Bandung - Satelit telekomunikasi yang rencananya akan dibuat oleh Kementerian Riset dan Teknologi hanya diperuntukan bagi pemerintah. Pihak swasta tidak akan dilibatkan.Alasan peruntukan ini, diungkapkan oleh Engkos Koswara, Staf Ahli Bidang Teknologi Informasi, Komunikasi dan Transportasi, Kemenristek karena tidak ingin membunuh bisnis telekomunikasi di Indonesia.
"Ini hanya untuk pemerintah. Mungkin nanti namanya Broadband Goverment Telekomunication Satelite. Atau apalah nanti kita pikirkan namanya. Yang jelas ini peruntukannya hanya untuk pemerintah," katanya saat berbincang dengan detikINET di Novotel Bandung.
Alasan Engkos tidak mau melibatkan pihak swasta dalam proyek ini adalah karena teknologi yang dipergunakan bisa menjadi 'pembunuh' bagi industri telekomunikasi di Indonesia.
"Kalau dilempar ke swasta itu bisa mati semua. Ini killer teknologi bagi bisnis telekomunikasi. Karenanya kita benar-benar akan gunakan ini untuk kepentingan pemerintah saja. Tidak untuk komersil," paparnya.
Teknologi yang nantinya akan ditanamkan dalam satelit ini, sambungnya, akan memungkinkan penggunaan pita lebar. Bahkan cakupannya bisa seluruh Indonesia.
"Kecepatannya bisa mencapai 191 Gbps dengan cakupan seluruh Indonesia. Tinggal ground stationnya saja kita pasang. Dan ground station tersebut menggunakan teknologi terbaru. Bentuknya kecil tidak besar seperti yang dulu," terangnya.
Kemenristek berencana membuat satelit komunikasi ini bersama dengan ITB. Rencananya dalam 3 tahun mendatang, satelit ini bisa mengangkasa. Masa pakai satelit ini bisa mencapai 15 tahun.
"Untuk urusan itu kita kan punya slot. Tapi slot satelit harus dari Kominfo. Satelit Garuda 1 kan sudah mati. Kita bisa pakai bekas slotnya di atas Sulawesi. Mudah-mudahan Kominfo mau memberikan. Ini kan buat pemerintah juga," harapnya.
Sumber: DETIK
Berita Terkait:
0 komentar:
Post a Comment