ALUTSISTA ARDAVA BERITA HANKAM CAKRA 401 SUBMARINE DEFENSE STUDIES INDO-DEFENSE INDONESIA DEFENSE INDONESIA TEKNOLOGI RINDAM V BRAWIJAYA THE INDO MILITER
Formil MIK Formil Kaskus Formil Detik.COM
PT.DI LAPAN LEN NUKLIR PAL PINDAD RADAR RANPUR ROKET RUDAL SATELIT SENJATA TANK/MBT UAV
TNI AD TNI AL TNI AU
HELIKOPTER KAPAL ANGKUT KAPAL INDUK KAPAL LATIH KAPAL PATROLI KAPAL PERANG KAPAL PERUSAK KAPAL SELAM PESAWAT TEMPUR PESAWAT ANGKUT PESAWAT BOMBER PESAWAT LATIH PESAWAT PATROLI PESAWAT TANKER
KOPASSUS PASUKAN PERDAMAIAN PERBATASAN
  • PERTAHANAN
  • POLRI POLISI MILITER
  • PBB
  • NATO BIN DMC TERORIS
    AMERIKA LATIN AMERIKA UTARA BRASIL USA VENEZUELA
    AFGANISTAN ETHIOPIA IRAN ISRAEL KAZAKHTAN KYRGYZTAN LEBANON LIBYA MESIR OMAN PALESTINA TIMUR TENGAH YAMAN
    ASEAN AUSTRALIA Bangladesh BRUNAI CHINA INDIA INDONESIA JEPANG KAMBOJA KORSEL KORUT
    MALAYSIA Selandia Baru PAKISTAN PAPUA NUGINI Filipina SINGAPURA SRI LANGKA TAIWAN TIMOR LESTE
    BELANDA BULGARIA INGGRIS ITALIA JERMAN ROMANIA RUSIA UKRAINA
    MIK News empty empty R.1 empty R.2 empty R.3 empty R.4

    Thursday, March 22, 2012 | 12:46 PM | 0 Comments

    Menhan Bingung Dengan Tudiangan LSM Tentang Sukhoi

    Jakarta - Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro mengaku tidak mengerti soal tudingan adanya praktik korupsi dalam pengadaan enam jet tempur Sukhoi MK2 dari Rusia bisa muncul.

    Menurutnya, mekanisme pengadaan alat utama sistem pertahanan (alutsista) melalui prosedur yang ketat sehingga kecil kemungkinan ada penggelembungan dana.

    "Proses pengadaan alutsista itu tidak mudah dan ada mekanisme. Banyak tim yang terlibat untuk mengawasi. Jadi, kecil kemungkinan ada korupsi dalam pengadaan," kata Purnomo di Jakarta, Rabu (21/3).

    Purnomo kemudian menjelaskan proses pengadaan Sukhoi di kementeriannya. "Kalau Sukhoi pertama dari TNI AU karena mereka yang tahu spesifikasinya. Lalu naik ke Mabes TNI. Di Mabes TNI akan dilihat operation requirement. Baru Kemenhan yang melakukan negosiasi harga," katanya.

    Di Kemenhan, pengadaan tersebut dianalisis tim evaluasi. Setelah dievaluasi, proses pengadaan kemudian dibahas di high level committee (HLC) yang diketuai Wamenhan selain juga dibahas tim konsultasi pencegah penyimpangan pembelian barang dan jasa.

    "Setelah digodok lalu dilaporkan ke menteri sebagai penanggung jawab anggaran," katanya.

    Pada posisi sebagai penanggung jawab anggaran inilah, kata Purnomo, tudingan mark up itu diarahkan kepadanya. "Saya itu di ujung sekali (pada proses pengadaan)," katanya.

    Sumber : Media Indonesia

    Berita Terkait:

    0 komentar:

    Post a Comment

     
    Copyright © 2010 - All right reserved | Template design by ADMIN | Published by MAJU INDONESIA KU
    Proudly powered by Blogger.com | Best view on mozilla, internet explore, google crome and opera.