Komisi I Dan LSM : Tolak Pengadaan Kapal Perang Ragam Class

Jakarta - Lagi-lagi ‘calo’ bermain dalam pengadaan alat utama sistem senjata (Alutsista), kali ini dalam hal pengadaan kapal perang corvette kelas Nakhoda Ragam yang tidak jadi dibeli Brunei Darussalam, namun kembali dilirik TNI AL.

Informasi mengenai adanya calo atau rekanan dalam pengadaan kapal perang tersebut diungkap anggota Komisi I DPR RI, TB. Hasanuddin.

“KSAL lama sebenarnya pernah menolak kapal eks Brunei, tetapi pihak KSAL yang baru melalui rekanannya menawarkan kembali kapal tersebut dan meminta persetujuan ke DPR, “ jelas Punawirawan TNI ini ketika dihubungi itoday, Rabu (21/3).

Rencana pembelian kapal perang eks Brunei, tiga unit Nakhoda Ragam Class memang sempat menjadi perdebatan. Sebab, ketiga kapal tersebut sebenarnya ditolak Pemerintah Brunei karena tidak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan.

Selain masalah tidak sesuainya spesifikasi, TB. Hasanuddin mengungkapkan alasan lain mengapa Pemerintah Brunei membatalkan pengadaan tiga corvette tersebut, yakni adanya mark up harga yang dilakukan adik Sultan Brunei.

“Berdasarkan informasi yang saya dapatkan, kapal itu dipesan kerajaan Brunei, tetapi oleh adiknya Sultan di mark up dan spesifikasinya kurang dari yang diinginkan, “ ungkapnya.

Nahkoda Ragam Class sendiri adalah kapal perang kelas corvete buatan BAe System Marine, Inggris yang dibuat berdasarkan seri F2000, yang memiliki kecepatan maksimal 30 knot.

Kapal perang ini dilengkapi sensor radar dan avionik buatan Thales, dipersenjatai dengan satu meriam 76 mm, dua senapan mesin 30 mm, torpedo, Thales Sensors Cutlass 22, rudal permukaan-udara Seawolf, rudal Exocet MM40 Block II dan dilengkapi dengan hanggar yang mampu menampung satu S-70 Seahawk.

IPW: Rencana TNI AL Beli Kapal Perang Harus Ditolak

Indonesia Police Watch (IPW), mendesak Komisi I DPR RI menolak rencana TNI AL membeli tiga kapal perang jenis korvet buatan Inggris.

Selain Komisi I, IPW juga meminta KPK mencermati proyek alutista TNI AL. Menurut Ketua Presidium IPW Neta S Pane, akhir Februari lalu TNI AL meminta dukungan Komisi I, agar bisa membeli tiga kapal perang tersebut.

"Padahal, kapal Offshore Patrol Vessel (OPV) itu bermasalah. Sistem stabilizer senjatanya bermasalah, sehingga daya tembaknya tidak akurat. Dalam kecepatan tinggi, posisi kapal kerap agak miring," ujar Neta dalam rilis yang diterima Tribunnews.com, Rabu (21/3/2012).

Semula, lanjutnya, kapal perang dipesan Brunei Darussalam pada 2002. Namun, setelah tiga kali diuji cobam, Brunei menolak membelinya. Kapal ini lantas ditawarkan ke Vietnam, yang juga menolak membelinya. Ironisnya, papar Neta, TNI AL malah ingin membeli kapal perang bermasalah ini.

IPW mengingatkan, DPR dan KPK harus mengarahkan TNI dalam membeli alutsista-nya, dan harus konsisten dengan Renstra-nya. Sehingga, kekuatan alutsista TNI dapat dimaksimalkan, dievaluasi, serta terhindar dari mark up dan korupsi.

"Alutsista TNI jangan smpai dipecundangi mafia-mafia proyek, yang membuat TNI hanya mendapatkan alutsista 'sampah' dari negara-negara barat." tutur Neta.

Sumber : ITODAY/TRIBUN

Berita Terkait: