudah direncanakan sejak awal 2013. Namun, TNI Angkatan Darat belum merealisasikannya karena Kementerian Keuangan memasukkannya dalam anggaran reguler sehingga bikin berat. Khawatir biaya operasional terganggu, TNI AD lalu meminta tambahan anggaran khusus pada APBN 2014.

Pembelian alutsista itu menghabiskan anggaran Rp 6,4 triliun. Pada Oktober 2014, helikopter tersebut diharapkan sudah datang lengkap dengan senjata dan suku cadangnya.

Sumber : Jurnal Parlemen

Readmore --> Komisi I Siap Awasi Pengadaan Helikopter Apache

Indonesia Kirim Degelasi Ke Rusia Untuk Tinjau 10 Kapal Selam

Jakarta (MID) - TNI sangat serius dalam melakukan penguatan alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI. Setelah TNI AD membeli MBT Leopard 2A6 dan helikopter serang Apache, TNI AU membentuk satu skuadron Sukhoi dan F-16, kali ini TNI AL bakal memperkuat armadanya.

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengatakan, pemerintah Republik Indonesia (RI) mendapat tawaran dari Rusia berupa bantuan 10 kapal selam. Saat ini, TNI AL hanya memiliki dua kapal selam yang terbilang berumur. Hingga tiga tahun ke depan, TNI AL bakal kedatangan tiga kapal selam baru hasil kerja sama dengan Korea Selatan.

Untuk mempercepat pencapain kekuatan pokok minimum (MEF), Purnomo tertarik untuk bekerja sama dengan pemerintahan yang dipimpin Vladimir Putin itu. Meski begitu, Purnomo tidak merinci apakah kapal selam yang ditawarkan itu berbentuk hibah atau pembelian baru.

Terkait spesifikasi juga ia mengaku kurang tahu lantaran baru tawaran awal dan perlu dilakukan kajian mendalam. Yang pasti, kata dia, kapal selam yang dijajakan ke Indonesia relatif baru.

“Kami akan kirim tim ke Rusia, terdiri Kemenhan, Mabes TNI, dan TNI AU untuk tahu lebih lanjut. Pak Marsetio (KSAL) pimpinan delegasinya,” kata Purnomo usai peluncuran buku ‘Komunikasi Dalam Kinerja Intelijen Keamanan’ di Jakarta, Jumat (31/8) malam.

Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Marsetio mengakui bakal berkunjung ke Rusia untuk melihat langsung galangan tempat bersandarnya kapal selam. Hal itu dilakukan agar kapal selam yang dibeli cocok dengan kondisi perairan Indonesia. Ia belum bisa menjelaskan secara detail lantaran belum melihat langsung barangnya.

“Yang Rusia belum. Harus disesuaikan dengan geografis Indonesia, apakah termasuk kapal selam samudera atau kapal selam kelas negara archipelago? Idealnya kapal selam kita memiliki kekhususan dan kekhasan dengan melihat kedalaman dan kontur laut,” ujar Marsetio.

Sumber : Republika

Readmore --> Indonesia Kirim Degelasi Ke Rusia Untuk Tinjau 10 Kapal Selam

Kemhan Kirim Tim untuk Pelajari Spesifikasi Apache

Jakarta (MID) - Kementerian Pertahanan RI akan mengirimkan tim khusus ke Amerika Serikat untuk mengetahui secara pasti detail spesifikasi helikopter serbu Apache. Helikopter Apache disebut-sebut akan dibeli dan ikut memperkuat Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) Indonesia.

“Spesifikasi teknologinya harus jelas betul, yang dibeli seperti apa. Terakhir yang akan berangkat ke AS ada Sekjen Kemhan yang saat ini menjadi KSAD,” kata Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro, yang ditemui sesaat setelah peluncuran buku Susaningtyas Nefo Handayani berjudul, 'Komunikasi dalam Kinerja Intelijen Keamanan', Jumat (30/8).

Menurut Purnomo, sistem persenjataan sebuah alat tempur sangat mempengaruhi harga. Suatu peralatan tempur yang dilengkapi dengan sistem deteksi radar tentu lebih mahal dibandingkan dengan yang tidak ada.

Ditegaskan, pembelian helikopter Apache merupakan rencana pertahanan jangka panjang. Oleh sebab itu, kenaikan nilai tukar rupiah terhadap dollar diharapkan tidak akan berpengaruh banyak terhadap rencana pembelian ini.

Dijelaskan Menhan, Indonesia membutuhkan satu skuadron helikopter serbu atau membutuhkan sebanyak 16 helikopter. Kalau Indonesia beli delapan unit heli Apache, maka bisa dikatakan baru setengah skuadron. Untuk menggenapinya, akan dikombinasi dengan heli tempur buatan dalam negeri .

“Yang dibutuhkan satu skuadron heli kopter serang atau sebanyak 16 unit. Kalau kita beli delapan unit helikopter Apache, berarti baru setengah skuadron. Mungkin ada kombinasi, seperti halnya pesawat tanpa awak (UAV), setengah skuadronnya merupakan buatan dalam negeri,” jelas Purnomo.

Sebelumnya, melalui kementerian Pertahanan AS, pembelian helikopter serang Apache AH-64 telah disetujui negara adidaya itu. Kementerian Pertahanan pun menyambut baik dengan berencana siapkan satu skuadron Helikopter Serang Apache AH-64, seiring disetujuinya pembelian helikopter dari AS.

Indonesia mengapresiasi komitmen Pemerintah AS untuk bekerja sama dengan Indonesia dalam pengembangan kemampuan pertahanan melalui berbagai program kerja sama pertahanan (Defence Cooperation). Salah satunya seperti pengadaan helikopter serbu Apache.

Sumber : Berita Satu

Readmore --> Kemhan Kirim Tim untuk Pelajari Spesifikasi Apache

Menhan Tempatkan Satu Squadron Apache Di dekat Laut China Selatan

Jakarta (MID) - Amerika Serikat (AS) telah sepakat untuk menjual helikopter serbu Apache tipe AH-64E kepada Indonesia. Persetujuan itu dilakukan saat Menteri Pertahanan AS Chuck Hagel melakukan kunjungan ke Tanah Air beberapa waktu lalu.

Dengan adanya pembelian itu, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro meyakinkan penempatan squadron baru itu tak akan ditempatkan di Papua. Pembelian itu dilakukan hanya untuk menjaga kedaulatan Republik Indonesia, bukan menekan Organisasi Papua Merdeka (OPM).

"Oh enggak, itu bukan untuk Papua, itu untuk Indonesia itu. Untuk menjaga kedaulatan kita," ucap Purnomo di Istana Negara, Jakarta, Jumat (30/8).

Namun, alih-alih memberitahukan, Purnomo menyebut pangkalan untuk Apache dilakukan dekat perairan Laut China Selatan.

"Itu saya pastikan bukan di Papua, ya tapi kita tak bisa beri tahu sekarang ya. Agar tahu saja, bahwa kita akan tempatkan di Laut China Selatan," pungkasnya.

Sumber : Merdeka

Readmore --> Menhan Tempatkan Satu Squadron Apache Di dekat Laut China Selatan

Selain Apache AH-64E, Indonesia Juga Tertarik Dengan Chinook

Arizona (MID) - Belum lama ini, delegasi pejabat tinggi Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan perwira tinggi TNI AD, mengunjungi fasilitas rotocraft Boeing di Mesa, Arizona, Amerika Serikat (AS). Kunjungan ini terutama untuk melihat produksi dan kemampuan model baru helikopter tempur Apache AH-64E.

Sebagaimana disampaikan melalui rilis hari ini, Kamis (22/8), dalam kesempatan itu, beberapa anggota rombongan menerbangkan langsung versi terbaru helikopter Apache yang diproduksi di fasilitas itu. Termasuk di antaranya KSAD Jenderal Moeldoko, Sekjen Kemhan Letnan Jenderal Budiman, serta beberapa anggota rombongan lain, yang total berjumlah sekitar 14 perwira TNI AD.

Diketahui, Indonesia sendiri telah menyampaikan minat untuk membeli sedikitnya 8 helikopter Apache AH-64E dari militer AS, melalui perjanjian Penjualan Militer Luar Negeri. Pemerintah Indonesia bahkan telah mengirimkan Surat Permohonan untuk Surat Penerimaan, serta telah mendapatkan izin dari Pemerintah AS untuk membeli helikopter AH-64E tersebut.

"Helikopter Apache diharapkan menjadi bagian penting dari upaya berkelanjutan Indonesia untuk meningkatkan kemampuan strategi pertahanannya," kata Dave Brostrom, Manajer Pengembangan Bisnis Boeing. "Boeing merasa terhormat dianggap sebagai bagian dari upaya modernisasi pertahanan Indonesia," sambungnya.

Delegasi RI sendiri disambut oleh pimpinan senior Boeing Apache, termasuk Dave Koopersmith (Wakil Presiden untuk Program Helikopter Serang), Dave Palm (Direktur Pengembangan Bisnis untuk Vertical Lift), serta Mike Burke (Direktur Pengembangan Bisnis untuk Helikopter Serang). Oleh mereka, rombongan di antara berkeliling di tempat produksi Apache itu dan bertemu dengan sejumlah pejabat program AD AS.

Selain Apache, Brostrom sendiri mengaku mencatat bahwa Indonesia juga telah menyatakan minat atas helikopter Chinook CH-47F, yang diproduksi di Ridley Township, Pennsylvania. Akan halnya realisasi pembelian Apache, disebutkan bahwa kerangka waktu untuk keputusan mengenai permohonan itu belum diumumkan.

Sebagai salah satu unit dari The Boeing Company, Boeing Defense, Space & Security adalah satu dari perusahaan pertahanan, ruang angkasa dan keamanan dunia terbesar. Berkantor pusat di St Louis, perusahaan ini terakhir tercatat bernilai US$33 miliar, dengan mempekerjakan sebanyak 59.000 karyawan di seluruh dunia.

Sumber : Berita Satu

Readmore --> Selain Apache AH-64E, Indonesia Juga Tertarik Dengan Chinook

Komisi I Dukung Pengadaan Satelit Untuk Pertahanan Negara

Jakarta (MID) - Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar (F-PG) Agus Gumiwang Kartasasmita mendukung rencana pengadaan satelit untuk keperluan militer. Selama ini, satelit yang digunakan untuk kebutuhan pertahanan negara, masih menyewa, sehingga rentan dari segi keamanan dan rawan pencurian data oleh pihak lain.

"Kami akan mendukung pengadaan satelit untuk militer itu, guna mengakhiri ketergantungan dari pihak lain. Karena selama ini satelit untuk sistem pengamanan negara masih sewa," ujar Agus Gumiwang Kartasasmita kepada JurnalParlemen, Kamis (22/8).

Agus pun berharap, pengadaan satelit untuk kepentingan militer itu menggunakan buatan dalam negeri sendiri. Sebab, jika ditinjau dari keamanannya, akan lebih aman daripada membeli satelit dari negara lain.

"Kami dengar putra-putri dalam negeri sudah mampu membuat satelit sendiri, yang kualitas dan speknya tidak kalah dengan satelit buatan negara lain. Karena itu, kami akan mendukung pengadaan satelit untuk militer itu, jika menggunakan bauatan dalam negeri sendiri. Karena dari segi keamanannya juga terjamin."

Agus pun optimistis rencana pengadaan dan pembelian satelit untuk militer itu dapat segera terwujud, seiring dengan anggaran Kementerian Pertahanan pada RAPBN 2014, yang mencapai lebih dari 83 triliun, di luar dana tambahan dan dana on top. "Saya kira soal anggaran tidak masalah. Dapat menggunakan anggaran di RAPBN 2014, di luar anggaran rutin yang bersifat operasional. Karena kita juga dukung adanya penambahan anggaran di luar pagu yang ada," katanya.

Sumber : JP

Readmore --> Komisi I Dukung Pengadaan Satelit Untuk Pertahanan Negara

Darurat , Tol Jagorawi Dijadikan Landasan Pesawat Tempur

Jakarta (MID) - Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo bertemu dengan Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin di Balai Kota, Jakarta, Rabu 21 Agustus 2013. Keduanya membahas penyelarasan pembangunan di DKI Jakarta dan strategi pertahanan nasional.

Menurut Jokowi, sebagai salah satu rencana konkretnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan merombak Jalan Tol Jagorawi supaya bisa dijadikan tempat mendarat darurat bagi pesawat tempur ketika keamanan terancam.

"Seperti di Tol Jagorawi dulu bisa untuk pendaratan pesawat. Sekarang tidak bisa karena ada jembatan penyeberangan. Nanti dihilangkan dan diganti dengan underpass," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan itu sangat penting dilakukan supaya ada alternatif apabila negara dalam keadaan bahaya. Atau sedang diserang oleh negara lain.

"Ini sangat penting bila rencana kesatu tidak bisa. Dipakai rencana kedua masih bisa. Negara harus punya seperti itu," katanya.

Ke depannya semua jembatan penyeberangan di sekitar Tol Jagorawi yang masih berada di wilayah DKI Jakarta akan diganti dengan underpass.

"Nanti semuanya ke dalam tidak usah naik jembatan penyeberangan dan banyak yang lain yang tidak bisa disampaikan," ujar dia.

Sumber : Vivanews

Readmore --> Darurat , Tol Jagorawi Dijadikan Landasan Pesawat Tempur

Rusia - AS Saling Berlomba Dalam Pengadaan Alutsista Indonesia

Jakarta (MID) - Rusia bertekad semakin aktif menjalin kerjasama dengan Indonesia di bidang pertahanan. Kerjasama ini tidak sebatas jual-beli alat-alat utama sistem pertahanan (alutsista), namun juga latihan militer bersama dan rencana membuat proyek patungan industri alutsista.

Saat masih berbentuk Uni Soviet (USSR), Rusia menjual persenjataannya ke Indonesia tidak lama setelah kedua negara membuka hubungan diplomatik pada 1950. Di tahun-tahun awal, banyak pula personel angkatan laut dan udara Indonesia dikirim ke Uni Soviet untuk menempuh pendidikan.

Namun, hubungan itu terganggu di pertengahan dekade 1960an karena alasan-alasan politis. Kedua negara kembali melanjutkan hubungan di awal dekade 1990an, walau baru berjalan erat satu dekade kemudian karena saat itu masih terhalang beberapa faktor.

Contohnya, pembicaraan soal jual-beli jet tempur Rusia Sukhoi-30 ke Indonesia sudah berlangsung sejak 1997. Namun jual-beli itu baru disepakati pada 2003.

Eratnya kembali kerjasama pertahanan Rusia-Indonesia banyak terbantu berkat rengganggnya hubungan serupa antara Indonesia dengan Amerika Serikat di akhir dekade 1990an. Kerenggangan itu muncul setelah Washington menjatuhkan embargo penjualan senjata ke Jakarta karena menilai Indonesia saat itu melanggar Hak Asasi Manusia di Timor Timur, yang kini bernama Timor Leste sejak menjadi negara berdaulat pada 2002.

Embargo senjata AS ke RI itu, berikut suku cadang, berlangsung selama 1999-2005. AS mengakhiri embargo ketika Presidennya saat itu, George W Bush, menganggap Indonesia termasuk mitra penting memerangi terorisme.

Setelah mencabut embargo, AS pun terlihat aktif menawarkan mesin-mesin perangnya kepada Indonesia. Pada 2011, AS sepakat mengirim 24 unit jet tempur bekas tipe F-16 seri C/D blok 25 kepada Indonesia secara cuma-cuma, kecuali untuk biaya pemutakhiran (upgrade).

Pada akhir 2012, AS dan Indonesia berunding untuk jual-beli helikopter serbaguna UH-60 Black Hawk dan helikopter tempur AH-60D buatan Boeing.

Namun, belajar dari embargo AS itu, Indonesia membuka pintu kerjasama seluas-luasnya kepada negara lain, termasuk Rusia, agar tidak lagi bergantung kepada satu pihak dalam pengadaan alutsista. Maka, sejak itu, Indonesia tidak hanya kembali berbisnis senjata dengan AS, namun juga mempererat kerjasama serupa dengan Rusia.

Maka, Indonesia dan Rusia bersepakat soal jual beli jet tempur dan mesin-mesin perang lain. Sejak 2003, Rusia telah mengirim 12 unit jet tempur Sukhoi ke Indonesia dan pengiriman empat unit lagi masih menunggu persetujuan lebih lanjut.

Moskow pun telah menjual sejumlah helikopter militer Mi-35 dan Mi-17 kepada Jakarta. Alutsista lain yang dijual Rusia ke Indonesia adalah kendaraan tempur lapis baja BMP-3F, kendaraan pengangkut personel BTR-80A, serta senapan serbu AK-102.

Untuk membeli persenjataan itu, Moskow pada 2007 memberi fasilitas kredit sebesar US$1 miliar kepada Jakarta. Kerjasama pertahanan di luar jual-beli persenjataan juga telah berlangsung, seperti menggelar latihan bersama memerangi perompak di laut antara pasukan Indonesia dengan Rusia pada 2011.

Kerjasama kedua negara juga mencakup kemitraan Rusia dengan ASEAN. Pada Juli 2004, Rusia dan ASEAN menyapakati deklarasi memerangi bersama terorisme.

ASEAN dan Rusia pun menggelar pertemuan tahunan dan kelompok-kelompok diskusi di bidang keamanan maritim, bantuan kemanusiaan, pengobatan militer, operasi penjaga perdamaian , dan pemberantasan ranjau darat.

Baru-baru ini Rusia menawarkan bantuan ke Indonesia membangun sistem pertahanan udara. Saat ini, Indonesia hanya memiliki rudal-rudal pertahanan SAM (surface-to-air missile) jarak dekat. Industri Pertahanan

Maka, Viktor Komardin dari perusahaan ekspor senjata-senjata Rusia (Rosoboronexport) mengungkapkan bahwa Moskow akan menjual perangkat sistem SAM sekaligus membantu mempersiapkan jaringan pertahanan udara.

Pengamat hubungan internasional dari Universitas Indonesia, Edy Prasetyono, menilai kerjasama pertahanan RI-Rusia masih belum maksimal, tidak saja dalam jual-beli alustsita, namun juga di bidang lain seperti pelatihan, dan pendidikan militer.

"Indonesia kini punya undang-undang industri pertahanan yang menyatakan bahwa pembangunan industri pertahanan bisa berlangsung melalui kerjasama internasional. Maka, ada ruang bagi Rusia untuk bekerjasama dengan Indonesia, terutama dalam beberapa platform senjata tertentu. Kedua negara perlu bernegosiasi soal ini," kata Prasetyono.

Sumber : Vivanews

Readmore --> Rusia - AS Saling Berlomba Dalam Pengadaan Alutsista Indonesia

Komisi I : Kami Berharap AS Turut Berpartisi Dengan Industri Pertahanan RI

Jakarta (MID) - Kunjungan anggota Kongres Amerika Serikat Edward Royce dan David Cicilline ke Komisi I DPR RI diharapkan dapat meningkatkan hubungan bilateral kedua negara, tidak hanya di bidang pertahanan tetapi juga bidang ekonomi.

Menurut Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq, dalam pertemuan dengan anggota Kongres AS tersebut banyak hal yang dibicarakan. Misalnya, sejumlah hal yang menjadi kendala peningkatan hubungan kerja sama dengan Indonesia dengan AS selama ini.

"Kami di Komisi I selama ini mendorong kerja sama di bidang militer antara Indonesia dan AS tapi juga harus diikuti peningkatan kerja sama di bidang ekonomi di mana kami menawarkan AS juga ikut berpartisipasi mengembangkan industri pertahanan nasional yang ada 10 industri pertahanan," jelas legislator PKS ini seusai pertemuan dengan anggota Kongres AS di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/8).

Sebab, menurut Mahfudz, ke depan kerja sama dan hubungan Indonesia dengan AS ini tidak hanya harus semakin meningkat, tetapi juga harus semakin berimbang.

Sementara itu, menurut Anggota Kongres AS Edward Royce, Indonesia merupakan negara berkembang yang pertumbuhan ekonominya cukup stabil dibanding negara-negara lainnya. Apalagi, pertumbuhan tersebut paling besar ditopang oleh konsumsi domestik. Karenanya, menurut Edward Royce, peluang investasi oleh perusahaan AS di Indonesia semakin besar apalagi dengan situasi krisis yang belum pulih sepenuhnya.

Sumber : Jurnal Parlemen

Readmore --> Komisi I : Kami Berharap AS Turut Berpartisi Dengan Industri Pertahanan RI

Komisi I Mendukung Tawaran 10 Kapal Selam Bekas Dari Rusia

Jakarta (MID) - Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq mengatakan, tawaran 10 unit kapal selam dari Pemerintah Rusia kepada Pemerintah Indonesia, merupakan hal menarik. Karenanya, tawaran itu perlu dikaji lebih lanjut.

"Saya kira, tawaran dari Rusia, 10 kapal selam itu menarik untuk dikaji lebih mendalam dan ditindaklanjutinya," ujar Mahfudz Siddiq di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/8).

Namun, menurut Mahfudz, jika nantinya disetujui, pengadaan kapal selam dari Rusia itu baru bisa direalisasikan pada pengadaan tahap kedua atau setelah 2014 mendatang. "Sebab, saat ini sudah ada keputusan untuk pengadaan tiga kapal selam dari Korea Selatan," ujarnya.

Tambah Mahfudz, dalam proses perjalanannya saat ini pengadaan tiga kapal selam dari Korsel berjalan lambat. Ini setelah pihak Jerman, pemilik teknologi kapal selam yang diproduksi Korsel yang akan dijual ke RI, mempermasalahkannya. "Karena, Jerman mengaku menjual hak paten teknologi kapal selam yang dimaksud hanya ke Turki," katanya.

Mahfudz menambahkan, Komisi I akan mendukung pengadaan kapal selam dari Rusia itu. Sebab, sesungguhnya sebelumnya sudah pernah dilakukan penjajakan pembelian kapal selam dari Rusia. Namun karena saat itu yang ditawarkan pihak Rusia adalah kapal selam dengan spesifikasi yang besar, sementara kebutuhan kapal selam RI saat ini untuk kelas dan ukuran yang sedang.

"Secara prinsip, Komisi I pasti akan dukung upaya penjajakan kerja sama dalam pengadaan kapal selam dari Rusia tersebut, sejauh syaratnya juga dipenuhi oleh Rusia yaitu ada proses transfer teknologi pada Indonesia. Sebagian pengerjaannya juga harus dilakukan di dalam negeri Indonesia," jelas politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.

Menurut Mahfudz, tawaran Rusia sangat potensial ditindaklanjuti secara serius. "Karena dalam pengadaan tiga kapal selam dari Korsel saat ini, realitanya berjalan lambat. Sementara kebutuhan akan kapal selam bagi Indonesia saat ini sangatlah besar. Sehingga sejauh spesifikasinya sesuai kebutuhan RI, harganya terjangkau, dan mau melakukan alih teknologi, DPR pasti akan mendukungnya," tegasnya.

Sabtu (17/8), Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menyatakan, Pemerintah RI mendapat tawaran untuk dapat membeli sekitar 10 unit kapal selam dari Rusia. Jumlah ini di luar rencana pembelian tiga unit kapal selam dari Korea Selatan yang akan datang pada 2014.

Sumber : Jurnal Parlemen

Readmore --> Komisi I Mendukung Tawaran 10 Kapal Selam Bekas Dari Rusia

Rusia Tawarkan 10 Kapal Selam Bekas Kepada Indonesia

Jakarta (MID) - Rusia menawarkan sepuluh unit kapal selam kepada Indonesia. Meski demikian, tidak bisa serta-merta diterima sebab pemerintah masih harus mengeluarka biaya perawatan.

Selain itu pemerintah masih mempertimbangkan masa pakai alat utama sistem senjata (alutsista) tersebut.

"Memang ada tawaran lagi 10 kapal selama dari Rusia," kata Menteri Pertahanan (menhan) Purnomo Yusgiantoro, Purnomo di kompleks Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (17/8).

Dia mengatakan, kapal selam yang ditawarkan Rusia merupakan kapal selam bekas. Penawaran 10 unit tersebut atas dasar kedekatan kedua negara.

"Tentu kita pertimbangkan karena nanti juga ada biaya perawatan, biaya pemeliharaan, perbaikan dan lain sebagainya itu kita hitung dulu jangan buru-buru," lanjutnya.

Sementara itu Indonesia juga sudah memesan kapal selam yang dibangun di Korea Selatan. Diharapkan, kapal pembangunan selam tersebut selesai pada tahun depan. Saat ini pemerintah sedang melakukan survei untuk meletakkan kapal-kapal selam tersebut. Wilayah yang dibidik antara lain di Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng).

Sumber : Berita Satu

Readmore --> Rusia Tawarkan 10 Kapal Selam Bekas Kepada Indonesia

2014, Pemerintah Mengalokasikan Rp 83,4 Triliun Untuk Kementerian Pertahanan.

Jakarta(MID) - Kementerian Pertahanan mendapatkan alokasi anggaran terbesar dibandingkan kementerian lain untuk pagu anggaran 2014. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2014, pemerintah mengalokasikan Rp 83,4 triliun untuk Kementerian Pertahanan.

"Dalam RAPBN Tahun 2014 terdapat tujuh Kementerian Negara dan Lembaga yang akan mendapat alokasi anggaran di atas Rp 30 triliun. Ketujuh kementerian dan lembaga itu adalah Kementerian Pertahanan dengan alokasi anggaran sebesar Rp83,4 triliun," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat menyampaikan keterangan pemerintah atas RUU APBN 2014 di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2013.

Sementara Kementerian lain yang mendapatkan pagu anggaran yang tinggi adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan alokasi sebesar Rp 82,7 triliun, Kementerian Pekerjaan Umum Rp74,9 triliun, Kementerian Agama Rp 49,6 triliun, Kementerian Kesehatan Rp 44,9 triliun, Kepolisian Negara Republik Indonesia Rp 41,5 triliun, dan Kementerian Perhubungan Rp 39,2 triliun.

Selain itu, SBY mengatakan dalam RAPBN 2014 pemerintah tetap dapat memenuhi amanat konstitusi untuk mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN. Menurut dia, setiap tahun alokasi anggaran untuk pendidikan terus ditingkatkan. "Dalam tahun 2013 anggaran pendidikan telah mencapai Rp 345,3 triliun dan tahun 2014 mendatang kita rencanakan sebesar Rp 371,2 triliun, atau naik 7,5 persen," katanya.

Sumber : TEMPO

Readmore --> 2014, Pemerintah Mengalokasikan Rp 83,4 Triliun Untuk Kementerian Pertahanan.

Ketua KNKT : Lanud Polonia Harus Aman Untuk F-16

Jakarta (MID) - Polemik mengenai Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) di bandara Polonia, yang sekarang berubah nama menjadi Pangkalan Udara (Lanud) Suwondo, masih terus berlanjut.

Sebagai sebuah pangkalan militer, penentuan KKOP Lanud Suwondo ditentukan oleh TNI AU, bukan oleh Kementerian Perhubungan.

Tokoh senior TNI AU, yang juga Ketua Komite Nasional Keamanan Transportasi (KNKT) Marsma TNI (Purn) Tatang Kurniadi, mengatakan, memang KKOP untuk bandara sipil berbeda dengan KKOP bandara militer. Bandara sipil ketentuan KKOP mengacu standar internasional yang ditetapkan lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa yakni International Civil Aviation Organization (ICAO).

"Sedang bandara militer KKOP-nya ditetapkan masing-masing negara, yakni pihak militernya, tergantung jenis pesawat yang keluar-masuk di bandara itu," ujar Tatang Kurniadi kepada JPNN kemarin (14/8).

Dia mengingatkan, untuk Lanud Sowondo KKOP-nya jangan diubah, biarkan saja tetap sama dengan KKOP yang lama, sewaktu Polonia masih menjadi bandara sipil. Sejumlah alasan dia kemukakan.

Pertama, Lanud Sowondo merupakan lanud yang strategis di kawasan Sumatera. Strategis dari aspek pertahanan keamanan negara, maupun dalam situasi darurat seperti ketika terjadi bencana.

"Jadi KKOP-nya jangan diotak-atik. Bayangkan, pesawat militer itu membawa roket, bom, dan sejenisnya, yang bisa membahayakan masyarakat sekitar," pesan Tatang mengingatkan.

Pria yang selalu sibuk tatkala terjadi kecelakaan pesawat itu memberi contoh. Untuk pesawat tempur jenis F-16, kata dia, perlu ancang-ancang jauh untuk bisa melesat.

"Idealnya, sepanjang 15 ribu meter dari ujung landasan tak boleh ada bangunan tinggi. Pesawat F-16 itu melesat dengan kecepatan 200 kilometer per jam. Lima belas ribu meter itu hanya ditempuh lima menit," kata pria kelahiran 1946 itu.

Berapa ketinggian yang dilarang di sepanjang 150 ribu meter itu? Tatang menyebut, idealnya 150 meter. "Tak boleh lebih tinggi 150 meter karena bisa mengganggu penglihatan pilot," cetusnya.

Kedua, jika situasi darurat perang, maka Lanud Sowondo juga akan dimasuki pesawat-pesawat sipil. "Itu terjadi jika militer membutuhkan bantuan pesawat-pesawat sipil berbadan lebar, yang besar-besar, untuk mengangkut pasukan misalnya," ujar Tatang.

Jika ketentuan KKOP diubah, misal aturan ketinggian bangunan di sekitar Lanud Suwondo diperpendek, maka otomatis hanya jenis pesawat-pesawat kecil saja yang bisa masuk ke sana. "Hanya Cassa atau Heli saja," imbuhnya.

Ketiga, Lanud Sowondo itu selevel dengan Lanud Halim Perdanakusuma di Jakarta Timur. Selain menjadi pangkalan militer, Lanud Halim juga menjadi semacam bandara cadangan bagi penerbangan sipil. Karenanya, KKOP Lanud Halim juga sangat ketat, yang memungkinkan penerbangan pesawat-pesawat sipil berbadan lebar, aman keluar-masuk.

"Ketika suatu saat bandara Kualanamu ada masalah, maka mau tak mau penerbangan sipil juga dialihkan sementara ke Lanud (Suwondo, red). Ini seperti hubungan Halim dengan Soekarno-Hatta," terang dia.

Keempat, jika terjadi situasi darurat bencana di wilayah Sumut dan sekitarnya, maka pesawat-pesawat yang membawa logistik bantuan tetap harus mendarat ke Lanud Sowondo. "Karena kalau ke Kualanamu, bisa mengganggu jadwal penerbangan sipil, yang memang sudah padat," imbuhnya.

Terkait dengan keinginan Pemko Medan yang ingin melakukan pengembangan kota, tapi terbentur ketentuan KKOP bekas bandara Polonia itu, Tatang mengatakan, pengembangan kota memang penting tapi keselamatan penerbangan jauh lebih penting.

Malah, Tatang mengingatkan Pemko Medan agar tetap ikut menjaga 'kebesaran' bandara yang sudah beken dengan nama bandara Polonia itu. "Karena kebesaran sebuah kota akan hilang jika bandaranya mengecil," kata Tatang.

Sumber : JPNN

Readmore --> Ketua KNKT : Lanud Polonia Harus Aman Untuk F-16