ALUTSISTA ARDAVA BERITA HANKAM CAKRA 401 SUBMARINE DEFENSE STUDIES INDO-DEFENSE INDONESIA DEFENSE INDONESIA TEKNOLOGI RINDAM V BRAWIJAYA THE INDO MILITER
Formil MIK Formil Kaskus Formil Detik.COM
PT.DI LAPAN LEN NUKLIR PAL PINDAD RADAR RANPUR ROKET RUDAL SATELIT SENJATA TANK/MBT UAV
TNI AD TNI AL TNI AU
HELIKOPTER KAPAL ANGKUT KAPAL INDUK KAPAL LATIH KAPAL PATROLI KAPAL PERANG KAPAL PERUSAK KAPAL SELAM PESAWAT TEMPUR PESAWAT ANGKUT PESAWAT BOMBER PESAWAT LATIH PESAWAT PATROLI PESAWAT TANKER
KOPASSUS PASUKAN PERDAMAIAN PERBATASAN
  • PERTAHANAN
  • POLRI POLISI MILITER
  • PBB
  • NATO BIN DMC TERORIS
    AMERIKA LATIN AMERIKA UTARA BRASIL USA VENEZUELA
    AFGANISTAN ETHIOPIA IRAN ISRAEL KAZAKHTAN KYRGYZTAN LEBANON LIBYA MESIR OMAN PALESTINA TIMUR TENGAH YAMAN
    ASEAN AUSTRALIA Bangladesh BRUNAI CHINA INDIA INDONESIA JEPANG KAMBOJA KORSEL KORUT
    MALAYSIA Selandia Baru PAKISTAN PAPUA NUGINI Filipina SINGAPURA SRI LANGKA TAIWAN TIMOR LESTE
    BELANDA BULGARIA INGGRIS ITALIA JERMAN ROMANIA RUSIA UKRAINA
    MIK News empty empty R.1 empty R.2 empty R.3 empty R.4

    Friday, March 2, 2012 | 4:57 PM | 0 Comments

    Jubir Kemhan : Tak Ada Mark Up Pembelian Sukhoi

    Jakarta - Juru Bicara Kementerian Pertahanan Brigadir Jenderal Hartind Asrin menepis tudingan ada penggelembungan anggaran dalam pembelian enam unit Sukhoi Su-30 MK2 dari Rosoboron Export, Rusia. Menurut Hartind, adanya mark up sebesar 55 juta dolar AS itu hanya perbedaan hitung-hitungan yang berbeda.

    Dijelaskannya, bisa jadi adanya selisih harga dari 475 juta dolar AS dan versi Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin sebesar 420 juta dolar AS akibat ketidaksamaan dalam melihat spare part suku cadang maupun spesifikasi lainnya. Karena itu, pihaknya bakal mengklarifikasikan hal itu kepada Mabes TNI AU.

    "Ini hanya masalah penghitungan saja yang tidak klop," ujarnya di kantor PT Dirgantara Indonesia, Bandung, Jumat (2/3).

    Hartind menegaskan, lantaran pembelian menggunakan mekanisme goverment to goverment (G to G) maka tidak boleh ada perantara. Sehingga pembelian tidak menggunakan broker dan Kemenhan hanya memberikan pendanaan sesuai spesifikasi yang dibutuhkan TNI AU.

    "Semua G to G kebijakannya. Tak ada broker. Tapi, user-nya itu TNI AU," kilah Hartind.

    Sumber : Republika

    Berita Terkait:

    0 komentar:

    Post a Comment

     
    Copyright © 2010 - All right reserved | Template design by ADMIN | Published by MAJU INDONESIA KU
    Proudly powered by Blogger.com | Best view on mozilla, internet explore, google crome and opera.